1. NAMA JABATAN : Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1562/KM.1/2011 TENTANG URAIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. NAMA JABATAN : Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 2. IKHTISAR JABATAN : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya evaluasi, akuntansi dan setelmen utang dan hibah yang efektif, efisien, transparan, kredibel dan akuntabel dalam rangka meminimalisasi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), IKU direktorat dan DIPA Pengeloaan Utang dan Hibah. 4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), IKU direktorat dan DIPA Pengelolaan Utang dan Hibah; Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk memberikan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), IKU direktorat dan DIPA Pengeloaan Utang dan Hibah; Membahas penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), IKU direktorat dan DIPA Pengeloaan Utang dan Hibah bersama para kepala subdirektorat dan kepala seksi terkait; Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menghimpun dan menyiapkan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), IKU direktorat dan DIPA Pengeloaan Utang dan Hibah sesuai hasil pembahasan;


-2-

4.1.5.

Meneliti, mengoreksi, menetapkan, dan menyampaikan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), IKU direktorat dan DIPA Pengeloaan Utang dan Hibah kepada Direktur Jenderal untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.2. Mengkoordinasikan kegiatan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek. 4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Meneliti, mempelajari dan merencanakan kegiatan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek, sesuai disposisi Direktur Jenderal; Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan pengumpulan dan penyusunan data disbursement plan, inventarisasi data alokasi biaya yang bersumber dari pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, menyiapkan data penyerapan dana pinjaman dan hibah dan data-data lain yang diperlukan untuk analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah; Membahas dan menganalisa kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek, bersama Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi dan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya; Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun konsep laporan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk perhitungan Progess Variant; Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk perhitungan Progess Variant kepada Direktur Jenderal.

4.3. Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (aid effectiveness). 4.3.1.

Meneliti, mempelajari dan merencanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (aid effectiveness) termasuk melalui kunjungan lapang (on site visit), sesuai disposisi Direktur Jenderal;


-3-

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk mengumpulkan dan menyusun bahan kegiatan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (aid effectiveness) termasuk melalui kunjungan lapang (on site visit); Mengevaluasi dan membahas bahan kegiatan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (aid effectiveness) termasuk melalui kunjungan lapang (on site visit), bersama Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi dan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya; Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun konsep laporan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (aid effectiveness) termasuk melalui kunjungan lapang (on site visit); Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (aid effectiveness) kepada Direktur Jenderal.

4.4. Memberikan rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk amandemen (extension, partial/ full cancellation). 4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Meneliti dan mempelajari hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (slow disbursement) serta merencanakan rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman dan hibah termasuk amandemen, sesuai disposisi Direktur Jenderal; Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk amandemen; Membahas hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi efektifitas pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek (slow disbursement) dan bahan rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk amandemen bersama Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi dan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya;


-4-

4.4.4.

4.4.5.

Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun konsep rekomendasi action plan percepatan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk amandemen; Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek termasuk amandemen kepada Direktur Jenderal.

4.5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling).

data

4.5.1. Meneliti, mempelajari keputusan pemerintah mengenai rencana penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling) dan merencanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling), sesuai disposisi Direktur Jenderal; 4.5.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling); 4.5.3. Membahas bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling) bersama para Kepala Subdirektorat; 4.5.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk mengolah bahan dan data serta menyusun konsep laporan yang berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling); 4.5.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling) kepada Direktur Jenderal. 4.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan berkaitan dengan penukaran utang (debt swap).

dan

pengolahan

data

4.6.1. Meneliti dan mempelajari tawaran penukaran utang (debt swap) serta merencanakan kegiatan pengumpulan bahan dan pengolahan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap), sesuai disposisi Direktur Jenderal; 4.6.2. Menugaskan kepala subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.6.3. Membahas bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) bersama para kepala subdirektorat; 4.6.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk mengolah bahan dan data serta menyusun konsep laporan yang berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.6.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) kepada Direktur Jenderal;


-5-

4.7. Mengkoordinasikan penyampaian informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan. 4.7.1. Meneliti dan mempelajari permintaan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan, sesuai disposisi Direktur Jenderal; 4.7.2. Menugaskan kepala subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan; 4.7.3. Membahas bahan dan data berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan bersama Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 4.7.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk mengolah bahan dan data serta menyusun konsep surat penyampaian informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan; 4.7.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan kepada instansi yang memerlukan. 4.8. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan verifikasi pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara. 4.8.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan verifikasi pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara; 4.8.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk melaksanakan administrasi dan verifikasi dokumen pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara dan melaporkan secara periodik perkembangan/ permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan verifikasi dokumen pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara; 4.8.3. Memantau dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan verifikasi dokumen pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara; 4.8.4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi dan verifikasi dokumen pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara kepada Direktur Jenderal.


-6-

4.9. Mengkoordinasikan penyelesaian kewajiban yang timbul dari pengelolaan portofolio pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara. 4.9.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul dari pengelolaan portofolio pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara; 4.9.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk melakukan penyelesaian data atas kewajiban yang timbul dari pengelolaan portofolio pinjaman, hibah dan SBN; 4.9.3. Menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi data realisasi penarikan pinjaman dengan Bank Indonesia dan meminta konfirmasi kepada lender atas posisi data pinjaman luar negeri serta permintaan klarifikasi data tagihan SBN kepada agen pembayar/trustee; 4.9.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk menandatangani SPM dan mengadministrasikan lebih lanjut penyampaiannya (beserta seluruh lampirannya) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.9.5. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk menjalin komunikasi dengan pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam hal pelaksanaan penyerahan dokumen SPM dan pelaksanaan transfer dana untuk penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara; 4.9.6. Menerima tembusan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan rekening koran yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 4.9.7. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan kegiatan pencatatan atas penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan portofolio pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara menggunakan bahan antara lain tembusan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan rekening koran yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 4.10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian internal atas pengelolaan transaksi penarikan dan pembayaran utang. 4.10.1. Mempelajari, menelaah dan mengevaluasi pengelolaan transaksi penarikan dan pembayaran utang sesuai penugasan Direktur Jenderal; 4.10.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk memverifikasi dokumen penarikan dan tagihan pembayaran utang; 4.10.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk meneliti dan melaksanakan transaksi penarikan dan pembayaran utang sesuai dengan hasil verifikasi;


-7-

4.10.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk memverifikasi hasil perekaman transaksi penarikan dan copy SPM beserta lampirannya; 4.10.5. Mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan transaksi penarikan dan pembayaran utang. 4.11. Mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi akuntansi, rekonsiliasi dan konsolidasi data meliputi penyiapan data, verifikasi, pencatatan basis data dan penyajian laporan serta publikasi laporan utang dan hibah. 4.11.1. Meneliti fungsi akuntansi, rekonsiliasi dan konsolidasi data yang meliputi penyiapan data, verifikasi, pencatatan basis data dan penyajian laporan serta publikasi laporan utang dan hibah, sesuai penugasan Direktur Jenderal; 4.11.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk mempersiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan fungsi akuntansi, rekonsiliasi dan konsolidasi data meliputi penyiapan data, verifikasi, pencatatan basis data dan penyajian laporan serta publikasi laporan utang dan hibah; 4.11.3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan fungsi akuntansi, rekonsiliasi dan konsolidasi data utang dan hibah dan menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk menyelenggarakan fungsi akuntansi, rekonsiliasi dan konsolidasi data meliputi penyiapan data, verifikasi, pencatatan basis data dan penyajian laporan serta publikasi laporan utang dan hibah; 4.11.4. Menyelenggarakan kegiatan pembuatan dan penerbitan publikasi laporan Statistik Data Pinjaman dan Hibah dan Surat Berharga Negara secara berkala, termasuk laporan perkembangannya; 4.11.5. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk menyampaikan konsep nota/surat dinas penyampaian laporan hasil konsolidasi data utang dan konsep laporan Statistik Data Pinjaman dan Hibah dan Surat Berharga Negara secara berkala, termasuk laporan perkembangannya, yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 4.11.6. Mengoreksi dan memaraf konsep laporan hasil penyelenggaraan fungsi akuntansi, rekonsiliasi dan konsolidasi data utang untuk dilaporkan/ dimintakan persetujuan kepada Direktur Jenderal; 4.11.7. Menandatangani surat/nota dinas penyampaian laporan Statistik Data Pinjaman dan Hibah dan Surat Berharga Negara secara berkala, termasuk laporan perkembangannya; 4.11.8. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk mengadministrasikan penyampaian laporan Statistik Data Pinjaman dan Hibah dan Surat Berharga Negara secara berkala, termasuk laporan perkembangannya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.


-8-

4.12. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan diseminasi laporan utang dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang. 4.12.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk melaksanakan diseminasi laporan utang dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang; 4.12.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk menyelenggarakan pelaksanaan diseminasi laporan utang dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang; 4.12.3. Mengevaluasi penyelenggaraan diseminasi laporan utang dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang; 4.12.4. Menilai hasil-hasil koordinasi dalam penerapan standar akuntansi utang dan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai standar akuntansi utang; 4.12.5. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk menyampaikan konsep surat/nota dinas dalam rangka pemberian rekomendasi terkait dengan penerapan standar akuntansi utang; 4.12.6. Menandatangani konsep surat/nota dinas pemberian rekomendasi terkait dengan penerapan standar akuntansi utang, dan menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk mengadminsitrasikan penyampaian rekomendasi tersebut kepada pihak-pihak terkait (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian/lembaga, Bank Indonesia, dan dealer/agen penjual SBN, serta pihak lain yang berkepentingan dengan laporan/akuntansi utang); 4.12.7. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan diseminasi laporan utang dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang; 4.12.8. Mengoreksi dan memaraf/menandatangani laporan pelaksanaan diseminasi laporan utang dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal. 4.13. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang. 4.13.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk merencanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang;


-9-

4.13.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.13.3. Membahas bahan dan data berkaitan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang bersama para Kepala Subdirektorat; 4.13.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk mengolah bahan dan data serta menyusun konsep laporan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.13.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan laporan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang kepada Direktorat Portofolio dan Risiko Utang. 4.14. Mengkoordinasikan penyampaian rekomendasi mengenai term and conditions berkaitan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman yang masih dalam proses negosiasi. 4.14.1. Merencanakan kegiatan pengumpulan bahan dalam rangka penyampaian rekomendasi mengenai term and conditions berkaitan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman yang masih dalam proses negosiasi, sesuai penugasan Direktur Jenderal; 4.14.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk mengumpulkan bahan dan data pinjaman yang masih dalam proses negosiasi; 4.14.3. Membahas bahan dan data pinjaman yang masih dalam proses negosiasi dengan para kepala subdirektorat dan para kepala seksi terkait; 4.14.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk menyusun konsep rekomendasi; 4.14.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Pinjaman dan Hibah. 4.15. Mengkoordinasikan pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan ). 4.15.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk melaksanakan kegiatan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.2. Meneliti dan mempelajari tawaran interest rate swap dari lender/kreditor serta merencanakan kegiatan mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan);


- 10 -

4.15.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk menyusun konsep surat permintaan rekomendasi kepada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.5. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan surat permintaan rekomendasi mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan) kepada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 4.15.6. Mempelajari rekomendasi dari Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.7. Menugaskan Kepala Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi untuk menyusun konsep surat konfirmasi persetujuan/penolakan kepada lender mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan) dan melaksanakan (eksekusi) melalui teleconference dengan lender/kreditor yang bersangkutan. 4.16. Merumuskan prosedur operasi standar Direktorat. 4.16.1. Menerima dan mempelajari penugasan dari direktur jenderal untuk melaksanakan pengembangan prosedur operasi standar direktorat; 4.16.2. Memberi disposisi kepada Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyiapkan rancangan prosedur operasi standar direktorat dan memberi disposisi kepada para kepala subdirektorat untuk menyiapkan bahan masukan pengembangan prosedur operasi standar direktorat; 4.16.3. Meneliti dan mempelajari rancangan prosedur operasi standar; 4.16.4. Membahas dengan para kepala subdirektorat dan kepala seksi untuk membahas rancangan prosedur operasi standar direktorat; 4.16.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun rancangan prosedur operasi standar direktorat sesuai hasil pembahasan beserta nota dinasnya; 4.16.6. Meneliti dan mengoreksi rancangan prosedur operasi standar direktorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal. 4.17. Merumuskan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat. 4.17.1. Menerima dan mempelajari penugasan dari direktur jenderal untuk melaksanakan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat;


- 11 -

4.17.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko; 4.17.3. Membahas bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko bersama kepala subdirektorat; 4.17.4. Memberi disposisi kepada Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko sesuai hasil pembahasan serta menyusun konsep nota dinasnya; 4.17.5. Meneliti dan mengoreksi bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal. 4.18. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan menilai penyusunan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.18.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk menyusun tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.18.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyiapkan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 4.18.3. Membahas bahan masukan tanggapan atas LHP dengan Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi terkait; 4.18.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun konsep tanggapan atas LHP sesuai hasil pembahasan; 4.18.5. Meneliti dan menyampaikan tanggapan atas LHP kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dirangkum sebagai tanggapan LHP Direktorat Jenderal. 4.19. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan bahan dan data serta penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 4.19.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk menyusun bahan dan data serta penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); 4.19.2. Meneliti, mempelajari hasil pemeriksaan pengelolaan utang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan merencanakan pengumpulan bahan dan data; 4.19.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan hasil pemeriksaan pengelolaan utang dan hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);


- 12 -

4.19.4. Membahas bahan dan data berkaitan hasil pemeriksaan pengelolaan utang dan hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bersama para Kepala Subdirektorat; 4.19.5. Menugaskan Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk mengolah bahan dan data serta menyusun konsep tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang dan hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); 4.19.6. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan serta menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang dan hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada pihak-pihak terkait; 4.20. Mengkoordinasikan dan mengarahkan dalam memberikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.20.1. Menerima dan mempelajari disposisi Direktur Jenderal untuk menyusun bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.20.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat terkait untuk menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; 4.20.3. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi; 4.20.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk menyusun konsep bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, sesuai hasil pembahasan; 4.20.5. Meneliti dan menyampaikan bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dirangkum sebagai bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR di tingkat Direktorat Jenderal. 4.21. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 4.21.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi untuk membina pengurusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat, sesuai penugasan Direktur Jenderal; 4.21.2. Menerima dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengurusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat; 4.21.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. 4.22. Membina pegawai di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.22.1. Memberikan pengarahan, nasehat dan menegakkan disiplin para kepala sudirektorat, kepala seksi dan pelaksana di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen;


- 13 -

4.22.2. Memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk mengembangkan diri; 4.22.3. Mengusulkan mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; 4.22.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Sudirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24. 5.25.

Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Data Realisasi Penarikan Pinjaman dan / atau Hibah; APBN dan DIPA Pengelolaan Utang dan Hibah; Terms and Conditions Surat Berharga Negara; Surat pemberitahuan/payment notification dari agen pembayar atau trustee mengenai bunga/pokok SBN yang akan segera jatuh tempo; Schedule penerbitan Surat Utang Negara/SBSN; Profil jatuh tempo portofolio SUN termasuk outstanding Surat Utang Negara; Prosedur pemindahan dana dari rekening 500.000003980 rekening “Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara” ke “Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah” 502.000000980 untuk memindahkan dana hasil penjualan Surat Berharga Negara Ritel dari rekening 500.000003980 ke “Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah” 502.000000980; Tagihan pembayaran pokok, bunga, dan biaya/notice of payment/billing statement dari lender; Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah (NPPH); Amandemen NPPH; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Surat dari instansi terkait; Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dan hibah; Rencana pembayaran utang; Surat pemberitahuan dari kreditor/lender/donor mengenai jumlah disbursement yang disetujui; Data Kurs Harian BI; Data dan informasi umum pinjaman dan hibah luar negeri berdasarkan output Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS); Printout data bunga mengambang; Aplikasi BI-SSSS (Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System); Rencana kerja direktorat; LHP dari instansi pemeriksa; Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); Daftar pertanyaan DPR; Data penyusunan LAKIP.


- 14 -

6.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13.

6.14.

6.15. 6.16. 6.17.

6.18. 6.19. 6.20.

Undang-undang tentang APBN; Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pinjaman dan Hibah; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.01/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;


- 15 -

6.21. 6.22. 6.23. 6.24. 6.25. 7.

Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Pedoman (guidelines) yang dikeluarkan oleh lender; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Sistem jaringan dan aplikasi utang; SOP.

HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13.

7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18.

Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) direktorat dan DIPA Pengelolaan Utang dan Hibah; Laporan pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; Laporan pelaksanaan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman (disbursement ratio) dan efektivitas pinjaman dan hibah luar negeri (aid effectiveness); Rekomendasi action plan percepatan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; Laporan yang berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling) Laporan yang berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) Laporan yang berkaitan dengan informasi mengenai penarikan dana, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga pinjaman yang diteruspinjamkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi dan verifikasi pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara kepada Direktur Jenderal; Laporan pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal; Konsep sistem pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output dalam pengelolaan portofolio utang untuk dilaporkan/dimintakan persetujuan kepada Direktur Jenderal; Konsep laporan Statistik Data Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Surat Berharga Negara secara berkala, termasuk laporan perkembangannya; Rekomendasi terkait dengan penerapan standar akuntansi utang; Laporan pelaksanaan diseminasi laporan utang dan hibah serta pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang dan hibah untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal; Laporan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang Surat konfirmasi persetujuan/penolakan kepada lender mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman yang sedang berjalan (on going loan) Rancangan prosedur operasi standar direktorat Bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);


- 16 -

7.19. Tanggapan hasil pemeriksaan pengelolaan utang dan hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 7.20. Masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; 7.21. Laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 7.22. DP3 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 8.2. Mengoreksi, memaraf dan menandatangani konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman, hibah dan Surat Berharga Negara dari para Kepala Subdirektorat; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 9.2. Substansi konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1.Dimensi Finansial: 10.1.1. Pinjaman: 10.1.1.1. Posisi Utang pemerintah; 10.1.1.2. Penyerapan Utang Pemerintah Periode tahun 2010 (per 31 Desember 2010) : 10.1.1.2.1. Jumlah Komitmen : USD 219.4 miliar; 10.1.1.2.2. Jumlah Pencairan/disbursement : USD 208 miliar; 10.1.1.2.3. Jumlah yang belum Dicairkan/undisbursed : USD 11 miliar. 10.1.2. Surat Berharga Negara: Jumlah transaksi Surat Berharga Negara yang dilaksanakan (menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN) yang terdiri dari: 10.1.2.1. Penerbitan Surat Berharga Negara dalam negeri; 10.1.2.1.1. Total nilai nominal penerbitan : Rp 136.7 Triliun (per 31 Desember 2010). 10.1.2.1.2. Total nilai nominal penawaran Penerbitan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing : Rp 25 Trilliun (per 31 Desember 2010);


- 17 -

10.1.2.1.3. Total nilai nominal penerbitan Penerbian Obligasi Negara Ritel : Rp 16 Triliun (per 31 Desember 2010); 10.1.2.1.4. Total nilai nominal penerbitan Penukaran Surat Berharga Negara (Debt Switch/buyback) : Rp 96.2 Triliun (2005 s.d 2010); 10.1.2.2. Menata profil jatuh tempo SBN dengan menukarkan SBN yang jatuh tempo jangka pendek dengan SBN jangka panjang. 10.2.Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Karakterisitik pinjaman luar negeri: 10.2.1.1. Tipe kreditor (creditor type): 10.2.1.1.1. Multilateral : 10.2.1.1.1.1. IBRD; 10.2.1.1.1.2. ADB; 10.2.1.1.1.3. IDA; 10.2.1.1.1.4. IDB; 10.2.1.1.1.5. EIB; 10.2.1.1.1.6. IFAD; 10.2.1.1.1.7. NIB. 10.2.1.1.2. Bilateral : 10.2.1.1.1.1. 10.2.1.1.1.2. 10.2.1.1.1.3. 10.2.1.1.1.4. 10.2.1.1.1.5. 10.2.1.1.1.6. 10.2.1.1.1.7. 10.2.1.1.1.8. 10.2.1.1.1.9. 10.2.1.1.1.10. 10.2.1.1.1.11. 10.2.1.1.1.12. 10.2.1.1.1.13. 10.2.1.1.1.14. 10.2.1.1.1.15. 10.2.1.1.1.16. 10.2.1.1.1.17. 10.2.1.1.1.18. 10.2.1.1.1.19. 10.2.1.1.1.20. 10.2.1.1.1.21. 10.2.1.1.1.22. 10.2.1.1.1.23. 10.2.1.1.1.24.

Amerika; Australia; Austria; Belanda; Belgia; Brunei Canada; Cina; Denmark; Finlandia Hongkong; Hungaria Inggris; Italia Jepang; Jerman; Kuwait; Korea Selatan; Malaysia; Norwegia; Polandia; Perancis: Spanyol; Saudi Arabia;


- 18 -

10.2.1.1.1.25. Singapura: 10.2.1.1.1.26. Swedia; 10.2.1.1.1.27. Swiss; 10.2.1.1.1.28. Taiwan; 10.2.1.1.1.29. Dan lain-lain. 10.2.1.1.2. Commercial Banks; 10.2.1.1.2.1. Banco Bilbao; 10.2.1.1.2.2. BNP Paribas; 10.2.1.1.2.3. Deutche Bank 10.2.1.1.2.4. Fortis Bank; 10.2.1.1.2.5. HSBC; 10.2.1.1.2.6. ICO; 10.2.1.1.2.7. JP Morgan; 10.2.1.1.2.8. ANZ Bank; 10.2.1.1.2.9. Credit Suisse; 10.2.1.1.2.10. Banco Nazionale de Lavaro; 10.2.1.1.2.11. ABN Amro; 10.2.1.1.2.12. Barclays Bank; 10.2.1.1.2.13. US Exim Bank; 10.2.1.1.2.14. Dan lain-lain. 10.2.1.1.3. Suppliers : 10.2.1.1.3.1. Mitsubishi Corp. ; 10.2.1.1.3.2. Itochu ; 10.2.1.1.3.3. Boeing ; 10.2.1.1.3.4. Eurocopter; 10.2.1.1.3.5. Bond Holder; 10.2.1.1.4. Export Credit Agency (ECA)/ Lembaga Penjamin Kredit Ekspor : 10.2.1.1.4.1. Hermes (Jerman); 10.2.1.1.4.2. ECGD (Inggris); 10.2.1.1.4.3. JBIC/NEXI (Jepang); 10.2.1.1.4.4. COFACE (Perancis): 10.2.1.1.4.5. SACE (Italia); 10.2.1.1.4.6. EKN (Swedia); 10.2.1.1.4.7. ERG (Swiss); 10.2.1.1.4.8. CESCE (Spanyol); 10.2.1.1.4.9. Atradius (Belanda); 10.2.1.1.4.10. GIEK (Norwegia); 10.2.1.1.4.11. KEXIM/ KEIC (Korea Selatan); 10.2.1.1.4.12. EFIC (Australia); 10.2.1.1.4.13. US EXIM (Amerika); 10.2.1.1.4.14. Finnvera (Finlandia); 10.2.1.1.4.15. Dan lain-lain 10.2.1.1.4.16. 10.2.1.2. Tipe suku bunga (interest rate type): 10.2.1.2.1. Tingkat bunga tetap (fixed rate)


- 19 -

10.2.1.2.2. Tingkat bunga mengambang (variable rate) : 10.2.1.2.2.1. Libor + FSL; 10.2.1.2.2.2. Libor + VSL; 10.2.1.2.2.3. Sibor; 10.2.1.2.2.4. Euribor; 10.2.1.2.2.5. CIRR; 10.2.1.2.2.6. ADB cost of borrowing; 10.2.1.2.2.7. Dan lain-lain. 10.2.1.3. Jenis mata uang (currency): 10.2.1.3.1. Hard Currency : 10.2.1.3.1.1. JPY; 10.2.1.3.1.2. USD; 10.2.1.3.1.3. EURO; 10.2.1.3.1. Soft Currency : 10.2.1.3.1.1. GBP; 10.2.1.3.1.2. KRW; 10.2.1.3.1.3. KWD; 10.2.1.3.1.4. DKK; 10.2.1.3.1.5. CHF; 10.2.1.3.1.6. SDR; 10.2.1.3.1.7. ISD; 10.2.1.3.1.8. AUD; 10.2.1.3.1.9. Dan lain-lain 10.2.1.4. Terms of Loans : 10.2.1.4.1. ODA/ Concessional; 10.2.1.4.2. NON ODA/ Non-Concessional/ Commercial Terms. 10.2.2. Jumlah NPPHLN (loan agreement/grant agreement) per 31 Desember 2010 sebanyak 4.687 terdiri : 10.2.2.1. Fully paid : 2.663 10.2.2.2. Fully disbursed : 1.656 10.2.2.3. Active loan : 321 10.2.2.4. Cancelled Loan : 47 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.2.6. 10.2.7.

Jumlah dokumen penarikan sebanyak 5.656 per-tahun Jumlah dokumen tagihan pembayaran sebanyak 7.028 per-tahun Jumlah SPM sebanyak 3.495 per-tahun Jumlah Peraturan yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas. Instrumen SBN: 10.2.7.1. Obligasi Negara (domestik/valas); 10.2.7.2. Obligasi Negara Ritel (ORI); 10.2.7.3. Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 10.2.7.4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk 10.2.7.5. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Ritel.


- 20 -

10.2.8. Jenis transaksi: 10.2.8.1. Penjualanan Penerbitan Obligasi/Surat Utang Negara; 10.2.8.2. Penjualanan Pembelian Kembali Obligasi/Surat Utang Negara (Buyback); 10.2.8.3. Penjualanan Penukaran Obligasi/Surat Utang Negara (Debt Switch); 10.2.8.4. Penjualanan Obligasi/Surat Utang Negara Valuta Asing; 10.2.8.5. Penjualanan Obligasi/Surat Utang Negara Ritel; 10.2.8.6. Penjualanan SPN (Surat Perbendaharaan Negara); 10.2.8.7. Penjualanan Surat Berharga Syariah Negara; 10.2.8.8. Penjualanan Transaksi Derivatif. 10.2.9. Unit koordinasi dalam pelaksanaan transaksi dan publikasi: 10.2.9.1. Menteri Keuangan; 10.2.9.2. KKPU; 10.2.9.3. Internal Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.9.4. Bank Indonesia; 10.2.9.5. Bapepam; 10.2.9.6. SROs/Dealers; 10.2.9.7. Market analysts dan pelaku pasar/ investors. 10.2.10. Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan setelmen. 10.2.11. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan/akuntansi utang dan publikasi data utang. 10.2.12. Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban utang.

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

11.5.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal pelaksanaan tugas; Para pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran dalam hal diseminasi laporan utang, alokasi dana untuk pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara, dan penerapan standar akuntansi utang dan hibah; Para pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Perbendaharaan dalam hal penelitian alokasi dana dan penyerapan pinjaman dan hibah dalam DIPA, diseminasi laporan utang dan hibah, pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara dan penerapan standar akuntansi utang dan hibah;


- 21 -

11.6.

Para pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pelaksana kegiatan (executing agency) Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas monitoring pinjaman dan hibah; 11.7. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal rekonsiliasi dan konsilidasi data dan setelmen utang (pinjaman dan SBN); 11.8. Para pejabat di lingkungan BKF dalam hal publikasi laporan utang; 11.9. Para lender dalam hal pelaksanaan tugas verifikasi loan agreement; 11.10. Para Pejabat dari Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal pelaksanaan tugas laporan pengelolaan utang;

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.

Masih adanya ketergantungan terhadap kelengkapan dokumen dari pihak-pihak terkait untuk keperluan penyempurnaan pencatatan dan publikasi data utang dan hibah, sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi yang kondusif serta rekonsiliasi secara berkala dengan pihakpihak terkait; Masih adanya ketidaksamaan antara data realisasi penarikan pinjaman luar negeri yang bersumber dari SP2D/Surat Pengesahan Pembukuan (SP3) dengan data realisasi penarikan yang berasal dari lender, sehingga perlu dilakukan up date data realisasi penarikan pinjaman luar negeri; Kurang tersedianya data disbursement plan yang berpotensi pada risiko kegagalan analisis dan evaluasi terhadap kinerja dan proyeksi penarikan pinjaman sebagai bahan penyusunan RAPBN dan rekomendasi/usulan percepatan penarikan serta ketidaktepatan pencantuman alokasi pinjaman dan hibah dalam DIPA sehingga diperlukan peningkatan koodinasi; Kurang optimalnya evaluasi atas efektivitas kinerja pinjaman, kepatuhan terhadap peraturan pelaksanaan, kapasitas pelaksana kegiatan, kadar kepemimpinan pelaksana kegiatan, pengukuran kesungguhan komitmen Lender akan mengakibatkan risiko tidak terkendalinya kegiatan yang dibiayai dari pinjaman, tidak adanya dokumentasi atas progress dan problem pelaksanaan pinjaman sehingga tidak diketahui status dan solusinya, yang menimbulkan risiko kegagalan proyek, peningkatan biaya pinjaman dan rendahnya efektivitas pemanfaatan pinjaman (aid effectiveness). Belum bakunya format standar laporan utang pemerintah untuk setiap stakeholder pada unit terkait yang mengakibatkan produksi laporan bersifat ad hoc, sehingga perlu disusun suatu standar laporan utang untuk masing-masing stakeholder ;

RISIKO JABATAN: Tidak ada


- 22 -

14.

SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/ golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) Pendidikan formal : Strata 1/ Strata 2/Strata 3 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.II Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon III 14.4.2. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.3. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.4. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.5. Memahami manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional; 14.4.6. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai utang; 14.4.7. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.8. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi; 14.4.9. Standar Kompetensi: 14.4.9.1. Visioning (3); 14.4.9.2. In Depth Problem Solving & Analysis (4); 14.4.9.3. Decissive Judgement (3); 14.4.9.4. Championing Change (3); 14.4.9.5. Business Acumen (3); 14.4.9.6. Planning and Organizing (3); 14.4.9.7. Quality Focus (3); 14.4.9.8. Continuous Improvement (3); 14.4.9.9. Stakeholder Focus (3); 14.4.9.10. Integrity (4); 14.4.9.11. Continuous Learning (3); 14.4.9.12. Managing Others (3); 14.4.9.13. Coaching and Developing Other (3); 14.4.9.14. Relationship Management (3);


- 23 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

DIREKTUR SURAT UTANG NEGARA

KEPALA SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI

DIREKTUR STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG

KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI

DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH

DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

KEPALA SUBDIREKTORAT SETELMEN TRANSAKSI

KEPALA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN

1. NAMA JABATAN : Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Recommend Documents