1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii)Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2010 - 2015 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam

1

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi


dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015. Selain itu, DokumenRenstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 2015 disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD mendatang. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015, sebagaimana telah diatur dalam

peraturan

Perundang-undangan

terkait

dan

dalam

rangka

mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Kabupaten Banyuwangi yang

memiliki luas wilayah 5.782,50 Km²

Banyuwangi yang masih daerah kawasan hutan besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai luas sekitar 183.396,34 ha atau sebesar 31,62%; daerah perasawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21% ; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai

2



daerah pemukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk kabupaten Banyuwangi dengan sebagai manfaat yang ada, seperti jalan, lading dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, kabupaten banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk kabupaten Banyuwangi. Secara geografis kabupaten Banyuwangi terletak di ujung Timur pulau Jawa.wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil brerbagai biota laut. Batas wilayah kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7° 43’ - 8° 46’ Lintang Selatan dan 113° 53’ - 114° 38’ Bujur Timur. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah.Tingkat kemiringan rata – rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata – rata curah hujan lebih tinggi bila disbanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata – rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah kesuburan tanah.

3



Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan data statistic ,potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember . Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Disamping potensi di bidang pertanian , Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan , serta memiliki potensi umtuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan

pantai

yang cukup

panjang ,dalam

perspektif

kedepan,

pengembangan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut . Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sejumlah 1.554.997 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata – rata selama sepuluh tahun terakhir (2000 – 2010) sebesar 0,44% dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 269 jiwa/km² . Meskipun penduduk Kabupaten Banyuwangi sebelum tergolong padat , namun pertumbuhannya harus dikendalikan agar terpelihara keseimbangannya dengan daya dukung wilayah. Dari hasil sensus penduduk 2010, masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi masih tertumpu di Kecamatan Muncar yakni sebesar 8,2 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar 6,8

4



persen, Kecamatan Rogojampi sebesar 5,9 persen ,Kecamatan Srono sebesar 5,6 persen, Kecamatan Genteng sebesar 5,3 persen dan Kecamatan lainnya di bawah 5 persen. Kecamatan Licin, Glagah dan Giri adalah 3 Kecamatan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing – masing berjumlah 27.993, 28.295 orang dan 33.984 orang . Sedangkan Kecamatan Muncar dan Banyuwangi merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kabupaten Banyuwangi,yakni masing – masing sebnayak 127.919 orang dan 106.112 orang. Sex ratio penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 99, yang artinya jumblah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, atau setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Giri yakni sebesar 104 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Glagah yakni sebesar 95. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuwangi per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 - 2010 sebesar 0,44 persen. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Kalipuro adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi yakni sebesar -0,17 persen. Kecamatan Muncar menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 persen. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan jumlah kecenderungan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun selain disebabkan faktor pertumbuhan penduduk secara alamiah juga tidak lepas dari kecenderungan migran yang masuk yang disebabkan daya tarik Kabupaten Banyuwangi yang merupakan daerah pencari kerja dengan adanya sentra industri, perdagangan maupun jasa.

5



Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 diharapkan

dapat

pemerintahan,

menjadi

arah

dan

pedoman

pembangunan

dan

kemasyarakatan.

penyelenggaraan Dokumen

ini

menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi. 1.2. LandasanHukum Aspek regulasi yang dijadikan sebagai landasan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan dokumen Renstra Tahun 2011 - 2015, adalah: 1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

6



dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8.

Peraturan Presiden RI. Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebegaimana telah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Banyuwangi Tahun 2010 - 2015

7


Daerah

(RPJMD)

Kabupaten


1.3.

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun

kedepan,

yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dibidang

pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 ditetapkan dengan maksud : a.

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b.

Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

c.

Untuk dasar penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra),

antara lain adalah : a.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;

8



b.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

c.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di KabupatenBanyuwangi.

1.4.

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagaiberikut: Bab I

Pendahuluan Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Bab II

Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Memuat

Tugas,

Fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi

9



Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu-isu strategis dibidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Memuat indikator kinerja Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terkait

10



langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi Bab VII

Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi , disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

11



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Badan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang

Kabupaten

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan

Persandian,

dipimpin

oleh

Kepala

Badan

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas fungsi dan tata kerja

Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi (Struktur Organisasinya seperti terlihat pada Gambar 1). Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

12



Untuk menyelenggarakan Rincian Tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi : a.

Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b.

Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kewenangan bidang Urusan Wajib Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , dengan rincian kewenangan Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah ; Penjabaran Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : (a) Anggaran Daerah, (b)Investasi dan Aset Daerah, (c) Dana Perimbangan (d) Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Penetapan Perda tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13



2. Penetapan Standart Satuan harga dan analisa standart belanja daerah Kabupaten/kota 3. Perncanaan

Anggaran

penanganan

urusan

pemerintahaan

kabupaten/kota. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD. 5. Penetapan

kebijakan

pengelolaan

investasi

dan

aset

daerah

kabupaten/kota 6. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota 7. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota 8. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota. 9. Pengelolaan DAU kabupaten/ kota. 10. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten/kota 11. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK 12. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK). 13. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK 14. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten/kota 15. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota 16. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota 17. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Peraturan Bupati Nomor : 59 Tahun 2011, Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

14



a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Akuntansi; e. Bidang Pengelolaan Keuangan; f. Bidang Aset; g. Kelompok Jabatan Fungsional Selanjutnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Gambar 1

15



KEPALA BADAN SEKRETARIA T KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ANGGARAN

16

BIDANG AKUTANSI

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG ASET

SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN PENDAPATAN

SUB BIDANG PENERIMAAN KEUANGAN

SUB BIDANG INVENTARASASI

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN

SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN BELANJA

SUB BIDANG PENGELUARAN KEUANGAN

SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN


SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM


2.1.1 Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok Badan; b. merumuskan

kebijakan,

penyusunan/perencanaan

teknis,

pemberian

bimbingan/penyuluhan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. mengumpulkan bahan penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. mengelola administrasi keuangan dan aset daerah; e. mengumpulkan

bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

administrasi keuangan dan asset daerah; f. melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait; g. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan pengelolaan

keuangan dan asset daerah; h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; i.

memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

j.

menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk

melaksanakan

Sekretariat mempunyai fungsi:

17


tugas

sebagaimana

dimaksud


a.

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;

c.

penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

d.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan; b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan; d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan; b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

18



c. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; f. dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja badan; b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan; c. mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah secara koordinatif dengan SKPD/unit kerja SKPD; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan; e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.

melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja badan;

19



b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan; c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan; d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2.1.3. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban; b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD; c. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD; d. penyusunan laporan di bidang anggaran daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang Anggaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; b. menyusun program kerja di bidang penyusunan anggaran daerah; c. menyusun rancangan, penetapan dan perubahan APBD; d. mengkoordinasikan penyusunan anggaran; e. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD; f. melakukan verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD; g. menyusun laporan di bidang anggaran daerah;

20



h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; i.

mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

j.

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l.


Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; b. menghimpun usulan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD; c. menyusun dan menyiapkan rancangan APBD; d. menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD; e. menghimpun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagai pedoman pelaksanaan APBD; f. menyusun petunjuk teknis penyusunan APBD berdasarkan peraturan perUndangUndangan yang berlaku; g. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran; h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i.


j.

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran sesuai rencana kerja Badan;

21


dengan


b. mengumpulkan data DPA SKPD dalam rangka verifikasi dan evaluasi anggaran; c. melakukan verifikasi dan evaluasi DPA SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan; d. melakukan verifikasi dan evaluasi anggaran program serta kegiatan SKPD; e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana keja Badan; b. melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c.

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja;

d. menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; e. meneliti dan menganalisa laporan Akuntansi pendapatan dan belanja SKPD;

22



f. menyusun laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bidang Pelaporan dan pertanggungjawaban Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah; c. melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan SKPD; d. melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan Pemerintah Daerah; e. melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan pendapatan keuangan SKPD; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i.


Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja sesuai dengan rencana kerja Badan; b. melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja daerah; c. melakukan konsolidasi laporan realisasi belanja SKPD; d. melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi belanja Pemerintah Daerah;

23



e. melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan belanja keuangan SKPD; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i.

2.1.5.


Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok membukukan serta meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme pengeluaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah; b. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran; c. pendokumentasian pembukuan dan laporan; d. pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana Bidang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. melaksanakan

pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran

daerah; c. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran; d. mendokumentasikan pembukuan dan laporan; e. melaksanakan

monitoring, analisis dan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme

pelaksanaan pengelolaan kas daerah; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i.

24

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bidang Penerimaan Keuangan sesuai

dengan rencana kerja

Badan; b. menerima dan mencatat bukti setoran penerimaan daerah; c. menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berkaitan dengan aset lancar dan investasi; e. melakukan pengelolaan dan pencatatan hutang dan piutang daerah; f. menyimpan uang daerah dan surat berharga; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; h. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi posisi kas daerah dengan bank penyimpan yang ditunjuk; i.

melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah;

j.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah;

k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l.


m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bidang Pengeluaran Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; c. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

25



memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; d. menyiapkan anggaran kas; e. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); f. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengeluaran daerah; h. melakukan pengendalian pelaksanaan pengeluaran daerah; i.

melakukan pencatatan bukti penyetoran pajak;

j.

mencatat seluruh pengeluaran daerah;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; l.

membantu pembinaan penatausahaan Keuangan;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. membantu melakukan penagihan piutang daerah; o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

q. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2.1.6. Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset termasuk inventarisasi, pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan keamanan asset daerah;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan aset daerah; b. pengumpulan dan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; c. pengadministrasian aset daerah;

26



d. pelaksanaan inventarisasi aset daerah; e. pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD; f. pemeriksaan dan pengawasan aset daerah; g. penghapusan aset daerah; h. pelaporan barang inventaris daerah; i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang Aset sesuai dengan rencana keja badan; b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data aset daerah; c. mengadministrasikan aset daerah; d. melaksanakan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; e. mengadministrasikan aset daerah; f. melaksanakan inventarisasi aset daerah; g. melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan keamanan aset daerah; h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i.


j.


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Inventarisasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bidang Inventarisasi sesuai dengan rencana kerja Badan; b. mencatat dan menghimpun hasil pencatatan terhadap barang inventaris dari seluruh unit/satuan kerja; c. melaksanakan kegiatan pelaporan dan menghimpun hasil pelaporan terhadap barang inventaris dari seluruh unit/satuan kerja; d. menghimpun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dari unit/satuan kerja; e. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU);

27



f. melaksanakan Sensus Barang Daerah; g. menyelenggarakan kodefikasi barang inventaris milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; h. mengumpulkan laporan hasil pengadaan barang pakai habis ataupun barang inventaris masing-masing unit kerja dalam daftar pengadaan barang tahunan dalam rangka penyusunan neraca daerah; i.

menyelenggarakan proses penghapusan dan penjualan aset daerah sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

j.

melaksanakan penyimpanan terhadap dokumen/bukti kepemilikan barang inventaris;

k. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l.


m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bidang Pemeliharaan dan pengawasan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. menghimpun, meneliti dan membuat laporan data barang inventaris yang dipersiapkan untuk dihapus, dijual ataupun dilepas; c. menyelesaikan bukti kepemilikan aset daerah seperti melaksanakan pensertipikatan aset tanah, IMB, Berita Acara serah Terima, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya; d. memasang papan nama/plang dan patok sebagai tanda kepemilikan; e. mengatur tertibnya penyimpanan peralatan dan pemeliharaan tiap jenis barang persediaan; f. menjaga keamanan barang milik daerah; g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.

28




j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional (1)

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan;

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

(5)

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(6)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan PerUndangUndangan yang berlaku;

(7)

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sumber daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Secara keseluruhan jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah 52 orang. Berikut disajikan potensi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan

Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan (table 1) Tabel 1: Potensi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

29



No.

Pangkat/Gol Ruang

Jumlah (Org)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a)

2 6 6 10 6 3 7 6 6

Jumlah

52

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Tingkat Jumlah Pendidikan (Org) S-3 S-2 S-1/D-IV D-III D-II D-I SMA Sederajat SMP Sederajat

5 23 2 22

52

Tabel : 2. Keadaan Pegawai Saat Ini Berdasarkan Jabatan Struktural No. Jabatan Eselon Jumlah 1.

Kepala Badan

II.b

1 orang

2.

Sekretaris

III.a

1 orang

3.

Kepala Bidang

III.b

4 orang

4.

Kepala Sub. Bagian

IV.a

3 orang

5.

Kepala Sub. Bidang

IV.a

8 orang

4.

Pelaksana

-

35 orang

Jumlah

52 orang

Tabel : 3. Keadaan Pegawai saat ini berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, Teknis Substantif dan Fungsional No.

Jenis Pendidikan dan Latihan

Jumlah / Orang

1.

Spamen/ Diklatpim II

2

2.

Spama/ Diklatpim III

7

3.

Spada/Adum/Diklatpim IV

9

4.

Sertikasi Barang dan Jasa

2

30



5.

Pelatihan Analisis Jabatan

1

6.

Kursus Bendaharawan

1

7.

Kursus Pelatihan Pelayanan Prima

1

8.

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

1

9.

Pelatihan Administrasi Kepegawaian

1

2.2.1. Sarana dan Prasaran Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja kantor. Saa tini, jumlah perlengkapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai : 1. Ruangan Kantor Ukuran

27 m x 30 m yang terletak di Jln. Adi Sucipto No. 28

Banyuwangi Lantai II. 2. Sarana dan prasarana kantor terdiri dari :

31



No

32

Jenis Barang / Nama Barang

jumlah

1 ST WAGON

:

1

2 ST WAGON

:

1

3 Mesin Pemotong Kertas

:

2

4 printer

:

2

5 Peralatan Jaringan Komputer

:

1

6 Komputer Mainframe / Server

:

1

7 Kelengkapan Komputer

:

1

8 Komputer PC

:

1

9 Kamera

:

1

10 Handycam

:

1

11 Lenovo Z 372

:

3

12 Print,Scan,Copy& fax Canon MX 357

:

9

13 Printer Inkjet IP2770

:

1

14 Inkjet MP-258,Scan,Fotocopy

:

2

15 Canon Scan 50 Lide

:

1

16 Ups Tamayasaki 600V

:

10

17 Kelengkapan Komputer

:

1

18 Peralatan Jaringan Komputer

:

1

19 Meja Biro Eselon III

:

4

20 Meja Biro Besar Eselon IV

:

7

21 Meja setengah Biro

:

11



1

33

:

3

22 Meja Rapat 200x80x70 Tes blok jati

2

:

2

23 Kursi Eselon III

:

2

24 Kursi eselon IV

:

7

25 Kursi Staf

:

4

26 Kursi tunggu Isi 4 Tempat duduk set

:

2

27 Meja Kursi Tamu Tesblok Jati

:

1

28 Lemari Arsip Besar 190x45x125

:

2

29 Lemari Arsip Besar 190x45x120

:

1

30 Meja Resepsionis 300x80x60 Kayu Jati

:

1

31 Proyektor Infocus - 102 Automatic

:

1

32 LG 32 LK 330 32" LCD

:

1

33 Thosiba 40PB10E 32" LCD TV

:

1

34 LCD LG 32 LK 311 32"

:

2

35 Kereta Dorong

:

1

36 Genset

:

1

37 Mesin Tik

:

1

38 AC

:

8

39 Rak Arsip

:

6

40 Komputer PC

:

2

41 Korden

:

2

42 Almari

:

5

43 CARPET

:

1

44 I-PAD

:

1

45 KULKAS

:

1

46 Komputer/PC lenovo

:

7

47 BRANKAS

:

1

48 KALKULATOR CYTIZEN

:

24

49 MESIN TIK ELEKTRONIK

:

1

50 KURSI RAPAT OLIMPIA

:

50

51 FILLING KABINET LIAN 4

:

5

52 ALMARI ARSIP

:

2

53 PRINTER DOT MATRIK EPSON LQ 2190

:

2

54 RAK ARSIP

:

5

55 RAK ARSIP EPSON

:

2

56 POWER AMPLY

:

1

57 SPEAKER

:

4

58 MICROPHONE

:

2



1

34

:

3

59 WIRELESS

2

:

1

60 CAMERA DIGITAL CANON

:

2

61 LCD PROYEKTOR PANASONIC

:

1

62 LAYAR SCREEN

:

1

63 NOTE BOOK FUJITSU LH 531

:

6

64 MEJA STAF

:

6

65 KURSI ESELON IV

:

2

66 KURSI ESELON III

:

3

67 KURSI STAF FUTURA 405

:

15

68 MESIN PENGHANCUR KERTAS

:

2

69 PROLINK UPS 1200SV

:

3

70 ALMARI ARSIP 2 PINTU

:

3

71 PRINTER PRINTONIK P 7210

:

1

72 PRINTER INJEK CANON IP 2770

:

7

73 TANGGA ALUMUNIUM

:

1

74 PAPAN NAMA ASET

:

75

75 SOFTWARE SIVA

:

1

76 Mobil Suzuki APV Arena

:

1

77 SEPEDA MOTOR Axelo FL125 RCD

:

1

78 meja kecil

:

1

79 meja resepsionis

:

1

80 kursi staf

:

3

81 PC

:

1

82 printer

:

1

83 telepon

:

1

84 meja resepsionis

:

1

85 kursi staf

:

3

86 meja staf

:

1

87 ac national

:

1

88 PC acer

:

3

89 PC edvance

:

1

90 printer canon IP 1980

:

1

91 kursi esellon IV

:

3

92 kursi staf

:

1

93 lenovo

:

1

94 meja rapat

:

12

95 kursi tamu

:

1

96 AC nasional

:

8



1

35

:

3

97 podium kayu

2

:

1

98 meja pimpinan rapat

:

3

99 speker TOA

:

6

100 amplivier BMB

:

1

101 papan tulis

:

1

102 KURSI LIPAT elephant

:

11

103 meja kecil katan

:

2

104 AC panasonic

:

1

105 meja kerja kadis

:

1

106 kursi kadis verona

:

1

107 kursi tamu

:

1

108 kursi tunggu tamu

:

1

109 lemari rak

:

1

110 telpon panasonic

:

2

111 meja staf

:

3

112 jam dinding seiko

:

1

113 kipas angin nasional

:

2

114 AC panasonic

:

2

115 laptop fujitsu

:

1

116 notebook lenovo

:

1


:

1

118 kursi staf elephant

:

1

119 kursi staf futura

:

7

120 filling kabinet lion

:

2

121 almari buffet

:

1

122 brankas royal

:

1

123 filling kabinet brother

:

2


:

9

125 meja staf

:

24


:

1

127 AC panasonic

:

4

128 PC acer

:

2

129 PC BenQ

:

1

130 PC LG

:

2

131 PC TreQ

:

2

132 laptop acer

:

1

133 laptop Axio

:

1

134 laptop Compaq

:

2



1

36

:

3


2

:

3


:

1

137 printer Epson IQ 2180

:

2

138 printer Epson LX 300

:

1

139 printer stylus C90

:

1

140 kursi esllon IV tiger

:

2

141 kursi staf

:

5

142 kursi staf futura

:

8

143 lemari arsip

:

1

144 brankas royal

:

1

145 filling kabinet brother

:

1

146 lemari besar

:

3


:

2


:

1

149 kipas angin nasional

:

1

150 laptop Acer

:

3

151 laptop HP

:

1

152 notebook lenovo

:

2


:

4

154 meja esellon III

:

1

155 kursi esellon IV tiger

:

4

156 kursi staf

:

2

157 almari buffet

:

4

158 filling cabinet brother

:

1

159 meja panjang

:

1

160 meja staf

:

12


:

1

162 AC nasional

:

1

163 AC panasonic

:

1

164 PC BenQ

:

2

165 laptop Acer

:

2

166 laptop Fujitsu

:

2


:

1


:

3

169 meja esellon III

:

1

170 meja esellon III yubi

:

1

171 meja esellon IV tiger

:

1


:

2



1

2.3.

:

3

173 kursi hadap tiger

2

:

2

174 lemari rak arsip

:

2

175 telpon panasonic

:

1

176 mesin fax panasonic

:

1

177 PC lenovo

:

2

178 Inova P 40 VP

:

1

179 Avanza P 384 VP

:

1

180 Taruna P 513 VP

:

1

181 Supra P 3343 WP

:

1

182 WIN P 2514 WP

:

1

183 WIN P 2228 WP

:

1

184 Thunder P 2556 WP

:

1

185 Thunder P 2557 WP

:

1

186 Honda C 86 / Star P 2708 WP

:

1

187 Honda C 100M P 3791 WP

:

1

Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 5 (lima) tahun, terdiri dari :

2.3.1. Sekretariat Pelayanan Pencairan Bantuan Sosial dan Hibah Kepada Masyarakat serta bantuan Keuangan Regulasi yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan dimaksud adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 58 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil. 2.3.2. Bidang Pengelolaanf

37



Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentang penerbitan SP2D Belanja Langsung maupun tidak langsung sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 2.4.

Kekuatan dan Kelemahan

2.4.1. Kekuatan (Strengths) 1. Potensi SDM Aparatur yang Mumpuni (cukup kompeten). Potensi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni perumusan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan dibidang pengelolaan keuangan dan aset, badan ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menuntut adanya aparatur yang mumpuni, bekerja keras, semangat dan jujur. Petugas yang ada sekarang ini sudah cukup memadai dalam hal kompetensinya karena memang rata-rata dari mereka sudah lama bekerja di dinas ini. Hanya saja jumlahnya masih perlu ditambah lagi untuk bidang akuntansi dan bidang aset. 2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas; Adanya job discription yang jelas sesuai dengan Peraturan Daeran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 3. Dukungan Anggaran Operasional yang Memadai; Anggaran operasional yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugastugas operasional, terutama anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas. Hal ini karena volume pekerjaan yang cukup besar sehingga hampir setiap hari harus dilakukan lembur demikian halnya dengan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah. 4. Areal Kantor yang Cukup Luas.

38



Areal kantor yang cukup luas menjamin adanya peluang perluasan gedung/kantor. Hal ini dikarenakan bidang pengelolaan keuangan setiap harinya memberikan pelayanan kepada SKPD se Kabupaten Banyuwangi.

Tentunya akan dibutuhkan tambahan

petugas dan gedung/kantor. 2.4.2. Kelemahan (Weaknesses) 1. Lemahnya fungsi koordinasi antar bidang; Kata “koordinasi” sangat mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan.

Lemahnya

koordinasi, baik diintern satuan kerja maupun antar satuan kerja sering membuat terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor. 2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat; Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. 3. Kurang memadainya jumlah pegawai (kuantitas); Dari segi kuantitas (jumlah) pegawai, badan pengelolaan keuangan dan asset daerah ini masih kurang. Ada beberapa kualifikasi tenaga yang masih belum tersedia, antara lain Tenaga Penilai Aset (appraisal) dan kedepan juga dibutuhkan tenaga PPNS juga masih sangat dibutuhkan. 4. Sarana dan prasarana kantor maupun fasilitas publik yang kurang memadai. Sarana dan prasarana masih belum memadai, baik yang menyangkut peralatan kantor, perlengkapan gedung/kantor maupun gedung/kantornya sendiri. 5. Sistem Informasi manajemen barang daerah belum optimal. Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam system (software), sehingga bisa menghambat proses administrasi barang daerah belum dilaksanakan oleh masing-masing SKPD karena kurangnya SDM yang memadai dan belum adanya updating data; Pelaksanaan sertifikasi aset pemerintah belum maksimal, dikarenakan banyaknya aset milik pemerntah kabupaten yang belum bersertifikat dan rumitnya proses di BPN dan selain itu banyaknya tanah Ex TKD yang ada di beberapa desa/kelurahan yang ada di kecamatan banyak yang masih bermasalah. Kurangnya pengawasan melekat kepada desa/kelurahan dalam penanganan aset milik daerah.

39



2.5

Peluang dan Tantangan

2.5.1. Peluang (Opportunities) 1. Komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan e-Gov, Masih banyaknya SKPD yang belum mampu dalam penerapan e-Gov. 2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Adanya peningkatan Kemandirian SKPD untuk berakuntabilitas melalui Pengelolaan Keuangan Instansi yang lebih baik. 2.5.2. Tantangan / Ancaman (Threats) 1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas; Kompleks proses Pencairan Dana dari SKPD maupun pihak Ke III dan terganggunya Stabilitas Sistem Pengelolaan Keuangan yang On line. 2. Kurang disiplinnya SKPD dalam pentahapan pelaksanaan anggaran dan kegiatan termasuk penyampaian SPJ; Penyerapan anggaran APBD seringkali terhambat karena kekurang disiplinan SKPD dalam pentahapan pelaksanaan anggaran. Akibatnya dari terhambatnya penyerapan, maka terjadi penumpukan penyerapan pada menjelang akhir tahun anggaran, bahkan tidak jarang SKPD tidak mampu menyerapnya, sehingga memicu terjadinya SILPA anggaran. Lebih lanjut akibat SILPA yang terlalu tinggi sedikit banyak berpengaruh terhadap pembangunan dan aktifitas perekonomian daerah. 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Pusat (DAK/Dekon/TP) yang tidak seragam dan sering terlambat; Keterlambatan pelaksanaan anggaran, seperti DAK/DEKON/TP seringkali terhambat karena Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaannya dari K/L sering datang terlambat dan tidak seragam. Adanya kewajiban sharing bagi daerah penerima DAK/DEKON/TP juga sering membuat daerah bingung, hal ini karen keterbatasan dana yang ada dan bahkan sering belum disiapkan oleh daerah karena daerah belum mengetahui informasi ada bantuan program DAK/DEKON/TP. Dari kedua faktor lingkungan strategis yang menghasilkan identifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas haruslah dilakukan kolaborasi analisis strategi. Ada empat strategi utama yang bisa digunakan

40



untuk menentukan strategi, yakni S – O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang.

Strategi W – O, yaitu strategi menekan

kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang, strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapai tantangan atau ancaman. Dan strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Berikut disajikan analisnya seperti pada Bagan 4.2.

Bagan 4.2 : Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal

S

Kekuatan ( )

Kelemahan (

1. Manfaatkan SDM aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Peluang (

O)

Ancaman (

T)

2. Manfaatkan anggaran yang ada untuk operasional dalam rangka pelaksanaan APBD

1. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD; 2. Mengintensifkan fungsi peng-awasan melekat intern SKPD; 3. Mengusulkan tambahan pegawai yang berkulifikasi khusus;

3. Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda

4. Melakukan sarana dan kantor;

4. Membangun tambahan gedung kantor dalam rangka pelayanan yang lebih baik

5. Mengoptimalkan system informasi manajemen barang.

1. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ;

1. Aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan pengelolaan keuangan;

2. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD;

2. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi;

3. Mengintensifkan koordinasi Pemerintah;

41

W)


fungsi ke

pengadaan prasarana

6. Mendata aset yang masih belum tercatat dalam administrasi

3. Manfaatkan pegawai yang berpotensi dalam rangka pendataan aset yang masih belum tercatat


Sebagaimana terlihat pada Bagan di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut : 1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S O) : a. Manfaatkan SDM aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya; b. Memanfaatkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan operasional dalam ramgka APBD. c. Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. Membangun tambahan gedung kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (W O) : a. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD; b. Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD; c. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor; d. Mengusulkan tambahan pegawai yang berkualifikasi khusus; e. Mengoptimalkan sistem informasi manajeman barang. 3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman.(S - T) : a. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ; b. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD; c. Mengintensifkan fungsi koordinasi ke Pemerintah; 4. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman (W - T) :

42



a. Aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan pengelolaan keuangan; b. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi; c. Manfaatkan pegawai yang ada dalam rangka pendataan aset yang masih belum tercatat;

2.5.3. Kebijakan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah demi terwujudnya tujuan dan sasaran SKPD dalam lima tahun mendatang, meliputi : 1. Memberikan insentif (rewords) kepada pihak yang berkinerja; 2. Meningkatkan kemampuan aparatur bidang penganggaran dan pengelolaan keuangan serta Aset daerah: 3. Meningkatkan pelaksanaan verifikasi secara ketat dan cepat dalam rangka percepatan penyusunan program dan pelaksanaan anggaran; 4. Aktif menginisiasi penyiapan rancangan peraturan daerah sebagai pengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai (ketinggalan jaman); 5. Memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

dengan

sebaik-baiknya

(ramah,

transparan, cepat dan mudah); 6. Memberikan motivasi agar dalam tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah yang masih berlum tercatat

43



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyuwangi Tahun 2010 - 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

3.1.1. Permasalahan Sub. Bidang Umum dan Kepegawai Beberapa permasalahan yang terkait dengan Sub. Bidang umum dan Kepegawaian, antara lain: 1.

Masih rendahnya sumber daya manusia , tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas.

2.

Belum tersedianya tenaga Akuntansi Keuangan, Penilai Aset (Apraisel) dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) ;

3.1.2.

Permasalahan Sub. Bidang Inventarisasi Beberapa permasalahan yang terkait dengan Sub. Bidang Inventarisasi, antara lain : 1.

Masih banyaknya permasalahan aset yang belum tertangani secara profesional Kabupaten Banyuwnagi;

2.

Masih banyaknya Aset Tanah yang belum bersertifikat;

3.1.2. Permasalahan Sub. Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Beberapa permasalahan yang terkait dengan Sub. Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan, antara lain : 1.

Implementasi Akuntansi Pendapatan secara Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

44



2.

Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pendapatan di seluruh SKPD.

3.1.3. Permasalahan Sub. Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Beberapa permasalahan yang terkait dengan Sub. Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja, antara lain : 1.

Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2. 3.2.

Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Belanja di seluruh SKPD

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah - langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010 - 2015. Visi Kabupaten Banyuwangi : “TERWUJUDNYA SEJAHTERA

DAN

MASYARAKAT BERAHLAK

BANYUWANGI MULIA

YANG

MELALUI

MANDIRI,

PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA” Penjelasan dari visi diatas selanjutnya dapat diuraikan sebagaiberikut : 1.

Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh – sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak –pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerja sama dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.

2.

Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia,ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar

45


pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang,


kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapa tmeningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok –kelompok masyarakat. Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan – kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuan - Kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensimental – spiritual, keagamaan, Kebudayaan dan nonfisik, agar kehidupan masyarakat benar – benar sejahtera Lahir dan batin serta berakhlak mulia. 3.

Peningkatan

perekonomian

diarahkan

untuk

meningkatkan

pertumbuhan

perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh – sungguh simpul – simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai. 4.

Untuk mempercepat program – program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Misi Kabupaten Banyuwangi : Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuwangi, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 – 2015 untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Sembilan butir sebagai berikut: 1.

Mewujudkan

pemerintahan

yang

efektif,

bersih

dan

demokratis

melalui

Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan; 2.

Meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok – kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

46



3.

Membangun

kemandirian

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan; 4.

Meningkatkan sumber - sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

5.

Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber –sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

6.

Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

7.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifanlokal;

8.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

9.

Mendorong terciptanyaketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hokum yang berkeadilan. Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang

saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari misi diatas adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);

2.

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;

5.

Meningkatkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

47



Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banyuwangi, hal ini ditunjukkan melalui: 1) Penjabaran Misi ke 1: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan Dalam menjabarkan misi kesatu ini, terlihat dengan jelas peran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang Administrasi Keuangan Daerah 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Propinsi. 3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah : “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu : 1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang

demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan

efektivitas

dan

desentralistik.

48


efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan

yang


4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan,

serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek

ekonomi, sosial, dan budaya; 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan kedalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 2. Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

3.3.2. Telaah Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

” Sedangkan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : ”Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah secara tertib dan normatif” a. Yang dimaksud secara tertib : Mengandung Arti keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Yang dimaksud Normatif : Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

49



Berdasarkan penjelasan tentang visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah merumuskan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menyelenggarakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, terdiri dari: a. Mendukung proses transparansi anggaran daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang

baik, bersih dan bertanggung jawab b. Mampu memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; c. Mewujudkan sinkronisasi antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif.

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya keserasian/keselarasan dan konsistensi antara dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. 3.3.3. Telaah Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Dalam pencapaian target dan sasaran program pembangunan bidang Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015, Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Visi yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 adalah: 1.

Mewujudkan

pemerintahan

yang

efektif,

bersih

dan

demokratis

melalui

Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan; 2.

Meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok – kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

50



3.

Membangun

kemandirian

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan; 4.

Meningkatkan sumber - sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

5.

Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber –sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

6.

Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

7.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifanlokal;

8.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

9.

Mendorong terciptanyaketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan arahan

bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi didalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Keuangan Daerah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aseet Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu: 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang

taat azas (akuntabel, efektif, efisien,

kepatutan, transparans) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada stakeholders secara professional, aspiratif, pastisipatif dan transparan. 3. Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah dimasa datang. 3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis

51



Berdasarkan identifikasi dari beberapa permasalahan pembangunan dan telahaan terhadap beberapa dokumen perencanaan terkait lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari: 1. Sub. Bidang umum dan Kepegawaian. Isu-isu strategis meliputi antara lain : a. Masih rendahnya sumber daya manusia , tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas; b. Belum tersedianya tenaga Akuntansi Keuangan, Penilai Aset (Apraisel) dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS).; 2. Sub. Bidang Inventarisasi.

Isu-isu strategis meliputi antara lain: a. Masih banyaknya permasalahan aset tanah dan bangunan yang belum bersertifikat; b. Belum tertibnya laporan aset daerah c. Sumber Daya manusia pada SKPD kurang memahami tentang pengelolaan barang daerah 3. Sub. Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan

Isu-isu strategis meliputi antara lain: a. Implementasi Akuntansi Pendapatan secara Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 b. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pendapatan di seluruh SKPD 4. Sub. Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja. a. Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 b. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Belanja di seluruh SKPD

52



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi

4.1.1. Visi Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyuwangi di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015, maka visi Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 adalah: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suberdaya manusia yang professional guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah”.

Penjelasan Visi : 1. Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, artinya adalah ikut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumberdaya manusia. 2. Pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang professional adalah pengelolaan dalam arti luas, termasuk didalamnya perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik kegiatan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

53



Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Badan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. 4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut : 4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang

taat azas (akuntabel, efektif, efisien,

kepatutan, transparans) 5. Mewujudkan Laporan pertanggungjawaban yang Tepat waktu 6. Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan

54


dengan misi, maka dirumuskan tujuan


“Tercapainya pengelolan keuangan dan aset daerah secara optimal” dengan tiga sasaran utama : a. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel: b. Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. c. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah 4.2.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 adalah: 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu; b) Prosentase SKPD dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD c) Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu 2. Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a. Prosentase SKPD menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu; b. Kualitas Opini Keuangan Daerah; 3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah, Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

55



a) Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah b) Jumlah aset daerah yang bersertifikat Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada gambar/tabel dibawah ini

4.3

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari análisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka dapat disusun strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel  Strategi: Peningkatan percepatan pembahasan APBD yang sesuai dengan jadwal Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  Kebijakan: Koordinasi dan komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Sasaran 2 : Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu  Strategi: Peningkatan percepatan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Kebijakan : Menjalin komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Sasaran 3: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah

56



 Strategi: Melaksanakan pensertifkatan Aset Tanah yang belum mempunyai kekuatan hukum tentang hak kepemilikan.  Kebijakan : Mensertifikatkan aset tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan, maupun kebijakan yang bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang diambil Badan Pengelolaan Keauangan dan Asaet Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan peningkatakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber –sumber PAD dan Dana Pertimbangan. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja 3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 5. Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. 6. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added)

57



TABEL IV KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI VISI

: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suberdaya manusia yang professional guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah

MISI I:

Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, artinya adalah ikut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumberdaya manusia

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Tercapainy a pengelola n keuangan dan aset daerah secara optimal

Meningkatka n pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu;

58

2. Prosentase SKPD pembahsan rancangan perubahan APBD 3. Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu Meningkatka 1. Prosentase n laporan SKPD pertanggung menyusun jawaban laporan yang tepat pertangung


TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 85% 85% 85% 85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%


waktu

jawaban yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu WTP  Opini BPK atas laporan keuangan daerah Meningkatn 1. Prosentase 85% ya barang pengelolaan daerah yang dan direvaluasi/a pemanfaata parisel aset / n asset barang daerah daerah 10 2. Jumlah Aset Bid daerah yang bersertifikat

59


WTP

WTP

WTP

WTP

85%

85%

85%

85%

12 Bid

13 Bid

15 Bid

15 Bid


BAB V RENCANA PROGRAM DAN K EGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011-2015 meliputi: 5.1 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Hasil (Outcome) : Tersusunannya laporan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang akuntable. Indikator kinerja:  Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban APBD  Kegiatan: a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator Keluaran (Output): Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisai pelaksanaan program dan kegiatan yang teratur Kelompok sasaran: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

60



Indikator Keluaran (Output) : Tersusunnya buku laporan keuangan yang akunbale. Kelompok sasaran: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. c)

Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Indikator Keluaran (Output): Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD dan LKPD Unaudited Kelompok sasaran: Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi

d) Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis akuntansi akrual Indikator Keluaran (Output): Terlaksanya penyusunan keuangan yang berbasiskan akrual Kelompok sasaran: Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi 5.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Hasil

(Outcome)

:

Meningkatnya

perencanaan

anggaran

dan

pertanggungjawaban APBD Indikator kinerja: 

Tersedianya buku Perbup sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan buku raperda dan perda APBD maupun APBD Perubahan

Kegiatan: a) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Indikator Keluaran (Output) : Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Indikator Keluaran (Output): Tersusunya rancangan Perda tentang APBD Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi. c)

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

61



Indikator Keluaran (Output): Tersusunnya Buku Rancangan Peraturan tentang Penjabaran APBD Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi d) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Indikator Keluaran (Output) : Tersusunya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi e) Penyusunan Buku Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran (Output): Tersusunnya buku Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD Perubahan. Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi g) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran (Output) : Tersusunnya buku rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi h) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran (Output) : Tersusunnya buku rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi i) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Indikator Keluaran : Tersedianya system informasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntble, transparan dan efisien Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi j) Peningkatan manajeman aset/barang daerah;

62



Indikator Keluaran (Output) : Tersusunnya buku Induk Inventaris Aset Daerah Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi k) Revaluasi/apresial aset/barang daerah Indikator Keluaran (Output) : Tersusunnya standart nilai tunjangan perumahan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kelompok sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi l) Peningkatan Manajemen Keuangan; Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi m) Pendampingan pengelolaan keuangan; Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi n) Pensertifikatan dan Pengamanan aset; Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Pengamanan, sertifikat dan Penyelamatan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kelompok sasaran : Aset se Kabupaten Banyuwangi o) Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan; Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya pembinaan tentang system akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi p) Inventarisari dan penelitihan aset bekas milik asing; Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Inventarisasi Aset bekas milik asing yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kelompok sasaran : Aset yang dikuasi oleh pihak Asing

63



q) Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan APBD Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi r) Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Indikator Keluaran (Output) : Meningkatnya pengelolaan keuangan balanja tidak langsung khususnya verifikasi proposal anggaran belanja hibah dan bantuan Kelompok sasaran : Proposal yang diajukan oleh masyarakat se Kabupaten Banyuwangi

5.3 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Hasil (Outcome): Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyuwangi Indikator kinerja: 

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten

Kegiatan: a) Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota Indikator Keluaran (Output): Terlaksanya evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Kelompok sasaran: Rancangan peraturan daerah tentang APBD 5.4 Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH Hasil (Outcome): Terlaksananya peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian Indikator kinerja: Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian kerugian negara

64



Kegiatan a). Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya tidak lanjut temuan pengawasan agar dapat segera ada penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai. Selanjutnya target capaian masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

65



TABEL V.2 Program dan Kegiatan Prioritas Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015

Tujuan

(1) Tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal

Sasaran

(2) Meningkatkan pengeloaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan, akuntabel

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Prosentase 1 20 62 06 Program SKPD dalam peningkatan menyusun pengem rancangan bangan APBD tepat sistem waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

66

Data Capai Indikator an Kinerja pada Program Tahun 2011 Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Peren (output) Cana An Target Rp (%) (6)

(7)

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntanbel

*)

Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisai pelaksanaan program dan kegiatan yang teratur

*)


(8)

100

(9)

30.000.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100

150.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir SKPD Lokasi periode Penang Renstra gungjawab SKPD Target Rp (%) (18)

(19)

*)

*)

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Meningkatkan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

Prosentase SKPD menyusun laporan pertanggung jawaban yang telah ditetapan perda tepat waktu


(5)

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunnya buku laporan keuangan yang akunbale

*)

100

50.000.000

100

90.000.000

100

115.000.000

100

115.000.000

100

Kegiatan Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD dan LKPD Unaudited

*)

100

141.811.500

100

200.000.000

100

200.500.000

100

200.500.000

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akutansi Akrual

Tersusunya Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten dengan konversi berbasis Akrual

*)

100

-

-

-

-

-

300.000.000


(9)

Tahun 2013

(7)

Tersedianya buku perbup system dan prosedur pengelolaan keuangan dan buku raperda dan perda APBD

(8)

Tahun 2012

(6)

Prosentase 1 20 62 17 Program SKPD dalam peningkatan dan menyusun pengemrancangan Bangan APBD tepat pengelolaan waktu keuangan daerah

67


Data Capai Indikator an Kinerja pada Program Tahun 2011 Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Peren (output) Cana An Target Rp (%)


(19)

115.000.000

*)

*)

100

200.000.000

*)

*)

-

300.000.000

*)

*)

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

Prosentase SKPD pembahasan rancanagan perubahan APBD

68



(5)

(6)

(7)

Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya buku perbup tentang system dan procedure pengelolaan keuangan yang dapat sebagai acuan

*)

100

Kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD

Tersedianya buku raperda dan perda APBD

*)

100

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersedianya buku penyusunan raperda penjabaran APBD

*)

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH penjabaran APBD

Tercukupinya buku rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tantang

Tersedianya buku peraturan KDH tentang penjabaran perubahan


(8)

(9)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

*)

*)

100

110.000.000

100

110.000.000

100

120.000.000

100

120.000.000

845.592.149

100

2.165.000.000

100

2.300.000.000

100

2.350.000.000

100

2.350.000.000

100

207.299.975

100

324.041.900

100

325.000.000

100

325.000.000

100

325.000.000

*)

*)

*)

100

111.805.350

100

255.000.000

100

320.000.000

100

320.000.000

100

320.000.000

*)

*)

*)

100

186.994.200

100

295.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

*)

*)

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

penjabaran APBD perubahan APBD Meningkatnya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu

Prosentase SKPD menyusun laporan pertanggung jawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu

69

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya buku laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan LKPJ KDH

*)

100

56.679.500

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

*)

*)

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya buku laporan pertanggung jawaban tentang penjabaran pelaksanaan APBD

*)

100

103.095.500

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

*)

*)

Kegiatan penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan yang akuntable

*)

100

45.000.000

100

50.000.000

100

400.000.000

100

450.000.0000

100

450.000.000

*)

*)


(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2) Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

Prosentase barang daerah yang direvaluasi/ apraisel asset/ barang daerah


(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

Revaluasi/Apresial Terdatanya Aset/Barang asset daerah daerah yang dikuasai oleh pihak asing

*)

100

45.000.000

100

50.000.000

100

50.000.000

100

150.000.0000

100

150.000.000

*)

*)

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah

Tertibnya peñata usahaan manajemen aset/barang daerah yang lebih baik

*)

100

236.834.650

100

200.000.000

100

420.000.000

100

420.000.000

100

420.000.000

*)

*)

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase penerbitan SP2d tepat waktu

Kegiatan peningkatan manajemen keuangan

Tertibnya piñata usahaan administrasi pengelolaan keuangan

*)

100

167.283.470

100

860.000.000

100

1.100.000.000

100

900.000.000

100

900.000.000

*)

*)

Meningkatnya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu

Prosentase SKPD menyusun Laporan pertanggung jawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat

Kegiatan pendamping an pengelolaan keuangan daerah

Memberikan informasi tentang arti dan pentinganya pertanggung jawaban keuangan SKPD

*)

100

240.000.000

100

240.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

100

300.000.000

*)

*)

70


(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)


(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

waktu Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah

Jumlah asset daerah yang bersertifikat

Kegiatan pensertifi katan dan pengamanan aset

Tertibnya administrasi tentang aset daerah

*)


Prosentase SKPD menyusun Laporan pertanggung jawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu

Kegiatan Pembinaan sistem Akuntansi dan pelaporan

Tertibnya proses akuntansi dan pelaporan yang baik dan benar

*)

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah

Prosentase barang daerah yang direvaluasi/ apraisel asset/ barang daerah

Inventarisasi dan penelitihan aset bekas milik asing

Tertatanya Aset-aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang

Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan

Bimbingan Teknis Terciptanya Penyusunan APBD pemahaman tentang tata cara

71


*)

100

247.940.000

100

426.788.000

100

526.000.000

100

526.000.000

100

526.000.000

*)

*)

100

300.000.000

100

800.000.000

100

800.000.000

100

800.000.000

*)

*)

*)

*)

100

150.000.000

100

200.000.000

100

200.000.000

100

200.000.000

100

200.000.000

100

100.000.000

100

150.000.000

100

200.000.000

100

250.000.000

100

275.000.000

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)


(5)

tepat waktu, APBD tepat transparan dan waktu akuntabel Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan APBD tepat waktu

Opini BPK atas laporan keuangan daerah

(6)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(7)

(8)

*)

100

150.000.000

100

50.000.000

100

70.000.000

100

75.000.000

100

*)

100

150.000.000

100

150.000.000

100

170.000.000

100

175.000.000

100


(19)

100.000.000

*)

*)

100.000.000

*)

*)

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

Program peningkatan sistem pengawasan 1 20 62 18 internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terciptanya peraturan daerah yang lebih akuntanbel dan transparn Tersedianya data hasil temuan pemeriksaan yang harus ditindak lanjuti

Tindak lanjut hasil Tertibnya temuan dalam Pengawasan pengembalian TPGR

72

(9)


penyusunan APBD

Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kab/kota




(20)

(21)


Catatan : 1. Pengisian kolom-kolom pada tabel V.2, bersumber dari sasaran yang terdapat pada Bab III, Bab IV dan Bab V. 2. Kolom Tahun 6, pada tabel V.2.

73



BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 6.1 Misi I : Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akutabel, efisien, kepatutan, transparan) Tujuan : Tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal ; Sasaran : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel; Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu :

Indikator 1

: Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan APBD tepat waktu

Indikator 2

: Prosentase

SKPD

dalam

pembahasan

rancangan

perubahan APBD Indikator 3

: Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu.

6.2 Misi 2 : Mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu Tujuan : Tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal Sasaran : Meningkatnya Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu :

74



Indikator 1

: Prosentase

SKPD

dalam

menyusun

Laporan

Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu Indikator 2

: Opini BPK atas laporan keuangan daerah

6.3. Misi 3 : Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis aset daerah untuk menunjang pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah Tujuan : Tercapainya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal Sasaran : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu : Indikator 1 Indikator 2

: Prosentase barang daerah yang direvaluasi/apraisel asset/ barang daerah : Jumlah asset daerah yang bersertifikat

Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No

Indikator

1.

Prosesntase SKPD dalam penyusunan rancanagan APBD tepat waktu

2.

3.

75

Kondisi Target Capaian Setiap Kinerja Tahun pada awal periode 2011 2012 2013 2014 2015 RPJMD

75%

85% 85% 85% 85% 85%

Prosesntase SKPD dalam pembahasan rancangan perubahan APBD

75%

85% 85% 85% 85% 85%

Prosentase penerbitan SP2d tepat wantu

78%

85% 85% 85% 85% 85%


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD


4.

5.

6.

7.

76

Prosentase SKPD dalam menyusun laporan pertanggung jawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu Opini BPK atas Laporan Keuangan daerah Prosentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel asset / barang daerah Jumlah asset daerah yang bersertifikat


75%

85% 85% 85% 85% 85%

WDP WTP WTP WTP WTP WTP

75%

85% 85% 85% 85% 85%

543 10 Bidang

12

13

15

15


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh badan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Badan maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

77



Akhirnya dengan

tersusunnya

Rencana

Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yaitu

”Trwujudnya

Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera dan Berahlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

78


1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents