.',
WAllKOTA TI=RNATE , KEPUTUSAN WAllKOTA
TERNATE'
NOM OR 16 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA TERNATE WALIKOTA Menirnbang
DAERAH
TERNATE
a, bahwa dengar. ditetapkannya Peraturan Daerah Kola Ternate ~Juillor 17 Tahun 2003 Tentang Susunan Orqanisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Temate, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan .tugas pokok dan fungsi dari Kantor Arsip dan Perpustakaar. Daerah Kota Ternate ; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan WalikotFl Ternate.
Mengingat
1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate {Lembaran. 'lI(Jgara Tahun. 1999 'J..{pmor 45, Tambakan. Lembaran 'lI(Jgam 'J..f9mor 3824) i 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Ltm6aran 9{J.garr. Taliun. 1999 'J..{pmor 60, 'Tambah.an. Lembarati 9{J.gara 9{pmor 3838) ;
IE
3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lemb arati 'lI(Jgara Tahun. 1999 9{pmor 72, 'T'lfll[,nftml Lt'lTl['.!rIlII '}{sgom I).{sJlllor J848)i
NOILI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lem6aran 'JIJ.gara Tafiun 2000 l).{sJm.or-"4, /Iamhahan.Lembaran 'JIJ.gara 'J..f9mor 3952j 5. Peraturan Pemerintah Nomor Perangkat Daerah ;
oe Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate ;
M9natapkan
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TERNATE. 126
c. ~
d. ~ e. ~
BASI KETENTUAN
UMUM
f. ~ (2) Bag Kep
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; . c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perollgkat Daerah otonom yallg lain sebaqai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Oesentralisasi adalah penyerahan wewenang pernerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Oaerah Otonom untuk rnenqatur dan rnenqurus kepentingan masyarakat setempat rnenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kota Ternate: g. Kantor adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Oaerah Kota Ternate ; h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpuslakaan Daerah Kola Iernate ; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Peqawai Neqeri Sipil yano kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya aalam suatu satuan orqanisasl yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrarnpilan terlenlu.
KEDUDUKAN,
BAS II TUGAS
DAN FUNGSI
Pasal 'l
Rag; Satuan 01 Sub
Untuk me mempuny
a.
penyu
b.
pe!ak~
c. d.
pe/ak~ pe/akl pe/aks
e.
Kantor merupakan unsur penunjanq Pernerimah Dacrah j<..mg dipimpin creh seoranq Kepa!a Kamor, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepa!a Daerah rnelalui Sekretaris Oaerah.
f.
J:.'engu
g.
pe/aks pe/aks
h.
Pasal 3 Kantor mempunyai tugas membantu Kepala ti.Jerall di bidang kearsipan dan perpustakaan.
dalain penyelenqqaraan
Pemerintahan
Oaerah
Pasal4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasa! 3, Kantor mempunyai a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan clan perpustakaan ; b. pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif ; c. d. e.
f. g. h.
funqsi
pelaksanaan bimbingan kearsipan terhadap unit-unit kerja dijajaran Pe.nerintah Daerah ; pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis kepada arsip nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; pembinaan teknis operasional dan tunqsronal di bidang perpustakaan pemberian pelayanan dan penyediaan relerensi di perpustakaan ; penyelenggaraan tata usaha Kantor; pelaksanaan luglJs-lugLlS lain yang dibet iknn oleh Kepala Daerah.
SUSUNAN
BAB IIi ORGANISASI
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kantor, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha ; 127
;
Seksi Akuh pustaka.
Untuk rneny
mempunyai a. penyus: b. psnyiap c. pe/aksa d. pelaks, e. pslaksa f. pelaksal g. pelaksai
c. Seksi Akuisisi can Pengoiahan ; d. Seksl Pelayanan dan Referensi ; a. Seksi Pernbinaan dan Penqelolaan Kearsipan ; f. Kelompok Jabatan Funqsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam lamplran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
in sebogai a Daerah
Bagian Pertarna Sub Bagian Tata Usaha
en~urus
Pasal6
a~yarakat
Sub Aagian Tata Usaha rnernp;..nya: tuqas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan organisasi c!i llnqkunqan Kantor. Pasal7
dukannyn
nsasi yang n tertentu.
3~aKarner. risDaerah.
Untuk menyelenqqarakan tugas sebaqaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tat~ Usaha mempunyai fungsi : a. ponyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; b. pe!aksanaan urusan umum dan kepegawaian ; c. pelaksanaan urusan keuangan ; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanqqaan serta perlengkapan Kantor; e. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Kantor; f. penqurnpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Kantor; g. pelaksanaan ana'isls dan evaluasl serta penyusunan laporan Kantor; h. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Seksi Akuisisi dan Pengolahan
han Dauah
Pasal8
SeksiAkuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengelolaan bahan nyai fungsi:
pustaka. Pasal9
h Daerah ; an peratui an
Untukrnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Akuisisi dan Pengolahan, mempunyai fungsi : \ a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Akuisisi dan Pengolahan ; b. psnyiapan daftar bahan pustaka yang akan diadakan ; c. pelaksanaan pengadaan bahan-bahan pustaka ; d. pelaksanaan. pemblnaan tenaga pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan e. pelaksanaan pengelolaan bahan pustaka ; f. pelaksanaan evaluasi den penyusunan laporan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;.
128
(4) Keloi
tena;
Bagian Ketlga Seksl Pelayanan dan Referensi
(5) Jurnl (6) Kelo sesu
Pasal10 Seksi Pelayanan dan Referensi mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada para pengunjL:ng dan melaksanakan pengelolaan referensi.
(7) Peml yang
Pasal11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pas81 10. Seksi Pelayanan can Referensi, mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Referensi ; b. pelaksanaan pelayanan bagi pengunjung perpustakaan ; c. pelaksanaan penyediaan bahan-bahan referensi ; d. pelestarian bahan pustaka karya cetak dan rekam ; e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Baglan Keempat Seksl Pemblnaan dan Pengelolaan
Kearsipan
mernpunyai
tugas melakukan
sebait-b
Keputus rnernerh Kota Ter
Kearslpan
Pasa112 Seksi Pembinaan dan Pengelolaan pengelolaan kearsipan daerah.
Dalam rr Seksi wa
pembinaan
dan
Pasal13 Untuk rnenye'cnqqarakan tugas sebagaimana dlrnaksud pada Pasal 12, Seksi Pembtnaan dan Pengelolaan Kearsipan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pernbinaan dan Pengelolaan Kearsipan : b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kearsipan sesuai peraturan perundanq-undanqan yang berlaku ; c. pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif di jajaran Pernerintah Daerah ; d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip oinarnis ; e. pelaksanaan pemeriksaan arsip in aktif dari lembaqa Peranqkat Gaerah ; f. pelaksanaan pemberian rekomendasiflusul pengangkatan, kenaikan pangkat dan pembcrhentian arsiparis; g. pelaksanaan pernbinaan arsiparis serta peningkatan dan oenqernbanqan kemampuan arsiparis di jajaran Pemerintah Daerah ; h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGS;ONAL Pasal 14 (1) Pad a Kantor dapat dibentuk Kelompok Jabatan Funqsional ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksuo pad a ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 129
Dlunda: Pado
ta
SEKRE
Lemha
gunjung
{4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan slfat, jenis dan beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai denoan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BABVI TATA KERJA
nan cen
Pasal15 Dalam melaksanakan tuqasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian tata Usaha, dan Para Kepala Sek::;iwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan
sebalk-baiknya. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal16 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate, aan dan
Oitetapkan di Ternate pada tanggal 18 Oktober
iaan dan
WALIKOTA
TERNATE
no ndangan Dlundangkan Pada tanggal
di Ternate 18 Oktober
SEKRETARIS
DAERAH
Ors. H. SYAMSIR ANOILI 2004 KOTA TERNATE
rhentian arsiparis
TTD Ors. FACHRY AMMARI Lemharan. '1Jturan. 'l\9ta 'Iernaie /Iahun. 2004 'J{sJrtWr 16 SeTi '1J
an fungsi pin oleh nggung 130
2004
LAMPIRAN KEPUTUSAN WAll KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2004 TANGGAL : 24 MEI 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA TERNATE
KEPALA
KANTOR
~.
L~~T
88AGIAN A USA:-iA
K E LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Men
.l..--tj
S E KS I
S E KS I
AKUISISI DAN PENGOLAHAN
PELAYANAN DAN REF=:RENSI
SE KS I
I J
PEMBI NAMJ DAN PEN GELOLAJ\N KEAR SIPA~
Men
'-----
WAUKOTA TERNATE TTD Drs. H. SYAMSIR AND!LI
Mel
131
