[ nama lembaga: Kementerian Hukum dan HAM RI ] 2012

logo lembaga

[ kode kegiatan: M.5. ] [ judul kegiatan: PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN) ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN] [ nama peneliti : Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si Rully Rachman, SH, MH Gunawan, SH, MH Arief Rianto K, SH, M.Si Oksimana Darmawan, SE, SH]

[ nama lembaga: Kementerian Hukum dan HAM RI ] 2012

LATAR BELAKANG  Data UNICEF, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami trend peningkatan. Tahun 2000, ada 11. 344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan.  Data Bapas, tahun 2004-2005 sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan, sekitar 13.242 anak berusia 16-18 tahun dipenjara, sekitar 80% kasus anak merupakan kejahatan ringan (petty crimes) yang ditangani di kepolisian diteruskan ke dalam proses peradilan formal.  Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Juli 2010, jumlah anak yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 orang. Sedangkan, 3.197 anak di antaranya telah berstatus narapidana.  Data Komnas Anak, peningkatan pengaduan ABH yang diajukan ke pengadilan, yaitu tahun 2010 menerima 730 pengaduan, sedangkan tahun 2011 menerima 1.851 pengaduan.  Salah satu kegiatan BAPAS termasuk dalam rangkaian sub-sub sistem peradilan pidana.  Adapun tugas Bapas untuk melakukan pendampingan telah diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 ttg Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.  Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang perlu di kaji adalah pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka penguatan kelembangan BAPAS dan perlindungan hak anak. Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012

1

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan (pembimbingan dan pendampingan) yang dilakukan Balai Pemasyarakatan pada proses peradilan? 2. Apakah terdapat model pembinaan dan pengawasan (pembimbingan dan pendampingan) yang baku dan dapat digunakan oleh seluruh Balai Pemasyarakatan?

Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012

2

METODOLOGI • Ruang Lingkup Kegiatan: adalah pembuatan model pembinaan dan pengawasan Bapas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka perlindungan hak anak dalam sistem pembinaan dan pengawasan (khususnya pembimbingan dan pendampingan), dan selanjutnya model tersebut diterapkan di lokasi penelitian yang telah ditentukan. • Fokus Kegiatan: adalah melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan dan memahami keadaan Balai Pemasyarakatan dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan, dan pembuatan model pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berperspektif HAM. • Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. • Bentuk kegiatan terdiri dari dua tahap, tahap pertama melakukan wawancara, observasi dan Focus Group Discussion (FGD), yaitu dengan Kepolisian, Bapas, pihak Lapas, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Dinas Sosial. Di samping itu juga melakukan kajian dokumen dan laporan-laporan serta hasil penelitian yang relevan juga dilakukan. Tahap kedua, yaitu melakukan presentasi dan diskusi hasil FGD. • Perkembangan dan Hasil Kegiatan saat ini: Berupa buku laporan akhir penelitian disertai dengan model Penanganan ABH yang berperspektif HAM Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012

3

SINERGI KOORDINASI • Lingkup pada penguatan kelembagaan Bapas dengan melibatkan Balitbangda Provinsi serta koordinasi kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, dalam rangka pembimbingan dan pendampingan ABH yang dilakukan oleh Bapas termasuk dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas). • Nama lembaga yang diajak koordinasi, yaitu Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Sosial, dan Balitbangda Provinsi. • Strategi pelaksanaan koordinasi dengan penyampaian informasi (komunikasi), yaitu surat menyurat, telepon, e-mail, faximile, dan datang ke lokasi yang menyangkut di tiap tahapan (proses) ABH yang ditangani. • Signifikansi capaian koordinasi yang dilakukan adalah mendapat informasi dari para pemangku kepentingan.


4

PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN • Kerangka pemanfaatan hasil kegiatan adalah masing-masing pemangku kepentingan memahami tugas dan fungsi Bapas (kemitraan) dalam pembimbingan dan pendampingan, dan pembuatan Litmas ABH, sehingga secara pro-aktif melakukan koordinasi termasuk dalam usaha diversi. Strategi pemanfaatan ditujukan kepada instansi yang masih di lingkup Sistem Peradilan Pidana (polisi, jaksa, hakim dan Lapas) sehingga dalam penanganan pidana anak tidak terlepas dari hasil penelitian Bapas yang sudah mengedepankan perlindungan hak anak. • Bentuk pemanfaatan hasil kegiatan berupa terdistribusinya rekomendasi bersama disertai dengan model penanganan ABH dengan pendekatan restorative justice (berdasarkan hasil penelitian) Badan Litbang HAM dengan BAPAS kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam rangka perlindungan ABH. • Pihak yang memanfaatkan hasil kegiatan: Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dan ABH itu sendiri mendapatkan perlindungan haknya sebagai generasi penerus bangsa. • Signifikansi pemanfaatan yang dirasakan pihak penerima manfaat hasil kegiatan adalah terdapatnya kebijakan usaha diversi konsep restorative justice sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012

5

POTENSI PENGEMBANGAN KE DEPAN • Rancangan Pengembangan ke depan adalah dititikberatkan peran Bapas itu sendiri, dalam pengoptimalan pendampingan dan pengawasan sehingga daerah penelitian di Palembang dijadikan contoh (pilot project) bagi perkembangan Bapas seluruh Indonesia. • Strategi Pengembangan ke depan adalah dengan mengusahakan pelaksanaan rekomendasi penelitian dan mengujicobakan model penanganan ABH yang dilakukan Bapas sesuai dengan konsep pendekatan restorative justice serta mengevaluasi untuk perbaikan, sehingga peran Bapas berjalan maksimal. • Tahapan Pengembangan ke depan adalah 1) sosialisasi buku penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama enam kementerian/lembaga tentang Penanganan ABH; 2) monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, 3) sehingga Output evaluasi berupa perbaikan, untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas penanganan ABH secara sistematis; komprehensif; berkesinambungan; dan terpadu.


6

FOTO KEGIATAN

Koordinasi dan wawancara dengan Kabapas

Koordinasi dan wawancara dengan Kadinsos Pemkot Palembang

Koordinasi dan laporan akan diadakan presentasi dan diskusi hasil FGD

Suasana Pelaksanaan FGD (tahap I)

Wawancara dengan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak Pakjo

Wawancara dengan ABH

Suasana pelaksanaan presentasi dan diskusi hasil FGD (tahap II)

Suasana peserta presentasi dan diskusi hasil FGD (tahap II)


7

TERIMA KASIH NAMA TIM PENELITI: Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si Rully Rachman, SH, MH Gunawan, SH, MH Arief Rianto K, SH, M.Si Oksimana Darmawan, SE, SH

[ nama lembaga: Kementerian Hukum dan HAM RI ] 2012

Recommend Documents