DOKUMEN PELELANGAN PENGADAAN ANJUNGAN LAYANAN ON LINE PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR : SEK.4-PL.06.02-1000.1 TANGGAL : 12 Oktober 2012
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2012
0
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: SEK.4-PL.06.02-1000.2 Pokja Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 akan melaksanakan Pelelangan dengan pasca kualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan
:
Lingkup Pekerjaan
:
Nilai Total HPS
:
Sumber Pendanaan
:
Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 Rp. 399.284.000,(Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2012 Nomor 0005/013-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011
2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan yang tercantum pada BAB I. 3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : http://lpse.kemenkumham.go.id/eproc/app 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Dapat dilihat pada website LPSE 5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat dilakukan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Pengadaan ini. 6. Dokumen Pengadaan download dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 12 Oktober 2012 Pokja Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012
0
BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA PELELANGAN A. UMUM 1. DASAR HUKUM
2.
PEMILIK PEKERJAAN
Ketentuan-ketentuan peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, adalah : 1.1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
1.2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
1.3
Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara;
1.4
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
1.5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
1.6
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
1.7
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2012 Nomor 0005/01301.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
2.1.
Pemilik Pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta atas nama Pemerintah RI.
2.2.
Pemilik pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal No : SEK-46.PL.02.02 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
2.3.
Ketua ULP membentuk Pokja Pekerjaan Pengadaan Mesin Anjungan Biro Kepegawain Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut Pokja sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Nomor SEK.3-58.PL.02.02 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012.
1
Tahun
2004
tentang
1
3.
LINGKUP PEKERJAAN
3.1
3.2
3.3
4.
SUMBER DANA
4.1 4.2
Pokja mengumumkan kepada para peserta melalui http://www.lpse.kemenkumham.go.id untuk menyampaikan penawaran atas pekerjaan Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012; Pengadaan Anjungan Layanan On Line di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, sebanyak 7 unit, dikirimkan dan diinstalasikan serta dilaksanakan pelatihan penggunaannya ke 7 lokasi Kantor Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI (peruntukan terlampir); Pemenang Pelelangan wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender dengan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak Pagu Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 399.284.000,(Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
5.
PERSYARATAN PESERTA PELELANGAN
5.1
Pelelangan ini dapat diikuti oleh Penyedia dalam negeri yang berbentuk badan usaha dan memiliki Kegiatan Usaha Perdagangan Umum Barang/Jasa, Bidang/Sub Bidang Mekanikal / Elektrikal / Teknologi Informasi dengan Kualifikasi Kecil.
6.
SATU PENAWARAN 6.1 TIAP PESERTA PELELANGAN 6.2
Setiap peserta Pelelangan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan. Peserta Pelelangan yang menyerahkan lebih dari satu penawaran akan digugurkan.
7.
BIAYA PENAWARAN
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. Pokja tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
7.1 7.2
8.
LARANGAN 8.1 KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA PENIPUAN
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: 1. Berusaha mempengaruhi Pokja dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan/atau peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. 3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
2
8.2
Peserta yang menurut penilaian Pokja terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; 2. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; 3. Gugatan secara perdata; dan/atau; 4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
B. DOKUMEN PENGADAAN 9.
ISI DOKUMEN 9.1 PENGADAAN
9.2
Dokumen Pengadaan terdiri dari Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi BAB I Instruksi Kepada Perserta Pelelangan BAB II Spesifikasi Teknis BAB III Penutup Lampiran Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
10. BAHASA PENAWARAN
10.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 10.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 10.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia
11. PEMBERIAN PENJELASAN
11.1.
11.2. 11.3.
11.4.
Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE pada : Hari/Tanggal
: Selasa / 16 Oktober 2012
Waktu
: Pkl. 09.00 s.d. 11.00 WIB
Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Apabila dipandang perlu, Pokja melalui Aanwijzer yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE Kemenkumham dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. Dalam pemberian penjelasan, Pokja tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. 3
11.5. 11.6.
11.7.
11.8.
12. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN
12.1.
12.2. 12.3. 12.4.
13. DOKUMEN PENAWARAN
13.1 13.2
Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pokja dimuat dalam aplikasi SPSE. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Perubahan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. Peserta diberitahu oleh Pokja secara elektronik untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja pada aplikasi SPSE. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Peserta diberitahu secara elektronik oleh Pokja untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja pada aplikasi SPSE. Adendum Dokumen Pengadaan paling lambat diumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen Penawaran terdiri dari Dokumen Administrasi dan Teknis. Dokumen Administrasi meliputi ; 1. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: a. Tanggal b. Masa berlaku penawaran c. Harga penawaran d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan e. Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan / Direktur Utama, Penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. f. Ditujukan Kepada Pokja Anjungan Layanan Online Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012. 4
2. 3. 4. 5. 6.
13.3
Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli. Hasil scan Rincian Penawaran Harga. Hasil scan Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Hasil scan Surat Pernyataan Tidak Mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain bermaterai Rp. 6000,- dan bertanggal. Hasil scan Surat pernyataan minat mengikuti Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 bermaterai Rp. 6000,- dan bertanggal.
Dokumen Teknis terdiri dari : 1. Hasil scan Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan dengan ditandatangani Direktur utama dan cap perusahaan. 2. Hasil scan Brosur Mesin Anjungan berwarna. 3. Hasil scan Surat Pernyataan backup unit untuk komponen mesin anjungan / CPU selama 1 tahun dari penyedia barang/jasa bermaterai Rp. 6.000,- bertanggal dan bercap perusahaan. 4. Layanan Purna Jual: I. Hasil scan Surat Pernyataan Garansi 5 (lima) tahun kedepan dari penyedia untuk Mesin Anjungan; II. Hasil scan Surat Pernyataan Keaslian Operating System dari Penyedia Barang/Jasa, bermaterai Rp 6.000,III. Hasil scan surat dukungan dari principle untuk Mesin Anjungan; IV. Hasil scan Surat pernyataan pendampingan operasional dari penyedia selama 2 (dua) bulan; 5. Hasil Scan Jadwal Pelaksanaan.
14. HARGA PENAWARAN
14.1 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan dalam angka dan penulisan dalam huruf, maka harga penawaran yang digunakan adalah dalam huruf. 14.2 Barang yang tercantum dalam Rincian Penawaran yang ditawarkan harus lengkap 14.3 Jumlah Barang, harga satuan dan harga untuk tiap-tiap jenis Barang harus diisi; 14.4 Harga Total Penawaran harus sudah termasuk keuntungan perusahaan serta semua pajak-pajak lainnya yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 14.5 Tidak ada penawaran alternatif.
15. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
15.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah. 15.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 5
Jakarta V dengan cara pemindah bukuan kepada Rekening Pemenang Lelang. 16. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
16.1 Masa berlaku penawaran selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 16.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail. 16.3 Peserta dapat : a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 16.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan.
17. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI
17.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 17.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.
18. PAKTA INTEGRITAS
18.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa lainnya. 18.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan dalam aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani Pakta Integritas.
19. JAMINAN PENAWARAN
19.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang Rupiah. 19.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender. c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. f. Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman/kurir perusahaan (dengan 6
membawa tanda terima dari perusahaan dan diserahkan melalui staf sekretariat pengadaan) kepada Pokja dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran. g. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pokja Pekerjaan Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012. Dengan alamat Gedung Sekretariat Jenderal Biro Perlengkapan Bagian Pengadaan Lt.4 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. i. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan. j. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan. 19.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 19.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. 19.5 Jaminan penawaran akan disita, dicairkan dan disetorkan kepada kas Negara apabila: a. Peserta terlibat KKN; b. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS; c. Calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak. 20. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
20.1 Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani oleh peserta pengadaan.
C. PEMASUKAN PENAWARAN 21. PENYAMPULAN 21.1 DAN PENANDAAN SAMPUL 21.2 PENAWARAN 21.3
Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metoda 1 (satu) file. Dokumen penawaran terdiri dari: - Penawaran administrasi; - Penawaran teknis dan dokumen isian kualifikasi; - Penawaran harga. File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 7
22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
21.4
Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.
22.1
Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja pada tanggal 17 s.d. 22 Oktober 2012 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui aplikasi SPSE; 2. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.
22.2
23. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN
23.1
23.2 23.3
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja paling lambat pada : Hari / Tanggal : Senin / 22 Oktober 2012 Waktu : 14.00 WIB Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim. Apabila dalam mengupload dokumen penawaran peserta mengalami kendala atau gangguan teknis, peserta dapat mengupload dokumen penawarn pada Ruang Bidding LPSE yang bertempat di lantai 6 Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 24. PEMBUKAAN PENAWARAN
24.1
24.2
24.3
Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan pada : Hari / Tanggal : Senin / 22 Oktober 2012 Waktu : 14.05 WIB Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka dilakukan dengan proses selanjutnya sesuai Perpres Nomor 54 dengan perubahan terakhir Pepres Nomor 70 Tahun 2012, yaitu jika 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dilakukan dengan proses pemilihan langsung dan jika 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dilakukan dengan proses penunjukan langsung. 8
24.4
24.5
25. EVALUASI PENAWARAN
Penawaran masuk yang dimaksud butir 24.3 adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang berisi data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga. Pokja tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
25.1.
Evaluasi penawaran dilakukan dengan Metode Sistem Gugur. Sebelum dilakukan evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
25.2.
Evaluasi administrasi dilakukan atas kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen penawaran yang diminta berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan;
25.3.
Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasi Teknis dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
25.4.
Evaluasi harga penawaran dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pokja akan mengevaluasi harga penawaran dengan membandingkan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tersedia dalam DIPA; b. Apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan c. Apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; d. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; e. Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; f. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau g. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
25.5.
Evaluasi
Kewajaran
harga
penawaran,
dengan
9
ketentuan sebagai berikut : a. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan panitia pengadaan barang/jasa; b. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: i. Apabila peserta lelang tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau ii. Apabila peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. Pokja membuat daftar peringkat calon pemenang yang dimulai dari penawaran harga terendah. 25.6.
Apabila dalam koreksi aritmatik dan evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja melakukan klarifikasi dengan peserta lelang. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
25.7.
Bila terjadi penawaran harga yang sama, maka Pokja akan menetapkan peringkat yang lebih tinggi terhadap peserta lelang yang mempunyai persyaratan teknis yang lebih baik.
25.8.
Pokja memasukan hasil evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi.
26. EVALUASI KUALIFIKASI
26.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon Kualifikasi pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 26.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. 26.3 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
27. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
27.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 27.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. 27.3. Pokja melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 27.3 Pokja melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 27.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. 27.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian 10
kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. E. PENETAPAN, PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN DAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK 28. PENETAPAN PEMENANG
28.1 Pokja membuat Surat Penetapan Pemenang Berdasarkan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran.
29. PENGUMUMAN PEMENANG
29.1
Pokja mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
30. SANGGAHAN
30.1
Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK dan PA/KPA. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau; c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal. Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Pokja atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang.
30.2
30.3
30.4
31. SANGGAHAN BANDING
31.1
31.2
31.3
Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK dan Pokja Menteri Hukum dan HAM RI wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan Sanggahan minimal sebesar 1 0/0 (satu per seratus) dari HPS tanpa batasan nilai serta masa berlaku 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 11
31.4
31.5 31.6
32. PENUNJUKKAN PEMENANG
32.1
32.2
32.3
32.4 32.5 33. SURAT JAMINAN 33.1 PELAKSANAAN
33.2 33.3
Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Kegiatan Pengadaan Anjungan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri Hukum dam HAM RI atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Pokja membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara; b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan Ke kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau; c. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan melampirkan surat keterangan dari perusahaan asuransi tentang pelaksanaan masuk dalam program reasuransi. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatangan Kontrak. Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai 12
33.4 33.5 33.6
33.7 33.8
34. SURAT PERJANIJIAN KONTRAK
34.1 /
34.2
34.3 34.4
berikut: 1. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100 (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau 2. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Pekerjaan/Barang/Jasa lainnya. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan mencapai bobot 100%. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan. Nama pekerjaan yang tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan sama dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan. Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh Penerbit Jaminan. Pelaksanaan pekerjaan akan dituangkan didalam Surat Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dengan Penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang, dalam bentuk Kontrak Lumpsum. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia barang/Jasa menyerahkan Jaminan pelaksanaan. Cara Pembayaran akan diatur dalam kontrak. Biaya pembuatan dan penggadaan dokumen kontrak ditanggung oleh penyedia Barang/Jasa.
13
BAB II SPESIFIKASI TEKNIS A. Spesifikasi teknis sebagai berikut :
NO
SPESIFIKASI BARANG
JUMLAH BARANG
1
MESIN ANJUNGAN
7
Dimension Weight Display/Monitor
CPU Metal Operating Temperature Door Control 2
3 4
5
6
615 x 557 x 1500 (WxDxH) max 70 kg LCD 17" Touchscreen Resistive Resolution : 1280 x 1024 SXGA 75Hz Backlicht tube life : min 40.000 hours Processor : min intel dual core 2,1 GHz HDD : min 320 GB Extrem power supply 500 W min 1,5 mm 0-400 C Knock down with lock
SOFTWARE ATTEDANCE PELAYANAN PEGAWAI Info berita Mengakses data aplikasi eksisting View data akses aplikasi eksisting Prosedur dan SOP pelayanan kepegawaian View informasi daftar riwayat pegawai Master Modul online Pelayanan Pegawai View informasi jabatan pegawai online View informasi KGB pegawai online View informasi BUP pegawai View informasi Dossier pegawai Media layanan pengaduan kepegawaian Cetak SOFTWARE Operating System Windows 7 Home Premium EXPANSION DDR3 Memory : min 2 GB up to 8 GB VGA Min 1 GB KABEL DATA / KONEKSI Jenis UTP categori 5E Penggunaan Outdoor Made in USA Panjang 300 meter Berat max 12 kg EXTERNAL DEVICE
7
7 7
7
7 14
Keyboard 7 Pengepakan
Pengiriman
Vandal proof stainless steel PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN Pembungkus Bahan Anti Air Penahan Goncangan Styrofoam/karet/busa/kardus Packing Kayu Fullbox Door to Door di Lokasi Berat Barang ± 70 kg Moda transportasi : darat/laut/udara Termasuk biaya bongkar muat Termasuk biaya asuransi kehilangan & kerusakan
7
B. Peruntukan Barang adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4
Kantor Wilayah Kantor Eselon I Pusat Kantor Eselon I Kantor Eselon I Kantor Eselon I
5
Kantor Eselon II
6
Kantor Eselon II
7
Kantor Eselon II
Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1
BAB III PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen pengadaan ini, baik yang menyangkut persyaratan administrasi, persyaratan teknis akan dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) dan Perubahan Dokumen Pengadaan (addendum). Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 12 Oktober 2012
Pokja Pengadaan Anjungan Layanan On Line Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012
15
CONTOH SURAT PENAWARAN KOP PERUSAHAAN (Tempat), (Tanggal) Nomor : Lampiran Perihal
: ................................... : Surat Penawaran Harga
Kepada Yth. Pokja Pekerjaan Pengadaan ............................. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Di – JAKARTA SELATAN Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat
: : :
Sehubungan dengan pengumuman lelang Nomor : ..........................tanggal ........................ dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ................................. sebesar Rp.........................(.................................). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ........... (.....................) hari kalender, sejak ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak. Penawaran ini berlaku selama .... (............) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Hormat kami,
( ….........................…………………….. ) Direktur/Direktur Utama
16
CONTOH DAFTAR PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA
KOP PERUSAHAAN DAFTAR PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN PENGADAAN .......................................................................
NO
SPESIFIKASI/MEREK/UKURAN
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH BARANG
JUMLAH HARGA (Rp)
SUB TOTAL TERBILANG :
PPN 10 % TOTAL DIBULATKAN
Hormat kami,
( ………………………… ) Direktur/Direktur Utama
17
CONTOH FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONENE DALAM NEGERI (TKDN) FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONENE DALAM NEGERI (TKDN) Nilai Gabungan Barang/Jasa
TKDN
(Rp) Uraian Pekerjaan
(1)
Total DN
LN
(2)
(3)
Ribu
%
(Rp)
KDN
(4)
(5)
Barang/ Jasa
(6)
Gabungan
(7)
BARANG I.
Material Langsung (Bahan Baku)
II. Peralatan (Barang Jadi) A. Sub Total Barang JASA III. Jasa Umum B. Sub Total Jasa C. TOTAL Biaya (A + B)
Formulasi Perhitungan : Nilai Barang Total (3C) – Nilai Barang Luar Negeri (3B) ----------------------------------------------------------------------Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C) % TKDN (Gabungan Barang dan Jasa) = Nilai Jasa Total (5C) – Nilai Jasa Luar Negeri (5B) ----------------------------------------------------------------------Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)
------------ [tempat], ---- [tanggal] --------------- [bulan] 20—[tahun] [tanda tangan]
[nama wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)]
18
