RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA CATERING DI LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA CATERING DI LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : RKS / 21 / XII / 2011/ CTR

Tanggal

20 Desember

2011

BAB I SYARAT UMUM Pasal 1 DASAR HUKUM Tatacara Pekerjaan Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI TA. 2012 ini dilaksanakan berdasarkan peraturan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 tahun 2011. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun 2012.

Pasal 2 PENGERTIAN 1. PENGADAAN BARANG/JASA Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI TA. 2012 yang dibiayai dengan APBN Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. 3. PENYEDIA BARANG/JASA Adalah CV./Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki bidang usaha : Makanan dan minuman /Catering/ Jasa Boga. 4. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kementrian/ Lembaga. 5. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA Adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Lemhannas RI untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Catering berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 2843 / XII / 2011 tanggal 8 Desember 2011 . 6. SUMBER DANA Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI dibiayai oleh APBN TA. 2012. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI TA. 2012 1

7. CALON PESERTA PELELANGAN Adalah Perseroan Terbatas (PT)/CV. yang mempunyai/memiliki Bidang Usaha : Makanan dan minuman / Jasa Boga/Catering dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa . c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, di kecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; f. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. g. Mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang/Sub bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan; h. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; i. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. j. Berpengalaman menyediakan jasa Catering baik di lingkungan Pemerintah/swasta termasuk pengalaman sub kontrak baik di lingkungan Pemerintah/swasta kecuali bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana; l. Tidak masuk dalam Daftar Hitam; m. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; n. Tunduk pada peraturan yang ditentukan oleh panitia pengadaan; 8. PEMENANG PELELANGAN : Adalah peserta lelang yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pelaksana Pekerjaan Jasa Catering.

sebagai

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Catering dengan tujuan untuk mempermudah para peserta lelang dalam mempelajari dan mengajukan penawaran harga/biaya yang jelas dan lengkap serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 4 JADWAL PELELANGAN 1.

Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen dilaksanakan : Hari : Selasa s/d Kamis Tanggal : 27 Desember 2011 s.d 5 Januari 2012 Tempat : Ruang Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat

2.

Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan : Hari : Jum‘at Tanggal : 30 Desember 2011 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai Tempat : Ruang Rapat Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI TA. 2012 2

3.

Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada : Hari : Senin s/d Kamis Tanggal : 3 Januari s/d 6 Januari 2012 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB Tempat : Ruang Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat

4. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada : Hari : Kamis Tanggal : 6 Januari 2012 Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai Tempat : Ruang Rapat Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 5. Paparan Riil/ Test Food dilaksanakan pada : Hari Tanggal Waktu Tempat

: Selasa : 11 Januari 2012 : Pukul 09.00 WIB s/d selesai : Gedung Dwi warna lantai 1 Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat Pasal 5 RAPAT PENJELASAN (AANWIJZIING)

1. Yang diperkenankan hadir dalam mengikuti Rapat Penjelasan (Aanwijziing) adalah Direktur Perusahaan/Pimpinan Perusahaan/Penerima Kuasa dan Tenaga Ahli/Inti yang tercantum secara administrasi sebagai tenaga ahli perusahaan dalam rangka mengikuti pelelangan ini (maksimal 3 orang); 2. Hal-hal yang akan dijelaskan kepada peserta lelang pada Rapat Penjelasan (Aanwijziing) diantaranya adalah : a. b. c. d. e. f.

Syarat Administrasi Syarat Teknis Cara penyampaian penawaran Acara pembukaan dokumen penawaran Ketentuan dan tatacara evaluasi Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran

3. Pada Rapat Penjelasan diberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan dengan cara di diajukan secara lisan atau tertulis dengan menyebutkan nama Perusahaan yang bersangkutan dan ditandatangani; 4. Setelah selesai Rapat Penjelasan dibuat Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan wakil peserta yang hadir, minimal 2 (dua) orang wakil dari peserta lelang. 5. Berita Acara Rapat Penjelasan memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pelelangan umum akan dituangkan dalam adendum. Berita Acara dan Adendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum; 6. Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan dan kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan peserta; 7. Berita Acara Penjelasan Dokumen lelang akan disampaikan kepada seluruh peserta lelang, dapat diambil pada : Hari Tanggal Pukul Tempat

: : : :

Senin 3 Januari 2011 10.00 WIB s.d 14.00 WIB Ruang Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/jasa Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI TA. 2012 3

Pasal 6 SYARAT-SYARAT PENAWARAN 1. Peserta Lelang wajib membuat Surat Penawaran dengan ketentuan: a. Surat penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi stempel/cap, dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan/Pemimpin Perusahaan yang tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan; b. Surat penawaran asli bermeterai Rp 6.000,- dan diberi tanggal, bulan dan tahun; c. Mencantumkan masa berlaku penawaran yang waktunya sama dengan jaminan penawaran. 2. Dokumen Penawaran di buat 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu) asli bermeterai dan 1 (satu) copy/tindasan tak bermeterai dengan distempel asli perusahaan; 3. Pemasukan dokumen lelang menggunakan SISTEM 1 (SATU) SAMPUL terdiri dari : Surat Penawaran harga berikut dokumen pendukungnya berupa data adminstrasi dan teknis tersebut dimasukkan kedalam satu sampul dimana pada sampul luar hanya tercantum “Dokumen Penawaran”, jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, tidak mencantumkan nama perusahaan dan ditujukan kepada alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa. Kepada Yth. Panitia Pengadaan Jasa Catering Lembaga Ketahanan Nasional RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat Pasal 7 DOKUMEN DAN METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN 1.

Data Administrasi dan Teknis: a. Persyaratan Administrasi : 1) Surat Penawaran Bermaterai Rp. 6.000,2) Rincian Anggaran Biaya. 3) Surat Jaminan Penawaran Asli 4) Formulir Isian Kualifikasi. 5) Surat Pernyataan Minat. 6) Pakta Integritas. 7) Fotocopy Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 8) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 9) Fotocopy Surat Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPPKP. 10) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 11) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan. 12) Foto copy KTP Pengurus perusahaan. 13) Foto copy bukti Pelunasan pajak 14) Surat Referensi Nomor Rekening Bank 15) Sertifikat Kompetensi dan kualifikasi Perusahaan 16) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dari instansi Terkait 17) Sertifikat Halal dari MUI 16) Surat Pernyataan tidak dalam daftar hitam. 17) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen. 18) Surat Pernyataan Tunduk Peraturan Presiden No.54 th 2010 beserta perubahannya. 19) Surat Pernyataan Kesanggupan menyiapkan pakaian seragam para Pramusaji / Pelayan. 20) Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara kebersihan peralatan & ruangan. 21) Surat Pernyataan Kesanggupan menyesuaikan lokasi/ruangan bila ada perubahan jadwal kegiatan. 22) Surat Pernyataan Kesanggupan menepati waktu penyajian. 23) Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan taplak meja bulat warna ungu + Vas bunga.


b. Persyaratan Teknis 1) Daftar 10 menu pilihan minim kolesterol, dengan index Rp. 70.000,- untuk peserta PPRA XLVII dan index Rp. 60.000,- untuk Tar Istri/suami Peserta PPRA XLVII untuk : - Sarapan pagi - Makan siang + buah - 2 x Coffe break - Makan malam 2) Jadwal pelaksanaan Pekerjaan 3) Lokasi workshop/kantor 4) Daftar peralatan yang digunakan. 5) Daftar tenaga ahli dilengkapi foto copy ijazah/sertifikat 6) Daftar Pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan dengan foto copy kontrak 2.

Penyampaian Dokumen Penawaran Penawaran dimasukkan dalam 1 sampul tertutup dan dilak pada 5 (lima) bagian belakang, 2 (dua) di kanan, 2 (dua) di kiri dan 1 (satu) di tengah. Dan disampaikan langsung kepada panitia yang selanjutnya dimasukan kedalam kotak pelelangan yang telah disediakan. Pasal 8 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Pembukaan Dokumen Penawaran adalah : a. Panitia pengadaan barang/jasa menyatakan dihadapan para peserta yang hadir bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup, dan tidak ada lagi penawaran yang diterima. b. Perubahan atau susulan dokumen tambahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima; c. Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. d. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar panitia pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan. e. Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta lelang yang baru; f.

Panitia Pengadaan membuka dokumen penawaran dihadapan peserta pada tanggal yang sama dengan tanggal terakhir pemasukan dokumen penawaran sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen pelelangan umum;

g. Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran sekurang-kurangnya memuat: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Jumlah dokumen penawaran yang masuk; Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; Keberatan/sanggahan dari peserta; Keterangan lain yang dianggap perlu; Tanggal pembuatan berita acara; Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir;


h.

Hal-hal yang diperhatikan pada saat pembukaan dokumen penawaran: 1)

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan setelah menyatakan dihadapan para peserta yang hadir bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup;

2)

Dokumen penawaran tidak dapat lagi diterima setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran yang telah ditetapkan;

3)

Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan dokumen tambahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima;

4)

Semua dokumen penawaran dan surat keterangan dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta. Pasal 9 METODE EVALUASI PENAWARAN & PEMBOBOTAN NILAI

1. Tahap Penilaian a. Tahap I : Penilaian Administrasi Dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran persyaratan surat penawaran. b. Tahap II: Penilaian Teknis Dilakukan untuk mengetahui kemampuan dipertanggungjawabkan.

teknis dari peserta lelang yang dapat

c. Tahap III: Penilaian Kewajaran Penawaran Harga Dengan cara membandingkan nilai penawaran terhadap HPS untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan Negara. 2. Metoda Evaluasi Penawaran a. Evaluasi menggunakan system nilai (merit point system). b. Bobot penilaian antara teknis dan harga adalah : 30% dan 70%) 3. Urutan penilaian : a. Evaluasi Administrasi, meliputi: 1. Penilaian terhadap kelengkapan data administrasi sesuai yang disyaratkan dalam RKS ini; 2. Meneliti kebenaran dan keabsahan terhadap persyaratan administrasi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. b. Evaluasi Teknis meliputi: 1) Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; 3) Batas lulus Nilai Teknis adalah 25 (dua puluh lima);


4) Unsur yang dinilai dan pembobotan dalam Evaluasi Teknis adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENIS PENILAIAN

SKOR

BOBOT

Tehnis penyajian / praktek Menu Cita rasa/ taste Tenaga Ahli Peralatan / Perlengkapan Metode pelaksanaan/Jadwal penyiapan Lokasi workshop Keuangan Perusahaan Pengalaman kerja JUMLAH

NILAI AKHIR

10 10 20 10 10 10 10 10 10 100

4. Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan harga adalah perhitungan penilaian kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya yang penjumlahan kombinasinya disebut sebagai NILAI AKHIR; 5.

NILAI AKHIR = {Nilai (score) Teknis + {Nilai (score) Harga}; Pasal 10 PENENTUAN DAN PENETAPAN CALON PEMENANG

1. Penilaian penawaran dilakukan dengan urutan penelitian persyaratan administrasi, teknis dan evaluasi usulan harga; 2. Apabila salah satu persyaratan administrasi dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak terpenuhi, dinyatakan gugur; 3. Setelah diadakan penelitian dan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap surat-surat penawaran, maka Panitia menetapkan usulan calon pemenang atas penawar yang telah memasukan penawaran yang memenuhi syarat dan menguntungkan negara serta yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai calon pemenang dalam pelelangan; 4. Panitia menyusun daftar calon pemenang pelelangan sesuai dengan urutan Nilai tertinggi untuk diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai pemenang; 5. Apabila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka calon pemenang kedua (jika ada) ditunjuk sebagai pemenang sesuai dengan ranking evaluasi dan apabila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka calon pemenang ketiga (jika ada) ditunjuk sebagai pemenang sesuai dengan ranking evalusi; 6. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka akan dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7.

Usulan Pemenang lelang dibuat oleh Panitia terhadap penyedia barang/jasa yang memiliki Nilai Akhir tertinggi dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan/penetapan;

8. Pengumuman/Pemberitahuan tentang keputusan/penetapan pemenang lelang disampaikan secara tertulis oleh Panitia langsung kepada peserta lelang; 9. Masa sanggah dihitung selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman pemenang; 10. Setelah masa sanggah berlalu, PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa. Pasal 11 PELELANGAN GAGAL DAN DIULANG 1. 2. 3. 4.

Jumlah peserta pelelangan yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, atau; Tidak ada penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, atau; Tidak ada penawaran yang harga penawarannya dibawah atau sama dengan pagu anggaran. Sanggahan dari peserta lelang ternyata benar, atau setelah diadakan pemeriksaan oleh pejabat pengawas fungsional terhadap sanggahan/laporan adanya kolusi antara panitia/anggota panitia dengan rekanan tertentu ternyata benar; Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI TA. 2012 7

5. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan dokumen pelelangan atau prosedur yang berlaku. 6. Calon Pemenang Pelelangan urutan 1, 2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk. Pasal 12 SANGGAHAN 1. Peserta Pelelangan dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman pemenang hasil pelelangan secara tertulis dialamatkan: Kepada Yth Panitia Pengadaan Jasa Catering Lembaga Ketahanan Nasional RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 2. PPK akan memberikan jawaban sanggahan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak sanggahan diterima; 3. Sanggahan hanya dapat dilakukan terhadap prosedur pelelangan bukan terhadap hasil penilaian panitia pengadaan, dan apabila sanggahan ternyata benar, maka dapat diadakan pelelangan ulang. Pasal 13 KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 1. Panitia pengadaan melakukan klarifikasi kualifikasi dan negosiasi teknis kepada penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang. 2. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh panitia pengadaan dengan pemimpin/direktur utama perusahaan penyedia barang/jasa atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pemimpin/direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa); 3. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; a. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lingkup dan sasaran pekerjaan; Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; Kualifikasi tenaga ahli; Organisasi pelaksanaan; Jadual pelaksanaan pekerjaan; Jadual penugasan personil; Fasilitas penunjang;

b. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia barang/jasa; c. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: 1. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 2. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran; 3. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya 4. Panitia pengadaan membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi, yang ditandatangani panitia pengadaan dan rekanan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada PPK. 5. Atas Usulan Panitia, PPK menetapkan penyedia barang/jasa berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi.


BAB II SYARAT ADMINISTRASI Pasal 14 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan serta disesuaikan dengan jadwal kegiatan Lemhannas RI. Pelaksanaan pekerjaan secara bertahap untuk tiap–tiap penyajian, waktu dan tempat penyerahan barang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengguna ; 2. Waktu penyerahan pekerjaan dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sudah termasuk waktu untuk pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan. Pasal 15 JAMINAN PENAWARAN 1. Peserta Pelelangan harus menyerahkan Surat Jaminan Penawaran berupa Jaminan Bank (Garansi Bank) dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau oleh Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 3% (tiga persen) dari Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan memiliki masa berlaku minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran; 2. Surat Jaminan Penawaran tersebut segera dikembalikan apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelelangan setelah ditetapkannya pemenang pelelangan; 3. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; 4. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran 5. Paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. 6. Surat jaminan penawaran ada tanggal dan legalitas (materai, tanda tangan dan cap pihak penjamin dan pihak penyedia jasa) 7. Surat jaminan penawaran ditujukan kepada; Panitia Pengadaan Jasa Catering Lembaga Ketahanan Nasional RI Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat 8. Bagi rekanan pemenang, jaminan penawaran yang bersangkutan akan ditahan oleh Panitia sampai dengan saat rekanan dimaksud menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pemberi Tugas. Pasal 16 PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN 1. Jaminan Penawaran ini akan dikembalikan kepada: a. b. c. d. e.

Semua peserta lelang apabila pelelangan dinyatakan gagal; Peserta lelang yang tidak diusulkan sebagai calon pemenang; Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang; Peserta lelang yang dinyatakan gugur pada saat proses pelelangan; Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang setelah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

2. Jaminan Penawaran menjadi milik Pemerintah apabila: a. Peserta lelang mengundurkan diri setelah penyerahan Surat Penawaran Harga; b. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang pertama mengundurkan diri.


Pasal 17 PEMENANG LELANG MENGUNDURKAN DIRI 1. Peserta lelang dinyatakan mengundurkan diri apabila setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak memberikan pernyataan sanggup menerima secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemenang diterima; 2. Apabila pemenang lelang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pemberi tugas dapat menunjuk pemenang kedua . 3. Apabila pemenang urutan kedua tidak sanggup/mengundurkan diri maka pemberi tugas dapat menunjuk pemenang ketiga . 4. Apabila pemenang ketiga tidak sanggup, pelelangan dianggap batal dan diadakan pelelangan ulang. Pasal 18 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN 1. Pemeriksaan dan uji terima pekerjaan dilakukan di Kantor Lemhannas RI di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat; 2. Untuk pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan rekanan diwajibkan menyediakan tenaga ahli yang memahami pekerjaan yang dikerjakan; 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan merupakan dokumen untuk pembayaran pekerjaan; Pasal 19 TATA CARA PEMBAYARAN 1. Pembayaran dilakukan perbulan setelah semua pekerjaan dalam bulan tersebut diserahterimakan dari Pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Tugas dengan melampirkan berita acara serah terima pekerjaan . 2. Tata cara pembayaran sesuai yang diatur dalam surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak dibayarkan melalui KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara); 3. Pengajuan permohonan pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

Pasal 20 PAJAK DAN MATERAI Jumlah biaya pekerjaan sudah termasuk PPN 10%, pajak-pajak, bea materai dan bea-bea lain menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku oleh karenanya menjadi tanggungjawab pemenang lelang untuk melunasinya kepada Pemerintah. Pasal 21 SURAT PERJANJIAN KONTRAK 1. Kontrak ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Skep Penunjukan sebagai pelaksana, dan rencana Kontrak disetujui bersama; 2. Pemenang lelang harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani; 3. Pemenang lelang dilarang mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lain, apabila ketentuan ini dilanggar maka kontrak menjadi batal dengan sendirinya; Pasal 22 CLAIM Pelaksana dilarang/tidak dibenarkan mengajukan claim kenaikan harga/biaya kecuali terjadi hal-hal yang luar biasa yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia atau terjadi Force Majeure.


Pasal 23 FORCE MAJEURE 1. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan karena keadaan force majeur maka pemborong dibebaskan dari pembayaran denda sesuai dengan jumlah hari terjadi force majeur; 2. Keadaan memaksa (Force Majeur) adalah keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti; a. Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter b. Bencana alam c. Pemberontakan/huru-hara/perang d. Kebakaran e. Sabotase f. Pemogokan Umum g. Hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak yang dinyatakan resmi sebagai force majeur oleh pejabat resmi 3. Dalam hal terjadi force majeur dimaksud ayat 2, maka pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadi force majeur tersebut; 4. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat 3 mengakibatkan tidak diakui kejadian peristiwa – peristiwa dimaksud ayat 2 sebagai force majeur; 5. Semua biaya yang timbul oleh salah satu pihak karena kejadian force majeur tersebut, tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain; 6. Panitia pada kesempatan pertama berkewajiban untuk memberikan tanggapan dan keputusan secepatnya setelah laporan diterima. Pasal 24 JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) 1. Bagi pemenang yang selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Pekerjaan yang telah menerima penunjukkan dan sebelum menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak, diwajibkan menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan kepada Pemberi Tugas berupa Jaminan/Garansi Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan dan memiliki masa berlaku sampai saat penyerahan hasil akhir pekerjaan; 2. Jaminan Pelaksanaan tersebut harus diserahkan kepada PPK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa. 3. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada Pelaksana Pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dan telah diserahterimakan kepada Pemberi Tugas yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 4. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena Pelaksana Pekerjaan tidak melakukan pekerjaan seusai Surat Perjanjian, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara; Pasal 25 KETERLAMBATAN PENYERAHAN PEKERJAAN DAN SANKSI/DENDA 1. Apabila jangka waktu penyerahan pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Jadwal penyajian maka kepada pelaksana akan dikenakan denda dengan nilai uang sebesar ‰ (satu per mil) untuk setiap kali kelambatan dihitung dari nilai total tagihan perbulan; 2. Jika kelambatan terjadi karena suatu hal di luar kekuasaan (force majeure) maka ketentuan waktu penyerahan hasil pekerjaan dapat diperpanjang dengan seizin Direktur yang akan dituangkan dalam bentuk addendum; 3. Apabila pihak rekanan tidak dapat menyajikan menu dalam keadaan layak saji dan mengakibtkan kerugian bagi Pihak Pengguna, maka pihak pelaksana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI TA. 2012 11

Pasal 26 PEMBEBASAN DENDA Pelaksana dibebaskan dari denda atas kelambatan penyerahan pekerjaan dari batas waktu yang telah ditentukan, apabila dapat dibuktikan secara sah akibat adanya force majeure atau perintah/persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas untuk penundaan/penghentian sementara waktu pelaksanaan pekerjaan. Pasal 27 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Segala perselisihan yang timbul dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Pemberi tugas dan Pelaksana; 2. Jika penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka akan dimintakan bantuan PIHAK KETIGA (arbiter); 3. Apabila cara seperti ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diselesaikan masalahnya, maka untuk penyelesaian akhir terletak pada keputusan Pengadilan yang dalam hal ini kedua belah Pihak memilih domisili yang tetap di depan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Pasal 28 KETENTUAN LAIN Petunjuk-petunjuk untuk peserta lelang : 1. Peserta lelang harus membaca dengan seksama petunjuk-petunjuk baik yang berupa persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis yang tersebut dalam dokumen lelang ini. 2. Panitia tidak mempertimbangkan gugatan / sanggahan rekanan yang dikarenakan tidak membaca atau tidak memahami isi dokumen lelang maupun persyaratan lainnya dan kesalah pahaman apapun mengenai dokumen ini 3. Peserta lelang diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada panitia pelelangan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan (Aanwizjing). 4. Hal-hal yang belum diatur dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian/Kontrak BAB III LAMPIRAN Kelengkapan dokumen Penawaran berupa Contoh-contoh Surat Penawaran dll terlampir dalam RKS ini. Hal-hal yang belum jelas akan dijelaskan pada Rapat Penjelasan. Jakarta,

Desember 2011

Mengetahui : KEPALA BIRO UMUM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KETUA PANITIA PENGADAAN JASA CATERING

DR. H.M. SAID SAILE, M.Si BRIGADIR JENDERAL POLISI

AGUS PURWO W, SE, MM, MA KOLONEL KES NRP. 519273

Paraf : Sekretaris : ……..


BENTUK SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-AMPIRANNYA MENGGUNAKAN KOP SURAT PERUSAHAAN


CONTOH FORMULIR 1

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEPNGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaana barang/jasa

Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI Tahun Anggaran 2012


Contoh Form 1.a.

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN PENGADAAN JASA CATERING PESERTA PPRA XLVII LEMHANNAS RI TA. 2012 Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Jabatan Bertindak untuk Dan atas nama Alamat Telepon/Fax. Email

: ……………………………. : ……………………………. : ……………………………. : ……………………………. : ……………………………. : ……………………………. : …………………………….

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tahun anggaran 2012 maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, ………………2012 PT./CV./Firma/Koperasi ………..

(Nama Jelas) Jabatan


Contoh Form 1.b.1

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ..............[nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: ……………………….

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka Pekerjaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lembaga Ketahanan Nasional RI dengan ini menyatakan bahwa : 1.

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

Akan melaporkan kepada APIP Lembaga Ketahanan Nasional RI yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3.

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

...............[tempat], ...........[tanggal]......... [bulan].............[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan] [nama lengkap]


Contoh Form 1.b.2

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Bertidak untuk dan atas nama

: ..............[nama wakil sah badan usaha] : ...................................... : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2.

Nama : ..............[nama wakil sah badan usaha] Jabatan : ...................................... Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. ................[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO] dalam rangka Pekerjaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lembaga Ketahanan Nasional RI dengan ini menyatakan bahwa :

a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); b. Akan melaporkan kepada APIP Lembaga Ketahanan Nasional RI yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. ...............[tempat], ...........[tanggal]......... [bulan].............[tahun] [Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]




[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]


Formulir 1.c.

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI PENGADAAN JASA CATERING PESERTA PPRA XLVII LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat No. Telepon/Fax Email

: : :

............................... ............................... PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . ..

: : :

............................... ............................... ...............................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 1. Saya secara hukum surat ……………………;

mempunyai

kapasitas

menandatangani

kontrak

berdasarkan

2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Data-data perusahaan saya adalah sebagai berikut :


Data Administrasi 1.

Umum 1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi) 2. 3.

4.

A.

:

Status (PT/CV/Firma/ Koperasi)

:

Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi) No. Telepon No. Fax E-Mail

:

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

Pusat

Cabang

: : : (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan / bukan perusahaan pusatnya

Ijin Usaha

No. IUJK /SIUP/SIUI/TDP**

: No.………… tanggal …………...….

Masa berlaku ijin usaha

:

Instansi pemberi ijin usaha ** Pilih yang sesuai

s.d. tanggal ………….………200…

: Pemda Kabupaten/Kota ………..6)

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan C. Pengurus Perusahaan 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:


1.

Komisaris (untuk PT) No.

2.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

D. Data Keuangan 1.

Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase


2.

Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal : 3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal : 3.

Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2011. (hanya untuk jasa pemborongan) (dalam ribuan rupiah) AKTIVA PASIVA I

II

Aktiva Lancar Kas Bank Piutang *) Persediaan Barang Pekerjaan dalam proses Jumlah (a) Aktiva tetap Peralatan dan : Rp. mesin Inventaris : Rp. Gedung-gedung : Rp. Jumlah (b)

III Aktiva lainnya (c) Jumlah *)

: Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. Rp.

IV Utang jangka pendek Utang dagang : Rp. Utang pajak : Rp. Utang lainnya : Rp. Jumlah (d)

Rp.

V Utang jangka Panjang (e)

Rp.

VI Kekayaan bersih (a+b+c) – (d+c)

Rp.

Rp. Rp.

Jumlah

Rp.

Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Jumlah Jakarta,

Rp.

: Rp. : Rp. : Rp. Januari 2012

CV. /PT. ………………….. Direktur Utama/Penanggung Jawab Materai Rp. 6.000,-

----------------------------------


E.

Data Personalia

Tenaga ahli/teknis

No. 1

F.

N o. 1

Nama 2

Tgl/bln/thn lahir

Pendidikan

3

4

Jabatan dalam “Proyek”

Pengalaman Kerja (tahun)

5

6

Profesi/ke Sertifikat/ ahlian Ijazah 7

8

Data Pengalaman Perusahaan

Nama Paket Pekerjaan 2

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan 3

Lokasi 4

Pemberi tugas/ Pengguna Jasa Alamat/ Nama No. Telepon 5 6

Kontrak No / Tanggal

Nilai (Rp.)

7

8

Tanggal Selesai Menurut BA Kontrak Penyerahan Lap Akhir 9 10


G. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Pengguna Jasa No.

Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Nama 1

2

3

Kontrak

Progres Terakhir

Lokasi

4

5

Alamat/ No. Telepon 6

No / Tanggal

Nilai (Rp.)

Tanggal

7

8

9

Prestasi Kerja

(%) 10


H. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari bank Nomor

:

Tanggal

:

Nama Bank

:

Nilai

:

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. ……………… , …………………. 2012 PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas) Jabatan


Lampiran 2

FORM SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENAWARAN KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor Lampiran

: ............................ : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth : Panitia Pengadaan ……………… LEMHANNAS RI di JAKARTA

Perihal

: Pengantar Dokumen Penawaran

Setelah kami mempelajari dan memahami Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta mengikuti Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI tanggal .................., bersama ini disampaikan 2 (dua) set Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI TA. 2012, 1 (satu) asli dan 1 (satu) foto copy. Penawaran ini berlaku dan mengikat terhitung sejak penawaran ini dibuka sampai dengan penyelesaian pekerjaan, kami akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam RKS ini. Demikian penawaran ini kami sampaikan dan terima kasih. Jakarta, Januari 2012 PT. ……………………….

Nama jelas Jabatan


Lampiran 3 CONTOH SURAT PENAWARAN PT. PANDAWA LIMA Jl. Abimanyu No. 49 Jakarta Pusat Telp. 021-3456891 Fax. 021-3462353. Nomor Lampiran

: :

Jakarta,

Januari 2012

1 (satu) berkas.

Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Ketahanan Nasional RI JL. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat Kami yang bertanda tangan dibawah ini Nama Jabatan NPWP

: Ir. Drs. Ariyo Bimo : Direktur Utama : 01.456.789.9.003.000

Untuk dan atas nama Perusahaan PT. Pandawa, dengan ini menyatakan : 1.

Telah mempelajari dan memahami dengan seksama isi dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta gambar-gambar dan Risalah Penjelasan Pekerjaan.

2.

Mengajukan penawaran untuk melaksanakan dan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan Jasa Catering Peserta PPRA XLVII Lemhannas RI, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan harga penawaran sebesar Rp.XXXXXXXXXXXXXX,(XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3.

Apabila penawaran kami ini diluluskan, kami akan sanggup menyelesaikan seluruh pekerjaan yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dalam waktu xxxxxxxxxxxxxxx hari kalender, sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Berita acara Serah terima lahan.

4.

Bersama ini kami lampirkan Jaminan Penawaran sebesar Rp. xxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dari Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5.

Perusahaan kami mempunyai/Pemegang Rekening pada Bank xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.

Kami menyatakan bahwa rincian harga penawaran adalah benar dan mewakili perhitungan kami. Dan penawaran ini tetap berlaku serta mengikat secara sah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembukaan penawaran.

7.

Kami menyatakan bahwa kami telah sepenuhnya mengikuti petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan pelelangan pekerjaan ini dan tunduk kepada semua syarat-syarat di dalamnya tanpa kecuali. PT/CV. PANDAWA LIMA Meterai Rp. 6.000,Ir. Drs. ARIYO BIMO Direktur Utama


Lampiran 4 CONTOH SURAT PERNYATAAN PT. PANDAWA LIMA Jl. Abimanyu No. 49 Jakarta Pusat Telp. 021-3456891 Fax. 021-3462353. SURAT PERNYATAAN Kami yang bertanda tangan dibawah ini Nama

: Ir. Drs. Ariyo Bimo

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Abimanyu No. 49 Jakarta Pusat

NPWP

: 01.456.789.9.003.000

Untuk dan atas nama Perusahaan PT. Pandawa Lima, dengan ini menyatakan bahwa : 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menanda tangani Surat Penawaran maupun ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan Akte Notaris …………………….. Nomor : …… Tahun ……... 2. Perusahaan yang saya pimpin tersebut tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. 3. Saya selaku Pimpinan Perushaan tidak sedang mengalami hukuman pidana atau belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan yang dimiliknya. 4. Kualifikasi, Klasifikasi dan Sertifikasi Perusahaan yang saya pimpin adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Perusahaan yang saya pimpin sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dalam arti mampu dalam segi administrasi, teknis dan biaya. 6. Selaku Pimpinan Perusahaan saya secara sungguh-sungguh sanggup untuk mentaati dan melaksanakan etika pengadaan barang/jasa dan tunduk kepada ketentuan pengadaan yang tertuang dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010 beserta segala perubahannya. Jakarta,

Januari 2012

PT. PANDAWA LIMA Meterai Rp. 6.000,Ir. Drs. ARIYO BIMO Direktur Utama


Lampiran 5 CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PT. PANDAWA LIMA Jl. Abimanyu No. 49 Jakarta Pusat Telp. 021-3456891 Fax. 021-3462353. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Kami yang bertanda tangan dibawah ini Nama

: Ir. Drs. Ariyo Bimo

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Abimanyu No. 49 Jakarta Pusat

NPWP

: 01.456.789.9.003.000

Untuk dan atas nama Perusahaan PT. Pandawa Lima, dengan ini menyatakan bahwa : 1. Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menyiapkan pakaian seragam untuk para pramusaji/pelayan yang bertugas melayani kegiatan di lingkungan Lemhannas RI. 2. Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk memelihara kebersihan peralatan dan ruangan yang digunakan melayani kegiatan di lingkungan Lemhannas RI. 3. Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menepati waktu penyajian sesuai dengan yang ditentukan oleh Pengguna . 4. Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menyesuaikan lokasi/ruangan apabila ada pergeseran kegiatan. 5. Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menyediakan taplak Meja bulat warna ungu, vas bunga meja sebanyak ≥ 15 buah, peralatan penyajian makan dan minum. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pengadaan Jasa Catering Peserta PPPRA XLVII Lemhannas RI TA. 2012.

Jakarta, 2012 PT. ………………………. Materai Rp.6000,Nama jelas Jabatan


Lampiran 6 DAFTAR SPESIFIKASI JASA CATERING LEMHANNAS RI TA. 2012 NO

JENIS/NAMA BARANG

JUMLAH

SATUAN

1

2

3

4

1

Melampirkan daftar menu pilihan yang minim kolesterol untuk : a. Sarapan pagi b. Makan Siang + buah c. 2 x Coffe break d. Makan Malam + buah Indeks keperluan makan tersebut 1.a s/d d. maksimal sebesar Rp. 70.000,- per orang dengan prediksi untuk keperluan 80 orang .

10

Paket

2

Menyediakan taplak meja bulat warna Ungu & Pot bunga meja

≥ 15

buah

3

Menyediakan seragam pramu saji / pelayan

4

Bersedia memelihara kebersihan peralatan & ruangan Bersedia menyesuaikan lokasi / ruangan bila ada pergeseran kegiatan

5

Menepati waktu penyajian : a. Sarapan pagi Pukul 06.00 WIB b. Coffe break pagi pukul 09.00 WIB c. Makan siang pukul 11.00 WIB d. Coffe break sore pukul 15.00 WIB e. Makan Malam pukul 18.30 WIB

6

Sesuai jadwal

Paparan riil dengan menyiapkan menu pertama dari daftar 10 menu diatas .

Jakarta,

Mengetahui :

≥ 20

Desember 2011

KEPALA BIRO UMUM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KETUA PANITIA PENGADAAN JASA CATERING

DR. H.M. SAID SAILE, M.Si BRIGADIR JENDERAL POLISI

AGUS PURWO W, SE, MM, MA KOLONEL KES NRP. 519273 Paraf : Sekretaris

porsi

: …………



RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA CATERING DI LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents