RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA DINAS PERTANIAN

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Kerja dan Syarat – Syara Teknis

BAB I SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PASAL 01 SURAT KESANGGUPAN KERJA Selambat-lambatnya tujuh hari sesudah Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Keluar, Kontraktor yang ditunjuk sebagai pemenang diwajibkan menyampaikan Surat Kesanggupan Kerja ditandatangani Direktur atau Penanggung jawab diatas kertas bermaterai bernilai Rp. 6000,- ( enam ribu) dan dicap oleh Perusahaan. PASAL 02 SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1. Kepada Kontraktor yang mendapat pekerjaan, akan dikeluarkan Surat Perintah Kerja oleh Kuasa Pengguna Anggaran 2.

Selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterimanya SPK, kegiatan dilapangan sudah harus dimulai dengan nyata. PASAL 03 JAMINAN PELAKSANAAN

1.

Kontraktor pemenang diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah atau Bank lain/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak, dan berlaku sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan.

2.

Jaminan pelaksanaan harus diserahkan kepada Pemimpin Proyek paling lambat tiga minggu setelah penunjukkan pemenang sebagai pengganti jaminan penawaran.

3.

Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara apabila kontraktor mengundurkan diri, atau apabila atas kelalaian kontraktor yang menyebabkan hubungan kerja terpaksa diputuskan.

4.

Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Kontraktor setelah pelaksanaan pekerjan selesai sesuai dengan kontrak pada penyerahan pertama. PASAL 04 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak akan segera ditandatangani setelah kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pemimpin Bagian Proyek. Lampiran – lampiran kontrak adalah : 1.1.

Surat Keputusan

1.2.

Surat Perintah Kerja

1.3.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

1.4.

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran

1.5.

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

1.6.

Surat Penawaran beserta Lampiran-lampirannya

1.7.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

1.8.

Gambar Bestek

1.9. Dan Dokumen lain yang diperlukan 2. Kontrak tersebut dibuat 3 ( Tiga ) rangkap dengan lampiran-lampirannya 3.

Kontrak harus ditanda tangani dan dibea materaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dari nilai kontrak. Hal ini menjadi beban kontraktor dan dipotong pada saat pembayaran angsuran pertama.

4. Seluruh biaya pembuatan kontrak beserta lampiran-lampiranya, menjadi beban kontraktor.

2


PASAL 05 PERATURAN DAN PENUNJUKAN PELAKSANAAN Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk seluruh perubahan dan tambahannya, dan kontraktor dianggap telah mengerti, paham serta menyetujui. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah : 1. Kepres RI No. 16 Tahun 1994 dan No. 24 Tahun 1995 dengan lampiran-lampirannya. Dan Kepres RI No. 17 dan 18 Tahun 2000. 2. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwarden Voor Deuitvoering Bij Aanneming Van Openbare W erken (AV) 1941. 3. Keputusan – keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrasi Teknik dari Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). 4. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971/1984 (PBI 1971/1984). 5. Peraturan Konstruksi Baja yang berlaku Indonesia . 6. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja. 7. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) Tahun 1961. 8. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.NO.08. 9. Peraturan Muatan Indonesia. 10. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instansi Pemerintah setempat, dalam hal permasalahan bangunan. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 02 ayat 1 tersebut diatas, berlaku dan mengikat pula : 1.

Gambar bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/disetujui oleh Direksi.

2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). 3. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 4. Berita Acara Penunjukan. 5. Surat Keputusan Pemimpin Proyek tentang Penunjukan Kontraktor. 6. Surat Perintah Kerja. 7. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya. 8. Rencana W aktu Induk (time Schedule) yang disetujui Direksi. 9. Surat Kesanggupan Kerja. 10. Petunjuk serta perintah lisan/tertulis yang diberikan pihak Konsultan Pengawas dan diperlukan pada pelaksananan pekerjaan, guna mendapatkan hasil yang baik. PASAL 06 PEKERJAAN PIHAK KETIGA 1. Bagi Pemborong yang telah ditunjuk langsung diwajibkan untuk : a. Bekerja sama dengan sub Kontraktor golongan ekonomi lemah atau leveransir barang, bahan dan jasa. b. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, guna disampaikan pada pemberi tugas. 2.

Jika Pemborong yang telah ditunjuk langsung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini, maka Surat Perjanjian pekerjaan pemborong dibatalkan secara sepihak oleh pemberi tugas. PASAL 07 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SERTA GAMBAR BESTEK

3


1.

Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan RKS, termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

2.

Bila gambar tidak sesuai RKS, maka RKS-lah yang berlaku. Bila salah satu gambar tidak cocok dengan gambar lainnya, maka gambar yang mempunyai skala lebih besar berlaku.

3.

Apabila perbedaan tersebut menimbulkan keraguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, kontraktor wajib menanyakannya kepada Konsultan Pengawas, dan Kontraktor mengikuti keputusannya. PASAL 08 RENCANA KERJA DAN PERIZINAN

1.

Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib membuat rencana pelaksanaan serta bagian-bagian pekerjaan berupa : Bar-chart bahan dan tenaga

2.

Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Konsultan Pengawas paling lambat dalam waktu 21 hari kalender kerja setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima Kontraktor.

3.

Kontraktor wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 4 kepada Konsultan Pengawas. Satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding bangsal Kontraktor di lapangan pekerjaan serta selalu diikuti grafik kemajuan pekerjaan (Prestasi kerja).

4.

Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor, berdasarkan rencana kerja tersebut. PASAL 09 KUASA KONTRAKTOR

1.

Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor di lapangan (biasa disebut pelaksana) yang terampil guna memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta mendapat kuasa penuh dari Pimpinan Kontraktor.

2.

Dengan adanya pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab baik sebagian maupun keseluruhan kewajibannya. 3. Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Tim Pengelola Proyek W ilayah dan Konsultan Pengawas, tentang nama jawatan pelaksana, untuk mendapatkan persetujuan.

4.

Bila dikemudian hari, menurut pendapat Tim Pengelola Proyek Konsultan Pengawas bahwa pelaksanaan kurang / tidak mampu memimpin pekerjaan maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti pelaksana.

5.

Dalam waktu 7 hari setelah sudah pemberitahuan dikeluarkan, Kontraktor harus sudah menunjuk pelaksana baru atau kontraktor sendiri (Direktur/ Penanggung Jawab) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan. PASAL 10 TEMPAT TINGGAL KONTRAKTOR DAN PELAKSANA

1.

Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya hubungan kerja di luar jam kerja jika terjadi hal yang mendesak, maka Kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis tentang alamat atau telpon perusahaan dan tempat tinggalnya kepada tim pengelola proyek dan konsultan pengawas.

2.

Alamat Kontraktor dan pelaksana, diharapkan tidak sering merubah selama pelaksanaan pekerjaan atau selama perjanjian kontrak. PASAL 11 LAPORAN KEM AJUAN PEKERJAAN DILAPANGAN

1.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor wajib membuat laporan harian yang menyebutkan pekerjaan yang dilaksanakan tiap hari, bahan dan alat yang didatangkan, besaran pekerjaan yang telah dilaksanakan, jumlah pekerja, kedaan cuaca dan lain-lain. Laporan tersebut diserahkan kepada konsultan pengawas dalam 3 salinan untuk Site Manager dan untuk teknis tim pengelolaan proyek

2.

Perintah dan penugasan dari konsultan pengawas akan ditulis oleh Konsultan Pengawas atau dalam buku harian/surat serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas konsultan pengawas.

4


3.

Kontraktor diwajibkan membuat dokumentasi berupa foto-foto sebelum pekerjaan dimulai. Tiap tahap permintaan angsuran disertai keterangan lokasi arah pengambilan dan tahap pelaksanaan pembangunan tempat yang sama. Syarat - syarat tersebut adalah : a. Tiap unit bangunan diambil (difoto) dari 4 arah b. Gambar menyeluruh pandangan dari 2 arah c.

Pemotretan dari tiap tahap, tetap pada pengambilan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 a pasal ini. Tiap gambar diserahkan kepada Pemimpin Bagian Proyek sebanyak 6 lembar, biaya dokumentasi merupakan tanggungan Kontraktor.

4.

Kontraktor wajib mengikuti rapat periodik yang diadakan oleh site manager, konsultan pengawas dan unsur teknis tim pengelolaan wilayah/pekerjaan Umum (PU) serta konsultan perencana. PASAL 12 BAHAYA KEBAKARAN

Apabila terjadi kebakaran, kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya baik berupa barang maupun keselematan manusia. Untuk itu kontraktor diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap dipakai, ditempatkan ditempat yang akan ditentukan kemudian oleh konsultan pengawas. PASAL 13 JAMINAN DAN KESELAMAT AN KERJA Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap pakai dilapangan, guna menjaga kemungkinan musibah bagi semua petugas/pekerja dilapangan 1.

Kontraktor wajib menyediakan air minum yang cukup dan bersih sesuai syarat kesehatan bagi semua petugas/pekerja yang berada dibawah kordinasi kontraktor.

2.

Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi/wc yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja.

3.

Segala hal yang mencakup jaminan sosial dan keselamatan kerja para pekerja, harus/wajib diberikan oleh kontraktor sesuai dengan ketentuan perburuhan yang berlaku, PASAL 14 SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

1. Semua bahan bangunan yang didatangkan, harus memenuhi syarat yang ditentukan 2. Konsultan pengawas, berhak menanyakan asal bahan dan kontraktor wajib memberitahunya. 3.

Semua bahan bangunan yang akan digunakan, terlebih dahulu harus diperiksakan kepada konsultan pengawas guna mendapat persetujuan.

4.

Bahan-bahan bangunan yang telah didatangkan oleh kontraktor kelapangan pekerjaan namun pemakaiannya ditolak oleh konsultan pengawas, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu dua puluh empat jam dihitung dari jam penolakan.

5.

Bagian pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor tetapi ditolak konsultan pengawas harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor.

6.

Jika konsultan pengawas merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang kualitas bahan maka konsultan pengawas berhak mengirimkan bahan tersebut ke Laboratorium Balai Penelitian Bahan-Bahan terdekat, guna diteliti.

7.

Apapun hasil penelitian bahan tersebut, biaya pengiriman dan penelitiannya menjadi tanggungan kontraktor. PASAL 15 PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Sebelum memulai pekerjaan lanjutan, bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tapi belum diperiksa oleh konsultan pengawas, wajib dimintakan persetujuan oleh Kontraktor kepada konsultan pengawas. 5


1.

Bila dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari jam diterimanya surat permohonan pemeriksaan oleh Konsultan pengawas, tidak terhitung hari raya / libur) permohonan pemeriksaan tersebut tidak dipenuhi konsultan pengawas, maka kontraktor dapat melanjutkan pekerjaannya dan bagian pekerjaan yang seharusnya diperiksa dianggap disetujui oleh konsultan pengawas. Hal ini dikecualikan jika konsultan pengawas meminta perpanjangan waktu.

2.

Bila kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, konsultan pengawas berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan, sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan kembali, menjadi tanggung jawab kontraktor. PASAL 16 PEKERJAAN PIHAK KETIGA

1.

Kontraktor diperkenankan menyerahkan sebagian pekerjaan ini kepada pihak ketiga dengan persetujuan pemberi tugas melalui konsultan pengawas untuk bagian pekerjaan yang khusus.

2.

Konsultan hanya mengizinkan bagian pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga apabila bukti keahlian (surat pas, SIPP dan lain-lain) telah ditunjukkan kepada konsultan pengawas. Khusus untuk pekerjaan instalasi listrik, harus memiliki surat pas dari PLN, jika diperlukan.

3. Jika ayat 2 pasal ini terjadi, kontraktor tetap bertanggung jawab akan hasil pekerjaan pihak ketiga. PASAL 17 BAGIAN PEKERJAAN YANG KURANG SEMPURNA 1.

Dalam waktu yang telah ditentukan oleh konsultan pengawas, kontraktor harus memperbaiki atau membuat baru bagian pekerjaan yang dinyatakan tidak/kurang sempurna.

2.

Kontraktor tidak mempunyai hak lagi untuk meminta perpanjangan waktu pelaksanaan sehubungan dengan adanya pekerjaan termasuk pada ayat 1 pasal ini.

3. Kontraktor tidak mempunyai hak lagi guna memperhitungkan biaya pekerjaan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, dalam pekerjaan lebih. PASAL 18 PEKERJAAN T AMBAH / KURANG 1.

Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan tertulis atau ditulis dalam buku harian oleh konsultan pengawas atas persetujuan pemberi tugas.

2.

Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku apabila secara nyata ada perintah tertulis dari konsultan pengawas atas persetujuan pemberi tugas.

3.

Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan yang dimasukkan oleh kontraktor sesuai AV artikel 50 dan 51 dan diperhitungkan bersamaan dengan angsuran terakhir.

4.

Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan kontraktor akan ditentukan lebih lanjut oleh konsultan pengawas bersama-sama dengan kontraktor.

5.

Adanya pekerjaan tambahan tidak dapat menjadi alasan sebagai penyebab keterlambatan penyerahan pekerjaan. Namun demikian konsultan pengawas / tim pengelola proyek dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambahan tersebut. PASAL 19 PERUBAHAN HARGA

1.

Jika selama pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga bahan dan upah buruh tidak akan diadakan peninjauan dan perhitungan tambahan biaya terkecuali jika ada ketentuan resmi dari pemerintah yang mengaturnya

2.

Dalam mengadakan penawarannya kontraktor dianggap telah memperhitungkan faktor-faktor dalam ayat 1 pasal ini hingga pekerjaan selesai. PASAL 20 PERATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan akan dilakukan secara angsuran sesuai bobot pekerjaan, Pembayaran ini akan diatur dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PASAL 21 6


KEADAAN MEMAKSA 1.

Yang dianggap keadaan memaksa (force m ajeure) adalah keadaan atau kejadian yang nyatanyata diluar kekuasaan atau kemampuan kedua belah pihak secara langsung yaitu : gempa bumi, banjir besar, angin ribut, petir, sabotase, tindakan pemerintah dibidang moneter, kebakaran dan hal lain yang bukan merupakan akibat kelalaian / kesalahan kontraktor.

2.

Segala akibat termasuk pada ayat 1 pasal ini yang timbul selama berlangsungnya pekerjaan harus dilaporkan kontraktor kepada konsultan pengawas paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam dengan pengesahan pejabat yang berwenang.

3.

Jika waktu tersebut dalam pasal 2 ayat ini terlampir sedangkan kontraktor belum menyampaikan laporannya maka pemberi tugas dapat tidak mengakui keadaan memaksa tersebut. PASAL 22 D E N D A

1.

Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakksud pasal 12 Rencana Kerja dan Syaratsyarat ini dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima konsultan pengawas dan pemberi tugas, kontraktor akan dikenakan denda sebesar minimal 1 0/00 (satu permil) dari jumlah Nilai Pekerjaan yang tersisa untuk tiap hari keterlambatan, dengan maksimal 5 % (lima persen) dari nilai kontrak

2.

Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap kali kontraktor melalaikan perintah konsultan pengawas, setelah konsultan pengawas memberi perintah tertulis sampai tiga kali. Bila denda ini terjadi tidak berarti ketentuan dalam ayat 1 pasal ini dapat dibatalkan.

3. Seluruh biaya pengawas akibat keterlambatan menjadi tanggungan/beban pihak kontraktor. PASAL 23 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1.

Bilamana karena satu dan lain hal seperti dalam AV artikel 61 pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan, maka penyelesaian harus mentaatii ketentuan dalam AV artikel 62.

2.

Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, kontraktor tidak terlepas dari ketentuan yang dimaksud pasal 22 Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini. PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1.

Jika terdapat perselisihan atau sengketa diantara pemberi tugas dan pemborong sehubungan dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, maka kedua belah pihak setuju untuk mengutamakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2.

Jika dengan cara musyawarah tidak tercapai suatu penyelesaian kedua belah pihak sepakat bahwa : a. Perselisihan/sengketa dibidang perdata yang timbul karena soal-soal perdagangan industri, dan keuangan diserahkan pada suatu badan arbitrage. b. Perselisihan/sengketa dibidang lain diserahkan kepada pengadilan negeri Kab. Muna.

3.

Arbitrage tersebut terdiri dari seorang arbiter sebagai anggota yang ditunjuk pemberi tugas, seorang arbiter lain sebagai anggota yang ditunjuk kontraktor dan seorang arbiter lagi sebagai kedua merangkap anggota yang ditunjuk kedua anggota tersebut diatas.

4.

Bila terjadi ketidak sepakatan mengenai keanggotaan arbitrage tersebut, pemberi tugas dan kontraktor menyerahkan penunjukan keanggotan tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

5. Keputusan arbitrage adalah mengikat dan merupakan keputusan yang terakhir. 6. Dalam hal ini, pemberi tugas dan kontraktor setuju memilih domisili dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Kab. Muna.

PASAL 25 ASURANSI / PERTANGGUNGAN 7


Selama pemeriksaan dan masa pemeliharaan, bangunan yang dikerjakan kontraktor harus diasuransikan terhadap kebakaran, bencana alam atau bencana lainnya (secara all risk). Tenaga kerja juga harus diasuransikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Kontraktor supaya mendaftarkan seminggu setelah SPK dikeluarkan oleh PPK. Biaya asuransi dibebankan kepada kontraktor

PASAL 26 JAMINAN SOSIAL, TENAGA KERJA ( JAMSOSTEK ) 1.

Kontraktor diwajibkan agar mendaftarkan perusahaannya mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi semua tenaga kerjanya pada PT.JAMSOSTEK cabang Kab. Muna dan membayar iuran melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD )

2. Copy bukti setoran yang telah dilegalisir oleh Bendaharawan Proyek agar disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna.

PASAL 27 L AIN - L AI N 1. Kontraktor harus memperhatikan ketentraman tetangga terutama pada jam tidur. 2.

Kontraktor harus memperhatikan arus lalu lintas barang yang masuk/keluar ke lokasi kerja agar tidak mengganggu ketenteraman tetangga/lingkungan.

8


BAB II SYARAT - SYARAT TEKNIK PASAL 01 SPESIFIKASI UMUM 1. LINGKUP PEKERJAAN DAN PERSYARATAN a. Lingkup Pekerjaan 1. Pengukuran dan Pembuatan Profil Kontraktor harus sudah memperhitungkan biaya pengukuran tata letak, ketinggian dengan waterpass atau theodolit, pembuatan profil, papan bowplank, alat-alat bantu lain untuk keperluan pengukuran. 2. Foto-foto Dokumen Berkala Kontraktor harus memperhitungkan biaya dokumentasi berupa foto berwarna yang diambil secara berkala dari seluruh pelaksanaan pekerjaan. Setiap tahap angsuran terdiri atas 36 opname, yang dilengkapi album yang dikirim ke Pemimpin Proyek. 3. PPPK Kontraktor selama pelaksanaan harus menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. 4. Kantor dan Gudang Pelaksana Kontraktor harus memperhitungkan biaya pembuatan kantor dan gedung untuk kontraktor. 5. Keamanan Proyek Kontraktor harus memperhitungkan biaya untuk keamanan dengan menempatkan petugas keamanan untuk barang milik kontraktor ataupun Direksi. 6. Asuransi Proyek Kontraktor harus memperhitungkan biaya asuransi dari permulaan pelaksanaan Proyek hingga selesai. Perhitungan asuransi ( ASTEK ) yaitu pada Perum Astek. 7. Galian Tambang Golongan C Apabila tidak ada bukti pembayaran Galian Tambang Golongan C oleh penambang / suplayer, maka kontraktor harus menyelesaikan iuran tersebut melalui kantor Dipenda setempat menyelesaikan iuran tersebut. melalui kantor dipenda setempat atau dibayarkan melalui bendaharawan proyek selaku kolektor. Oleh karena itu biaya tersebut diatas harus diperhitungkan. 8. Pembongkaran / Pembersihan Lapangan. Kontraktor harus memperhitungkan biaya pembongkaran terhadap bagian-bagian pekerjaan yang mempengaruhi pekerjaan yang akan dikerjakan. Kerusakan pada bagian gedung yang tidak direstorasi yang ditimbulkan akibat bongkaran tersebut menjadi tanggung jawab pemborong untuk memperbaiki, dan biaya ditanggung oleh pemborong. Kontraktor harus memperhitungkan biaya untuk melindungi / menyangga bagian gedung yang tidak dikerjakan selama pekerjaan berlangsung. Kontraktor tidak diperkenankan untuk memakai semua barang-barang bekas bongkaran bangunan yang direstorasi. Kontraktor harus mengumpulkan / menumpuk pada satu tempat yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. Semua barang–barang bekas bongkaran bangunan yang direstorasi dan barang tersebut menjadi milik proyek. Kontraktor harus memperhitungkan biaya pembersihan lapangan, pengeluaran segala alat-alat, puing-puing serta barang-barang bekas, pembongkaran dari Proyek dan lain sebagainya. 9. Masa Pemeliharaan 9


Kontraktor harus mempehitungkan biaya masa pemeliharaan selama ………(…………) hari. memperbaiki segala kerusakan-kerusakan dan kekurangankekurangan dan bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan teknis. b. Persyaratan dan Peraturan Semua pekerjaan dalam kontrak ini harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standard Industri Indonesia (SII), Peraturan Nasional maupun peraturan setempat lain yang berlaku atas jenis bahan tersebut. Peraturan tersebut antara lain : ▪ Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia NI-3 1970 ▪ Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, NI-5 1961 ▪ Peraturan Semen Portland Indonesia, NI-8 ▪ Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 ▪ Untuk bahan dan pekerjaan yang belum termasuk dalam standar tersebut diatas, maupun standar Nasional tainnya, maka diberlakukan standard Indonesia atau persyaratan teknis/produsen bahan yang bersangkutan. c.

Merek Dagang Merek - merek dagang untuk bahan - bahan tertentu yang disebutkan dalam persyaratan teknis ini dimaksudkan hanya sebagai bahan perbandingan dalam hal bentuk, model, mutu, jenis dan sebagainya, sehingga tidak diartikan sebagai persyaratan merek yang mengikat. Pemborong dapat mengusulkan merek dagang lain yang setara (sekualitas). Setelah mendapat persetujuan dari Direksi Pelaksana, dalam hal ini disebutkan 3 (tiga) merek dagang atau lebih untuk jenis bahan yang sama, maka pemborong diwajibkan untuk menyediakan salah satu dari padanya sesuai dengan persetujuan Direksi Pelaksana.

2. PEMAHAM AN SITUASI DAN UKURAN a. Situasi Pemborong wajib meneliti situasi terutama keadaan tanah bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga penawaran. b. Ukuran Ukuran / Satuan yang digunakan semuanya dinyatakan dalam matriks, kecuali untuk pekerjaan / bahan-bahan tertentu dinyatakan sesuai dengan kebutuhan. PASAL 02 SYARAT – SYARAT BAHAN 1.

AI R Air yang tidak mengandung minyak asam alkali, garam, bahan-bahan organisasi atau bahan lain yang merusak bangunan, memenuhi PUBI-1970/NI-3

2. PASIR PASANGAN ▪ Pasir untuk adukan pasangan, plesteran harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBBI-1971/NI-3 Yaitu : Butir-butir harus tajam dan keras, tidak dihancurkan dengan jari. ▪ Kadar Lumpur tidak boleh melebihi 5 % ▪ Pasir laut tidak boleh dipergunakan. 3. PASIR BETON Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PUBI/NI-3 antara lain yang penting. ▪ Butir-butir tajam, keras tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca ▪ Kadar lumpur tidak boleh lebih 5 % ▪ Pasir laut tidak boleh dipergunakan. 4. BATU GUNUNG 10 10


▪ Batu Gunung harus keras, padat dan tidak boleh mengandung tanah. ▪ Bentuk batu harus dipilih dan tidak boleh memperlihatkan tanda-tanda lapuk dan berpori.

5. KERIKIL DAN BATU PECAH ▪ Kerikil dan batu pecah untuk beton harus memenuhi syarat-syarat ditentukan dalam PBI1971/NI-2 atau PUBI-1970/NI-3 ▪ Kerikil clan batu pecah tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 % ▪ Kerikil dan batu pecah harus keras dan bersih. 6. S P L I T ▪ Split untuk beton harus memenuhi syarat dalam PBI-1971/NI-2 ▪ Split harus bersih tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 % ▪ Ukuran butir split untuk pekerjaan ini 2 x 3 cm 7. PORTLAND CEMENT ▪ Portland Cement (PC) yang digunakan harus PC sejenis (NI-8) clan masih dalam kantong yang utuh atau baru serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBI-1971/NI-2 ▪ Bila menggunakan PC yang telah disimpan lama harus diadakan pengujian lebih dahulu dilaboratorium 8. K A Y U ▪ Kayu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PKKI-1961 ▪ Harus kering udara (kadar lengas 5 %) ▪ Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 dari lebar balok clan juga tidak boleh lebih dari 3.5 cm ▪ Patok dalam arah radial tidak boleh melebihi 1/4 tebal kayu, retak-retak menurut lingkaran tidak boleh melebihi 1/5 tebal kayu PASAL 03 PEKERJAAN PERSIAPAN 1.

LINGKUP PEKERJAAN Pekerjaan ini meliputi pekerjaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan persiapan ini meliputi : ▪ Pembersihan Lokasi ▪ Pemasangan Bowplank

PASAL 04 PEKERJAAN PENIMBUNAN T ANAH SERTA PEMADATAN 1. LINGKUP PEKERJAAN Pekerjaan ini meliputi pekerjaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan timbunan tanah ini meliputi : ▪ Timbunan kembali galian pondasi batu gunung yang diganti 2. B A H A N ▪ Tanah bekas galian untuk timbunan kembali 3. PERSYARAT AN ▪ Tanah timbunan harus bebas dari kotoran-kotoran tumbuh - tumbuhan, batu - batuan atau bahan lain yang dapat merusak pekerjaan. 11 11


▪ Kepadatan yang harus dicapai untuk urugan tanah adalah sampai 95 % dari kepadatan kering. 4. PELAKSANAAN ▪ Penimbunan harus dilaksanakan dalam bentuk lapis demi lapis dengan ketebalan maksimal 20 cm dan dipadatkan dengan benar atau sesuai dengan petunjuk Direksi. PASAL 05 PEKERJAAN TIMBUNAN PASIR 1. LINGKUP PEKERJAAN Pekerjaan ini meliputi pekerjaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan timbunan pasir ini meliputi : ▪ Alas pondasi Batu Gunung yang diganti ▪ Alas lantai Ubin PC ▪ Dan lain-lain yang ditunjuk dalam gambar detail. 2. B A H A N Pasir yang sesuai dengan syarat-syarat teknik bahan yang disebutkan dalam pasal 3. 3. PELAKSANAAN ▪ Di bawah pondasi diberi lapisan pasir urug tebal minimal 5 cm padat. ▪ Pemadatan timbunan pasir dilakukan lapis demi lapis dengan benar kemudian disirami air secukupnya untuk mendapatkan kepadatan yang diinginkan oleh Direksi. PASAL 06 PEKERJAAN BETON A. U M U M 1. Lingkup Pekerjaan a.

Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar dengan hasil yang baik dan sempuma.

b.

Pekerjaan ini meliputi , Tiang Pancang Beton, Plat Poer Beton, beton sloef, kolom, plat leuvel/ dak lantai beton dan Ringbalk, sesuai yang ditunjukkan di dalam gambar.

2. Standard. Pengendalian pekerjaan ini harus sesuai dengan : a.

Peraturan-peraturan / standard setempat yang biasa dipakai.

b.

Peraturan-peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, NI - 2.

c.

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961, NI - 5.

d. Peraturan Semen Portland Indonesia 1972, NI - 8. e. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat. f.

Ketentuan-ketentuan Umum untuk pelaksanaan Pemborong Pekerjaan Umum (AV) No. 9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1457.

g. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Perencana / Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek. h. Standar Normalisasi Jerman (DIN). i.

American Society for Testing and Material ( ASTM ).

j.

American Concrete Institute (ACI).

B. BAHAN I PRODUKSI 1. Persyaratan Bahan a. Semen Portland 12 12


Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merk dan atas persetujuan Perencana/Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek dan harus memenuhi NI-8. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan Semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen. b. Pasir Beton Pasir harus terdiri dari butir-butr yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur dan sebagainya dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek seperti dalam PBI 1971. c.

Koral Beton / Split Digunakan koral yang bersih, bermutu baik tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971. Penyimpanan/Penimbunan pasir koral beton harus dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.

d. Air Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI-3 pasal 3. Apabila dipandang perlu Perencana/Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor. f.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material misalnya : koral, pasir, PC untuk mendapatkan persetujuan dari Perencana/Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek.

g.

Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Perencana/Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek, akan dipakai sebagai standard/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site. h. Tiang Pancang Beton Mutu K.500 merupakan cetakan pabrik 2. Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Bahan a.

Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak/ kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.

b.

Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih sesuai dengan persyaratan yang telah dkentukan pabrik.

c.

Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.

d.

Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan. Bila ada kerusakan, Kontraktor wajib mengganti atas beban Kontraktor.

C. PELAKSANAAN 1. Mutu Beton Mutu beton yang dicapai dalam pekerjaan beton tersebut adalah perbandingan 1pc : 2ps : 3kr, K-225 dan K-500 ut. tiang pancang dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. 2. Cara Pengadukan a. Cara pengadukan cukup dengan cara lama ( manual ). b. Takaran untuk Semen Portland, pasir dan koral harus disetujui terlebih dahulu oleh Perencana / Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek. 13 13


c.

Selama pengadukan kekentalan adukan beton harus diawasi dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran baru. Pengujian slump, minimum 5 cm dan maksimum 10 cm.

3. Pengecoran Beton a. Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Perencana/ Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek. 4. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan a.

Beton yang telah diccr dihindarkan dari benturan benda keras selama 3 x 24 jam setelah pengecoran.

b.

Beton dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain.

c.

Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

d.

Bagian beton setelah dicor selama dalam pengerasan harus selalu dibasahi dengan air terus menerus selama 1 (satu) minggu lebih (sesuai ketentuan dalam PBI 1971). PASAL 07 PEKERJAAN PONDASI

A. U M U M 1. Lingkup Pekerjaan a.

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.

b.

Pekerjaan batu gunung ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ ditunjukkan dalam gambar. 2. Standard a. PUBI : Peraturan Umum Bahan Bangunan lndonesia l982 (NI-3) b. Peraturan Portland Cement Indonesia 1973 (NI-8). c. PBN - Peraturan Bangunan Nasional 1978 d. ASTM : C 150 - Portland Cement. e. PBI 1971 UNI-2 3. Contoh bahan a.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh contoh material : batu gunung, pasir untuk mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek.

b.

Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PengeloLa Proyek akan dipakai sebagai standar/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.

c.

Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh yang telah disetujui di Bangsal Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek.

4. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan a.

Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih.

b.

Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.

c. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan. 5. Syarat Pengamanan Pekerjaan 14 14


a.

Untuk keperluan proses pengerasan pasangan, maka selama minimum 3 hari setelah pelaksanaan pekerjaan, pondasi harus dilindungi dari benturan keras dan tidak dibebani. b. Kontraktor diwajibkan melindungi pekerjaan tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan lainnya. c. Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Segala biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor. B. BAHAN / PRODUK 1. Semen Portland Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merek dagang atau atas persetujuan Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. 2. P a s i r Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih, tajam dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya. 3. Batu Gunung Batu gunung yang digunakan adalah batu pecah, tidak berpori serta mempunyai kekerasan sesuai dengan syarat-syarat dalam PBI '71. Ukuran batu gunung max. 25 cm. 4. A i r Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan lain yang dapat menurunkan mutu pekerjaan. Apabila dipandang perlu, Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor. C. PELAKSANAAN 1. Batu gunung yang digunakan untuk pondasi harus batu yang sudut runcing, keras, tidak porous. 2. Sebelum pondasi dipasang terlebih dahulu dibuat profil-profil pondasi dari kayu pada setiap pojok galian, yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan penampang pondasi. 3. Permukaan dasar galian harus ditimbun dengan pasir urug setebal minimum 5 cm, disiram dan diratakan, pemadatan tanah dasar harus sedikitnya mencapai 80 % conpacted. 4. Pondasi batu gunung menggunakan adukan dengan campuran 1 PC : 5 Pasir pasang. Untuk kepala pondasi digunakan adukan kedap air campuran 1 PC : 2 Pasir setinggi 20 cm, dihitung dari permukaan atas pondasi ke bawah. Adukan harus mengisi rongga diantara batu gunung sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian dari pondasi yang berongga/tidak padat.

PASAL 08 PEKERJAAN DINDING BAT A DAN PLESTERAN A. U M U M 1. Lingkup Pekerjaan a.

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.

b.

Pekerjaan dinding bata ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ ditunjukkan dalam gambar 15 15


2. Contoh bahan a.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh contoh material : batu bata, pasir untuk mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek.

b.

Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PengeloLa Proyek akan dipakai sebagai standar/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.

c.

Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh yang telah disetujui di Bangsal Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek.

4. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan a.

Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih.

b.

Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.

c. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan. B. BAHAN / PRODUK 1. Semen Portland Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merek dagang atau atas persetujuan Konsultan Pengawas dan Pengelola Proyek. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. 2. P a s i r Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih, halus dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya. 3. Batu Bata Batu bata yang digunakan adalah batu bata yang kuat, keras atau tidak rapuh. 4. A i r Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan lain yang dapat menurunkan mutu pekerjaan. C. PELAKSANAAN dinding batu bata menggunakan adukan dengan campuran 1 PC : 5 Pasir pasang. Untuk bagian kedap air digunakan adukan kedap air campuran 1 PC : 2 Pasir setinggi 20 cm, dihitung dari permukaan bawah dinding. Adukan harus mengisi rongga diantara batu bata. Setelah pas. batu bata terpasang, dilakukan pekerjaan plesteran dengan bahan semen dan pasir pasang dengan perbandingan 1 PC : 5 Pasir Pasang. Finishing dari pekerkaan dinding yang telah di plester, dilakukan pekerjaan acian dengan semen.

PASAL 09 PEKERJAAN KAYU 8.1. Pekerjaan Rangka Kuda-kuda Kayu 1.

Lingkup Pekerjaan

-

Pekerjaan kuda-kuda dan rangka plafond

2.

Bahan - Kayu klas I ( bayam, sejenisnya ) ukuran 8 x 12 cm untuk kuda-kuda utama, ukuran 6 x 12 cm untuk balok jepit, kayu 5 x 7 cm dan 3 x 4 untuk rangka atap dan kayu 5 x 7 cm untuk rangka plafond. 16 16


- Mor dan Baut diamater 12 mm, baja plat tebal 3 mm. 3.

Pelaksanaan - Semua ukuran kayu yang disebut diatas merupakan ukuran jadi. - Pasangan kuda-kuda harus kuat ( kokoh ), kuda-kuda tidak boleh terdapat cacat kayu seperti retak-retak, mata kayu, lapuk dan lain-lain. - Pada batang ketan memakai sambungan penahan lubang. - Pada batang tarik memakai sambungan bibir miring kait. - Pada sambungan tersebut diatas diperkuat dengan mor dan baut serta plat baja panjang sesuai dengan kebutuhan. - Pada ujung kuda-kuda diperkuat dengan angker diamater 17 mm panjang 40 cm.

8.2. Pekerjaan Gording 1.

Lingkup Pekerjaan - Pekerjaan gording untuk semua bangunan.

2.

Bahan - Kayu klas I (bayam, jati dan sejenisnya ) ukuran 6 x 12 cm (jenis dan dimensi kayu dapat disesuaikan dengan gambar desain dan RAB)

3.

Pelaksanaan - Ukuran kayu yang disebutkan diatas merupakan ukuran jadi. - Dilarang memakai kayu yang cacat seperti retak-retak, mata kayu dan lapuk. - Penyambungan kayu gording dan kuda-kuda diperkuat dengan paku dan ditopang dengan balok klos kayu yang sejenis dengan gording. - Permukaan bidang atas gording harus rata. - Jarak gording 1.00 cm.

8. 3. Pekerjaan Lisplank 1.

Lingkup Pekerjaan - Semua lisplank papan.

2.

Bahan - Papan kayu klas I ( papan bayam ) ukuran disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat dalam gambar kerja. - Paku biasa.

3.

Pelaksanaan - Semua bidang papan lisplank harus diserut rata dan licin dengan mesin. - Tidak boleh mengguakan kayu yang mempunyai cacat seperti retak-retak, mata kayu dan lapuk. - Sebelum lisplank dicat harus terlebih dahulu dicat dasar meni. PASAL 10 PEKERJAAN LANTAI

1. Lingkup Pekerjaan - Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 atau 60 x 60 cm untuk Lantai utama, keramik 20 x 20 untuk lantai KM/W C dan keramik 20 x 25 cm untuk dinding km/wc, kecuali untuk Lantai/ dak tanki air menggunakan Floor Lantai. (Jenis lantai diusesuaikan dengan gambar desain dan RAB) 2. Bahan - Semen Portland harus memenuhi NI - 8 - Pasir dan air harus memenuhi UBB - 1970 (NI-3) dan PU – 1982 17 17


3. Pelaksanaan - Sebelum pasangan agregat, lapisan harus disiram dengan air sampai jenuh. - Komposisi adukan 1 semen : 4 pasir ditambah air secukupnya dengan ketebalan campuran minimal 5 cm. - Bidang harus miring 1 % ke setiap saluran pembuangan air.

PASAL 11 PEKERJAAN ATAP 1. Lingkup Pekerjaan - Pekerjaan pemasangan Atap 2. Bahan - Atap Sakura Roof/ Metal Roof warna coklat/ merah - Paku Atap metal roof - (jenis meterial atap disesuaikan dengan desain/ gambar kerja dan RAB) 3. Pelaksanaan - Pemasangan atap harus mulai dari bagian ujung bawah, dan diperkuat dengan menggunakan paku khusus dengan letak pemakuan pada lengkung bagian bawah atap. - Overlap antara lembaran atap disesuaikan. PASAL 12 PEKERJAAN PLAFOND 4. Lingkup Pekerjaan - Pekerjaan pemasangan Plafond 5. Bahan - Plafond Kalsiboard, gypsum board dan lambersering (disesuikan dengan gambar rencana/ detail dan RAB) - Paku Plafond 6. Pelaksanaan - Pemasangan plafond disesuaikan dengan gambar rencana dan detail detail lafond

PASAL 13 PEKERJAAN KUNCI DAN ALAT PENGGANTUNG 1. Lingkup Pekerjaan - Pekerjaan ini meliputi pengadaan dan pemasangan, kunci, engsel, grendel, hak angin. 2. Bahan - Kunci type 2 x slag dipasang pada semua daun pintu - Engsel ukuran 4” merk ARCH Type H dipasang pada semua daun pintu, setiap daun pintu dipasang 2 buah. - Semua pekerjaan Kunci, Engsel, Grendel dan Hak angin pada pekerjaan pintu dan jendela Alumunium terhitung satu set setiap daunnya. PASAL 14 PEKERJAAN KOSEN KAYU 1. Lingkup Pekerjaan Meliputi semua kosen pintu dan jendela 18 18


2. Bahan Menggunakan kayu jati 3. Pelaksanaan - Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor harus menunjukan contoh bahan yang akan dipasang kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. - Letak, arah dan model pemasangan kosen mengikuti gambar detail kosen

PASAL 15 PEKERJAAN LISTRIK 1. Lingkup Pekerjaan Pekerjaan ini meliputi : - Pengadaan dan Pemasangan - Pengadaan dan Pemasangan - Pengadaan dan Pemasangan - Pengadaan dan Pemasangan - Pengadaan dan Pemasangan - Pengadaan dan Pemasangan

kabel instalasi penerangan lampu penerangan pada gedung. kabel pentanahan. stop kontak dan saklar panel penerangan tenaga

2. Bahan a. Kabel - Semua jenis kabel menggunakan merk Kabelindo, Trangka Kabel, dan Kabel Metal yang telah diakui oleh PLN. - Kabel NYFGBY 4 x 25 mm digunakan dari panel daya bangunan yang telah ada ke panel utama. - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 digunakan dari panel penerangan ke masingmasing titik lampu dan titik stop kontak. - Kawat BC dia. 16 mm2 digunakan sebagai kawat pentanahan. b. Lampu Penerangan (Lighting Ficture) - Lampu Pijar 25 watt lengkap dengan accesorisnya merk Phillips digunakan dalam ruang atau sesuai dengan gambar rencana penempatan lampu. c.

Kotak Kontak Biasa (Stop Kontak) Kotak kontak biasa yang digunakan adalah merk clipsal tegangan 220 volt, rating arus minimal 10 A.

d. Saklar (Switches) - Saklar yang digunakan adalah merk clipsal type plano bentuk persegi, rating Arus minimal 10 A. 3. Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemborong instalasi ini harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksanaan yang ahli dan berpengalaman yang harus selalu berada di lapangan yang bertindak sebagai wakil dari pemborong dan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan teknis dan yang bertanggung jawab penuh dalam menerima segala instruksi yang akan diberikan kepada Direksi. Penanggung jawab tersebut diatas harus berada ditempat pekerjaan pada saat diperlukan atau dikehendaki oleh pihak Direksi. 4. Pelaksanaan - Panel penerangan ditanam dalam tembok setinggi 175 cm dari permukaan lantai. - Panel diberikan pentanahan secara setempat dengan konstruksi menurut persyaratan. - Switch harus bisa dibuka dalam keadaan berbeban tanpa adanya kenaikan temperatur yang berlebihan. - Pada MCB harus dicantumkan tanda/No. Grup yang dilayani ditempel pada panel tersebut. - Dalam panel dipakai MCB otomatis, rating Arus sesuai dengan gambar. - Sambungan kabel hanya boleh dilakukan pada terminal atau kontak percabangan yang dipasang kokoh sehingga ujung kabel tidak bergerak lagi. - Kawat arde dilindungi dengan pipa. - Sebagai keseragaman warna isolasi kabel harus standar : Fase R warna isolasi merah Fase S warna isolasi kuning 19 19


-

Fase T warna isolasi hitam Netral N warna isolasi biru Pentanahan warna isolasi kuning strip hijau. Kabel yang melewati dinding tembok atau beton harus dilindungi dengan pipa PVC dia. Minimal 1/2 “ Semua saklar dan kotak kontak biasa/khusus ditanam dalam dinding. Penempatan saklar dan stop kontak sesuai dengan gambar atau petunjuk dari Konsultan Pengawas setinggi 155 cm dari permukaan lantai. Pemasangan lampu TL dilakukan dengan sistim aubow pada plafond. Pentanahan dilakuakan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Tahanan pada sistim pentahanan dilakukan maksimum 2 – 5 ohm.

5. Pengujian - Setelah instalasi dan panel sudah terpasang seluruhnya maka harus diadakan pengujian yang disaksikan oleh Konsultan Pengawas apakah pekerjaan instalasi dan penel sudah dapat berfungsi dengan sempurna. - Setelah diadakan pengujian ternyata masih ada bahagian pekerjaan yang tidak berfungsi atau kesalahan teknis, maka kontraktor wajib memperbaiki kembali pekerjaan tersebut dengan biaya sendiri. PASAL 16 PEKERJAAN PEMBERSIHAN 1. Lingkup Pekerjaan - Pembersihan bekas kotoran pada semua lantai - Pembersihan sisa-sisa bahan bangunan yang tidak terpakai lagi - Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh proyek dan konsultan pengawas demi kebersihan dan keindahan bangunan yang telah dikerjakan. 2. Pelaksanaan - Semua barang-barang bekas serta kotoran, harus dibuang keluar lingkungan pekerjaan. PASAL 17 PEKERJAAN LAIN-LAIN 1.

Sebelum penyerahan pertama yang belum sempurna.

kontraktor harus memperbaiki semua pekerjaan

2.

Setelah penyerahan kedua, semua barang-barang dan peralatan kontraktor segera dikeluarkan dari bangunan dari lokasi.

3.

Segala macam pekerjaan yang belum dicantumkan dalam buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, tetapi merupakan bagian pekerjaan yang dapat menunjang terselenggaranya pekerjaan ini, maka Konsultan Pengawas dapat memberikan petunjuk untuk hal itu.

RAHA,

September 2012

CV. ……………………….

( …………… ……… ……… …) Direktur

20 20

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

Recommend Documents