RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKS TEKNIS)

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKS TEKNIS)

Nama Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Kementrian Hukum dan HAM

Nama Pekerjaan

: Pembangunan Prasana dan Sarana Lingkungan Gedung Imigrasi Pati

Lokasi Pekerjaan

: Kantor Imigrasi Kelas II Pati Jalan Raya Pati – Kudus Km. 7 No. 1 Margorejo Pati

Tahun Anggaran

: 2011

1


SYARAT – SYARAT TEKNIS Pasal VI.01. URAIAN PEKERJAAN 1. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor adalah Pembangunan Prasana dan Sarana Lingkungan Gedung Imigrasi Pati, dengan rincian secara garis besar sebagai berikut: a. PEKERJAAN PERSIAPAN b. PEKERJAAN SALURAN MD-40 c. PEKERJAAN SALURAN GOT U-20 d. PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA e. PEKERJAAN LAPANGAN PARKIR f. PEKERJAAN POS SATPAM (2 UNIT) g. PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN 2. Sarana Pekerjaan : Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan, Kontraktor menyediakan : a. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan, tenaga kerja yang terampil dan cukup jumlahnya dengan kapasitas yang memadai dengan pengalaman untuk prasarana gedung. b. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. c. Melaksanakan tepat sesuai dengan time schedule. 3. Cara Pelaksanaan : Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, dan sesuai dengan syarat-syarat (RKS), gambar rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk dan keputusan Pengawas lapangan dan Direksi Teknis. Pasal VI.02. JENIS DAN MUTU BAHAN Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menpen. No.: 472/Kop/XII/80, No.: 813/Menpen/1980, No.: 64/Menpen/1980, Tanggal 23 Desember 1980 Pasal VI.03. GAMBAR – GAMBAR RKS ini dilampiri : 1. Gambar kerja arsitektur/Sipil 2. Gambar kerja elektrical 3. Gambar Pelengkap dan Detail Khusus Pasal VI.04. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN 1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, kecuali bila ada ketentuan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya : a. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982; c. SNI Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia 03-2000; d. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Gedung SNI 03-2847-2002; e. Peraturan umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja; f. Peraturan Umum tentang pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 1979 dan PLN setempat; g. Spesifikasi bahan bangunan bagian A : SK SNI S-04-1989-F; h. Tata cara pengecatan bangunan : SNI 03-2407-1991; i. Tata cara pengecatan tembok dengan cat emulsion : SNI 03-2410-1991;

2


2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 1 ayat 1 tersebut di atas berlaku dan mengikat pula. a. Gambar Kerja yang dibuat Perencana yang sudah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan / disetujui Direksi. b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. d. Berita Acara Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa. e. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa. f. Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya. g. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui Direksi. Pasal VI.05. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR 1. Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). 2. Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah RKS. Bila suatu gambar tidak sesuai dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku, begitu pula apabila dalam RKS tidak dicantumkan sedangkan gambar ada, maka gambarlah yang mengikat. 3. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan-keraguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, Kontraktor wajib menanyakan kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dan Kontraktor mengikuti keputusan dalam rapat. Pasal VI.06. JADWAL PELAKSANAAN 1. Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan Kontraktor wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-chart dan curve bahan/tenaga. 2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah SPPBJ diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, akan disahkan oleh Pemberi Tugas. 3. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat) kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, satu salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding di bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan (prestasi kerja). 4. Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja tersebut. Pasal VI.07. KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN 1. Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa disebut Pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor, berpendidikan minimal STM atau sederajat dengan pengalaman minimum 3 (tiga) tahun. 2. Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya. 3. Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, nama dan jabatan Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan. 4. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahu kepada Kontraktor secara tertulis untuk menggantinya dengan personil yang memenuhi syarat. 5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk Pelaksana baru atau Kontraktor sendiri (penanggung jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan. Pasal VI.08. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) KONTRAKTOR DAN PELAKSANA 1. Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya jam kerja apabila terjadi hal-hal mendesak, kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. 2. Alamat Kontraktor dan pelaksana diharapkan tidak berubah-ubah selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secar tertulis.

3


Pasal VI.09. PENJAGAAN KEAMANAN DI LAPANGAN PEKERJAAN 1. Kontraktor wajib menjaga keamanan lapangan terhadap barang-barang milik Proyek, Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan. 2. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, baik yang telah dipasang maupun yang belum, menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. 3. Apabila terjadi kebakaran, kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya baik yang berupa barangbarang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu kontraktor diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan di tempat-tempat yang akan ditetapkan oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Pasal VI.10. JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA 1. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan. 2. Kontraktor wajib menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat bagi semua petugas dan pekerja yang ada di bawah kekuasaan kontraktor. 3. Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk penjaga keamanan. 4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal VI.11. ALAT-ALAT PELAKSANAAN Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan olek Kontraktor, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, antara lain : 1. Perlengkapan penerangan untuk pekerjaan lembur. 2. Alat-alat lainnya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Pasal VI.12. SITUASI DAN UKURAN 1. Pekerjaan tersebut dalam pasal VI.01 adalah pekerjaan lanjutan, sesuai dengan gambar. 2. Ukuran – ukuran dalam gambar ataupun dalam RKS merupakan garis besar pelaksanaan. 3. Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan bangunan, sifat dan luas pekerjaan, dan hal – hal yang dapat mempengaruhi harga penawaran. 4. Kelalaian atau kekurang telitian kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk menggagalkan tuntutan. Pasal VI.13. SYARAT – SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN 1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan pasal VI.02. 2. Semua bahan bangunan yang akan dipergunakan harus diperiksakan dahulu kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan. 3. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat - lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari jam penolakan. 4. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor tetapi ternyata ditolak Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Pasal VI.14. PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan yang apabila bagian pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, Kontraktor diwajibkan meminta kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. 2. Kemudian jika Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya.

4


3. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari jam diterimanya permohonan pemeriksaan , tidak terhitung hari libur/hari raya), tidak dipenuhi oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang sebenarnya diperiksakan dianggap telah disetujui Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Hal ini dikecualikan bila Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan meminta perpanjangan waktu. 4. Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan berhak memerintahkan membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk memperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan menjadi tanggungan Kontraktor. Pasal VI.15. KENAIKAN HARGA/FORCE MAJEURE 1. Kenaikan harga yang bersifat biasa tidak dapat mengajukan klaim. 2. Kenaikan harga yang diakibatkan kebijaksanaan moneter oleh Pemerintah dan bersifat nasional dapat mengajukan klaim sesuai petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. 3. Semua kerugian akibat Force Majeure yang dikarenakan gempa bumi, angin puyuh, badai topan, kerusuhan, peperangan dan semua kejadian karena faktor alam serta kejadian tersebut dibenarkan oleh Pemerintah bukan menjadi tanggungan Kontraktor. Pasal VI.16. PEKERJAAN TAMBAH/KURANG 1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis dalam buku harian oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan serta persetujuan Pemberi Tugas. 2. Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila memang nyata-nyata ada perintah tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan atas persetujuan Pemberi Tugas. 3. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan, yang dimaksudkan oleh Kontraktor yang pembayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuran terakhir. 4. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran, harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan bersama-sama Kontraktor dengan persetujuan Pemberi Tugas. 5. Adanya Pekerjaan Tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambah tersebut. Pasal VI.17. PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Uitzet/Bouwplank a. Semua papan bouwplank menggunakan kayu kuat kelas II dengan ketebalan 2 cm dipasang terentang pada patok kayu ukuran 5/7 dan diserut rata pada permukaan atas dan terpasang water pass dengan peil + 0.00. b. Bouwplank dipasang memanjang keliling bangunan, pada as kolom dan dinding penyekat supaya diberi tanda dengan cat warna merah / meni. c. Bouwplank dipasang di luar garis bangunan dengan jarak minimal 2 m untuk mencegah kelongsoran terhadap galian tanah pondasi. d. Setelah pemasangan bouwplank selesai, Kontraktor wajib melapor kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan selanjutnya. 2. Pembersihan dan Perapihan Setelah pekerjaan selesai semua, permukaan harus bersih dari segala macam kotoran dan dalam keadaan baik sempurna, serta sisa dari bahan-bahan yang sudah digunakan yang berupa apapun harus dibersihkan atau dibuang.

5


Pasal VI.18. PEKERJAAN TANAH 1. Pekerjaan Galian a. Pekerjaan galian untuk semua lubang, baru boleh dilaksanakan setelah papan patok (bouwplank) dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. b. Dalamnya galian untuk lubang pondasi harus sesuai dengan gambar kerja. Untuk hal tersebut diadakan pemeriksaan setempat oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. c. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai dengan ukuran gambar kerja dan dibersihkan dari segala kotoran. 2. Pekerjaan Urugan a. Pekerjaan untuk urugan mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah urug pilihan lapis demi lapis. Pekerjaan pengurugan ini dilakukan setelah pondasi baik batu kali maupun footplat selesai dikerjakan. b. Urugan pasir pada bawah pondasi 10 cm, pada bawah lantai 5 cm c. Urugan kembali lubang pondasi dilakukan setelah dilakukan pemeriksanaan pondasi. d. Sloof dipasang di atas tanah urugan dan di atas pondasi batu kali. 3. Pemadatan a. Kepadatan tanah harus diukur dengan nilai dry density contoh tanah sebagai persentase kepadatan kering maksimum pada kadar air optimum sebagaimana ditetapkan pada pengujian (test). b. Semua bahan yang akan digunakan untuk urugan harus sesuai dengan ayat ini dan harus dipadatkan sampai 90 % kepadatan kering. Pemadatan dari seluruh bahan-bahan harus dilakukan dengan penyiraman optimum untuk mendapatkan hasil pemadatan yang dikehendaki Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Pasal VI.19. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1. Pekerjaan Pasangan a. Pasangan pondasi batu kali dengan campuran 1Pc : 4Ps seperti yang ditunjukkan pada gambar kerja. b. Pasangan batu bata dengan campuran 1Pc : 4Ps tebal ½ bata untuk semua pasangan dinding batu bata seperti yang ditunjukkan pada gambar kerja. c. Pasangan batu bata dengan campuran 1Pc : 4Ps tebal 1 bata untuk pasangan Rollag bata seperti yang ditunjukkan pada gambar kerja. d. Batu bata sebelum dipasang harus direndam dalam air terlebih dahulu sampai jenuh. e. Pasangan batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap ditunggu sampai kuat betul minimal 1 hari untuk pasangan berikutnnya. f. Batu bata yang kurang dari 1/2 (setengah) tidak boleh dipasang kecuali pada bagian-bagian yang membutuhkan. g. Siar harus dikorek sebelum diplester dan pasangan batu bata yang menempel dengan beton tidak boleh tembus pandang. h. Pasangan batu bata yang telah berdiri harus terus menerus dibasahi air selama 7 (tujuh) hari, setiap hari sekali pada pagi hari.

2. Pekerjaan Plesteran a. Pada dasarnya spesi untuk plesteran sama dengan campuran spesi untuk pekerjaan pasangannya. b. Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan, bidang-bidang yang akan diplester harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibasahi dengan air agar plesteran tidak cepat kering dan tidak retak-retak. c. Semua permukaan beton yang diplester permukaanya harus dikasarkan terlebih dahulu. d. Adukan untuk plesteran harus benar-benar halus sehingga plesteran tidak terlihat pecahpecah. e. Tebal plesteran 1,5 cm. f. Plesteran supaya digosok berulang-ulang sampai mantap dengan acian PC sehingga tidak terjadi retak-retak dan pecah dengan hasil halus dan rata. g. Pekerjaan plesteran terakhir harus lurus, rata, vertikal dan tegak lurus dengan bidang lainnya. h. Semua pekerjaan plesteran harus menghasilkan bidang yang tegak lurus, halus, tidak bergelombang. Sedang sponeng/tali air harus lurus dan baik.

6


Pasal VI.20. PEKERJAAN BETON BERTULANG 1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah : a. Sloof beton bertulang, kolom praktis, ring balok struktur, dan balok latiu. b. Sesuai dengan gambar perencanaan. 2. Persyaratan Umum : a. Beton tak bertulang dengan spesi 1Pc : 3Ps : 6Split b. Beton bertulang spesi 1Pc : 2Ps : 3Split atau mutu K.225 (Struktur). c. Pembuatan cetakan beton. d. Konstruksi harus menggunakan peralatan-peralatan/normalisasi yang berlaku di Indonesia seperti PBI, SNI, PMI, PKKI dan lain-lain. 3. Bahan-bahan a. Bahan menggunakan adukan beton adukan ditempat dengan memakai molen, kontrol mutu sesuai dengan spesifikasi di bawah ini : 1) Agregat beton a) Agregat beton berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dengan Wet Sistem Stone Crusher. b) Agregat beton harus sesuai dengan spesifikasi agregat beton menurut ASTM-C 33. c) Ukuran terbesar agregat beton adalah 2,5 cm. d) Sistem penyimpanan harus sedemikian rupa agar memudahkan pekerjaan dan menjaga agar tidak terjadi kontaminasi bahan yang tidak dinginkan. e) Agregat harus bersih dari segala kotoran, tidak melebihi 5 %. 2) Agregat kasar a) Agregat kasar untuk beton harus terdiri dari butir-butir yang kasar, tidak berpori dan berbentuk kubus. b) Bila ada butir-butir yang pipih jumlahnya tidak boleh melampaui 20 % dari jumlah berat seluruhnya. c) Agregat kasar tidak boleh mengalami pembubukan hingga melebihi 50 % kehilangan berat menurut test mesin Los Angeles ASTM-C 131-55. d) Agregat kasar harus bersih dari zat-zat organis , zat-zat reaktif alkali atau substansi yang merusak beton. 3) Agregat halus a) Agregat halus dapat digunakan pasir alam yang berasal dari pasir lokal dan memenuhi persyaratan sebagai agregat halus untuk campuran beton. b) Pasir harus bersih dari bahan organis, zat-zat alkali dan substansi-substansi yang merusak beton. c) Pasir tidak boleh mengandung segala jenis substansi tersebut lebih dari 5 %. d) Pasir laut tidak boleh digunakan untuk beton. e) Pasir harus terdiri dari partikel-partikel yang tajam dan keras. f) Cara dan penyimpanan harus sedemikian rupa agar menjamin kemudahan pelaksanaan pekerjaan dan menjaga agar tidak terjadi kontaminasi yang tidak dinginkan. 4) PC (Portland Cement) a) Semen yang dipakai harus dari mutu yang disyaratkan NI-8 bab 3.2 PC type I. b) Kontraktor harus mengusahakan agar satu merk semen saja yang dipakai untuk seluruh pekerjaan beton. c) Semen ini harus dibawa ke tempat pekerjaan dalam zak yang tertutup oleh pabrik dan terlindung serta harus dalam jumlah sesuai urutan pengirimannya. d) Penyimpanannya harus dilaksanakan dalam tempat-tempat rapat air dengan lantai terangkat dan ditumpuk dalam urutan pengirimannya. Semen yang rusak atau tercampur apapun tidak boleh dipakai dan harus dikeluarkan dari lapangan.

e) Pembesian f) Besi penulangan beton harus disimpan dengan cara-cara sedemikian rupa, sehingga bebas dari hubungan langsung dengan tanah lembab maupun basah. g) Besi penulangan harus disimpan berkelompok berdasarkan ukuran-ukuran masingmasing besi penulangan rangka maupun besi-besi penulangan bergelombang (Deformed bar) harus sesuai dengan persyaratan dalam NI-2 bab 3.7.

7


h) Besi penulangan yang akan digunakan harus bebas dari karat dan kotoran lain, apabila harus dibersihkan dengan cara disikat atau digosok tanpa mengurangi diameter penampang besi atau dengan bahan cairan sejenis “Vikaoxy off” yang disetujui Pengawas. i) Direksi atau Pengawas berhak untuk memerintahkan untuk menambah besi tulangan di tempat yang dianggap perlu sampai maksimum 5 % dari tulangan yang ada di tempat tersebut, meski tidak tertera dalam gambar struktur, tanpa biaya tambahan. j) Penulangan harus terdiri dari baja keras dengan mutu U – 39 dan Baja lunak U – 24 sesuai SNI 03-2847-2002. 5) Kawat pengikat a) Harus berukuran minimal diameter 1 mm seperti yang disyaratkan dalam NI-2 bab 3.7. 6) Air a) Air harus bersih dan jernih sesuai dengan persyaratan dalam NI-2 bab 3.6. b) Sebelum air untuk pengecoran digunakan harus terlebih dahulu diperiksakan pada laboratorium PAM / PDAM setempat yang disetujui pengawas dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor. c) Kontraktor harus menyediakan air atas biaya sendiri. d) Additive e) Untuk mencapai slump yang disyaratkan dengan mutu yang tinggi bila diperlukan campuran beton dapat menggunakan bahan additive POZZOLITH 300 R atau yang setaraf. f) Bahan tersebut harus disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Additive yang mengandung Chloride atau Nitrat tidak boleh digunakan

4. Pelaksanaan a. Sebelum dilaksanakan, Kontraktor harus mengadakan Trial test atau mixed design yang dapat membuktikan bahwa mutu beton yang disyaratkan dapat tercapai. Dari hasil test tersebut ditentukan oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, “deviasi standar” yang akan dipergunakan untuk menilai mutu beton selama pelaksanaan. b. Pengecoran beton 1) Pengecoran beton dapat dilaksanakan setelah Kontraktor mendapat ijin secara tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Permohonan ijin rencana pengecoran harus diserahkan paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya. 2) Sebelum pengecoran dimulai Kontraktor harus sudah menyiapkan seluruh stek-stek maupun anker-anker dan sparing-sparing yang diperlukan, pada kolom-kolom, balokbalok beton untuk bagian yang akan berhubungan dengan bata maupun pekerjaan instalasi. 3) Kecuali dinyatakan lain pada gambar, maka stek-stek dan angker-angker dipasang dengan jarak setiap 1 meter. 4) Persetujuan Direksi untuk mengecor beton berkaitan dengan pelaksaan pekerjaan stekan dan pemasangan besi serta bukti bahwa Kontraktor dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan. Persetujuan tersebut di atas tidak mengurangi tanggung jawab Kontraktor atas pelaksanaan pekerjaan beton secara menyeluruh. 5) Adukan beton tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampurnya air pada semen dan agregat atau semen pada agregat telah melampaui 1 jam dan waktu ini dapat berkurang lagi jika Direksi menganggap perlu didasarkan pada kondisi tertentu. 6) Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga menghindarkan terjadinya pemisahan material (segregation) dan perubahan letak tulangan. 7) Cara penuangan dengan alat-alat pembantu seperti talang, pipa, chute dan sebaganya, harus mendapat persetujuan Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. 8) Alat-alat penuang seperti talang, pipa chute dan sebagainya harus selalu bersih dan bebas dari lapisan-lapisan beton yang mengeras. 9) Adukan beton tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 2 meter. 10) Selama dapat dilaksanakan sebaiknya digunakan pipa yang terisi penuh adukan dengan pangkalnya terbenam dalam adukan yang baru dituang. 11) Penggetaran tidak boleh dilaksanakan pada beton yang telah mengalami “Initialset” atau yang telah mengeras dalam batas dimana akan terjadi plastis karena getaran.

8


12) Semua pengecoran bagian dasar konstruksi beton yang menyentuh tanah harus diberi lantai dasar setebal 5 cm agar menjamin duduknya tulangan dengan baik dan penyerapan air semen dengan tanah. 13) Bila pengecoran harus berhenti sementara beton sudah menjadi keras dan tidak berubah bentuk, harus dibersihkan dari lapisan air semen (laitances) dan partikelpertikel yang terlepas samapi suatau kedalaman yang cukup sampai tercapai beton yang padat. 14) Segera setelah pemberhentian pengecoran ini maka adukan yang lekat pada tulangan dan cetakan harus dibersihkan.

c. Pemadatan beton 1) Kontraktor harus bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan untuk mengangkat dan menuang beton dengan kekentalan secukupnya agar beton padat tanpa menggetarkan secara berlebihan. 2) Selama proses pengecoran berlangsung, maka beton harus dipadatkan dengan alat mekanis (internal / eksternal vibrator), kecuali jika Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan mengijinkan pemadatan dengan tenaga manusia, maka dapat dilakukan denan cara memukul – mukul acuan dari luar, mencocol atau menusuk – nusuk adukan beton secara kontinyu. 3) Pelaksanaan penuangan dan penggetaran beton adalah sangat penting. Beton digetarkan dengan vibrator secukupnya dan dijaga agar tidak berlebihan (overvibrate). Hasil beton yang berongga-rongga / pemisahan bahan - bahan dan terjadi pengantongan beton-beton tidak akan diterima. 4) Penggetaran tidak boleh dengan maksud mengalirkan beton. 5) Pada daerah pembesian yang penuh (padat) harus digetarkan dengan penggetar frekuensi tinggi 0,2 cm agar dijamin pengisian beton dan pemadatan yang baik. 6) Penggetaran beton harus dilaksanakan oleh tenaga kerja yang mengerti dan terlatih dan pelaksanaan pemadatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

d. Slump (kekentalan beton) Kekentalan beton untuk jenis konstruksi berdasarkan pengujian dengan PBI-1971 adalah sebagai berikut : Jenis Konstruksi a. b. c. d.

Kaki dan dinding pondasi Pelat, balok dan dinding Kolom Pelat di atas tanah

Slump/Max (mm) 125 150 150 125

Min (mm) 50 75 75 50

Bila tidak digunakan alat penggetar dengan frekuensi getaran tinggi nilai tersebut di atas dapat dinaikkan sebesar 50 %, tetapi dalam hal apapun tidak boleh melebihi 150 mm.

e. Pengujian kekuatan beton 1) Selama masa pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa secara kontinyu dari hasil pemeriksaan benda uji. Paling sedikit setiap 5 m3 beton harus dibuat 1 sampel benda uji, atau untuk seluruh bangunan dibuat minimal sampai 20 benda uji. 2) Benda uji harus diperiksa kekuatan tekannya di laboratorium yang disetujui Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dengan biaya menjadi tanggungan kontraktor dan hasil kuat tekan harus sesuai dengan ketentuan SNI 03-24872002. 3) Mutu beton yang disyaratkan K 225.

f.

Pemeriksaan lanjutan 1) Apabila hasil pemeriksaan tersebut di atas masih meragukan, maka pemeriksaaan lanjutan dilakukan dengan menggunakan concrete gun atau kalau perlu dengan core drilling untuk meyakinkan penilaian terhadap kualitas beton yang sudah ada sesuai dengan SNI 03-2487-2002.

9


2) Seluruh biaya pekerjaan pemeriksaan lanjutan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor. g. Cetakan Beton / Bekisting 1) Standard Seluruh cetakan harus mengikuti persyaratan-persyaratan di bawah ini : a) NI – 2 – 1971 b) NI – 3 – 1979 2) Bahan-bahan a) Bekisting harus dibuat dari kayu kelas II tebal 3 cm dengan permukaan yang rata dan diketam halus, sehingga diperoleh permukaan beton yang baik. b) Agar bekisting kuat, tidak bergoyang dan tidak melendut, harus dipasang penopang dari kayu ukuran 5 x 7 cm. c) Bekisting harus bebas dari kotoran-kotoran, potongan-potongan serta serbuk gergaji, tanah dan lain-lain. d) Semua bekisting yang dibangun harus teguh, alat-alat dan usaha-usaha membuka cetakan-cetakan harus sesuai dan cocok tanpa merusak permukaan dari beton yang telah selesai. e) Semua bekisting harus betul-betul teliti dan aman pada kedudukannya sehingga dicegah pengembangan atau lain-lain gerakan selama penuangan adukan beton. f) Bekisting harus dibuat dan disangga sedemikian rupa sehingga dapat dicegah dari kerusakan-kerusakan dan dapat mempermudah penumbukan pada waktu pemadatan adukan mortar beton tanpa merusak kontruksi. g) Sewaktu-waktu Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dapat menolak sesuatu bagian dari bentuk yang tidak dapat diterima dan Kontraktor harus dengan segera membongkar bentuk yang ditolak dan untuk menggantinya atas bebannya sendiri. h) Bekisting dapat dipergunakan maksimal 3 kali. Pembongkaran bekisting dapat dilakukan minimal 3 (tiga) hari setelah konstruksi dicor atau harus seijin Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menjamin keamanan sepenuhnya. i) Perancah menggunakan bambu/kayu beserta perlengkapannya. Pemasangannya harus benar-benar kokoh dan tidak berubah tempat sebelum dan selama pengecoran. j) Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan atau jika umur beton telah melampaui waktu sebagai berikut : (1) Bagian bawah sisi balok 28 hari (2) Balok tanpa beban konstruksi 7 hari (3) Balok dengan beban konstruksi 21 hari (4) Pelat lantai / atap 21 hari k) Dengan persetujuan Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan cetakan beton dapat dibongkar lebih awal asal benda uji yang kondisi perawatannya sama dengan beton sebenarnya telah mencapai kekuatan 75 % dari kekuatan pada umur 28 hari. Segala ijin yang diberikan oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan sekali-kali tidak boleh menjadi bahan untuk mengurangi/membebaskan tanggung jawab Kontraktor dari adanya kerusakankerusakan yang timbul akibat pembongkaran cetakan tersebut. l) Pembongkaran cetakan beton tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan cacat pada permukaan beton, tetap dihasilkan sudut-sudut yang tajam dan tidak pecah. m) Bekas cetakan beton untuk bagian-bagian konstruksi yang terpendam dalam tanah harus dicabut dan dibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugan tanah kembali.

10


3) Cacat pada Beton Meskipun hasil pengujian kubus memuaskan, Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat, seperti berikut : a) Konstruksi beton yang keropos. b) Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau profil – profil tidak seperti yang ditunjuk pada gambar. c) Konstruksi beton yang berisikan kayu atau bahan – bahan lainnya. d) Jika menurut pendapat Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, beton tersebut cacat, maka Kontraktor wajib memperbaikinya atau membongkarnya kembali sesuai petunjuk Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. Pasal VI.21. PEKERJAAN CAT 1. B a h a n a. Pengertian cat disini meliputi cat-cat dinding bata, beton, , besi yang tampak ter-expose dengan bahan cat emulsion merk sekualitas Decolith (cat tembok) dan sekualitas Bee brand (cat besi). b. Cat-cat/plamir yang didatangkan harus dalam keadaan utuh dalam kemasan kaleng, tertera nama perusahaannya dan serta masih terdapat segel yang utuh. c. Semua cat yang dipakai harus mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. d. Plamir dan dempul untuk pekerjaan cat tembok dan kayu digunakan merk yang sama dengan merk cat yang dipilih. e. Cat meni digunakan sesuai dengan cat jadi dan sesuai dengan penggunaan cat. f. Bahan pengencer digunakan dari produksi pabrik dari bahan yang diencerkan. 2. Macam Pekerjaan Mengecat dengan cat tembok dan cat kayu untuk semua bidang exterior dan interior seperti dinyatakan dalam gambar. 3. Cara Pelaksanaan a. Cat Tembok Bidang bagian dalam yang akan dicat sebelumya digosok memakai kain yang dibasahi air. Setelah kering didempul pada tempat yang berlubang sehingga permukaannnya rata dan licin untuk kemudian dicat paling sedikit 2 (dua) kali dengan roler minimal 20 cm sampai baik atau dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik. b. Cat Kayu Semua pekerjaan yang telah dicat meni, baru boleh dicat kilap setelah terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran yang menempel. Pengecatan minimum 2 (dua) kali. Pengecatan yang dilakukan diatur ketika keadaan mendung dan hujan tidak diperkenankan. Bahan yang digunakan sekualitas produk Bee Brand. c. Pelaksanaan pekerjaan cat harus sesuai peraturan yang berlaku. Pasal VI.22. PEKERJAAN PAVING BLOCK − Lingkup pekerjaan a. Pekerjaan paving block ini meliputi seluruh pekerjaan paving block seperti yang ditunjukkan dalam gambar kerja. b. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. c. Pekerjaan ini termasuk pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan “sub grade” dan lantai kerja sesuai dengan seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar. d. Kemiringan lantai dibuat ke arah pembuangan air seperti yang ditunjukkan dalam gambar. − Persyaratan bahan a. Semua material yang akan digunakan harus memenuhi standar SII, terutama pada hal-hal kekuatan, ukuran, perubahan warna. b. Material paving blok yang digunakan setara dengan merek Conblock Indonesia atau lainnya ditentukan dengan test laboratorium atau sertifikat.

11


−

Syarat-syarat pelaksanaan a. Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan contohcontohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. b. Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan di atas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian / penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas. c. Untuk pasangan paving blok yang langsung di atas tanah, maka lapisan pasir urug sub grade dan lantai kerja di bawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna (telah dipadatkan sesuai persyaratan) dan memiliki kemiringan permukaan 2,5 % dan telah mempunyai daya dukung maksimal sesuai yang ditujukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas. d. Pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah, lubang service dan lainnya harus dikerjakan dan diselesaikan sebelum pekerjaan paving blok dilaksanakan. e. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola paving block untuk disetujui Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas. f. Jarak antara unit-unit pemasangan paving block yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar maksimum 5 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebarnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya. g. Pertemuan unit paving block dengan curb, trotoir harus menggunakan key block dan pemotongan harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan. h. Areal pemasangan paving block harus dipadatkan dengan plate vibrator ukuran plate 0,3 – 0,5 m2 dan mempunyai tekanan sentrifugal 1,6 – 2,0 ton. Pemadatan dilakukan 3 kali sebelum siar-siar di isi pasir, setelah itu dipadatkan dan diratakan beberapa kali dengan roller 3 ton. i. Area paving block tidak boleh digunakan sebelum seluruh area selesai dan terkunci. j. Untuk setiap paving block, toleransi deviasi tidak lebih dari 6 mm dan perbedaaan ketinggian setiap blok tidak lebih dari 2 mm. k. Seluruh pekerjaan paving block harus bebas dari kotoran semen maupun oli. l. Selama pemasangan dan setidaknya 3 hari setelah selesainya pekerjaan, seluruh area paving block harus tertutup dari lalu lintas dan pekerjaan lainnya.

Pasal VI.23. PEKERJAAN SALURAN 1. Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus cukup halus dan merata untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa genangan bilamana alirannya kecil. 2. Alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah disetujui pada setiap titik. 3. Contoh bahan yang akan digunakan untuk saluran yang dilapisi harus diserahkan kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. 4. Setelah selesainya pekerjaan pembentukan penampang selokan, Kontraktor harus meminta persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum bahan pelapis selokan dipasang. 5. Pelaksanaan pekerjaan selokan yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang diberikan dalam Pasal 2.1.1.(4) di atas, harus diperbaiki oleh Kontraktor seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. • Pekerjaan perbaikan dapat meliputi : a) Penggalian atau penimbunan lebih lanjut, bilamana diperlukan termasuk penimbunan kembali dan dipadatkan terlebih dulu pada pekerjaan baru kemudian digali kembali hingga memenuhi garis yang ditentukan; b) Perbaikan dan penggantian pasangan batu dengan mortar yang cacat.

12


Pasal VI.24. PEKERJAAN ATAP 1. Lingkup pekerjaan atap meliputi : a. Pembuatan gording menggunakan bahan kayu bengkirai sesuai gambar kerja. b. Pemasangan penutup atap dengan dengan asbes gelombang.

2. Pelaksanaan pekerjaan a. b. c. d. e. f. g.

Sebelum kayu dipesan untuk dikerjakan terlebih dahulu diawetkan dengan bahan anti rayap (perendaman garam wolfman) atau sesuai dengan petunjuk direksi. Semua kayu yang dipakai harus kering, berumur tua, lurus dan tidak retak, tidak bengkok, serta tidak mempunyai derajat kelembaban kurang dari 15 % dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PPKI 1971-SNI. Semua pekerjaan kayu yang tampak harus diserut rata dan licin hingga memberikan penyelesaian yang baik dan sedikit penghalusan. Gording, Murplat, Gapit dan Nok kayu menggunakan kayu Bengkirai kualitas baik dengan ukuran sesuai gambar rencana. Bahan penutup atap sebelum dipasang harus diseleksi terlebih dahulu, dan bahan yang dipasang harus sesuai dengan contoh yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penutup atap menggunakan asbes gelombang yang dipasang rapat sehingga tidak bocor bila ada hujan. Sebelum pemasangan penutup atap dilaksanakan, harus dicek kemiringan dan kerataan rangka atap sehingga diperoleh bidang yang sesuai.

Pasal VI.25. PEKERJAAN KAYU 1. Lingkup pekerjaan kosen meliputi : a. Pembuatan kosen pintu dan kisen jendela nako 6/12 kayu Bengkirai, sesuai gambar perencanaan / bestek. b. Pembuatan daun pintu 4/12 panil kayu bengkirai, sesuai gambar perencanaan / bestek. c. Pemasangan alat-alat gantung seperti engsel pintu , kunci tanam 2 x putar: 1) Setiap pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel. 2) Kunci tanam pada pintu panil bengkirai. d. Pemasangan kaca tebal 5 mm. 2. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan : a. Pekerjaan Kosen 1) Penyetelan dijaga agar permukaan tidak cacat, kayu penyokong tidak boleh dipasang pada bidang luar dan dipasang sedemikian rupa sehingga kayu penyokong mudah dilepas setelah kosen dipasang kokoh. 2) Bagian-bagian yang tertanam atau berhubungan langsung dengan bahan lain seperti misal tembok, beton serta bagian lain, sebelumnya harus dimeni sampai rata. 3) Setiap kosen baru yang berhubungan dengan dinding harus diberi angkur dari besi sebanyak 4 buah untuk kosen pintu. 4) Kosen-kosen harus dilindungi supaya sudut-sudutnya tidak rusak selama waktu penyetelan sampai pengecatan 5) Semua kosen pintu/jendela, sebelum dan sesudah terpasang harus water pass. 6) Di atas kosen dengan bentangan 100 cm atau lebih harus dipasang balok latei beton bertulang. 7) Semua sambungan kayu dibuat dengan kaidah secara teknis, rapi, rapat, kuat serta pada sambungan harus dilem kayu. 8) Semua pekerjaan kosen yang kelihatan, harus diketam sampai halus dan rata. 9) Semua ukuran kayu yang tersebut dalam gambar adalah ukuran kayu jadi setelah mengalami proses pembuatan antara lain. b. Pekerjaan daun pintu 1) Pemasangan daun pintu harus tepat pertemuannya dengan kosen. 2) Untuk daun pintu panil menggunakan panil atau sesuai gambar, kualitas baik. Konstruksi pelaksanaan sesuai gambar. 3) Kaca yang dipakai kaca bening, tebal sesuai gambar 5 mm, semua kaca harus benarbenar datar dan tidak boleh menggelombang.

13


Pasal VI.26. PEKERJAAN KERAMIK 30/30 PUTIH POLOS 1. Lingkup Pekerjaan meliputi : a. Pekerjaan lantai keramik seperti yang ditunjukkan pada gambar kerja. b. Meratakan dengan pasir dengan ketebalan sesuai gambar kerja. c. Membuat landasan lantai keramik dari beton rabat 1:3:5 tebal 5 cm. d. Pemasangan ubin lantai dengan keramik 40/40 cm (ruang utama), 30/30 cm tekstur kasar (selasar), 20/20 cm (lantai KM/WC), 20/25 cm (keramik dinding) sekualitas ASIA TILE, ROMAN, MILAN e. Pembuatan liskol / plint lantai tinggi 10 cm. 2. Syarat Pelaksanaan Pekerjaan : a. Secara keseluruhan ubin pada lantai digunakan ubin keramik 40/40 dengan kualitas baik dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Owner atau Direksi. b. Sebelum lantai keramik dipasang, lantai di floor setebal 7 cm atau pembuatan lantai kerja sesuai bestek/gambar perencanaan. c. Setelah keramik terpasang dengan baik dan telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan dinyatakan baik, baru dapat dimulai pekerjaan pengolotan (cor nat ubin dengan Pc) hingga menghasilkan nat-nat yang sama lebarnya dan rata. Sebelum pekerjaan pembersihan kolotan selesai, maka pekerjaan pembersihan kolotan harus tetap diteruskan hingga betul-betul bersih walaupun jam kerja telah usai. Penundaan pembersihan sisa kolotan akan berakibat sulitnya pembersihan sisa semen tersebut. d. Seluruh bidang-bidang permukaan ubin setelah terpasang harus datar, nat-natnya merupakan garis lurus vertikal/horisontal. e. Pemasangan keramik dapat dilaksanakan setelah pemasangan atap dan plafond selesai. f. Ubin yang akan digunakan harus telah mendapatkan persetujuan Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. g. Ubin yang cacat, retak tepinya, noda-noda atau cacat warna tidak boleh dipasang, jika sudah terpasang harus dibongkar dan diganti. Pasal VI.27. PEKERJAAN PEMASANGAN LISTRIK 1. Tiang Besi 7 meter − Menggunakan pipa besi hitam dengan tebal besi 3 mm +, φ 5” 2 m, φ 4” 2 m, φ 3” 2 m, φ 2” 3 m dicat warna hijau tua. − Accessories tiang dipasang di sambungan pipa dan lengkung pipa, dicat warna kuning emas. − Plendes tiang menggunakan besi ukuran 0,3 x 0,3 m dengan tebal 1,5 cm. 2.

Housing/Kap Lampu − Menggunakan kap lampu luar ruangan kedap air dan serangga dengan kualitas baik. − Lampu penerangan jalan dan halaman menggunakan lampu type SON T 150 watt dan ballast BSN 150 watt, dilengkapi innector dan kapasitor sesuai ukuran tabel SII/LMK/SPLN.

3.

Lampu Taman 1 − Menggunakan kap lampu luar ruangan type borobudur dengan lampu hemat energi 45/36 watt dengan kualitas baik dan tertera SII/LMK/SPLN.

4.

Lampu Taman 2 − Menggunakan kap lampu luar ruangan type TO-66 E-27 OPAL GLASS & CASTING dengan lampu hemat energi 45/36 watt dengan kualitas baik dan tertera SII/LMK/SPLN.

5.

Hantaran Tanah − Kabel NYY 4 x 16 mm2 tertera SII/LMK/SPLN − Kabel NYY 4 x 4 mm2 tertera SII/LMK/SPLN − Kabel NYY 4 x 3 mm2 tertera SII/LMK/SPLN − Semua hantaran tanah menggunakan pipa pelindung PVC sesuai ukuran kabel dengan kualitas baik

14


6.

7.

Panel Lampu − Menggunakan box panel ukuran 0,4 x 0,6 x 0,2 meter dengan kualitas baik dan terkunci, di dalamnya terdiri dari : Contactor Magnetis 25 A, timer otomatis, 3 MCB @ 10 A, terminal kabel 125 A Semua bahan yang akan dipasang harus terlebih dahulu harus ditunjukkan dan mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

Pasal VI.28. PEKERJAAN LAIN - LAIN 1. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini yang mana masih termasuk lingkup dalam pelaksanaan ini kontraktor harus menyelesaikan, sesuai dengan petunjuk, Perintah Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas, baik sesudah atau selama berjalannya pekerjaan, serta perubahan-perubahan di dalam Berita Acara Aanwijzing. 2. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas, dengan dibuat Berita Acara yang disyahkan oleh Pemberi Tugas.

Pati,

31 Mei 2011

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Imigrasi Kelas II Pati

15

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKS TEKNIS)

Recommend Documents