RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU GERBANG UTAMA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Balai Karantina Pertanian yang merupakan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Pasal 2 Pengguna Barang/Jasa Yang dimaksud dengan Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2011 selaku Pemberi Tugas, beralamat di Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang, Kab Bekasi – Jawa Barat. Pasal 3` Lingkup Pekerjaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan spesifikasi dan jenis pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31. Pasal 4 Metode Pemilihan Barang dan Jasa Pemilihan barang/jasa untuk pengadaan ini dilaksanakan dengan Metode Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi dan menggunakan Evaluasi Sistem Gugur. Pasal 5 Penyedia Barang/Jasa Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan di bidang Arsituktur/Kontruksi, dengan Kualifikasi Kecil dan berminat untuk mengikuti pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan melalui proses Pelelangan dengan Pascakualifikasi, diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yang disepakati untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama. Pasal 6 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Dasar pelaksanaan pekerjaan ini adalah DIPA Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0321/018-12.2.01/12/2011 Tanggal 20 Desember 2010.
1
Pasal 7 Panitia Pengadaan Yang dimaksud dengan Panitia adalah Panitia Pengadaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian diangkat/ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011, No. : 306.A/PL.210/L56.B/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang selanjutnya disebut PANITIA PENGADAAN.
Pasal 8 Pemeriksa Barang Yang dimaksud dengan Pemeriksa Barang/Jasa adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011, Nomor : 306.A/PL.210/L56.B/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang bertugas melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan dokumen pelengkap lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9 Dokumen Pelelangan (1) Dokumen Pelelangan terdiri atas : a. Dokumen Kualifikasi. b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). c. Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). d. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak. Pasal 10 Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Panitia di Kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, dengan alamat Kantor Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang Barat, Kab Bekasi – Jawa Barat, dengan jadwal sebagai berikut : (1) Pendaftaran : Hari/Tanggal: 12 s/d 19 September 2011 Pukul : 10. 00 – 15. 00 wib setiap hari kerja Tempat : Ruang Adisucipto Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang, Kab Bekasi – Jawa Barat (2) Pengambilan dokumen pengadaan : Tanggal : 12 s/d 19 September 2011 Pukul : 10. 00 – 15. 00 wib setiap hari kerja Tempat : Ruang Adisucipto Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi (3) Rapat Penjelasan Tender (Aanwijzing) : Hari/Tanggal: Rabu, 14 September 2011 Pukul : 14.00 wib s/d selesai Tempat : Ruang Adisucipto Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang, Kab Bekasi – Jawa Barat
2
(4) Pemasukan Dok. Penawaran : Hari/Tanggal: Senin, 19 September 2011 Pukul : 08.00 s.d 14.00 wib Tempat : Ruang Adisucipto Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang, Kab Bekasi – Jawa Barat (5) Pembukaan Penawaran : Hari/Tanggal: Senin, 19 September 2011 Pukul : 14.30 wib Tempat : Ruang Adisucipto Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang, Kab Bekasi – Jawa Barat Pasal 11 Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) (1) Peserta lelang dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis mengenai hal yang belum jelas atau persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Pelelangan dan menyampaikan pertanyaan tertulis tersebut kepada Panitia sebelum rapat pemberian penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dilaksanakan. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan yang dipandang belum jelas pada saat rapat penjelasan berlangsung. (3) Jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), disampaikan oleh Panitia dalam rapat penjelasan (Aanwijzing). (4) Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan persyaratan Pelelangan penyedia barang/jasa yang tercantum dalam dokumen Pelelangan, maka perubahan dan tambahan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). (5) Panitia membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Panitia dan 2 (dua) orang wakil peserta Pelelangan sebagai saksi dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) akan disampaikan oleh Panitia kepada seluruh peserta yang hadir dalam waktu yang disepakati bersama. (6) Apabila peserta tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan, ketidakhadiran tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan guna menggugurkan keikutsertaannya sebagai peserta Pelelangan, dan peserta yang bersangkutan dianggap telah memahami dokumen Pelelangan serta tidak dapat mengajukan gugatan dengan alasan ketidakhadirannya tersebut.
B A B II PERSYARATAN ADMINISTRASI Pasal 12 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa (1) Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti Pelelangan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki kriteria sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan. b. memiliki dokumen Pelelangan Penyedia barang/jasa yang merupakan petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi dalam pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa, penyusunan penawaran, penyampaian penawaran dan pelaksanaan pekerjaan.
3
c.
memenuhi dan mematuhi instruksi dan petunjuk yang disampaikan melalui dokumen Pelelangan Penyedia Barang/Jasa dan petunjuk lain dari Pengguna Barang/Jasa melalui Panitia. d. memahami semua petunjuk yang tertulis dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan oleh karena itu tidak dapat mengajukan gugatan dengan alasan kurang memahami petunjuk-petunjuk dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa. e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; g. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub. kontrak; h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c,dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; i. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; j. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; k. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil; l. memiliki metode pelaksanaan pekerjaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) m. memiliki Kemampuan Dasar (KD) sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) dan paling kurang sama dengan nilai total HPS. n. memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. o. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; p. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi usaha KenaPajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahunberjalan. q. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; r. tidak masuk dalam Daftar Hitam; s. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan t. menandatangani Pakta Integritas. (2) Penyedia Barang/Jasa harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk instansi Pemerintah. (3) Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan dokumen penawaran sesuai persyaratan dan ketentuan yang tecantum dalam dokumen Pelelangan Penyedia Barang/Jasa. Pasal 13 Surat Penawaran Harga (1)
Surat Penawaran Harga diketik dalam Bahasa Indonesia di atas kertas berkepala (Kop) nama perusahaan, rangkap 2 (dua) terdiri atas 1 (satu) asli dan 1 (satu) rekaman. Lembar asli surat penawaran harga bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal dan harus dilintasi tanda tangan Direktur/Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian dan/atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
4
dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan, serta ditera stempel/cap perusahaan. (2)
Surat Penawaran Harga asli dan rangkapnya, masing-masing terdiri atas : a. Surat Penawaran Harga lengkap berikut lampirannya. b. Rincian Harga Penawaran. c. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan. d. Jaminan Penawaran dari Bank Umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( suretyship ) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebesar 3% dari HPS. e. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, dilengkapi dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bagi perusahaan dengan Badan Hukum Peseroan (PT). f. Foto copy SIUJK yang mempunyai sub bidang arsituktur/kontruksi g. Mempunyai sertifikat tenaga/ahli bidang pengelasan yang mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) berikut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). i. Foto copy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009, SPT Tahunan Pasal 21 Tahun 2009, SPT Masa PPn 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli 2011 ) lengkap beserta lampiranlampirannya. j. Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak tempat penyediaan barang terdaftar yang dikeluarkan tahun 2010. k. Foto copy Domisili Perusahaan.
(3)
Penawaran yang ditawarkan adalah Pekerjaan PEMBUATAN PINTU GERBANG UTAMA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN PERTANIAN
(4)
Harga Penawaran yang ditawarkan sudah termasuk pajak-pajak, keuntungan perusahaan, biaya lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Dokumen Penyedia Barang/Jasa (RKS) ini.
(5)
Harga penawaran dalam mata uang Rupiah (Rp).
(6)
Surat Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dengan dokumen dan lampirannya sesuai yang dipersyaratkan harus dimasukkan ke dalam sampul tertutup tidak tembus baca dan dibawa sendiri oleh peserta Pelelangan ke tempat pemasukan surat penawaran yang telah ditetapkan oleh Panitia.
(7)
Surat Penawaran tidak diperkenankan dikirim melalui pos. Oleh karena itu surat penawaran yang dikirimkan melalui pos tidak evaluasi oleh Panitia dan dinyatakan gugur.
(8)
Surat Penawaran harus disampaikan dan dimasukkan langsung ke dalam kotak yang disediakan sesuai jadwal yang ditentukan. Batas akhir pemasukan Surat Penawaran 15 (lima belas) menit sebelum acara Pembukaan.
(9)
Pemasukan Surat Penawaran harus dilakukan oleh Pemimpin Perusahaan atau yang dikuasakan dengan surat kuasa dari Pemimpin Perusahaan, yang dibuat di atas kertas kop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
(10) Panitia wajib menolak pemasukan surat penawaran setelah berakhirnya batas waktu pemasukan surat penawaran. (11) Surat Penawaran yang sudah dimasukkan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri sebagai peserta lelang sesuai tata pengunduran diri yang ditetapkan dalam Dokumen (RKS) ini.
5
Pasal 14 Jaminan Penawaran (1) Penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran wajib menyerahkan Asli Jaminan Penawaran pada saat Pembukaan Surat Penawaran atau dimasukkan ke dalam amplop dokumen penawaran tetapi tidak dijilid. (2) Jaminan Penawaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( suretyship ) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. memuat dana dan alamat Pengguna Barang/jasa, peserta Pelelangan dan pihak penjamin. c. masa berlakunya jaminan penawaran selama 30 ( tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan surat penawaran. d. penerima jaminan adalah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2011. e. besarnya nilai jaminan penawaran ditetapkan sebesar Rp. 5.666.190,- atau 3% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harus ditulis dengan angka dan huruf. f. paket pekerjaan yang dijamin adalah Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama. g. memuat pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam jaminan penawaran. h. memuat batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat jaminan penawaran oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak penjamin. (3) Apabila pada saat jaminan penawaran jatuh tempo, belum ada Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan, Penyedia Barang/Jasa wajib memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran yang telah diserahkannya. (4) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada peserta Pelelangan apabila : a. peserta tidak berhasil menjadi Pemenang Pelelangan dan Pengembalian jaminan penawaran dilakukan setelah Pemenang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; atau b. terjadi pembatalan Pelelangan. (5) Jaminan Penawaran dari Pemenang Pelelangan dikembalikan setelah Pemenang Pelelangan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Barang/Jasa dan telah menyerahkan Asli Jaminan Pelaksanaan. Pasal 15 Metoda Pemasukan Dokumen Penawaran (1) Pemasukan Surat Penawaran lengkap dengan lampirannya dan mencantumkan masa berlakunya penawaran yaitu selama 30 ( tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukkan surat penawaran, dilaksanakan dengan metoda sistem 1 (satu) sampul. (2) Asli surat penawaran dan 1 (satu) rekaman lengkap dengan lampirannya dijilid secara terpisah dengan ditulis “ASLI” dan “REKAMAN” dimasukkan dalam 1 (satu) sampul, direkat untuk menjaga kerahasiaan. (3) Penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran wajib menyerahkan ASLI JAMINAN PENAWARAN pada saat PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN, atau dimasukkan kedalam amplop tetapi TIDAK DIJILID. (4) Sampul surat penawaran disiapkan sendiri oleh peserta, sampul bagian depan sebelah kiri atas dituliskan “Dokumen Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian”, tempat, hari, tanggal, bulan, dan jam pemasukan surat penawaran dan bagian belakang ditutup rapi dengan lem dan dilak pada 5 (lima) titik seperti contoh di bawah ini : - Sampul Depan : Sampul depan KEPADA YTH, Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Jl. Raya Kampung Utan – Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang Barat Kab Bekasi Jawa Barat
“Dokumen Pengadaan …………………”, Bekasi, hari, tgl,bulan, tahun, jam
6
- Sampul belakang :
(5) Surat Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. memuat pernyataan resmi untuk mengikuti Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama dan kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Panitia serta kesanggupan melaksanakan pekerjaan tepat waktu. b.
memuat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama mulai September sampai dengan Oktober 2011 dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan.
Pasal 16 Pembukaan Dokumen Penawaran (1) Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan oleh Panitia dalam rapat pembukaan dokumen penawaran yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia dan 3 (tiga) peserta Pelelangan. (2) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (5) dalam rapat pembukaan penawaran yang dilaksanakan Panitia. (3) Apabila tidak terdapat saksi dari Penyedia Barang/Jasa yang hadir, Panitia menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar Panitia sebagai saksi, setelah menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan 2 (dua) jam. (4) Apabila jumlah sampul penawaran yang masuk tidak termasuk surat pengunduran diri, kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pelelangan dinyatakan BATAL. (5) Pembukaan sampul penawaran dilakukan dihadapan peserta Pelelangan yang hadir dan pada sampul ditulis identitas perusahaan dan diparaf oleh Panitia dan wakil peserta dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh Panitia. (6) Pada saat pembukaan penawaran, Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan. Pasal 17 Penarikan diri sebagai Peserta Lelang (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah mengajukan penawaran bermaksud melakukan penarikan diri sebagai peserta Pelelangan, maka penarikan diri sebagai peserta harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Kuasa Pimpinan Perusahaan dan diberi cap perusahaan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). (2) Penarikan diri sebagai peserta harus dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum acara pembukaan dokumen penawaran sebagai dimaksud dalam Pasal 15. (3) Apabila penarikan diri sebagai peserta Pelelangan disampaikan setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran, maka jaminan penawaran yang telah diserahkan oleh peserta dinyatakan menjadi milik negara dan peserta yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun.
7
Pasal 18 Evaluasi dan Penelitian Harga Penawaran (1) Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) surat penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan sah pada pembukaan dokumen penawaran. (2) Evaluasi administrasi atas surat penawaran meliputi : a. keabsahan surat penawaran yang mencakup penandatangan surat penawaran, pemberian materai, tanggal dan cap perusahaan. b. kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen yang wajib dilampirkan pada surat penawaran. c. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan. d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan. e. memenuhi persyaratan Surat Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. f. memenuhi kewajiban perpajakan dari perusahaan peserta dan syarat administrasi lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan. (3) Evaluasi teknis atas surat penawaran meliputi : a. memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pelelangan. b. jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. (4) Evaluasi dan penelitian harga penawaran dilakukan terhadap surat penawaran yang memenuhi kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan dan harga yang ditawarkan dinilai wajar. Unsur yang diteliti dalam evaluasi harga meliputi : a. harga penawaran terdiri harga satuan dan harga total penawaran. b. harga penawaran mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPn). c. apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran, maka penawaran dinyatakan gugur. d. apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui dan dinyatakan sah adalah nilai dalam tulisan huruf.
(5) Dalam evaluasi harga, Panitia melakukan koreksi aritmatika sebagai berikut : a. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah. b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan (kosong), maka Panitia mencantumkan harga satuan sesuai dengan nilai HPS. (6) Hasil koreksi aritmatika dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. (7) Keputusan hasil evaluasi dan penelitian Surat Penawaran sepenuhnya menjadi hak Panitia. Pasal 19 Klarifikasi Penawaran Harga (1) Dalam evaluasi kewajaran harga penawaran, Panitia dapat melakukan klarifikasi atas penawaran harga peserta Pelelangan. (2) Apabila dalam klarifikasi kewajaran harga terbukti harga penawaran yang diajukan terlalu rendah tetapi peserta yang bersangkutan tetap menyatakan secara tertulis mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka peserta harus menaikkan nilai jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dikalikan 80% dari HPS, jika peserta Pelelangan bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang.
8
(3) Dalam hal peserta tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, serta dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Pasal 20 Penetapan Calon Pemenang (1) Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian administrasi, teknis dan harga, Panitia menetapkan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan calon pemenang yang merupakan 3 (tiga) harga penawaran terendah dari nilai harga penawaran yang diajukan peserta. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang yang mengajukan harga penawaran yang sama, maka Panitia akan memilih peserta yang berdasarkan pertimbangannya mempunyai kemampuan lebih besar berdasarkan data/pembuktian kualifikasi di antara kedua calon pemenang yang bersangkutan. (3) Panitia membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Pengguna Barang/Jasa disertai usulan calon pemenang, dengan penjelasan dan keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang. (4) Pemenang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa dan peserta yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima penetapan tersebut. Pasal 21 Pengunduran Diri Sebagai Pemenang (1) Apabila peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka jaminan penawaran yang telah diserahkan dinyatakan menjadi milik negara dan yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. (2) Apabila pemenang urutan pertama mengundurkan diri, maka peserta yang ditetapkan sebagai calon pemenang urutan kedua ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan : a. b. c.
penetapan pemenang urutan kedua tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa; masa penawaran calon pemenang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya; dan/atau harga penawaran yang diajukan oleh calon pemenang kedua yang bersangkutan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
(3) Apabila calon pemenang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka peserta yang ditetapkan sebagai calon pemenang urutan ketiga ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan : a. penetapan pemenang urutan ketiga tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa; b. masa penawaran calon pemenang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya; c. harga penawaran yang diajukan oleh calon pemenang urutan ketiga yang bersangkutan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia; dan/atau d. jaminan penawaran yang telah diserahkan oleh calon pemenang urutan kedua dinyatakan menjadi milik negara dan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. (4) Apabila calon pemenang lelang urutan ketiga mengundurkan diri maka : a. jaminan penawaran yang telah diserahkan oleh calon pemenang urutan ketiga dinyatakan menjadi milik negara dan yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; dan
9
b.
pelelangan dibatalkan, dan Panitia atas permintaan pengguna barang/Jasa mengadakan pelelangan ulang.
(5) Jaminan penawaran yang dinyatakan menjadi milik negara, dapat diuangkan dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) oleh Pengguna Barang/Jasa. Pasal 22 Sanggahan (1) Peserta yang keberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti terjadinya penyimpangan kepada Pengguna Barang/Jasa, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. (2) Pengguna Barang/Jasa memberikan jawaban tertulis atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut. Pasal 23 Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (1) Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, apabila : a. tidak ada sanggahan dari Peserta; b. sangggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan pemenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar; dan/atau c. sanggahan diterima telah melampaui batas waktu masa sanggah. (2) SPPBJ dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang. (3) Pemenang yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam SPPBJ wajib menerima keputusan tersebut dan apabila mengundurkan diri maka jaminan penawaran yang telah diserahkannya dinyatakan menjadi milik negara dan yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
Pasal 24 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (1) Pengguna Barang/Jasa menerbitkan SPPBJ setelah menerima surat usulan penetapan pemenang dari Panitia Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan diterbitkan sebelum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ditandatangani oleh kedua belah pihak. (2) Jenis Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) pengadaan barang/jasa yaitu kontrak pengadaan Barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak), dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh pelaksana pekerjaan. (3) Penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah : a. Pengguna Barang/Jasa menerbitkan SPPBJ; dan b. pemenang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Barang/Jasa. (4) Apabila pemenang yang ditunjuk dalam SPPBJ menolak/mengundurkan diri sebagai pelaksana pekerjaan dan/atau gagal untuk menandatangani perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak), maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan SPPBJ dan Jaminan penawaran pemenang menjadi
10
milik negara serta pemenang dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. (5) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas mutu pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dan apabila ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, Pengguna Barang/Jasa menolak penyerahan hasil pekerjaan dan selanjutnya menahan garansi bank, untuk itu Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan penyelesaian pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. (6) Apabila ternyata kurang sesuainya pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian Penyedia Barang/jasa, maka wajib menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut. Segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelesaian kekurangan/kerusakan dalam pelaksanaannya menjadi tanggungan Penyedia Barang/Jasa. (7) Apabila dalam penyelesaian pekerjaan terjadi ketidaksesuaian waktu, jumlah dan kondisi akibat kelalaian Penyedia Barang/jasa, maka akan dikenakan sanksi dengan denda sebesar 1 (satu) permil dari jumlah biaya keseluruhan untuk setiap hari keterlambatan. Pasal 25 Jaminan Pelaksanaan (1) Sebelum surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) pengadaan barang/jasa ditandatangani, pemenang yang ditunjuk wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( suretyship ) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai harga pekerjaan atau nilai kontrak, atau sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2). (2) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak). (3) Dalam hal pemenang selaku pelaksana pekerjaan mengundurkan diri setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ditandatangani atau terjadi pemutusan perjanjian akibat kelalaian pelaksana pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dan disetorkan ke Kantor Perlayanan Perbendaharaan Negara dan pelaksana pekerjaan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Pasal 26 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang memuat perintah dari Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut. (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, Penyedia Barang/Jasa harus sudah memulai melaksanakan pekerjaan secara nyata. (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, Penyedia Barang/Jasa belum memulai melaksanakan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa memberikan surat peringatan/ teguran agar Penyedia Barang/Jasa segera memulai melaksanakan pekerjaan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada hari ke 8, 9 dan 10. (4) Apabila surat peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dan Penyedia Barang/Jasa belum juga memulai melaksanakan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa berhak untuk membatalkan SPMK secara sepihak.
11
(5) Dalam hal terjadi pembatalan SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dinyatakan menjadi milik Negara dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Pasal 27 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung bulan September sampai Oktober 2011, sejak diterbitkan SPMK. (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam hal terjadi keadaan kahar (Force Majeure). Pasal 28 Penyerahan Pekerjaan (1) Serah terima pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dengan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa sebagai dimaksud Pasal 7 serta Kontraktor Pelaksana. (2) Pemeriksaan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk dapat mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak). (3) Semua pekerjaan yang diserahkan dijamin oleh Penyedia Barang/Jasa dalam keadaan baik, benar, tanpa cacat tersembunyi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. (4) Dalam hal persyaratan sebagai dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi, Pengguna Barang/Jasa berhak menolak penyerahan pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan perbaikan hingga hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan yang dipersyaratkan. (5) Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab atas segala kekurangan yang diserahkan dan wajib melengkapi/menyempurnakan sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak. Serahterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Jl. Kelurahan Mekar Wangi, Rawa Banteng – Cibitung
Pasal 29 Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga (1) Penyedia Barang/Jasa dilarang mensubkontrakkan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak lain. (2) Dalam hal terdapat bagian pekerjaan akan disubkontrakkan kepada Pihak lain, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna barang/jasa.
Pasal 30 Pajak dan Materai Semua pajak dan bea materai yang timbul karena pekerjaan ini, adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
12
B A B III PERSYARATAN TEKNIS
Pasal 31 Spesifikasi Pekerjaan (1) Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian dengan rincian jenis, jumlah dan spesifikasi terlampir (Lihat lampiran Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama ). Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian (1) harus dibuat metode pelaksanaan pekerjaan pembuatan dan Standar Operasional Prosedur oleh Penyedia Barang/Jasa.
Pasal 32 Ketentuan Lain-lain (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, akan dijelaskan dalam rapat penjelasan (Aanwijzing) yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. (2) Apabila terdapat penambahan dan/atau perubahan-perubahan ketentuan dalam RKS ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini dan akan disampaikan kepada peserta sebelum jadwal waktu pengajuan penawaran. (3) Hal-hal yang lebih rinci yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang belum dicantumkan dalam RKS ini maupun Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) akan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak). Demikian Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian TA. 2011 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui: Pejabat Pembuat Komitmen Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian
Bekasi, 09 September 2011. Panitia Pengadaan Barang/Jasa K e t u a,
Maman Suparman, SP, MSc NIP. 19680519 199503 1 001
drh. Uti Ratnasari Herdiana, MSi NIP. 19681210 200112 2 001
13
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU GERBANG UTAMA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yang Bertanda tangan di bawah ini : N a m a
:
Jabatan
:
Alamat
:
Telepon, Fax, E-mail
:
Bertindak untuk dan atas nama
:
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
Telepon, Fax, E-mail
:
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011 sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. .........., ....................................2011. CV./PT. ................................................ ttd, stempel
( N A M A ) Jabatan
14
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011, dengan ini masing-masing menyatakan bahwa :
1.
Tidak akan melakukan praktek KKN;
2.
Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses kegiatan ini;
3.
Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4.
Apabila saya ternyata melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.........., ...................................... 2011.
1.
Pengguna Barang/Jasa
:
............................
Maman Suparman, SP, MSc. Pejabat Pembuat Komitmen
2.
Panitia Pengadaan
:
............................
drh. Uti Ratnasari Herdiana, MSc Ketua merangkap anggota
............................
Edi Asditiana, SE Sekretaris merangkap anggota
............................
Totong Suwandi Anggota
3.
Penyedia Barang/Jasa
:
............................
CV./PT. ....................................................
Nama / Jabatan
15
KOP PERUSAHAAN
DAFTAR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI DAN PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a
:
Jabatan
:
Alamat
:
Telepon, Fax, E-mail
:
Bertindak untuk dan atas nama
:
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
Telepon, Fax, E-mail
:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.
4.
Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat akte pendirian perusahaan Nomor : ….. tanggal ………………., Notaris ………………….., di ………………. Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :
A.
DATA ADMINISTRASI
2.
3.
1.
Umum
1. Nama Perusahaan
:
2. Status Perusahaan
:
3. Alamat Perusahaan
:
Telepon / Fax E-mail
Pusat
Cabang
: :
16
4. Alamat Kantor Pusat Telepon / Fax E-mail
2.
1.
2.
: :
Ijin Usaha
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor / tanggal Masa berlaku SIUP sampai dengan Instansi Pemberi Ujin Usaha
3.
:
: : :
Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Akte Pendirian Perusahaan : a. Nomor Akte Pendirian b. Tanggal c. Nama Notaris
: : :
Akte Perubahan terakhir a. Nomor Akte Pendirian b. Tanggal c. Nama Notaris
: : :
4.
Pengurus Perusahaan
1. Komisaris
No.
N a m a
Nomor KTP *)
Jabatan dalam perusahaan
17
2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan
No.
B.
N a m a
Nomor KTP *)
Jabatan dalam perusahaan
DATA KEUANGAN
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma) : No.
N a m a
No. KTP *)
Alamat
Jumlah Rp.
% tase
18
2. Pajak : Nomor Pokok Wajib Pajak
:
Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir : Nomor Tanggal
: :
Laporan bulanan Pph/Ppn 3 bulan terakhir : Nomor Tanggal
Jumlah
: :
: Rp.
3. Neraca Perusahaan terakhir per tanggal : Piutang jangka pendek ( sampai dengan enam bulan ) : Rp. Piutang jangka panjang ( lebih dari enam bulan ) : Rp. ---------------------------------------------
DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai) Pemberi Tugas / Pengguna Kontrak *) Nama Bidang/Sub Jasa Paket Bidang No Lokasi Pekerjaan Pekerjaan Nomor/ Nam Alamat/ Nilai Telepon Tanggal a
C.
1
2
3
4
5
6
7
Tanggal selesai menurut
Kontrak
8
9
BA Serah Terima 10
DATA PERSONALIA
D.
1.Tenaga ahli/teknis yang diiperlukan :
No.
N a m a
1
2
Tgl/Bln/Thn Pendidikan lahir 3
4
Jabatan dalam proyek 5
Pengalaman kerja
Profesi/ keahlian
Sertifikat/ Ijazah
6
7
8
19
DATA PERALATAN / PERLENGKAPAN
E.
No .
Jenis Peralatan/ Perlengkapa n
Jumla h
1
2
3
Kapasita s atau output pada saat ini 5
Tahun Pembuata n
Kondisi Baik/rusa k
Lokasi sekaran g
Bukti Kepemilika n
6
7
8
9
DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN
F.
No.
1
G.
Mer k dan Typ e 4
Bidang Pekerjaan
Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Pemberi Tugas/Penggu na Jasa Nama Alamat 5
6
Kontrak *) Tangga l 7
Nomor 8
Progres Terakhir Tangga l 9
Nomor 10
Modal Kerja : Surat dukungan keuangan dari Bank : Nomor Tanggal Nama Bank Nilai
: : : :
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..........., .............................. 2011. CV./PT. ................................................ ttd, stempel
( N AMA ) Jabatan
20
KOP PERUSAHAAN PERNYATAAN TIDAK SEDANG MASUK DAFTAR HITAM Nomor :................................................
Yang Bertanda tangan di bawah ini : N a m a
:
Jabatan
:
Alamat
:
Telepon, Fax, E-mail
:
Bertindak untuk dan atas nama
:
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
Telepon, Fax, E-mail
:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan masuk dalam daftar hitam suatu instansi manapun baik instansi pemerintah maupun swasta; 2. Saya/Perusahaan sampai dengan saat ini mempunyai kinerja yang baik di dalam setiap kegiatan pengadaan di instansi Pemerintah maupun swasta. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa pernyataan yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ............., .............................. 2011. CV./PT. ................................................
Ttd, stempel
( N AMA ) Jabatan
21
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN TUNDUK KEPPRES NO. 54 TAHUN 2010 DAN PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA Nomor :................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
No. Telp / Fax
:
Dengan ini menyatakan bahwa akan Tunduk kepada PERPRES Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
.............., ………………………2011 PT / CV ……………………..
Ttd., stempel. Meterai Rp. 6.000,-
N a m a Jabatan
22
KOP PERUSAHAAN
PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ) DAN ANGGOTA TNI/POLRI
Nomor : .............................................
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
Tempat dan tanggal lahir
:
Alamat
:
Telepon
:
Jabatan dalam perusahaan
:
Adalah benar-benar bukan pegawai negeri sipil dan saya bekerja penuh waktu pada perusahaan :
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
No. Telp / Fax
:
Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut di muka pengadilan apabila semua keterangan yang diberikan tidak benar.
Demikian penyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., …………………………2011 PT / CV ……………………..
Ttd., stempel. Meterai Rp. 6.000,-
N a m a Jabatan
23
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : .......................................................
Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
No. Telp / Fax
:
Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan pengecekan / penelitian terhadap dokumen kualifikasi dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami menyetujui isi dan bertanggung jawab terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut. Apabila dikemudian hari, karena sesuatu dan lain hal pelaksanaan pemilihan langsung tidak dapat dilanjutkan, kami tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi kepada Panitia Pengadaan Pemilihan Langsung, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Teknis dan pejabat lain yang terkait. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
............, ………………………2011 PT / CV ……………………..
Ttd., stempel. Meterai Rp. 6.000,-
N a m a Jabatan
24
KOP PERUSAHAAN
KEMAMPUAN DASAR
KD
= 3 NPt = 3 x Rp ....................................... = Rp ..........................
KD
= Kemampuan Dasar
NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi pada Bidang Pekerjaan sesuai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
.........., ………………………2011 PT / CV ……………………..
Ttd., stempel.
N a m a Jabatan
25
KOP PERUSAHAAN
SISA KEMAMPUAN PAKET
SKP
= KP - P
KP
= nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. = jumlah paket yang sedang dikerjakan. = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
P N
.........., ………………………2011 PT / CV ……………………..
Ttd., stempel.
N a m a Jabatan
26
KOP PERUSAHAAN
Nomor Lampiran Perihal
: : : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
Kepada Yth. Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2011 Jl. Raya Setu KM.6 Cibitung di BEKASI
Yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a Jabatan
: :
Bertindak untuk dan atas nama : Nama Perusahaan : Alamat : No. Telp / Fax :
Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada kantor Balai Uji Terap Treknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp. ................................... (...................................................................................................................................). Harga penawaran tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan surat penawaran ini. Kami sanggup melaksanakan pekerjaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam rekanan Kementerian Pertanian dan instansi pemerintah lainnya. Bersama ini kami sampaikan berkas lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
..........., ………………………2011 PT / CV ……………………..
Meterai Rp. 6.000,-
Ttd., stempel.
N a m a Jabatan
27
KOP PERUSAHAAN
Nomor Lampiran Perihal
: : : Penawaran Harga
Kepada Yth, Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2011 Jl. Raya Setu KM.6 Cibitung di BEKASI
Yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a Jabatan
: :
Bertindak untuk dan atas nama : Nama Perusahaan Akte Notaris Nomor Tanggal NPWP Alamat No. Telp / Fax
: : : : : :
Berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) serta sesuai pula dengan dokumen yang kami terima, maka dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang Utama pada kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian TA. 2011, dengan harga penawaran sebesar Rp................................ (....................................................................... ..............................................................................) sudah termasuk pajak dan biaya/pengeluaran lainnya dengan rincian seperti tersebut dalam lampiran surat penawaran ini. Kami sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan Harga Penawaran tersebut mengikat selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penawaran ini. Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi masing-masing rangkap 3 (tiga) yaitu : a. b. c. d. e.
Surat Penawaran Harga lengkap berikut lampirannya. Rincian Harga Penawaran. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan. Jaminan Penawaran dari Bank Umum atau perusahaan asuransi sebesar 3% dari HPS. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, dilengkapi dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bagi perusahaan dengan Badan Hukum Peseroan (PT). f. Foto copy SIUP dan TDP. g. Foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) berikut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). h. Foto copy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009, SPT Tahunan Pasal 21 Tahun 2009, SPT Masa PPn 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli dan Agustus 2011) lengkap beserta lampiran-lampirannya. i. Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak tempat penyediaan barang terdaftar yang dikeluarkan tahun 2010. j. Foto copy Domisili Perusahaan. k. Surat Pernyataan Kemampuan Dasar (KD) l. Surat Pernyataan Sisa Kemampuan Paket (SKP) m. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli Las beserta CV dan KTP.
28
n. Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. o. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) p. Foto cpy SPT Tahun terakhir dan laporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi usaha KenaPajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun 2011. q. Surat Pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam; r. Pakta Integritas. s. Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Standar Prosedur Operasional (terlampir). t. Fotocopy kontrak yang merupakan nilai pekerjaan yang tertinggi (NPt) pada bidang dan subbidang yang sama selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan memperlihatkan dokumen asli pada saat klarifikasi dokumen kualifikasi kecuali penyedia barang/jasa yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. u. Fotocopy KTP Direktur dan Pengurus lainnya dan memperlihatkan dokumen asli pada saat klarifikasi dokumen kualifikasi.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
..........., ………………………………..2011 PT / CV ……………………..
Meterai Rp. 6.000,-
Ttd., stempel.
N a m a Jabatan
29
KOP PERUSAHAAN
RINCIAN HARGA PENAWARAN PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU GERBANG UTAMA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN TA. 2011
No.
Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan
Jumlah
Satuan
Harga Perunit (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
1
2
3
4
5
6
JUMLAH TERBILANG =
..........., ………………………………..2011 PT / CV ……………………..
Ttd., stempel.
N a m a Jabatan
30
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( R K S ) PEMILIHAN LANGSUNG ULANG PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU GERBANG UTAMA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN Jl. Raya Kampung Utan Setu, Desa Mekar Wangi, Kec. Cikarang Barat, Kab Bekasi – Jawa Barat
2011
31
