RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) TEKNIS Nomor
01 / Umprot – JP /
/ 2011
PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN/SERTIFIKASI PETUGAS PENGAMANAN DALAM (PAMDAL) JAKATA PUSAT
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2011
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM DAN ADMINISTRASI PASAL 1 PENJELASAN UMUM 1. Calon penyedia barang/jasa wajib memiliki Dokumen Pelelangan yang merupakan petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa dalam penyusunan dan penyampaian penawaran serta merupakan syarat-syarat yang mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Calon penyedia barang/jasa harus membaca dan memahami semua petunjuk yang tertulis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini. Tidak ada gugatan yang dapat dipertimbangkan, jika alasannya karena tidak membaca atau tidak memahami petunjukpetunjuk tersebut maupun karena kesalahpahaman apapun mengenai arti. 3. Pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini dilampirkan contoh-contoh : a. Surat Penawaran Harga (SPH) b. Rincian Biaya (RAB) c. Surat Kuasa Pencairan Jaminan Penawaran. d. Surat Pernyataan Minat. e. Formulir Isian Kualifikasi. f. Fakta Integritas 4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, yang untuk selanjutnya disebut RKS adalah merupakan petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa dalam penyusunan dan penyampaian penawaran serta merupakan syarat-syarat yang mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan. 5. Penetapan calon penyedia barang/jasa yang akan ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 174 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.. 6. Apabila pelelangan dinyatakan gagal, Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat memberi ganti rugi apapun kepada peserta pelelangan. 7. Penyedia barang/jasa yang ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan. PASAL 2 DOKUMEN PELELANGAN Dokumen Pelelangan terdiri dari : 1. RKS terdiri dari Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Administrasi dan Syarat-syarat Teknis. 2. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang dapat diperoleh setelah Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).
PASAL 3 KETERANGAN MENGENAI PEKERJAAN Yang dimaksud dengan pekerjaan yaitu Pelaksanaan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat yang terdiri dari : a. Materi Pelatihan/Sertifikasi adalah : - Atittude Security; - Basicly Security (Fungsi Disiplin Organisasi Security); - Bela Diri Polri; - Kesemaptaan dan PBB; - Mental Ideologi 1, 2, 3; - Drill Tongkat dan Borgol PHH; - Customer Service-Mentality Building; - Pembinaan Diklat dan SDM-keHRDan Sistem; b. Fasilitas Pelatihan/Sertifikasi adalah : - Kendaraan Antar Jemput; - Alat Tulis Kantor; - Kaos; - Kesehatan; - Cofee Break 5 kali; - Makan 13 kali; - Ijasah Mabes Polri dan - Sertifikasi Lembaga Penyelenggara PASAL 4 PENGERTIAN UMUM Dalam RKS ini, yang dimaksud dengan : 1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nomor 130 / 2011 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Tahun Anggaran 2011. 2. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pengadaan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mental, Fisik dan Disiplin Petugas Pengamanan Dalam Kompleks Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Pusat Tahun 2011 Nomor: 04 / 2011 tanggal 4 Januari 2011. 3. Peserta Pelelangan adalah Perusahaan / Badan Hukum yang bergerak di bi dan g p en yed ia ja sa se ba gai p eny ele ng ga ra n jas a Event Organizer (EO);
4. Calon Penyedia Barang/Jasa adalah peserta pelelangan yang terdaftar dalam daftar peserta lelang dan mengambil dokumen penawaran dan kualifikasi. 5. Penyedia Barang/Jasa adalah penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini. 6. Hari, adalah hari kalender kecuali ditentukan lain.
PASAL 5 PENJELASAN (AANWIJZING) 1. Penjelasan (Aanwijzing) diselenggarakan pada : Hari/tanggal : Pukul : Tempat : Ruang Rapat Lantai VI Gedung Depan DepartemePusat. 2. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut segi administratif dan teknis pekerjaan diberikan jawaban dan penjelasannya selama rapat penjelasan (Aanwijzing) berlangsung. 3. Semua perubahan baik pengurangan maupun penambahan RKS, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing). Berita Acara Penjelasan tersebut ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil dari calon penyedia barang/jasa yang disepakati dan merupakan lampiran Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak yang bersifat mengikat. PASAL 6 PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN Dokumen penawaran administrasi dan teknis terdiri dari: a. Surat Penawaran (bermaterai) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan atau pejabat yang diberikan kuasa oleh perusahaan, semua tanda tangan harus asli (basah). b. Isian Formulir Kualifikasi. c. Salinan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan dan perubahannya (Akte Pendirian Perusahaan); d. Salinan Surat Izin Usaha; e. Salinan izin penyelengaraan jasa Event Organizer (EO) f. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti pembayaran kewajiban pajak pada tahun terakhir untuk Badan Usaha (SPT, SSP dan lampirannya); g. Referensi Bank dikeluarkan oleh Bank Umum; h. Salinan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau lembaga keuangan bukan bank yang memiliki masa laku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya penawaran. Jaminan penawaran asli diserahkan langsung kepada panitia. i. Surat Kuasa Pencairan Jaminan Penawaran. j. Salinan surat dukungan Bank dengan nilai dukungan sebesar 5% (lima prosen) dari HPS. Surat dukungan asli diserahkan langsung kepada panitia. k. Surat Pernyataan sanggup mengadakan revisi/perbaikan; pernyataan bahwa data/dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar/bukan palsu; dan s an gg up m ela ksa nak an ke gia ta n t er se but da la m ku ru n wa kt u 7 ha ri , terhitung sejak tanggal penetapan pemenang. (bermaterai) l. Pengalaman perusahaan melaksanakan pekerjaan 4 tahun terakhir dengan melihat; nama proyek, lingkup kegiatan, Lokasi, Pemberi tugas, Nilai dan Waktu Pelaksanaan; m. Salinan Fakta integritas sesuai lampiran (asli disampaikan langsung kepada panitia). n. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. o. Dokumen Teknis Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat Tahun 2011; p. Surat Rekomendasi dari Kepolisian dalam rangka pengoperasian Badan Usaha Jasa Pengamanan khususnya di bidang Jasa Pelatihan Keamanan; q. Surat Izin dari Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan.
PASAL 7 HARGA PENAWARAN 1. Harga penawaran yang diajukan adalah harga Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dan syarat-syarat teknis yang akan diatur lebih lanjut dalam RKS ini. 2. Harga penawaran yang diajukan adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam RKS dan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing). 3. Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penawaran harga. 4. Didalam harga penawaran harus sudah termasuk risiko dan keuntungan, pajak-pajak, biaya meterai kontrak dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 8 SURAT PENAWARAN HARGA DAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA 1. Tata cara pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul. 2. Surat Penawaran Harga dibuat rangkap 3 (tiga) di atas kertas Kop Perusahaan serta ditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang namanya tercantum dalam Akte Notaris Perusahaan atau sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, bernomor surat dan distempel, surat penawaran asli diberi meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) serta bertanggal pada meterai tersebut, semua tanda tangan harus asli (basah). 3. Surat penawaran harga pada ayat (2) pasal ini harus dilampirkan Rincian Biaya 4. Surat Jaminan Penawaran ditujukan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2011, asli seperti tersebut ayat (3) butir c pasal ini diserahkan kepada Panitia Pengadaan sebelum calon penyedia barang/jasa memasukkan surat penawaran. 5. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya dimasukkan kedalam amplop/sampul tertutup tidak tembus cahaya dan dilak di lima tempat pada sisi sambungan. 6. Pada sampul penawaran hanya ditulis : Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Pekerjaan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat Tahun 2011 Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Jl. Tanah Abang 1 No. 1 Jakarta 10160
PASAL 9 PEMASUKAN SURAT PENAWARAN Surat penawaran tidak boleh dikirim lewat pos dan harus di upload melalui website lpse.jakarta.go.id dengan ketentuan apabila disampaikan : 1. Pada tanggal 28 Desember 2009 s/d 6 Januari 2010 pukul : 10.00 s/d 15.00 WIB dan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Januari 2011 pukul : 11.00 WIB PASAL 10 PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN 1. Setelah batas waktu penyampaian surat penawaran ditutup, pemasukan penawaran, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. 2. Sampul surat penawaran dibuka pada tanggal 6 Januari 2010 pukul : 14.00 WIB oleh Panitia Pengadaan dihadapan peserta pelelangan. 3. Setelah pemeriksaan, penetapan lengkap atau tidaknya surat penawaran, akan dibuatkan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran yang memuat hal-hal tersebut diatas dan keterangan-keterangan lain. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil dari calon penyedia barang/jasa yang hadir dan telah disepakati bersama. 4. Surat penawaran dari calon penyedia barang/jasa dinyatakan tidak lengkap dan batal apabila : a. Calon penyedia barang/jasa tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 RKS ini. b. Surat penawaran dikirim kepada Anggota Panitia Pengadaan atau pejabat instansi yang bersangkutan. PASAL 11 EVALUASI PENAWARAN 2. Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistim Gugur. 3. Setelah dilakukan pembukaan surat penawaran, akan dilakukan evaluasi administrasi terlebih dahulu, apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis, apabila persyaratan teknis telah dipenuhi dilanjutkan dengan evaluasi harga (penilaian harga yang ditawarkan akan dibandingkan dengan pagu). Terhadap Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan baik administrasi, teknis dan harga dianggap gugur. 4. Terhadap penawaran yang dinyatakan lulus, maka Panitia Pengadaan menetapkan maksimal 3 (tiga) calon penyedia barang/jasa yang telah memasukkan penawaran dan paling menguntungkan bagi Negara sebagai calon pemenang dalam arti : a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsive c. Penawaran tersebut adalah yang terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat. d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang mengajukan harga penawaran yang sama, akan diteliti kembali data kualifikasi yang bersangkutan. PASAL 12 PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG 1. Mengingat pelelangan ini adalah pelelangan ulang, maka pelelangan dinyatakan batal/gagal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pelelangan; atau b. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu dana yang tersedia; atau c. Sanggahan dari peserta pelelangan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pelelangan atau terjadinya KKN dari calon pemenang lelang urutan 1,2 dan 3 ternyata benar; atau d. Calon pemenang pelelangan urutan 1, 2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau e. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan atau prosedur yang berlaku; atau f. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar. 2. Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2011, segera melaksanakan pelelangan ulang sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal pelelangan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) calon pemenang karena Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) maka akan dilakukan negosiasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; PASAL 13 PENETAPAN PEMENANG LELANG DAN MASA SANGGAH 1. Keputusan mengenai pemenang pelelangan ini akan diumumkan oleh Panitia Pengadaan. 2. Peserta pelelangan yang merasa keberatan khususnya mengenai prosedur pelelangan, diberi kesempatan mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diumumkannya penetapan pemenang. 3. Sanggahan seperti disebutkan pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai bukti-bukti penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat,. 4. Kuasa Pengguna Anggaran memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.
PASAL 14 PENARIKAN DIRI 1. Pemenang urutan pertama yang ditunjuk sebagai pemenang pelelangan ini diwajibkan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan dengan harga dan jangka waktu sebagaimana yang ditawarkan. Surat Pernyataan Kesanggupan dibuat di atas kertas Kop Perusahaan bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), distempel, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat yang sama yang menandatangani surat penawaran. 2. Dalam hal pemenang pertama pelelangan mengundurkan diri, maka urutan kedua dapat ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawarannya sepanjang surat penawarannya masih berlaku. 3. Apabila calon pemenang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetepan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga sesuai dengan penawarannya sepanjang surat penawarannya masih berlaku. 4. Bagi calon pemenang pelelangan yang telah ditunjuk mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi berupa jaminan penawarannya dicairkan dan disetorkan ke UPPK. BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sanksi larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di Departemen Komunikasi dan Informatika selama 2 (dua) tahun. 5. Kepada peserta pelelangan yang ditunjuk dan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan akan menadatangani surat perjanjian/kontrak dan diberikan surat perintah mulai kerja. PASAL 15 HUBUNGAN KERJA 1. Kuasa Pengguna Anggaran akan membuat Surat Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk dapat mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan khusus sebagai Sub Kontraktor yang benar-benar ahli dalam bidangnya dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran, dengan ketentuan tidak dibenarkan seluruh pekerjaan di sub kontraktorkan. 3. Sub Kontraktor sebagaimana tersebut di atas bertanggungjawab langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. PASAL 16 HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajibannya atas pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada pihak lain (sub kontraktor), tanpa ijin dari Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Penyedia Barang/Jasa wajib mentaati keputusan dan pentunjuk-petunjuk dari Kuasa Pengguna Anggaran supaya hal tersebut tidak menyimpang dari RKS. 3. Penyedia Barang/Jasa dapat meminta penjelasan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila menurut pendapatnya ada bagian-bagian dari Surat Perjanjian/Kontrak atau halhal lain yang kurang jelas.
PASAL 17 SURAT PERJANJIAN/KONTRAK 1. Untuk melaksanakan pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia barang/jasa akan membuat Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Pada surat perjanjian/kontrak dilampirkan dokumen sebagai berikut : a. Pengumuman pelelangan b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat beserta lampiran-lampirannya c. Berita Acara Penjelasan d. Dokumen penawaran untuk pekerjaan ini dari calon pemenang lelang dan cadangan beserta lampiran-lampirannya. e. Berita Acara Pembukaan Penawaran f. Berita Acara Hasil Pelelangan g. Surat usul penetapan penyedia barang/jasa h. Surat penetapan penyedia barang i. Pengumuman Pemenang Pelelangan j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) k. Surat Pernyataan Kesanggupan dari penyedia barang/jasa l. Surat Perintah Mulai Kerja m. Jaminan Pelaksanaan. 3. Dokumen surat perjanjian/kontrak dibuat rangkap 6, sekurang-kurangnya 2 (dua) surat perjanjian/kontrak asli, asli pertama untuk Kuasa Pengguna Anggaran dibubuhi meterai Rp.6000,- pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan asli kedua untuk penyedia barang/jasa dibubuhi meterai Rp. 6000,- pada bagian yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai. PASAL 18 JAMINAN PENAWARAN 1. Sebelum memasukkan surat penawaran peserta pelelangan harus menyerahkan jaminan penawaran asli berupa surat jaminan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond. 2. Besarnya jaminan penawaran adalah 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari harga penawaran. 3. Jaminan penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat . 4. Jaminan penawaran akan dikembalikan kepada peserta pelelangan yang tidak menjadi pemenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan calon pemenang pelelangan. 5. Untuk peserta pelelangan yang memenangkan pelelangan pekerjaan ini, maka jaminan penawarannya akan disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sampai diserahkannya Jaminan Pelaksanaan. 6. Surat jaminan penawaran menjadi milik Negara apabila : a. Calon Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah memasukan surat penawaran dalam kotak pelelangan.
b. Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal yang demikian pemenang pelelangan memberi kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat untuk mencairkan dan menguasai jaminan penawaran tersebut di atas. PASAL 19 JAMINAN PELAKSANAAN 1. Sebelum menandatangani surat perjanjian/kontrak, penyedia barang/jasa diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak berupa surat jaminan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond. 2. Apabila penyedia barang/jasa mengundurkan diri setelah menandatangani surat perjanjian/kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara. 3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah pelaksanaan pekerjaan/ penyerahan barang selesai sesuai dengan surat perjanjian/kontrak. PASAL 20 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG/JASA 1. Penyedia barang/jasa harus bertanggungjawab penuh atas kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS ini. 2. Penyedia barang/jasa wajib mentaati keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang hal tersebut tidak menyimpang dari RKS. 3. Penyedia barang/jasa harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara serah terima. 4. Apabila dikemudian hari hasil pekerjaan penyedia barang/jasa ada claim hak cipta dari pihak ketiga hal tersebut menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa. PASAL 21 KEADAAN KAHAR 1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lain dan bencana alam yang meliputi : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin ribut. 3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian kedua belah pihak. 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
5. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. 6. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. 7. Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa harus memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang. PASAL 22 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 RKS ini dilaksanakan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. PASAL 23 KELAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU 1. Kelalaian penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan dan memperbaiki kerusakan atau kekurangan akibat kesalahan penyedia barang/jasa tidak dapat dijadikan alasan untuk perpanjangan waktu. 2. Keterlambatan akibat tindakan Kuasa Pengguna Anggaran dan keadaan kahar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan waktu setelah dinilai dengan seksama oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas permintaan dari penyedia barang/jasa. 3. Permohonan perpanjangan waktu karena tindakan dari Kuasa Pengguna Anggaran tersebut harus diajukan oleh penyedia barang/jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa dimaksud. Khusus keadaan kahar di dalam negeri 7 (tujuh) hari kalender dan di luar negeri 14 (empat belas) hari kalender. Jika tidak diajukan dalam waktu tersebut, maka dianggap tidak ada permohonan perpanjangan waktu. 4. Apabila satu bagian atau keseluruhan pekerjaan dihentikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai akibat kesalahan penyedia barang/jasa, maka tidak dapat diberikan perpanjangan waktu. PASAL 24 PENYERAHAN BARANG/JASA 1. Penyedia barang/jasa wajib Melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat Tahun 2011 tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat dalam keadaan 100% (seratus persen) baru, baik, lengkap, tanpa cacat dan berfungsi secara sempurna, sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak/SPK. 2. Serah Terima pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Tim yang ditunjuk dan Penyedia Barang/jasa yang tidak boleh diwakilkan. 3. Berita Acara Serah Terima dimaksud merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permintaan pembayaran. 4. Segala cacat baik teknis maupun fisik menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa
PASAL 25 JAMINAN MUTU 1. Semua barang/jasa yang diserahkan, dijamin oleh Penyedia barang/jasa dalam keadaan 100% baru, asli, lengkap, tanpa cacat (baik yang kelihatan maupun tersembunyi) dan dapat berfungsi secara sempurna sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka Kuasa Pengguna Anggaran berhak menolak penyerahan tersebut dan Penyedia Barang/Jasa berkewajiban mengganti sesuai persyaratan. 2. Penyedia barang/jasa harus bertanggungjawab atas kesegala kekuranglengkapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat Tahun 2011 sebelum berita acara penyerahan ditandatangani. 3. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menolak penyerahan barang/jasa dan Penyedia Barang/Jasa wajib melengkapi kekurangan dimaksud. PASAL 26 PERATURAN PEMBAYARAN 1. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak. 2. Pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan melalui UPPK. BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Biaya pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 RKS ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2011. PASAL 27 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan penyedia barang/jasa diselesaikan dengan cara musyawarah. 2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah timbulnya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Negeri. 3. Penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. PASAL 28 TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
BAB II SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN PASAL 29 PROSES PEKERJAAN Proses Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Jakarta Pusat Hari ( I ) : 1. Apel Peserta Persiapan Berangkat Pelatihan/Sertifikasi 2. Briefing dan Pembagian Kelompok 3. Tes Kesehatan 4. Upacara Pembukaan Diklat 5. I S H O M A - Siang 6. Attitude Security 7. Cofee Break 8. I S H O M A – Malam 9. Basicly Security 10. Apel Malam 11. Istirahat-Tidur Hari ( II ) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bangun Pagi, Briefing, Binjas Makan Pagi Apel/Upacara pagi Basicly Security-Tupok, Fungsi Disiplin Organisasi Sekurity I S H O M A – Siang Bela Diri Polri Cofee Break I S H O M A – Malam Mental Ideologi 1 Istirahat – Tidur
Hari ( III ) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bangun Pagi, Senam Pagi Makan Pagi Apel/Upacara pagi Kesemaptaan dan PBB I S H O M A – Siang Drill Tongkat dan Borgol PHH Cofee Break I S H O M A – Malam Mental Ideologi 2 Istirahat – Tidur
Hari ( IV ) : 1. 2. 3. 4. 5.
Bangun Pagi, Senam Pagi Makan Pagi Apel/Upacara pagi Costumer Service
6. 7. 8. 9. 10. 11.
I S H O M A – Siang Mentality Building Cofee Break I S H O M A – Malam Mental Ideologi 3 Istirahat – Tidur
Hari ( V ) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bangun Pagi, Senam Pagi Makan Pagi Apel/Upacara pagi Pembinaan Diklat dan SDM Ke HRD an Sistem I S H O M A – Siang Cofee Break Evaluasi dan Penerapan Training Penutupan Upacara Diklat Apel Persiapan Pulang- Selesai
Spesifikasi : 1. Spesifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi meliputi : a. Materi Pelatihan/Sertifikasi adalah : Attitude Security, Basicly Security (Fungsi Disiplin Organisasi Security), Bela Diri Polri, Kesemaptaan dan PBB, Mental Ideologi 1, 2, 3, Drill Tongkat dan Borgol PHH, Customer Service, Mentality Building, Pembinaan Diklat dan SDM-ke HRDan Sistem; b. Fasilitas Pelatihan/Sertifikasi adalah : Kendaraan Antar Jemput, Alat Tulis Kantor, Kaos, Kesehatan, Cofee Break 5 kali, Makan, 13 kali, Ijasah Mabes Polri dan Sertifikasi Lembaga Penyelenggara 2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : Untuk Meningkatan Sumber daya Anggota Pamdal Jakarta Pusat dan memiliki kredibilitas yang tinggi dan bersertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENUTUP Pekerjaan yang termasuk Pekerjaan Penyediaan Barang/Jasa tetapi tidak diuraikan dalam Dokumen Pengadaan ini CV harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa seolah-olah pekerjaan tersebut telah diuraikan supaya tercapai penyelesaiannya dengan hasil yang baik dan memuaskan Pihak pemberi Tugas/Penggunan Anggaran.
