RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN SISTEM GOVERNANCE DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010
PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010
1
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN SISTEM GOVERNANCE DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010
BAB I SYARAT-SYARAT PASAL 1 PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN 1.
2.
3.
4.
Pemberi Tugas, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. yanlnjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Panitia Pengadaan, adalah Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010. Peserta Seleksi, adalah Badan Usaha/Perusahaan yang memiliki Kualifikasi pada Sub Bidang Pekerjaan Jasa Konsultansi Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Telah Mendaftar dan Mengambil Dokumen Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.
b.
Bersedia dan sanggup mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.
Pengelola Kegiatan, adalah Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang akan bertindak untuk dan atas nama Jabatannya dalam mengikuti proses perkembangan yang tersebut dalam Kontrak Pekerjaan ini.
2
5.
Penyedia Jasa, adalah Badan Usaha/Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.
6.
Panitia Pemeriksa, adalah Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010. PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA PEKERJAAN
1.
Ruang Lingkup Pekerjaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan Pengembangan Sistem Governance dan Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 2010.
2.
adalah Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Pendidikan Tinggi pada Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Nasional Tahun Anggaran
Sumber Dana Sumber Dana untuk pekerjaan ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010. PASAL 3 DOKUMEN SELEKSI
1.
Dokumen Seleksi Terdiri dari : a. b.
2.
Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR). Lampiran-lampirannya.
(RKS)
berikut
Penjelasan Kelengkapan Dokumen a.
Dokumen Seleksi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang harus diikuti oleh Calon Penyedia Jasa.
b.
Dalam hal menyangkut kualitas teknis dan pelayanan, yang diikuti adalah yang memiliki kualitas lebih tinggi.
PASAL 4…
3
PASAL 4 DOKUMEN KONTRAK Dokumen Kontrak terdiri dari : 1. Dokumen Prakualifikasi. 2. Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) beserta lampiran – lampirannya. 3. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). 4. Surat Penawaran Harga (SPH) beserta Lampiran-lampirannya. 5. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan, Evaluasi Dokumen Penawaran berikut Berita Acara Klarifikasi keabsahan Dokumen Administrasi. 6. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi. 7. Pengan Pemenang Seleksi. 8. Surat Penetapan Penyedia Jasa (SPPJ). 9. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak). 10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). PASAL 5 KETENTUAN PENAWARAN 1.
2.
Penyusunan Dokumen Penawaran a.
Dokumen Penawaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri 1 (Satu) Asli dan 2 (Dua) Copy.
b.
Pada sisi sudut kanan atas ditulis kata-kata “Asli” untuk Dokumen Penawaran yang Asli dan kata-kata “Copy” untuk Dokumen Penawaran yang berupa Copy-an.
Syarat-syarat Surat Penawaran a.
Surat Penawaran Harga (SPH) dibuat di atas kertas berkop surat Badan Usaha/Perusahaan dan harus diketik rapi, jelas /terang serta tidak boleh di tip-ex atau tambahan kode/tanda atau catatan apapun.
b.
Surat Penawaran Harga Asli dibubuhi Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibubuhi tanggal, bulan, tahun, Cap Badan Usaha /Perusahaan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Badan Usaha /Perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan perubahannya serta mencantumkan masa berlakunya Penawaran yaitu 60 (enam puluh) hari kalender.
c.
Apabila penanda tanganan dikuasakan kepada penerima kuasa dari Pimpinan/Direktur yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya atau Kepala Cabang Badan Usaha/Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat atau Pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama adalah yang berhak mewakili.
4
d.
3.
Penulisan harga dengan angka dan bilangan dalam huruf harus sesuai dan jelas (terbaca), apabila terjadi perbedaan antara angka dengan huruf, maka yang dipakai adalah huruf.
Kelengkapan Dokumen Penawaran a.
b.
Dokumen Administrasi meliputi : 1).
Surat Pengantar Penawaran dibuat di atas kertas berkop surat Badan Usaha/Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Badan Usaha /Perusahaan yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya serta di cap Badan Usaha/Perusahaan tanpa menyebutkan harga.
2).
Surat Pernyataan Tunduk Kepada Keppres 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya, dan bersedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) apabila mengundurkan diri sebelum habis masa berlaku penawaran, dibuat diatas kertas berkop Surat Badan Usaha/Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.
3).
Secara hukum mempunyai Kapasitas Menandatangani Kontrak Pengadaan, diterangkan dengan Surat Pernyataan, bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.
4).
Surat Pernyataan bahwa Penyedia Jasa yang bersangkutan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak Bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani pidana, diterangkan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-
5).
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, dibuat di atas kertas berkop Surat Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.
6).
Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, apabila Seleksi dinyatakan gagal atau tidak tersedianya dana dibuat di atas kertas berkop Surat Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.
7).
Surat Pernyataan bahwa keikutsertaannya dalam Seleksi ini tidak bertentangan dengan kepentingan tugasnya (conflict of interest) dibuat di atas kertas berkop Surat Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.
Dokumen Teknis : 1).
Pendahuluan.
2).
Pengalaman Perusahaan.
3). Pemahaman terhadap TOR/KAK. 5
4). Tanggapan Terhadap TOR/KAK. 5). Apresiasi Inovasi. 6). Metodologi. 7). Rencana Kerja. 8). Jadual Pelaksanaan Pekerjaan. 9). Tenaga Ahli dan Tanggung Jawabnya. 10). Jadual Penugasan Tenaga Ahli. 11). Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan. 12). Laporan. 13). Staf Pendukung. 14). Fasilitas Pendukung. 15). Penutup. c.
Dokumen Biaya : 1). Surat Penawaran Harga Asli bermaterai Rp. 6.000,- dibuat di atas kertas berkop Surat Badan Usaha/Perusahaan Asli, distempel Badan Usaha/Perusahaan serta diberi Tanggal, Bulan, Tahun sesuai dengan Tanggal SPH. 2). Ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan, atau Kepala Cabang Badan Usaha/Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat atau Pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama adalah yang berhak mewakilinya. 3). Menyebutkan besaran harga yang ditawarkan. 4). Rincian Penawaran Biaya meliputi Jenis, Volume dan Harga Satuan Pekerjaan, berikut Rekapitulasinya. Dibuat di atas kertas berkop Surat Badan Usaha/Perusahaan Asli ditanda-tangani Direktur Badan Usaha/Perusahaan, distempel Perusahaan serta diberi Tanggal, Bulan, Tahun sesuai dengan Tanggal SPH (harga dasar rekapitulasi ditambah PPn 10%). 5). Penawaran Biaya Pekerjaan ini berlaku/mengikat selama 60 (Enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Surat Penawaran. 6). Harga Penawaran dalam mata uang rupiah dan harus dinyatakan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf. Apabila terjadi Biaya perbedaan maka yang dipakai adalah yang tertera dalam huruf.
4.
Biaya Penawaran Biaya Penawaran yang ditawarkan harus sudah termasuk seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan Jasa Perusahaan serta Pajakpajak yang berlaku dalam hubungannya dengan pekerjaan dimaksud. 5. Cara Penyampaian.....
6
5.
Cara Penyampaian Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran dimasukkan ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan dengan disaksikan oleh Panitia, dengan menggunakan Metode Dua Sampul. Sampul Pertama berisi kelengkapan data Administrasi dan Teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis”. Sampul Kedua berisi Data Perhitungan Biaya Penawaran dan pada sampul ditulis “Data Biaya Penawaran”. Sampul Pertama dan Kedua dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Sampul disebut sampul penutup kemudian dilem dan tidak boleh ada coretan.
6.
Dokumen Penawaran ditujukan kepada : Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, Komplek Kemendiknas Gedung D Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270.
7.
Surat Penawaran Tidak Sah jika : a. Terlambat dimasukkan dari waktu yang telah ditetapkan. b. Surat penawaran tidak ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang namanya tidak tercantum dalam Akte Pendirian atau Perubahannya, sampai berakhirnya waktu Pemasukan Dokumen Penawaran. PASAL 6 PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN SELEKSI
Kepada Calon Penyedia Jasa dapat Mendaftar dan Memperoleh Dokumen Seleksi pada : Hari/Tanggal Tanggal Waktu Tempat
: : :
Senin s.d. Selasa 8 s.d. 23 Januari 2010 Pukul 10.00 s.d 13.00 WIB Sekretariat Kegiatan Pengembangan Relevansi Dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Komplek Kemendiknas Gedung D, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270. Pasal 7… 7
PASAL 7 PENJELASAN PEKERJAAN 1.
Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diselenggarakan pada : Hari Tanggal Waktu Tempat
2.
: : : :
Rabu 17 Februari 2010 Pukul 14.00 WIB s.d selesai Ruang Rapat II Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Komplek Kemendiknas Gedung D, Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan dan oleh 2 (dua) Orang Wakil Peserta Seleksi yang berbeda. PASAL 8 JAMINAN PENAWARAN
1.
Badan Usaha/Perusahaan yang mengajukan penawaran wajib menyerahkan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
2.
Besar Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
3.
Jaminan Penawaran akan dikembalikan setelah ditandatanganinya kontrak dan diserahkan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan.
4.
Jaminan Penawaran akan dicairkan untuk disetor ke Kas Negara apabila Penyedia Jasa mengundurkan diri.
5.
Masa berlaku jaminan penawaran ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal pemasukan penawaran, apabila perlu dapat diperpanjang.
6.
Surat Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, Komplek Kemendiknas Gedung D Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman, Pintu I Senayan – Jakarta 10270.
7.
Nama peserta Seleksi harus sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.
8.
Nama Pengguna Jasa yang menerima jaminan penawaran harus sama/sesuai dengan nama pengguna Jasa yang mengadakan Seleksi.
9.
Pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
10
Surat Jaminan Penawaran asli dipisahkan dari dokumen penawaran, tetapi tetap dimasukkan ke dalam sampul penawaran.
8
PASAL 9 PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN 1.
Pemasukan Dokumen Penawaran paling lambat dilaksanakan pada : Hari Tanggal Waktu Tempat
a. b. 2.
: : : :
Kamis 11 Februari 2010 s.d. Pukul 12.00 WIB. Sekretariat Kegiatan Pengembangan Relevansi Dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Komplek Kemendiknas Gedung D, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Surat Penawaran yang terlambat dimasukkan sesuai dengan Hari dan Tanggal serta Jam yang telah ditentukan diatas, akan ditolak dan Calon Penyedia Jasa dianggap mengundurkan diri. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada sepenuhnya ditangan Panitia Pengadaan.
Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada : Hari Tanggal Waktu Tempat
a. b. c.
: : : :
Kamis 11 Februari 2010 Pukul 13.00 WIB s.d. selesai Ruang Rapat II Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Komplek Kemendiknas Gedung D, Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia dan disaksikan oleh seluruh peserta seleksi yang hadir. Keputusan mengenai Hasil Pembukaan Penawaran dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan disaksikan oleh seluruh peserta seleksi yang hadir. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran ditanda tangani oleh Panitia dan oleh 2 (dua) Orang Wakil dari peserta seleksi berbeda yang hadir. PASAL 10 PENILAIAN DOKUMEN PENAWARAN
1.
Dasar Penilaian : a.
Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, beserta perubahannya dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Juncto Nomor 95 Tahun 2007, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK-DIPA) Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010. 9
2.
c.
Dokumen Seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR).
d.
Harga Perkiraan Sendiri/Owners Estimate (HPS/OE).
Metode Penilaian/Evaluasi Dokumen Penawaran Penilaian/Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis & Biaya, urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut : a.
Evaluasi Administrasi : 1).
2) 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9). 3.
Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan Biaya yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Evaluasi Teknis dan Biaya dilakukan, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan biaya penawaran. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi atau ditambah). Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade). Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade). Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya. Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi. Nilai ambang batas lulus (passing grade) untuk dokumen teknis yang dipersyaratkan adalah sebesar 70 (tujuh puluh).
Pembuktian Kualifikasi. Terhadap Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Calon Pemenang dan Calon Cadangan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam Formulir Isian Kualifikasi dengan meminta Rekaman atau Asli Dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan Instansi terkait. Apabila dalam Pembuktian Kualifikasi ditemukan hal-hal yang tidak benar/palsu, maka Calon Penyedia Jasa tersebut dinyatakan Gugur dengan sendirinya dan dikenai sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam Badan Usaha/Perusahaan dalam Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dan sanksi perdata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi Calon Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Pemenang selanjutnya dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya. 4. Kriteria ...
10
4.
Kriteria Penilaian : a.
Kriteria penilaian Dokumen Teknis dan Biaya : 1). 2). 3).
Pengalaman Perusahaan Konsultan dengan bobot 10%. Pendekatan dan Metodologi dengan bobot 40%. Kualifikasi Tenaga Ahli dengan bobot 50%.
b.
Komposisi Dokumen Teknis Nilai 80 dan Dokumen Biaya Nilai 20.
c.
Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam RKS dan KAK.
d.
Biaya penawaran tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia.
e.
Menguntungkan bagi negara.
f.
Biaya penawaran responsive, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
g.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. PASAL 11 SELEKSI GAGAL DAN SELEKSI ULANG
Seleksi dinyatakan gagal apabila : 1.
Penyedia Jasa yang tercantum dalam Daftar Calon Peserta Seleksi kurang dari 3 (Tiga) Badan Usaha/Perusahaan.
2.
Dokumen Penawaran yang masuk kurang dari 3 (Tiga) Badan Usaha/Perusahaan.
3.
Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen seleksi.
4.
Semua penawaran di atas pagu anggaran yang tersedia;
5.
Apabila terjadi keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Panitia Pengadaan diharuskan mengadakan Seleksi Ulang dengan tidak terikat untuk mengundang Perusahaan/Badan Usaha yang telah diundang terlebih dahulu. Negosiasi atas biaya penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi
6.
PASAL 12 PENETAPAN PEMENANG SELEKSI DAN PENGAN PEMENANG SELEKSI 1.
Penetapan Pemenang Seleksi didasarkan atas : a.
Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, beserta perubahannya dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Juncto Nomor 95 Tahun 2007, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b.
Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen seleksi.
c.
Nilai tertinggi hasil penjumlahan Nilai Teknis dan Biaya. 2. Pengan ... 11
2.
Pengan Pemenang Seleksi akan dikan setelah mendapat Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. PASAL 13 SANGGAHAN
1.
Kepada peserta Seleksi yang berkeberatan atas Penetapan Pemenang Seleksi diberikan kesempatan untuk mengajukan Sanggahan secara tertulis, selambatlambatnya dalam waktu 5 (Lima) Hari Kerja setelah Pengan Pemenang Seleksi.
2.
Sanggahan dapat diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, dengan tembusan kepada: a. b. c. d.
3.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas. Inspektur Jenderal Kemendiknas. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas. Ketua Panitia Pengadaan/Seleksi.
Sanggahan diajukan apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, seperti : a.
Panitia dan/atau pejabat yang berwenang menyalah gunakan wewenangnya.
b.
Pelaksanaan Seleksi telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa/Seleksi.
c.
Terjadi praktek KKN diantara peserta Seleksi dan/atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang.
d.
Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Seleksi tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
PASAL 14 BIAYA/NILAI PEKERJAAN Biaya Pekerjaan adalah penawaran yang telah disepakati oleh Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa yang sudah termasuk seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud serta pajak-pajak dan kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Penyedia Jasa. PASAL 15 RESIKO Segala resiko yang mengakibatkan kerugian Pengguna Jasa ditempat pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. o0o
12
BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PASAL 16 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1.
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Pangkalan Data Penddikan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, selama 4 (empat) Bulan, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
2.
Pelaksanaan Pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah diterima oleh Penyedia Jasa.
3.
Jika 7 (tujuh) hari setelah waktu yang telah ditentukan pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran pertama dari Pengguna Jasa.
4.
Apabila 7 (tujuh) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran kedua.
5.
Apabila 7 (tujuh) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran ketiga.
6.
Apabila pekerjaan telah berjalan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyimpang dari Kontrak/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka pemutusan kontrak secara sepihak akan dilakukan agar tidak merugikan Pengguna Jasa.
7.
Pemutusan Kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3 (tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/kerugian akibat pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pengguna Jasa secara sepihak mempunyai kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan Bila pada hari ke-dua puluh lima pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, Pengguna Jasa mempunyai kekuatan penuh untuk membatalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa ada tuntutan apapun dari Penyedia Jasa yang telah ditunjuk.
8.
PASAL 17 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1.
Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian pekerjaan seperti tersebut diatas, tidak dapat dipenuhi.
2.
Apabila permintaan perpanjangan waktu dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggung jawbkan, dengan alasan yang rasional maka akan dipertimbangkan sebagai perpanjangan waktu.
3.
Pengunduran waktu karena adanya keadaan kahar dengan keterangan dari instansi yang berwenang. 4. Permohonan … 13
4.
Permohonan perpanjangan waktu diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu Penyerahan Hasil Pekerjaan, dengan desertai alasan-alasannya.
5.
Perpanjagan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya akan diberikan 1 (satu) kali perpanjangan saja.
PASAL 18 SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA, KONTRAK DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 1.
Surat Penunjukan Penyedia Jasa diterbitkan setelah masa sanggah berakhir.
2.
Ikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagai yang menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yang ditanda tangani kedua belah pihak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di atas materai Rp. 6.000,- serta dibuat rangkap 6.
3.
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan setelah selesai Penandatanganan Kontrak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa diatas materai Rp. 6.000,-
4.
Biaya yang ditimbulkan akibat dibuatnya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan SPMK, serta pajak-pajak dan biaya lain dalam bentuk apapun yang berlaku saat Penandatangan Kontrak maupun yang berlaku sesudahnya saat pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. PASAL 19 PEMBAYARAN PEKERJAAN
Pembayaran Pekerjaan yang tersebut dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088) dengan Pengaturan dan Persyaratan akan diatur lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Peraturan yang berlaku. PASAL 20 SANKSI DAN DENDA 1.
Pengunduran diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran akan berakibat Dokumen Penawaran berikut Jaminan Penawaran tidak bisa diambil/dikembalikan dan menjadi milik Negara.
2.
Apabila setelah dievaluasi ternyata terdapat kekurangan/ketidak sesuaian dengan kontrak dalam Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa dikenakan Denda sebesar 1 0/00 (satu per-seribu) dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak untuk setiap Hari Keterlambatan dengan Denda Maksimum sebesar 5% (lima prosen) dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak/SPMK, yang akan disetorkan ke Kas Negara. 3. Apabila … 14
3.
Apabila Penyedia Jasa telah dikenakan Denda Maksimum dan Pekerjaan belum juga selesai, maka setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan Penyedia Jasa tetap tidak mengindahkannya, maka Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berhak membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) secara sepihak dengan akibat Penyedia Jasa/Perusahaan tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (Black List). PASAL 21 RESIKO DAN “KEADAAN KAHAR”
1.
Didalam pelaksanaan pekerjaan ini, segala resiko serta keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab dan beban Penyedia Jasa.
2.
Keadaan Kahar adalah suatu akibat dari kejadian diluar kemampuan pihak Penyedia Jasa baik langsung ataupun tidak langsung, antara lain : gempa bumi, topan, petir, kebakaran, sabotase, huru-hara, tindakan pemerintah dalam bidang moneter dll.
3.
Atas kejadian/akibat tersebut pada butir 2 (dua) di atas, Penyedia Jasa diwajibkan untuk melaporkan/mengajukan persoalan tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam, secara tertulis, disertai surat pengesahan dari instansi yang berwenang. Jika waktu ini dilampaui tanpa alasan yang rasional maka Penyedia Jasa akan kehilangan hak untuk mengklaim atas kejadian-kejadian yang bisa dikatagorikan sebagai keadaan kahar. PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Segala perselisihan yang timbul dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Penyedia Jasa. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka masing-masing pihak akan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PASAL 23 PEMUTUSAN KONTRAK 1.
Apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), maka Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional mempunyai hak dan wewenang untuk Pemutusan Kontrak secara sepihak tanpa melalui prosedur pengadilan dan harus dapat diterima oleh Penyedia Jasa yang bersangkutan.
15
2.
Apabila pekerjaan telah berjalan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyimpang dari Kontrak dan Dokumen Seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), maka pemutusan kontrak secara sepihak akan dilakukan agar tidak merugikan Negara.
3.
Pemutusan kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3 (tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/kerugian akibat pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pengguna Jasa secara sepihak mempunyai kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan. o0o
16
III
BAB SYARAT.SYARAT TEKNIS PASAL 24 DASAR PELAKSANAAN PEKER]AAN
Dasar pelaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, Kontrak, Dokumen Seleksi (KAK|I-OR) /Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja terlampir. PASAL 25 PEDOMAN PELAKSANAAN PEKER]AAN
Untuk melaksanakan Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 23 dokumen ini, Penyedia Jasa wajib mentaati dan patuh terhadap Petunjuk/Pengarahan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat terkait yang berwenang' PASAL 25
PENUTUP dipandang perlu harus ada dalam Dokumen (Perbaikan/Penyempurnaan) atau dan (penambahan/Pengurangan)
Segala sesuatu yang
tidak diatur, atau
ieleksi/Rencana t<erla dan Syarat-syarat (RKS) beserta Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang akan dituangkan dalam Berita Acara, dan tidak terpisahkan dari Dokumen Seleki ini.
di
: Jakata Ditetapkan Pada Tanggal : Januari 2010
Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi
(* I!
I
i\
DIRE PE
R\ Kegiatan
6i ! [ull
E
199303 1 002
Pejabat Pembuat Komitmen Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi lenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasonal,
)n
T,if,3fif,iiil,,,T; zl ulL Pt
1
K|
*
Sudiyafto, MA. 30 198403 1 002 t6
Lampiran I Contoh Format Surat Penawaran Harga (SPH) Kop Surat Badan Usaha/Perusahaan
Nomor Lampiran Perihal
Jakarta, ………………. 2010
: ……………………… : 1 (Satu) Berkas : Penawaran Biaya
Kepada Yth. Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Penegembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, Gedung D Lt. 9 Komplek Kemendiknas, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270 Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: ………………… : …………………
Sebagai Direktur sesuai dengan Akte Pendidirian Badan Usaha/Perusahaan Nomor : ………….., Notaris …………………. Dengan ini menyatakan : 1. Telah mempelajari dan memahami segala isi Dokumen Seleksi dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) beserta Lampirannya, untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010. Yang Penjelasan Pekerjaannya dilaksanakan pada : Hari/Tanggal
: Senin/27 Juli 2010
Tempat
: Ruang Sidang Ditjen Dikti Gedung D Lt. 9 Komplek Kemendiknas, Jl. Jend. Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat.
Dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor Tanggal
: …………………….. : ……………………..
1
2. Mengajukan ......
Kop Surat Badan Usaha/Perusahaan
2. Mengajukan Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dengan Total Biaya Penawaran sebesar Rp .................,- (...........................................), dengan perincian seperti tersebut dalam Lampiran Surat Penawaran ini. 3. Total Harga Penawaran pada butir 2 sudah termasuk Jasa Perusahaan dan Pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Apabila Penawaran ini diluluskan, kami sanggup melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penegembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, selama 4 (Empat) Bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. 5. Penawaran Harga ini berlaku dan mengikat secara sah dalam waktu 60 (Enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Surat Penawaran ini. 6. Menyerahkan Jaminan Penawaran sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah),- sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 7. Akan tunduk dan patuh pada Ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut Perubahan-perubahannya dan Lampiran-lampirannya serta tanpa kecuali, segala syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia sehubungan dengan Pengadaan ini. Demikian Surat Penawaran ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, ………………………………. 2010 PT/CV………………………………………….. - Materai Rp 6.000,- Tanda tangan diatas materai - Cap perusahaan diatas materai - Tanggal pada materai
Nama Jelas Jabatan
2
Lampiran II Contoh Format Perincian Penawaran Harga (SPH) Kop Surat Badan Usaha/Perusahaan Perincian Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010
No.
Uraian Pekerjaan
Harga Satuan (Rp)
Volume Rp.
Jumlah Harga (Rp) Rp.
Jumlah Rp. PPn 10% Rp. Total Harga Penawaran Rp. Terbilang : #........................................................................................# Jakarta, ………………………………. 2010 PT/CV………………………………………….. - Materai Rp 6.000,- Tanda tangan diatas materai - Cap perusahaan diatas materai - Tanggal pada materai
Nama Jelas Jabatan 3
