RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA POS PELAYANAN BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016
PENGADILAN AGAMAKELAS 1BKEBUMEN Jl. Indrakilana No. 42 Telp. (0287) 381741 Fax. (0287) 381741 Website : www.pa-kebumen.go.id/ Email :
[email protected]
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA POS PELAYANAN BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1-B KEBMUMEN TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I SYARAT – SYARAT
PASAL 1 PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN 1. Pemberi Tugas, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Kelas 1B Kebumen; 2. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari ULPKorwil Jateng yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2016; 3. Peserta Seleksi, adalah Organisasi bantuan hukum atau organisasi profesi advokat atau organisasi perguruan tinggi untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2016, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berbentuk badan hukum (melampirkan Akta Notaris atau terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, dan izin mendirikan dari Rektor bagi perguruan tinggi); b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen; c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan Agama; d. Memiliki minimal satu orang advokat; e. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas (melampirkan sususan organasisasi); f.
Memiliki tiga orang staf atau anggota untuk bertugas di Pos Pelayanan Bantuan Hukum berpendidikan minimal Sarjana Hukum yang memahami hukum islam atau Sarjana Syariah (dengan melampirkan fotocopy ijazah);
g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Pos Pelayanan Bantuan Hukum, harus yang telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah; h. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen; i.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;
j.
Memilik Rekening Bank atas nama organisasi;
k. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
4. Pengelola Kegiatan, adalah Penanggung Jawab Pengadilan Agama Kebumen yang akan bertindak atas nama Jabatannya dalam mengikuti proses perkembangan yang tersebut dalam Kontrak Pekerjaan ini; 5. Penyedia Jasa, adalah Organisasi bantuan hukum atau organisasi profesi advokat atau organisasi perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2016; 6. Pejabat Pemeriksa, adalah Pejabat Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2016;
PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA PEKERJAAN
1. Ruang Lingkup Pekerjaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Jasa Konsultan Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2016; 2. Sumber Dana Sumber Dana untuk pekerjaan ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) 04 Pengadilan Agama KebumenTahunAnggaran 2016;
PASAL 3 DOKUMEN SELEKSI
1. Dokumen Seleksi Terdiri : a. DokumenPengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); b. Lampiran – lampirannya; 2. Penjelasan Kelengkapan Dokumen a. Dokumen Seleksi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang harus diikuti oleh Calon Penyedia Jasa; b. Dalam hal menyangkut kualitas teknis dan pelayanan, yang diikuti adalah yang memiliki kualitas lebih tinggi;
PASAL 4 DOKUMEN KONTRAK
Dokumen Kontrakterdiri dari : a. Dokumen Prakualifikasi; b. Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut beserta lampiran – lampirannya; c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing); d. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi; e. Berita Acara Klarifikasi keabsahan Dokumen Administrasi dan Negosiasi; f.
Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi;
g. Pengumuman Pemenang Seleksi; h. Surat Penetapan Penyedia Jasa (SPPJ); i.
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak);
j.
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
PASAL 5 KETENTUAN PENAWARAN 1. Penyusunan Dokumen Penawaran a. Dokumen Penawaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), terdiri 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Copy; b. Pada sisi sudut kanan atas ditulis kata-kata “Asli” untuk Dokumen Penawaran yang Asli dan kata-kata “Copy” untuk Dokumen Penawaran yang berupa Copy-an; 2. Syarat-syarat Surat Penawaran a. Surat Penawaran dibuat diatas kertas berkop surat Badan Usaha/ Perusahaan dan harus diketik rapi, jelas/ terang serta tidak boleh di tip-ex atau tambahan kode/ tanda atau catatan apapun; b. Surat Penawaran Asli dibubuhi Materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibubuhi tanggal, bulan, tahun, Cap Organsisasi dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan perubahannya serta mencantumkan masa berlakunya Penawaranya itu 60 (enampuluh) hari kalender; c. Apabila penandatanganan dikuasakan kepada penerima kuasa dari Pimpinan yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya atau Kepala Cabang Organisasi yang diangkat oleh Kantor Pusat atau Pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama adalah yang berhak mewakili; d. Penulisan harga dengan angka dan bilangan dalam huruf harus sesuai dan jelas (terbaca), apabila terjadi perbedaan antara angka dengan huruf, maka yang dipakai adalah huruf;
3. Kelengkapan Dokumen Penawaran a. Dokumen Admnistrasi meliputi : 1).
Surat Pengantar Penawaran dibuat diatas kertas berkop surat Organisasi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya serta dicap Organisasi tanpa menyebutkan harga;
2).
Surat Pernyataan Tunduk Kepada Perpres 4 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dan bersedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) apabila mengundurkan diri sebelum habis masa berlaku penawaran, dibuat diatas kertas berkop Surat Organisasi,
bermaterai
Rp.6.000,-
dibubuhi
tanggal,
bulan,
tahun
dan
ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi serta di cap perusahaan; 3).
Secara hukum mempunyai Kapasitas Menandatangani Kontrak Pengadaan, diterangkan dengan Surat Pernyataan, bermaterai Rp. 6.000,-dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi serta di cap organisasi;
4).
Surat Pernyataan bahwa Penyedia Jasa yang bersangkutan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak Bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani pidana, diterangkan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,-;
5).
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, dibuat diatas kertas berkop Surat Organisasi bermaterai Rp.6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi serta di cap perusahaan;
6).
Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, apabila Seleksi dinyatakan gagal atau tidak tersedianya dana dibuat diatas kertas berkop Surat Organisasi, bermaterai Rp.6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi serta di cap;
7).
Surat Pernyataan bahwa keikutsertaannya dalam Seleksi ini tidak bertentangan dengan kepentingan tugasnya (conflict of interest) dibuat diatas kertas berkop Surat Organisasi, bermaterai Rp.6.000, dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi serta di cap;
4. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran dimasukkan ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan dengan disaksikan oleh Pejabat Pengadaan,
Dokumen Penawaran ditujukan kepada : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen Tahun Anggaran 2016, Jalan Indrakila No. 42 Kebumen
5. Surat Penawaran Tidak Sah jika : a. Terlambat dimasukkan dari waktu yang telah ditetapkan; b. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh Pimpinan atau Penerima Kuasa dari Pimpinan yang namanya tidak tercantum dalam Akte Pendirian atau Perubahannya, sampai berakhirnya waktu Pemasukan Dokumen Penawaran;
PASAL 6 PENDAFTARAN
Kepada Calon Penyedia Jasa dapat mendaftar pada : Hari
: Senin s.d.Kamis
Tanggal
: 21 s.d 24 Maret 2016
Pukul
: 08.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat
: Kantor Pengadilan Agama Kelas I-B kebumen Jalan Indrakila No. 42 Kebumen
PASAL 7 PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
1. Pemasukan Dokumen Penawaran paling lambat dilaksanakan pada : Hari / Tanggal
: Kamis
Tanggal
: 14 Maret 2016
Pukul
: 16.00 WIB
Tempat
: Kantor Pengadilan Agama Kelas I-Bkebumen Jalan Indrakila No. 42 Kebumen
a. Surat Penawaran yang terlambat dimasukkan sesuai dengan Hari dan Tanggal serta Jam yang telah ditentukan diatas, akan ditolak dan Calon Penyedia Jasa dianggap mengundurkan diri; b. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada sepenuhnya ditangan Pejabat Pengadaan;
2. Pembukaan Dokumen Penawaran paling lambat dilaksanakan pada : Hari / Tanggal
: Senin
Tanggal
: 28 Maret 2016
Pukul
: 14.00 WIB
Tempat
: Kantor Pengadilan Agama Kelas I-BKebumen Jalan Indakila No. 42 Kebumen
a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Pejabat Pengadaan ; b. Keputusan mengenai Hasil Pembukaan Penawaran dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
PASAL 8 PENILAIAN DOKUMEN PENAWARAN
1. Dasar Penilaian : a. Perpres Nomor 4 Tahun 2015, beserta perubahannya,Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Tahun Anggaran 2016 dan Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK-DIPA) 04 Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen Tahun Anggaran 2016; c. Dokumen Seleksi / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) d. Harga Perkiraan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE)
2. Metode Penilaian / Evaluasi Dokumen Penawaran
Penilaian / Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Berdasarkan Kelengkapan Administrasi &Uji Kompetensi, urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut : a. Evaluasi Administrasi : 1).
Sistem nilai menggunakan pendekatan/ metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap kelengkapan administrasi dan uji kompetensi yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pengumuman pengadaan;
2).
Evaluasi Administrasi dan kompetensi dilakukan, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap administrasi dan uji kompetensi;
3).
Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi atau ditambah);
4).
Dilakukan penilaian kualitas penawaran secara administrasi, kemudian dipilih dokumen penawaran yang diatas batas lulus (passing grade);
5).
Dilakukan penilaian kopetensi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kompetensi diatas batas lulus (passing grade);
6).
Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai administrasi dan nilai uji kompetensi;
7).
Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran administrasi dan uji kompetensi terbaik;
8).
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi;
9).
Nilai ambang batas lulus (passing grade) untuk uji kompetensi yang dipersyaratkan adalah sebesar 70 (tujuh puluh);
3. Pembuktian Kualifikasi Terhadap Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Calon Pemenang dan Calon Cadangan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap semua data dan informasi yang ada dengan meminta Rekaman atau Asli Dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan Instansi terkait. Apabila dalam Pembuktian Kualifikasi ditemukan hal – hal yang tidak benar/palsu, maka Calon Penyedia Jasa tersebut dinyatakan Gugur dengan sendirinya dan dikenai sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam Badan Usaha/Perusahaan dalam Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dan sanksi perdata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi Calon Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Pemenang selanjutnya dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi;
4. Kriteria Penilaian a. Kriteria penilaian Dokumen Administrasi : 1).
Pengalaman Badan Usaha / Organisasi Konsultan dengan bobot 10%;
2).
Kelengkapan dokumen seperti yang tercantum dalam syarat calon penyedia 10%;
3).
Kualifikasi Tenaga Ahli dengan bobot 10%;
b. Komposisi Dokumen Administrasi Nilai 30 dan hasil uji kompetensi 70; c. Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam RKS ; d. Biaya penawaran tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; e. Menguntungkan bagi negara; f.
Biaya penawaran responsive, wajar dan dapat dipertangung jawabkan;
g. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
PASAL 9 SELEKSI GAGAL DAN SELEKSI ULANG
Seleksi dinyatakan gagal apabila : 1. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen seleksi. 2. Semua penawaran di atas pagu anggaran yang tersedia; 3. Apabila terjadi keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka Pejabat Pengadaan diharuskan mengadakan Seleksi Ulang dengan tidak terikat untuk mengundang Perusahaan/Organisasi yang telah diundang terlebih dahulu; 4. Negosiasi atas biaya penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/ menyepakati klarifikasi dan negosiasi;
PASAL 10 PENETAPAN PEMENANG SELEKSI DAN PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI
1. Penetapan Pemenang Seleksi didasarkan atas : a. Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015, beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan kompetensi yang ditentukan dalam dokumen seleksi; c. Nilai tertinggi hasil penjumlahan Nilai Administrasi dan Kompetensi; 2. Pengumuman Pemenang Seleksi akan dilakukan setelah mendapat Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen;
PASAL 10 SANGGAHAN
1. Kepada peserta Seleksi yang berkeberatan atas Penetapan Pemenang Seleksi diberikan kesempatan untuk mengajukan Sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) Hari Kerja setelah Pengumuman Pemenang Seleksi; 2. Sanggahan dapat diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen Tahun Anggaran 2016, dengan tembusan kepada : a. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI; b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen; c. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Kelas I-B Kebumen;
3. Sanggahan diajukan apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, seperti : a. Panitia dan/atau pejabat yang berwenang menyalah gunakan wewenangnya; b. Pelaksanaan Seleksi telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa/Seleksi; c. Terjadi praktek KKN diantara peserta Seleksi dan/atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang; d. Terdapat rekayasa pihak – pihak tertentu yang mengakibatkan Seleksi tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat;
PASAL 12 BIAYA / NILAI PEKERJAAN
Biaya Pekerjaan adalah penawaran yang telah disepakati oleh Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa yang sudah termasuk seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud serta pajak – pajak dan kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Penyedia Jasa;
PASAL 13 RESIKO KERUGIAN
Segala resiko yang mengakibatkan kerugian Pengguna Jasa ditempat pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
PASAL 14 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, selama 9 (sembilan) Bulan, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) diterbitkan; 2. Pelaksanaan Pekerjaan harus dimulai selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah diterima oleh Penyedia Jasa; 3. Jika 7 (tujuh) hari setelah waktu yang telah ditentukan pekerjaan belum juga dimulai/ dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran pertama dari Pengguna Jasa; 4. Apabila 7 (tujuh) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/ dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran kedua; 5. Apabila 7 (tujuh) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/ dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran ketiga; 6. Apabila pekerjaan telah berjalan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyimpang dari Kontrak/ Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) , maka pemutusan kontrak secara sepihak akan dilakukan agar tidak merugikan Pengguna Jasa; 7. Pemutusan Kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3 (tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/ kerugian akibat pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pengguna Jasa secara sepihak mempunyai kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan; 8. Bila pada hari ke – dua puluh lima pekerjaan belum juga dimulai/ dilaksanakan, Pengguna Jasa mempunyai kekuatan penuh untuk membatalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa ada tuntutan apapun dari Penyedia Jasa yang telah ditunjuk;
PASAL 15 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian pekerjaan seperti tersebut diatas, tidak dapat dipenuhi; 2. Apabila permintaan perpanjangan waktu dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan alasan yang rasional maka akan dipertimbangkan sebagai perpanjangan waktu; 3. Pengunduran waktu karena adanya keadaan kahar dengan keterangan dari instansi yang berwenang; 4. Permohonan perpanjangan waktu diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu Penyerahan Hasil Pekerjaan, dengan disertai alasan-alasannya; 5. Perpanjangaan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya akan diberikan 1(satu) kali perpanjangan saja;
PASAL 16 SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA, KONTRAK DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa diterbitkan setelah masa sanggah berakhir. 2. Ikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagai yang menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yang ditandatangani kedua belah pihak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di atas materai Rp. 6.000,- serta dibuat rangkap 6. 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan setelah selesai Penandatanganan Kontrak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa diatas materai Rp. 6.000,4.
Biaya yang ditimbulkan akibat dibuatnya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan SPMK, serta pajak - pajak dan biaya lain dalam bentuk apapun yang berlaku saat Penandatangan Kontrak maupun yang berlaku sesudahnya saat pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
PASAL 17 PEMBAYARAN PEKERJAAN Pembayaran Pekerjaan yang tersebut dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo dengan Pengaturan dan Persyaratan akan diatur lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
PASAL 18 SANKSI DAN DENDA 1. Pengunduran diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran akan berakibat Dokumen Penawaran tidak bisa diambil/ dikembalikan dan menjadi milik Negara. 2.
Apabila setelah dievaluasi ternyata terdapat kekurangan/ ketidaksesuaian dengan kontrak dalam Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa dikenakan Denda sebesar 1 0/00 (satu per-seribu) dari Jumlah Biaya / Nilai Kontrak untuk setiap Hari Keterlambatan dengan Denda Maksimum sebesar 5% (lima prosen) dari Jumlah Biaya/ Nilai Kontrak/ SPMK, yang akan disetorkan ke Kas Negara;
3. Apabila Penyedia Jasa telah dikenakan Denda Maksimum dan Pekerjaan belum juga selesai, maka setelah diberikan peringatan sebanyak 3(tiga) kali secara berturut-turut dan Penyedia Jasa tetap tidak mengindahkannya, maka Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen berhak membatalkan/ memutuskan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) secara sepihak dengan akibat Penyedia Jasa/ Perusahaan tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (Black List)
PASAL 19 RESIKO DAN “KEADAAN KAHAR” 1. Didalam pelaksanaan pekerjaan ini, segala resiko serta keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab dan beban Penyedia Jasa; 2. Keadaan Kahar adalah suatu akibat dari kejadian diluar kemampuan pihak Penyedia Jasa baik langsung ataupun tidak langsung, antara lain : gempa bumi, topan, petir, kebakaran, sabotase, huru-hara, tindakan pemerintah dalam bidang moneter dll; 3. Atas kejadian/akibat tersebut pada butir 2 (dua) di atas, Penyedia Jasa diwajibkan untuk melaporkan/mengajukan persoalan tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam, secara tertulis, disertai surat pengesahan dari instansi yang berwenang. Jika waktu ini dilampaui tanpa alasan yang rasional maka Penyedia Jasa akan kehilangan hak untuk mengklaim atas kejadiankejadian yang bisa dikatagorikan sebagai keadaan kahar;
PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Segala perselisihan yang timbul dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen dengan Penyedia Jasa. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka masing-masing pihak akan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kebumen;
PASAL 21 PEMUTUSAN KONTRAK
1. Apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen mempunyai hak dan wewenang untuk Pemutusan Kontrak secara sepihak tanpa melalui prosedur pengadilan dan harus dapat diterima oleh Penyedia Jasa yang bersangkutan; 2. Apabila pekerjaan telah berjalan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyimpang dari Kontrak dan Dokumen Seleksi/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka pemutusan kontrak secara sepihak akan dilakukan agar tidak merugikan Negara; 3. Pemutusan kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3 (tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/ kerugian akibat pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pengguna Jasa secara sepihak mempunyai kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan;
BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS
PASAL 22 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Dasar pelaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas I-B Kebumen Tahun Anggaran 2016, Kontrak, Dokumen Seleksi/ Rencana Kerja danSyarat-syarat (RKS);
PASAL 23 PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Untuk melaksanakan Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 23 dokumen ini, Penyedia Jasa wajib mentaati dan patuh terhadap Petunjuk/ Pengarahan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat terkait yang berwenang;
PASAL 24 PENUTUP Segala sesuatu yang tidak diatur, atau dipandang perlu harus ada (penambahan/Pengurangan) dan atau (Perbaikan/Penyempurnaan) dalam Dokumen seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini akan dijelaskan lebih lanjut akan dituangkan dalam Berita Acara, dan tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi ini;
Ditetapkan di Pada tanggal
: Kebumen : 17 Maret 2016
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
SUTRIS, SH, HM NIP. 19680609 199003 1005
Disetujui/Disahkan oleh : Pejabat Pembuat Komitmen
KAMADI, SH NIP. 19631201 199203 1 005
