2015 Dokumen Teknis
Prasyarat Kebutuhan BPHTB Payment Online System
Abstrak Dokumen ini adalah dokumen teknis sebagai petunjuk terhadap kebutuhan perangkat keras dan/atau perangkat lunak, sebelum melakukan instalasi dan implementasi BPHTB Payment Online System.
www.cartenz.co.id
Pengantar BPHTB Payment Online System adalah aplikasi untuk membantu pemerintah daerah c.q. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam melakukan penerimaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana aplikasi ini dapat terintegrasi dengan aplikasi penerima pembayaran yang dikelola oleh bank/pihak ketiga/third party yang sudah dapat melakukan interkoneksi dengan data tagihan BPHTB Dispenda melalui ISO 8583. Aplikasi ini disesuaikan khusus untuk keperluan pengelolaan penerimaan BPHTB sebagai pajak daerah, serta dibangun dengan menggunakan teknologi terkini sehingga memudahkan dalam kegiatan implementasi dan pemeliharaan. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh BPHTB Payment Online System, memudahkan Dispenda dalam melakukan penerimaan pembayaran atas BPHTB, sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran melalui third party yang ditunjuk oleh Dispenda sebagai penerima pembayaran BPHTB. Berikut ini arsitektur BPHTB Payment Online System yang ideal dapat berjalan dengan baik.
Third Party
Wajib Pajak
Teller (Cashier)
Third Party Payment Application Third Party Core System
Firewall
ISO 8583 Protocol
Dispenda
Basis Data BPHTB Firewall
ISO 8583 Protocol (ISO Client)
ISO Server
Gambar 1 Arsitektur BPHTB Payment Online System
CARTENZ BPHTB PAYMENT ONLINE SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATIONS
Kebutuhan Perangkat Keras Untuk mendukung kelancaran jalannya sistem, maka diperlukan perangkat keras yang disesuaikan dengan banyaknya pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini, dimana dibagi untuk spesifikasi perangkat keras minimum dan rekomendasi sebagai berikut:
Minimum Jumlah Server Yang Dibutuhkan
1 (Satu) Buah
Server ISO Processor
Intel Xeon E5 2.10GHz
Memory
4 GB
Hard Disk
320 GB ; 15.000 RPM
Rekomendasi Jumlah Server Yang Dibutuhkan
1 (Satu) Buah
Server ISO Processor
Intel Xeon E5 2.50GHz
Memory
8 GB
Hard Disk
512 GB ; 15.000 RPM
Kebutuhan Perangkat Lunak Agar server dapat bekerja untuk mengoperasikan aplikasi dengan baik, maka diperlukan juga perangkat lunak baik sistem operasi maupun perangkat lunak basis data Sistem Operasi
Microsoft Windows Server 2012 ke Atas
Basis Data
Microsoft SQL Server 2012 atau Oracle
Aplikasi BPHTB
iTax – BPHTB NG
Kebutuhan Jaringan Untuk dapat mendistribusikan aplikasi BPHTB Payment Online System agar bisa diakses oleh penggunanya, diperlukan kemampuan jaringan yang mencukupi. Kebutuhan jaringan yang perlu dibangun diantaranya Internet/VPN
Kemampuan bandwith yang rekomendasi 4MB
CARTENZ BPHTB PAYMENT ONLINE SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATIONS
Kebutuhan Pendukung Kebutuhan pendukung lainnya yang perlu diadakan agar aplikasi BPHTB Payment Online System ini bisa berjalan baik diantaranya: Perangkat Keras:
UPS
Perangkat Lunak:
Antivirus
Java SDK 8 Update 25 ke Atas
CARTENZ BPHTB PAYMENT ONLINE SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATIONS
HUBUNGI KAMI Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dari PT. Cartenz Technology
®
International, silakan kunjungi www.cartenz.co.id atau telepon +62 21 2977 2992 melalui staf representatif kami
Making Government Efficient Through Information Technology Copyright © 2015, Cartenz and/or its affiliates. All rights reserved. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, did including imply warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission.
