DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS
PEMELIHARAAN PENGECATAN EKSTERIOR GEDUNG A
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2016
SYARAT – SYARAT TEKNIS Pasal 1 URAIAN PEKERJAAN 1. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor adalah Pemeliharaan pengecatan Eksterior Gedung A Universitas Brawijaya, dengan rincian secara garis besar sebagai berikut: a.PEKERJAAN PERSIAPAN b.PEKERJAAN PENGECATAN 2. Sarana Pekerjaan : Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan, Kontraktor menyediakan : a. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan, tenaga kerja yang terampil dan cukup jumlahnya dengan kapasitas yang memadai dengan pengalaman untuk prasarana gedung. b. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. c. Melaksanakan tepat sesuai dengan time schedule. 3. Cara Pelaksanaan : Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, dan sesuai dengan syarat-syarat (RKS), gambar rencana, serta mengikuti petunjuk dan keputusan PPK dan tim teknis. Pasal 2 JENIS DAN MUTU BAHAN Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menpen. No.: 472/Kop/XII/80, No.: 813/Menpen/1980, No.: 64/Menpen/1980, Tanggal 23 Desember 1980 Pasal 3 GAMBAR – GAMBAR RKS ini dilampiri : 1. Gambar Denah dan Tampak Pasal 4 PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN 1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, kecuali bila ada ketentuan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya : a. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan-aturan penggantinya.
b.Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982; c.Peraturan menteri Pekerjaan Umum tentang Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung No. 24/PRT/M/2008 d.Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja; e.Peraturan Umum tentang pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 1979 dan PLN setempat; f.Spesifikasi bahan bangunan bagian A : SK SNI S-04-1989-F; g.Tata cara pengecatan bangunan : SNI 03-2407-1991; h.Tata cara pengecatan dinding dengan cat emulsion : SNI 03-2410-1991; 2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 1 ayat 1 tersebut di atas berlaku dan mengikat pula. a.Gambar Kerja b.Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). c.Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya. d.Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui Direksi. Pasal 5 PENJELASAN RKS DAN GAMBAR 1.Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan. 2.Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah RKS. 3.Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan-keraguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, Kontraktor wajib menanyakan kepada tim teknis pendukung PPK dan Kontraktor mengikuti keputusan dalam rapat. Pasal 6 JADWAL PELAKSANAAN 1.Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan Kontraktor wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-chart dan curve bahan/tenaga. 2.Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepada tim teknis pendukung PPK Pasal 7 KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN 1.Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa disebut Pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan
mendapat kuasa penuh dari Kontraktor, berpendidikan minimal STM atau sederajat dengan pengalaman minimum 3 (tiga) tahun. 2.Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya. 3.Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, nama dan jabatan Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan. 4.Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahu kepada Kontraktor secara tertulis untuk menggantinya dengan personil yang memenuhi syarat. 5.Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk Pelaksana baru atau Kontraktor sendiri (penanggung jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan. Pasal 8 TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) KONTRAKTOR DAN PELAKSANA 1.Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya jam kerja apabila terjadi hal-hal mendesak, kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan. 2.Alamat Kontraktor dan pelaksana diharapkan tidak berubah-ubah selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secar tertulis. Pasal 9 PENJAGAAN KEAMANAN DI LAPANGAN PEKERJAAN 1.Kontraktor wajib menjaga keamanan lapangan terhadap barang-barang milik Proyek, dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan. 2.Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun yang belum, menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. Pasal 10 JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA 1.Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan. 2.Kontraktor wajib menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat bagi semua petugas dan pekerja yang ada di bawah kekuasaan kontraktor. 3.Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 11 ALAT-ALAT PELAKSANAAN Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan olek Kontraktor, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, antara lain : 1. Perlengkapan penerangan untuk pekerjaan lembur. 2. Alat-alat lainnya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Pasal 12 SITUASI DAN UKURAN 1.Ukuran – ukuran dalam gambar ataupun dalam RKS merupakan garis besar pelaksanaan. 2.Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan bangunan, sifat dan luas pekerjaan, dan hal – hal yang dapat mempengaruhi harga penawaran. 3.Kelalaian atau kekurang telitian kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk menggagalkan tuntutan. Pasal 13 SYARAT – SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN 1.Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan BAB II point B 2.Semua bahan bangunan yang akan dipergunakan harus diperiksakan dahulu kepada Tim teknis pendukung PPK untuk mendapatkan persetujuan. 3.Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh kepada Tim teknis pendukung PPK, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat - lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari jam penolakan. 4.Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor tetapi ternyata ditolak oleh Tim teknis pendukung PPK, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh kepada Tim teknis pendukung PPK Pasal 14 PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1.Sebelum memulai pekerjaan lanjutan yang apabila bagian pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh kepada Tim teknis pendukung PPK, Kontraktor diwajibkan meminta kepada Tim teknis pendukung PPK. 2.Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari jam diterimanya permohonan pemeriksaan, tidak terhitung hari libur/hari raya), tidak dipenuhi oleh Tim teknis pendukung PPK, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang sebenarnya diperiksakan dianggap telah disetujui oleh Tim teknis pendukung PPK. Hal ini dikecualikan bila Tim teknis pendukung PPK meminta perpanjangan waktu.
4.Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Tim teknis pendukung PPK Kegiatan berhak memerintahkan membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk memperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan menjadi tanggungan Kontraktor.
BAB I PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pembersihan dan Perapihan Setelah pekerjaan selesai semua, permukaan harus bersih dari segala macam kotoran dan dalam keadaan baik sempurna, serta sisa dari bahan-bahan yang sudah digunakan yang berupa apapun harus dibersihkan atau dibuang. Pekerjaan pembersihan dilakukan selama pekerjaan dilaksanakan. BAB II PEKERJAAN PENGECATAN A.Referensi 1.Seluruh Pekerjaan Cat harus sesuai dengan standard-standard sebagai berikut : a.Petunjuk-petunjuk yang diajukan oleh pabrik pembuat. b.NI-3 1970 c.NI-4 B.Persyaratan Material 1.Cat dasar dan cat akhir yang akan dipakai adalah buatan pabrik dari kualitas terbaik. 2.Cat harus dalam bungkus dan kemasan asli dimana tercantum merk dagang, spesifikasi, dan aturan pakai. 3.Cat yang dipakai adalah dari setara Merk DULUX Standar ICI atau merk lain yang setara dengannya baik dari segi harga dan kualitas. 4.Kontraktor Pelaksana harus memperlihatkan contoh material cat minimal dari dua merk yang berbeda untuk disetujui oleh Konsultan Perencana. 5.Jenis cat, warna dan type yang akan dipakai pada semua posisi bangunan kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam masa pelaksanaan adalah seperti dalam tabel berikut ini : Tabel 1 Penempatan Jenis Dan Warna Cat No. 1
Konstruksi Cat dasar dinding Eksterior
Merk sekualitas Dulux
Type Weathershield cat dasar alkali resisting eksterior
2
Cat dinding Eksterior
Dulux
weathershield powerflexx / Weathershield
3
Cat plafond
Dulux Catylac
Catylac exterior
Spesifikasi Daya sebar 7m2/liter waktu pengeringan 12 jam Daya sebar 13m2/liter ; waktu pengeringan 12 jam Daya sebar 10m2/kg ;
Warna
Ditentukan kemudian
Ditentukan kemudian
waktu pengeringan 12 jam 4
Coating batu andesit
Propan
Propan Stonecare batu candi
6.Jenis, Warna dan Type Cat dapat diganti oleh Owner dalam masa pelaksanaan. 7.Penentuan penempatan ruang dan jenis cat ditentukan oleh Owner dalam masa pelaksanaan. 8.Jika terjadi perbedaan antara pemakaian warna dan spesifikasi cat yang ada dalam Spesifikasi Teknis (tabel point 1) dengan yang ada dalam Gambar maka acuan yang dipakai adalah menurut keputusan PPK dan Tim teknis pendukung PPK. 9.Perubahan-perubahan warna cat dari seperti yang telah ditentukan dalam tabel point 1 yang dilakukan oleh PPK dan Tim teknis pendukung PPK harus disertai keterangan tertulis. 10.Perubahan-perubahan warna cat yang tidak disertai keterangan tertulis adalah kesalahan Kontraktor Pelaksana dan dengan biaya sendiri Kontraktor Pelaksana harus mengantinya dengan warna cat seperti yang telah ditentukan dalam tabel point 5, termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelupasan dan pembersihan apabila pekerjaan pengecatan telah terlanjur selesai dikerjakan. C.Pelaksanaan 1.Kontraktor Pelaksana harus mengerok seluruh cat pada permukaan tembok sampai terlihat acian, kemudian diamplas hingga sisa cat lama terkikis. Hasil pekerjaan pembersihan ini harus disetujui oleh Owner sebelum pekerjaan pengecatan dimulai. 2. Kontraktor harus memastikan permukaan dinding bata dan permukaan beton benar-benar kering sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan. 3. Kemudian sapukan cat dasar pada permukaan tembok. Anda dapat menggunakan roller. Cukup satu lapis. Biarkan hingga kering sekitar 1-2 jam. 4. Gunakan kuas untuk mengecat pinggiran tembok atau lis. Setelah lapisan pertama mengering (2-3 jam), lanjutkan mengecat lapisan kedua di atas lapisan pertama 5.Semua pekerjaan pengecatan dilakukan dengan cara manual oleh tukang ahli. Pengecatan dengan alat seperti Kompresor harus dengan persetujuan Owner tanpa adanya penambahan biaya pelaksanaan 6. Jadwal Pelaksanaan : 45 Hari Kalender, Malang, 3 Oktober 2016 Pejabat Pembuat Komitmen,
Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak NIP. 196908141994021001
