Analisis Hukum terhadap Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 Diyana Theresia Berlian Siagian dan Ditha Wiradiputra1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat. Kata Kunci
:
akuisisi; pemberitahuan pengambilalihan saham; persaingan usaha; post merger notification ABSTRACT
This thesis explains about the case in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 which sentenced Rp 4.600.000.000,00 amount fine to PT. Mitra Pinasthika Mustika for its delay to fulfill its acquisition notification 1
Diyana Theresia Berlian Siagian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mempertahankan skripsinya di hadapan sidang penguji. Ditha Wiradiputra adalah Dosen Fakultas Hukum UI yang memberikan bimbingan kepada Diyana dalam menulis skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012”. Tulisan ini merupakan ringkasan dari Skripsi yang dimaksud.
1 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
duty. This research also explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which set to be done after the acquisition legally valid or usually called post merger notification. This research is aimed to analyzes the effectiveness and efficiency of explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which applies the post merger notification system with the delay of acquisition notification duty did by PT. Mitra Pinasthika Mustika in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPUM/2012 as the case example. This research is a normative juridical research using exlanatory method. From the reult of this research, found that acquisition notification duty in Indonesia only have to be done by entrepreneur whose acquisition caused his company’s sell value and/or asset value has more value than the threshold after the acquisition done; from the result also found that the regulation of acquisition notification duty in competition law in Indonesia is ineffective and inefficient; and found the result that PT. Mitra Pinasthika Mustika was proved belated in submission of its acquisition notification according to the regulation of acquisition notification duty in Indonesia, but the regulation of acquisition notification duty in Indonesia itself is not appropriate. Key Words
A.
:
Acquisition notification duty; business competition; delay of notification; post merger notification
PENDAHULUAN Hukum persaingan usaha di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 5
Tahun 1999, di dalamnya juga mencakup pengaturan mengenai pengambilalihan saham perusahaan. Undang-undang ini melarang adanya perbuatan pengambilalihan saham perusahaan apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.2 Pengambilalihan saham perusahaan seperti yang dimaksud ini jika membawa akibat nilai aset dan nilai penjualan pasca pengambilalihan yang melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan pada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan saham perusahaan tersebut berlaku efektif.3 Jelaslah maka pengambilalihan saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perudnang-undangan turunannya wajib dilaporkan kepada KPPU. Mengenai kewajiban ini, ada sebuah perkara yang menarik yang telah mendapatkan putusan oleh Majelis Komisi KPPU yang terjadi pada tahun 2012 dan diputus pada tahun yang sama. Permasalahan inti dari perkara ini adalah pelanggaran kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 29 jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu dari perkara yang menyangkut hal ini adalah perkara dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2012. 2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 28 ayat (2).
3
Ibid., Pasal 29 ayat (1).
2 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
Perkara dalam putusan tersebut diawali dengan adanya pengambilalihan perusahaan yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika terhadap PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. Pengambilalihan tersebut berlaku efektif pada tanggal 31 Januari 2012. Nilai aset setelah terjadinya pengambilalihan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent adalah Rp 6.036.429.112.363,00 dengan nilai penjualan sebesar Rp 9.514.327.016.618,00. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, pengambilalihan dengan jumlah nilai aset dan nilai penjualan seperti ini wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu paling lambat 30 hari kerja dihitung sejak berlakunya pengambilalihan perusahaan secara efektif, dalam kasus ini paling lambat tanggal 12 Maret 2012 pemberitahuan beserta dokumen lengkapnya sudah harus diterima KPPU. Namun, terjadi keterlambatan pemberitahuan akan pengambilalihan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. PT. Mitra Pinasthika Mustika baru menyerahkan dokumen pemberitahuan pengambilalihan perusahaan secara lengkap kepada KPPU pada tanggal 27 April, yang berarti terlambat selama 32 hari kerja dari waktu yang telah ditentukan. Karena keterlambatan ini, KPPU melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap PT. Mitra Pinasthika Mustika. Dalam putusan, Majelis Komisi menyatakan dalam amarnya bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 4.600.000.000,00. Pengaturan mengenai jangka waktu 30 hari dalam pelaporan atas pengambilalihan saham perusahaan yang telah dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk mengawasi agar jangan sampai terjadi pengambilalihan saham yang bersifat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2). Dalam hal ini, KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.4 Terlihat dari rumusannya bahwa Pasal 29 ayat (1) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28, yakni mengenai prosedur pengawasan dari larangan yang termaktub dalam Pasal 28 tersebut. Dengan demikian, utamanya yang dilindungi adalah ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) adalah persaingan usaha yang sehat, di mana ketentuan 30 hari dalam Pasal 29 ayat (1) hanya merupakan prosedur tambahan sebagai cara untuk KPPU dapat mengawasi pelaksanaan dari Pasal 28. Apabila ada pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2), sesuai dengan kewenangan KPPU pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif. Namun, apabila ada pelaku usaha yang melakukan
4
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 36 huruf l.
3 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
pengambilalihan saham tetapi tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) melainkan melanggar Pasal 29 ayat (1) mengenai ketentuan 30 hari pelaporan setelah dilakukannya pengambilalihan saham, lantas apakah pelaku usaha ini harus diberikan sanksi administratif juga? Maka dari itulah peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi pokok penelitian. Penelitian ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban tersebut dan pengaturannya. Perlu juga dikaji mengenai pemberian sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pemberitahuan perbuatan pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam Pasal 29 jo. 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. a.
Rumusan Permasalahan
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penentuan kegiatan pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha? 2. Bagaimana
efektivitas
dan
efisiensi
pengaturan
kewajiban
pemberitahuan
pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? 3. Bagaimana ketentuan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia mengatur mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika? b. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui bagaimana KPPU menentukan tindakan pengambilalihan perusahaan yang wajib untuk diberitahukan dan konsekuensi yang timbul bila hal tersebut dilanggar. 2. Mengetahui penerapan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berhubungan dengan keterlambatan PT. Mitra Pinasthika Mustika menyampaikan pemberitahuan akan adanya pengambilalihan saham dari PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sesuai putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2012.
4 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
B. 1.
TINJAUAN TEORITIS Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengendalikannya melalui perumusan Pasal
28 dan Pasal 29. Adapun rumusan Pasal 28 yang langsung mengatur mengenai pengendalian pengambilalihan saham adalah sebagai berikut : Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.5 Sedangkan Pasal 29 memiliki rumusan sebagai berikut : Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.6 Dalam Pasal 29 ayat (2) diamanatkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai pemberitahuan rencana akuisisi kepada KPPU. Adapun PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 baru diundangkan pada 20 Juli 2010, sepuluh tahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 57 Tahun 2010). Sesungguhnya ketiadaan PP selama sepuluh tahun tersebut sempat diisi dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Perkom No. 1 Tahun 2009). Larangan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kembali ditegaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2010, di mana pelarangan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan menjadi dilarang apabila pelaku usaha yang melakukan hal-hal tersebut diduga melakukan : a) Perjanjian yang dilarang ; b) Kegiatan yang dilarang; dan / atau c) Penyalahgunaan posisi dominan.7 5
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.Cit., Pasal 28 ayat (2).
6
Ibid., Pasal 29 ayat (1).
7
Indonesia, Peraturan Pemerintah Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144, Pasal 2 ayat (2).
5 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
Rumusan Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberitahukan pengambilalihan saham yang telah dilakukannya kepada KPPU dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah dilakukannya pengambilalihan saham. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar KPPU dapat melakukan pengawasan atas penaatan para pelaku usaha terhadap Pasal 28, di mana dari pemberitahuan tersebut KPPU akan melakukan penilaian apakah pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.8 Adapun penilaian tersebut akan dilakukan dengan analisis: a.
konsentrasi pasar;
b.
hambatan masuk pasar;
c.
potensi perilaku anti persaingan;
d.
efisiensi; dan/atau
e.
kepailitan.9
Adapun masing-masing bentuk analisis akan dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan berikut ini. 1.
Konsentrasi Pasar Konsentrasi pasar adalah indikator awal untuk menilai suatu pengambilalihan saham
dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan pengambilalihan saham perusahaan yang membuat konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebaliknya apabila pengambilaihan saham tersebut membawa akibat meningkatnya konsentrasi pasar maka ia berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun analisis dari konsentrasi pasar sendiri pun tidak dapat dilepaskan dari analisis lainnya.10 2. Hambatan Masuk Pasar; Tanpa adanya hambatan masuk pasar11, pelaku usaha pasca penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan dengan tekanan 8
Indonesia, Peraturan Pemerintah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, LN Nomor 89 Tahun 2010, TLN Nomor 5144, Pasal 3 ayat (1). 9
Ibid.
10
Ibid., Penjelasan Pasal 3 ayat (1).
11
Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis (technical barriers to entry) dan hambatan legalitas (legal barrier to entry). Lihat: Andi Fahmi Lubis,dkk. Op.Cit., Halaman 32
6 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
persaingan dari pemain baru di pasar. Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain dengan penguasaan pasar menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen karena pemain baru akan kesulitan untuk memasuki pasar dan memberikan tekanan persaingan terhadap Pelaku Usaha yang telah ada di dalam pasar. 3.
Potensi Perilaku Anti Persaingan
a)
Unilateral Effect : pengambilalihan saham yang melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen (tindakan unilateral).12
b)
Coordinated Effect : bila pengambilalihan tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka pengambilalihan tersebut memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung (tindakan kolusif).13
c)
Market Foreclosure Pengambilalihan saham yang dilakukan secara vertikal dapat menciptakan terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut. Pengambilalihan saham secara vertikal pada umumnya tidak menimbulkan dampak seserius pengambilalihan saham horizontal, karena pengambilalihan horisontal langsung mengubah struktur pasar sedangkan pengambilalihan vertikal tidak langsung mengubah struktur pasar.14
4.
Efisiensi Pengambilalihan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menilainya perlu
dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya. Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan dicapai dari pengambilalihan, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan 12
Ibid., Lampiran halaman 23.
13
Ibid., halaman 24. Ibid.
14
7 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
dibanding dengan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. Argumen efisiensi harus diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan pengambilalihan saham dengan menunjukkan perhitungan efisiensi yang dihasilkan oleh pengambilalihan saham yang bersangkutan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut. KPPU akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut.15 5.
Kepailitan
Apabila alasan pelaku usaha melakukan pengambilalihan adalah untuk menghindari terhentinya badan usaha tersebut untuk beroperasi di pasar / industri, maka diperlukan suatu penilaian. Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar / industri dibanding jika badan usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar / industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan tersebut.16 C.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu
penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, seperti meneliti putusan KPPU, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan suatu perusahaan kepada KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah : - Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. - Bahan Hukum Sekunder, antara lain artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet yang berhubungan dengan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
15 16
Ibid. Ibid, halaman 25.
8 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
- Bahan hukum tersier, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id. D. 1.
PEMBAHASAN Kasus Posisi Putusan perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 merupakan perkara keterlambatan
pemberitahuan pengambilalihan saham dengan pihak terlapor PT. Mitra Pinasthika Mustika. Perusahaan yang telah diambil alih oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika adalah PT. Austindo Nusantara Jaya Rent dengan persentase saham yang diambil alih sebesar 99,99%.17. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.1003170 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, diketahui informasi bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 31 Januari 2012.18 Sesuai dengan bukti tanda terima yang diterima oleh KPPU atas pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, ternyata bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika baru melaksanakan pemberitahuan pada KPPU pada tanggal 27 April 2012. Nilai aset gabungan kedua perusahaan ini adalah Rp 6.036.429.112.363,00 dan nilai penjualan gabungannya adalah Rp 9.514.327.016.618,00. Dengan waktu berlakunya pengambilalihan saham secara efektif pada tanggal 31 Januari 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 paling lambat pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Pinasthika Mustika harus sudah melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan
saham
tersebut
kepada
KPPU.
Namun,
berkas
pemberitahuan
pengambilalihan saham dari PT. Mitra Pinasthika Mustika belum juga diterima oleh KPPU. Oleh karena itu, KPPU lalu mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika agar perusahaan tersebut melakukan kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang telah dilakukannya terhadap PT. Austindo Nusantara Jaya Rent kepada KPPU. Dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika baru diterima oleh KPPU pada tanggal 27 April 2012. Maka dengan demikian, dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan yang disampaikan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika terlambat selama 32 hari kerja.19 Lalu berkas pemberitahuan dari
17
Ibid., halaman 15.
18
Ibid., halaman 24.
9 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
PT. Mitra Pinasthika Mustika baru dinyatakan lengkap oleh KPPU pada tanggal 20 Juni 2012.20 Pada tanggal 25 Oktober 2012 keluarlah Pendapat KPPU terhadap pemberitahuan pengambilalihan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika terhadap PT. Austindo Nusantara Jaya Rent yang menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika. 2. a.
Analisis Hukum Analisis Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 Sesuai pendapat KPPU atas pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Mitra
Pinasthika Mustika, kutipan bagian kesimpulannya menyatakan : Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan tersebut dengan pertimbangan tingkat konsentrasi pasar pembiayaan konsumen yang rendah, masih dibawah 1800,tidak terdapat hambatan masuk pasar di pasar jasa pembiayaan konsumen, bahwa nilai pangsa pasar gabungan Terlapor dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar 1,59% sangat kecil dan tidak dapat mempengaruhi pasar secara signifikan.
Maka jelas bahwa akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Karena pemberitahuan akuisisi harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak akuisisi berlaku efektif, maka kewajiban pemberitahuan akuisisi antara kedua perusahaan ini harus dilakukan setidaknya pada tanggal 12 Maret 2012. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pihak yang wajib melakukan pemberitahuan, di mana telah ditetapkan bahwa kewajiban pemberitahuan akuisisi yang telah dilaksanakan berada pada pihak pengakuisisi, yang dalam perkara ini adalah PT. Mitra Pinasthika Mustika.21 Namun ternyata, PT. Mitra Pinasthika Mustika baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 27 April 2012, yang berarti bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika terlambat melakukan pemberitahuan selama 32 hari kerja. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika terlambat dalam melakukan kewajiban pemberitahuan sesuai dengan batasan waktu pelaksanaan kewajiban pemberitahuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
19
Ibid., halaman 16.
20
Ibid., halaman 19.
21
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perkom No. 1 Tahun 2009, Op.Cit., Lampiran halaman 15
.
10 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
b.
Efektivitas dan Efisiensi Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi dalam
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 1.
Perbandingan Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di
Negara Lain tentang Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Tabel 122 Tabel Perbandingan Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan di Empat Negara Perbandingan
Amerika Serikat
Uni Eropa
Japan
Korea
Lembaga
The
Merger Registry,
The Merger and
The Korean Fair
Otoritas
Division of the US
Directorate
Acquisition
Trade Commision
Department
General
Antitrust of
Justice
dan
Federal
Trade
Comission Dasar Hukum
- Section
for
Competition
Fair
European
Comission
Commission
Japan.
7 - Merger
Clayton Act - Hart-Scott-
Division
The Trade
- Antimonopoly
Regulation
Law
(Council Regulation No.
concerning
Improvement
139/2004)
Review
- Implementing Regulation
Monopoly and
Fait Trade Act of
Business Combination
(Commission
- Guidelines for
Regulation No.
Merger
802
Investigation
/
The
Regulation
- Guidelines
Rodino Act (HSR Act)
of
2004)
sebagai
concerning
peraturan
Cases
pelaksana
Corporate and
on
Industrial Revitalization Threshold
- Ukuran
Minimal 20% - Dalam hal terdapat
- Jumlah
nilai
transaksi
akuisisi
di
minimal
seluruh
dunia
$263.800.000,0
€5.000.000.000
minimal total aset
0
dan
atau akuisisi dari
saham dengan
jabatan
rangkap
hak suara
direksi,
maka
jumlah
22
Eriko Watanabe, dkk., The International Comparative Legal Guide to : Merger Control 2012, (London: Global legal Group. Ltd., 2011), halaman 190.
11 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
- Pengakuisisi
nilai akuisisi di
salah
nilai aset atau
Eropa
perusahaan sebesar
penjualannya
€250.000.000
2.000.000.000.000
- Jumlah
nilai
$131.900.000,0
akuisisi
di
0,
seluruh
dunia
minimal dan
satu
Won
Korea
dan
perusahaan lainnya sebesar
perusahaan yang
€2.500.000.000
20.000.000.000
diakuisisi
nilai
dan dan jumlah
Won Korea
aset
atau
nilai akuisisi di
- Dalam
tidak
penjualannya
minimal
minimal
negara
$13.200.000,0
Eropa
maka minimal total
0
berjumlah
aset atau akuisisi
minimal
dari
€100.000.000
perusahaan sebesar
dan
200.000.000.000
atau
sebaliknya.
3
terdapat
jabatan
Uni
rangkap
direksi,
jumlah
salah
satu
nilai akuisisi di
Won
minimal
perusahaan lainnya
2
negara
Korea
dan
sebesar
Uni
Eropa masing-
20.000.000.000
masing
Won Korea
berjumlah minimal €25.000.000 dan
jumlah
nilai akuisisi di seluruh
Uni
Eropa minimal €100.000.000 Prosedur
Setelah
adanya
Pemberitahuan
perjanjian akuisisi
perjanjian
namun
akuisisi
sebelum
Setelah
adanya
Setelah
adanya - Dalam hal pihak-
perjanjian namun
akuisisi
pihak
dalam
namun
akuisisi
asetnya dari
akuisisi
sebelum akuisisi
sebelum akuisisi
kurang
dilaksanakan
dilaksanakan
dilaksanakan
2.000.000.000.000 Won
Korea
atau
dalam hal terdapat
12 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
jabatan
rangkap,
maka pemberitahuan dilakukan
setelah
akuisisi efektif. - Dalam hal pihakpihak
dalam
akuisisi
asetnya
minimal 2.000.000.000.000 Won
Korea,
pemberitahuan dilakukan sebelum eksekusi akuisisi Pihak
yang
Perusahaan yang
Perusahaan
Perusahaan
Perusahaan
Wajib
mengakuisisi dan
pengakuisisi
pengakuisisi
pengakuisisi
Melakukan
perusahaan
Pemberitahuan
pengakuisisi
Jangka Waktu
Sebelum eksekusi
Tidak ada karena
Sebelum
untuk
akuisisi
akuisisi
eksekusi akuisisi
- Dalam
hal
pemberitahuan
Melakukan
membutuhkan
dilakukan
setelah
Pemberitahuan
ijin dari otoritas
selesainya transaksi maka batas waktu adalah setelah
30
hari
akuisisi
berlaku efektif - Dalam
hal
pemberitahuan dilakukan sebelum dilakukannya transaksi
maka
batas waktu adalah setelah
adanya
perjanjian
akuisisi
namun
sebelum
dilaksanakannya
13 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
akuisisi Sanksi
Denda
Denda
- Denda
Denda
- Pembatalan
administrative
akuisisi Jumlah Sanksi
$ 16.000,00 per
Maksimal
hari hingga waktu
dari
tunggu berakhir.
akuisisi
10% 2.000.000 jumlah (untuk
Yen sanksi
di denda)
Maksimal 100.000.000
Won
Korea
seluruh dunia Tindakan
Dapat
diusulkan
Korektif
dalam
tahap
apapun
selama
pemeriksaan
;
Dapat diusulkan
Dapat diusulkan
Dapat
setelah
setelah
selama
keluarnya
keluarnya
pemeriksaan
pendapat Komisi
pendapat JFTC ;
maupun
usulan
berasal
keluarnya pendapat
dari
pelaku
KFTC
dapat
diusulkan
;
hanya
dapat
oleh
pemegang
diusulkan
oleh
otoritas
maupun
para pihak.
para
pihak,
bukan Komisi
usaha
yang
diusulkan proses setelah ;
usulan
berasal dari pelaku
dikonsultasikan
usaha
pada JFTC
tahapan
(dalam
pemeriksaan) KFTC
dan
(setelah
keluarnya pendapat KFTC) Biaya
Berbiaya:
Bebas biaya
Bebas biaya
Bebas biaya
Pemberitahuan - $45.000 untuk
transaksi bernilai antara $66.000.000 dan $131.900.000 - $
125.000
untuk transaksi yang
bernilai
antara $131.900.000, dan $659.500.000 14 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
- $280.000 untuk transaksi yang
bernilai
lebih
dari
$659.500.000
Pra Notifikasi
Dilakukan
Dilakukan
sebelum
sebelum
melakukan
melakukan
kewajiban
kewajiban
Tidak ada
Tidak ada
pemberitahuan ; pemberitahuan; bersifat wajib c.
tidak bersifat
tidak
wajib
Permasalahan Terkait Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi di Indonesia (1) Masalah Terkait Waktu Melakukan Kewajiban Pemberitahuan Permasalahan pertama yang paling utama dari prosedur kewajiban pemberitahuan di
Indonesia berkaitan dengan waktu untuk melakukan kewajiban ini, yakni kewajiban pemberitahuan diberlakukan setelah akuisisi berlaku efektif secara yuridis. Apabila suatu perusahaan tidak melakukan pra notifikasi / konsultasi, kemudian perusahaan tersebut melakukan akuisisi dan lalu memberitahukannya pada KPPU, kemudian apabila KPPU mengeluarkan pendapat yang menyatakan bahwa akuisisi yang dilakukan perusahaan tersebut tidak mengakibatkan monopoli dan tidak mengganggu persaingan usaha yang sehat, maka tidak ada permasalahan. Namun tentu akan berakibat fatal bila pendapat KPPU berisi pernyataan tidak setuju terhadap akuisisi yang telah dilakukan pelaku usaha tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa akuisisi yang dilakukan telah mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka atas pendapat yang berisi penolakan atas akuisisi dengan alasan tersebut akan diberikan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas akuisisi yang dilakukan.23 Jika pembatalan tersebut dilakukan, jelas sekali bahwa pelaku usaha akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. 23
Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Op.Cit., Pasal 47 ayat (2) huruf e.
15 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
(2) Masalah Berkaitan Peran Pemberitahuan Pemberitahuan akuisisi di Indonesia yang dilakukan setelah eksekusi akuisisi menunjukkan bahwa kewajiban tersebut berperan sebagai tindakan represif atas akuisisi yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Prosedur kewajiban yang demikian dikategorikan dalam tindakan represif sebab apabila suatu akuisisi telah terlanjur dieksekusi, namun berdasarkan pemeriksaan KPPU atas pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka akuisisi tersebut akan dilarang oleh KPPU dan menyusul pernyataan tersebut, akan diperintahkan pembatalan atas akuisisi tersebut. Penjelasan Umum PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa salah satu latar belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk menghindari sedini mungkin tindakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.24 Begitu juga dengan tujuan dari pembentukan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 yang salah satunya adalah mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.25 Dengan demikian, tujuan pembentukan kedua peraturan perundangundangan ini berlawanan dengan prosedur pemberitahuannya sendiri yang justru sama sekali tidak bersifat pencegahan / preventif, tapi bersifat penyelesaian / represif. (3) Masalah
Berkaitan
Sanksi
atas
Keterlambatan
Pelaksanaan
Kewajiban
Pemberitahuan Akuisisi Permasalahan substansial berkaitan dengan prosedur pemberitahuan yang terletak setelah pengambilalihan saham adalah mengenai ketepatan sasaran dari sanksi atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan akuisisi sesuai dengan tujuan utama pengendalian akuisisi. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan bahwa : Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.26
24
Indonesia, PP No. 57 Tahun 2010, Op.Cit., Paragraf 3 Penjelasan Umum.
25
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perkom No. 3Tahun 2012, Op.Cit., Lampiran halaman 2.
26
Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Op.Cit., Pasal 28 ayat (2).
16 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
Kewajiban pemberitahuan akuisisi, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pada hakikatnya adalah proses untuk membantu terselenggaranya pengawasan oleh KPPU atas akuisisi yang dilakukan para pelaku usaha dengan tujuan utama agar jangan sampai akuisisi tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, apabila ternyata ada keterlambatan dari pemenuhan kewajiban pemberitahuan, Pasal 6 PP 57 Tahun 2010 memberikan hukuman berupa denda administratif. Padahal bukan keterlambatan pemenuhan kewajiban pemberitahuan akuisisi yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi akuisisinya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa denda ini menjadi tidak tepat sasaran. (4) Masalah Berkaitan dengan Peran Pra Notifikasi Dinyatakan bahwa apabila pelaku usaha telah melakukan pra notifikasi atas rencana akuisisinya, maka KPPU tidak akan melakukan penilaian ulang terhadap akuisisi tersebut apabila tidak terdapat perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha, baik pada saat pra notifikasi maupun perubahan kondisi pasar pada saat pemberitahuan. Jelas dengan penjelasan ini dapatlah dinyatakan bahwa dengan adanya pra notifikasi, dalam hal tidak terdapat perubahan materiil, pemberitahuan hanya membuang-buang waktu dan alokasi biaya dokumen saja, sebab pendapat KPPU akan sama saja dengan pendapat dalam pra notifikasi. Hal ini menjadi tidak efektif dan efisien sebab pra notifikasi menyebabkan pelaku usaha melakukan pemberitahuan akuisisi pada KPPU dua kali untuk hasil yang sama, padahal dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, efektivitas dan efisiensi adalah hal yang dijunjung tinggi. Seharusnya ditetapkan satu macam pemberitahuan akuisisi saja yang paling efektif untuk dilaksanakan pelaku usaha. Berdasarkan
permasalahan-permasalahan
yang
telah
dikemukakan
dan
perbandingannya dengan pengaturan mengenai permasalahan yang sama di negara lain, tampak jelas bahwa masih terdapat aspek-aspek dalam pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan akuisisi di Indonesia yang tidak menjunjung asas efektivitas dan efisiensi.
E.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab analisis sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1. Penentuan suatu kegiatan pengambilalihan saham dikenakan kewajiban pengambilalihan saham atau tidak adalah dengan menggunakan kriteria tertentu (threshold). Suatu kegiatan 17 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
pengambilalihan saham hanya akan dikenakan kewajiban pengambilalihan saham apabila kegiatan pengambilalihan saham tersebut memenuhi batasan threshold. Batasan threshold untuk kegiatan pengambilalihan saham di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu nilai aset perusahaan setelah dilakukannya pengambilalihan saham menjadi setidaknya Rp 2.500.000.000.000,00 dan/atau nilai penjualan perusahaan setelah dilakukannya pengambilalihan saham menjadi setidaknya Rp 5.000.000.000.000,00. Terdapat pengaturan threshold berbeda terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perbankan, yakni nilai aset perusahaan
setelah
dilakukannya
pengambilalihan
saham
lebih
dari
Rp
2.000.000.000.000,00. Pemberitahuan yang diwajibkan di Indonesia bagi akuisisi yang memenuhi ketentuan dilakukan setelah akuisisi berlaku efektif secara juridis. Sementara di negara lain, kewajiban pemberitahuan dilakukan sebelum dilaksanakannyan transaksi akuisisi. 2. Pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien. Tidak efektif dan efisiennya pengaturan tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan, yaitu : permasalahan terkait waktu melakukan kewajiban pemberitahuan di mana kewajiban pemberitahuan wajib dilaksanakan setelah akuisisi berlaku efektif secara yuridis, sehingga apabila pendapat KPPU berisi pernyataan tidak setuju terhadap akuisisi yang telah dilakukan pelaku usaha, akuisisi tersebut harus dibatalkan ; masalah berkaitan peran pemberitahuan, di mana kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan berperan sebagai tindakan represif atas akuisisi yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, bukan sebagai tindakan preventif ; masalah berkaitan sanksi atas keterlambatan
pelaksanaan
kewajiban
pemberitahuan
akuisisi,
di
mana
bukan
keterlambatan pemenuhan kewajiban pemberitahuan akuisisi yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi akuisisinya; serta masalah berkaitan dengan peran pra notifikasi, di mana apabila tidak terdapat perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat pra notifikasi dan pada saat pemberitahuan, maka KPPU tidak akan melakukan penilaian ulang terhadap akuisisi tersebut, sehingga pemberitahuan wajib hanya membuang-buang waktu dan alokasi biaya dokumen saja, sebab pendapat KPPU akan sama saja dengan pendapat dalam pra notifikasi. PT. Mitra Pinasthika Mustika, sesuai dengan pengaturan batas waktu untuk melakukan kewajiban pemberitahuan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 18 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, terbukti terlambat dalam melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi. Namun, walaupun PT.
Mitra
Pinasthika
Mustika
terlambat
melakukan
kewajiban
pemberitahuan
pengambilalihan saham yang telah dilakukannya, perlu diperhatikan juga bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak tepat dengan menerapkan sistem pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification) yang tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan beberapa masalah, yaitu permasalahan terkait waktu melakukan kewajiban pemberitahuan, masalah berkaitan peran pemberitahuan, masalah berkaitan sanksi atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan akuisisi, masalah berkaitan dengan peran pra notifikasi. F.
SARAN
Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah diuraikan, penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran terkait dengan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dan pengaturannya di Indonesia. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sangat baik sekali apabila kewajiban pemberitahuan diatur untuk dilaksanakan sebelum dilakukannya transaksi akuisisi, untuk menghindari adanya kerugian-kerugian bagi pelaku usaha ; 2. Perlu diadakannya pembenahan pengaturan-pengaturan terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia sesegera mungkin, terutama yang menyangkut dengan permasalahan-permasalahan yang membuat pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham menjadi tidak efektif dan efisien ; 3. Perumusan
peraturan
perundang-undangan
terkait
kewajiban
pemberitahuan
pengambilalihan saham hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, sebab peraturan perundang-undangan terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham ini ditujukan bagi para pelaku usaha yang menjalankan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi ; 4. Karena adanya keterbatasan waktu dan sarana, penulis sangat menyarankan adanya penelitian yang lebih mendalam dan lebih lanjut mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham, khususnya di Indonesia.
G. 1.
KEPUSTAKAAN Peraturan Perundang-Undangan 19 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
Indonesia. Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999. LN No.33 Tahun 1999. TLN No. 3817. ________. Peraturan Pemerintah Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP No. 57 Tahun 2010. LN No. 89 Tahun 2010. TLN No. 5144. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan. Peleburan dan Pengambilalihan. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009. ________. Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012. 2.
Buku
Ahn, Yong Seok dan Yu Jin Kim. The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2012 (Korea). London : Global Legal Group Ltd.. 2011. Elliot, Porter dan Johan Van Acker. Merger Control : European Union. London : Thomson Reuters UK Limited. 2011. Keeley, Michael L. dan Russel M. Steinthal. Merger Control : United States of America. London: Thomson Reuters UK Limited. 2011. Lubis, Andi Fahmi, et. al. Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks. Jakarta : GTZ GmBH. 2009. Mamudji, Sri et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. Watanabe, Eriko. The International Comparative Legal Guide to : Merger Control 2012. London: Global legal Group. Ltd.. 2011. 3.
Artikel
Adi, Yudanov Bramantyo. “Merger dan Akuisisi (Sebuah Pengetahuan)”. Kompetisi. Ed. 15. 2009. Nurviana, Novi. “Peranan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. dalam Negara dan Pasar. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011.
20 Analisis Hukum..., Diyana Theresia Berlian Siagian, FH UI, 2013
