Clara Chairunnisa Halimy, Ditha Wiradiputra. Program Studi Sarjana Reguler, Fakultas Hukum. Abstrak

Tinjauan Mengenai Penerapan Pengaturan Pengambilalihan Saham Dalam Kasus Dugaan Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera Clara Chairunnisa Halimy, Ditha Wiradiputra Program Studi Sarjana Reguler, Fakultas Hukum E-mail: [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yakni mengenai pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan, penerapan hukum persaingan usaha dalam Putusan KPPU nomor 08/KPPU-M/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, dan perbandingan pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan di beberapa negara dengan pengaturan di Indonesia. Pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan perlu dimengerti dan dipahami baik oleh pelaku usaha maupun Investigator KPPU. Dengan demikian, pelaku usaha terhindar dari pelanggaran pengaturan yang ada dan KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengambilalihan saham dengan maksimal, sehingga pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pun dapat dihindari. KPPU telah menerapkan pengaturan pengambilalihan saham dalam memutuskan kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Jika pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan di Indonesia dibandingkan dengan pengaturan di berbagai negara yaitu Australia, Brazil, dan Jepang, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Kata Kunci: pengambilalihan saham, kewajiban Pemberitahuan, Konsultasi, pengendalian, denda keterlambatan, tanggal efektif yuridis

Analysis of The Implementation of Acquisition Regulation In Failure To Notify Acquisition Case By PT Bumi Kencana Eka Sejahtera Abstract This thesis is mainly discuss about 3 (three) problems. First, regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Antitrust Law, the implementation of Antitrust Law in KPPU’s decision No. 08/KPPUM/2012 about failure to notify acquisition case by PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, and comparison between regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Indonesian Antitrust Law and regulation of Consultation and Notification about acquisition based on other country’s Antitrust Law. Regulation of Consultation and Notification about acquisition shall be understood by companies and KPPU’s Investigator. Therefore, companies can avoid violation of the regulation and KPPU can perform its best control function, so that in the end violation of Antitrust Law can be avoided. KPPU has implemented the regulation of acquisition in failure to notify acquisition case by PT Bumi Kencana Eka Sejahtera in a right way. In a comparison between regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Indonesian Antitrust Law and regulation of Consultation and Notification about acquisition based on other country’s Antitrust Law, there are some similarities and differences. Keywords: Acquisition, Consultation, effective date, implementation, mandatory Notification

Tinjauan Mengenai ..., Clara Chairunnisa Halimy, FH UI, 2013

Pendahuluan Akuisisi, atau yang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 disebut sebagai Pengambilalihan1, merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Hukum Persaingan Usaha, karena dianggap sebagai salah satu cara yang berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar sebab dapat menciptakan kekuatan pasar (market power) yang dikaitkan dengan konsentrasi pasar.2 Pengaturan dalam Hukum Persaingan Usaha yang berkaitan dengan akuisisi, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sampai dengan Peraturan Komisi yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan sebagai peraturan pelaksanaan yang sifatnya teknis, merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yang ingin melakukan akuisisi. Hal tersebut adalah karena peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu dan persyaratan akuisisi, khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, terus berkembang. Pengaturan mengenai akuisisi layak diberi perhatian lebih oleh pelaku usaha, karena pelanggaran terhadapnya merupakan showstopper barrier untuk melakukan akuisisi, dan dapat menimbulkan hukuman denda dan kerugian yang berlipat-lipat.3 Setiap akuisisi yang mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut.4 Kewajiban melakukan Pemberitahuan mengenai akuisisi kepada KPPU tersebut diikuti dengan sanksi denda. Adanya ancaman sanksi berupa denda tersebut membuat pelaku usaha sedapat mungkin melaksanakan kewajiban melakukan Pemberitahuan perihal akuisisi yang dilakukannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha harus memperhatikan secara teliti pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban Pemberitahuan ini, karena Pemberitahuan tersebut mempunyai syarat dan tata cara tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Berkaitan dengan kewajiban melakukan Pemberitahuan, PP 57/2010 menyediakan fasilitas Konsultasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan akuisisi. Konsultasi yang dimaksud adalah permohonan saran, bimbingan, dan atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas rencana akuisisi sebelum akuisisi berlaku efektif secara 1

Indonesia, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144. 2 Penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a, UU Nomor 5 Tahun 1999. 3 Robert F. Bruner, Applied Mergers & Acquisitions, University Edition, (USA: John Wiley & Sons, Inc., 2004), p. 742. 4 Ibid.


yuridis.5 Pelaku usaha harus memperhatikan syarat dan tata cara Konsultasi yang telah diatur secara rinci dalam Perkom yang dibuat oleh KPPU. Ironisnya, ternyata pihak KPPU, dalam hal ini Investigator dan juga pelaku usaha masih belum memahami benar pengaturan yang dikeluarkan oleh KPPU. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus dugaan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera yang sebenarnya terjadi karena kesalahpahaman dan ketidakjelasan pengaturan yang berlaku. Dalam kasus tersebut terjadi perdebatan antara Investigator yang menyatakan bahwa PT Bumi Kencana Eka Sejahtera telah terlambat dalam melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari dan melanggar Pasal 29 UU 5/1999 dan karena itu harus dijatuhi hukuman denda, dengan pihak PT Bumi Kencana Eka Sejahtera yang menyatakan bahwa pihaknya tidak terlambat dalam melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham. Perdebatan tersebut pada intinya bersumber dari ketidakjelasan mengenai kapan dimulainya perhitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan Pemberitahuan terkait pengambilalihan saham yang telah dilakukan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Berdasarkan

uraian

latar

belakang

masalah

tersebut,

dapat

dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera? 3. Bagaimana pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan di negara-negara lain bila dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia? Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di masa yang akan datang dalam rangka penyusunan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan persaingan usaha di Indonesia, khususnya mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU sehingga memberikan kepastian hukum bagi KPPU maupun pelaku usaha. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

5

Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 5.


a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. c. Untuk

mengetahui

perbandingan

antara

pengaturan

mengenai

Konsultasi dan Pemberitahuan di beberapa negara dengan pengaturan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan Menurut Perkom 2/2013, Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sebelum penggabungan, peleburan atau pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.6 Dengan kata lain, Konsultasi merupakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk memperoleh penilaian KPPU terhadap rencana pengambilalihan yang dinyatakan dalam bentuk Pendapat Komisi. Berbeda dengan Pemberitahuan yang sifatnya wajib, Konsultasi bersifat sukarela. Tidak semua pelaku usaha yang hendak melakukan pengambilalihan dapat melakukan Konsultasi, karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan Konsultasi, yaitu7 adanya Dokumen Pengambilalihan Tertulis dan telah memenuhi Batasan Nilai. Batasan Nilai menentukan apakah pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi atau tidak. Batasan Nilai tersebut adalah: a) nilai

aset

badan

usaha

hasil

pengambilalihan

melebihi

Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau b) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil pengambilalihan melebihi Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) Selain itu, pengambilalihan harus dilakukan antarperusahaan yang tidak terafiliasi. Pengambilalihan yang dilakukan di antara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. 6 7

Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 5. Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 15.


Mengenai waktu kapan pelaku usaha harus melakukan Konsultasi, menurut Perkom 10/2011, tidak ada batasan waktu kapan Konsultasi dapat dilakukan kepada KPPU. Oleh karena itu Konsultasi dapat dilakukan pada tahap apapun sebelum Pengambilalihan selesai dilaksanakan. Pada dasarnya, prosedur Konsultasi tidak jauh berbeda dengan prosedur Pemberitahuan. Yang membedakan hanyalah waktu notifikasi yang berlainan. Konsultasi dapat saja dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hanya saja, Konsultasi yang menjadi dasar bagi KPPU untuk melakukan penilaian adalah Konsultasi yang dilakukan secara tertulis8. Tata cara Konsultasi tertulis berdasarkan Perkom 2/2013 adalah sebagai berikut9: 1. Mengisi Formulir dan Menyampaikan Dokumen 2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 3. Penilaian Komisi 4. Hasil Penilaian Dengan melakukan Konsultasi, pelaku usaha mendapatkan keuntungan karena pelaku usaha dapat lebih dulu mengetahui posisi KPPU terhadap suatu rencana pengambilalihan sebelum pengambilalihan tersebut berlaku secara yuridis. Melalui konsultasi, pelaku usaha dapat menghindari kerugian yang besar dari pembatalan pengambilalihan yang disertai denda jika KPPU menganggap suatu pengambilalihan berakibat pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.10 Konsultasi dapat diwakilkan. Artinya, Konsultasi memang dapat dilakukan oleh pimpinan atau pengurus badan usaha, namun dapat pula dilakukan melalui perwakilan atau kuasanya.11 Konsultasi ini pun gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu, pelaku usaha akan lebih tenang untuk melaksanakan rencana pengambilalihannya. Di samping keuntungan yang dapat diperoleh pelaku usaha dengan melakukan Konsultasi, ada juga akibat negatif dari Konsultasi yang menyebabkan pelaku usaha enggan untuk berkonsultasi dengan KPPU. Dampak negatif yang umumnya tidak dikehendaki pelaku usaha adalah ekspose terhadap rencana pengambilalihan tersebut. Seperti telah disebutkan di atas, hasil penilaian KPPU berupa Pendapat Komisi terhadap Konsultasi disampaikan kepada pelaku usaha dan diumumkan sekurang-kurangnya melalui website KPPU.

8

Novi Nurviani, “Konsultasi Merger: Sebuah Insentif dan Kemudahan”, dalam Kompetisi: PP Merger dan Akuisisi Disambut Positif, Edisi 24, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010), hlm. 17. 9 Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 16. 10 Farid Nasution, Konsultasi vs Pemberitahuan Merger dan Akusisi Kepada KPPU, http://hukum.kompasiana.com/2012/04/16/konsultasi-vs-pemberitahuan-merger-danpengambilal ihankepadakppu455407. html, diakses pada 19 Maret 2013. 11 Novi Nurviani, Konsultasi Merger: Sebuah Insentif dan Kemudahan, op.cit., hlm. 17.


Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.12 Syarat wajib melakukan pemberitahuan hanya dikenakan bagi perusahaan yang nilainya memenuhi Batasan Nilai (threshold) dan bukan termasuk perusahaan afiliasi. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha harus melakukan Pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis. Tanggal bilamana dikatakan Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis adalah13: 1. Untuk Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 133 huruf b UU 40/2007 adalah tanggal Pemberitahuan Diterima Menteri14, baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.15 2. Jika salah satu pihak yang melakukan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Pengambilalihan oleh para pihak.16 3. Kemudian khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, maka Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka. 4. Dalam hal badan usaha yang melakukan Pengambilalihan tidak berbentuk perseroan terbatas, maka Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Pengambilalihan oleh para pihak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prosedur Pemberitahuan pada dasarnya sama dengan prosedur Konsultasi. Perbedaannya adalah dalam Pemberitahuan dilakukan

12

Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 5. Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 13. 14 Menteri di sini maksudnya adalah Menteri Hukum dan HAM. 15 Hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Perkom Nomor 4 Tahun 2012. 16 Tanggal pengesahan adalah tanggal efektif beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambilalih (closing date). 13


paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan berlaku efektif. Berikut adalah tahap-tahap yang dilalui dalam proses Pemberitahuan17: 1. Mengisi Formulir dan Menyampaikan Dokumen 2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 3. Penilaian Komisi 4. Hasil Penilaian Output Pemberitahuan adalah sama dengan output Konsultasi, yaitu Pendapat Komisi yang dapat berupa pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.18 Pemberitahuan tidak dikenakan biaya apapun, karena memang KPPU tidak menetapkan notification fee seperti di beberapa negara lain.19 Kelebihan Pemberitahuan dilihat dari sudut pandang pelaku usaha adalah waktu Pemberitahuan yang dilakukan setelah dilakukannya pengambilalihan. Pelaku usaha tidak perlu takut harga sahamnya turun karena publikasi rencana pengambilalihan, karena bila hanya melakukan Pemberitahuan maka pelaku usaha tidak perlu terekspos rencana pengambilalihannya. Selain itu pelaku usaha pun tidak perlu takut data-data penting perusahaan akan bocor, walaupun KPPU menyatakan akan menjaga rahasia perusahaan namun kekhawatiran akan hal itu tetap ada dalam benak pelaku usaha. Kelebihan lain adalah pelaku usaha hanya perlu menghitung dan menyusun data-data perusahaannya untuk sekali waktu saja. Selain itu, pelaku usaha pun tidak akan merasa rugi apabila pengambilalihan karena satu dan dua hal tidak jadi dilaksanakan, karena Pemberitahuan belum dilakukan dan tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk melakukan perhitungan dan menyusun data perusahaan. Kekurangan lembaga ini dirasakan lebih besar oleh KPPU. Dengan hanya diwajibkan melakukan Pemberitahuan yang dilakukan setelah pengambilalihan terjadi, KPPU merasa kesulitan untuk mengontrol pengambilalihan yang terjadi di lapangan. Tentunya akan sangat sulit untuk mencegah sesuatu hal yang sudah terjadi, apalagi untuk membatalkan pengambilalihan bila ternyata terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang.20 Bagi pelaku usaha, kekurangan dari Pemberitahuan adalah pelaku usaha akan terus dibayangi ketakutan 17

Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 14. Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 26. 19 Novi Nurviani, Konsultasi Merger: Sebuah Insentif dan Kemudahan, op.cit. 20 M. Vareno Tarnes, op.cit. 18


akan pembatalan yang dapat dilakukan KPPU apabila pengambilalihan tersebut terbukti melanggar. Konsekuensi dari diwajibkannya Pemberitahuan kepada KPPU bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat Pemberitahuan adalah adanya sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

KPPU berwenang

menjatuhkan sanksi vide Pasal 6 PP 57/2010 berupa denda administratif sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).21 Kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan bermula dari pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, selanjutnya disebut “PT Bumi”, atas saham PT Andalan Satria Lestari, selanjutnya disebut “PT ASL”. Pengambilalihan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama, pengambilan seluruh saham baru dalam PT ASL sebanyak 87.000 lembar saham atau setara dengan 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) saham sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta. 2. Tahap Kedua, pengambilalihan saham milik PT. Cakrawala Dinamika Lestari dalam PT ASL sebanyak 149 lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dan pengambilan saham baru dalam PT ASL sebanyak 220.000 lembar saham, serta pergantian pengurus dari pengurus lama yang ditunjuk oleh pemegang saham lama oleh pengurus baru yang ditunjuk oleh PT Bumi, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT ASL No. 6 Tanggal 1 Maret 2012, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta.22 Setelah mengetahui perihal kewajiban Pemberitahuan dari PT DSS yang merupakan perusahaan induknya, pada tanggal 25 Mei 2012 PT Bumi melakukan Pemberitahuan kepada KPPU mengenai pengambilalihan yang telah dilaksanakannya tersebut.23 Berdasarkan Pemberitahuan tersebut, KPPU menyelidiki dan mengidentifikasi adanya keterlambatan Pemberitahuan yang dilakukan oleh PT Bumi. 21

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Ps. 6. Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2012, hlm.13. 23 Ibid., hlm.5 22


Menurut Investigator, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diketahui bahwa pengambilalihan tahap pertama PT ASL oleh Bumi berlaku efektif secara hukum pada tanggal 27 Februari 2012. Kemudian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15135 diketahui bahwa pengambilalihan tahap kedua PT ASL oleh PT Bumi berlaku efektif secara hukum pada tanggal 27 April 2012. Dengan demikian, seharusnya PT Bumi melakukan Pemberitahuan atas pengambilalihannya tersebut pada tanggal 10 April 2012, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektif pengambilalihan tahap pertama. Namun PT Bumi baru melakukan Pemberitahuan pada tanggal 25 Mei 2012. Itu berarti menurut Investigator, PT Bumi telah terlambat dalam melakukan Pemberitahuan selama 31 (tiga puluh) hari.24 Atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang dibuat oleh Investigator tersebut, PT Bumi menanggapinya dengan menyampaikan alasan dari tidak dilakukannya Pemberitahuan kepada KPPU pada pengambilalihan tahap pertama, yaitu karena menurut PT Bumi dalam pengambilalihan seluruh saham baru yang diterbitkan PT ASL sebanyak 87.000 lembar saham, belum terjadi perubahan kendali dari PT ASL kepada PT Bumi. Hal tersebut dikarenakan tidak terjadi perubahan susunan pengurus di PT ASL.25 Menurut Investigator, alasan tersebut tidak dapat diterima, karena PT Bumi telah mengambilalih saham mayoritas di PT ASL sebesar 99,83% lembar saham, dan PT Bumi memiliki kendali terhadap susunan pengurus dan kebijakan di PT ASL. Mengenai belum terjadinya perubahan pengurus di PT ASL pada pengambilalihan tahap pertama, hal itu merupakan hak pemegang saham untuk merubah atau tidaknya susunan pengurus pemegang saham di PT ASL. Selain itu, sampai tahap penyelidikan berlangsung, PT Bumi belum bisa menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa setelah terjadinya pengambilalihan tahap pertama, PT Cakrawala Dinamika Lestari (pemegang saham sebelum diambilalih oleh PT Bumi) selaku pemegang saham 149 lembar saham tetap menjadi pengendali di PT ASL, serta PT Bumi tidak bisa menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa pada tahap proses pengambilalihan tahap kedua, PT Bumi bukan merupakan pengendali di PT ASL.26 Di sisi lain, selain PT Bumi tetap bersikeras bahwa pada pengambilalihan tahap pertama belum terjadi perubahan pengendalian, PT Bumi dalam Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan keberatan atas penerapan Perkom 4/2012 dalam kasus ini. Hal 24

Ibid., hlm. 6. Ibid., hlm. 5. 26 Ibid., hlm. 6. 25


tersebut adalah karena menurut PT Bumi Perkom 4/2012 berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan tindakan pengambilalihan saham yang diduga terlambat dilakukan Pemberitahuannya terjadi pada bulan Februari 2012. Dengan demikian menurut PT Bumi, Investigator telah memberlakukan Perkom 4/2012 secara surut dan itu berarti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 14 Perkom 4/201227 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran B, angka 155 dan 15628.29 Sanggahan berikutnya adalah mengenai tanggal efektif pengambilalihan. PT Bumi mempertanyakan ketidakkonsistenan Investigator dalam menerapkan ketentuan mengenai tanggal efektif pengambilalihan. Dikatakan bahwa pada pengambilalihan pertama penghitungan tanggal efektif mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sedangkan pengambilalihan kedua penghitungan tanggal efektif mengacu pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Padahal, Investigator mendasarkan pemeriksaan kasus ini pada Perkom 4/2012 yang menyatakan bahwa tanggal efektif pengambilalihan adalah Pemberitahuan Diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar30. Dengan demikian menurut PT Bumi, seharusnya Investigator konsisten dengan dasar hukum yaitu Perkom 4/2012 dan menghitung tanggal efektif pengambilalihan yaitu pada tanggal 27 April 2012, sehingga PT Bumi tidak terlambat melakukan Pemberitahuan karena belum lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2012, yaitu pada tanggal 25 Mei 2012 PT Bumi telah melakukan Pemberitahuan. Dalam menganalisis kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan di atas, pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar PT Bumi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang disangkakan dilanggar olehnya, yaitu Pasal 29 ayat (1) UU 5/199931 sebagai berikut: 1. Unsur Pengambilalihan Saham 27

Pasal 14: Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Angka 155: Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Angka 156 huruf b: Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan. 29 Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2012, hlm. 8. 30 Perkom Nomor 4 Tahun 2012, Ps. 2 ayat (2) huruf a butir ii. 31 Ibid., hlm. 1. 28


Definisi Pelaku Usaha32 dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut telah dipenuhi oleh PT Bumi dan PT ASL. Selanjutnya, unsur mengakibatkan beralihnya pengendalian juga telah dipenuhi oleh pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Bumi tersebut. Hal tersebut karena setelah dilakukan pengambilalihan, PT Bumi menjadi Pelaku Usaha Pengendali karena memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam PT ASL, yakni 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), sehingga dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT ASL dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT ASL.33 Dengan demikian pengambilalihan yang dilakukan PT Bumi dalam kasus tersebut adalah pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 5/1999. 2. Unsur Nilai Penjualan dan atau Nilai Aset yang Melebihi Jumlah Tertentu Mengacu pada batasan nilai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) di atas, nilai penjualan gabungan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan nilai aset gabungan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Dengan demikian, nilai penjualan dan nilai aset hasil pengambilalihan saham PT ASL oleh PT Bumi tersebut termasuk dalam nilai penjualan dan atau nilai aset yang melebihi jumlah tertentu. 3. Unsur Perusahaan Tidak Terafiliasi Dengan memperhatikan komposisi kepemilikan saham PT Bumi dan PT ASL, terbukti bahwa PT Bumi dan PT ASL merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi dan tidak dikendalikan oleh pihak yang sama, sehingga telah memenuhi unsur perusahaan tidak terafiliasi. 4. Unsur Wajib Diberitahukan Kepada Komisi Dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, maka PT Bumi dikenakan kewajiban melakukan Pemberitahuan atas pengambilalihan yang dilakukannya tersebut kepada KPPU seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) di atas. Seperti yang terbukti dari Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, PT Bumi telah melakukan kewajiban tersebut pada tanggal 25 Mei 2012 ke

32

Lihat definisi Pelaku Usaha dalam PP 57/2010 Pasal 1 angka 8 yang sesuai dengan definisi Pelaku Usaha dalam UU 5/1999 Pasal 1 angka 5. 33 Lihat definisi Pelaku Usaha Pengendali dalam Lampiran Perkom 3/2012 halaman 5 yang berlaku saat kasus tersebut diperiksa, yang sesuai dengan Lampiran Perkom 2/2013 halaman 4 yang berlaku saat ini.


KPPU34, dengan demikian kewajiban memberitahukan kepada Komisi telah dipenuhi oleh PT Bumi. 5. Unsur Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja Sejak Tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Tersebut Untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini maka harus ditentukan terlebih dahulu tanggal mana yang dimaksud dengan tanggal pengambilalihan oleh Pasal 29 ayat (1) tersebut. Perkom 4/2012 mengatur bahwa tanggal pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis adalah tanggal pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar35. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) UU 40/2007, pengambilalihan saham tidak mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasar yang diatur pada Pasal 21 ayat

(2),

sehingga

tidak

memerlukan

persertujuan

Menteri.

Namun

pengambilalihan saham dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3), yaitu cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri.36 Produk hukum dari peningkatan modal dasar, pengambilalihan saham, dan perubahan komposisi pemegang saham di pengambilalihan tahap pertama adalah Surat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data

Perseroan.

Namun

faktanya,

tidak

terdapat

dokumen

Pemberitahuan diterima Menkumham untuk pengambilalihan saham tahap pertama. PT Bumi baru mendapat dokumen Pemberitahuan diterima Menkumham setelah proses pengambilalihan tahap kedua selesai dilaksanakan.37 Mengenai perubahan komposisi pemegang saham seharusnya Notaris yang bersangkutan melakukan pemberitahuan/pelaporan dengan mengisi/mengakses DIAN III, kemudian Menkumham akan menerbitkan dokumen Pemberitahuan diterima Menkumham. Apabila Notaris tidak mengakses DIAN III sebagai perubahan data pemegang saham akibatnya Kemenkumham tidak mempunyai data perubahan pemegang saham yang baru. Sudah seharusnya perubahan peningkatan

34

Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2012, hlm. 34. Perkom Nomor 4 Tahun 2012, Ps. 2. 36 UU Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 21 ayat (3). 37 Ibid., hlm. 38. 35


modal dengan perubahan pemegang saham Notaris harus mengakses DIAN II diikuti dengan akses DIAN III38. Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai unsur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan telah terpenuhi, karena bila melihat ketentuan yang berlaku yakni Perkom 4/2012, tanggal efektif pengambilalihan berlaku secara yuridis adalah sejak Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham tertanggal 27 April 2012. Sehingga Pemberitahuan yang dilakukan PT Bumi pada tanggal 25 Mei 2012 masih dalam tenggat waktu Pemberitahuan yang diperbolehkan Undang-Undang. Unsur tersebut terpenuhi, terlepas ada atau tidaknya kesalahan Notaris dalam pengaksesan SABH setelah pengambilalihan tahap pertama. Pengaturan Pengambilalihan Saham di berbagai negara di dunia telah ada dan berkembang sejak lama. Indonesia yang baru memiliki UU Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pada tahun 1999 pun banyak mengadopsi pengaturan merger dari berbagai negara yang dianggap telah lebih stabil pengaturan antimonopolinya. Negara-negara perbandingan tersebut ternyata hanya mempunyai sistem notifikasi pra-merger, baik yang mandatory maupun voluntary. Sebagian besar tidak mengenakan biaya notifikasi, kecuali Australia yang salah satu bentuk notifikasinya mengharuskan pelaku usaha untuk membayar biaya notifikasi. Mengenai sanksi, hanya Indonesia dan Brazil yang mengenakan sanksi berupa denda. Penutup Hukum Persaingan Usaha di Indonesia khususnya UU 5/1999, PP 57/2010, dan Perkom 2/2013 mengatur mengenai fasilitas Konsultasi dan kewajiban melakukan Pemberitahuan. Konsultasi merupakan fasilitas yang sifatnya sukarela bagi pelaku usaha untuk menyampaikan permohonan saran, bimbingan, dan atau pendapat tertulis kepada Komisi atas rencana pengambilalihan sebelum pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis, untuk mendapatkan penilaian KPPU terhadap rencana pengambilalihan yang dinyatakan dalam bentuk Pendapat Komisi. Untuk dapat melakukan Konsultasi, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat yakni adanya dokumen pengambilalihan tertulis, memenuhi batasan nilai, serta pengambilalihan tersebut harus dilakukan antarperusahaan yang tidak terafiliasi. Tata cara Konsultasi pada dasarnya sama dengan tata cara Pemberitahuan, hanya 38

Ibid., hlm. 23.


saja dilakukan sebelum pengambilalihan selesai dilaksanakan. Sedangkan Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis. Syarat untuk dapat dikenakan kewajiban Pemberitahuan adalah memenuhi batasan nilai dan pengambilalihan tersebut harus dilakukan antarperusahaan yang tidak terafiliasi. Tata cata Pemberitahuan hampir sama dengan tata cara Konsultasi, namun kewajiban Pemberitahuan dikenakan setelah pengambilalihan saham selesai dilaksanakan. Oleh karena Pemberitahuan bersifat wajib, maka bagi pelaku usaha yang tidak melakukan Pemberitahuan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengambilalihan saham berlaku efektif akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 miliar per hari keterlambatan dan kemungkinan pembatalan pengambilalihan saham apabila dianggap terdapat praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Dalam kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan yang dilakukan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, KPPU menerapkan UU 5/1999, PP 57/2010, serta Perkom 4/2012 untuk memeriksa kasus tersebut. Penerapan isi peraturan yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara tersebut telah tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Pertimbangan Majelis Komisi mengenai penerapan Perkom 4/2012 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan

peraturan

perundang-undangan,

karena

pengenaan

Denda

Administratif

Keterlambatan telah ditetapkan dalam Pasal 6 PP 57/2010 yang berlaku sejak tanggal 20 Juli 2010, dan Perkom 4/2012 merupakan penyempurnaan yang menguntungkan PT Bumi sebagai Terlapor. Pertimbangan Majelis Komisi mengenai pemenuhan unsur Pasal 29 UU 5/1999 pun telah tepat dan sesuai. PT Bumi benar melakukan pengambilalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian kepada PT Bumi, selain itu nilai penjualan dan aset setelah pengambilalihan melebihi batasan nilai yang ditetapkan oleh Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010. PT Bumi dan PT ASL bukanlah perusahaan yang terafiliasi. Dengan terpenuhinya syarat Pemberitahuan tersebut, PT Bumi adalah benar dikenakan kewajiban untuk melakukan Pemberitahuan atas pengambilalihan yang dilakukannya. Pertimbangan Majelis Komisi mengenai PT Bumi tidak terlambat melakukan Pemberitahuan adalah tepat, karena perhitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham telah sesuai dengan Perkom 4/2012. Dengan demikian, keputusan Majelis Komisi bahwa PT Bumi Kencana Eka Sejahtera tidak terbukti melanggar Pasal 29 UU 5/1999 telah tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Mengenai perbandingan dengan pengaturan pengambilalihan saham yang berkaitan dengan Konsultasi dan Pemberitahuan di negara-negara lain yakni Australia, Brazil, dan


Jepang, dapat disimpulkan bahwa ketiga negara tersebut mengatur pula mengenai notifikasi atas pengambilalihan saham yang dilakukan pelaku usaha kepada pihak yang berwenang di negaranya masing-masing. Notifikasi tersebut, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, dilakukan sebeluselesai dilaksanakannya pengambilalihan saham yang bersangkutan. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang menganut dua sistem notifikasi, yakni notifikasi sebelum selesai dilaksanakannya pengambilalihan (pre-merger notification) dan notifikasi setelah selesai dilaksanakannya pengambilalihan (post-merger notification). Berdasarkan tinjauan yuridis mengenai pengaturan pengambilalihan saham di Indonesia

beserta

penerapannya

dalam

kasus

dugaan

keterlambatan

melakukan

Pemberitahuan tersebut, maka beberapa saran yang dapat Penulis kemukakan, antara lain sebaiknya KPPU secara teliti dan hati-hati membuat maupun memperbaharui Pedoman Komisi tersebut demi kepastian hukum dan terhindardari kerancuan dan kesalahpahaman. Selain itu, sosialisasi kepada Investigator KPPU sendiri maupun kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan tidak diinginkan. Selain itu secara khusus, perlu diadakan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai perhitungan tanggal efektif yuridis untuk pengambilalihan saham, yang sebelumnya diatur oleh Pasal 2 Perkom 4/2012. Perlu juga dibuat suatu pengaturan yang di dalamnya terintegrasi tugas, wewenang, serta sanksi yang akan dikenakan kepada Notaris yang berkaitan dengan suatu transaksi pengambilalihan saham apabila Notaris tersebut melanggar peraturan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan tentang hal tersebut adalah penting, mengingat peran Notaris sangat besar bila dikaitkan dengan proses administrasi (surat menyurat kepada Menteri Hukum dan HAM) yang dijadikan tolak ukur dalam menghitung tanggal efektif yuridis menurut peraturan yang berlaku. Best Practice yang ada di berbagai negara juga perlu dipertimbangkan dalam menyempurnakan Pedoman Komisi maupun UU 5/1999. Harus pula dipertimbangkan situasi dan kondisi di Indonesia, seperti rata-rata kemampuan pelaku usaha dalam membayar denda, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di Indonesia, dan sebagainya. Mengenai lebih banyak negara perbandingan yang menganut sistem pre-merger notification dibandingkan sistem post-merger notification seperti yang dianut di Indonesia, hal tersebut dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut apabila KPPU ingin mendorong Pemerintah untuk mengamandemen Pasal 29 UU 5/1999 dan merubahnya menjadi sistem pre-merger notification. Daftar Referensi


Buku: Basir, Saleh dan H.M. Fakhrudin. Aksi Korporasi, Startegi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi. Jakarta: Salemba Empat, 2005. Elliott, Porter. Merger Control: Jurisdictional Comparisons, European Lawyer Reference. Europe: Sweet & Maxwell, 2011. Fuady, Munir. Hukum Tentang Merger. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Hitt, et al. Merger dan Akuisisi: Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Ibrahim, Johnny. Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Cet. 2. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007. Lubis, et.al. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009. Schaeffer, Fiona and Michael Culhane Harper. A Fundamental Shift: Brazil’s New Merger Control Regime and Its Likely Impact On Cross-Border Transactions. Sao Paulo: The Antitrust Source, 2012. Widjaja, Gunawan. Merger dalam Perspektif Monopoli. Seri Hukum Bisnis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Wise, Michael. Review of Competition Law And Policy In Japan. Paris: OECD Publications, 1999. Artikel: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha: Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Edisi 1. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009. ________________. “PP No. 57 dari Sudut Pandang Konseptor”. Kompetisi: PP Merger dan Akuisisi Disambut Positif. Edisi 24. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010. Nurviani, Novi. “Konsultasi Merger: Sebuah Insentif dan Kemudahan”. Kompetisi: PP Merger dan Akuisisi Disambut Positif. Edisi 24. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010.


Pasaribu, Benny. “Sambutan Ketua KPPU”. Jurnal Persaingan Usaha, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817. ____________. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756. ____________. Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP No. 57 Tahun 2010 LN No. 89 Tahun 2010. TLN No. 5144. Menteri Hukum dan HAM RI. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan. Permenhukham Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Lampiran Perkom Nomor 1 Tahun 2009. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Perkom Nomor 10 Tahun 2010. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Konsultasi

Penggabungan

atau

Peleburan

Badan

Usaha

dan

Pengambilalihan Saham Perusahaan. Perkom Nomor 11 Tahun 2010. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya


Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkom Nomor 13 Tahun 2010. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Perkom Nomor 2 Tahun 2011. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KPPU Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkom Nomor 10 Tahun 2011. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPPU Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkom Nomor 3 Tahun 2012. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Perkom Nomor 4 Tahun 2012. _______________. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPPU Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkom Nomor 2 Tahun 2013. _______________.

Pendapat

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

Nomor

05/KPPU/PDPT/III/2013 Tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Andalan Satria Lestari Oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Pendapat Komisi Nomor 05/KPPU/PDPT/III/2013.


Clara Chairunnisa Halimy, Ditha Wiradiputra. Program Studi Sarjana Reguler, Fakultas Hukum. Abstrak

Recommend Documents