FILOSOFI DAN PARADIGMA PP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
DISUSUN OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS (DOSEN IPDN)
A. FILOSOFI PP 19 TAHUN 2010 • Indonesia adalah negara unitaris. • Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat 1). • Indonesia adalah negara unitaris yang berdesentralisasi ( Pasal 18 ayat 1 s/d ayat 6, Pasal 18A UUD 1945). • Pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat, melalui UU. • Setiap UU disusun dengan berdasarkan filosofi dan paradigma tertentu. Demikian pula dengan UU yang mengatur tentang desentralisasi di Indonesia. • UU Nomor 5 Tahun 1974 menggunakan paradigma penyerahan urusan pemerintahan. • UU Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan paradigma penyerahan wewenang pemerintahan. • UU Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan paradigma pembagian urusan pemerintahan. • Desentralisasi yang luas perlu diikuti dengan pengawasan dari pemerintah pusat yang semakin kuat, untuk menghindari adanya gerakan melenting yang keluar dari orbitasi pemerintah nasional (gerakan centrifugal).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DESENTRALISASI INDONESIA
UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Desentralis UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi Penpres 6 / 1959 Dominan sentralisasi UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
PRESIDEN
Kementerian Negara
Menteri
MDN
Ka. Kakanwil
Gubernur
KDH TK. I
+
DPRD
+
DPRD
Perangkat Wilayah + Perangkat Daerah Ka. Kakandep
Bupati/ Walikota
KDH TK. II
Cadin Perangkat Wilayah + Perangkat Daerah Kakandep Kec Keterangan: --------------- = Garis Komando = Garis Koordinasi
Camat
Hak cipta model : Sadu Wasistiono
Cadin
PRESIDEN
Menteri (Kew. Mutlak)
MDN
Ka. Kanwil
Gubernur Sebagai Wkl Pem. Pusat
?
Ka. Kandep
Pengelola Dekonsentrasi
Menteri (Kew.Concurrent)
KDH PROP.
+
DPRD
Ka. UPT
+
DPRD
Ka. UPT
SKPD
SPM
SPM
KDH Kab/Kota SKPD
Keterangan: = Garis Komando = Garis Koordinasi Ka. = Garis Koordinasi Vertikal Kandepkec = Garis Supervisi SPM = Garis Pembinaan teknis fungsional dan administratif
Kecamatan
PRESIDEN
Menteri (Kew. Mutlak)
MDN
Ka. Kanwil
Gubernur Sebagai Wkl Pem. Pusat
?
Ka. Kandep
Keterangan:
Pengelola Dekonsentrasi
Menteri (Kew.Concurrent)
KDH PROP.
+
DPRD
Ka. UPT
+
DPRD
Ka. UPT
SKPD
SPM Wakli Pem Pusat ???
SPM
= Garis Komando Ka. = Garis Koordinasi Kandepkec = Garis Koordinasi Vertikal = Garis Supervisi SPM = Garis Pembinaan teknis fungsional dan administratif
KDH Kab/Kota SKPD
Kecamatan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PILIHAN Pertambangan, Perdagangan, dll.
CATATAN:
Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar contoh: Pendidikan, Kesehatan, Infrastuktur dll
NON PELAYANAN DASAR contoh: Perpustakaan, Arsip, Persandian dll
SPM dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
B. PARADIGMA PP 19 TAHUN 2010 • • •
Gubernur mempunyai kedudukan ganda (dual position) dan fungsi ganda (dual function), yakni sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur menjalankan “urusan pemerintahan umum”, bukan hanya tugas umum pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah. Pengertian urusan pemerintahan umum disini masih meminjam dari UU Nomor 5 Tahun 1974 yakni : “ Urusan pemerintahan yang meliputi bidangbidang: - ketentraman dan ketertiban; - politik; - koordinasi; - pengawasan; - urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi vertikal dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah. (URUSAN RESIDUAL).
• Sedangkan pengertian tugas umum pemerintahan merujuk pada PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat. • Pada sisi lain, ada istilah tugas umum pemerintahan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang isinya berbeda dengan isi tugas umum pemerintahan menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 maupun “ urusan pemerintahan umum” yang dimaksud oleh PP Nomor 19 Tahun 2010.
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi : a. Kerjasama antar daerah; b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga; c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; d. Pembinaan batas wilayah; e. Pencegahan dan penanggulangan bencana; f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan h. Tugastugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. (Pasal 6 PP Nomor 3 Tahun 2007).
• Pada PP Nomor 19 Tahun 2010 tidak terdapat istilah urusan pemerintahan umum, tetapi apabila disimak isi Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP tersebut, sebenarnya mengandung makna seperti urusan peemrintahan umum yang digunakan pada UU Nomor 5 Tahun 1974. • Menurut Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2010, tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mencakup : - koordinasi (ada 4 hal); - pembinaan dan pengawasan (1 hal); - politik ( ada 3 hal ); - etika ( ada 1 hal). * Sedangkan urusan residual diatur pada Pasal 3 ayat (2), yang besifat open arrangement.
a.
b.
c. d.
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2010 Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan (SEHARUSNYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM) meliputi: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; g. memelihara stabilitas politik; h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan i. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 3 ayat (2) • Selain melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Agar Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka gubernur diberi seperangkat wewenang, yang meliputi : a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal; b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; Wewenang adalah hak pejabat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya
Kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraaan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan i. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
PEMBENTUKAN FORKORPIMDA (FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH) • Pada masa UUD 1945 yang asli, Presiden merupakan satu-satunya mandataris MPR. Melalui kedudukannya yang sedemikian strategis dan sangat berkuasa, presiden melalui Nomor 5 Tahun 1974, kemudian menempatkan kepala wilayah sebagai “penguasa tunggal di bidang pemerintahan”. • Untuk menjalankan fungsinya tersebut, kemudian dikeluarkan Keppres Nomor 10 Tahun 1986 tentang Muspida, dimana kepala wilayah menjadi koordinator pimpinan instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayah kerjanya. • Setelah amandemen UUD 1945, presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, dan jalur kepala wilayah sebagai pelaksana asas dekonsentrasi sudah tidak ada lagi. Tetapi kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan tetap dibutuhkan.
• Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2010 memberikan dasar hukum bagi dibentuknya FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKORPIMDA), yang diketuai oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. • Keanggotaan Forkorpimda terdiri dari gubernur, ketua DPRD, pangdam, kapolda, kajati. • Unsur pengadilan tinggi tidak termasuk sebagai anggota Forkorpimda karena tidak termasuk sebagai eksekutif. Selain itu, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. • Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 24 dan 25 disebutkan bahwa : “ Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam UU tentang kedudukannya para hakim”.
• Dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Pemerintah, gubernur dibantu oleh sekretaris gubernur yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah provinsi. (Pasal 17 ayat 1 dan 2). • Sekretaris gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli. • Gubernur nantinya akan dibantu oleh SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) yang berisi tenaga fungsional dari masing-masing kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi. • Pembiayaan penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berasal dari APBN yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi yang ada pada masing-masing kementerian.
PERTANGGUNGJAWABAN • Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri. • Pertanggungjawabannya dalam bentuk LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ( bulan Maret setiap tahunnya). • Evaluasi terhadap Laporan Gubernur dilakukan oleh menteri dalam negeri dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. • Pedoman LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 20 ayat 1,2,3, dan 4 PP Nomor 19 Tahun 2010).
