SUSUNAN TIM KEGIATAN “PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 ” NO
NAMA
1
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS
2
Drs. A. Widanarto, M.Si
3
H. Abdul Mutholib, ME
4
Drs. M. Sugandhi, M.Si
5
Hidayat Supriadi, BA
6
Sutiyono, ST
7
Drs. Asep Jatnika
8
Agus Subagyo, S.IP., M.Si
9
Dr. H. Nandang Alamsyah D., SH., M.Hum
10
F. Simangunsong S., STP., M.Si
11
Dadan Kurniansyah, S.IP
12
Harnoto, SE
13
Sunarti, SH., MH
14
Rochaenah, ST
15
Ismonohadi Yono Utomo, ST
16
Feiza Ghozalba, ST
i
SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN “PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2004” NO
NAMA
KOMPETENSI
1
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS
Guru Besar/Ahli Manajemen Pemerintahan
2
Drs. A. Widanarto, M.Si
Ahli Ilmu Pemerintahan
3
M. Sugandi, Drs., M.Si
Ahli Sosiologi Pemerintahan
4
Dr. H. Nandang Alamsyah D., Ahli Ilmu Hukum SH., M.Hum
5
Agus Subagyo, S.IP., M.Si
Ahli Ilmu Politik
6
F. Simangunsong, S.STP., M.Si
Ahli Otonomi Pemerintahan
7
D. Asep Jatnika, Drs
Ahli Ilmu Pemerintahan
8
Dadan Kurniansyah, S.IP
Ahli Ilmu Pemerintahan
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, laporan akhir penjaringan aspirasi masyarakat tentang kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Indramayu telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa
pembentukan
daerah
pada
dasarnya
bertujuan
untuk
meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih Proses pembentukan daerah didasari pada persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif prosesnya didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian akademis terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan teknis didasari pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah,
pertahanan,
keamanan,
kemampuan
keuangan,
kesejahteraan
masyarakat, dan rentang kendali. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pada hakekatnya, pembentukan daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, daerah yang dibentuk dan daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru, pemerintahan daerah dari daerah induk agar melaksanakan kewajibannya sebagai daerah induk. Sedangkan pemerintah
iii
berkewajiban
melakukan
pembinaan,
fasilitasi,
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Kabupaten Indramayu, langkah awal dalam pembentukan daerah otonom baru adalah menjaring aspirasi masyarakat apakah setuju dibentuk daerah otonom baru atau tidak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menunjuk Bapeda Kabupaten Indramayu untuk melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bapeda bekerjasama dengan tim tenaga ahli yang ada di Jawa Barat. Maksud kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat ini adalah untuk : (1) Menjaring aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Ketua RW Se-Kabupaten Indramayu; (2) Bila masyarakat menyetujui rencana pembentukan kota otonom di Kabupaten Indramayu, maka Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat melanjutkan tahap kegiatan rencana pembentukan kota otonom dengan melalui kajian ilmiah tentang syarat-syarat pembentukan kota otonom. Sedangkan tujuan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat ini adalah : (1) Untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu dalam mensikapi wacana dibentuknya Kota otonom di Kabupaten Indramayu; (2) Untuk mengetahui bagaimana kemungkinan pembentukan kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. Bentuk kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan melalui pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan di Kabupaten Indramayu yang agendanya mengenai setuju atau tidak setuju bila di Kabupaten Indramayu dibentuk kota otonom. Jika sudah setuju, maka dibuat Berita Acara yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini telah selesai dilakukan dengan memakan waktu 4 bulan, dimulai pada bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. Oleh
iv
karena kami mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihakpihak yang telah membantu kegiatan ini, khususnya kepada para anggota BPD dan Ketua RW di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Semoga laporan akhir kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat tentang kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Indramayu ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya kegiatan selanjutnya, yakni studi kelayakan / kajian akademis-ilmiah tentang layak tidaknya dibentuk daerah otonom di Kabupaten Indramayu. Terimakasih.
Indaramayu, 14 Desember 2006 Bapeda Kabupaten Indramayu Kepala,
Drs. H.M.Syahri Thohir, SH., MH.
v
DAFTAR ISI
SUSUNAN TIM KEGIATAN ............................................................................ SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN ...................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................... DAFTAR ISI ..........................................................................................................
Hal i ii iii vi
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................. A. Latar Belakang ............................................................................... B. Identifikasi Masalah ...................................................................... C. Perumusan Masalah ...................................................................... D. Maksud dan Tujuan ..................................................................... E. Metode Penelitian .......................................................................... F. Bentuk Kegiatan ............................................................................ G. Pelaporan .......................................................................................
1 1 5 7 7 8 9 9
BAB II
LANDASAN HUKUM ...................................................................... A. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah …. B. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Wilayah ...........................................................................................
11 11
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .............................. A. Visi .................................................................................................. B. Misi .................................................................................................. C. Kondisi Geografi, Demografi, dan Topografi ........................... D. Sejarah .............................................................................................. E. Pemerintahan ................................................................................. F. Sosial Budaya ................................................................................. G. Rencana Pengembangan Wilayah ..............................................
16 16 16 16 18 21 22 23
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN ................................................... A. Rekapitulasi Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat .............. B. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Per Kecamatan .........
25 25 28
BAB V
PENUTUP ............................................................................................ A. Kesimpulan ..................................................................................... B. Saran .................................................................................................
61 61 62
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................
63
LAMPIRAN
vi
13
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masyarakat memerlukan organisasi pemerintah karena banyak bagian penting dari kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi lain seperti organisasi swasta profit maupun organisasi non profit. Organisasi swasta
non
profit
akan
gagal
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
menyangkut eksternalitas dan barang publik. Begitu pula hanya dengan organisasi swasta non profit mampu memberikan pelayanan dalam skala kecil dan sederhana, serta terbatas pada lapisan masyarakat tertentu. Organisasi
pemerintah
selain
memiliki
misi
penyelenggaraan
pelayanan publik, juga memiliki misi lain yang memegang peranan penting diperlukan masyarakat tetapi tidak dapat disediakan organisasi lain, seperti terjaminnya
pemenuhan
kepentingan
masyarakat.
Misi
organisasi
pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dapat dilihat antara lain dari fungsi pengaturan kehidupan masyarakat, baik menyangkut
pengaturan
persaingan
maupun
pengaturan
terhadap
perlindungan masyarakat. Keberadaan organisasi pemerintah diperlukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat karena organisasi pemerintah bekerja dalam rangka mengemban misi yang diamanatkan oleh masyarakat dan sekaligus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan
dengan
pendapat
Rasyid
(dalam
Widodo,
2001:269)
yang
menyatakan bahwa : “Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional”.
1
Pandangan umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer, karena ketidakmampuannya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau setimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan lebih aman dan tentram dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis. Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I Pasal 1 huruf 5, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur
dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setepat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Implementasi kebijakan desentralisasi hingga saat ini telah banyak ditetapkan
berbagai
undang-undang
yang
menyangkut
pemekaran/
pembentukan provinsi, kabupaten dan kota. Fakta tersebut menggambarkan bahwa
dalam
perjalanan
implementasi
kebijakan
otonomi
daerah,
pemekaran/pembentukan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah banyak dilakukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab substansi pemekaran/pembentukan pelayanan
organisasi
daerah
dimaksudkan
pemerintah
kepada
untuk
mendekatkan
masyarakat.
Melalui
pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Adanya aspirasi masyarakat yang berkembang dan menghendaki adanya pemekaran/pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Indramayu perlu mendapat respon dari berbagai pihak utamanya jajaran DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan penjelasan undang-undang dimaksud bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
2
masyarakat. Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Indramayu. Persoalan itu hanya dapat dijawab secara obyektif jika terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap potensi wilayah dan masalah yang ada di Kabupaten Indramayu, dan sekaligus menggali aspirasi dan pendapat masyarakat melalui instrumen wawancara langsung dan kuesioner atau daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden sesuai tujuan penelitian. Pembentukan kota otonom di Kabupaten Indramayu sebaiknya dilakukan jika terjadinya pemekaran yang berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan dan pelayanan umum. Pengkajian kemungkinan pembentukan Kota Otonom di Kabupaten Indramayu tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran itu dari satu sisi daerah menjadi dua daerah atau lebih. Salah satu prosedur pembentukan/pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat bersangkutan. Di samping itu, pengkajian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat lainnya, seperti tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 bahwa pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, pontensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dalam penjelasan peraturan pemerintah dimaksud disebutkan pula pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah otonom memerlukan penilaian dengan menggunakan indikator yang tersedia.
3
Berdasarkan
Rancangan
Peraturan
Pemerintah
(RPP)
tentang
pemekaran wilayah sebagai pengganti PP No.129 Tahun 2000, disebutkan bahwa proses pembentukan daerah didasari pada persyaratan administratif, teknis
dan
fisik
kewilayahan.
Persyaratan
administratif
prosesnya
didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian akademis terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan teknis didasari pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kesejahteraan
masyarakat,
dan
rentang
kendali.
Persyaratan
fisik
kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Sehubungan dengan itu, kiranya perlu segera dilakukan pengkajian potensi daerah dalam rangka mengukur dan mengevaluasi variabel atau kriteria potensi daerah yang dipersyaratkan untuk mengetahui dapat atau tidaknya daerah otonom baru di Kabupaten Indramayu. Namun demikian, sebelum melakukan pengkajian kelayakan potensi daerah, terlebih dahulu akan dilakukan kajian tentang aspirasi masyarakat, sesuai dengan RPP tentang Pemekaran Wilayah sebagai pengganti PP No. 129 Tahun 2000, dalam mensikapi wacana pemekaran wilayah, khususnya gagasan untuk dibentuknya Kota Indramayu, melalui penelitian yang berjudul
“Penjaringan
Pembentukan
Daerah
Aspirasi Otonom
Masyarakat Baru
Di
Mengenai
Kabupaten
Rencana Indramayu
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Kajian tentang proses penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu ini merupakan tahapan kajian pertama sebelum melangkah pada tahapan kajian kedua, yakni studi kelayakan potensi daerah Kabupaten Indramayu.
Kajian penjaringan
aspirasi
masyarakat
sangat
penting
menngingat setiap upaya pemekaran wilayah di seluruh Indonesia harus diawali dengan keinginan dan aspirasi masyarakat untuk memekarkan diri.
4
Artinya, usulan pemekaran wilayah, bisa berupa pembentukan kota, harus bersifat bottom up, dan bukan top down. Menyadari terhadap permasalahan tersebut, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu berencana untuk menjaring dan merekam aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu dalam pemekaran wilayah sehingga dapat terpetakan dan terjabarkan apa keinginan warga masyarakat tentang gagasan pembentukan Kota Indramayu. Gagasan pembentukan Kota Indramayu yang diusulkan meliputi wilayah Kecamatan Sindang, Balongan, Pasekan, dan Indramayu, sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan kota otonom baru mencakup minimal 4 kecamatan.
Namun
demikian,
tidak
tertutup
kemungkinan
adanya
penambahan jumlah kecamatan jika aspirasi masyarakat menghendaki lebih dari 4 kecamatan.
B. Identifikasi Masalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur masalah pembentukan daerah dan kawasan khusus. Sebagai penjabaran Peraturan Undang-Undang tersebut, pemerintah dalam waktu dekat ini akan menerbitkan RPP tentang pemekaran wilayah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun
2000 tentang
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan Daerah yang masih mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Persyaratan pembentukan suatu daerah otonomi setidaknya harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administratif
untuk
provinsi
meliputi
adanya
persetujuan
DPRD
kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,
persetujuan
DPRD
provinsi
induk
dan
Gubernur,
serta
rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sedangkan syarat administratif untuk
5
kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Adapun
syarat
teknis
meliputi
faktor
yang
menjadi
dasar
pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah,
sedangkan
syarat
fisik
meliputi
paling
sedikit
5
(lima)
kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan
kota,
lokasi
calon
ibukota,
sarana
dan
prasarana
pemerintahan. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 4 (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebabkan bahwa pemekaran satu daerah menjadi 2 penyelenggaraan pemerintahan, dimana untuk provinsi adalah 10 tahun, kabupaten/kota 7 dan kecamatan 5 tahun. Persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dan RPP tentang Pemekaran Wilayah pada dasarnya menunjukkan sejauhmana kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemahaman terhadap tingkat kemampuan daerah akan sangat berguna selain bagi kepentingan pembangunan potensi daerah otonom, juga untuk pemekaran daerah dalam rangka perencanaan daerah otonom. Dalam
konteks
upaya
pemekaran
Kabupaten
Indramayu,
permasalahan sementara yang dapat diidentifikasi saat ini adalah : (1) Bagaimana gambaran tingkat kemampuan di daerah Kabupaten Indramayu dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah; dan (2)Apakah dimungkinkan untuk melakukan pemekaran wilayah berdasarkan kriteria pemekaran daerah yang sesuai dengan persyaratan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Wilayah.
6
Sejalan dengan hal tersebut, fokus penelitian dapat dibatasi sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Wilayah berupa pengukuran dan penilaian terhadap variabel yang merupakan persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran daerah, antara lain kemampuan ekonomi,
potensi
daerah,
sosial
budaya,
sosial
politik,
jumlah
penduduk/kependudukan, luas wilayah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti faktor pertahanankeamanan, ketersediaan sarana pemerintahan, dan rentang kendali. Penelitian ini juga menyertakan jajak pendapat guna memastikan kemurnian aspirasi masyarakat untuk membentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu. Selain itu, fokus dalam penelitian ini adalah seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan di semua wilayah Kabupaten Indramayu. C. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana aspirasi masyarakat
yang
diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan yang ada di Kabupaten Indramayu mengenai rencana pembentukan kota otonom ? D. Maksud dan Tujuan Maksud kegiatan ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tingkat desa dan forum ketua RW untuk tingkat kelurahan. Bila masyarakat menyetujui rencana pembentukan kota otonom di Kabupaten Indramayu, maka Pemerintah Kabupaten
Indramayu
dapat
melanjutkan
tahap
kegiatan
rencana
pembentukan kota otonom dengan melalui kajian ilmiah tentang syaratsyarat pembentukan kota otonom.
7
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh BPD dan Forum Ketua RW dalam mensikapi wacana dibentuknya kota otonom di Kabupaten Indramayu; 2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang bagaimana kemungkinan pembentukan kota otonom
baru di Kabupaten
Indramayu;
E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan aplikasi model pengukuran aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu yang akan menggambarkan dan menjelaskan tingkat kekuatan aspirasi masyarakat atau pengaruh variabel yang diamati terhadap pembentukan kota otonom. Melalui pendekatan ini dapat diketahui secara obyektif dan mendalam tingkat aspirasi masyarakat di Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum ketua RW
terhadap adanya wacana pembentukan kota otonom di
Kabupaten Indramayu. Berdasarkan aspirasi masyarakat, maka kegiatan selanjutnya dapat segera dilakukan kajian ilmiah tentang persyaratan teknis pembentukan kota otonom di Kabupaten Indramayu. 2. Populasi dan Sampel Unit analisis pengkajian aspirasi masyarakat adalah seluruh masyarakat pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Selain itu, unit analisis yang menjadi penelitian adalah individu (stakeholders) dari suatu organisasi/kelompok yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota Forum Ketua RW. Stakeholders sebagai unit analisis terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Desa dan Forum Ketua
8
RW dari seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Indramayu. Ini berarti
populasi
penelitian
meliputi
seluruh
anggota
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Ketua RW di Kabupaten Indramayu yang berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) BPD dan 80 Ketua RW. 3. Jenis Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah didasarkan
atas
aspirasi
masyarakat
melalui
data
anggota
yang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota Forum Ketua RW tentang pembentukan kota otonom, khususnya yang berhubungan dengan setuju atau tidak setuju bila di Kabupaten Indramayu dibentuk kota otonom. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah melalui kegiatan pertemuan dengan
anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing BPD desa dan seluruh Ketua RW di seluruh Kelurahan Se-Kabupaten Indramayu. 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data
kualitatif
dianalisis
melalui
pendekatan
isi
dan
kedalaman menerjemahkan suatu fenomena terhadap aspirasi masyarakat. Dari daftar struktur pertanyaan terbuka, kemudian dilengkapi dengan kompilasi hasil wawancara secara mendalam, dan dengan pengamatan di lapangan kemudian variabel itu dikompilasi melalui file struktur. Namun sebagian dari data kualitatif direnovasi menjadi data kualitatif melalui non-parametric process. F. Bentuk Kegiatan Pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa dan Ketua RW
di Kelurahan yang ada di Kabupaten Indramayu tentang
setuju atau tidak setuju bila di Kabupaten Indramayu dibentuk Kota
9
Otonom, yang hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Penjaringan (BAP) dan Risalah Rapat sebagai bahan rekomendasi untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian ilmiah. G. Pelaporan Pelaporan hasil penelitian meliputi : Laporan Akhir (Final Report) yang berisikan hasil dari hasil analisis data yang diperoleh, khususnya hasil perhitungan tentang setuju atau tidak setuju dari masyarakat Indramayu yang diwakili oleh seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Ketua RW di Kabupaten Indramayu. Dilampirkan pula Berita Acara Penjaringan (BAP) dan Risalah Rapat dari seluruh BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan yang ada di Kabupaten Indramayu.
10
BAB II LANDASAN HUKUM
A. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tujuan kebijakan otonomi daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah – sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 - adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratisasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang
serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar
daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercapainya tujuan kebijakan otonomi daerah, sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tingkat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonominya dapat dilihat dari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Atas dasar itu, kesimpulan sementara yang dapat diambil bahwa tingkat kemampuan daerah direfleksikan oleh kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah merupakan Faktor dominan dalam menentukan keberhasilan dan sekaligus kegagalan pencapaian tujuan kebijakan otonomi daerah. Jika dicermati, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus, terutama Pasal 4 ayat 11
(1) tampak bahwa dalam rangka pendayagunaan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dimungkinkan diambil kebijakan setingkat undang-undang untuk pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Selanjutnya pada Penjelasan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa : “Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat” Berdasarkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
publik
guna
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat.
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih Proses pembentukan daerah didasari pada persyaratan administratif, teknis
dan
fisik
kewilayahan.
Persyaratan
administratif
prosesnya
didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian akademis terhadap rencana pembentukan daerah Persyaratan teknis didasari pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial
budaya,
sosial
politik,
kependudukan,
luas
daerah,
pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan Pada hakekatnya, pembentukan daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, daerah yang dibentuk dan daerah induknya harus mampu
menyelenggarakan
otonomi
daerah.
Untuk
memperlancar
penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru, pemerintahan daerah dari daerah induk agar melaksanakan kewajibannya sebagai daerah 12
induk.
Sedangkan
pemerintah
berkewajiban
melakukan
pembinaan,
fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
B.
Rancangan
Peraturan
Pemerintah
(RPP)
Tentang
Tata
Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Sejalan dengan itu, Pemerintah saat ini telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemekaran Wilayah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yang antara lain mengatur syarat pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dalam
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
dimaksud telah pula diatur tentang cara pengukuran dan penilaian pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap tingkat kemampuan daerah yang digambarkan oleh indikator dan sub indikator dari variabel/kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan keamanan dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Hasil pengukuran
adalah jumlah
skor tertentu dari tingkat
kemampuan daerah yang merupakan dasar penilaian apakah suatu daerah layak atau tidak untuk dimekarkan. Penilaian tingkat kemampuan daerah dalam rangka pemekaran adalah penilaian terhadap potensi kecamatan. Hasil penilaian dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu: Mampu, Kurang Mampu dan Tidak Mampu. Hasil penilaian merupakan rekomendasi kebijakan, sebagai berikut : I)
Jika kabupaten induk dan calon kota yang akan dibentuk Mampu, maka pilihan tindakan yang diambil adalah; - diusulkan
pembentukan kota otonom baru,
jika
aspirasi
masyarakat menunjukkan kecenderungan mendukung pemekaran;
13
- diadakan sosialisasi terlebih dahulu jika aspirasi masyarakat menunjukkan kecenderungan kurang mendukung pemekaran baru kemudian diusulkan pembentukan kota otonom baru. II)
Jika kabupaten induk dan calon kota yang akan dibentuk Kurang Mampu, maka pilihan tindakan yang diambil adalah : - Jika aspirasi masyarakat menunjukkan kecenderungan mendukung pemekaran, maka diusulkan pembentukan kota otonom baru dengan melakukan pembinaan pengembangan potensi daerah dalam jangka waktu 5 tahun, dan kemudian jika dalam batas waktu tersebut belum memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk digabung kembali dengan kabupaten induk; - Jika aspirasi masyarakat menunjukkan kecenderungan kurang mendukung pemekaran, maka diadakan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian baru diusulkan pembentukan kota otonom baru diikuti dengan jangka waktu 5 tahun untuk dievaluasi dengan masa tenggang 5 tahun, dan kemudian jika dalam batas waktu tersebut belum memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk digabung kembali dengan kabupaten induk.
III)
Jika keduanya atau salah satu Tidak Mampu, maka pilih tindakan yang diambil adalah : - Jika aspirasi masyarakat menunjukkan kecenderungan mendukung pemekaran, maka dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi kota otonom baru menuju kategori lulus bersyarat; - Jika aspirasi masyarakat menunjukkan kecenderungan kurang mendukung pemekaran, maka dilakukan sosialisasi seiring dengan pembinaan dan pengembangan potensi kota otonom menuju kategori lulus bersyarat. Kerangka pemikiran pembentukan kota otonom di Kabupaten
Indramayu dapat dilihat pada diagram berikut :
14
PROSES PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM DI INDONESIA UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN
DPR
PRESIDEN
DPD
DEPDAGRI
DPOD
Persetujuan Gubernur Jawa Barat
Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat
Persetujuan Bupati Indramayu
Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu
Penelitian Ilmiah
LSM
: Wilayah studi
TIDAK SETUJU
SETUJU 50%+1
Diambil dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Seluruh Desa & Forum Ketua RW di Kelurahan
ASPIRASI MASYARAKAT 15
16
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
A. Visi Pemerintah
Kabupaten
Indramayu
dalam
upaya
meningkatkan
kesejahteraan rakyat dituangkan dalam rumusan visi, misi, dan program kerja ”SAPTA KARYA MULIH HARJA” dengan tujuan terwujudnya masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Visi dan misi Kabupaten Indramayu mencerminkan platform politik Pemerintah dengan kata lain merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daeah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005. Visi pembangunan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera”.
Religius diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar, sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
Maju diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovasi dan tangguh menghadapi tantangan.
Mandiri diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi.
Sejahtera diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik sehingga dapat hidup layak, baik secara fisik maupun non fisik.
16
B. Misi Berdasarkan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menjabarkannya ke dalam 7 (tujuh) misi (SAPTA KARYA MULIH HARJA), yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM berbasis nilai agama dan budaya 2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang mandiri dan bebas KKN. 3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi daerah 4. Pemerataan dalam peningkatan sarana prasarana wilayah serta prasarana dasar pemukiman 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 6. Menciptakan Kelestarian lingkungan hidup 7. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban C. Kondisi Geografis, Demografi dan Topografi Indramayu terletak pada 107°51° 108°36° Bujur Timur dan 6°15°-6"40° Lintang Selatan. Bagian sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Cirebon. Luas wilayah Kabupaten Indramayu 204.011 Ha yang didalamnya terdapat areal sawah seluas 118.513 Ha, areal tambak dan kolam seluas 16.239 Ha, areal perkebunan seluas 6.058 Ha serta areal hutan seluas 34.307 Ha. Dengan panjang pantai 114 Km yang membentang sepanjang Pantai Utara antara Cirebon Subang, dimana sejauh 4 mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten. Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu pada Triwulan II tahun 2004 tercatat 1.653.451 jiwa dengan komposisi laki-laki 836.528 jiwa dan perempuan 816.923 jiwa, adapun kepadatan rata-rata 820 jiwa per kilometer persegi, dan
17
tercata 99,7% masyarakatnya memeluk agama Islam, sisanya memeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Adapun tingkat laju pertumbuhannya sampai dengan triwulan II tahun 2004 tercatat 0,65% Kabupaten Indramayu mempunyai ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan taut, dimana 98,70 % berada pada ketinggian 0 - 3 meter di atas permukaan laut. Suhu harian di Kabupaten Indramayu berkisar antara 26°-27°C dengan suhu harian tertinggi 3O°C dan terendah 18°C. Kelembaban udara berkisar antara 70-80%. Curah hujan rata-rata tahunan 1.428,45 mm per tahun dengan jumlah hujan 75 hari. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk pada type D (iklim sedang). Angin barat dan angin timur bertiup secara bergantian kurang lebih setiap 6 bulan, angin barat bertiup bulan Desember sampai dengan bulan April dan angin timur pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Kecamatan yang mengalami curah hujan tinggi antara lain kecamatan Anjatan, Cikedung dan kecamatan Haurgeulis secara berturut-turut adalah 2.167 mm/tahun, 1.869 mm/tahun dan 1.865 mm/tahun. Sedangkan hari hujan terbanyak adalah kecamatan Cikedung dan Gabuswetan yaitu sebanyak 94 hari hujan per tahun. Indramayu merupakan daerah hulu dari 14 aliran sungai yang potensial sebagai sumber air bagi kebutuhan usaha pertanian, usaha industri maupun bahan baku air bersih. D. Sejarah Indramayu adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pesisir Utara Jawa Barat. Didirikan Oleh Raden Aria Wiralodra, putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bagelen Jawa Tengah, Pada hari Jumat Kliwon, I Muharram, 934 H atau I Sura 1449 S, yang menurut kalender masehi adalah tanggal 7 Oktober 1527, Titimangsa tersebut resmi di tetapkan sebagai hari jadi Indramayu. Wilayah Kabupaten Indramayu seluas 204.011 Ha dengan panjang pantai 114 Km dan banyak ditumbuhi hutan Mangrove.
18
Indramayu dikenal sebagai "Lumbung padi", mengingat 58,27 % dari luas wilayahnya merupakan areal persawahan, dikenal juga sebagai produsen ikan laut, karena dari seluruh produksi ikan laut Jawa Barat sepertiganya berasal dari Indramayu. Selain terkenal sebagai penghasil Buah Mangga yang merupakan trademark, Indramayu juga memiliki potensi wisata yang lengkap, baik wisata Alam, Wisata Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Wisata Argo dan Wisata Rohani serta Potensi Seni dan Budaya yang beraneka ragam misalnya upacara adat Ngarot, Nadran, Ngunjung, Sintren, Tarling dan Genjring Akrobat. Sejarah Putra Temunggung Gagak Singalodra dari Bagelen Jawa Tengah bernama Raden Wiralodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran, dalam tapa bratanya di kaki Gunung Sumbing mendapat wangsit "Hai Wiralodra apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, pergilah ke arah matahari terbenam dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba disana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur serta tujuh turunanmu akan memerintah di sana". R. Wiralodra ditemani Ki Tinggil dan berbekal senjata Cakra Undaksana. Tokoh-tokoh lain dengan pendiri pedukuhan dimaksud adalah Nyi Endang Darma yang cantik dan sakti, Aria Kemuning putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat oleh Putri Ong Tien istri Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Sidum / Kidang Pananjung seorang pahlawan Panakawan Sri Baduga dari Palembang yang mengajarkan kanuragan dengan 24 muridnya. Pedukuhan tersebut berkembang dan diberi nama "Darma Ayu" oleh R. Wiralodra yang diambil dari nama seorang wanita yang dikagumi karena kecantikan dan kesaktiannya "Nyi Endang Darma" serta dapat diartikan "Kewajiban Yang Utama" atau "Tugas Suci". Pedukuhan Cimanuk yang diberi nama "Darma Ayu" yang kemudian berubah menjadi "INDRAMAYU". Setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran
19
pada tahun 1527, diproklamirkan berdirinya oleh R. Wiralodra pada hari Jum'at Kliwon tanggal 1 Muharam 934 H atau 1 Sura 1449 dan jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527. Titimangsa tersebut resmi sebagai Hari Jadi Indramayu. Setelah 1572, Daerah Indramayu terbagi dalam tiga propinsi meliputi : 1
Propinsi Singapura, meliputi sebelah Timur sampai Sungai Kamal.
2
Propinsi Rajagaluh, meliputi daerah Tengah sampai Jatitujuh.
3
Propinsi Sumedang, meliputi bagian Baratsampai Kandanghaur. Pada masa ini berada dalam kekuasaan Kerajaan Demak. Tahun 1546
menjadi bagian kesultanan Cirebon. Tahun 1615 sebelah Timur Sungai Cimanuk menjadi bagian kesultanan Cirebon dan bagian Baratnya termasuk dalam wilayah Kerajaan Mataram. Tahun 1681, mulai dikuasai kompeni. Zaman Pemerintahan Daendles (1806 - 1811) daerah sebelah Barat Sungai Cimanuk dimasukkan dalam prefektur Karawang dan sebelah Timurnya masuk prefektur Cirebon Utara. Pada zaman kompeni menjadi ajang masuk pertempuran segitiga antara kompeni, Mataram dan Banten. Tahun 1706, daerah Indramayu jatuh ke dalam kekuasaan kompeni/Belanda seluruhnya .Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Indramayu mempunyai perjalanan yang sama berada dalam kekuasaan penjajah. Berikut ini akan diuraikan nama-nama Bupati Indramayu yang telah mencapai jumlah 32 Bupati sampai saat ini :
1.
R. Singalodra
(Wiralodra I )
2.
R. Wirapati
(Wiralodra II)
3.
R. Sawedi
(Wiralodra III)
4.
R. Banggala
(Wiralodra IV)
5.
R. Banggali
(Wiralodra V)
6.
R. Samaun
(Wiralodra VI)
7.
R. Mangali
(Wiralodra VII)
8.
R. Kristal
-
9.
R. Wiradibrata
-
20
10.
R.T Suranenggala
-
11.
R. Djlari (Purbadinegara I)
(1900 - )
12.
R. Rolat ( Purbadinegara II)
(1900 - 1917)
13.
R. Sosrowardjoyo
(1917 - 1932)
14.
R. A.A. Moch. Soediono
(1933 - 1944)
15.
Dr. R. Murdjani
(1944 - 1946)
16.
R. Wiraatmadja
(1946 -1947)
17.
M.I. Syafiuddin
(1947 - 1948)
18.
R. Wachyu
(1949 - 1950)
19.
Tikol ALMoch. Ichlas
(1950 - 1951)
20.
TB. Moch. Cholil
(1951 - )
21.
R. Djoko S. Prawirowidjojo
(1952 - 1956)
22.
R. Hasan Surjasatjakusumah
(1956 - 1958)
23.
R. Firman Ranuwidjojo
(1958 - Pj )
24.
Entol Dj. Satiawharja
(1958 - 1960)
25.
H.A. Dasuki
(1960 - 1965)
26.
M. Dirlam Sastromihardjo
(1965 - 1973)
27.
R. Hadian Suria Adiningrat
(1974 - 1975)
28.
H.A. Djahari, SH
(1975 - 1985)
29.
H. Adang Suryana
(1985 - 1990)
30.
H. Ope Mustofa
(1990 -2000)
31.
H. Irianto M.S. Syafiuddin
(2000 - 2005)
32.
H. Irianto M.S. Syafiuddin
(2005 - Sekarang
E. Pemerintahan Kabupaten Indramayu saat ini memiliki desa sebanyak 310 desa dan 8 kelurahan. Desa/kelurahan tersebut tersebar di 31 kecamatan, dimana pada tahun 2004 telah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan 4 (empat) kecamatan baru yaitu Kecamatan Kedokanbunder hasil pemekaran dari Kecamatan Karangampel, dan Kecamatan Sukagumiwang hasil pemekaran dari Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Terisi hasil pemekaran dari Kecamatan Cikedung dan Kecamatan Gantar hasil pemekaran dari Kecamatan Haurgeulis. 21
Jumlah kecamatan di kabupaten Indramayu ada 31 kecamatan, yakni sebagai berikut : 1. Kecamatan Anjatan 2. Kecamatan Arahan 3. Kecamatan Balongan 4. Kecamatan Bangodua 5. Kecamatan Bongas 6. Kecamatan Cantigi 7. Kecamatan Cikedung 8. Kecamatan Gabuswetan 9. Kecamatan Gantar 10. Kecamatan Haurgeulis 11. Kecamatan Indramayu 12. Kecamatan Jatibarang 13. Kecamatan Juntiyuat 14. Kecamatan Kandanghaur 15. Kecamatan Karangampel 16. Kecamatan Kedokan Bunder 17. Kecamatan Kertasemaya 18. Kecamatan Krangkeng 19. Kecamatan Kroya 20. Kecamatan Lelea 21. Kecamatan Lohbener 22. Kecamatan Losarang 23. Kecamatan Sindang 24. Kecamatan Sliyeg 25. Kecamatan Sukagumiwang 26. Kecamatan Sukra 27. Kecamatan Trisi
22
28. Kecamatan Widasari 29. Kecamatan Pasekan 30. Kecamatan Tukdana 31. Kecamatan Patrol F. Sosial Budaya Strategi yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan sosial budaya adalah penguatan desentralisasi peningkatan peran masyarakat/swasta, pemberdayaan masyarakat/keluarga, penguatan kelembagaan antar sektor dan antar lembaga. Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Indramayu meliputi peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan, peran serta masyarakat, keluarga berkualitas,
pemberdayaan
masyarakat)
pelestarian
perempuan,
kebudayaan
gardu
masyarakat
taskin
dan
ketahanan
lokal
dan
pariwisata,
kepemudaan dan olah raga, perluasan produktivitas tenaga kerja dan agama. Arah
kebijaksanaan
Pembangunan
Sosial
Budaya
di
Kabupaten
Indramayu adalah mewujudkan kehidupan yang lebih sehat, terutama kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, memantapkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda seperti mengaktualisasikan potensi, bakat, minat dan kebebasan mengorganisasikan dirinya sebagai wahana pendewasaan.
G. Rencana Pengembangan Wilayah Untuk mewujudkan visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan latar belakang dan keterkaitan masalah, serta tantangan pembangunan yang ada dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Skala prioritas yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dibawah ini 1. Mewujudkan pemerataan pembangunan dalam sistem sosial dan budaya demokratis
23
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat 3. Mewujudkan supremasi hukum 4. Memberdayakan kapasitas kelembagaan masyarakat 5. Membangun infrastruktur dasar dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan Didasarkan pada prioritas pembangunan tersebut, mesin pertumbuhan Kabupaten Indramayu akan disandarkan pada 6 bisnis inti, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, Manufakturing , Minyak dan Gas Bumi, Jasa dan Pelayanan, Perikanan dan Kelautan. 1. Kawasan Industri Balongan Adanya industri pengilangan Minyak Exor-1 seluas 1.000 Ha di kawasan industri terbatas Balongan akan merangsang perkembangan industri hilirnya (petrokimia). Aglomerasi ini terjadi karena kedekatan dengan bahan baku yang merupakan faktor penting dalam pernilihan lokasi industri untuk meminimalisasi biaya transportasi. Perkembangan kegiatan industri di kawasan ini akan memberi efek ganda (multiplying effect) bagi kegiatan lainnya seperti perdagangan dan jasa lainnya. 2. Zona Industri Pemberlakuan Sistem Perdagangan global dunia, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah Indramayu untuk dapat meningkatkan masuknya para calon investor dari berbagai negara. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyiapkan
suatu
kebijakan
yang
Komprehensif
dalam
rangka
pengembangan Hi-tech Industry/ Manufaktur pada lokasi Zona Industri Indramayu yang sudah ditentukan,yaitu zona Industri Losarang, Kandanghaur
dan
Sukra
seluas
5.000
ha.
Secara geografis, berdekatan dengan Pelabuhan Eretan dan dilalui jalan regional pantura sehingga diharapkan dapat menampung investasi dan sektor swasta yang akan menanamkan modalnya di kawasan ini,
24
terutama
jenis-jenis
industri
yang
memiliki
kaitan
erat
dengan
penggunaan fasilitas pelabuhan yang berorientasi ekspor.
25
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Rekapitulasi Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1. Data Kuantitatif Berdasarkan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat yang disebarkan ke 310 BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, sebanyak 305 telah diisi dan dikembalikan ke kecamatan untuk kemudian diteruskan ke Bapeda Kabupaten Indramayu. Dari 305 Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat yang telah diisi, diketahui
aspirasi
masyarakat
tentang
kemungkinan
rencana
pembentukan kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut ini. NO
KECAMATAN
JUMLAH SETUJU
TIDAK SETUJU
1
Anjatan
9
4
2
Sukra
6
1
3
Patrol
6
2
4
Sindang
9
0
5
Indramayu
16
1
6
Pasekan
6
0
7
Lohbener
7
5
8
Bangodua
3
3
9
Tukdana
8
4
10
Widasari
3
7
11
Kertasemaya
13
0
12
Sukagumiwang
4
2
13
Cikedung
6
1
25
14
Trisi
2
7
15
Karangampel
4
7
16
Kedokanbunder
2
5
17
Haurgeulis
2
7
18
Gantar
2
4
19
Juntinyuat
7
5
20
Sliyeg
5
9
21
Balongan
10
0
22
Gabuswetan
8
2
23
Cantigi
5
1
24
Arahan
7
1
25
Krangkeng
1
10
26
Losarang
11
1
27
Bongas
7
1
28
Kandanghaur
13
0
29
Kroya
8
0
30
Jatibarang
10
4
31
Lelea
6
5
206
99
JUMLAH TOTAL
Berdasarkan data yang tertera dalam tabel di atas dapat dinyatakan bahwa sebanyak 206 BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan atau 66,45% dari seluruh BPD dan Forum Ketua RW di kelurahan menyatakan ”SETUJU” dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, sedangkan sebanyak 99 atau 31,94% BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan menyatakan ”TIDAK SETUJU” dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, sedangkan 5 atau 1,61% dari BPD dan Forum Ketua RW di kelurahan, sampai batas akhir penyerahan Berita Acara dan Risalah Rapat, tidak menyerahkan hasil.
26
Dengan demikian, berdasarkan kalkulasi jumlah suara, dapat dinyatakan bahwa jumlah suara yang menyatakan ”SETUJU” (66,45%) lebih banyak dibandingkan jumlah suara yang ”TIDAK SETUJU” (31,94%). Bahkan, jumlah suara yang ”SETUJU” telah melebihi jumlah mayoritas sederhana (untuk diketahui bahwa jumlah mayoritas sederhana adalah : 156 atau 50% + 1 dari seluruh BPD dan Forum Ketua RW di Kabupaten Indramayu). 2. Analisis Kualitatif Berdasarkan data kuantitatif yang ada dalam tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut : Dari 206
atau 66,45% dari seluruh BPD dan Forum Ketua RW yang
menyatakan setuju dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, secara umum mengungkapkan bahwa alasan persetujuannya adalah bahwa dengan pembentukan kota otonom baru maka : (1)
Perhatian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik akan menjadi semakin besar karena jumlah penduduk dan wilayah akan dibagi menjadi dua;
(2)
Proses pembangunan dan pelayanan publik akan dapat menyentuh pada tataran masyarakat yang paling bawah (grass root);
(3)
Peluang partisipasi dan aspirasi masyarakat akan semakin besar karena adanya pemberdayaan masyarakat (community development) dari pemerintah daerah yang baru;
(4)
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penambahan fasilitas, sarana
prasarana,
serta
infra
struktur
demi
kelancaran
pembangunan; (5)
Pemberian peluang pekerjaan bagi warga masyarakat karena adanya formasi baru dalam dunia kerja yang tentunya lebih mengutamakan orang daerah;
27
(6)
Adanya aliran dana dari pusat untuk kebutuhan belanja publik secara reguler tiap tahunnya;
(7)
Seperti lazimnya daerah lain, pembentukan Kabupaten - Kota terlebih dahulu akan lebih baik bagi Indramayu dibandingkan dibentuk Kabupaten – Kabupaten. Sedangkan dari 99 atau 31,94% BPD dan Forum Ketua RW yang
menyatakan tidak setuju dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu,
secara
umum
mengungkapkan
bahwa
alasan
ketidaksetujuannya adalah bahwa dengan pembentukan kota otonom baru maka : (1) Tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat, namun hanya segelintir orang yang akan menikmati pembentukan kota; (2)
Pengalaman di daerah lain menunjukkan bahwa pembentukan suatu daerah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan rakyat malah kesulitan dalam pelayanan publik;
(3)
Pembentukan kota otonom tidak senafas dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan kabupaten, yakni Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur.
B. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Per Kecamatan 1. Kecamatan Anjatan a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA
SETUJU
1
Anjatan
2
Anjatan Baru
Ya
3
Anjatan Utara
Ya
4
Bugistua
Ya
5
Kedungwungu
Ya
6
Kopyah
7
Lempuyang
TIDAK SETUJU Tidak
Tidak Ya
28
8
Mangunjaya
Ya
9
Salamdarma
Ya
10
Wanguk
Tidak
11
Cilandak
Tidak
12
Cilandak Lor
Ya
13
Bugis
Ya
JUMLAH
9
4
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 13 BPD yang ada di Kecamatan Anjatan, sebanyak 13 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 13 BPD tersebut, 9 BPD menyatakan SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, dan 4 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena yang dikehendaki masyarakat adalah pemekaran wilayah menjadi dua, yakni Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur. 2. Kecamatan Sukra a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA
SETUJU
Bogor
2
Sukra
Ya
3
Sukrawetan
Ya
4
Sumuradem
Ya
5
Tegaltaman
Ya
6
Ujunggebang
Ya
TIDAK SETUJU Tidak
29
7
Sumuradem Timur
Ya
JUMLAH 6 1 Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 7 BPD yang ada di Kecamatan Sukra, sebanyak 7 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 7 BPD tersebut, 6 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 1 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena terciptanya pertumbuhan ekonomi yang pesat, peluang tenaga kerja yang besar dan aliran dana yang besar dari Pusat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena masyarakat menginginkan Kabupaten Indramayu Barat dan Indramayu Timur. 3. Kacamatan Patrol a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Mekarsari
SETUJU Ya
2
Limpas
Ya
3
Patrol
Ya
4
Patrol Lor
5
Patrol Baru
6
Bugel
7
Arjasari
Ya
8
Sukahaji
Ya
JUMLAH
6
TIDAK SETUJU
Tidak Ya Tidak
2
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 8 BPD yang ada di Kecamatan Patrol, semua BPD mengembalikan Berita Acara
30
Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 8 BPD tersebut, 6 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 2 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah pelayanan publik yang dapat meningkat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena yang diiinginkan masyarakat adalah pembentukan Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur. 4. Kecamatan Sindang a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA
SETUJU
1
Dermayu
Ya
2
Kenanga
Ya
3
Panyindangan Kulon
Ya
4
Penganjang
Ya
5
Penyindangan Wetan
Ya
6
Rambatan Wetan
Ya
7
Sindang
Ya
8
Terusan
Ya
9
Babadan
Ya
JUMLAH
9
TIDAK SETUJU
0
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 9 BPD yang ada di Kecamatan Sindang, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 9 BPD tersebut, semuanya menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu.
31
b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena melihat peluang yang besar jika dibentuk kota otonom baru, khususnya peningkatkan pembangunan di seluruh sektor dan pemerataan pembangunan. 5. Kecamatan Indramayu a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA KELURAHAN/DESA Dukuh
SETUJU Ya
2
Karangsong
Ya
3
Kelurahan Karanganyar
Ya
4
Kelurahan Karangmalang
Ya
5
Kelurahan Kepandean
Ya
6
Kelurahan Lemahabang
Ya
7
Kelurahan Lemahmekar
Ya
8
Kelurahan Margahadi
Ya
9
Kelurahan Paoman
Ya
10
Pabean Udik
Ya
11
Pekandanganjaya
Ya
12
Pekandangan
Ya
13
Plumbon
Ya
14
Singajaya
Ya
15
Singaraja
Ya
16
Telukagung
17
Kel. Bojongsari
Ya
JUMLAH
16
TIDAK SETUJU
Tidak 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 17 BPD/Forum Ketua RW yang ada di Kecamatan Indramayu, semua BPD / Forum Ketua RW mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 17 BPD/Forum Ketua RW tersebut, 16 BPD/Forum Ketua
32
RW menyatakan SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, dan 1 BPD/Forum Ketua RW menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah akan meningkatkan pelayanan masyarakat, perbaikan taraf ekonomi masyarakat dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah kekhawatiran akan menyebabkan wilayah Kabupaten Indramayu menjadi lemah sumber daya alam dan sumber daya manusianya. 6. Kecamatan Pasekan a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA
SETUJU
1
Pasekan
Ya
2
Pagirikan
Ya
3
Brondong
Ya
4
Pabean Ilir
Ya
5
Totoran
Ya
6
Karanganyar
Ya
JUMLAH
6
TIDAK SETUJU
0
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 6 BPD yang ada di Kecamatan Pasekan, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 6 BPD tersebut, semua BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu.
33
b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena pembentukan kota otonom baru akan menciptakan peluang
tenaga
kerja
masyarakat
setempat
dan
mampu
menyelenggarakan proses pembangunan yang menyentuh seluruh masyarakat Indramayu. 7. Kecamatan Lohbener a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Bojongslawi
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
2
Kiajaran Kulon
Ya
3
Kiajaran Wetan
Ya
4
Langut
5
Lanjan
Ya
6
Larangan
Ya
7
Legok
Tidak
8
Lohbener
Tidak
9
Pamayahan
10
Sindangkerta
11
Waru
12
Rambatan Kulon
Ya
JUMLAH
7
5
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 12 BPD yang ada di Kecamatan Lohbener, sebanyak 12 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 12 BPD tersebut, 7 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 5 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu.
34
b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah bahwa Kecamatan Lohbener masuk dalam wilayah kota otonom baru yang akan dibentuk sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Lohbener.
Sedangkan
alasan
yang
melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena Kecamatan Lohbener direncanakan tidak dimasukkan dalam wilayah kota otonom baru tersebut. 8. Kecamatan Bangodua a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Bangodua
SETUJU Ya
TIDAK SETUJU
2
Karanggetas
3
Mulyasari
4
Malangsari
5
Rancasari
Tidak
6
Tegalgirang
Tidak
7
Wanasari
8
Beduyut JUMLAH
Ya Tidak Ya
3
3
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 8 BPD yang ada di Kecamatan Bangodua, sebanyak 6 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 6 BPD tersebut, 3 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 3 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu 35
adalah karena akan dapat menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang optimal dan pemerataan pembangunan. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena masyarakat menginginkan pembentukan kabupaten Indramayu Barat dan kabupaten Indramayu Timur. 9. Kecamatan Tukdana a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA
SETUJU
TIDAK SETUJU
1
Lajer
Ya
2
Mekarsari
Ya
3
Sukamulya
Tidak
4
Tukdana
Tidak
5
Karangkerta
Tidak
6
Sukadana
Ya
7
Sukaperna
Ya
8
Pagedangan
Ya
9
Cangko
10
Gadel
Ya
11
Kerticala
Ya
12
Bodas
Ya
13
Rancajawat JUMLAH
Tidak 8
4
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 13 BPD yang ada di Kecamatan Tukdana, sebanyak 12 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 12 BPD tersebut, 8 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 4 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu.
36
b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah dengan pembentukan kota maka pengadaan infrastruktur dan tata letak daerah dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah pembentukan kota ditakutkan akan semakin memiskinkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. 10. Kecamatan Widasari a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Bangkaloa Ilir
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
2
Bunder
Tidak
3
Kalensari
Ya
4
Kasmaran
Ya
5
Kongsijaya
Tidak
6
Leuwigede
Tidak
7
Ujungaris
Tidak
8
Ujungjaya
Tidak
9
Ujungpendok Jaya
10
Widasari
Ya Tidak
JUMLAH
3
7
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 10 BPD yang ada di Kecamatan Widasari, sebanyak 10 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 9 BPD tersebut, 3 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 7 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu.
37
b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah akan memperluas lapangan kerja dan memberi kesejahteraan pada
masyarakat.
Sedangkan
alasan
yang
melatarbelakangi
ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena pemekaran wilayah biasanya sarat dengan kepentingan politisa dan rawan terjadinya konflik sehingga lebih baik tidak dimekarkan saja. 11. Kecamatan Kertasemaya a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Jambe
SETUJU Ya
2
Jengkok
Ya
3
Kertasemaya
Ya
4
Kliwed
Ya
5
Larangan Jambe
Ya
6
Lemahayu
Ya
7
Manguntara
Ya
8
Tegalwirangrong
Ya
9
Tenajar
Ya
10
Tenajar Kidul
Ya
11
Tenajar Lor
Ya
12
Tulungagung
Ya
13
Sukawera
Ya
JUMLAH
13
TIDAK SETUJU
0
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 13 BPD yang ada di Kecamatan Kertasemaya, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 13 BPD tersebut, semua
38
BPD menyatakan SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah banyak keuntungan yang diperoleh jika dibentuk kota otonom. Selain itu, sebagai saran, sebaiknya Kecamatan Balongan masuk kabupaten lama, sedangkan sebagai
penggantinya, Kecamatan
Arahan, Cantigi dan Lohbener masuk kota otonom baru tersebut. 12. Kecamatan Sukagumiwang a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Bondan
SETUJU Ya
2
Candangpinggan
3
Cibeber
4
Gunungsari
5
Sukagumiwang
6
Tersana
Ya
JUMLAH
4
TIDAK SETUJU
Ya Tidak Ya Tidak 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 6 BPD yang ada di Kecamatan Sukagumiwang, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 6 BPD tersebut, 4 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 2 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah terbukanya lapangan kerja, optimalnya pelayanan terhadap
39
masyarakat dan meringankan dalam pengawasan pembangunan. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena Kecamatan Balongan masuk kota, idealnya Kecamatan Balongan masuk dalam wilayah kabupaten yang lama. 13. Kecamatan Cikedung a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA
SETUJU
1
Amis
Ya
2
Cikedung
Ya
3
Cikedung Lor
Ya
4
Jambak
5
Jatisura
Ya
6
Loyang
Ya
7
Mundakjaya
Ya
JUMLAH
6
TIDAK SETUJU
Tidak
1
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 7 BPD yang ada di Kecamatan Cikedung, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 7 BPD tersebut, 6 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 1 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah dapat menciptakan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena beban pemerintah pusat semakin besar untuk mengalirkan dana ke kota
40
otonom baru dan aliran dana dari Pusat pasti akan digunakan untuk membangun prasaran fisik tanpa mengindahkan nasib riel kebutuhan hidup masyarakat. 14. Kecamatan Trisi a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Cibereng
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
2
Cikawung
Tidak
3
Jatimulya
Tidak
4
Jatimunggul
5
Karangasem
6
Kendayakan
Tidak
7
Manggungan
Tidak
8
Plosokerep
Tidak
9
Rajasinga
Ya
JUMLAH
2
7
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 9 BPD yang ada di Kecamatan Trisi, sebanyak 9 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 9 BPD tersebut, 2 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 7 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah
karena
khususnya
akan
meningkatkan
pembangunan
pembangunan
infrastruktur
dan
masyarakat, pemerataan
pembangunan di seluruh masyarakat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena pembentukan kota otonom baru tidak
41
sesuai dengan spirasi masyarakat yang menginginkan pembagian dua Kabupaten, yakni Indramayu Barat dan Indramayu Timur. 15. Kecamatan Karangampel a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Benda
SETUJU Ya
TIDAK SETUJU
2
Dukuh Jeruk
Ya
3
Dukuh Tengah
Ya
4
Karangampel
Tidak
5
Karangampel Kidul
Tidak
6
Mundu
Tidak
7
Pringgacala
Tidak
8
Sendang
9
Kaplongan Lor
Tidak
10
Tanjungpura
Tidak
11
Tanjungsari
Tidak
Ya
JUMLAH
4
7
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 11 BPD yang ada di Kecamatan Karangampel, sebanyak 11 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 11 BPD tersebut, 4 BPD menyatakan SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, dan 7 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah
karena
peningkatan
perekonomian
masyarakat
dan
kesejahteraan rakyat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah
karena
pembentukan
kota
otonom
akan
menjauhkan
42
masyarakat dari pelayanan publik dan menciptakan jurang pemisah antara kota dan kabupaten. 16. Kecamatan Kedokan Bunder a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Cangkingan
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
2
Jayalaksana
Ya
3
Jayawinangun
Ya
4
Kaplongan
Tidak
5
Kedokan Agung
Tidak
6
Kedokan Bunder
Tidak
7
Kedokan Bunder Wetan
Tidak
JUMLAH
2
5
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 7 BPD yang ada di Kecamatan Kedokan Bunder, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 7 BPD tersebut, 2 BPD menyatakan SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu, dan 5 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah harapan akan mudah dan cepatnya pelayanan terhadap masyarakat jika terbentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah rasa khawatir jika terbentuk kota otonom baru justru akan menyengsarakan rakyat dan malah akan meguntungkan sekelompok orang tertentu. Mereka
43
mengatakan bahwa jangan berbicara pemekaran wilayah sebelum kemiskinan dapat dihapuskan, terutama kemiskinan di desa-desa. 17. Kecamatan Haurgeulis a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Cipancuh
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
2
Haurgeulis
3
Haurkolot
4
Karangtumaritis
5
Kertanegara
Tidak
6
Mekarjati
Tidak
7
Sidadadi
Tidak
8
Sukajati
Tidak
9
Sumbermulya
10
Wanakaya JUMLAH
Tidak Ya
Ya Tidak 2
7
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 10 BPD yang ada di Kecamatan Haurgeulis, sebanyak 9 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 9 BPD tersebut, 2 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 7 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah harapan mudahnya pelayanan terhadap masyarakat jika terbentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah
karena yang diinginkan masyarakat pembentukan dua
44
Kabupaten, yakni Indramayu Barat dan Indramayu Timur, bukan pembentukan kota otonom. 18. Kecamatan Gantar a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Baleraja
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
2
Bantarwaru
Ya
3
Gantar
Tidak
4
Mekarjaya
Tidak
5
Sanca
Tidak
6
Situraja
Ya
JUMLAH
2
4
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 6 BPD yang ada di Kecamatan Gantar, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 6 BPD tersebut, 2 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 4 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah
adanya
masyarakat
yang
harapan
terhadap
meningkat
pesat.
tumbuhnya Sedangkan
perekonomian alasan
yang
melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah bahwa keinginan masyarakat bukan pembentukan kota otonom, melainkan kabupaten baru, Indramayu Barat dan Indramayu Timur.
45
19. Kecamatan Juntinyuat a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA
SETUJU Ya
Dadap
TIDAK SETUJU
2
Juntikebon
Tidak
3
Juntikedokan
Tidak
4
Juntinyuat
Ya
5
Juntiweden
Ya
6
Limbangan
Ya
7
Lombang
Tidak
8
Pondoh
Tidak
9
Sambimaya
10
Segeran Lor
11
Segeran Kidul
Ya
12
Tinumpuk
Ya
JUMLAH
7
Ya Tidak
5
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 12 BPD yang ada di Kecamatan Juntinyuat, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 12 BPD tersebut, 7 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 5 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Selain
itu,
diharapkan
Kecamatan
Juntinyuat
diusulkan untuk masuk wilayah Kota otonom baru tersebut. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena wilayah
46
Indramayu cukup sempit sehingga lebih setuju apabila dibagi dua, yakni dalam bentuk Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur. 20. Kecamatan Sliyeg a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Mekargading
SETUJU Ya
TIDAK SETUJU
2
Gadingan
Ya
3
Longok
4
Majasari
Ya
5
Majasih
Ya
6
Sleman
7
Sleman Lor
8
Sliyeg
Tidak
9
Sliyeg Lor
Tidak
10
Sudikampiran
Tidak
11
Tambi
Tidak
12
Tambi Lor
Tidak
13
Tugu
Tidak
14
Tugu Kidul
Tidak
Tidak
Tidak
JUMLAH
Ya
5
9
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 14 BPD yang ada di Kecamatan Sliyeg, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 14 BPD tersebut, 5 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 9 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah dengan terbentuknya kota otonom baru akan menciptakan 47
lapangan kerja dan menghasilkan pemerintahan daerah yang bebas KKN. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena Kecamatan Sliyeg tidak masuk dalam wilayah kota otonom baru tersebut. 21. Kecamatan Balongan a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA
SETUJU
1
Balongan
Ya
2
Gelarmendala
Ya
3
Rawadalem
Ya
4
Sukareja
Ya
5
Sukaurip
Ya
6
Tegalsembadra
Ya
7
Tegalurung
Ya
8
Majakerta
Ya
9
Sudimampir Lor
Ya
10
Sudimampir
Ya
JUMLAH
10
TIDAK SETUJU
0
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 10 BPD yang ada di Kecamatan Balongan, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 10 BPD tersebut, semua BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena akan tercipta pemerataan pembangunan, pelayanan publik
yang
optimal dan penyiapan SDM
yang
berkualitas.
48
Singkatnya, pembentukan kota akan lebih banyak dampak positifnya dibandingkan dengan dampak negatifnya. 22. Kecamatan Gabus Wetan a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Babakan Jaya
SETUJU Ya
2
Drunten Kulon
3
Drunten Wetan
4
Gabus Kulon
Ya
5
Gabus Wetan
Ya
6
Kedokan Gabus
Ya
7
Kedungdawa
8
Rancahan
Ya
9
Rancamulya
Ya
10
Sekarmulya
Ya
JUMLAH
8
TIDAK SETUJU
Ya Tidak
Tidak
2
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 10 BPD yang ada di Kecamatan Gabus Wetan, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 10 BPD tersebut, 8 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 2 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena keempat kecamatan tersebut adalah jantung kota Indramayu sehingga layak dijadikan sebagai kota dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan masyarakat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena hanya menguntungkan empat
49
kecamatan yang masuk di wilayah kota otonom baru dan tentunya merugikan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten yang lama. 23. Kecamatan Cantigi a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Cangkring
SETUJU
2
Cantigi Kulon
Ya
3
Cantigi Wetan
Ya
4
Lamaran Tarung
Ya
5
Panyingkiran Kidul
Ya
6
Panyingkiran Lor
Ya
JUMLAH
5
TIDAK SETUJU Tidak
1
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 6 BPD yang ada di Kecamatan Cantigi, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 6 BPD tersebut, 5 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 1 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah adanya persyaratan agar seluruh kecamatan eks kawedanaan Indramayu
dijadikan
Kota,
termasuk
Kecamatan
Cantigi.
Pembentukan kota diharapkan juga dapat meningkatkan IPM masyarakat Indramayu. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah bahwa rakyat masih miskin sehingga lebih baik fokus pada
50
pengentasan
kemiskinan
dibandingkan
memikirkan
pemekaran
wilayah. 24. Kecamatan Arahan a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Arahan Kidul
SETUJU Ya
2
Arahan Lor
3
Cidempet
Ya
4
Linggajati
Ya
5
Pranggong
Ya
6
Sukadadi
Ya
7
Sukasari
Ya
8
Tawangsari
Ya
JUMLAH
7
TIDAK SETUJU Tidak
1
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 8 BPD yang ada di Kecamatan Arahan, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 8 BPD tersebut, 7 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu. Sedangkan 1 BPD menyatakan tidak setuju dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah dengan terbentuknya kota otonom dapat meningkatkan pembangunan yang merata, pelayanan masyarakat menjadi optimal, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. 25. Kecamatan Krangkeng a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Dukuhjati
SETUJU
TIDAK SETUJU Tidak
51
2
Kalianyar
Tidak
3
Kapringan
Tidak
4
Kedungwungu
Tidak
5
Krangkeng
Tidak
6
Luwunggesik
7
Purwajaya
Tidak
8
Singakerta
Tidak
9
Srengseng
Tidak
10
Tanjakan
Tidak
11
Tegalmulya
Tidak
Ya
JUMLAH
1
10
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 11 BPD yang ada di Kecamatan Krangkeng, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 11 BPD tersebut, 1 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 10 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah adanya harapan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah Indramayu. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah bahwa pembentukan kota otonom baru tidak
sesuai
menginginkan Kabupaten
dengan
aspirasi
pembentukan
Indramayu
masyarakat
Kabupaten
Timur.
yang
Indramayu
Harapannya,
sebenarnya Barat
jangan
dan
sampai
pembentukan kota otonom justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.
52
26. Kecamatan Losarang a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Cemara
SETUJU Ya
2
Jangga
Ya
3
Jumbleng
Ya
4
Krimun
Ya
5
Losarang
Ya
6
Muntur
Ya
7
Pangkalan
Ya
8
Pegagan
Ya
9
Puntang
Ya
10
Rajaiyang
Ya
11
Ranjeng
Ya
12
Santing
TIDAK SETUJU
Tidak
JUMLAH
11
1
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 12 BPD yang ada di Kecamatan Losarang, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 12 BPD tersebut, 11 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 1 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena perhatian masyarakat akan lebih mudah dan menjangkau ke masyarakat yang paling bawah sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu
53
adalah karena keinginan masyarakat adalah terbentuknya Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur. 27. Kecamatan Bongas a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Bongas
SETUJU Ya
2
Cipaat
Ya
3
Cipedang
Ya
4
Kertajaya
Ya
5
Kertamulya
Ya
6
Margamulya
Ya
7
Plawangan
Ya
8
Sidamulya JUMLAH
TIDAK SETUJU
Tidak 7
1
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 8 BPD yang ada di Kecamatan Bongas, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 8 BPD tersebut, 7 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 1 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik akan lebih efektif-efisien, dan secara geografi dan demografi memang sudah layak untuk dimekarkan. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena keinginan untuk membentuk kabupaten baru, bukan kota baru.
54
28. Kecamatan Kandanghaur a. Data Kuantitatif NO
NAMA DESA 1 Bulak
SETUJU Ya
2 Curug
Ya
3 Eretan Kulon
Ya
4 Eretan Wetan
Ya
5 Ilir
Ya
6 Karanganyar
Ya
7 Karangmulya
Ya
8 Kertawinangun
Ya
9 Pareangirang
Ya
10 Pranti
Ya
11 Soge
Ya
12 Wirakanan
Ya
13 Wirapanjunan
Ya
JUMLAH
13
TIDAK SETUJU
0
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 13 BPD yang ada di Kecamatan Kandanghaur, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 13 BPD tersebut, semua BPD menyatakan SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah akan mendapat peluang kerja bagi masyarakat setempat, perhatian pemerintah daerah akans emakin besar dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mudah. 29. Kecamatan Kroya a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA Jayamulya
SETUJU Ya
TIDAK SETUJU
55
2
Kroya
Ya
3
Sukamelang
Ya
4
Sukaslamet
Ya
5
Sumbon
Ya
6
Tanjungkerta
Ya
7
Temiyang
Ya
8
Temiyangsari
Ya
JUMLAH
8
0
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 8 BPD yang ada di Kecamatan Kroya, semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 8 BPD tersebut, semua BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah harapan dengan dibentuknya kota otonom baru dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. 30. Kecamatan Jatibarang a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA
SETUJU
TIDAK SETUJU
Bulak
2
Bulak Lor
Ya
3
Jatibarang
Tidak
4
Jatibarang Baru
Tidak
5
Jatisawit
Ya
6
Jatisawit Lor
Ya
7
Kalimati
8
Kebulen
Ya
9
Krasak
Ya
10
Lobener
Ya
Tidak
56
11
Lobener Lor
Ya
12
Malangsemirang
Ya
13
Pawidean
Ya
14
Pilangsari
15
Sukalila
Ya
JUMLAH
10
Tidak 4
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 15 BPD yang ada di Kecamatan Jatibarang, sebanyak 14 BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 14 BPD tersebut, 10 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 4 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah karena dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disarankan bahwa ibu kota Kabupaten adalah di Kecamatan Jati Barang yang secara geografis sangat
strategis.
Sedangkan
alasan
yang
melatarbelakangi
ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah karena yang diinginkan adalah pembentukan Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur. Mohon kepada pemerintah daerah memperhatikan aspirasi masyarakat. 31. Kecamatan Lelea a. Data Kuantitatif NO 1
NAMA DESA
SETUJU
Cempeh
TIDAK SETUJU Tidak
2
Langgengsari
Ya
3
Lelea
Ya
4
Nunuk
Tidak
5
Pengauban
Tidak
6
Tamansari
Tidak
57
7
Telagasari
Ya
8
Tempel
Ya
9
Tempel Kulon
10
Tugu
Ya
11
Tunggul payung
Ya
JUMLAH
6
Tidak
5
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari 11 BPD yang ada di Kecamatan Lelea, sebanyak semua BPD mengembalikan Berita Acara Penjaringan dan Risalah Rapat. Dari 11 BPD tersebut, 6 BPD menyatakan
SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten
Indramayu, dan 5 BPD menyatakan TIDAK SETUJU dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. b. Analisis Kualitatif Secara umum, dapat dianalisis bahwa alasan yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu adalah untuk meningkatkan kredibilitas sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pelayanan serta menggali potensi yang ada sehingga dapat bersaing dengan kabupaten atau kota yang lain. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten Indramayu adalah bahwa fokus pembangunan dikhawatirkan akan fokus pada wilayah Kota dan meminggirkan wilayah Kabupaten sehingga akan meningkatkan jurang kemiskinan antara kota dan kabupaten.
58
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.
Berdasarkan data kuantitatif yang dituangkan dalam analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari 310 BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, sebanyak 305 atau 98,39% dari seluruh BPD dan Forum Ketua RW telah mengisi dan mengembalikan Berita Acara Penjaringan (BAP) dan Risalah Rapat ke Tim Penjaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Indramayu.
2.
Dari 305 BAP dan Risalah Rapat, sebanyak 206 atau 66,45% dari seluruh BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan menyatakan ”SETUJU” dibentuk kota otonom baru yang meliputi Kecamatan Sindang, Pasekan, Balongan dan Indramayu di wilayah Kabupaten Indramayu. Sedangkan sebanyak 99 atau 31,94% dari seluruh BPD untuk tingkat desa dan Forum Ketua RW untuk tingkat kelurahan menyatakan ”TIDAK SETUJU” dibentuk kota otonom baru di Kabupaten Indramayu. Sedangkan 5 atau 1,61% dari seluruh BPD dan Forum Ketua RW kelurahan di Kabupaten Indramayu tidak menyerahkan Berita Acara dan risalah rapat penjaringan.
3.
Berlandaskan perhitungan jumlah suara, dapat dinyatakan bahwa jumlah suara yang menyatakan ”SETUJU” lebih banyak dibandingkan jumlah suara yang ”TIDAK SETUJU”. Bahkan, jumlah suara yang ”SETUJU” telah melebihi jumlah mayoritas sederhana (untuk diketahui bahwa jumlah mayoritas sederhana / 50% + 1, adalah : 156 BPD dan Forum Ketua RW di kelurahan harus setuju).
4.
Alasan utama yang mendasari persetujuan dibentuk kota otonom di Kabupaten
Indramayu
adalah
peningkatan
pelayanan
publik,
59
pemerataan pembangunan, peluang lapangan kerja, dan perbaikan perekonomian
masyarakat.
Sedangkan
alasan
yang
melandasi
ketidasetujuan dibentuk kota otonom baru adalah keinginan masyarakat yang menghendaki dibentuknya Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu Timur. B. Rekomendasi 1.
Menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk segera meneruskan laporan penjaringan aspirasi masyarakat tentang kemungkinan pembentukan kota otonom baru di Kabupaten Indramayu ini kepada BuPati Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu untuk dibahas lebih lanjut.
2.
Menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan sosialisasi hasil penjaringan aspirasi masyarakat kepada seluruh stake holders di wilayah Kabupaten Indramayu sehingga tercipta kesamaan persepsi dan penyatuan pendangan terhadap rencana pembentukan kota otonom baru di Kabupaten Indramayu.
3.
Menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk segera membentuk tim kajian akademis dari perguruan tinggi dan lembaga konsultan yang independent, dengan tugas mengkaji dan menstudi kelayakan pembentukan kota otonom baru di wilayah Kabupaten Indramayu dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Tahun 2007.
60
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Monografi Kecamatan di Kabupaten Indramayu Monografi Desa di Kabupaten Indramayu BPS, Indramayu Dalam Angka, Tahun 2005 http://www.indaramayu.go.id Pratikno, Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) Riwokaho, Josef, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003). Wasistiono, Sadu, Kapita Selekta Pemerintahan, (Bandung : Fokus Media , 2004). Wasistiono, Sadu, Manajemen Pemerintahan Daerah, (Bandung : Fokus Media, 2004).
Dokumen Resmi Pemerintah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Daerah Rancangan Paraturan Pemerintah (RPP) Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
61
