BADAN LEGISLASI DAERAH
BAHAN CERAMAH OLEH PROF. DR. SADU WASISTIONO,MSI
A. ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN/KOTA •
Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas : a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d.
Badan Legislasi Daerah;
e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (Pasal 353 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009).
B.BADAN LEGISLASI DAERAH •
•
•
Badan Legislasi Daerah (Banlegda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang relatif baru. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 2003, keberadaan badan ini (dahulu namanya Panitia Legislasi) bersifat tentatif dan implisit (LIHAT PENJELASAN PASAL 98 AYAT (4) UU NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSDUK). Pada masa UU Nomor 27 Tahun 2009, badan ini bersifat eksplisit. Badan ini dibentuk untuk dapat lebih mengefektifkan fungsi utama DPRD yakni fungsi legislasi. Sesuai dengan namanya, Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD (Pasal 50 PP Nomor 16 Tahun 2010).
• •
• •
Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi. ( Pasal 51 ayat 1 sd 4 PP Nomor 16 Tahun 2010).
TUGAS BADAN LEGISLASI DAERAH •
• • •
Menyusun rancangan Prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; Koordinasi untuk penyusunan Prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah; Menyiapkan rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam Prolegda. f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. (Pasal 53 PP Nomor 16 Tahun 2010).
• Banlegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dengan tugas pokok : a. Menginventarisasi seluruh Perda yang sudah ada untuk dibuat klasifikasinya ke dalam tiga kelompok : 1) Perda yang sudah tidak berfungsi sebagai instrumen aturan hukum. Untuk Perda semacam ini diusulkan untuk dicabut dan diganti dengan Perda yang baru. 2) Perda yang sebagian materinya sudah tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perUUan yang berlaku. Perda kategori ini perlu diubah/diganti. Diubah apabila filosofi dan paradigma dalam Perda tsb tidak berubah. 3) Perda yang masih berlaku secara efektif.
b. Perda yang harus dibuat, karena : 1) Adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, baik undang-undang ataupun peraturan pemerintah; 2) Adanya inisiatif dari Anggota DPRD maupun dari Pihak Pemda. 3) Adanya inisiatif rancangan perda dari masyarakat yang kemudian disalurkan melalui DPRD ataupun melalui Pemda.
•
Setelah seluruhnya terinventarisasi, Banlegda menyusun rancangan Prolegda selama masa bakti DPRD, yang kemudian dibagi untuk masingmasing tahun anggaran.
•
Rancangan Prolegda tersebut kemudian dibahas bersama dengan pihak Pemda untuk disepakati Perda mana yang akan dibuat oleh DPRD dan Perda mana yang akan disiapkan oleh Pemda.
•
Setelah ada kesepakatan dengan Pihak Pemda, Banleg menyampaikan rancangan Prolegda kepada Rapat Paripurna DPRD untuk memperoleh persetujuan.
•
Berdasarkan Prolegda, Sidang Paripurna menetapkan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyiapkan Perda-perda yang akan menjadi inisiatif DPRD, maupun untuk membahas Ranperda yang disiapkan oleh Pemda.
•
Meskipun sdh disusun Prolegda, dalam perjalanan waktu dapat saja disisipkan rencana penyusunan Perda lainnya di luar yang telah tertuang dalam Prolegda, apabila : • a. Ada kebutuhan yang sangat mendesak; b. Adanya perintah dari peraturan per-UU-an yang lebih tinggi untuk segera membuat Perda. * Tambahan pembuatan Perda diluar skema Prolegda disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda.
* Program legislasi yang sudah disiapkan oleh Banleg didistribusikan kepada berbagai Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk sesuai kebutuhan. Pansus ini merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap, dalam arti apabila perda yang ditangani sudah selesai, maka Pansus tersebut kemudian dibubarkan.
C. Arti Penting Fungsi Legislasi DPRD: Bersama Kepala Daerah merupakan fungsi pembuat PERDA: PERDA menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah
PERDA sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah PERDA sebagai kontrak sosial di daerah PERDA sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.
11
PERDA dalam Tata Urutan Perundangan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
(Perda Propinsi, Perda
Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa) (Undang-Undang No.10 tahun 2004, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2)
12
PERDA dalam Tata Urutan Perundangan (2)
Jenis Peratuan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 tahun 2004)
13
Penguatan Fungsi Legislasi Pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa : “ DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda”. (Konkordan dengan Pasal 20 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU). Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi bukan dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitasnya yakni : • memenuhi rasa keadilan masyarakat • merekayasa masyarakat menuju ke arah kebaikan
• dapat dilaksanakan.
14
f. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 Tahun 2005 dikemukakan ketentuan sbb:
(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
a. rapat-rapat; b. kunjungan kerja; c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah; d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Materi-materi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Prolegda Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 , ada tiga jenis peraturan yang dapat dibuat oleh Daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yaitu : a. Peraturan Daerah b. Peraturan Kepala Daerah c. Keputusan Kepala Daerah d. Peraturan Bersama Kepala Daerah (Permendagri 15/2006)
*yang menjadi ranah DPRD adalah mengenai Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah ranah Kepala Daerah, sebagai penjabaran dari PERDA.
16
•
*Raperda tentang APBD/Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda
17
•
Konsultasi
*Raperda tentang APBD/Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda
18
Program Legislasi Daerah a. Dasar Hukum Prolegda b. Pengertian Prolegda c. Alur Penyusunan Prolegda
19
a. Dasar Hukum Prolegda • Pasal 15 ayat (2) UU 10 Tahun 2004: “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.” • Permendagri 16 Tahun 2006 ttg Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
20
b. Pengertian Prolegda •
Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. (Permendagri No.16 Thn 2006)
21
Alur Penyusunan Program Legislasi Daerah Penyusunan Konsep Prolegda
Klarifikasi, singkronisasi konsep Prolegda
Pemantapan Konsep Prolegda
Pembahasan Prolegda
Hasil Prolegda
Tim Asistensi Panitia Legislasi (Panleg)
Tim Asistensi Panleg
Tim Asistensi Panleg
Panitia Legislasi
Setwan
Tim Asistensi Panleg
Sebagai Bahan Konsultasi dengan Eksekutif
Setwan
DPRD
Setwan Bahan Penyusunan berasal dari: 1. Komisi-komisi 2. Fraksi-fraksi 3. Masukan Masyarakat
Landasan penyusunan berdasarkan: 1. Pasal 15 ayat (2) UU 10 Tahun 2004 2. Permendagri No. 16 Tahun 2006
22
2. Penyusunan Naskah Akademik a. Hubungan Peraturan Daerah (Perda) dengan Naskah Akademi (NA) b. Alur Kerja Penyusunan NA c. Proses Penyusunan NA
23
a. Hubungan Peraturan Daerah dengan Naskah Akademik
Peraturan Daerah yang baik memerlukan Naskah Akademik
Peraturan Daerah yang baik
Naskah Akademik yang berkualitas Naskah Akademik yang berkualitas menghasilkan Peraturan Daerah yang baik
24
b. Alur Kerja Penyusunan Naskah Akademik Permasalahan/Perubahan dalam masyarakat Membangun jejaring dengan pemangku kepentingan dan menjalin komunikasi intensif
Terbentuk kesepakatan dan komitmen
Respon penyusun NA terhadap masalah/perubahan sosial
Identifikasi dan verifikasi permasalahan
Adanya kesamaan visi dan persepsi dari pihak-pihak yang terkait tentang penyusunan NA
Proses Penyusunan NA 25
c. Proses Penyusunan Naskah Akademik Tahapan persiapan penyusunan NA: 1.
Identifikasi stakeholders
2.
Pembentukan tim penyusun NA
3.
Pengumpulan data dan informasi, penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis.
Analisis dan formulasi draft NA: 1. Mengakomodasi masukan-masukan yang dianggap bermanfaat ke dalam draft NA. 2. Merumuskan dalam naskah yang utuh
Tahapan pelaksanaan penyusunan NA: 1. kajian kerangka konsep NA; 2. Penyusunan draft NA.
Konsultasi dan diskusi publik draft NA: 1. Menginformasikan draft NA 2. Menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak.
Penetapan atau finalisasi draft NA
Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah
Memberikan NA kpd legislatif dan eksekutif untuk dijadikan sbg bahan masukan dan pertimbangan 26
d. Ruang Lingkup NA I.
PENDAHULUAN A. B. C. D.
II.
Latar Belakang Permasalahan Maksud dan Tujuan Sistematika
TELAAHAN AKADEMIK A. B. C. D.
Kajian Yuridis Kajian Sosiologi Kajian Filosofis Kajian Politis 27
III.
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH A. B.
IV.
POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. B. C. D. E. F. G. H.
V.
Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah
Konsiderans Dasar Hukum Ketentuan Umum Materi Pokok yang Diatur Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Penutup Penjelasan
PENUTUP 28
3. Penyusunan Raperda a. Asas Pembentukan Perda b. Asas Materi Muatan c. Harmonisasi 1) Dasar Hukum 2) Pengertian Harmonisasi 3) Tujuan Harmonisasi
d. Asas Pemberlakuan Per-UU-an e. Pengkaidahan yang Baik dan Benar f. Ketentuan Linguistik
29
4. Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik NA Rencana Pembuatan Draft NA peraturan daerah (D-1): 1. Membentuk tim persiapan, agenda dan rencana kerja tim Tim Prakarsa
PEMRAKARSA
Masyarakat Luas/Para Pemangku Kepentingan
TIM PENYUSUN
TIM PERANCANG PERDA
dan
2. Identifikasi dasar hukum materi dalam NA produk hukum daerah;
3. Menyusun pokok-pokok pikiran NA
1. Mendiskusikan dan membahas melalui FGD, seminar, dialog publik, diskusi ahli; 2. Dirumuskan bersama sesuai dengan hasil dari butir 1 (D-1);
1. Menganalisis substansi NA bersama Pakar. 2. Merumuskan perbaikan D-1 menjadi D-2.
Mempersiapkan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
30
4.b. Konsultasi Publik Raperda TIM PENYUSUNAN RAPERDA
TIM KONSULTASI PUBLIK
TIM PERANCANG PERDA
1. Mempersiapkan rancangan perda. 2. Menyiapkan konsultasi publik.
1. Mendiskusikan dan membahas melalui FGD, seminar, dialog publik, diskusi ahli;
2. Dirumuskan bersama sesuai dengan hasil dari butir 1;
Menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah
31
5.a. Tata Cara Pembahasan Raperda Atas Prakarsa DPRD
Daftar nama (min 5 orang) dan tanda tangan pengusul +raperda + naskah akademis
MENOLAK
PIMPINAN DPRD Rapat Paripurna pada masa persidangan tersebut memutuskan untuk :
Menerima tanpa perubahan
Persetujuan dengan perubahan Peserta persidangan yang terlibat : -Anggota DPRD lainnya -Kepala Daerah/Pejabat -Para pengusul
Pimpinan DPRD menugaskan Komisi/Badan Legislasi atau Pansus untuk menyempurnakan Pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada KDH
Sumber : PP Nomor 25 Tahun 2004
KDH menunjuk Pejabat yang akan mewakili
T I N G K A T IV
Pengambilan Keputusan oleh Rapat Paripurna
T I N G K A T
Pembahasan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Panitia khusus dengan KDH/Pejabat yang ditunjuk
III
T I N G K A T II T I N G K A T I
Jawaban Fraksi terhadap pendapat KDH/Pejabat Pendapat KDH terhadap Raperda usul DPRD
Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Pansus terhadap Raperda 32
Tata Cara Pembahasan Raperda Atas Prakarsa Pemda
Raperda beserta naskah akdemisnya disertai Surat Pengantar dari Kepala Daerah
PIMPINAN DPRD
Dibagikan kpd anggota Rapat Paripurna pada masa sidang yang bersangkutan
Badan Musyawarah menunjuk alat kelengkapan yang akan membahas
Sumber : PP Nomor 25 Tahun 2004
T I N G K A T IV T I N G K A T III
T I N G K A T II T I N G K A T I
Penyampaian sambutan KDH terhadap pengambilan keputusan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna Pembahasan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Panitia khusus dengan KDH/Pejabat yang ditunjuk Jawaban KDH terhadap pemandangan umum Fraksi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Penjelasan KDH dalam Rapat Paripurna ttg penyampaian Raperda 33
