PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT UU NOMOR 25/2004 DAN UU NOMOR 32/2004
Prof. Dr. SADU WASISTIONO, MS
A. PENDAHULUAN UU No. 5/1974 bersifat Sentralistik Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan yang datang dari atas karena : • Kewenangan • Pembiayaan dikendalikan dari Pusat • Personil UU No. 22/1999 bersifat Desentralistik Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan Yang datang dari Daerah karena : • Kewenangan • Personil dikendalikan oleh Daerah Pembiayaan masih dipegang Pusat dengan pola Block grant
Pada Masa UU Nomor 32 Tahun 2004, perencanaan pembangunannya menggunakan pendekatan eklektik dengan memadukan pendekatan dari atas (top down planning) dengan pendekatan dari bawah (bottom up planning), dengan peran yang seimbang. Kebijakan perencanaan makro berasal dari pemerintah pusat, yang digunakan sebagai rujukan bagi perencanaan pembangunan di tingkat regional dan lokal. Sedangkan perencanaan pembangunan skala lokal dan regional diakomodasi dalam perencanaan pembangunan makro pada skala nasional.
Pertemuan antara perencanaan dari atas dan dari bawah dilakukan secara periodik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
B. PROBLEMATIKA • • • • •
•
Kelemahan perencanaan dari Pusat; Kelemahan pengendalian dari Pusat; Munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan; Adanya salah tafsir terhadap UU 22/1999; Penggunaan kewenangan Daerah yang luas, belum diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai; Dominasi pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan publik;
Terjadi : • • •
Tumpang tindih perencanaan antara Pemerintah Pusat, Prop. & Kabupaten/Kota Ketidakkonsistenan antara perencanaan Pusat, Propinsi & Kabupaten/Kota Konflik perencanaan terutama antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota Psl 4 (2) UU 22/1999
Abstrak
Visi Daerah Visi Pemerintah Daerah
Visi Perangkat Daerah Kongkret & Terukur
Hierarkhi Visi Daerah
Ciri
Visi yang Baik : Spesifik (specific) Sederhana (simple) Terikat Waktu (time-bound) Mungkin untuk dicapai (achieveable) Terukur (measurable)
Visi Strategi Tujuan
Program Kegiatan
Misi
Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Visi Daerah Kontributor PDRB Terbesar 1) 2) 3)
Mata Pencarian Penduduk Terbanyak 1) 2) 3)
Penetapan Bisnis Inti (Core Business)
Susun Visi 10 kata
Keunggulan yang diRencanakan di masa Mendatang : 1) 2)
ALUR PENYUSUNAN
RENSTRA DAERAH POLA I VISI DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
VISI KEPALA DAERAH [
+ VISI PERANGKAT DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
Keterangan : 1. a. Visi Daerah bersifat jangka panjang (long – term vision) 20 – 25 tahun b. Visi Daerah disusun oleh para pemegang saham Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah 2. a. Visi Kepala Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision) 5 tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah b. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Pasal 37 ayat (1) dan (2) 3. a. Visi Pemerintah Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision) 5 tahun b. Visi Pemerintah Daerah disusun dengan memadukan antara visi Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah, menunjukkan pada visi Daerah
POLA II
[
VISI KDH
+ VISI PERANGKAT DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
Dibahas Bersama Para Pemegang Saham (DPRD, Masyarakat, PT dan Pemda)
VISI DAERAH
MEKANISME
KOORDINASI DAN KESEPAKATAN PERENCANAAN MENURUT PARADIGMA UU 22/1999
DEPARTEMEN
GBHN
PROPENAS
POLA DASAR
PROPEDA
RENSTRA
RENSTRA DINAS
REPETADA
POLA DASAR
PROPEDA
RENSTRA
RENSTRA DINAS
REPETADA
D S P (Daftar Skala Prioritas)
= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi = Garis Hubungan Kesepakatan
FKK (Forum Koordinasi & Kesepakatan)
KESEPAKATAN BUPATI/WALIKOTA DENGAN GUBERNUR
REPETANAS
Pusat
Propinsi
Kab./Kota
Perbandingan Beberapa Pengertian Mengenai Dokumen Perencanaan NO
NAMA DOKUMEN
SIFAT DOKUMEN
ISI POKOK
FUNGSI
1.
Pola Dasar
Perencanaan Induk
1. Visi & Misi 2. Arah Kebijakan & Strategi
Komitmen politis Daerah Untuk Mewujudkan Cita Cita Masyarakat
2.
Propeda
Perencanaan Manajerial
1. Prioritas Daerah 2. Program/Agenda Pembangunan Daerah
Pedoman bagi Semua pelaku pembangunan di Daerah (Pemerintahan, Swasta, & Masyarakat dengan pembiayaan dari berbagai sumber)
3.
Renstrada
Perencanaan Operasional/ Taktis
1. Tujuan/Sasaran Setiap Bidang, Kewenangan dan Sektor 2. Program & Kegiatan Tiap Bidang, Kewenangan & Sektor
Pedoman bagi Pemerin tah Daerah dalam melaksanakan fungsifungsi berdasarkan kewenangan Daerah yang ada dengan pembiayaan dari APBD
NO 4.
NAMA DOKUMEN APBD
SIFAT DOKUMEN Perencanaan Yang bersifat Alokasi Pembiayaan
ISI POKOK Program/Proyek Yang mendapatkan Pembiayaan Dari Pemda
FUNGSI Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada
KERANGKA PEMIKIRAN DISAIN PERENCANAAN APBD DI DAERAH
Aspirasi Masyarakat
Stakeholders/ Masyarakat
Propeda Renstra & Dokumen lain
Tuntutan, Aspirasi, Kebutuhan Masalah di Masyarakat
DPRD PEMDA
Visi, Misi & Strategi Daerah
DPRD PEMDA
P E M D A
Arah & Kebijakan
Strategi & Prioritas
Hal. 1
Unit – unit Kerja
1. Visi, Misi & Tupoksi Unit Kerja; 2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/ Aktivitas; 3. Tolok Ukur Kinerja & Target Kinerja; 4. Rincian Anggaran perAktivitas & SAB
PEMDA
RAPBD
DPRD PEMDA
APBD
Hal. 2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Menurut UU 25/2004 dan UU 32/2004
Perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang merupakan urusan wajib bagi pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota. * Karena urusannya bersifat konkuren, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah mutlak diperlukan kerjasama dan saling pengertian antarsusunan pemerintahan. Obyek dan subyek perencanaan pembangunan antarsusunan pemerintahan bersifat tumpang tindih. Terdapat hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sehingga mutlak diperlukan perencanaan bersama.
ESENSI UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian?Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan Nasional dalam bentuk : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 20 tahun b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 5 tahunan c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat : - arah kebijakan keuangan Daerah - strategi pembangunan Daerah; - Kebijakan Umum; - Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKP, memuat : - rancangan kerangka ekonomi daerah; - prioritas pembangunan Daerah; - rencana kerja dan pendanaannya – baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. * Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memuat : - visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan - program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKP, memuat : - rancangan kerangka ekonomi daerah; - prioritas pembangunan Daerah; - rencana kerja dan pendanaannya – baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. * Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) memuat : - visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan - program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
*
* * *
Rencana Kerja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat : - kebijakan - program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) Jangka Menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Masa transisi ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menurut UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah NO
NAMA DOKUMEN
SIFAT DOKUMEN
ISI POKOK
FUNGSI
1.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Perencanaan Induk untuk jangka waktu 20 tahun.
1. Visi & Misi Komitmen politis Daerah 2. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Cita & Strategi pemb. Cita Masyarakat daerah mengacu RPJP Nasional
2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)
Perencanaan Manajerial Untuk masa 5 tahun
1. Prioritas Daerah Berisi : 2. -Arah kebijakan Program/Agenda keuangan daerah Pembangunan -Strategi pembangunan Daerah sbg pendaerah jabaran dari Visi, -Kebijakan umum, Misi dan - Program satuan kerja program Perangkat Daerah Kepala Daerah - Lintas satuan kerja perangkat daerah - Program kewilayahan disertai rencana kerja regulatif & pendanaan indikatif
NAMA DOKUMEN
NO 3.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
SIFAT DOKUMEN Perencanaan Penjabaran dari RPJM utk jangka waktu 1 tahun.
ISI POKOK Berisi : -Rancangan kerangka ekonomi daerah -Prioritas pemb. daerah -Rencana kerja dan pendanaannya
FUNGSI Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada Maupun berdasarkan partisipasi masyarakat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD yang memuat : visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yg memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yg dilaksanakan oleh pemda maupun melalui partisipasi masyarakat.
Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup : a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pasal 152).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (pasal 13 ayat 2 UU 25/2004). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (pasal 26 ayat 2 UU 25/2004). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD (pasal 25 ayat 2 UU 25/2004).
UUD 1945
MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004
RPJP NAS
RPJM NAS
RKP
RPJP PROP
RPJM PROP
RKPD Prop
RENSTRA SKPD PROP
RENJA SKPD PROP
RPJP KAB/KOTA
RPJM KAB/KOTA
RKPD
RENSTRA SKPD KAB/KOTA
RENJA SKPD KAB/ KOTA
KAB/KOTA
= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi
RENSTRA KL
RENJA KL
Pusat
Propinsi
Kab./Kota
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (2) B. Alur Perencanaan & Penganggaran PEMERINTAH PUSAT
Renstra KL
RPJP Nasional
RPJM Nasional
Renja KL
RKA - KL
Pedoman
RAPBN
RKP
Rincian APBN
APBN
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANGDA PEMERINTAH DAERAH
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renstra SKPD
PERENCANAAN
RKPD
KUA
RAPBD
APBD
PPAS
Renja SKPD
RKA – SKPD
PENGANGGARAN
Penjabaran APBD
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (3) C. Fungsi Perencanaan RPJP-D berfungsi : Pedoman penyusunan Visi, Misi, dan Program Prioritas para Calon Kepala Daerah Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah RPJP-D Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP-D Kabupaten/Kota
RPJM-D berfungsi : Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD Bahan utama penyusunan RKP Daerah Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kerja KDH RPJM-D Provinsi merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM-D Kabupaten/Kota
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (4) RKPD- digunakan sebagai: Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD
Pedoman dalam penyusunan KUA dan penyusunan APBD tahun berjalan
PPAS dalam
rangka
Pengintegrasian SPM dalam RPJMD Urusan Pemerintahan Urusan Bersama
Urusan Pilihan
Pelayanan Dasar
Urusan Wajib
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan
Urusan Mutlak
Renja-SKPD RKPD
Menjadi acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD Rancangan RPJMD
Renstra-SKPD • Visi, Misi dan Tujuan • Strategi dan Kebijakan • Program, Indikasi Kegiatan, Prestasi Kerja Berbasis SPM
Penetapan Perda tentang RPJMD
• Strategi Pembangunan Daerah • Arah Kebijakan Umum • Arah Kebijakan Keuangan Daerah • Program Prioritas Daerah
Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerah
Kondisi Umum Daerah
• Urusan Pemerintahan yg menjadi Kewenangan Daerah • Faktor Geografis • Perekonomian Daerah • Kondisi Sosial Budaya • Prasarana dan Sarana • Pemerintahan Umum • Prestasi Kerja Pelayanan Publik Berbasis SPM
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (2) B. Alur Perencanaan & Penganggaran PEMERINTAH PUSAT
Renstra KL
RPJP Nasional
RPJM Nasional
Renja KL
RKA - KL
Pedoman
RAPBN
RKP
Rincian APBN
APBN
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANGDA PEMERINTAH DAERAH
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renstra SKPD
PERENCANAAN
RKPD
KUA
RAPBD
APBD
PPAS
Renja SKPD
RKA – SKPD
PENGANGGARAN
Penjabaran APBD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS
(2)
RPJM
5 th
5 th
RPJM
5 th
1 th
Renja SKPD 1 th
RPJM 1 th
RKPD
RKP
1 th
KUA
PPAS
Nota kesepakatan DPRD dan Kepda
RKA-SKPD
Pedoman Peny RKA-SKPD TAPD
Raperda APBD
1 th
Dibahas bersama DPRD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS Kebijakan Pemb. Nas dan Keu Da
Kerangka Ekonomi Makro dan Prioritas Pembangunan RPJMD
Jaring Asmara Musrenbang
(3)
Evaluasi Kinerja Masa Lalu
RKPD KUA & PPAS
Rensta SKPD
DPRD Depdagri Provinsi
PAN ANGGR
PEMDA Per. KDH Pedoman Penyusunan RKA - SKPD
Renja SKPD
RKA - SKPD
Tahap Penyusunan dan Penetapan Perda APBD
Konsultasi Publik
TAPD RAPBD PERDA APBD
Klarifikasi RAPBD
Pengajuan RAPBD Evaluasi Raperda APBD
Persetujuan Raperda APBD
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PEMERINTAH PUSAT Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)
KEPALA DAERAH
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
DPRD
Laporan keterangan pertanggungjawaban
(IPPD)
(LKPJ) MASYARAKAT
