PENYUSUNAN RENSTRA SKPD DAN LAKIP
BAHAN DISKUSI SKPD KABUPATEN ASMAT TANGGAL 30 JULI 2010 OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN)
A. PEMERINTAHAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM Sistem adalah :
himpunan komponen atau bagian-bagian; yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh; antara komponen memiliki hubungan fungsional; dibuat untuk mencapai satu tujuan tertentu. * Sistem dapat dilihat secara hierarkhis maupun secara fungsional.
Secara hierarkhis ada tingkatan suprasistem, sistem, subsistem,
sub-subsistem dst.Masing-masing sebenarnya juga merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh. Subsistem yang lebih kecil dan lebih rendah tunduk pada prinsip-prinsip sistem yang lebih tinggi hierarkhinya. Pada sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah nasional adalah sebuah suprasistem, yang dibawahnya ada sistem pemerintahan provinsi, subsistem pemerintahan kabupaten/kota serta sub-subsistem pemerintahan desa. Masing-masing merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh. Pemerintahan nasional adalah sebuah sistem; - Pemerintahan provinsi adalah sebuah sistem; - Pemerintahan kabupaten/ kota adalah sebuah sistem; - Pemerintahan desa adalah sebuah sistem.
SISTEM DILIHAT SECARA HIERARKHIS
Suprasistem sistem
subsistem
SSS
SSS
sistem
subsistem
SSS
SSS
subsistem
SSS
SSS
subsistem
SSS
SSS
SISTEM DILIHAT SECARA FUNGSIONAL Secara fungsional sistem terdiri dari komponen-komponen :
a. Masukan (input); b. Proses (process); c. Keluaran (output); d. Nilaiguna (outcome); e. Dampak (impact); f. Manfaat (benefit); g. Unpanbalik (feedback); h. Umpan kedepan (feedforward); i. Lingkungan (environment).
BAGAN SISTEM FUNGSIONAL
INPUT
PROCESS
OUTPUT
OUT COME
IMPACT
BENEFIT
FEEDBACK FEEDFORWARD
ENVIRONMENT
Komponen Input dalam sebuah sistem dapat berupa uang,
barang, orang, aturan, metode dlsb. Komponen Process dalam sebuah sistem dapat berupa pengubahan komponen input menjadi output yang dikehendaki. Komponen Output berupa keluaran yang dikehendaki oleh sebuah sistem, wujudnya dapat berupa barang dan atau jasa. Komponen Outcome dari sebuah sistem adalah nilaiguna yang dikehendaki, berkaitan dengan manfaat yang diperoleh pengguna (users) dari sistem tersebut. Wujudnya dapat berupa kualitas dari keluaran. Komponen Impact berupa dampak positif yang dikehendaki dari berprosesnya sistem, dengan memperhitungkan adanya dampak negatif.
Komponen Benefit berupa keuntungan yang diperoleh dari
bekerjanya sebuah sistem, baik keuntungan langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat diperhitungkan. Komponen Feedback adalah umpan balik ke dalam sistem yang bertujuan memberikan masukan mengenai berprosesnya sistem tersebut untuk perbaikan mendatang. Komponen Feedforward adalah umpan ke depan berupa masukan dari sistem yang lebih kecil kepada sistem yang lebih tinggi atau lebih besar. Environment adalah lingkungan dimana sistem tersebut berada. Ada hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara sistem dengan lingkungannya.
B. BERPIKIR SERBASISTEM DI PEMERINTAHAN Pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan
pemerintahan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan berpemerintahan adalah sebuah sistem. Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari :
- suprasistem : berupa Pemerintah Nasional, yang terdiri dari lembaga tinggi negara dan lembaga negara lainnya. - sistem : berupa pemerintahan Provinsi -subsistem : berupa pemerintahan kabupaten/kota -sub-subsistem : berupa pemerintahan desa.
Dilihat secara fungsional, maka sistem pemerintahan terdiri :
a. Input berupa : orang, uang, barang, peraturan perundang -undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dlsb. b. Proses berupa : pembuatan kebijakan, pembuatan perijinan, pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum dlsb). c. Output berupa : barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, perijinan, layanan administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dlsb.
Outcome berupa : nilai manfaat berbagai kebijakan publik
yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang -barang publik bagi kepentingan masyarakat luas,yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat. • Impact berupa : dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barangbarang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb. • Benefit berupa : keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan dlsb.
Feedback berupa : umpan balik pada internal sistem berupa
kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb. Feedforward berupa : umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke bawah mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. Environment berupa : lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan.
B. PENYUSUNAN RENSTRA SKPD SKPD adalah subsistem dari Sistem Pemerintahan Daerah.
SKPD harus menyusun Rencana Strategis sebagai bagian Renstra Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
* Kurun waktu Renstra SKPD dapat mengikuti sebuah siklus kegiatan ataupun disamakan waktunya dengan kurun waktu RPJMD (5 tahun). * Siklus kegiatan yang dimaksud adalah urut-urutan kegiatan yang harus dilalui dari suatu bentuk kegiatan, mulai dari perencanaan sampai hasil akhir, yang dibagi dalam tahap-tahap kegiatan untuk setiap tahun.
Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memuat :
a) visi b) misi, c) tujuan d)strategi e) kebijakan f) program dan kegiatan pembangunan (yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif).
C. LAPORAN KINERJA 1. Dasar Hukum :
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) semula diatur dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP, yang kemudian diganti dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dasn Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masingmasing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. ( Pasal 17 ayat 1 PP Nomor 8 Tahun 2006). KELUARAN DARI KEGIATAN ISI LAPORAN KINERJA HASIL DARI PROGRAM
Hasil yang dicapai dari masingmasing program
ISI LAPORAN KINERJA
INPUT
PROCESS
OUTPUT
DARI MASING-MASING KEGIATAN
OUT COME
IMPACT
BENEFIT
