_.'_
"_
Il!i;~_~I:c.
Disebar1
Bagia~a~Uaknoleh :
K
umSetd ota Lubukl". a Dk:etakOleh. nggau
:§,i: PEReT: • MAWA-R-(O • ~.;;: ~~=:: .. 7-33-323202)
:;~=Deuln & Lay Out _;:::: . (0733} Rancanll RIIn 32440S:Mtu S7dlO .~_~
o.uln .
490940
.-.)
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 08 Tahun 2003 Seri C PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 43 TAHUN 2003
a.
bahwa berdasarkan Undang - undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat didalam Kota Lubuklinggau;
Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi Izin
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048 ); 4.
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 );
5.
Undang-undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara RItahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara nomor 4114);
6.
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3258 );
7.
Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8.
Peraturan Pemerintah nomor42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Trayek; bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu u~tuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Trayek. Undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209 ); 2.
Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480 );
3.
Undang - undang nomor 18 tahun 1997 . tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997nomor 41, TambahanLembaran Negara nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 34 tahun 2000 ten tang Perubahan atas Undang - undang nomor 18 tahun 1997
di Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor90, Tambahan lembaran Negara nomor 3530 );
) 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau selanjutnya disebut sebagai walikota;
Nomor 4139);
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.
yang
Dinas adalah Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan Kota Lubuklinggau; 7.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Lubuklinggau;
8.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; .
9.
Kendaraan Umum adalah setiap kendaraanbermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PERATURANDAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RETRIBUSIIZIN TRAYEK
BAB I KETENTUAN UMUM
10. Trayek adalahlintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap lintasan tetap dan jadwal tetap maupun
I
")
.
•
tidak berjadwal dalam wilayah Daerah; 11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang melengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan maupun
penumpang pada satu atau beberapa lintasan trayek tertentu dalam wilayah Daerah; 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menu rut Peraturan Perundang . undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek;
tanpa perlengkapan pengangkutan; c
13. Angkutan
khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus;
14. Izin Trayek adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum pada rute atau trayek yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan tingkat kebutuhan jasa angkutan pada rute atau trayek tertentu; 15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan at as kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
..
menjaga kelestarian lingkungan;
..
~:::.
16. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan angkutan ..
..
;
-
6
19. Surat Pendaftaran
r
Obyek Retrfbusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORDadalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data retribusi dari Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang - undangan retribusi daerah;
20. Surat Ketetapan Reribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah . retribusi yang telah ditetapkan; 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayaran, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 23. Surat Tagihan
Retribusi
Daerah,
yang selanjutnya 7
0
) disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; .. 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan at as keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLByang diajukan oleh wajib Retribusi; 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah c data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah; 26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
.. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi "
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
Obyek Retribusi adalah pemberian lZJn trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu dan atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAANJASA
Tingkat penggunaan diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
(1)
(2)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek;
-;<::'PASI'i;;STfJ~;Pi\r C'lJDL;;< I
T"R7F-=-~
.I
Mobil Penumpang Mobil BLoS
I Angl
s.d 8 Ora~;g
Rp.
60.000,00 / ken(
9. s.d 17 Orang
Rp.
95.000,00 / kenc!
13 $. d 7.7 Orang lebih dari Li Or3.ng
Rp. 125.000,00 / kenC Rp. 175.000,00 I keno Rp. 250.000,00 I kend
BAt! Vii WILAYAH PfMUNGUTAN
c
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Retribu:;i yang terhu[?\ng dipLingut di wilay?h d~!era1tempat iz.in travel, dibp.ni-:.an. STRUKTUR
BAB VI DAN BESARNYA TA'RIF BAS vm MASA RETRIBU:;! DAN SAAT rU:TRIBUSI TERHUTAt,~G
(1)
(2)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut sesuai Surat tanda Uji Kendaraan;
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya :; ( tahun.
limo )
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut Saat terhutangnya r~tribusi adaiah pada saat diterbitnya atau dokumen yang dipersamakan.
SKRD
BAB IX 5URAT PENDAFTARAN
ayat (1) pasal ini dan SKRDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN (2)
SPDORDsebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi at au kuasanya, bersamaan dengan pengajuan permohonan perizinan angkutan; (2)
(3)
Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB X PENETAPAN RETRIBUSI
L
(1)
'(2)
Berdasarkan SPDORDsebagaimana dimaksud dalam Pasat 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRDatau dokumen lain yang di persamakan ;
BAB XIII
ApabHa berdasarkan hasH pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka diketuarkan SKRDKBT; Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDatau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada
.~~.12
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pad a waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
(1)
Pembayaran Retribusi yang terhutang sekal'igus;
harus ditunasi
) (1)
Retribusi yang terhutang
(Iin'13 betas) dokumen
(2)
haii
diiunasi sejak
diterbitkannya
lain yang dipersamakan
diatur
(2)
SKRD atau
SKRDKBT dan STRD;
Tata cara p~mbayaran, penyetoran, retribusi
is
setarnbat-lambatnya
(3)
(4)
/ :Jurat la.in yar;g
sejenis sabagai awai tindakan pelaksanaan penagihClll retribu;;i d'ikeluClrkan setelah I (tujuh) hari sejak jc.i"uh
q)
;
Dala.m jangka waktu 7 (tujuh) tegmQ.n/pedng?tan/surili.:
Surat
teguran
dikeluarkan
hari setelah lain
yang
retribusinya
sebagaimana
(5)
tanggal
sejen'i:;.
5urz;t waiib
(6)
Keberatan
keberatan
Retribusi
benaran
harus
ketetapan
atas dapat
Retribusi
harus diajukan
pade ayat
(i
dalam
jangka
paling
(dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen
dipersamakan,
atau
SKRD
dokumen
SKRDBT,dan SKRDLB diterbitkan
apabila
Wajib
Retribusi
bahwa
jangka
waktu
tertentu
itu tidak
dapat dapat
lama
2
lain yang
lain
dipersamakan,
yang kecuali
menunjukkan
dipenuhi
karena
kekuasaan;
Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan
sebagaimana
pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap
Pengajuan
sehingga tidak dipertimbangkan;
keberatan
membayar
retribusi
tidak
menunda
dan pelaksanaan
kewajiban
penagihan retribusi.
~i
oleh yang ditun,juk;
(2)
kepada Walikot2;
dapat
mengajukan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
keputusan
~U::RERATA~~
Retribusi
Walikota
sejak tanggal
BAB ;':V
Wajib
ketidak
yang jelas;
mengajukan
Wajib
sebagai surat keberatan,
yang terhut,,;:;J, ~
dim~ksud
Retribusi
retribusi,
keadaan diluar
(1)
(1)
Dalam hal wajib
dimaksud
re;~nbusi harm m?tunasi (3)
alasan-alasan
dalam Bahasa Indone-
tersebut;
TATA CARA PENAGIHAN
tempo pembay;;rc\ll
sia dengan disertai
membuktikan
dengan Keputusan Wal.ikota;
Penge l uaran surat tegura, \ / peringatan
secara tertulis
ketetapan
tempat pembayoT2'i1
BABxrv
1,'1)
Keberatan diajukan
keberatan
hany'c;
Keputusan
surat keberatan
at as keberatan Walikota
diterima
harus memberi
yang diajukan;
atas
keberatan
menerima
seluruhnya,atau
sebagian,
menambah
besar retribusi
yang terhutang;
dapat menolak,
berupa atau
(1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan dianggap dikabulkan
yang diajukan
(6)
tersebut
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
PENGEMBALIAN
BAB XVI KELEBIHAN PEMBAYARAN
(1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kepada Walikota.
(2)
Walikota d-alam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4)
(5)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut; Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB;
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
(1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan. dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
,
. ..
'
(2)
')
)
BAB· XVIII KADAlUWARSA PENAGIHAN
Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud, dalam pasal20 ayat (4) peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti·pembayaran.
Pasal 24 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila ~
BAB XVII PENGURANGAN,KERINGANANDAN PEMBEBASANRETRIBUSI c
Pasal 23
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2)
(3)
(4)
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota
a.
Diterbitkan Surat Teguran atau
b.
Adanya pengakuan hutang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang. (2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
"
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
BAB xx PENYIDIKAN
(1)
(2)
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.
menyuruh berhenti dan atau metarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
h. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
1.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi daerah;
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketancaran penyidikan tindak pidana untuk di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk metakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a.
b.
c.
d.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; memeriksa
buku . buku, catatan
- catatan
dan
dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e.
20
melakukan
penggeledahan
untuk mendapatkan
(4)
Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Aeara Pidana.
BAB XXI ATURAN PERALIHAN
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan pada tanggal
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Izin Trayek dalam wilayah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
di Lubuklinggau. 30 Desember 2003
Izin Trayek yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Trayek yang bersangkutan. Diundangkan di Lubuklinggau Pada tanggal 31 Desember 2003 Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. H. UBAIDILLAH IDRUS, SH PEMBINATK.I NIP.440012311
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2003 NOMOR 08 SERI C
