DIS A MP A IK A N OL E H : YU DA IRL A NG, K ORDINA T O R A NS IP OL , ( A L IA NS I MA S YA RA K A T S IP IL U NTU K P E RE MP U A N P OL ITIK ) JA K A RTA ,
3
A P RIL
2 0 1 4
UUD 1945 KEWAJIBAN NEGARA :
Memenuhi, Menghormati dan Melindungi hak asasi setiap warga negara : SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA serta SIPIL dan POLITIK
Menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari pelakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan pelindungan
DISKRIMINASI GENDER & DAMPAKNYA : “KEMISKINAN” BERWAJAH PEREMPUA
TINGKAT KEMATIAN IBU MELAHIRKAN (AKI) 307
TINGKAT DROP OUT ANAK PEREMPUAN TINGGI
PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR TINGGI
TPAK (TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA) 49, 5 %
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 11,8 %
KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN UPAHAN 33%
TINGKAT DAYA BELI PEREMPUAN 2,25%
KESENJANGAN UPAH, 74,8%
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR 18 %, DPRD PROVINSI 16% dan KOTA 12%
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN NAIK SECARA DRASTIS
RENDAHNYA AKSES EKONOMI & PERMODALAN
ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN)
Tahun 2001: 3.169 Tahun 2002: 5.163. Tahun 2003: 7.787 Tahun 2004: 14.020 Tahun 2004: 14.020 Tahun 2006: 22.512
Tahun 2007: 25.522 Tahun 2008: 54.425 Tahun 2009: 143.586 Tahun 2005: 20.391. Tahun 2010: 105.103 Tahun 2011: 119.107
UNTUK MERUBAH KEADAAN : PENTINGNYA PEMAHAMAN dan KESADARAN MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA , KHUSUSNYA PEREMPUAN AKAN HAK WARGA NEGARA, LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PENTINGNYA IKUT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK melalui KETERWAKILAN PEREMPUAN MINIMAL 30% sebagai TINDAKAN KHUSUS SEMENTARA UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN PEREMPUAN
DASAR HUKUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN •
UUD 1945, PASAL : 5 (1), 20, 27 (1), 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), 31, 32, 33, 34 (2-3)
•
UU NOMOR 68 TAHUN 1958 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TENTANG HAKHAK POLITIK WANITA (CONVENTION ON WOMEN’S POLITICAL RIGHTS)
•
UU NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN CEDAW (C0NVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAIST WOMEN)
•
UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
•
UU NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA/PKDRT,
•
UU 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN,
•
UU 21/2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO),
LANJUTAN • • • • • • •
UU NO 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KONEVAN INTERNATIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHT ) UU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN TENTANG HAK-HAK SIPIL dan POLITIK ( INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RAIGHT) UU Nomor 15 Tahun 2011, hasil revisi atas UU 27/2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU, UU Nomor 2/2011 hasil revisi atas UU Nomor 2/2008 TENTANG PARTAI POLITIK, UU NOMOR 8 Tahun 2012, REVISi ATAS UU NOMOR 10/2008 TENTANG PEMILU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG serta MENENGAH NASIONAL dan DAERAH, KEPUTUSAN MENKEU NO 119/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANGGARAN YG RESPONSIF GENDER
UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU,
PASAL 5 : SISTEM PEMILU (1) PEMILIHAN ANGOTA DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA (2) PEMILU UNTUK ANGGOTA DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH) UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPD DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM DISTRIK BERWAKIL BANYAK (4)
PENCALONAN PEREMPUAN PASAL 55 : DAFTAR BAKA CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 53 MEMUAT PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) KETERWAKILAN PEREMPUAN Pasal 56: (1) NAMA-NAMA CALON DALAM DAFTAR BAKAL CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 54 DISUSUN BERDASARKAN NOMOR URUT (2) DIDALAM DAFTAR BAKAL CALON SEBAGAIMANA DIATUR PADA AYAT (1), SETIAP 3 (TIGA) ORANG BAKAL CALON TERDAPAT SEKURANGKURANGNYA 1 (SATU) ORANG PEREMPUAN BAKAL CALON
PERATURAN KPU NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SYARAT DAFTAR CALON SETIAP PARTAI POLITIK HARUS MENYERTAKAN 30% KETERWAKILANH PEREMPUAN PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DENGAN PENEMPATAN MINIMAL SATU (!) NAMA PEREMPUAN PADA SETIAP TIGA (3) NAMA
PESERTA PEMILU 2014 1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 5. PARTAI GOLONGAN KARYA 6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 7. PARTAI DEMOKRAT 8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) 14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB) 15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
HAK POLITIK • MEMILIH ADALAH HAK, GUNAKAN HAK ANDA • ONE PERSON ONE VOTE • PASTIKAN PARLEMEN LEGITIMATE dan KREDIBEL • COBLOS NAMA CALEG PEREMPUAN dan atau NAMA CALEG DAN PARTAI(NYA)
PELUANG, HAMBATAN DAN TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN • KETERBUKAAN KPU YANG SANGAT DIAPRESIASI • MINIMNYA SOSIALISASI • PRAGMATISME • PELANGGARAN • KAMPANYE “HURA-HURA”, beberapa ada yang CERDAS • POTENSI “PENCURIAN” SUARA • UPAYA MENGATASI KECURANGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI RELAWAN PEMANTAU • GENERASI MUDA SEBAGAI RELAWAN PEMANTAU KHUSUSNYA MENGAWAL PEROLEHAN SUARA CALEG PEREMPUAN • PANTAU PELAKSANAAN PEMILU S/D PENGHITUNGAN SUARA • RAKAM/POTRET C-1 SEBAGAI BUKTI BILA TERJADI KECURANGAN
MENGAPA PEMILU 2014 PENTING ? MENGAPA PERIODE KRITIS 2014 - 2019 2015 : • RPJMN (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL) • 2015 : BERAKHIRNYA MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DILANJUTKAN dg SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs (PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) DITANDAI DENGAN PENTINGNYA KETERBUKAAN DAN KERJASAMA GO - NGOs • EKONOMI MASYARAKAT ASEAN 2020 : EKONOMI TERBUKA
PENGALAMAN DI PARLEMEN : •
PEREMPUAN 18% DI DPR, 16% DI DPRD PROVINSI dan 12% DI DPRD KABUPATEN/KOTA, 100an tidak memiliki keterwakilan perempuan
•
KEBERADAAN ALEG PEREMPUAN TERBUKTI MAMPU MELAHIRKAN KEBIJAKAN YANG TANGGAP GENDER
•
ALEG (ANGGOTA LEGIALATIF) PEREMPUAN LEBIH DISOROT MEDIA dan MASYARAKAT
•
DOMINASI PARTAI MEMBUAT ALEG LEBIH LOYAL KEPADA PARTAI DARIPADA KONSTITUEN
•
PENCAPAIAN KINERJA PARLEMEN SANGAT RENDAH. P[ROGRAM LEGISLASI NASIONAL TIDAK PERNAH TERCAPAI
•
BANYAK KUNJUNGAN KE DAPIL MAUPUN KE LUAR NEGERI YANG TIDAK BERMANFAAT
GLOBALISASI : PELUANG, TANTANGAN DAN HARAPAN ERA GLOBALISASI DITANDAI DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG LUAR BIASA MAJU, CANGGIH dan TAK PERNAH TERBAYANGKAN AKAN BISA DICAPAI KECEPATAN PENYEBARAN INFORMASI SECARA GLOBAL TELAH MENYEBABKAN BERUBAHNYA BUDAYA, KEBIASAAN dan PERILAKU MASYARAKAT DUNIA BIDANG EKONOMI : ADANYA KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBAS SECARA REGIONAL ASEAN dan GLOBAL, YANG BELUM DIIMBANGI DENGAN KETAHANAN NEGARA DAN MASYARAKAT INDONESIA PERTAMBAHAN PENDUDUK YANG TINGGI, PENYEBARAN dan PEMERATAAN PEMBANGUNAN khususnya INFRASTRUKTUR DI KAWASAN TIMUR INDONESIA ditambah dengan KURANGNYA KEBERPIHAKAN PEMERINTAH KEPADA RAKYAT serta MERAJALELANYA KORUPSI, MENYEBABKAN KEMISKINAN YANG SEMAKIN DALAM
LANDASAN AKSI BEIJING 1995 (HASIL KONPERENSI IV PEREMPUAN DUNIA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
KEMISKINAN PENDIDIKAN KEKERASAN KESEHATAN KONFLIK BERSENJATA EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN HAM MEDIA LINGKUNGAN HIDUP ANAK PEREMPUAN
bertujuan untuk MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN SEDUNIA
TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS), 2000 - 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA KESETARAAN GENDER MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN (AKI) MENINGKATKAN KESEHATAN IBU MEMERANGI PENYEBARAN HIV/AIDS, MALARIA & PENYAKIR MENULAR LAINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL Target 2015 : TURUNNYA ANGKA KEMISKINAN 50%
PILIH CALEG PEREMPUAN, MEMBERI ARTI GENERASI MUDA,,. Siap Menghadapi Tantangan & Perubahan!!!
