POLITIK KETIMPANGAN DAN PERANAN MASYARAKAT SIPIL Oleh : Hempri Suyatna - UGM
KONSEP IDEAL PERAN NEGARA • Negara wajib memberikan perlindungan dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. • UUD 1945 telah menggariskan secara jelas mengenai hak-hak sipil, hak politik dan hak ekonomi sosial dan budaya warga.
POLITIK KETIMPANGAN • Perubahan Era Sentralisasi Ke Desentralisasi Tidak Banyak Membawa Perubahan Pada Nasib Masyarakat Miskin. • Persoalan Kemiskinan dan Ketimpangan Tidak Sekedar Disebabkan Karena MasalahMasalah Kultural Akan Tetapi Juga Oleh Masalah Struktural.
SENTRALISASI
DESENTRALISA SI
POLITIK KETIMPANGAN • Banyak KebijakanKebijakan Dan ProdukProduk Regulasi Yang Justru seringkali semakin memiskinan dan memarjinalkan Masyarakat. • Di era globalisasi, negara telah kehilangan perannya sebagai unit partisipasi yang berarti dalam perekonomian global.
POLITIK KETIMPANGAN THEODERE LOWI : Era globalisasi adalah era a corporate millennium yang diinterpretasikan ke dalam hegemoni swasta dan pasar bebas (unregulated market). Era globalisasi merupakan jaman keemasan perusahaan multinasional.
POLITIK KETIMPANGAN JOSEPH STIGLITZ : Globalisasi telah menumbuhkan inequality yang makin parah, disepowement dan impoverishment terhadap si lemah, sehingga diungkapkan secara luas dan populer bahwa the gap between the haves and the have nots makin melebar.
POLITIK KETIMPANGAN Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market). Kebijakan tersebut berada di bawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia.
CONTOH-CONTOH KEBIJAKAN • Penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, dll) • Pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah).
CONTOH-CONTOH KEBIJAKAN • Di Sektor UMKM misalnya Pajak UMKM, liberalisasi perdagangan, dsb. • Selain Pasar tunggal ASEAN pada tahun 2015, Indonesia juga memutuskan bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yakni kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN dengan 6 negara lain yaitu Korea, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, India dan Australia.
CONTOH-CONTOH KEBIJAKAN • Indonesia juga merencanakan bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang beranggotakan Kanada, Jepang, Cili, Meksiko, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Peru, Vietnam dan AS.
CONTOH-CONTOH KEBIJAKAN • Di sektor pendidikan : (komersialisasi/kapitalis asi, pendidikan, distribusi sdm dan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata). • Di sektor kesehatan (komersialisasi kesehatan).
CONTOH PRODUK UNDANG-UNDANG YANG TIDAK PRO RAKYAT • UU Nomer 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air merupakan bagian dari syarat Bank Dunia untuk pencairan US$ 300 juta pinjaman luar negeri untuk program restrukturisasi air yang disebut Proyek Manajemen Sumber Daya Air yang telah ditandantangani pada April 1998. • Dampak dari privatisasi sumber daya air : petani harus membayar mahal untuk irigasi mereka. Petani harus membayar pembuatan DAM maupun air di dalamnya.
CONTOH PRODUK UNDANG-UNDANG YANG TIDAK PRO RAKYAT •Di Sektor UMKM, muncul UU Koperasi (Nomer 17 Tahun 2012), UU Nomer 1 Tahun 2013 tentang LKM yang spiritnya cenderung pro kapitalis daripada mewadahi kepentingan ekonomi rakyat. •Kebijakan-Kebijakan Yang Tidak pro UMKM juga muncul seperti kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM.
CONTOH PRODUK UNDANG-UNDANG YANG TIDAK PRO RAKYAT • Muncul UU Migas nomer 20 tahun 2001 UU ini sangat kental campur tangan asing. RUU migas banyak dipengaruhi oleh LoI dengan IMF yang diterbitkan pada tahun 19982001, • Kehadiran UU Migas menggeser peran monopolistik Pertamina yang dipandang tidak efisien. Pengebirian posisi dan peran Pertamina berjalan secara ekstrem dan cenderung menganakemaskan kepentingan asing.
CONTOH PRODUK UNDANG-UNDANG YANG TIDAK PRO RAKYAT • Melalui UU Migas, Pertamina harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kontrak wilayah eksploitasi migas di negeri sendiri. • Memindahkan kewenangan otoritas Pertamina untuk dijalankan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
CONTOH PRODUK UNDANG-UNDANG YANG TIDAK PRO RAKYAT • Dampak : Indonesia harus membeli minyak mentah luar negeri yang fluktuatif untuk mengamankan kebutuhan BBM di dalam negeri. Pertamina tidak dapat membeli minyak mentah secara langsung akan tetapi harus melalui trader. Salah satu perusahaan trader milik Pertamina adalah Pertamina Energy Services.
VISI PEMBANGUNAN PASKA 2015
• Visi
pembangunan paska-2015 adalah pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil dan bermartabat yang menghilangkan ketimpangan ekonomi, gender, sosial dan politik.
PERAN MASYARAKAT SIPIL • Hans J. Morgenthau : Perlunya kekuatan nasional untuk membangun kedaulatan bangsa. Morgenthau memberikan 9 kekuatan nasional yaitu aspek geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiapsiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, kualitas pemerintah. • Karakter Nasional Apa Yang Harus dikembangkan?
PERAN MASYARAKAT SIPIL 1. Mendorong kesadaran Kritis masyarakat dan melakukan berbagi program Advokasi. Harus disadarkan bahwa mereka miskin bukan karena persolan kultural akan tetapi persoalan struktural yang memiskinkan mereka.
PERAN MASYARAKAT SIPIL •Contoh : pengembangan sekolah tani (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Jenderal Sudirman Center). •Tujuan : Peserta memahami latar belakang pemiskinan terhadap Desa dan Petani Peserta memahami kebijakan pemerintah tentang regulasi pertanian, otoritas pertanian dan cakupan lain yang berkenaan pertanian. Peserta mampu mengorganisir upaya penyadaran, pemberdayaan dan pembelaan untuk kedaulatan dan kesejahteraan petani.
MATERI-MATERI AJAR DALAM SEKOLAH TANI • Politik pembangunan dan keterbelakangan petani di Indonesia • Kebijakan Pertanian di Indonesia: Dahulu dan kini • Kelayakan usaha pertanian dan aksesbilitas modal • Tata niaga pertanian dan keterbelakangan petani • Strategi pengembangan kelembagaan petani • Kunjungan lapangan dan Diskusi • Penguatan Jejaring Petani
PERAN MASYARAKAT SIPIL 2. Penguatan jejaring di antara komunitas masyarakat sipil untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sipil. 3. Mendorong funsgi advokasi/gerakan sosial untuk mendorong tatanan struktur yang lebih adil dan memihak kepada masyarakat miskin). 3. Mendorong pengembangan bisnis sosial di masyarakat.
Peran Masyarakat Sipil 2.Mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan daerah dalam berbagai peran di semua level. • Level keterlibatan CSO (civil society organization/OMS) seringkali hanya pada perencanaan tingkat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten.
CONTOH BISNIS SOSIAL DI BANGLADESH (MOHAMMAD YUNUS) Jangan mulai mencoba mereformasi sistem pelayanan kesehatan dunia, sebaiknya pikirkan ratusan peluang lebih kecil yang ada di dunia pelayanan kesehatan.
CONTOH BISNIS SOSIAL DI BANGLADESH (MOHAMMAD YUNUS) Akses air minum bersih (kerjasama dengan veolia water). Perbaikan gizi anak-anak warga miskin (bermitra dengan danone). Banyak penduduk yang tidak beralas kaki (Kerjasama dengan Adidas), menawarkan sepatu dengan harga serendah mungkin. Menyediakan operasi katarak dengan pendirian dua buah rumah sakit yang dioperasikan sebagai bisnis sosial.
BISNIS SOSIAL Bisnis sosial tidak sekedar menjual produk akan tetapi harus dipikirkan bisnis yang dapat memberdayakan orang dengan membantu mereka memperoleh akses yang lebih baik ke pasar –pasar maju atau dengan memberikan pekerjaan yang baik, memberi pendapatan dengan kepemilikan kewirausahaan.
BEBERAPA GAGASAN PENTING BISNIS SOSIAL Meningkatkan produksi dan akses ke pasar Menyediakan lapangan kerja Membantu konsumen Menggalakkan kewirausahaan. Menyediakan stabilitas.
