MEMBANGUN ALIANSI UNTUK PEMBERDAYAAN

BAB IV

MEMBANGUN ALIANSI UNTUK PEMBERDAYAAN

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

361


362

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

MENJAMIN ANAK DESA BERTAMBAH CERDAS

U

NTUK kedua kalinya, Yayasan Damandiri bekerja sama dengan Klub Perpustakaan Indonesia (KPI) yang dipimpin Ibu Dra. Adwityani Subagio, SH menyelenggarakan pelatihan penataan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah berbasis masyarakat. Kali ini adalah para pengelola perpustakaan SMA di kawasan Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Perpustakaan Sekolah Berbasis Masyarakat adalah perpustakaan yang bisa sekaligus melayani masyarakat di sekitarnya. Melayani dalam hal ini dimulai dengan mengumpulkan data basis buku yang dimiliki masyarakat, merangsang masyarakat makin gemar membaca, menyimpan dan memelihara buku yang dimiliki. Kalau perlu, mengantar buku kepada anggota masyarakat yang berminat.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

363


Kegiatan itu juga bisa merangsang masyarakat luas mempergunakan buku-buku yang dimiliki oleh anggota masyarakat di luar sekolah. Upaya luhur dan relatif baru tersebut dimulai beberapa waktu yang lalu dan telah menunjukkan hasil-hasil yang sangat membesarkan hati. Dalam upaya lanjutan ini, tidak kurang dari pengelola Perpustakaan yang berasal dari 30 SMA dan sederajat dari wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, mendapat latihan secara mendalam tentang tata cara penataan buku dengan metoda modern. Setiap peserta pengelola perpustakaan, setelah pelatihan diharapkan mempunyai komitmen baru untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Secara teknis mereka akan berusaha mengembangkan diri menjadi mahir memberi kode buku-buku yang tersedia di sekolahnya, buku-buku yang dimiliki oleh anggota masyarakat di sekitar sekola, atau bahkan buku-buku yang dimiliki oleh anggota masyarakat lain di kabupaten dimana sekolah tersebut berada. Model pengelolaan perpustakaan SMA seperti ini relatif baru dan memerlukan kejelian tersendiri bagi pengelola serta komitmen dari Kepala Sekolah dan unsur-unsur lain yang berada di lingkungan sekolah. Ketua Umum KPI, Dra. Adwityani Subagio SH., mengaku merasa sangat terhormat dengan gagasan ini dan tertantang untuk menyukseskan program yang akan memberi kesempatan anak-anak dan remaja desa, termasuk masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan peluang membaca dan menjadi cerdas. Kelengkapan awal perpustakaan SMA binaan dengan buku-buku panduan untuk kehidupan yang menguntungkan di pedesaan, yaitu penyediaan buku-buku panduan bidang pertanian, industri kecil dan perdagangan, yang telah disumbangkan oleh Yayasan Damandiri akan menjadi daya tarik bagi pembaca di luar SMA.

364

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Apabila kegiatan ini sudah berjalan, diharapkan setiap SMA dapat bergabung dengan keluarga yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitarnya melalui kegiatan dalam Posyandu Mandiri atau dalam Pos Pemberdayaan Keluarga dan Rakyat, atau Posdaya yang mulai tumbuh di pedesaan. Melalui Pos Pemberdayaan Masyarakat dan Rakyat, setiap keluarga yang peduli dapat menjadi orang tua angkat untuk memberi bantuan dan secara rutin memberi masukan ilmiah berupa pembacaan buku-buku yang berguna untuk kepentingan rakyat. Anak-anak SMA, barangkali sekali sebulan, dapat membantu membacakan buku-buku yang berguna dan ada di perpustakaan sekolah untuk kepentingan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Program belajar melalui membaca dan memahami buku-buku tersebut merupakan komplemen yang sangat berguna bagi upaya terpadu yang bersifat multidemensi di lingkungan Posdaya atau Posyandu Mandiri di desa. Dengan sarana tersebut para siswa dapat dekat bergaul dengan masyarakat sehingga upaya menambah koleksi, baik melalui pembelian sendiri, atau melalui kampanye beli buku dalam lingkungan masyarakat luas, dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan rakyat banyak yang akan ikut memanfaatkan buku yang ditata rapi dalam perpustakaan sekolah. Program ini, apabila sudah berjalan lancar, akan memperkaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat luas. Program yang masih sangat sedikit diikuti anak-anak muda dan remaja pewaris masyarakat masa depan, bisa menjadi ajang kreatifitas remaja. Anak-anak muda dan remaja, baik yang masih sekolah di SMA maupun anak putus sekolah umumnya hanya menjadi penonton

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

365


pembangunan di desanya. Dengan rangsangan partisipasi anak muda dan remaja di Pos-pos pembangunan seluruh komponen desa bisa bersatu dan berjuang bersama-sama. Lebih dari itu, anak-anak muda dapat mengembangkan Gugus Depan Pramuka berbasis masyarakat. Dengan bergabung dalam kumpulan Gerakan Pramuka, mereka dapat mengembangkan Program Bhakti Sosial dengan menempatkan diri sebagai pelaksana atau pembantu pelaksanaan Pos-pos yang dikembangkan oleh masyarakat luas. Kegiatan untuk anak balita, sesama remaja, penduduk usia kerja dan lansia, akan menjadi kegiatan kemasyarakatan yang sangat menarik. Para remaja sekaligus dapat ikut terjun dalam usaha yang menguntungkan, misalnya menjadi magang dalam bidang pertanian,

366

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa, sehingga kesempatan kerja bagi mereka yang siap kerja dapat terbuka atau dibuka secara mandiri. Proses magang dapat menjadi sarana untuk memperkuat kemampuan dan keahlian dalam berbagai bidang yang diminati dan peluangnya terbuka di desanya. Akan baik sekali kalau anak-anak muda dan remaja, bersama guru dan keluarga yang mampu di desanya dapat memperluas kesempatan kerja dengan membaca dengan baik situasi dan kondisi kemampuan serta peluang daerahnya. Peluang itu bisa berupa tersedianya bahan baku atau bahkan tersedianya pasar yang pemenuhan kebutuhan masyarakatnya masih harus dipenuhi dengan barang-barang dari luar. Kesempatan membaca dan mempergunakan perpustakaan sekolah secara luas dan terbuka dapat menjadi sarana untuk mengenal daerah dan sekaligus menggali potensi daerah untuk kepentingan memotong rantai kemiskinan, membuka lapangan kerja baru dan memberi kesempatan anak muda untuk mengembangkan prakarsa membangun desa dan daerahnya. Perpustakaan terbuka yang petugasnya terlatih akan membuka cakrawala baru untuk generasi muda dan masyarakat yang sejahtera.

[

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

367

Nanti, Perpustakaan Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

Reportase Majalah Gemari Edisi 69/VII/2006

B

UKU merupakan jendela dunia, karena melalui kecintaan kita terhadap buku menyebabkan wawasan dan pengetahuan kita akan bertambah. Selama sebagian dari masyarakat kita mengenal perpustakaan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku dan belum dikelola secara apik, akibatnya masyarakat menjadi kurang tertarik untuk datang dan berkunjung ke perpustakaan. Untuk menarik minat dan keinginan masyarakat, utamanya generasi muda agar minat baca dan kecintaan mereka akan buku dan perpustakaan perlu dilakukan perubahan paradigma dan pola dalam pengelolaan perpustakaan agar menjadi lebih menarik. Usaha perubahan dalam pengelolaan perpustakaan menjadi salah satu program yang tengah dikembangkan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YSDM) saat ini, bekerja sama dengan Yayasan Indra, Klub

368

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Perpustakaan Indonesia (KPI) dan Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) mengadakan pelatihan petugas perpustakaan SMA dalam pengelolaan perpustakaan dengan paket program komputer yang berlangsung beberapa waktu lalu di Jakarta. Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, nantinya diharapkan perpustakaan bukan hanya menjadi tempat buku tetapi sebagai pendukung pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diambil dalam upaya menjadikan perpustakaan Indonesia di masa depan sejajar dengan perpustakaan dunia. Perpustakaan harus menjadi pendukung manusia, karena titik sentral pembangunan perpustakaan adalah manusia dengan berbagai variasinya termasuk mereka yang mempunyai masalah-masalah social. Mereka harus

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

369


menjadi manusia mandiri dan peduli terhadap sesama anak bangsa dan menjadikan buku sebagai pendukungnya. Fenomena yang terjadi saat ini, banyak orang yang tidak memperlakukan buku dengan selayaknya sehingga membuat kemanfaatannya kecil. “orang muda malas membaca”, rupanya tidak berlebihan kalau ada pernyataan demikian. Ungkapan ini muncul karena minat dan bina baca di Indonesia dianggap mengkhawatirkan. Upaya yang dilakukan YSDM, Yayasan Indra, bersama KPI dan Pusat Grafika merupakan langkah segar menumbuhkan minat baca sejalan juga dengan kepedulian Kepala Negara yang meresmikan Perpustakaan Nasional Hatta Foundation 28 Agustus lalu. Sebanyak 30 peserta dari Kawasan Barat yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengikuti pelatihan ini untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam mengelola perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga melalui program ini mereka bisa mengakses program internet secara terpadu. Program pelatihan ini akan dilanjutkan ke kawasan timur dan tengah dengan pola yang sama. Menurut Ketua KPI Ibu Subagyo, bentuk pelatihan kepada para pengelola perpustakaan SMA dan yang setingkat dari sekolah-sekolah binaan Yayasan Damandiri ini diberikan dengan mengenalkan program komputer menggunakan software KPI’s LIB versi Windows yang sederhana dan praktis, khususnya bagi para pemula akan dengan sangat mudah mengatur, kecepatan dan ketepatan dalam mengelola koleksi, mengadministrasi, sirkulasi, penelusuran informasi dan inventarisasi. Nantinya para petugas perpustakaan ini bisa melatih siswa-siswa SMA

370

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


di Kabupaten kota masing-masing terutama dari kalangan siswa kurang mampu menjadi terampil dan membantu para petugas perpustakaan. Karena mereka pun dapat terjun langsung ke masyarakat mungkin membenahi buku-buku di rumahnya, di rumah lurah, camat, bupati, di kantor pejabat setempat atau di rumah para tokoh masyarakat yang banyak memiliki buku namun belum diklasifikasikan secara khusus. “Di sinilah para siswa dapat memberikan pelayanan dalam merapikan pengkodean, urutan dan sebagainya serta meminta kepada yang bersangkutan untuk sewaktu-waktu meminjamkan juga bukunya jika ada yang membutuhkan dan memasukkannya dalam data base komputer sekolah. Tentunya ada kompensasi dari upah kerja mereka ini,” ujar Ibu Subagyo. Jadi bisa saja jumlah buku di sekolah hanya 100 buah namun jumlah data base dari buku yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat mencapai 5000 buku. Inilah yang dimaksud dengan sekolah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat pun dapat mengakses buku di perpustakaan sekolah dan diharapkan juga dapat melek teknologi internet melalui bimbingan dari siswa terlatih yang sekolahnya telah mengembangkan itu sebagai jendela pengetahuan dunia. Dulunya petugas perpustakaan dianggap sebagai orang buangan. Menurut Bu Subagyo, kita harus merubah paradigma ini dengan menunjukkan eksistensi dan betapa besar peran dari pustakawan untuk memajukan perpustakaan di era globalisasi ini. Dukungan teknis dari yayasan Damandiri untuk melengkapi komitmen dalam bidang kepustakaan diberikan juga dengan menyumbangkan 30 perangkat komputer kepada masing-masing peserta untuk bisa digunakan di sekolahmasing-masing.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

371


Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam cara yang ditempuh antara lain dengan mengembangkan minat baca masyarakat Indonesia dan menciptakan perpustakaan sebagai idola masyarakat. “Selanjutnya kami siap ditugasi untuk masalah yang berkaitan dengan pendidikan, perpuskaan dan pengembanagan minat baca masyarakat,” katanya lagi. IR/RIS

[

372

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

LANSIA SURABAYA MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN

K

EGIATAN penduduk lanjut usia di Kelurahan Ngagel Mulyo, Surabaya, sungguh luar biasa. Mulanya mereka berkumpul dalam kegiatan Posyandu di kampungnya. Tetapi karena kegiatan lansianya demikian intens dan maju pesat, maka lansia yang jumlahnya lumayan itu membentuk kelompok lansia tersendiri sekaligus menyusun program pengembangan dan pemberdayaan lansia sejajar dengan kegiatan lain yang tetap diselenggarakan oleh kelompok keluarga dan penduduk lain yang tetap bergabung dalam kegiatan lain di Posyandu semula. Kegiatan ini terekam dalam acara Semanggi, TVRI Stasiun Surabaya yang menghadirkan bincang-bincang bersama Walikota Surabaya, Drs. Bambang DH, MPd beberapa waktu lalu. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi biasanya kegiatan pelayanan

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

373


lansia di Surabaya dilakukan dalam Panti Lansia, yaitu panti yang secara khusus mengurusi masalah lansia. Panti-panti semacam ini sebagian dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau Dinas Sosial di daerah, dan sebagian lain dikelola oleh masyarakat sebagai Panti Sosial atau Panti Lansia swasta. Panti yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, sedangkan panti yang dikelola oleh masyarakat mengandalkan anggaran untuk pengelolaannya dari sumbangan masyarakat. Dalam

374

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


hal-hal tertentu panti-panti itu bisa juga mendapat subsidi dari pemerintah atau bantuan rutin yang diberikan oleh Yayasan Dharmais. Penghuni panti biasanya terdiri dari lansia yang tidak mempunyai keluarga lain yang bisa merawatnya pada usia lansia. Tetapi ada juga penghuni panti yang berasal dari keluarga mampu. Karena kesibukan atau ketidak mampuan merawat orang tua lansia, menitipkan orang tuanya yang lansia di panti lansia. Ada juga penghuni yang berasal dari keluarga mampu, bukan karena anak-anaknya tidak mampu merawat, tetapi penduduk lansia itu ingin bergabung dengan sesama lansia lain penghuni panti, dan secara sukarela untuk beberapa waktu “beristirahat” bergabung bersama para lansia lain di panti untuk lansia. Rasa nyaman bergabung bersama anggota lansia lain itu memberi kebahagiaan tersendiri bagi lansia yang beristirahat maupun anggota panti yang mendapat rekan baru dengan fasilitas untuk sesama lansia lainnya. Untuk pembiayaan panti seperti ini biasanya bantuan dana datang dari pemerintah, dari Yayasan Dharmais maupun dari para donatur. Bantuan itu biasanya dipergunakan untuk biaya makan bagi para penghuni, untuk keperluan pakaian atau keperluan lain. Biaya pengobatan biasanya mendapat bantuan dari pemerintah kota melalui Puskesmas setempat atau kalau ada diantara lansia penghuni mempunyai anggota keluarga seorang dokter atau para medis, biasanya anggota keluarga itu memberikan bantuan pelayanan medis secara cuma-cuma. Bantuan Puskesmas atau bantuan tenaga medis dan para medis diberikan manakala ada anggota yang sakit atau kunjungan sewaktu-waktu sebagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

375


umum. Pemerintah kota memberikan perhatian yang lumayan terhadap usaha panti seperti ini. Kegiatan lansia yang sedang berkembang diluar jalur panti dapat dianggap luar biasa. Kegiatan di Kelurahan Ngagel Mulyo, dibawah pimpinan Bapak Abdul Hayat tersebut seakan membentuk panti lansia berbasis masyarakat dan keluarga. Para lansia anggotanya mengembangkan dan memberdayakan diri sendiri melalui sistem sosial budaya atau social capital yang ada dalam masyarakatnya, yaitu kekuatan keluarga dan masyarakat sendiri. Pengembangan “panti berbasis masyarakat” tersebut merupakan kelanjutan upaya melengkapi peranan Posyandu yang makin luas dalam menangani masalah lansia dengan mengikut sertakan keluarga yang mempunyai lansia dan atau keluarga lain yang peduli terhadap lansia di kampungnya. Lansia yang ada di kampung itu tidak dikirim ke panti untuk hidup bersama lansia lainnya, tetapi tetap tinggal bersama keluarganya. Kegiatan bersama anggota keluarga merupakan salah satu prinsip yang dianut PBB dengan tujuan sekaligus mengajak keluarga yang mempunyai lansia untuk tetap hormat kepada anggotanya yang lansia, yang umumnya orang tuanya atau sanak keluarganya. Rasa hormat terhadap lansia dikembangkan bersama sehingga lansia merasa dihormati dalam lingkungan keluarganya. Sesama lansia mereka berkumpul, membaca dan makin memahami kitab suci agamanya, kalau perlu belajar bersama. Bersama-sama mereka makin mendalami agamanya. Kegiatan lain juga dikembangkan bersama, termasuk belajar menyanyi, panembrana atau nyanyian langgam Jawa, menjahit atau kerajinan pilihan lainnya. Dari hasil belajar

376

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


bersama itu ada pula yang masih bisa mengembangkan usaha ekonomi untuk membantu keluarga menopang kehidupan yang lebih baik. Kegiatan lain termasuk juga kegiatan sosial seperti mengunjungi anggota yang sakit dan memberikan hiburan atau dukungan kebersamaan dalam lingkungan yang lebih luas dari keluarga sendiri. Rasa sepi karena anak-anak mereka bekerja dapat diisi dengan saling kunjung dan silaturahmi yang lebih akrab. Bahkan seminggu sekali mereka mengadakan kegiatan olah raga bersama untuk memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh yang makin menua. Kalau ada anggota yang sakit mereka bersama bisa memanggil dokter, atau bahkan ada anggota yang kebetulan mempunyai anggota yang dokter atau para medis dan dengan sukarela memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan atau pelayanan medis. Disamping itu dengan mengembangkan kebesamaan mereka bisa memperoleh pelayanan dokter Puskesmas setempat dengan baik. Melihat manfaat pengembangan kebersamaan dan pelayanan lansia itu Walikota Surabaya sepakat untuk mengembangan lembaga Posyandu sebagai Pos Pemberdayaan Manusia atau Keluarga disingkat POSDAYA yang bisa menumbuhkan pelayanan lansia atau pelayanan lain yang sifatnya berasal dan berakar masyarakat secara mandiri. Lembaga Posdaya ini bukan lagi untuk KB dan Kesehatan tetapi jauh lebih luas dan membantu keluarga secara terpadu dan berkesinambungan

[

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

377

Karang Wreda Ngagel Rejo Harumkan Indonesia


T

UA berguna dan berkualitas. Ungkapan yang dikemukakan Prof Dr Haryono Suyono Wakil Ketua I Yayasan Damandiri saat menggelar dialog Semangat Menggapai Inspirasi (Semanggi) yang disiarkan langsung oleh TVRI Surabaya ini memang sepadan dengan kontribusi masyarakat lanjut usia di Surabaya dalam mendukung terlaksananya berbagai program pemerintah. Pasalnya, dengan hanya bermodal awal Rp 100.000 seorang lansia seperti Nani Heri yang tergabung dalam Karang Wreda Ngagel Rejo bisa membawa nama baik Indonesia, khususnya Jawa Timur ke tingkat internasional. Lewat lukisan daun, pernak-pernik interior dan souvenir perkawinan yang ditekuni sejak tahun 1998, bisa memiliki omset hingga Rp 50 juta dengan dibantu oleh 20 tenaga kerja. Selain untuk konsumsi dalam negeri, produknya pun sudah diekspor ke beberapa negara seperti Perancis, Korea, Belanda, Jerman, Inggris dan Australia.

378

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Pantaslah bila wanita berusia sepuh ini kemudian memperoleh penghargaan Asean Program Consultant for Nation Consorsium dan Citra Award Tahun 2005/2006 dari Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. “Karang Wreda di sini (kota Surabaya-red.) walau usianya sudah sepuh-sepuh tapi masih bagus. Saya bangga kalau kelompok lansia ini makin mandiri dan tidak menjadi beban pemerintah,” tukas Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang disambut gemuruh tepuk tangan seluruh undangan yang hadir. Kota Surabaya memang pantas dibanggakan dalam mencetak kemandirian lansia. Bukan hanya Nani Heri yang masih ikut berperan membangun kepedulian bangsa, Ny Narbi anggota Karang Wreda Surabaya pun masih terbilang cukup produktif membuat kerupuk kedele yang bisa dipasarkan hingga Suriname. Lansia lain, seperti Ny Laminti pun masih mengurusi sablon yang menjadi mata pencahariannya setiap hari. “Lansia bekerja mempunyai fungsi yang unik dan memiliki kemampuan dari kelompok yang umurnya lebih muda,” ujar Prof Haryono saat memandu Dialog Semanggi TVRI Surabaya yang dihadiri pula ole sejumlah Pengurus Yayasan Gorontologi Abiyoso yang banyak memiliki peran membantu pemerintah dalam menangani masalah lansia. H.Nur/RW

[

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

379

PILIHAN PRIORITAS LAPANGAN

S

EJAK dicanangkan Gerakan Pembangunan Manusia Indonesia pada Nopember 2006 lalu oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan arahan yang tegas, kini terpulang kepada seluruh aparat untuk segera bergerak menerjemahkan arahan itu menjadi program dan kegiatan dengan prioritas nasional yang tinggi di lapangan. Rakyat sudah terlalu banyak mendengar komitmen dan tekad Presiden. Jangan dibohongi lagi dengan alasan belum ada petunjuk dari Presiden, atau Presiden belum memberikan arahan operasional yang jelas. Rakyat terutama yang berada pada posisi sangat marginal atau berada menumpuk pada posisi setengah klenger, yang mau bergerak sendiri tidak mampu, telah siap menunggu langkah konkret aparat di lapangan. Mereka menanti pengembangan program dan kegiatan penggarapan yang gegap gempita di lapangan.

380

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Mereka yang ada dalam posisi termarginal mulai bertanya-tanya apakah arahan Presiden yang menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai akan diatur bersyarat menjadi sinyal resmi bahwa bantuan yang selama ini mereka terima akan dihapuskan. Lebih dari itu, mereka yang berada dalam suasana klenger, hidup segan mati tak mau, harap-harap cemas tidak sabar menanti perhatian yang lebih serius. Kalau kedua kelompok ini dibiarkan menunggu, dengan mudah keduanya akan dilanda angin prahara dan jatuh miskin, menambah sulit pengentasan kemiskinan yang digariskan dalam pernyataan nasional minggu lalu. Kelompok pertama mengharapkan agar pengaturan kembali bantuan langsung tunai benar-benar menempatkan kelompok mereka sebagai manusia bermartabat. Artinya tidak lagi diperlakukan sebagai manusia tanpa daya yang setiap tiga bulan harus datang seperti “pengemis” menanti sedekah di kantor pos, menunggu giliran, mengulurkan secarik kertas dengan tangan menengadah siap memelas menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp. 300.000 untuk tiga bulan. Mereka ingin diperlakukan sebagai manusia yang bisa berpikir, bekerja dan menghasilkan produk atau jasa dari keringat yang diperas dan mengucur penuh kebahagiaan karena merasa diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Mereka membutuhkan uluran tangan pemberdayaan yang ikhlas. Mereka membutuhkan bantuan untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan yang pelik dan rumit menjadi petunjuk praktis yang memberi bekal ketrampilan agar bisa berkiprah membangun manusia bermutu yang sanggup mengentaskan diri dari lembah kemiskinan dan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Para Gubernur dengan aparatnya bisa segera menggelar pertemuan koordinasi dengan Dinas-dinas, Bupati, Walikota dan jajaran yang berada

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

381


dalam koordinasinya untuk menyiapkan langkah konkrit pengembangan lembaga dan program pendampingan untuk rakyat di pedesaan dan perkotaan. Program dan kegiatan pemberdayaan yang merangsang kemandirian harus segera disiapkan. Bupati, Walikota dan jajarannya segera mempersiapkan jaringan organisasi pedesaan seperti PKK dan lembaga-lembaga lain yang menangani atau mempunyai jaringan pedesaan untuk berpartisipasi secara aktif. Petunjuk Presiden tentang kemitraan harus menjadi pedoman untuk mengembangkan kesempatan yang terbuka bagi seluruh organisasi masyarakat agar dengan ikhlas dan segera ikut membantu penanganan pembangunan manusia yang bermutu dan sejahtera tersebut. Lembaga-lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang dimasa lalu dengan baik membantu masyarakat melayani KB dan Kesehatan dihidupkan kembali, disegarkan, dan secara bertahap dikembangkan menjadi lembaga pemberdayaan untuk menangani masalah-masalah pengembangan manusia secara terpadu. Posyandu yang identik dengan pelayanan KB dan Kesehatan harus secara bertahap dikembangkan menjadi lembaga pemberdayaan dan pengayaan kemampuan keluarga dalam semua bidang yang menjadi fungsi utama keluarga. Menurut UU nomor 10, dan PP yang menyertainya, fungsi keluarga yang utama menyangkut fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan hidup. Kedelapan fungsi utama keluarga itu adalah penjelmaan dari pokok-pokok utama yang memberi syarat-syarat mutu manusia (index mutu manusia) dalam gaya Indonesia. Ini berarti bahwa pengembangan mutu manusia Indonesia

382

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


bisa dilakukan oleh keluarga kalau kedelapan fungsi utama keluarga itu dikuasai oleh setiap keluarga Indonesia. Oleh karena itu Posyandu sebaiknya dikembangkan menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang secara serentak dikerahkan untuk menjadi forum atau wahana pemberdayaan keluarga, seperti diharapkan dan ditegaskan oleh Presiden minggu lalu. Selanjutnya keluarga Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 50 juta itu, dikerahkan untuk melakukan pembangunan manusia, minimal dalam lingkungannya sendiri. Pendekatan ini akan menjadi pendekatan gotong royong dalam jaringan luas yang sekaligus memberi kesempatan kepada setiap kelompok masyarakat, yang jumlahnya dengan mudah bisa mencapai 500.000 – 750.000 kelompok, untuk secara serentak dengan gegap gempita bergerak secara mandiri dengan fasilitasi pemerintah. Gerakan ini akan menjadi perekat hidup gotong royong yang merangsang partisipasi karena setiap kelompok akan berlomba mewujudkan hasil akhir berupa peningkatan mutu manusia yang bermartabat, bermutu serta sejahtera. Greget dan perbincangan dalam masyarakat bukan lagi mengkritik kebijakan pemerintah atau unjuk kejengkelan karena pemerintah lamban, tetapi menjadi ajang pameran kerja keras yang berorientasi hasil berupa makin meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM), atau meningkatnya Human Development Index (HDI). Keberanian mengajak masyarakat pedesaan menjadi mitra pembangunan bukan barang baru. Dimasa lalu telah dikerjakan dengan

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

383


berhasil dalam upaya program KB dan program pengentasan kemiskinan dengan berhasil. Tidak boleh lagi ada keragu-raguan. Pemerintah telah mencanangkan tekad dan komitmennya. Berikan kepercayaan kepada rakyat dengan fasilitasi dan mendampingan yang ikhlas. Rakyat pasti akan bergerak membangun keluarga dan masyarakatnya dengan perjuangan yang sama gigihnya. Insya Allah.

[

384

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

Melalui Posdaya Pemberdayaan Berbasis Manusia Bisa Terwujud


P

ENGEMBANGAN jaringan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di desa atau dukuh, RT dan RW, adalah sebagai upaya mempersiapkan forum pemberdayaan keluarga, dengan tujuan agar setiap keluarga mampu melaksanakan fungsi-fungsi utamanya. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekertaris Yayasan Damandiri Drs Subijakto Tjakrawerdaya pada saat Rapat Kerja Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Posdaya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut ditambahkan, Posdaya menjadi forum bagi keluarga untuk belajar bersama keluarga lain, forum bagi keluarga belajar dari para ahli, dan forum bagi keluarga berlatih, atau melihat model pemberdayaan oleh keluarganya. Karenannya, untuk merangsang partisipasi masyarakat, Posyandu

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

385


era reformasi ini diharapkan bisa berkembang menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Sementara itu pada kesempatan yang sama Dr Rohadi Hariyanto dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri mengatakan, sebenarnya Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang digagas oleh Prof Dr Haryono Suyono terinspirasi dari Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang dulu sering digaungkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasonal (BKKBN) yang kini dianggap sudah kehilangan gemanya. Sejalan dengan pencanangan revitalisasi Posyandu oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, memang tersimpan magma luar biasa untuk menghidupkan kembali Posyandu yang dikhawatirkan mati suri. Posyandu yang dulu lebih dikenal masyarakat sebagai tempat penimbangan balita, pemberian makanan tambahan, pelayanan keluarga berencana, kini diharapkan memiliki peran arti luas. “Melalui Posdaya, pemberdayaan berbasis manusia bisa terwujud. Apalagi bila semua itu didukung oleh pola kemitraan yang tepat. Bukan hanya itu, delapan fungsi keluarga yang menjadi pokok bahasan telah muncul dalam rumusan internasional sebagai Millenium Development Goals (MDGs), dan bagiannya yang penting muncul dalam tiga rumusan Human Development Indeks (HDI), yaitu kesehatan, pendidikan, dan wirausaha,” kata Haryono Suyono. Kedelapan fungsi keluarga itu adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kebudayaan, Cinta kepada sesama anak bangsa, perlindungan dan pemeliharaan sesama anggota keluarga. Keempat nilai fungsi keluarga itu dikaitkan dengan tiga fungsi utama yang muncul dalam Human Development Indeks (HDI)

386

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


atau MDGs, yang pada akhirnya dihubungkan dengan fungsi kedelapan, yaitu kemampuan melestarikan lingkungan untuk masa kini dan masa depan bagi keluarga yang sejahtera. Pengembangan Posdaya sebagai forum pemberdayaan keluarga harus segera diikuti pengembangan Jaringan Community College yang menghasilkan SDM yang bermutu dan profesional. Tenaga profesional sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan mutu pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kata Haryono Suyono, pada tahun 2007 nanti diharapkan kita bisa mulai mengembangkan Community College untuk semua tingkatan, termasuk pada tingkat propinsi, kabupaten dan kota, sehingga seluruh jaringan yang bisa membantu usaha pemberdayaan SDM, yang jumlahnya melimpah di tanah air, bisa ditangani dengan baik. Yayasan Damandiri mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersamasama mempersiapkan program atau lembaga baru, yaitu “National and

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

387


International Cooperation and Training in Social Development”. Program atau lembaga ini diharapkan bisa menggelar kegiatan sesuai visi dan misi Yayasan Damandiri, yang akhir-akhir ini dikerjakan bersama baik dengan LIPM maupun LPM berbagai perguruan tinggi, yaitu pemberdayaan SDM, khususnya dalam bidang social development. Termasuk di dalamnya pengembangan tenaga dan lembaga-lembaga pembangunan sosial ekonomi yang bersifat kerakyatan, seperti koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang intinya melibatkan partisipasi rakyat secara profesional, mandiri luas, terbuka dan berkelanjutan. “Wirausaha untuk rakyat memiliki pemahaman kredit mikro yang luas. Untuk memberdayakan rakyat melalui wirausaha, koperasi-koperasi di desa harus digerakkan sebagai dukungan pendanaan usaha kecil dan menengah. Karena pada prinsipnya, koperasi harus menyatu dalam pengembangan ekonomi,” papar Prof Haryono. RIS

[

388

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

NAHKODA BARU PENUH HARAPAN

S

EJAK Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali memberi peringatan, bahkan terakhir Presiden menyebutnya sebagai peringatan lampu kuning atas gejolak pertumbuhan penduduk yang sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan penduduk yang sebelumnya berada pada trend menurun, akhir-akhir ini merambat naik. Pada tahun 2000 kenaikan itu sudah berada pada kisaran 1,1 – 1,2 persen, tetapi akhir-akhir ini dikabarkan telah melonjak melebihi angka 1,3 persen. Bahkan beberapa daerah telah mencatat tanda-tanda yang lebih mengkawatirkan karena keringnya informasi dan motivasi untuk ikut mensukseskan program KB. Para pejabat KB saling menyalahkan, mencari kambing hitam dan mengharap semua pihak tidak membandingkan penggarapan program

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

389


masa kini dengan kesempatan dan komitmen yang kuat di masa lalu. Kesalahan dikambing hitamkan pada pola desentralisasi yang membagi tugas penggarapan kepada Bupati dan Walikota. Para Bupati dan Walikota itulah yang dianggap tidak memberi perhatian dan melepaskan tanggung jawab karena pelayanan KB adalah pelayanan yang memboroskan dan hanya menghabiskan anggaran pemerintah daerah yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan lainnya. Anggaran yang susah mengumpulkannya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus untuk keperluan lain yang lebih strategis. Padahal dimasa lalu pun pelaksanaan Program KB yang sentralistik kegiatan operasionalnya selalu didelegasikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta seluruh aparatnya. BKKBN Pusat hanya memberikan arahan dan dukungan yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Kekuasaan dan tanggung jawab berada penuh pada lembaga Bupati, Walikota dan aparatnya di daerah. Dengan adanya pergantian jabatan Kepala BKKBN Pusat, dari pejabat lama Ibu Dr. Sumaryati Aryoso, SKM, kepada pejabat baru, Dr. Sugiri Syarief, MPA., kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sumaryati yang telah berusaha keras meyakinkan pemerintah daerah dan pusat akan pentingnya program KB untuk masa depan bangsa yang lebih sejahtera. Tetapi, lebih dari itu kita mengucapkan selamat kepada pejabat baru, yang ternyata bukan orang baru dalam bidang KB, serta menaruh harapan yang sangat besar agar tidak lagi bersikap menyalahkan dan mencari kambing hitam. Kita mengajak pejabat baru segera kerja keras menyingsingkan lengan baju berkunjung kepada para Bupati dan Walikota di daerah membangun kebersamaan dan komitmen untuk membangun sumber daya manusia yang handal dan dinamik.

390

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Kita berharap Pimpinan BKKBN yang baru, Dr. Sugiri Syarief, MPA., segera membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk bekerja bersama rakyat secara harmonis. Semua lembaga, apakah itu milik pemerintah atau bahkan yang dikembangkan oleh masyarakat, hendaknya diberi kesempatan ikut serta bekerja keras meyakinkan masyarakat, utamanya pasangan usia subur muda, untuk mengatur kelahiran anak-anaknya demi masa depan keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Keluarga Indonesia muda jaman sekarang sangat berbeda dengan keluarga muda di tahun 1970 dan 1980-an yang tunduk dan bergabung dalam berbagai lembaga pedesaan seperti PKK atau lembaga lain seperti itu. Keluarga dan masyarakat sekarang adalah masyarakat yang makin modern dengan pilihan organisasi dan kegiatan yang bervariasi. Pimpinan BKKBN harus makin pandai mengajak dan bermitra dengan organisasi atau lembaga yang menjadi tempat berkumpul atau sangat diminati oleh kaum muda, pasangan usia subur dengan paritas rendah. Ini berati bahwa BKKBN hendaknya menggalang kemitraan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mungkin saja berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga standard yang pernah menjadi mitra yang berhasil di masa lalu. Kemitraan ini mencerminkan upaya pengembangan informasi dan program advokasi yang menyentuh dan menjadi pendulang kesertaan KB yang tinggi di masa depan. Programprogram itu hendaknya menyentuh, diikuti dan menjadi acuan kaum muda dengan paritas rendah. Penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis untuk keluarga miskin

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

391


hendaknya ditinjau manfaatnya. Tidak mustahil keluarga miskin tidak perlu lagi kontrasepsi gratis tetapi justru informasi dan pelayanan yang tepat dan mudah diakses karena kesibukan mereka memperbaiki kehidupannya yang sulit. Keluarga setengah marginal, yang mungkin saja berjuang keras dalam pekerjaan sehari-hari justru harus dijangkau dengan informasi yang tepat, karena jumlah mereka jauh melebihi keluarga miskin. Mereka tidak melihat TV atau mendengarkan Radio, karena sibuk dengan pekerjaan dan upayanya memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari yang berat. Keluarga kaya yang mungkin saja tidak perlu bantuan untuk membeli kontrasepsi harus pula mendapat penjelasan dan jaringan pelayanan mandiri yang luas agar kesadarannya tidak berhenti pada sikap positif tetapi dapat diikuti dengan tingkah laku yang juga positip dan menguntungkan upaya program KB yang modern. Masyarakat pedesaan yang sedang dihimbau oleh Presiden untuk mengentaskan kemiskinan sebaiknya dibantu membangun kembali Posyandu yang pernah mereka miliki menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang secara lengkap membantu pemberdayaan delapan fungsi keluarga menjadi kenyataan. Pemberdayaan kedelapan fungsi keluarga itu akan memungkinkan setiap keluarga makin bisa dan harus bisa melaksanakan program KB secara mandiri dan paripurna. Tugas pengembangan Posdaya itu menjadi sangat strategis karena dengan cara itu seluruh kekuatan pembangunan diajak serta secara aktif dan hasilnya adalah masyarakat dan keluarga yang mandiri sehingga BKKBN tidak lagi harus pusing-pusing menjadi lembaga logistik kontrasepsi, tetapi menjadi fasilitator dari gerakan masyarakat yang

392

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


mandiri dan penuh vitalitas. Masyarakat mandiri dengan budaya kerja yang dinamis dan penuh gairah karena mereka mampu menggarap kepentingannya sendiri, mampu menjadi penggerak masyarakat dan lingkungannya sendiri. Pilihan warna proses pemberdayaan adalah pilihan pribadi yang demokratis dan berkelanjutan. Selamat Pak Sugiri Syarief, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati anda membantu rakyat banyak membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

[

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

393

Merubah Visi Misi Masyarakat dalam Ber-KB

Reportase Majalah Gemari Edisi 73/VIII/2007

D

I era kepemimpinan Drs Sugiri Syarif, MPA, Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini memiliki visi dan misi baru, yang dituangkan dalam grand strategy BKKBN. Visi terbaru adalah seluruh keluarga ikut KB, dengan misi mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Dalam pertemuan dengan mitra kerja BKKBN, yakni para wartawan cetak dan elektronik serta Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) sekaligus meresmikan Press Room bagi wartawan beberapa waktu lalu di Gedung BKKBN Pusat Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kepala BKKBN yang baru, Dr Sugiri Syarief, MPA menegaskan, perlunya mengubah visi misi masyarakat dalam ber-KB. Melibatkan seluruh keluarga ikut KB yang merupakan visi terbaru BKKBN saat ini, ungkap Sugiri sebenarnya bukanlah yang baru. Tetapi

394

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


bagaimana membangun kesadaran semua unsur dalam keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, orang tua atau lanjut usia bisa ikut ber-KB dalam pengertian luas diperlukan ketajaman sebuah visi. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan BKKBN dalam mewujudkan visi baru ini cukup beraneka. “Kegiatan program KB bisa dimulai dari anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik, penyuluhan kepada orang tua agar tidak khawatir dengan pemakaian alat kontrasepsi, remajanya kita berikan pengetahuan kesehatan reproduksi, para lanjut usianya kita berikan pendidikan dan pelatihan dan contoh kegiatan lainnya,” tutur Sugiri. Keterlibatan BKKBN dalam memberdayakan keluarga-keluarga Indonesia memang bukan kali ini saja. Adanya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang hingga kini masih kerap dikibarkan menunjukkan konsistensi BKKBN dalam mewujudkan keluarga

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

395


berkualitas seperti visi sebelumnya. Saat menjawab pertanyaan Gemari tentang bentrokan yang bakal terjadi di lapangan mengingat bidang garapan BKKBN nantinya bakal merambah pekerjaan dinas instansi terkait lain, Sugiri mengatakan selama visi dan misi BKKBN disampaikan dan dipahami dengan jelas, bentrokan itu tidak bakal terjadi. Karena semua yang dilakukan BKKBN tidak “menyerempet” apa-apa. “Contohnya upaya kita meningkatkan ekonomi produktif keluarga pra sejahtera melalui program UPPKS, kita beri pinjaman kepada mereka sekitar Rp 1 – 2 juta. Disbanding kredit bagi UKM (usaha kecil menengah) bisa mencapai Rp 50 juta ke atas, sehingga program kita tidak mengalami benturan apa-apa. Di bidang kesehatan, kita menggerakkan masyarakat ikut KB, pelayanannya ada di kesehatan obgin (obstetri ginekologi) puskesmas maupun rumah sakit,” papar Sugiri. Untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat, kata Sugiri, kini BKKBN tidak lagi menggunakan skim Takesra/Kukesra tapi lebih memanfaatkan akses kredit mikro yang ada di lapangan. Bahkan, Asosiasi Kredit UPPKS (AKU) hingga kini tetap aktif menyalurkan dana bantuan kredit kepada pengusahapengusaha kecil yang sebagian besar merupakan akseptor KB dan mendapat perhatian penuh dari BKKBN. “Pada intinya, semua lembaga masyarakat tetap akan kita dorong, kita aktifkan kembali. Semakin banyak program, semakin gegap gempita,” cetusnya. Lampu kuning Pertumbuhan penduduk Indonesia tiap tahunnya bertambah 3 – 4 juta jiwa atau sekitar 1,3 % dari jumlah penduduk Indonesia, setara dengan jumlah

396

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


penduduk Singapura. Seandainya program KB tidak berhasil, jumlah penduduk Indonesia pada 2015 diperkirakan bisa mencapai 264 juta jiwa. “Kalau kita bisa menaikkan TFR sebesar 1 persen per tahun, laju pertumbuhan penduduk itu bisa turun menjadi 237 juta pada 2015 nanti,” tukas Sugiri menyampaikan target jumlah penduduk ke depan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, kata Sugiri merupakan lampu kuning. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula anggaran yang harus dipersiapkan pemerintah untuk menyejahterakan penduduk. Oleh karena itu, sasaran BKKBN ke depan dalam berpartisipasi menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah mengikuti instruksi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memprioritaskan sedikit anak. “Pertumbuhan penduduk 1,3 % per tahun, lebih besar ketimbang masa reformasi. Ini lampu kuning, kenapa? Karena hal ini akan memberi dampak luas antara lain pada penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Jika upaya mengatasi laju pertumbuhan penduduk ini tidak kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, mustahil sasaran kesejahteraan rakyat dapat kita capai,” jelasnya. Mengutip ungkapan sesepuh KB, Prof Dr Haryono Suyono, bahwa menahan laju pertumbuhan penduduk tantangannya lebih berat. Pertumbuhan penduduk dapat ditekan secara cepat dengan meningkatkan program KB dua kali lipat. Hal ini sungguh tepat, bila Kepala BKKBN yang baru menjadikan program advokasi sebagai prioritas pertama dalam mengembalikan citra BKKBN yang pernah menjadi trendsetter bagi negara-negara lain dalam mengembangkan program KB sekaligus menurunkan laju pertumbuhan penduduk. RW

[ POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

397

SAFARI MEMBANGUN JARINGAN

S

EBAGAI langkah awal melaksanakan petunjuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, serta harapan masyarakat akan pembangunan manusia Indonesia yang mampu mengentaskan kemiskinan sekaligus membangun keluarga sejahtera, Kepala BKKBN, dr. Sugiri Syarief, MPA didampingi saya sejak beberapa waktu lalu mengadakan Safari bersama untuk menyegarkan jaringan kemitraan antar berbagai kekuatan pembangunan di daerah-daerah. Safari itu juga dimaksudkan untuk membangun semangat perjuangan pantang mundur yang gegap gempita. Safari ini dilandasi kepercayaan bahwa Bangsa Indonesia yang besar, kalau ada kemauan pasti bisa! Safari itu sekaligus sebagai langkah nyata dari Kepala BKKBN yang baru dengan dukungan jaringan pembangunan masyarakat dan

398

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


kebersamaan, yang dimasa lalu pernah mengangkat nama baik Indonesia di kancah dunia sebagai pelopor gerakan KB yang kaya inovasi, untuk menempatkan penduduk yang telah berhasil itu sebagai aktor pembangunan bangsanya. Mengacu pada tekad Presiden RI untuk segera mulai membangun manusia Indonesia menjadi manusia yang bermutu dan mandiri, maka materi sasaran dan target MDGs yang telah ditetapkan Undang-undang sebagai arahan pembangunan kedepan, kita diajak untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Target pengentasan kemiskinan akan dijadikan target utama yang dengan pemberdayaan keluarga akan dikeroyok dan diselesaikan bersama. Lembaga-lembaga pedesaan seperti Posyandu, yang telah diperintahkan Presiden untuk disegarkan dan dikembangkan, bersama mitra kerja terkait akan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh menjadi forum pemberdayaan keluarga sehingga kekuatan pembangunan di pedesaan akan melipat jumlahnya. Seluruh komponen anak bangsa akan diajak untuk terjun dalam kegiatan Posyandu sehingga forum ini menjadi forum pembangunan yang dinamis. Orientasi dalam Posyandu pada bidang KB dan Kesehatan seperti saat didirikannya di tahun 1983, akan diperluas dengan materi pembangunan yang target-targetnya secara jelas tergambar dalam MDGs atau Human Development Index. Pendekatan Tridaya, yaitu pembangunan manusia dengan dukungan pembangunan wirausaha dan lingkungan yang kondusif akan menjadi acuan yang diperkuat dinamikanya. Prioritas pengentasan kemiskinan, karena alasan-alasan strategis untuk masa depan bangsa, utamanya dalam memotong rantai

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

399


kemiskinan yang lestari dan tidak mengulang proses kulturisasi kemiskinan, diprioritaskan pada dukungan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan pada anak-anak dan remaja, yaitu anak-anak umur 0-15 tahun, remaja umur 15-24 tahun, orang tua serta kakek-nenek atau lansia dari anak-anak dan remaja tersebut. Target-target utama untuk bidang keagamaan dan cinta tanah air, peduli terhadap sesamanya, KB dan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan peduli terhadap lingkungan, yang sebenarnya merupakan fungsi utama keluarga, akan dijadikan acuan berbagai lembaga dan instansi serta masyarakat umum yang akan diajak bekerja sama membantu keluarga di seluruh pelosok tanah air, utamanya keluarga kurang mampu. Untuk mendukung upaya maha besar dan sangat kompleks itu dalam tataran kebijaksanaan Menko Kesra telah berhasil menelurkan kesepakatan nasional dalam Kongres Pembangunan Manusia beberapa waktu yang lalu. Sekarang terpulang kepada para Bupati dan Walikota untuk bergerak bersama rakyat di seluruh pelosok tanah air. Gerakan pembangunan manusia dengan tetap memberikan prioritas dan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan ini harus menjadi acuan untuk semua kalangan. Karena manusia sebagai titik sentralnya, dan untuk peningkatan mutu serta kesejahteraan yang lestari, maka ukurannya harus segera disepakati dan disebarluaskan. Ukuran itu adalah partisipasi dan kesejahteraan yang dinikmati oleh setiap manusia di bumi pertiwi ini tanpa pilih kasih, tanpa perbedaan. Posyandu yang dikembangkan menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya dalam setiap jajaran masyarakat akan mengembangkan kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak yang tidak saja akan menjadi aset bangsa di masa depan, tetapi sekarangpun harus mulai bisa

400

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


menikmati budaya yang penuh kedamaian, kebersamaan, dan kesempatan partisipasi yang tinggi dalam membangun diri dan masyarakatnya. Anggapan bahwa anak-anak dan remaja adalah pemeran masa depan harus dikikis habis karena merekapun harus mulai menjadi pemeran dan menikmati perannya itu dengan pilihan yang demokratis. Dalam konteks tujuan luhur itu, Safari membangun jaringan pemberdayaan yang telah dimulai dari Jakarta, dalam minggu ini akan dilanjutkan ke Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Utara dan kembali lagi ke Jawa Tengah dan Bali. Pada awal tahun 2007 kegiatan tersebut akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain sementara daerah yang sudah dikunjungi diharapkan segera mulai dengan menyegarkan kembali, melatih kembali, kiat-kiat pembangunan bersama masyarakat yang dinamis. Prioritas seperti ajakan hidup sehat, dengan KB dan pola hidup sehat dalam lingkungan keluarga yang harmonis, biarpun nampaknya mudah diingat, memerlukan dukungan jaringan pelayanan yang luas dalam masyarakat. Dukungan ini juga memerlukan tekad pemerintah daerah untuk memberi kemudahan bagi bidan di desa agar bisa memberikan dukungan pelayanan yang nyaman dan bermutu. Pengaturan birokrasi yang berbelit dan menyandarkan diri pada kepentingan formal berdasarkan standard kaku harus dihapuskan agar akses terhadap pelayanan yang luas dapat diperoleh. Kekurangan bukan disalahkan tetapi harus didukung dengan pelatihan yang intensif, mudah diikuti dengan jaringan pengaman yang luas dan menyenangkan. Prioritas sasaran anak-anak, remaja, keluarga muda dengan ibu muda paritas rendah, lansia dalam keluarganya, harus menjadi sasaran

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

401


berbagai komponen pembangunan secara terpadu. Semangat hidup sehat, bersekolah, bekerja dalam bidang formal maupun wirausaha, bukan saja menjadi prioritas setiap keluarga, tetapi mendapat dukungan dari seluruh sarana pelayanan yang ada. Kesulitan memperoleh akses terhadap pelayanan harus menjadi perhatian dan sekaligus ditangani. Keberhasilannya diukur dari partisipasi rakyat dalam memanfaatkan pelayanan itu, bukan dari pendapatan asli daerah. Semoga berhasil.

[

402

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

Tahun 2007 Damandiri Adakan Percobaan Posdaya

Reportase Majalah Gemari Edisi 72/VIII/2007

P

ROGRAM Keluarga Berencana (KB) pada 2007 akan menghadapi tantangan besar dengan meledaknya jumlah anak-anak muda usia 15 – 24 tahun dan 25 – 35 tahun menjadi tiga kali lipat dibanding tahun 1970. Oleh karena itu, prioritas utama program KB harus lebih dikaitkan pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Keberadaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) diharapkan bisa menjawab tantangan itu. Tantangan program KB ke depan memang tidak hanya terbentur pada masalah minimnya kesertaan akseptor KB di lapangan. Tapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan masyarakat dengan ber-KB. Generasi muda yang diharapkan bakal meneruskan tongkat estafet negeri ini bisa terancam sia-sia, bila mereka hidup dalam kemiskinan. “Jangan biarkan anak muda kita miskin sehat,” cetus Prof Dr H Haryono

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

403


Suyono, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNI-KS) kepada sejumlah pejabat BKKBN provinsi Jawa Timur pada acara rapat Konsultasi Perencanaan Daerah (Korenda) program KB beberapa waktu lalu mendampingi Drs Sugiri Syarief, MPA, Kepala BKKBN Pusat, yang membuka Korenda di ruang pertemuan LIBI BKKBN provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur Drs Pranyoto juga memaparkan perjalanan BKKBN Jatim tiga zaman. Miskin sehat yang dimaksud sesepuh KB ini adalah, sejak dini mereka harus mendapat perawatan kesehatan yang baik sehingga bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. “Anak keluarga kurang mampu harus dijamin sekolahnya, agar mereka bisa memutus rantai kemiskinan. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, tapi sehat otaknya juga.” Orang tua miskin yang memiliki balita dan remaja, kata Prof Haryono, harus dibantu dengan pendidikan keterampilan agar bisa bekerja dan mempunyai pekerjaan. Kalau tidak, anaknya akan terlantar dan kemiskinan tetap saja tidak dapat diupayakan. “Di sinilah peran BKKBN untuk lebih mengoptimalkan 8 fungsi keluarga yang menjadi acuan kegiatan dalam upaya pemberdayaan keluarga, “ tegasnya. Delapan fungsi keluarga ini seperti tertuang dalam Undang-undang No 10 tahun 1992 PP No 25 dan PP No 27 meliputi fungsi reproduksi, keagamaan, budaya, perlindungan, cinta kasih, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan. “Undang-undang ini punya BKKBN, jadi BKKBN berhak melakukan apa saja dalam strategi ber-KB saat ini dengan menjadikan manusia sebagai titik sentral pembangunan.” Posdaya percontohan salah satu strategi yang perlu dilaksanakan segera adalah merevitalisasi Posyandu yang mandiri di tiap-tiap perkampungan menjadi Posdaya atau Pos

404

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Pemberdayaan Keluarga. Selain difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dan kota, pengembangan Posdaya juga mengerahkan seluruh aparat kecamatan maupun desa untuk menjadi pendamping sekaligus penanggung jawab Posdaya Desa. Dalam hal ini, Yayasan Damandiri sedang mengadakan proyek percontohan Posdaya di Provinsi Bali. Salah satunya, Kabupaten Jembrana yang saat ini telah mengembangkan Posdaya di tiap desa. “Akhir Desember kami akan meresmikan Posdaya di seluruh Bali,” ucapnya pada 11 Desember 2006 lalu. Pos-pos pelaksanaan Posdaya, kata Prof Haryono, bisa dilaksanakan di Pos RT, RW bahkan masjid. Rencananya, pada 2007 ini Yayasan Damandiri akan mengadakan percobaan Posdaya di 50 masjid di seluruh Indonesia. Desentralisasi bukan kendala gegap gempita program KB yang pernah diusung Prof Haryono Suyono sewaktu menjadi Kepala BKKBN, tak urung menyemangati langkah Dr Sugiri dalam mengembalikan kejayaan BKKBN ke tahun 70-an selama dua dasawarsa. Pada saat membuka Korenda yang dihadiri sejumlah pejabat lingkungan BKKBN Jawa Timur dan BKKBN Pusat, mantan Sekjen Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) yang juga pernah menjadi Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur ini terlihat optimis bisa mengampanyekan KB dengan penuh gegap gempita “Kita jangan kalah dengan kampanye KPK yang selama Desember melakukan kampanye menggerakkan seluruh masyarakat berpartisipasi memberantas korupsi. Berita ini pun merajalela di media cetak maupun elektronik sepanjang Desember. Dan itu semua sebenarnya mengikuti kampanye KB. Kenapa kita sekarang harus ketinggalan? Mari kita bangun lagi kampanye yang semacam dulu. Karena Prof Haryono pasti akan senang sekali menjadi konsultan dalam kampanye ini,” imbau Sugiri yang mengaku dibesarkan melalui aset KB.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

405


“Saya produk kiriman Prof Haryono ke Amerika yang dibiayai dari dana KB. Tetapi sudah dua tahun lebih kita tidak mampu mengirim S-2 ke dalam negeri sekalipun,” tambahnya miris. Program KB di era desentralisasi, kata Sugiri, jangan dianggap sebagai kendala dan alasan untuk tidak terlaksana program. Tetapi menjadi tantangan dari kondisi yang harus dihadapi. “Sekarang ini zaman sudah berubah. Kalau dulu globalisasi belum mempengaruhi kehidupan di Indonesia, sekarang ini pengaruhnya besar sekali terutama hak-hak setip individu makin menonjol. Contohnya, kita tidak bisa meminta orang untuk dating ke Puskesmas kemudian langsung dipasang IUD. Berikan kepada mereka penjelasan yang sebenarbenarnya, kemudian mereka dibolehkan memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu, strategi program harus diubah,” tegasnya. Untuk mengokohkan program KB di daerah, kunjungan Kepala BKKBN Pusat yang didampingi sesepuh KB ke BKKBN provinsi Jawa Timur ini juga diakhiri dengan mengadakan audiensi menemui Gubernur Jawa Timur Imam Utomo di Kantor Gubernur Jatim. Dalam pertemuan itu, dibahas pula strategi yang bakal dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur guna menyemarakkan program KB di tiap-tiap kabupaten/kota. RW

[

406

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

RESHUFFLE UNTUK MEMBANGUN MANUSIA

H

AMPIR setiap hari ada berita tentang Reshuffle Kabinet dengan berbagai alasan. Ada yang mengusulkan karena Menteri yang bersangkutan dianggap tidak mampu, atau alasan politik lainnya. Barangkali ada baiknya dilakukan Reshuffle Kabinet atau minimal penataan kembali tanggung jawab dan tugas-tugas Menteri atau Kementerian untuk mengantar keputusan pembangunan manusia berdasarkan tujuan dan target-target MDGs. Alasannya cukup jelas karena komitmen dan keputusan yang berulang kali disebutkan, atau istilah politik “dijanjikan” oleh Presiden RI belum diikuti langkah nyata berupa penentuan fokus sasaran penduduk kurang mampu, atau kalau sudah, belum dilaksanakan secara luas pada tingkat pedesaan. Sampai hari ini belum jelas siapa yang harus mengambil prakarsa atau setidaknya belum diketahui kapan program itu dimulai.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

407


Pembangunan manusia dengan landasan MDGs perlu dilakukan berupa program terpadu berupa kegiatan yang dengan mudah bisa dilaksanakan oleh masyarakat sebagai upaya mencapai target-target MDGs yang telah ditetapkan. Keterpaduan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan utamanya di daerah pedesaan yang menyentuh keluarga kurang mampu dan anggotanya. Program terpadu itu hanya akan berhasil kalau dilakukan didukung program Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Advokasi terpadu yang luas dan gegap gempita. Program KIE itu dilakukan untuk mengantar perubahan cara pandang (mindset) aparat pendukung program pembangunan yang biasa melaksanakan program dengan pendekatan berbeda di masa lalu. Program KIE tersebut dilakukan karena bisa saja pelaksanaan program dengan pendekatan baru itu perlu perubahan struktur jajaran yang mendukung pembangunan dengan model global tersebut. Dukungan kelembagaan pemerintah itu hanya mengubah cara pandang aparat Kementerian, tetapi bisa saja terpaksa mengganti Menteri yang bersangkutan. Demikian juga perlu dukungan pada tingkat Gubernur, Bupati, Walikota sampai perangkat aparat pedesaan lainnya. Perubahan mindset yang diperlukan adalah kesediaan menilai keberhasilan upaya pembangunan dengan indikator penduduk, berupa ukuran partisipasi atau kesempatan penduduk menikmati fasilitas pelayanan yang memberikan hasil pembangunan yang memuaskan. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia bukan lagi kegiatan institusi atau lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan, tetapi hasil dan kepuasan atas pelayanan yang dinikmati rakyat banyak. Dengan demikian bisa saja perubahan mindset tersebut mengharuskan

408

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


perubahan peran dan fungsi aparat pemerintah sebagai fasilitator pembangunan yang dengan tulus merangsang dan mengajak masyarakat ikut aktif mengambil prakarsa dan berperan dalam pemberdayaan. Pada tingkat awal bisa saja pemerintah menjadi pendukung, pendamping, menyediakan pelayanan, tetapi tujuannya tetap untuk memberdayakan penduduk agar makin mampu dan mandiri. Keluarga yang dilayani harus lengkap, yaitu sasaran orang tua, kepala keluarga, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan kepada setiap keluarga miskin juga berbeda-beda. Karena itu, dalam melakukan pemilihan prioritas pembangunan berupa investasi pada manusia dukungan pemerintah dibalik prioritas investasi diubah. Investasi bukan hanya pada peningkatan mutu atau tersedianya lembaga-lembaga pelayanan, tetapi lebih difokuskan pada upaya mendorong semangat kerja keras, kemandirian dan peningkatan kemampuan penduduk kurang mampu agar mampu berjuang memenuhi kebutuhannya. Utamanya mampu mengakses pelayanan dengan makin mudah. Ringkasnya investasi ditujukan pada manusia dan keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran pembangunan untuk meningkatan partisipasi yang memberi hasil akhir sesuai aspirasi rakyat banyak. Apabila kita mengikuti pendekatan ini, maka “keramaian” atau “kemeriahan” pembangunan tidak lagi terletak pada kemegahan simposium, seminar, dan lokakarya pada tingkat pusat, tetapi pada makin maraknya gerakan pelatihan aparat dan masyarakat pelaku pembangunan pada tingkat pedesaan. Pelatihan pada tingkat pedesaan akan menghasilkan berkembangnya modal sosial seperti prakarsa

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

409


masyarakat, gotong royong dan tumbuhnya rasa malu untuk tidak ikut serta dalam gerakan pembangunan. Karena masyarakat mengambil peran yang menentukan, maka apabila program pembangunan berhasil, masyarakat perlu diberikan apresiasi yang tulus agar partisipasi itu berlanjut dan masyarakat makin melihat kegiatannya sebagai budaya yang lestari. Keberhasilan dan apresiasi atas keberhasilan itu selanjutnya menjadi bagian dari program Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi, seperti iklan Coca-cola, yang tidak ada hentinya agar budaya pemberdayaan masyarakat bukan lagi menjadi program pemerintah tetapi membudaya dikalangan masyarakat luas sampai ke tingkat pedesaan. Program-program pembangunan manusia dilaksanakan dengan tujuan agar penduduk muda yang miskin memperoleh kesempatan kedua atau second chances. Karena itu program-program pembangunan itu tidak boleh lagi bersifat dan beroritentasi pada program instansi yang terkotak-kotak. Keterpaduan program di pedesaan diarahkan terpadu pada sasaran penduduk kurang mampu. Bukan terpadu dari instansinya. Untuk pelaksanaan dilapangan perlu reformasi mental, perubahan mindset, atau kalau perlu reshuffle kabinet. Artinya pemerintah perlu memberikan dukungan yang kuat dengan menyesuaikan struktur dan program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kurang mampu yang berbeda-beda. Karena sifat program dengan pendekatan MDGs meliputi bidang kesehatan, pendidikan, wirausaha dan lainnya, maka bidang-bidang utama tersebut perlu disesuaikan atau di-reshuffle. Pertama, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional, perlu ditata kembali.

410

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Seluruh jajaran dengan kantor-kantornya di daerah segera merubah orientasinya kepada penduduk, kalau perlu menjemput penduduk kurang mampu atau menyediakan fasilitas khusus untuk keluarga kurang mampu dan anak-anaknya. Fasilitas yang diperlukan bukan sekedar pelayanan gratis, tetapi fokus pelayanan yang sangat kuat di desa, yaitu dengan menyediakan tenaga dokter, bidan atau guru yang menjemput penduduk agar sehat, sekolah dan berumur panjang. Dalam penataan itu Kementerian Tenaga Kerja, ditambah dengan penggabungan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas kedalamnya, diubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Pelatihan Penduduk dan Transmigrasi. “Kementerian” ini bertanggung jawab menyiapkan tenaga kerja bermutu yang siap bekerja. Kementerian ini bertanggung jawab menyiapkan dan mendukung tenaga muda, terutama tenaga muda dari keluarga kurang mampu, melalui pelatihan dan fasilitasi yang bermutu menjadi penduduk siap bekerja. Kementrian ini juga bertanggung jawab meningkatkan motivasi dan menyiapkan pengusaha, daerah-daerah dan pasar tenaga kerja di luar negeri agar bisa menampung tenaga kerja atau penduduk muda yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan yang jumlahnya melimpah. Kalau perlu kementerian ini mendampingi tenaga muda tersebut. Disamping itu, kalau perlu, kepada pengusaha yang bersedia menampung tenaga kerja itu diberi insentif berupa fasilitas atau kemudahan memperoleh pinjaman modal kerja dari bank dengan diskon bunga yang anggarannya disediakan oleh pemerintah. Untuk mencapai cakupan pemberdayaan bagi keluarga muda kurang mampu yang jumlahnya melimpah, anggaran bidang kesehatan

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

411


pada tingkat awal perlu ditingkatkan menjadi 20 persen agar penduduk sehat menghasilkan anak-anak yang sehat dan berumur panjang. Umur yang panjang memberi kesempatan keluarga kurang mampu memperbaiki diri dan mendukung anak-anaknya bersekolah. Anggaran bidang pendidikan dan bidang pelatihan serta persiapan tenaga kerja ditingkatkan, kalau perlu sampai diatas 50 persen. Ukuran keberhasilannya adalah jumlah penduduk muda yang tidak mendapat kesempatan pertama karena miskin atau tidak peduli pendidikan, untuk mengikuti pendidikan luar sekolah atau kursus-kursus ketrampilan yang bermutu agar bisa mencoba kesempatan kedua atau second chances untuk mengentaskan kemiskinan. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga serta BKKBN dan jajaran pemerintah di daerah bekerja sama menggalang upaya pemberdayaan keluarga kurang mampu untuk mengikuti upaya pemberdayaan di setiap desa melalui forum Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Pos-pos ini didirikan di desa dan pedukuhan serta dikelola masyarakat secara mandiri dengan pendampingan pemerintah. BKKBN dan pemerintah daerah memfasilitasi Posdaya dengan bantuan dan kemudahan agar masyarakat yang mengelola Posdaya bisa menyampaikan informasi, edukasi dan advokasi tentang program pembangunan dengan benar dan berkelanjutan. Kegiatan utamanya ditujukan pada keluarga muda kurang mampu yang mempunyai anak dibawah usia 15 tahun. Melalui forum Posdaya penduduk lansia diatas usia 65 tahun diusahakan menjadi peneduh dan penasehat sehingga seluruh penduduk bisa memainkan peran yang berbeda-beda. Dalam kegiatan Posdaya, kepala keluarga kurang mampu, isteri dan anaknya yang tidak sekolah, menjadi sasaran utama pemberdayaan

412

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


dan kalau perlu didampingi dalam pelatihan ketrampilan, diantar ke sekolah, atau diperkenalkan kepada dokter dan bidan agar bisa hidup sehat, mandiri atau memperoleh kerja dan bisa membangun keluarga sejahtera. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, TNI Polri, dan instansi lainnya, bertanggung jawab membangun prasarana, fasilitasi pembangunan dan keamanan agar setiap penduduk berperan dengan baik. Penduduk kurang mampu bisa mengikuti pemberdayaan, dan mampu bekerja keras menghasilkan produk-produk yang bermutu untuk keperluan ekspor dengan daya saing yang tinggi. Dalam bidang ekonomi perlu dikembangkan struktur baru dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian diubah menjadi dua Kementerian baru, yaitu pertama Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dalam Negeri, yang memihak keluarga kurang beruntung. Kedua, perlu dibentuk Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional yang bertanggung jawab meningkatkan ekspor barang dan hasil industri nasional. Kementrian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dalam Negeri serta dinas-dinas serupa di daerah bertanggung jawab merangsang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan dalam negeri. Kementerian ini bertanggung jawab membangun jaringan distribusi nasional yang mantab dan efisien sehingga pasar dalam negeri yang jumlahnya sangat besar dapat dikuasai oleh produk dalam negeri dan akhirnya menjadi basis ekspor. Kementerian ini bertanggung jawab terhadap upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan merangsang kecintaan dan penggunaan

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

413


produk dalam negeri. Bersama dengan Kementerian lain, kegiatannya diarahkan untuk merangsang dan menyiapkan sebanyak mungkin penduduk untuk bekerja. Orientasinya padat karya yang memberi kesempatan setiap penduduk mempunyai pekerjaan yang menguntungkan. Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional berorientasi ekspor dengan tanggung jawab merangsang industri untuk menghasilkan produk dengan kualitas global yang mempunyai daya saing kuat terhadap produk negara lain. Investasi dan penggunaan teknologi modern perlu dikembangkan untuk menghasilkan produk dengan kualitas prima yang dengan mudah bisa bersaing dalam pasar intenasional. Nilai tambah dari hasil ekspor tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli barang modal untuk memajukan industri kecil menengah dan mengembangkan kemampuan ekspor lebih lanjut. Departemen Sosial tetap ditugasi untuk membantu keluarga yang berada dalam keadaan tidak mampu karena musibah, terlalu tua atau tidak bisa lagi mengikuti berbagai upaya pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Pelatihan Penduduk. Munculnya budaya saling membantu membawa masyarakat dan keluarga di pedesaan makin maju dan sejahtera. Lebih dari itu perlu dihidupkan budaya apresiasi kepada masyarakat yang peduli terhadap sesama anak bangsa. Penghargaan itu merangsang tumbuhnya rasa malu untuk tidak peduli, tidak memberi perhatian dan berbuat sesuatu untuk menolong sesama anak bangsa. Kekuatan ini diharapkan makin merangsang gerakan besar mensukseskan tujuan dan target-target pembangunan manusia atas dasar tujuan dan target MDGs secara nasional. Insya Allah.

[ 414

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

Pendekatan Banjar Jadi Contoh Sukseskan Program Posdaya


U

NTUK menyukseskan program Posdaya yang akan diluncurkan 2007 mendatang, Yayasan Dana Sejahtera Mendiri (Yayasan Damandiri) akan mencontoh Provinsi Bali yang sukses menyelenggarakan Program Keluarga Berencana (KB) melalui pendekatan Banjar. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono di hadapan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Provinsi Bali, dalam rangka pertemuan PLKB sekaligus pembentukan Forum PLKB se-Provinsi Bali, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Haryono Suyono mengatakan, untuk daerah Bali memang Banjar-Banjar dijadikan sebagai pusat kegiatan pemberdayaan keluarga, namun untuk daerah lain bisa saja kita menggunakan rumah-rumah ibadah, terutama masjid untuk Islam sebagai pusat kegiatan Posdaya.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

415


Dengan kembali menggeliatnya Posyandu dengan adanya kegiatan Posdaya, peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang semula hilang akibat otonomi daerah kembali bergairah untuk sama-sama mengembangkan Posdaya sampai ke pelosok pedesaan. Khusus untuk wilayah Bali peran Banjar-Banjar menjadi begitu strategis untuk mengembangkan program ini. Program Posdaya merupakan pengembangan dari Posyandu Mandiri yang diisi dengan berbagai program pemberdayaan keluarga yang mengacu pada delapan fungsi keluarga sesuai dengan komitmen dunia Millenium Development Goals (MDGs) dan Human Development Indeks (HDI). Untuk mencapai MDGs perlu dilakukan berbagai upaya bersama bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, perguruan tinggi, dan Yayasan

416

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


Damandiri sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang komit pada bidang pemberdayaan masyarakat. Posyandu yang semula hanya memberikan pelayanan KB-Kes akan dikembangkan menjadi Posdaya yang akan menjalankan delapan fungsi keluarga, yaitu agama, budaya, KB-Kes, pendidikan, wirausaha dan lingkungan. Sedangkan program utama ini perlu komitmen dan profesionalisme dalam menjalankannya, terutama dari Pemerintah Daerah dan DPRD, jajaran desa dan dukuh. Bukan hanya itu, pelatihan pendamping dan ketua pelaksana harus diiringi dengan pendataan yang lengkap dengan indikator yang mutable, dan penentuan tahapan waktu pelaksanaan. Bentuk program Posdaya ini meliputi Posdaya Bina Keluarga Balita (BKB), Posdaya Bina Keluarga Remaja (BKR), Posdaya Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Cacat (BKC) dan Posdaya Bina Keluarga Mandiri– Koperasi. Semua kegiatan ini tergabung dalam Posdaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala BKKB Provinsi Bali Dra Sri Astuti mengatakan, Komitmen Pemda Bali terhadap pertumbuhan penduduk bagitu besar, terbukti dengan rendahnya angka kelahiran di Bali sebagai dampak keberhasilan program KB. Posdaya yang akan dikembangkan di Bali sebagai percontohannya, ini ibarat rumah untuk pengembangan berbagai aktivitas mulai dari usia balita, sampai lansia, mulai dari pembinaan kualitas sumberdaya manusia sampai pemberdayaan ekonomi keluarga yang kesemuanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

417


Diakui Astuti, selama otonomi daerah banyak hal terjadi di antaranya meleburnya BKKBN Kabupaten ke dalam institusi lain, sehingga program KB sedikit agak terganggu, terutama oleh adanya Pemda yang kurang peduli dengan program KB. Untuk menyadarkan Kepala Daerah agar kembali memperhatikan pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi Baby Booming di masa mendatang sesuai dengan pernyataan Presiden SBY akan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia paska reformasi. Pendidikan bermutu, merata dan mudah diakses oleh keluarga kurang mampu di seluruh pelosok desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan. Karenanya, kata Haryono Suyono, program pendidikan manusia uggul melalui sekolah unggul dan latihan wirausaha untuk anak SMA, anak-anak yang mempunyai kualitas tinggi ini akan dapat membantu pemberdayaan keluarga dan penduduk di Posdaya Desa. RIS

[

418

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

LAMPUNG SIAPKAN DIRI ENTASKAN KEMISKINAN

G

UBERNUR Provinsi Lampung, Sjachroedin ZP, saat pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Lampung beberapa waktu lalu menyatakan siap untuk memerangi kemiskinan. Komitmen tersebut bukan sekedar basa basi tetapi telah disertai dengan program jelas yang memihak rakyat serta anggaran, baik yang disediakan pemerintah daerah maupun kucuran yang bakal diterimanya dari pemerintah pusat. Aparat dan jajarannya di daerah sudah dan sedang terus digalang untuk memihak penduduk miskin di daerah dengan program dan kegiatan pemberdayaan. Program-program itu meliputi pendataan dan pengenalan secara seksama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang mungkin saja tidak miskin tetapi dengan goncangan sedikit saja bisa jatuh terpuruk dan miskin.

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

419


Komitmen Gubernur itu makin dimantapkan dengan pembentukan BK3S yang memihak keluarga kurang beruntung. Pengentasan kemiskinan tanpa mengikutsertakan keluarga miskin dan keluarga kurang beruntung akan sia-sia. Penyelesaian keluarga miskin dengan memperbaiki sarana dan prasarana dan menggusur keluarga miskin ke tempat lain bukan merupakan pemecahan masalah. Penggusuran sekelompok keluarga miskin dari suatu daerah ke daerah lain hanya akan mengalihkan domisili keluarga msikin tersebut, apalagi kalau pemukiman barunya lebih tidak kondusif. Keluarga miskin itu akan makin terpuruk. Keluarga dari provinsi Lampung, yang terkenal sebagai tempat penampungan transmigran, telah sangat berpengalaman dengan program ini. Mereka sangat mengetahui bahwa praktek transmigrasi yang tidak diikuti pengembangan wilayah dan masyarakat transmigran tidak banyak menolong keluarga yang dipindahkan. Keluarga Lampung di daerah transmigrasi yang masih miskin trauma kalau mereka harus pindah ke daerah lainnya. Menurut pengalaman mereka, kalau ingin mengentaskan kemiskinan sebaiknya keluarga miskin ikut bekerja keras. Kalau perlu didampingi, diberi pemberdayaan secara terpadu dan kemudahan yang tidak mengakibatkan ketergantungan. Para pejabat teras, Muspida dan Ketua DPRD yang hadir dalam acara pengukuhan pengurus BK3S pada upacara yang anggun itu sepakat bahwa tidak ada pilihan bagi provinsi Lampung untuk tidak segera menyelesaikan kemiskinan di daerahnya. Lampung termasuk daerah yang dianggap masih terbelakang. Apabila kemiskinan tidak segera diselesaikan maka provinsi ini akan tertinggal makin jauh dari perpacuan diantara provinsi lain dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu mereka

420

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


sepakat mengikuti ajakan dari Ketua Umum DNIKS untuk segera mengembangkan Pos-pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya di tingkat pedesaan. Pos-pos tersebut akan menjadi wahana untuk mendidik dan menyiapkan penduduk agar bisa berperan dan berpartisipasi dalam upaya yang sangat sulit, besar dan akan memakan waktu lama, yaitu memberdayakan penduduk miskin yang tertinggal. Mereka meyadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan bukan program yang mudah dan cepat. Diperlukan kesabaran karena obyek garapannya adalah keluarga miskin dengan dinamika yang kecepatannya relatif rendah. Namun kalau keluarga miskin benar-benar dijadikan titik sentral pembangunan, dan segala usaha dilakukan secara terpadu dan diarahkan secara ikhlas dengan tujuan memudahkan keluarga miskin memahami situasi dirinya, mendorong dan meningkatkan kemauannya untuk belajar dan membenahi dirinya, tidak mustahil keluarga miskin bisa diajak bekerja keras dan maju. Kemauan yang keras itu bisa menjadi modal utama bagi keluarga miskin untuk mengejar kesempatan kedua belajar ketrampilan sehingga bisa menyongsong kesempatan kerja yang terbuka. Apalagi kalau setelah mereka mengikuti proses pemberdayaan bisa diarahkan dan didampingi untuk magang dan bekerja dalam lapangan kerja yang dibimbing dan disiapkan untuk mereka. Keluarga miskin yang baru belajar bekerja keras dan mencari lapangan kerja yang langka dewasa ini, mustahil bisa bersaing di pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha yang peduli terhadap anak bangsa harus diajak menawarkan lapangan kerja kepada keluarga yang sudah disiapkan. Mereka perlu diberi kesempatan magang dalam industri atau usaha yang penuh resiko, kalau perlu dengan pendampingan. Para pekerja baru bisa dituntun agar sanggup bekerja dan menghasilkan karya

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

421


nyata yang laku jual dan menguntungkan. Teori bahwa keluarga miskin bisa bekerja sendiri secara mandiri mustahil diterapkan. Keluarga miskin akan tenggelam dalam persaingan yang berat dan kemungkinan gagal sangat besar. Biarpun kegagalan itu selama ini selalu dialaminya, tetapi upaya pengentasan kemiskinan yang membawa kegagalan bagi keluarga miskin akan terasa lebih berat dan bisa mengakibatkan frustasi yang berkepanjangan. Salah-salah bisa membawa keluarga miskin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau membunuh anak dan isterinya. Karena itu pengentasan kemiskinan yang diprakarsai oleh pemerintah harus tuntas, bukan sekedar membawa setiap keluarga dalam proses pemberdayaan tetapi memberi mereka kesempatan untuk menempa diri dan merasakan keberhasilan awal yang bisa menambah kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Pemberdayaan keluarga miskin juga tidak boleh dilakukan dengan sistem charity atau hadiah. Pemberian hadiah bisa menjadi racun yang membawa keluarga miskin makin tergantung dan malas. Setiap pemberian bagi siapa saja, utamanya keluarga miskin, harus disertai dengan kerja keras dan pemberdayaan yang bisa menjadi bekal untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, setelah pengukuhan Pengurus BK3S, pemerintah provinsi Lampung bersama Universitas Muhammadiyah, lembaga-lembaga lain yang selama ini bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, segera melakukan pembicaraan lanjutan untuk mengembangkan kerjasama menangani program pemberdayaan untuk mengentaskan keluarga miskin di Provinsi Lampung. Semoga usaha ini, yang diikuti komitmen yang tinggi dari

422

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA


pemerintah daerah dan semua kekuatan pembangunan di Lampung, membawa hasil positif mengantar keluarga miskin di Provinsi Lampung menuju keluarga yang sejahtera. Insya Allah.

[

POSDAYA:

ALIANSI

BANGUN

ANAK

BANGSA

423

MEMBANGUN ALIANSI UNTUK PEMBERDAYAAN

Recommend Documents