USULAN PERBAIKAN ANGGARAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG Oleh : ALIANSI SIBILKI I. Dasar Pemikiran Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD di Kabupaten Pegunungan Bintang.semenjak tahun 2012 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu menjadi kajian sehingga terbenahi lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa catatan hasil Analisis Anggaran oleh Aliansi SIBILKI Kabupaten Pegunungan Bintang. Kajian ini dimaksudkan menjadi salah satu referensi input visioner bagi para pemegang kebijakan maupun perumus anggaran daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini dimaksudkan bukan untuk intervensi melainkan untuk menjadi bahan tambahan pemikiran yang kemudian diharapkan apa yang akan ditelurkan oleh pemegang kebijakan maupun perumus anggaran daerah akan lebih baik dan pro poor dengan cakupan perbaikan secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting kebijakan ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu anggaran sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian sudah seharusnya semua pihak secara serius selalu memikirkan bagaimana agar performance dan kebijakan anggaran, dari tahun ke tahun menuju kearah yang lebih baik dan semakin berpihak kepada masyarakat. Setiap elemen pemerintahan harus benar-benar cerdas dalam mengambil langkah strategis guna menyelesaikan berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas pelayanan Publik, masih tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran dan rendahnya akses masyarakat atas pendidikan dan kesehatan. Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah yang baik adalah rumusan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada sisi lain penyusunan dan penggunaan anggaran pembangunan daerah harus terukur, transparan, akuntabel, partisipatif, sustainabel dan singkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan anggaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan (regulasi) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang tentu berharap agar APBD setiap tahunnya lebih berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel agar APBD yang dirumuskan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan dikabupaten Pegunungan Bintang, seperti penanganan kemiskinan, rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur dasar publik dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah dan DPRD kabupaten Pegunungan Bintang pada saat penyusunan APBD di setiap tahunnya untuk lebih banyak menerima berbagai masukan dari masyarakat, para ahli dan semua pemangku kepentingan di kabupaten ini, agar performa kebijakan anggaran semakin baik dan proses pembahasannya lebih berkualitas. Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi dan keterkaitan antara APBD dalam menjawab berbagai persoalan dan menyelesaikan berbagai agenda prioritas pembangunan guna mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang
periode 2011 – 2015 maka dipandang sangat strategis dilakukannya analisis terhadap APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2013. Analisis ini dilakukan dengan melihat alur logika pengalokasian anggaran dalam menjawab berbagai persoalan di Kabupaten ini dengan berpijak pada dokumen yang bisa kita akses serta keterkaitan antara dokumen yang satu dengan lainnya. Hal yang dilakukan dalam analisis ini terbagi dalam tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Potret Umum Anggaran Kabupaten Pegunungan Bintang
Total Pendapatan Daerah Pegunungan Bintang tahun 2012 Rp.792.777.577.228 sedangkan total Pendapatan Daerah di tahun 2013 Rp.1.020.654.780.474. Berarti di tahun 2013 Pendapatan Daerah mengalami kenaikan Rp. 227.887.203.246 atau naik 22%. Sedangkan Belanja Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 961.095.824.321 mengalami kenaikan Rp. 198.709.995.317 atau naik 21% dari Total Belanja Daerah tahun 2012 Rp.762.385.829.004
TREND TOTAL PENDAPATAN DAERAHBELANJA DAERAH 792.777.57 7.228
762.385.82 9.004
PENDAPATAN
BELANJA
1.020.654.7 80.474
961.095.82 4.321
PENDAPATAN
BELANJA
2012 2013 TREND KOMPONEN PENDAPATAN (PAD-DANA PERIMBANGAN-LAIN2 PENDAPATAN YANG SAH 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 -
DANA…
LAIN-LAIN…
PAD
LAIN-LAIN…
DANA…
PAD
Sementara untuk PAD Kab. Pegunungan Bintang pada tahun 2012 menyumbang Rp.8.514.772.550 atau 1,07% dari total Pendapatan Daerah Rp.792.777.577.288 sedangkan di tahun 2013 PAD Kab.Pegunungan Bintang sebesar Rp.6.546.788.122 atau 0,64% dari total Pendapatan Daerah Rp.1.020.654.780.474 berarti PAD tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp.1.967.984.408 atau turun 30%. 2012 2013 Untuk Dana Perimbangan Kab. Pegunungan Bintang Tahun 2012 Rp.777.349.784.478 atau Pemerintah Pusat menyumbang 98% dari total Pendapatan Daerah tahun 2012. Sedangkan Dana Perimbangan tahun 2013 Rp.1.011.208.418.720 atau 99% dari total Pendapatan Daerah pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 233.858.634.242 atau naik 23%. Sementara untuk lain-lain pendapatan yang sah Kab. Pegunungan Bintang Rp. 6.913.020.200 atau 0,87% dari total Pendapatan Daerah tahun 2012 sedangkan di tahun 2013 Rp. 2.899.573.632 atau 0,3% dari total Pendapatan Daerah tahun 2013,Hal ini berarti mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp. 4. 013.446.568 atau turun 138 %.
Total Alokasi APBD untuk Belanja Tidak Langsung di kab. Pegunungan Bintang pada tahun 2012 Rp.230.001.790.405 atau 30% dari total Belanja Daerah Rp.762.385.829.004 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp.287.159.405.279 atau 30% dari total Belanja Daerah tahun 2013 yaitu Rp.961.095.824.321.Artinya alokasi dana untuk Belanja Tidak Langsung di kab.Pegunungan Bintang pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 57. 157.614.874 atau naik 20%. Sedangkan Alokasi Dana untuk Belanja Langsung di kab. Pegunungan Bintang tahun 2012 Rp.530.384.038.599 atau 70% dari total Belanja Daerahnya,sedangkan tahun 2013 sebesar Rp.671.936.419.042 atau 70% dari total Belanja Daerah tahun 2013.Artinya alokasi Dana untuk Belanja Langsung di kab. Pegunungan Bintang pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 141,552,380,443 atau sebesar 21% dari tahun sebelumnya.
Hasil Analisis Umum APBD 2012 -2013 Dari potret gambaran umum APBD tahun 2012 – 2013 Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami kenaikan yang cukup positif meskipun PAD nya mengalami penurunan.
Permasalahan di Pendidikan a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kurang Tenaga Guru Kurangnya tenaga pengajar yang tidak betah ditempat tugas Tenaga guru di distrik dan kampung sangat kurang Pengawasan terhadap tenaga pengajar yang kurang Kurangnya Kesejahtran guru Minimnya tenaga Didik Kurangnya tenaga didik yang Profesional Kurangnya perhatian dari dinas Pendidikan bagi Guru-Guru Kurangnya tenaga Guru yang kompeten TREND KOMPONEN BELANJA (BELANJA TDK LANGSUNG-BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000.000 500.000.000.000 -
BELANJA TDK LANGS… BELANJA LANGSU NG BELANJA TDK LANGS… BELANJA LANGSU NG
I.
2012
2013
9. Kurangnya guru klas/Pengajar 10. Guru yang ditugas dikampung tidak mengajar dan tinggalkan tugas dan kekota b. 1. 2. 3. 4.
II.
Tingginya Angka Putus Sekolah Tingginya anak yang putus sekolah baik dari SD-SMA Tingginya angka Pengangguran karena tidak ada tenaga Pengajar/Guru yang tetap Banyak anak yang belum tamat SMP Tingginya angka putus sekolah hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak (Pendidikan) dan juga di sebabkan oleh akses dari tempat tinggal ke sekolah yang kurang memadai
Permasalahan di Kesehatan a. Kekurangan Tenaga Medis - Tenaga Medis kebanyakan di ibu kota Kabupaten - Tidak ada tenaga medis di distrik - Minimnya Alat2 kesehatan di setiap Distrik - kurangnya tenaga medis Profesional/hanal - Kurang melayani masyarakat b. Data Kasus HIV 1. Data kasus HIV/ AIDs Tinggi dan semakin meningkat 2. Banyak orang meninggal karena HIV/AIDs c. Fasilitas Rumah Sakit - Fasilitas Rumah sakit yang tidak memadai - Tidak ada Rawat inap yang tersedia - Sarana Rumah sakit yang/Perlengkapan Rumah sakit sangat Minim d. Kurangnya Dokter Spesialis - Kurang adanya Dokter Spesilais - tidak ada doter tetap di Distrik e. Kurang adanya adanya pengawasan dari dinas terkait f. Kurang Kontrol dari Bidan/Pewat yang ada g. Ibu2 hamil tidak memiliki wawasan yang banyak tentang Gizi
USULAN PERBAIKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu hamil dan melahirkan
NAMA SKPD
DINAS KESEHATAN
NAMA PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu hamil dan melahirkan
KEGIATAN
1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan BUMIL tentang prilaku sehat dan perencanaan persalinan. 2. Peningkatan status kesehatan dan layanan konsultasi BUMIL dengan dokter/Bidan/petugas kesehatan. 3. Peningkatan status gizi dan imunisasi BUMIL 4. Peningkatan akses dan kualitas layanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih pada unit layanan kesehatan. 5. Peningkatan status kesehatan dan layanan konsultasi Ibu habis melahirkan (nifas).
KODE REKENING PROGRAM DASAR HUKUM/
1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
KEBIJAKAN
2. RPJMD 3. Pergub no 3 tahun 2010 4. Permenkes no. Tahun .......
TUJUAN
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan BUMIL tentang prilaku sehat dan perencanaan persalinan.
Meningkatnya akses dan kualitas layanan serta status kesehatan BUMIL.
ANALISIS KEBUTUHAN
Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Nusa Tenggara
Barat
tahun
2009-2011
mengalami
fluktuasi yang hampir sama dengan tren AKB
periode tahun yang sama. Pada tahun 2010, AKI Provinsi
NTB
mengalami
penurunan
menjadi
113/100.000 KH dan meningkat signifikan pada tahun 2011 menjadi 130/100.000 KH.
Pulau Lombok berkontribusi signifikan terhadap AKI Provinsi NTB dalam tiga tahun tersebut. Tiga Kabupaten di Pulau Lombok yang berkontribusi besar terhadap AKI Provinsi NTB, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Barat.
Sedangkan
Lombok Tengah, dan Lombok di
Pulau
sumbawa,
hanya
Kabupaten Sumbawa yang memiliki AKI tertinggi dan menjadi Kabupaten dengan AKI tertinggi seNTB setelah Kabupaten Lotim, bahkan menalami peningkatan paling signifikan pada tahun 2011.
Kabupaten Lombok Timur memiliki AKI tertinggi di antara Kabupaten/Kota se-NTB selama periode 2009-2011. Pada tahun 2011, AKI Kabupaten Lotim sebesar 38/100.000 KH. Meskipun angka ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010, namun tertinggi di NTB atau hampir menyamai total AKI di Pulau Sumbawa. Sedangkan tren AKI Kota Bima terus mengalami penurunan, bahkan AKI Kota Bima adalah yang terendah di antara 10 Kabupaten/Kota di NTB.
Pertumbuhan riil belanja urusan kesehatan dan belanja KIA Provinsi NTB dalam periode tiga tahun
terakhir terjadi fluktuatif. Sejak tahun 2011 belanja riil urusan kesehatan sebesar 35% atau sekitar 196 miliar dari tahun 2010 yang sebesar 136 miliar, dan turun sebesar 30% sehingga ditahun 2012 sehingga menjadi 5% kemudian
atau sebesar 199 miliarditahun 2012,
naik lagi
ditahun 2013 sebesar
7%
menjadi 12% atau 224 miliar.
Sementara trend pertumbuhan belanja KIA sejak tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 534 juta dari tahun 2010 atau persentase pertumbuhannya sebesar -0,56%. Ditahun 2012 pertumbuhannya meningkat sebesar 7,2 miliar sehingga menjadi 8.06 miliar atau meningkat menjadi 0,90%, kemudian ditahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,1 miliar sehingga menjadi 2,95 miliar atau sekitar 1,69%. Belanja anggaran kesehatan tersebut diluar belanja transfer provinsi kekabupaten melalui biro keuangan dalam bentuk belanja bantuan keuangan kekabupaten/kota. Melihat tren pertumbuhan belanja KIA 2011-2013, diindikasikan sector KIA tidak menjadi prioritas pemerintah provinsi pada periode waktu tersebut.
KELOMPOK
Semua kabupaten kota se NTB terutama Kabupaten
SASARAN
Lombok Timur dan Sumbawa karena dua kabupaten ini menjadi kabupaten dengan AKI tertinggi di NTB kemudian Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
INPUT PROGRAM
Rp. 1.000.000.000
OUTPUT
100%
BUMIL
mendapatkan
pemahaman
dan
pengetahuan tentang prilaku sehat dan perencanaan persalinan.
Meningkatnya jumlah ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dari 79% menjadi 90%
Menurunnya kasus kematian ibu melahirkan dari 130/100.000 KH menjadi 0 (nol) sesuai dengan target dan program pemerintah daerah.
OUTCAME
Berkurangnya angka AKI dan AKB
CAPAIAN TAHUN
Pada tahun sebelumnya jumlah ibu melahirkan di
SEBELUMNYA
fasilitas kesehatan baru 79%
Pada
tahun
sebelumnya
jumlah
kematian
ibu
melahirkan sebanyak 130/100.000 KH kasus.
Belanja urusan kesehatan dan KIA yang disesuaikan dengan
index
harga
konsumen
(IHK)
sebesar
136,790,207,169 (2010), 196,571,957,146 (2011), 199,713,775,639
(2012)
224,114,756,994.
Dan
1,347,526,486
(2010),
dan khusus
2013
sebesar
untuk
812,641,906
KIA (2011),
8,056,379,019 (2012), dan tahun 2013 sebesar 2,952,409,954.
Sedangkan Sebaran belanja urusan kesehatan dan rasio terhadap belanja urusan kesehatan pada tahun 2011 sebesar 209,448,302,992 dan KIA 865,873,600 (0,4%),
Tahun 2012 belanja urusan kesehatan
207,691,576,437 dan KIA 8,378,200,520 (4,0%) dan pada
tahun
2013
belanja
urusan
kesehatan
227,564,320,100 dan KIA 2,997,853,300 (1,3%)
