ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

1

ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN Pasal 1 1. Anggota AJI adalah jurnalis yang telah memenuhi syarat profesional dan independen yang bekerja untuk media massa cetak, radio, televisi, dan online. 2. Yang dimaksud jurnalis adalah orang yang menjalani profesi yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, atau yang terlibat dalam proses pembuatan berita hingga penyebarluasannya kepada publik. 3. Profesi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah reporter, editor, periset, kolumnis; pewarta foto; juru kamera; ilustrator; karikaturis; perancang grafis, dan pengecek fakta. Pasal 2 Syarat menjadi anggota AJI 1. Jurnalis Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. 2. Bekerja, baik terikat maupun tidak terikat pada usaha media massa cetak, radio, televisi dan on line. 3. Memiliki sejumlah karya jurnalistik yang pernah dipublikasikan Memiliki sejumlah karya jurnalistik yang pernah dipublikasikan secara teratur dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. 4. Jurnalis yang menjadi pegawai negeri sipil tidak bisa menjadi anggota, kecuali bekerja untuk lembaga penyiaran publik. 5. Tidak bekerja pada bidang yang bertentangan dengan martabat sebagai jurnalis, maupun bertentangan dengan AD/ART dan Deklarasi Sirnagalih 6. Mendapat rekomendasi, sekurang-kurangnya dari tiga anggota AJI dan lolos verifikasi keanggotaan. 7. Bukan anggota organisasi profesi sejenis yang diakui Dewan Pers, bukan pengurus partai politik serta bukan anggota dan atau pengurus organisasi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip AJI. Pasal 3 Anggota kehormatan 1. Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi. 2. Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI. Pasal 4 Untuk menjadi anggota AJI, seorang jurnalis harus: a. Mendaftarkan diri secara tertulis kepada Pengurus AJI kota. b. Menyertakan contoh karya jurnalistik. c. Membayar biaya pendaftaran. Pasal 5 Kepindahan tempat domisili kerja anggota a. Anggota AJI yang pindah kerja ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 tahun, status keanggotannya berpindah ke AJI kota tujuan. b. Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (a) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan, selambat-lambatnya tiga bulan sejak kepindahannya. Pasal 6 Keanggotaan berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Memilih berhenti dari profesi jurnalis. d. Tidak menjalankan profesi jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang mendapatkan penugasan menjadi anggota Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi. e. Dipecat dari keanggotaan. Pasal 7 Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan apabila : a. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Kode Etik

Aliansi Jurnalis Independen Surabaya

2

b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik, serta harkat martabat junalis dan organisasi c. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi d. Tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapatkan peringatan keras dari pengurus AJI Kota. Pasal 8 Jenis pelanggaran organisasi dan sanksi a. Pelanggaran aturan organisasi terdiri dari pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. b. Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota AJI diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 9 Mekanisme pemberian sanksi a. Anggota yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenai sanksi pemecatan oleh pengurus AJI Kota. b. Untuk pelanggaran ringan, pengurus AJI Kota dapat mengeluarkan teguran hingga Surat Peringatan pertama. c. Aturan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan pemecatan anggota akan diatur dalam peraturan organisasi secara terpisah. d. Anggota yang mendapatkan sanksi pemecatan dapat mengajukan banding ke Majelis Etik di tingkat pusat. e. AJI Indonesia dapat mengambil alih penanganan kasus etik yang tidak diselesaikan di tingkat AJI Kota. Pasal 10 Rehabilitasi Terhadap anggota yang bandingnya diterima oleh Majelis Etik tingkat pusat, pengurus AJI wajib merehabilitasi status keanggotaannya.

1. 2. 3. 4.

BAB II AJI KOTA dan KOMITE PERSIAPAN AJI KOTA Pasal 11 AJI Kota dan Komite Persiapan AJI Kota berada di bawah koordinasi AJI Indonesia. AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota. Komite persiapan AJI Kota dibentuk jika minimal terdapat 8 anggota atas rekomendasi AJI Kota terdekat melalui penetapan oleh AJI Indonesia. Apabila AJI kota terdekat tidak dapat memberikan rekomendasi maka AJI Indonesia berhak melakukan langkah-langkah yang di anggap perlu.

Pasal 12 AJI Kota memiliki otonomi dalam hal: a. Penentuan penerimaan anggota, b. Pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya, c. Pembuatan dan pelaksanaan program. d. Pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program. e. Pemberian sanksi anggota

BAB III KONGRES Pasal 13 Pelaksanaan a. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun. b. Materi-materi kongres disiapkan oleh Pengurus AJI Indonesia. c. Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus AJI Indonesia, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres. Pasal 14 Persyaratan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal


3

1) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih di antara Anggota Biasa yang komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada organisasi sudah teruji, serta aktif menjalankan profesi jurnalis. 2) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi jurnalis lain yang ada di Indonesia. 3) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi massa. 4) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak bekerja pada usaha media yang menjadi milik partai politik dan atau organisasi massa. 5) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hadir dalam kongres. Pasal 15 Tata tertib Kongres a. Peserta Kongres terdiri atas delegasi AJI Kota, Pengurus AJI Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan Peninjau yang diundang panitia atau mendaftarkan diri b. Peserta Kongres harus sudah menerima bahan-bahan kongres yangterdiri dari LPJ, draft tata tertib, draft AD/ART, Draft Kode Etik dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat satu bulan sebelum kongres dilaksanakan. c. Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI kota d. Delegasi AJI Kota memiliki hak suara, hak bicara, hak dipilih, dan memilih. e. Peserta Peninjau hanya mempunyai hak bicara f. Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota ditentukan sebagai berikut : Selanjutnya perhitungan suara dihitung dengan rumus: N + (N x 25%), dimana N adalah batas akhir jumlah anggota. g. Keputusan dilakukan dengan mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara. h. Peraturan kongres lainnya dibuat oleh panitia kongres dengan persetujuan peserta kongres. Pasal 16 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal AJI melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi. 2. Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya 2/3 AJI Kota.

1. 2. 3. 4.

BAB IV KONFERENSI AJI KOTA Pasal 17 Konferensi AJI Kota merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan pengurus AJI Indonesia. Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota. Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 18 Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya. BAB V PENGURUS Pasal 19 1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih harus melengkapi susunan pengurusnya, yang sekurangkurangnya terdiri dari Divisi Pengembangan Organisasi, Divisi Serikat Pekerja, Divisi Dana Usaha, Divisi Advokasi, Divisi Perempuan, dan Divisi Etik dan Profesi. 2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal harus membentuk koordinator wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi-maluku, Papua, Bali-dan Nusa tenggara.


4

3. Susunan lengkap pengurus AJI Indonesia harus sudah terbentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah kongres, dan diinformasikan secara tertulis kepada pengurus AJI kota. 4. Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan pengurusnya dengan sekurang-kurangnya terdiri dari, Divisi Pengembangan Organisasi, Divisi Serikat Pekerja, Divisi Dana Usaha, Divisi Advokasi, dan Divisi Perempuan, serta Divsi etik dan profesi. 5. Susunan lengkap pengurus AJI kota sudah terbentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah konfrensi kota dan diumumkan kepada anggota. 6. PengurusAJI Indonesia wajib mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota. 7. Pengurus tidak diperkenankan menjadi pengurus dan atau anggota organisasi profesi sejenis, partai politik serta organisasi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip AJI. Pasal 20 Pelimpahan Wewenang 1. Dalam hal Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, pengurus AJI Indonesia akan menunjuk pejabat sementara Ketua dan atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Organisasi sampai kongres berikutnya. 2. Dalam hal Ketua dan atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap, pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada AJI Indonesia. Pasal 21 Tugas dan Kewajiban Pengurus 1. Pengurus AJI bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya. 2. Pengurus AJI Kota bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja hasil-hasil konferensi AJI Kota. 3. Ketua dan Sekjen AJI berhak mewakili Organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar. 4. Pengurus AJI berhak mengangkat dan memberhentikan pengelola sekretariat AJI. 5. Pengurus AJI menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 6. Pengurus AJI dapat membuat peraturan organisasi di bawah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Kongres. 7. Pengurus AJI dapat membentuk panitia atau komisi khusus untuk menangani masalah tertentu.

BAB VI BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI Pasal 22 1. Badan Pertimbangan Organisasi terdiri dari tiga orang berdasarkan kompetensi yang berkaitan dengan bidang jurnalisme, bidang pengembangan organisasi, dan bidang strategi pengembangan program yang dipilih oleh Kongres AJI. 2. Masa jabatan keanggotaan Badan Pertimbangan Organisasi mengikuti masa waktu Kongres AJI.

Pasal 23 Fungsi BPO Badan Pertimbangan Organisasi aktif memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pasal 24 Sidang BPO 1. Sidang Badan Pertimbangan Organisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh pengurus AJI, bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas. 2. Sidang Badan Pertimbangan Organisasi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota


5

3. Hasil-hasil dan rekomendasi Sidang Badan Pertimbangan Organisasi disampaikan kepada pengurus AJI yang berkewajiban menginformasikan secara tertulis kepada pengurus AJI kota.

BAB VII BADAN PENGAWAS KEUANGAN Pasal 25 1. Badan Pengawas Keuangan terdiri atas seorang koordinator dan dua orang anggota. 2. Koordinator dan Anggota Badan Pengawas Keuangan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres. 3. Dalam hal koordinator dan atau anggota Badan Pengawas Keuangan berhalangan tetap, maka Pengurus AJI menetapkan penggantinya berdasarkan urutan nama berikutnya seperti yang diusulkan dalam kongres.

1. 2. 3. 4.

Pasal 26 Kewenangan BPK Badan Pengawas Keuangan memeriksa keuangan organisasi dalam satu periode kepengurusan dan hasil pemeriksaannya dilaporkan pada kongres. Badan Pengawas Keuangan memberikan saran dan rekomendasi terhadap masalah pengelolaan dan pencarian aset dan dana organisasi. Badan Pengawas Keuangan berhak menyetujui atau tidak menyetujui laporan keuangan pengurus, serta dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Badan Pengawas Keuangan mendapat anggaran dan bantuan administrasi dari AJI Indonesia.

BAB VIII MAJELIS ETIK Pasal 27 1. Majelis Etik terdiri atas satu orang koordinator dan empat orang anggota yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan oleh Kongres untuk masa kerja tiga tahun 2. Jika anggota Majelis Etik berhalangan tetap maka Ketua Umum menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres 3. Majelis Etik dipimpin oleh koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis. 4. Dalam hal Majelis Etik berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organisasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calonnya yang di usulkan di kongres. Pasal 28 Tugas Majelis Etik 1. Majelis Etik bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanan kode etik jurnalistik, 2. Majelis Etik berkewajiban melaksanakan pemeriksaan dan penelitian yang berkait dengan masalah pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh anggota. 3. Majelis Etik mempunyai kewajiban a. Memanggil anggota yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik b. Memberikan putusan benar tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik c. Memberikan rekomendasi kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi nama baik. 4. Majelis Etik dapat memberikan usul, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan kode etik jurnalistik. 5. Majelis etik melakukan review paling sedikit 6 bulan sekali. Pasal 29 Majelis Etik mendapat fasilitas dan bantuan administrasi dari AJI dan AJI Kota dalam menjalankan tugastugasnya.

BAB IX


6

RAPAT-RAPAT Pasal 30 Rapat dalam Organisasi AJI: a. Rapat Pengurus b. Sidang Badan Pertimbangan Organisasi c. Rapat Badan Pengawas Keuangan d. Rapat Majelis Etik. Pasal 31 Rapat Pengurus AJI: a. Rapat Kerja Nasional b. Rapat Pleno Pengurus c. Rapat Harian d. Rapat Divisi e. Rapat Kepanitiaan atau Tim. Pasal 32 Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. BAB X KEUANGAN Pasal 33 Besaran uang pendaftaran dan iuran anggota ditentukan oleh masing-masing AJI Kota. Pasal 34 1. Pengurus AJI Indonesia bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota. 2. Pengurus AJI Indonesia wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 3. Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus AJI Indonesia dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam aturan organisasi tersendiri.

Pasal 35 1. Pengurus AJI Indonesia dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2. Pencarian dana oleh AJI Kota diluar wilayahnya dikoordinasikan dengan AJI Indonesia. Pasal 36 Kriteria sumber dana yang diperbolehkan: 1. Tidak mengurangi independensi AJI. 2. Sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana. 3. Sumber dana lembaga tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM korupsi dan ketenagakerjaan. 4. AJI tidak menerima dana dari APBN maupun APBD. Kriteria lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan Organisasi.

BAB XI TRANSPARANSI dan AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA Pasal 37 a) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan b) Pengurus AJI Indonesia wajib mebuat laporan keuangan terbuka yang disetujui dan ditandatangani oleh Badan Pengawas Keuangan, dan dinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali.


7

c) Pengurus AJI Kota wajib mebuat laporan keuangan terbuka yang disetujui dan ditandatangani oleh Badan Pengawas Keuangan, dan dinformasikan kepada anggota AJI Kota dengan tembusan Pengurus AJI Indonesia satu tahun sekali. d) Dalam hal laporan keuangan yang tidak disetujui, Badan Pengawas Keuangan dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis yang diinformasikan bersama-sama dengan laporan keuangan pengurus dimaksud. e) Badan Pengawas Keuangan dapat meminta keterangan dan penjelasan kepada Pengurus berkenaan dengan masalah dana organisasi.

BAB XII PEMBEKUAN PENGURUS DAN ATAU ORGANISASI AJI KOTA Pasal 38 1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat memutuskan pembekuan sementara suatu kepengurusan AJI Kota, apabila kepengurusan AJI Kota terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau tidak mampu menjalankan seluruh fungsi organisasi. 2. Pengurus AJI Indonesia dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan. 3. Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres. BAB XIII PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 39 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres. Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.


ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Recommend Documents