2011 tentang Pemilihan Pimpinan Sidang Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen

0

Keputusan Kongres Nomor: 01/Kongres-VIII/AJI/2011 tentang Pemilihan Pimpinan Sidang Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen

Menimbang: Bahwa demi efisiensi dan efektivitas Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen, perlu ditunjuk pimpinan siding yang mengatur persidangan-persidangan dalam kongres; Mengingat: a) Pasal 22 Anggaran Dasar; b) Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga. MEMUTUSKAN Menetapkan: Pimpinan Sidang Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen : 1. Ayi Jufridar (Ketua) 2. Noor Korompot (Wakil Ketua) 3. Kustiyah (Sekretaris)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 1 Desember 2011 Pimpinan Sidang Sementara

(Nezar Patria)

Hasil Kongres VIII AJI

(Oyos Saroso)

(Upi Asmaradana)

1

Keputusan Kongres Nomor: 02/Kongres-VIII/AJI/2011 tentang Tata Tertib Sidang Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen

Menimbang: Bahwa demi efisiensi dan efektivitas Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen, perlu disusun sebuah tata tertib yang mengatur persidangan-persidangan dalam kongres; Mengingat: a) Pasal 19 Anggaran Dasar; b) Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Bahwa Panitia Pengarah telah merancang Tata Tertib Sidang, dan rancangan tersebut selanjutnya dijadikan bahan pegangan bagi peserta kongres untuk menyusun Tata Tertib Kongres. MEMUTUSKAN Menetapkan: Tata Tertib Sidang pada Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen, sebagaimana terlampir.

Keputusanh ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 1 Desember 2011 Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

2

TATA TERTIB SIDANG KONGRES BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Kongres Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diselenggarakan tiga tahun sekali Pasal 2 Kedudukan dan Kewenangan Kongres (Mengacu pada pasal 28 AD ART) Kongres mempunyai tugas dan wewenang untuk: 1) Kongres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Pokokpokok Program Kerja selama tiga tahun; 2) Kongres memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; 3) Kongres mengusulkan nama-nama anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi yang akan ditetapkan oleh Ketua Umum; 4) Menyusun dan menetapkan Tata Tertib Kongres; 5) Memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang Kongres; 6) Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Jenderal; 7) Meminta dan mendengarkan Laporan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan; 8) Membuat keputusan-keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh kekuasaan organisasi lainnya;

BAB II PESERTA, DELEGASI DAN SUARA Pasal 3 Peserta 1) Peserta Kongres terdiri atas Delegasi AJI Kota, Pengurus AJI Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, Mejelis Etik, Badan pertimbangan organisasi dan Peninjau yang diundang panitia; 2) Delegasi AJI Kota adalah peserta dari AJI Kota yang mempunyai hak bicara dan hak suara; 3) Pengurus AJI Indonesia terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Koordinatorkoordinator divisi beserta anggotanya, yang mempunyai hak bicara; 4) Anggota Badan Pengawas Keuangan yang mempunyai hak bicara; 5) Anggota Majelis Etik yang mempunyai hak bicara; 6) Anggota Badan pertimbangan organisasi yang mempunyai hak bicara 7) Peninjau adalah pihak-pihak yang diundang oleh panitia, tidak mempunyai hak bicara dan hak suara; Hasil Kongres VIII AJI

3

Pasal 4 Penentuan Delegasi 1) Delegasi AJI Kota adalah Ketua AJI Kota dan atau orang yang dipilih dalam Rapat Khusus AJI Kota yang mengundang seluruh anggota AJI Kota; 2) Jumlah delegasi setiap AJI Kota maksimal sama dengan jumlah suara yang dipunyai oleh AJI Kota yang bersangkutan; 3) Apabila AJI Kota mengirim delegasi kurang dari jumlah suara yang dipunyainya, maka satu delegasi maksimal bisa menggunakan seluruh hak suaranya; 4) Nama-nama Delegasi AJI Kota harus sudah masuk di panitia kongres selambatlambatnya dua minggu sebelum kongres berlangsung. Pasal 5 Jumlah Suara Jumlah suara yang dimiliki setiap AJI Kota ditentukan sesuai ketentuan AD ART Pasal 6 Hak Peserta dan Delegasi 1) Peserta kongres mempunyai hak bicara, yaitu hak mengajukan usul secara lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam hak bicara ini adalah hak untuk melakukan interupsi terhadap pembicaraan yang tengah berlangsung dalam persidangan; 2) Peserta kongres mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, baik lisan maupun tertulis, dalam forum-forum kongres; 3) Hanya delegasi yang mempunyai hak suara, yaitu hak untuk ikut mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Pasal 7 Kewajiban Peserta dan Delegasi 1) Peserta kongres wajib menjaga ketertiban dan kelancaran kongres. 2) Peserta kongres wajib memperkenalkan dirinya sebelum menggunakan hak bicara. 3) Peserta kongres wajib menaati mekanisme persidangan yang telah disepakati. 4) Delegasi wajib menunjukkan identitas kedelegasiaannya sebelum menggunakan hak suara. BAB III KUORUM DAN PERSIDANGAN Pasal 8 Kuorum Kongres 1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu jumlah delegasi AJI Kota 2) Apabila pada waktu lima belas menit terhitung dari jadwal dimulainya kongres, kuorum belum dipenuhi, maka kongres dinyatakah sah, berdasarkan peserta dan delegasi yang hadir. Pasal 9 Jenis-Jenis Sidang Hasil Kongres VIII AJI

4

1) Kongres terdiri atas Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kongres, sedangkan sidang-sidang komisi diikuti oleh masingmasing anggota sidang komisi yang jumlahnya diatur secara demokratis oleh Pimpinan Sidang dan Panitia. 2) Sidang pleno adalah forum bagi pengesahan keputusan-keputusan kongres. Sedangkan sidang komisi adalah forum bagi pembahasan materi-materi yang akan diputuskan dalam sidang pleno. 3) Hasil-hasil sidang -sidang komisi belum merupakan keputusan final, sehingga masih mungkin untuk dibahas dalam sidang pleno. Pasal 10 Materi Sidang Pleno Materi sidang pleno terdiri atas: 1) Penetapan Agenda Kongres (Keputusan); 2) Penetapan Tata Tertib Kongres (Keputusan); 3) Pemilihan dan penetapan Pimpinan Kongres (Keputusan); 4) Pengesahan AJI Kota dan AJI Persiapan(Ketetapan) 5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; 6) Penyampaian Laporan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Penyampaian Pemandangan Umum AJI Kota atas LPJ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 8) Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(Ketetapan); 9) Penetapan Pokok-pokok Program Kerja (Ketetapan); 10) Penetapan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Ketetapan); 11) Penetapan status demisioner (Ketetapan); 12) Pemilihan dan penetapan Badan Pengawas Keuangan (Ketetapan); 13) Pengusulan calon Anggota Majelis Kode Etik (Ketetapan); 14) Pengusulan calon Anggota Badan pertimbangan organisasi (Ketetapan); 15) Pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jendera (Ketetapan) ; 16) Penetapan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Kongres (Ketetapan) Pasal 11 Materi Sidang Komisi 1) Sidang Komisi terdiri atas Sidang Komisi A, Sidang Komisi B, Sidang Komisi C, dan sidang komisi D. 2) Sidang Komisi A bertugas membahas; a) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan menyiapkan Rancangan Ketetapan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 3) Sidang Komisi B bertugas membahas penyikapan AJI terhadap masalah-masalah eksternal dan mengeluarkan resolusi tentang : 1. Kebebasan Pers dan kebebasan berekspresi 2. Profesionalisme jurnalis dan perusahaan media 3. Kesejahteraan jurnalis dan pekerja media 4) Sidang Komisi C bertugas membahas pokok-pokok program kerja dan menyiapkan Rancangan Ketetapan tentang Pokok-pokok Program Kerja 5) SidangKomisi D bertugas membahas perubahan kode etik AJI Hasil Kongres VIII AJI 5

6) Karena adanya keterkaitan materi-materi persidangan antar-komisi, maka Pimpinan Sidang berkewajiban untuk menjembatani sidang-sidang antar-komisi tersebut. 7) Apabila diperlukan, dua komisi bisa melakukan Sidang Gabungan guna membahas masalah-masalah yang saling berkaitan. Pasal 12 Pembagian Komisi 1) Setiap unsur peserta kongres, dalam hal ini Delegasi AJI Kota, Pengurus AJI Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, Majelis Etik, Badan pertimbangan organisasi dan Peni njau, sebisa mungkin dibagi secara merata ke dalam tiga komisi. 2) AJI Kota yang tidak bisa menempatkan delegasi pada setiap komisi, maka delegasi tersebut mendapatkan hak untuk mengikuti pembahasan yang dilakukan di satu komisi yang tidak ada anggota dari delegasi AJI Kota tersebut; 3) Teknis pengaturan pembagian anggota komisi diatur oleh Pimpinan Sidang dan Panitia. BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 13 Pengambilan Keputusan 1) Pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasar mufakat; 2) Tata cara pemungutan suara secara mufakat: a) Pimpinan sidang menanyakan kepada peserta sidang apakah semua peserta sepakat; b) Pimpinan sidang mengulangi pertanyaan kepada peserta sidang apakah semua peserta sepakat 3) Pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasar suara terbanyak. 4) Pemunguta n suara bisa dilangsungkan secara terbuka atau tertutup, sesuai dengan materi dan kesepakatan sidang. 5) Pemungutan suara terhadap masalah-masalah yang dianggap penting, seperti penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan lain-lain dapat dilakukan secara tertutup. BAB V PIMPINAN SIDANG Pasal 14 Pimpinan Sidang Sementara 1) Sebelum pimpinan sidang tetap terpilih, persidangan dipimpin oleh pimpinan sidang sementara 2) Pimpinan sidang sementara terdiri dari dua orang yang ditunjuk oleh pengurus AJI Indonesia 3) Pimpinan sidang sementara bertugas memimpin sidang pemilihan dan penetapan pimpinan sidang tetap kongres Hasil Kongres VIII AJI

6

Pasal 15 Tugas Pimpinan Sidang 1) Pimpinan Sidang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran agar persidangan berhasil mencapai tujuannya. 2) Pimpinan Sidang bertugas mengatur jalannya pembicaraan dalam forum persidangan, sehingga pembahasan materi-materi persidangan bisa terarah dan tidak bertele -tele. 3) Pimpinan Sidang bertugas membacakan rumusan-rumusan ketetapan dan keputusan, sebelum ketetapkan dan keputusan itu disahkan. 4) Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan Sidang dibantu oleh tenaga notulen yang diambil dari unsur Panitia Pelaksana. Pasal 16 Kewenangan Pimpinan Sidang 1) Pimpinan Sidang mempunyai kewenangan untuk menegur dan menghentikan pembicaraan peserta, bila pembicaraan itu sudah keluar dari konteks masalah. 2) Pimpinan Sidang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan kepada publik yang mengatasnamakan kongres. Pasal 17 Pemilihan Pimpinan Sidang 1) Pimpinan Sidang terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris. Kecuali peninjau, peserta sidang dapat dipilih menjadi pimpinan sidang. 2) Kecuali peninjau, setiap peserta berhak mengajukan satu nama calon pimpinan sidang yang disampaikan secara terbuka. 3) Bila jumlah calon pimpinan sidang yang diajukan lebih dari tiga orang, maka dilakukan pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka. 4) Tiga suara terbanyak dengan sendirinya terpilih menjadi pimpinan sidang. Suara terbanyak pertama menjadi Ketua, suara terbanyak kedua menjadi wakil ketua, suara terbanyak ketiga menjadi sekretaris. Pasal 18 Pimpinan Sidang Komisi 1) Agenda pertama sidang komisi adalah memilih dan mengangkat pimpinan sidang komisi. Persidangan ini dipimpin oleh Pimpinan Sidang (Pleno), dengan pembagian tugas sebagai berikut: Ketua memimpin Sidang Komisi A, Wakil Ketua memimpin Sidang Komisi B dan dan Sekretaris memimpin sidang Komisi C. 2) Tata cara pemilihan pimpinan sidang komisi mengikuti tata cara pemilihan pimpinan sidang pleno. BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, Pasal 19 Dasar Perubahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar dan Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga yang Hasil Kongres VIII AJI 7

berlaku. Pasal 20 Draft dan Rancangan 1) Draft Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dipersiapkan oleh Panitia Pengarah 2) Draft yang sudah dikirimkan ke peserta tersebut menjadi pegangan anggota Komisi A dalam melakukan pembahasan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 3) Hasil pembahasan Komisi A terhadap Draft Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Aturan Pokok Organisasi adalah Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang akan diajukan ke Sidang Pleno Pasal 21 Rumusan Rancangan 1) Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang dihasilkan oleh Komisi A sudah merupakan rancangan yang final dan disepakati seluruh anggota komisi. 2) Apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dikompromikan di kalangan anggota Komisi A terhadap rumusan materi tertentu dalam Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maka perbedaan-perbedaan itu disusun dalam bentuk alternatif-alternatif rumusan, sehingga ketika disampaikan di Sidang Pleno, anggota Sidang Pleno mempunyai kemudahan untuk menentukan pilihan terhadap alternatif-alternatif rumusan tersebut, atau mereka menyampaikan alternatif rumusan baru yang lebih bisa diterima oleh peserta Sidang Pleno. Pasal 22 Penyampaian di Sidang Pleno 1) Komisi A menunjuk dua atau tiga juru bicara untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 2) Juru Bicara Komisi A harus menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan tentang materi Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Pasal 23 Pemutusan dan Pengesahan 1) Karena menyangkut sendi-sendi dasar organisasi, pemutusan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sebisa mungkin dilakukan secara mufakat. 2) Apabila terdapat perbedaan di kalangan peserta Sidang Pleno, Pimpinan Sidang Pleno berusaha mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut hingga terjadi kesepakatan. 3) Apabila Pimpinan Sidang Pleno gagal mengusahakan kesepakatan di antara peserta sidang, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. 4) Apabila semua materi Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sudah diputuskan, Pimpinan Sidang membacakan dan mengesahkan Ketetapan Kongres tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Pasal 24 Perubahan Kode Etik 1) Komisi D dapat melakukan peninjauan terhadap kode etik. Hasil Kongres VIII AJI

8

2) Apabila Komisi D menginginkan agar kode etik diperbarui dan atau diperjelas, maka Komisi harus merumuskan rekomendasi mengenai hal tersebut. 3) Rekomendasi Komisi D akan diajukan ke Sidang Pleno untuk dimintakan sebagai keputusan kongres Catatan: pasal berikutnya untuk dua komisi lain mengikuti BAB VII PENYIKAPAN AJI TERHADAP MASALAH EKSTERNAL Pasal 25 Draft dan Rancangan 1) Draft penyikapan AJI terhadap masalah eksternal dalam bentuk resolusi dipersiapkan oleh Panitia Pengarah 2) Draft yang sudah dikirimkan ke peserta tersebut menjadi pegangan anggota Komisi B dalam melakukan pembahasan penyikapan AJI terhadap masalah eksternal 3) Hasil pembahasan Komisi B terhadap penyikapan AJI terhadap masalah eksternal yang akan diajukan ke Sidang Pleno Pasal 26 Rumusan Rancangan 1) Rancangan resolusi yang dihasilkan oleh Komisi B sudah merupakan rancangan yang disepakati seluruh anggota komisi dan dibawa ke rapat pleno. 2) Apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dikompromikan di rapat Komisi B terhadap rumusan rancangan resolusi maka perbedaan-perbedaan itu disusun dalam bentuk alternatif-alternatif rumusan, untuk diusulkan di rapat Pleno. Pasal 27 Penyampaian di Sidang Pleno 1) Komisi B menunjuk dua atau tiga juru bicara untuk menyampaikan rancangan resolusi di hadapan Sidang Pleno 2) Juru Bicara Komisi B harus menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan tentang materi Rancangan resolusi yang disampaikan oleh peserta Sidang Pleno. Pasal 28 Pemutusan dan Pengesahan 1) Karena menyangkut sendi-sendi dasar organisasi, pemutusan terhadap rancangan resolusi sedapat mungkin dilakukan secara mufakat. 2) Apabila terdapat perbedaan di kalangan peserta Sidang Pleno, Pimpinan Sidang Pleno berusaha mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut hingga terjadi kesepakatan. 3) Apabila Pimpinan Sidang Pleno gagal mengusahakan kesepakatan di antara peserta sidang, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. 4) Apabila semua materi Rancangan resolusi sudah diputuskan, Pimpinan Sidang membacakan dan mengesahkan Ketetapan Kongres tentang resolusi AJI terhadap masalah-masalah eksternal


9

BAB VIII POKOK-POKOK PROGRAM KERJA Pasal 29 Draf dan Rancangan 1) Draft Pokok-pokok Program Kerja dipersiapkan oleh Panitia Pengarah. 2) Draft yang sudah dikirimkan ke peserta tersebut menjadi pegangan anggota Komisi C dalam melakukan pembahasan Pokok-pokok Program Kerja. 3) Hasil pembahasan Komisi C terhadap Draf Pokok-pokok Program Kerja adalah Rancangan Pokok-pokok Program Kerja yang akan diajukan ke Sidang Pleno. Pasal 30 Rumusan Rancangan 1) Rancangan Pokok-pokok Program Kerja yang akan diajukan ke Sidang Pleno sudah merupakan rancangan final dan disepakati seluruh anggota Komisi C. 2) Apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dikompromikan di kalangan anggota Komisi C terhadap rumusan materi tertentu dalam Rancangan Pokok-pokok Program Kerja yang akan diajukan ke Sidang Pleno, maka perbedaan-perbedaan itu disusun dalam bentuk alternatif-alternatif rumusan, sehingga ketika disampaikan di Sidang Pleno, anggota Sidang Pleno mempunyai kemudahan untuk menentukan pilihan terhadap alternatif-alternatif rumusan tersebut, atau mereka menyampaikan alternatif rumusan baru yang lebih bisa diterima oleh peserta Sidang Pleno. Pasal 31 Penyampaian di Sidang Pleno 1) Komisi C menunjuk dua atau tiga juru bicara untuk menyampaikan Rancangan Pokok-pokok Program Kerja. 2) Juru Bicara Komisi C harus menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan tentang materi 3) Rancangan Pokok-pokok Program Kerja yang akan diajukan ke Sidang Pleno. Pasal 32 Pemutusan dan Pengesahan 1) Karena menyangkut masa depan organisasi, pemutusan terhadap Rancangan Pokok-pokok program kerja sebisa mungkin dilakukan secara mufakat. 2) Apabila terdapat perbedaan di kalangan peserta Sidang Pleno, Pimpinan Sidang Pleno berusaha mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut hingga terjadi kesepakatan. 3) Apabila Pimpinan Sidang Pleno gagal mengusahakan kesepakatan di antara peserta sidang, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. 4) Apabila semua materi Rancangan Pokok-pokok Program Kerja sudah diputuskan, Pimpinan Sidang membacakan dan mengesahkan berlakunya Pokok-pokok Program Kerja.


10

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN JENDERAL

KETUA UMUM DAN SEKRETARIS

Pasal 33 Pengertian Laporan Pertanggungjawaban 1) Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan sekretaris Jenderal adalah naskah laporan tentang pelaksanaan Pokok-pokok Program Kerja, kegiatan operasional, dan laporan keuangan yang dibuat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 2) Dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal didampingi oleh Koordinator-Koordinator Divisi 3) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal akan diikuti oleh pemandangan umum AJI Kota dan Laporan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan. Pasal 34 Tata Cara Penyampaian 1) Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta Laporan Pemeriksaan Keuangan Badan Pengawas Keuangan disampaikan dalam Sidang Pleno, secara berurutan. 2) Pimpinan sidang mengatur waktu dan teknis penyampaian. Pasal 35 Pembahasan dan Evaluasi 1) Pemandangan umum, evaluasi dan pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dilakukan dalam sidang pleno 2) Dalam pembahasan dan evaluasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh Pengurus AJI Indonesia lainnya, harus menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan, komentar dan kritik yang diajukan dalam sidang pleno Pasal 36 Penilaian dan Penyikapan 1) Setelah pembahasan dan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, pleno menyusun Rancangan Ketetapan Penilaian dan Penyikapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 2) Terdapat dua bentuk penilaian dan penyikapan atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yaitu menerima atau menolak; 3) Dalam Rancangan Penilaian dan Penyikapan atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dirumuskan secara jelas, diterima atau ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pasal 37 Penetapan 1) Apabila peserta Sidang Pleno tidak sepakat untuk menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, maka pengambilan keputusan dilakukan lewat pemungutan suara secara tertutup. Hasil Kongres VIII AJI 11

2) Setelah keputusan diambil, Pimpinan Sidang membacakan dan mengesahkan Ketetapan Penilaian dan Penyikapan atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. BAB X PEMILIHAN KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL Pasal 38 Persyaratan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 1) Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih di antara Anggota Biasa yang memiliki komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada organisasi sudah teruji, serta menjalankan profesi jurnalis. 2) Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi jurnalis lain yang ada di Indonesia. 3) Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi massa yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dari partai politik. 4) Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak bekerja pada usaha media yang menjadi milik partai politik dan atau organisasi massa. 5) Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hadir dalam kongres. Pasal 39 Pencalonan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 1) Kecuali peninjau, setiap peserta kongres berhak mengajukan satu nama bakal calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Bakal Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 2) Setiap orang yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dimintai kesediaannya untuk dicalonkan. 3) Mereka yang menyatakan bersedia dicalonkan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal namanya dicatat dalam Daftar Nama Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pasal 40 Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 1) Apabila hanya terdapat satu Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, maka akan langsung disahkan di sidang pleno. 2) Apabila terdapat lebih dari satu nama calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, maka dilakukan pemilihan ketua umum dan sekretaris jenderal dengan pemungutan suara secara tertutup. 3) Sebelum pemilihan dilakukan, masing-masing Calon diminta untuk menyampaikan visi dan misi menjalankan program kerja AJI yang merujuk pada pokok-pokok program kerja AJI. 4) Calon ketua Umum dan sekretaris jenderal yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh Pimpinan Sidang sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia periode berikutnya Hasil Kongres VIII AJI

12

BAB XI PEMILIHAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN Pasal 41 Persyaratan Anggota Badan Pengawas Keuangan (1) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan dipilih di antara Anggota Biasa yang komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada organisasi sudah teruji, serta aktif menjalankan profesi jurnalis. (2) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi jurnalis lain yang ada di Indonesia. (3) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi massa. (4) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan tidak bekerja pada usaha media ya ng menjadi milik partai politik dan atau organisasi massa. (5) Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan hadir dalam kongres.

Pasal 42 Pemilihan Anggota Badan Pengawas Keuangan (1) Kecuali peninjau, setiap peserta kongres berhak mengajukan satu nama bakal calon Anggota Badan Pengawas Keuangan untuk dicatat dalam Daftar Bakal Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan . (2) Setiap orang yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan dimintai kesediaannya untuk dicalonkan. (3) Mereka yang menyatakan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Pengawas Keuangan namanya dicatat dalam Daftar Nama Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan (4) Apabila hanya terdapat tiga nama Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan, maka kelimanya diminta untuk menyampaikan visi kepemimpinannya, dan setelah itu ditetapkan oleh Pimpinan Sidang sebagai Anggota Badan Pengawas Keuangan periode berikutnya. (5) Apabila terdapat lebih dari tiga nama Calon Anggota Badan Pengawas Keuangan, maka dilakukan pemilihan secara tertutup, dan tiga peraih suara terbanyak ditetapkan oleh Pimpinan Sidang sebagai Anggota Badan Pengawas Keuangan periode berikutnya.

BAB XII PEMILIHAN MAJELIS ETIK DAN BADAN PERTIMBANGAN Pasal 43 Persyaratan 1) Calon Anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi mempunyai dedikasi dan integritas dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan kebebasan pers. 2) Calon Anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi mengetahui dan memahami prinsip-prinsip jurnalistik. Hasil Kongres VIII AJI 13

3) Calon Anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi setuju dengan nilainilai perjuangan AJI. 4) Calon Anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi bersedia menjalankan tugas-tugas dan kewajiban anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi AJI sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 44 Pengusulan Calon Majelis Etik dan Badan Pertimbangan 1) Kongres mengajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) nama calon anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi untuk diusulkan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal akan memilih 5 sampai 7 nama calon untuk diangkat sebagai Anggota Majelis Etik AJI dan Badan pertimbangan organisasi Indonesia periode berikutnya 2) Kecuali peninjau, setiap peserta kongres berhak mencalonkan nama anggota Majelis Etik dan Badan pertimbangan organisasi. Apabila jumlah calon lebih dari 13 maka harus dibatasi menjadi hanya 13 nama. Cara pengurangan nama calon dilakukan dengan pembicaraan terbuka. 3) Nama-nama calon selanjutnya akan disahkan sebagai usulan kongres oleh Pimpinan Sidang. Pasal 45 Pemilihan Anggota Badan Pengawas organisasi 1. Kecuali peninjau, setiap peserta kongres berhak mengajukan satu nama bakal calon Anggota Badan Pengawas organisasi untuk dicatat dalam Daftar Bakal Calon Anggota Badan Pengawas Organisasi . 2. Setiap orang yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Badan Pengawas Organisasi dimintai kesediaannya untuk dicalonkan. 3. Mereka yang menyatakan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Pengawas Organisasi namanya dicatat dalam Daftar Nama Calon Anggota Badan Pengawas Organisasi 4. Apabila hanya terdapat tiga nama Calon Anggota Badan Pengawas Organisasi, maka kelimanya diminta untuk menyampaikan visi kepemimpinannya, dan setelah itu ditetapkan oleh Pimpinan Sidang sebagai Anggota Badan Pengawas Organisasi periode berikutnya. 5. Apabila terdapat lebih dari tiga nama Calon Anggota Badan Pengawas Organisasi, maka dilakukan pemilihan secara tertutup, dan tiga peraih suara terbanyak ditetapkan oleh Pimpinan Sidang sebagai Anggota Badan Pengawas Organisasi periode berikutnya. BAB XIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 46 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selama masa kongres, maka semua ketentuan Tata Tertib Kongres yang bertentangan Hasil Kongres VIII AJI

14

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru tersebut, dinyatakan tidak berlaku. 2) Selanjutnya ketentuan tentang jalannya kongres menyesuaikan diri dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru, dan dalam hal ini Pimpinan Sidang mengambil prakarsa untuk membuat ketentuan baru yang seiring dan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru tersebut.

Pasal 47 Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Kongres ini akan ditentukan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta kongres.

-- // --


15

Ketetapan Kongres Nomor: 02/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Gorontalo Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Gorontalo untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Gorontalo yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Gorontalo

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 2 Desember 2011

Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

16

Ketetapan Kongres Nomor: 03/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Mandar Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Mandar untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Mandar yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Mandar


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

17

Ketetapan Kongres Nomor: 04/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Bojonegoro Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Bojonegoro untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Bojonegoro yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Bojonegoro


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

18

Ketetapan Kongres Nomor: 05/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Bireun Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Bireun untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Bireun yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Bireun


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

19

Ketetapan Kongres Nomor: 06/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Ternate Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Ternate untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Ternate yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Ternate


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

20

Ketetapan Kongres Nomor: 07/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Balikpapan Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Balikpapan untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Balikpapan yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Balikpapan


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

21

Ketetapan Kongres Nomor: 08/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Ambon Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Ambon untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Ambon yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Ambon


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

22

Ketetapan Kongres Nomor: 09/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Pengesahan AJI Kota Jambi Menimbang: Bahwa demi memenuhi permintaan dari rekan jurnalis di Kota Jambi untuk memfasilitasi mereka agar dapat menjadi wartawan yang profesional. Mengingat: a) Pasal 13 Anggaran Dasar; b) Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Memperhatikan: Persyaratan administratif dan jumlah anggota yang telah memenuhi syarat pendirian organisasi

MEMUTUSKAN Menetapkan: Persiapan AJI Kota Jambi yang berstatus persiapan menjadi AJI Kota Jambi


Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

23

Ketetapan Kongres Nomor 10/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Penyikapan Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus AJI Periode 2008 – 2011 Menimbang: a) Bahwa kinerja Pengurus AJI Periode 2008 – 2011 perlu dievaluasi, sehingga pengurus periode berikutnya bisa mengambil pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan kepengurusan tersebut; b) Bahwa Pengurus AJI Periode 2008 – 2011 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis kepada peserta kongres dan menjawab semua kritik, saran dan komentar peserta di hadapan kongres; Mengingat: a) Pasal 31-37 Tata Tertib Sidang; b) Pasal 19 Anggaran Dasar; c) Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN Menetapkan: a. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Periode 2008 – 2011; b. Denga n menerima Laporan Pertanggungjawaban ini, maka Pengurus AJI Periode 2008 – 2011 dinyatakan demisioner;

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 2 Desember 2011. Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

24

Ketetapan Kongres Nomor 11/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen Menimbang: a) Bahwa situasi dimana Aliansi Jurnalis Independen lahir dan tumbuh telah berubah secara signifikan sehingga mempengaruhi perkembangan organisasi ini; b) Bahwa perkembangan Aliansi Jurnalis Independen membutuhkan kerangka konstitusional yang lebih akomodatif yang sesuai dengan tuntutan zaman; c) Bahwa Panitia Pengarah Kongres telah merancang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pegangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen; Mengingat: a. Pasal 19 Anggaran Dasar; b. Pasal 28-29 Anggaran Dasar; c. Pasal 41-42 Anggaran Rumah Tangga MEMUTUSKAN Menetapkan: a) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen b) Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen yang telah dirubah adalah sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 3 Desember 2011 Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

25

ANGGARAN DASAR ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN BAB I NAMA, BENTUK dan LAMBANG Pasal 1 Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI. Pasal 2 AJI berbentuk perkumpulan. Pasal 3 AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI. BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4 AJI didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 5 Pengurus pusat AJI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. BAB III AZAS DAN PEDOMAN Pasal 6 Organisasi AJI berazaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman. Pasal 7 AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirnagalih 7 Agustus 1994 BAB IV KODE ETIK Pasal 8 1. AJI memiliki dan memberlakukan kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggotanya. 2. AJI mengakui kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers


26

Pasal 9 Kode Etik AJI disahkan dan ditetapkan oleh Kongres AJI.

1. 2. 3. 4.

Pasal 10 Dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya,setiap anggota AJI terikat pada Kode Etik AJI. Anggota AJI wajib menaati Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers Penegakan Kode Etik AJI dilaksanakan oleh pengurus AJI. Pemeriksaan dugaan pelanggaran atas Kode Etik AJI dilakukan oleh Majelis Etik AJI/AJI Kota. BAB V VISI DAN MISI

Pasal 11 Visi AJI Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 12 Misi AJI Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan i nformasi. Meningkatkan profesionalisme jurnalis. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja media. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman. Memperjuangkan isu perempuan dan minoritas melalui media. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

Pasal 13 Untuk mewujudkan visi dan misinya, AJI: a. Menggalang solidaritas di kalangan komunitas pers dan masyarakat sipil lainnya, di tingkat nasional dan internasional. b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis dan menegakkan etika profesi. c. Berperan aktif dalam upaya pengembangan usaha pers yang sehat, demi tercapainya kesejahteraan pekerja pers. d. Bekerjasama dengan pihak lain memerangi korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan, serta menjamin tersedianya akses informasi bagi masyarakat. BAB VI PRINSIP ORGANISASI Pasal 14 Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip: a. Independen b. Demokratis c. Transparan d. Akuntabel e. Partisipatif Hasil Kongres VIII AJI

27

BAB VII RUANG LINGKUP ORGANISASI

a. b. c. d.

Pasal 15 Pengurus Pusat AJI adalah AJI Indonesia yang menjadi induk organisasi AJI di Indonesia dan berkedudukan di ibukota Negara. AJI Indonesia memiliki cabang di tingkat kota yang disebut AJI Kota dan AJI Kota persiapan. AJI Kota adalah cabang AJI Indonesia di tingkat kota yang memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program. AJI Kota Persiapan adalah calon AJI Kota yang pendiriannya dipersiapkan oleh AJI Indonesia.

Pasal 16 a. AJI Indonesia wajib menyampaikan setiap kebijakan organisasi kepada seluruh AJI Kota paling sedikit satu tahun sekali. b. AJI Kota dan organisasi di bawahnya beserta anggotanya mematuhi dan mengikuti garis kebijakan AJI Indonesia. c. AJI Kota wajib menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan organisasi secara reguler kepada AJI Indonesia paling sedikit satu tahun sekali.

BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 17 Keanggotaan AJI bersifat terbuka bagi individu jurnalis yang memenuhi syarat. Pasal 18 Keanggotaan AJI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan. Pasal 19 Hak-hak anggota meliputi : a. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. b. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan. c. Hak membela diri, jika dikenai sanksi organisasi d. Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus bagi anggota biasa. Pasal 20 Kewajiban anggota meliputi : a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan aturan organisasi lainya. b. Menjaga nama baik AJI. c. Mematuhi kode etik AJI d. Melaksanakan aturan organisasi e. Membayar iuran anggota Hasil Kongres VIII AJI

28

Pasal 21 Anggota dapat dikenai sanksi organisasi berupa teguran, peringatan, hingga pemecatan. BAB IX FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI Pasal 22 1. Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun. 2. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun. 3. Dalam situasi darurat, dapat dilakukan: a. Kongres Luar Biasa atas usulantertulis 2/3 AJI Kota b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis 2/3 anggota AJI Kota. Pasal 23 Kewenangan forum pengambilan keputusan organisasi meliputi: 1. Kewenangan Kongres: a. Memilih dan menetapkan pasangan ketua umum dan sekretaris jenderal b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta PokokPokok Program Kerja selama tiga tahun c. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua umum dan sekretaris jenderal d. Memilih dan menetapkan anggota Badan Pertimbangan Organisasi dan Badan Pengawas Keuangan e. Mengusulkan nama-nama anggota Majelis Etik yang akan ditetapkan oleh ketua umum f. Menetapkan anggota kehormatan atas usul pengurus AJI Indonesia dan atau AJI Kota. g. Membuat badan otonom dan aturan mainnya untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khus us h. Menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. i. Mengesahkan AJI Kota baru.

2. Kewenangan Konferensi AJI Kota: a. Memilih dan menetapkan Pasangan Ketua dan Sekretaris AJI Kota. b. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua dan sekretaris AJI Kota. c. Memilih koordinator dan anggota Badan Pengawas Keuangan AJI Kota. d. Menetapkan Peraturan AJI Kota e. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota f. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua AJI Kota Hasil Kongres VIII AJI 29

g. Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota diambil melalui mufakat atau suara terbanyak. h. Konferensi AJI Kota dianggap sah apabila dihadiri perwakilan pengurus AJI Indonesia. BAB X JENJANG PERATURAN ORGANISASI Pasal 24 Peraturan organisasi secara berurutan meliputi: 1. Peraturan di tingkat AJI Indonesia a. AD dan ART b. Peraturan Organisasi c. Keputusan Ketua Umum AJI 2. Peraturan di tingkat AJI Kota a. AD dan ART b. Peraturan AJI Kota c. Keputusan Ketua AJI Kota

BAB XI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 25 1. Struktur organisasi AJI terdiri dari pengurus AJI Indonesia dan AJI Kota . 2. Pengurus AJI Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 3. Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Pasal 26 Ketua umum, sekjen, ketua dan sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama, selama-lamanya dua periode. BAB XII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 27 Kelengkapan Organisasi AJI Indonesia terdiri dari, BPO,BPK dan Majelis Etik. Pasal 28 Badan Pertimbangan Organisasi dibentuk di tingkat nasional untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi. Pasal 29 Badan Pengawas Keuangan dibentuk untuk melakukan pengawasan atas pengumpulan dan pengelolaan keuangan organisasi serta aset organisasi. Hasil Kongres VIII AJI

30

Pasal 30 Majelis Etik dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik. BAB XIII KEUANGAN DAN ASET Pasal 31 Dana dan aset organisasi diperoleh dari : a. Uang pendaftaran anggota b. Iuran tetap anggota c. Sumbangan anggota d. Hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat e. Usaha organisasi yang sah. Pasal 32 Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus AJI. BAB XIV PEMBEKUAN AJI KOTA Pasal 33 Pembekuan Pengurus AJI Kota bisa dilakukan oleh AJI Indonesia jika Pengurus AJI Kota tidak aktif selama satu tahun atau terbukti menyimpang dari AD/ART. BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 34 a. Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya 2/3 AJI Kota serta disetujui sedikitnya 2/3 suara. b. Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan sosial. BAB XVI PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.


31

ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN Pasal 1 1. Anggota AJI adalah jurnalis yang telah memenuhi syarat profesional dan independen yang bekerja untuk media massa cetak, radio, televisi, dan online. 2. Yang dimaksud jurnalis adalah orang yang menjalani profesi yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, atau yang terlibat dalam proses pembuatan berita hingga penyebarluasannya kepada pub lik. 3. Profesi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah reporter, editor, periset, kolumnis; pewarta foto; juru kamera; ilustrator; karikaturis; perancang grafis, dan pengecek fakta.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Pasal 2 Syarat menjadi anggota AJI Jurnalis Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Bekerja, baik terikat maupun tidak terikat pada usaha media massa cetak, radio, televisi dan on line. Memiliki sejumlah karya jurnalistik yang pernah dipublikasikan Memiliki sejumlah karya jurnalistik yang pernah dipublikasikan secara teratur dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jurnalis yang menjadi pegawai negeri sipil tidak bisa menjadi anggota, kecuali bekerja untuk lembaga penyiaran publik. Tidak bekerja pada bidang yang bertentangan dengan martabat sebagai jurnalis, maupun bertentangan dengan AD/ART dan Deklarasi Sirnagalih Mendapat rekomendasi, sekurang-kurangnya dari tiga anggota AJI dan lolos verifikasi keanggotaan. Bukan anggota organisasi profesi sejenis yang diakui Dewan Pers, bukan pengurus partai politik serta bukan anggota dan atau pengurus organisasi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip AJI.

Pasal 3 Anggota kehormatan 1. Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi. 2. Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI. Pasal 4 Untuk menjadi anggota AJI, seorang jurnalis harus: a. Mendaftarkan diri secara tertulis kepada Pengurus AJI kota. b. Menyertakan contoh karya jurnalistik. c. Membayar biaya pendaftaran.


32

Pasal 5 Kepindahan tempat domisili kerja anggota a. Anggota AJI yang pindah kerja ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 tahun, status keanggotannya berpindah ke AJI kota tujuan. b. Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (a) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan, selambat-lambatnya tiga bulan sejak kepindahannya.

Pasal 6 Keanggotaan berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Memilih berhenti dari profesi jurnalis. d. Tidak menjalankan profesi jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang mendapatkan penugasan menjadi anggota Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi. e. Dipecat dari keanggotaan. Pasal 7 Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan apabila : a. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Kode Etik b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik, serta harkat martabat junalis dan organisasi c. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi d. Tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapatkan peringatan keras dari pengurus AJI Kota. Pasal 8 Jenis pelanggaran organisasi dan sanksi a. Pelanggaran aturan organisasi terdiri dari pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. b. Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota AJI diatur dalam Peraturan Organisasi.

a. b. c. d.

Pasal 9 Mekanisme pemberian sanksi Anggota yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenai sanksi pemecatan oleh pengurus AJI Kota. Untuk pelanggaran ringan, pengurus AJI Kota dapat mengeluarkan teguran hingga Surat Peringatan pertama. Aturan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan pemecatan anggota akan diatur dalam peraturan organisasi secara terpisah. Anggota yang mendapatkan sanksi pemecatan dapat mengajukan banding ke Majelis Etik di tingkat pusat.


33

e. AJI Indonesia dapat mengambil alih penanganan kasus etik yang tidak diselesaikan di tingkat AJI Kota.

Pasal 10 Rehabilitasi Terhadap anggota yang bandingnya diterima oleh Majelis Etik tingkat pusat, pengurus AJI wajib merehabilitasi status keanggotaannya. BAB II AJI KOTA dan KOMITE PERSIAPAN AJI KOTA

1. 2. 3. 4.

Pasal 11 AJI Kota dan Komite Persiapan AJI Kota berada di bawah koordinasi AJI Indonesia. AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota. Komite persiapan AJI Kota dibentuk jika minimal terdapat 8 anggota atas rekomendasi AJI Kota terdekat melalui penetapan oleh AJI Indonesia. Apabila AJI kota terdekat tidak dapat memberikan rekomendasi maka AJI Indonesia berhak melakukan langkah-langkah yang di anggap perlu. Pasal 12

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal: a. Penentuan penerimaan anggota, b. Pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya, c. Pembuatan dan pelaksanaan program. d. Pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program. e. Pemberian sanksi anggota BAB III KONGRES Pasal 13 Pelaksanaan a. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun. b. Materi-materi kongres disiapkan oleh Pengurus AJI Indonesia. c. Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus AJI Indonesia, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres. Pasal 14 Persyaratan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 6) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih di antara Anggota Biasa yang komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada organisasi sudah teruji, serta aktif menjalankan profesi jurnalis. Hasil Kongres VIII AJI

34

7) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi jurnalis lain yang ada di Indonesia. 8) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi massa. 9) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak bekerja pada usaha media yang menjadi milik partai politik dan atau organisasi massa. 10) Pasangan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hadir dalam kongres.

a.

b.

c. d. e. f.

Pasal 15 Tata tertib Kongres Peserta Kongres terdiri atas delegasi AJI Kota, Pengurus AJI Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan Peninjau yang diundang panitia atau mendaftarkan diri Peserta Kongres harus sudah menerima bahan-bahan kongres yangterdiri dari LPJ, draft tata tertib, draft AD/ART, Draft Kode Etik dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat satu bulan sebelum kongres dilaksanakan. Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI kota Delegasi AJI Kota memiliki hak suara, hak bicara, hak dipilih, dan memilih. Peserta Peninjau hanya mempunyai hak bicara Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota ditentukan sebagai berikut : AJI Kota yang mempunyai 15 anggota, mendapatkan 2 suara AJI Kota yang mempunyai 16 – 19 anggota, mendapatkan 3 suara AJI Kota yang mempunyai 20 – 23 anggota, mendapatkan 4 suara AJI Kota yang mempunyai 24 – 29 anggota, mendapatkan 5 suara AJI Kota yang mempunyai 30 – 37 anggota, mendapatkan 6 suara AJI Kota yang mempunyai 38 – 46 anggota, mendapatkan 7 suara AJI Kota yang mempunyai 47 – 57 anggota, mendapatkan 8 suara AJI Kota yang mempunyai 58 – 72 anggota, mendapatkan 9 suara AJI Kota yang mempunyai 73 – 89 anggota, mendapatkan 10 suara AJI Kota yang mempunyai 90 - 112 anggota, mendapatkan 11 suara AJI Kota yang mempunyai 113 –140 anggota,mendapatkan 12 suara AJI Kota yang mempunyai 141 – 175 anggota, mendapatan 13 suara Aji Kota yang mempunyai 176 -218 anggota, mendapatkan 14 suara AJI Kota yang mempunyai 219 –273 anggota, mendapatkan 15 suara. AJI Kota yang mempunyai 274 – 341 anggota, mendapatkan 16 suara. AJI Kota yang mempunyai 342 – 426 anggota, mendapatkan 17 suara. AJI Kota yang mempunyai 427 – 533 anggota, mendapatkan 18 suara. AJI Kota yang mempunyai 534 – 666 anggota, mendapatkan 19 suara. AJI Kota yang mempunyai 667 – 833 anggota, mendapatkan 20 suara. Selanjutnya perhitungan suara dihitung dengan rumus: N + (N x 25%), dimana N adalah batas akhir jumlah anggota.

g. Keputusan dilakukan dengan mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara. h. Peraturan kongres lainnya dibuat oleh panitia kongres dengan persetujuan peserta kongres. Hasil Kongres VIII AJI 35

Pasal 16 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal AJI melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi. 2. Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya 2/3 AJI Kota.

1. 2. 3. 4.

BAB IV KONFERENSI AJI KOTA Pasal 17 Konferensi AJI Kota merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan pengurus AJI Indonesia. Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota. Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 18 Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya. BAB V PENGURUS Pasal 19 1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih harus melengkapi susunan pengurusnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari Divisi Pengembangan Organisasi, Divisi Serikat Pekerja, Divisi Dana Usaha, Divisi Advokasi, Divisi Perempuan, dan Divisi Etik dan Profesi. 2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal harus membentuk koordinator wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi-maluku, Papua, Bali-dan Nusa tenggara. 3. Susunan lengkap pengurus AJI Indonesia harus sudah terbentuk selambatlambatnya satu bulan setelah kongres, dan diinformasikan secara tertulis kepada pengurus AJI kota. 4. Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan pengurusnya dengan sekurang-kurangnya terdiri dari, Divisi Pengembangan Organisasi, Divisi Serikat Pekerja, Divisi Dana Usaha, Divisi Advokasi, dan Divisi Perempuan, serta Divsi etik dan profesi. 5. Susunan lengkap pengurus AJI kota sudah terbentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah konfrensi kota dan diumumkan kepada anggota. 6. PengurusAJI Indonesia wajib mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota.


36

7. Pengurus tidak diperkenankan menjadi pengurus dan atau anggota organisasi profesi sejenis, partai politik serta organisasi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip AJI. Pasal 20 Pelimpahan Wewenang 1. Dalam hal Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, pengurus AJI Indonesia akan menunjuk pejabat sementara Ketua dan atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Organisasi sampai kongres berikutnya. 2. Dalam hal Ketua dan atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap, pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada AJI Indonesia.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 21 Tugas dan Kewajiban Pengurus Pengurus AJI bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya. Pengurus AJI Kota bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja hasil-hasil konferensi AJI Kota. Ketua dan Sekjen AJI berhak mewakili Organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar. Pengurus AJI berhak mengangkat dan memberhentikan pengelola sekretariat AJI. Pengurus AJI menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Pengurus AJI dapat membuat peraturan organisasi di bawah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Kongres. Pengurus AJI dapat membentuk panitia atau komisi khusus untuk menangani masalah tertentu. BAB VI BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 22 1. Badan Pertimbangan Organisasi terdiri dari tiga orang berdasarkan kompetensi yang berkaitan dengan bidang jurnalisme, bidang pengembangan organisasi, dan bidang strategi pengembangan program yang dipilih oleh Kongres AJI. 2. Masa jabatan keanggotaan Badan Pertimbangan Organisasi mengikuti masa waktu Kongres AJI. Pasal 23 Fungsi BPO Badan Pertimbangan Organisasi aktif memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.


37

Pasal 24 Sidang BPO 1. Sidang Badan Pertimbangan Organisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh pengurus AJI, bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas. 2. Sidang Badan Pertimbangan Organisasi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota 3. Hasil-hasil dan rekomendasi Sidang Badan Pertimbangan Organisasi disampaikan kepada pengurus AJI yang berkewajiban menginformasikan secara tertulis kepada pengurus AJI kota. BAB VII BADAN PENGAWAS KEUANGAN Pasal 25 1. Badan Pengawas Keuangan terdiri atas seorang koordinator dan dua orang anggota. 2. Koordinator dan Anggota Badan Pengawas Keuangan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres. 3. Dalam hal koordinator dan atau anggota Badan Pengawas Keuangan berhalangan tetap, maka Pengurus AJI menetapkan penggantinya berdasarkan urutan nama berikutnya seperti yang diusulkan dalam kongres.

1. 2. 3. 4.

Pasal 26 Kewenangan BPK Badan Pengawas Keuangan memeriksa keuangan organisasi dalam satu periode kepengurusan dan hasil pemeriksaannya dilaporkan pada kongres. Badan Pengawas Keuangan memberikan saran dan rekomendasi terhadap masalah pengelolaan dan pencarian aset dan dana organisasi. Badan Pengawas Keuangan berhak menyetujui atau tidak menyetujui laporan keuangan pengurus, serta dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Badan Pengawas Keuangan mendapat anggaran dan bantuan administrasi dari AJI Indonesia. BAB VIII MAJELIS ETIK

Pasal 27 1. Majelis Etik terdiri atas satu orang koordinator dan empat orang anggota yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan oleh Kongres untuk masa kerja tiga tahun 2. Jika anggota Majelis Etik berhalangan tetap maka Ketua Umum menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres 3. Majelis Etik dipimpin oleh koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis. Hasil Kongres VIII AJI

38

4. Dalam hal Majelis Etik berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organisasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calonnya yang di usulkan di kongres. Pasal 28 Tugas Majelis Etik bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanan kode etik

1. Majelis Etik jurnalistik, 2. Majelis Etik berkewajiban melaksanakan pemeriksaan dan penelitian yang berkait dengan masalah pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh anggota. 3. Majelis Etik mempunyai kewajiban a. Memanggil anggota yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik b. Memberikan putusan benar tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik c. Memberikan rekomendasi kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi nama baik. 4. Majelis Etik dapat memberikan usul, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan kode etik jurnalistik. 5. Majelis etik melakukan review paling sedikit 6 bulan sekali. Pasal 28 Majelis Etik mendapat fasilitas dan bantuan administrasi dari AJI dan AJI Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya. BAB IX RAPAT-RAPAT Pasal 30 Rapat dalam Organisasi AJI: a. Rapat Pengurus b. Sidang Badan Pertimbangan Organisasi c. Rapat Badan Pengawas Keuangan d. Rapat Majelis Etik. Pasal 31 Rapat Pengurus AJI: a. b. c. d. e.

Rapat Kerja Nasional Rapat Pleno Pengurus Rapat Harian Rapat Divisi Rapat Kepanitiaan atau Tim.

Pasal 32 Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. Hasil Kongres VIII AJI

39

BAB X KEUANGAN Pasal 33 Besaran uang pendaftaran dan iuran anggota ditentukan oleh masing -masing AJI Kota. Pasal 34 1. Pengurus AJI Indonesia bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota. 2. Pengurus AJI Indonesia wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 3. Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus AJI Indonesia dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam aturan organisasi tersendiri.

Pasal 35 1. Pengurus AJI Indonesia dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Pencarian dana oleh AJI Kota diluar wilayahnya dikoordinasikan dengan AJI Indonesia. Pasal 36 Kriteria sumber dana yang diperbolehkan: 1. Tidak mengurangi independensi AJI. 2. Sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana. 3. Sumber dana lembaga tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM korupsi dan ketenagakerjaan. 4. AJI tidak menerima dana dari APBN maupun APBD. Kriteria lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan Organisasi.

BAB XI TRANSPARANSI dan AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA Pasal 37 a) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan b) Pengurus AJI Indonesia wajib mebuat laporan keuangan terbuka yang disetujui dan ditandatangani oleh Badan Pengawas Keuangan, dan dinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali. c) Pengurus AJI Kota wajib mebuat laporan keuangan terbuka yang disetujui dan ditandatangani oleh Badan Pengawas Keuangan, dan dinformasikan kepada anggota AJI Kota dengan tembusan Pengurus AJI Indonesia satu tahun sekali. Hasil Kongres VIII AJI

40

d) Dalam hal laporan keuangan yang tidak disetujui, Badan Pengawas Keuangan dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis yang diinformasikan bersama-sama dengan laporan keuangan pengurus dimaksud. e) Badan Pengawas Keuangan dapat meminta keterangan dan penjelasan kepada Pengurus berkenaan dengan masalah dana organisasi.

BAB XII PEMBEKUAN PENGURUS DAN ATAU ORGANISASI AJI KOTA Pasal 38 1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat memutuskan pembekuan sementara suatu kepengurusan AJI Kota, apabila kepengurusan AJI Kota terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau tidak mampu menjalankan seluruh fungsi organisasi. 2. Pengurus AJI Indonesia dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan. 3. Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres. BAB XIII PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 39 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres. Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.


41

Ketetapan Kongres Nomor 12/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Kode Etik Anggota AJI Periode 2011 – 2014 Menimbang: a) Bahwa Aliansi Jurnalis Independen sebagai organisasi profesi jurnalis perlu membuat peraturan dalam berorganisasi; b) Bahwa Peraturan tersebut akan menjadi panduan bagi Anggota Aliansi Jurnalis Independen; Mengingat: a) Hasil Sidang Komisi D Kongres VIII AJI; b) Hasil Sidang Pleno Kongres VIII AJI;

MEMUTUSKAN Menetapkan: Peraturan Organisasi Tentang Penegakan Kode Etik Anggota AJI sebagaimana terlampir;

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 3 Desember 2011. Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

42

DRAF USULAN PERUBAHAN KODE ETIK AJI Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi

merupakan

bagian

dari

Hak

Asasi

Manusia.

Dalam

menegakkan

kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI memegang teguh Kode Etik sebagai berikut :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar Penafsiran : Informasi yang benar adalah informasi yang telah melewati verifikasi sesuai standar jurnalistik .

2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Penafsiran : Cukup Jelas.

3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini Penafsiran : Cukup Jelas.

4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penafsiran : Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah segala bentuk informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan prespektif hak asasi manusia

5. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang tidak memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Penafsiran : Cukup Jelas. Hasil Kongres VIII AJI

43

6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar. Penafsiran : Cukup jelas 7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. Penafsiran : Cukup Jelas.

8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan tak bisa dihindari, maka jurnalis menyatakannya secara terbuka kepada publik Penafsiran Konflik kepentingan adalah suatu keadaan yang bisa mengaburkan sikap jurnalis atau media dari misinya untuk menyampaikan berita yang akurat dan tanpa bias. Menyatakan secara terbuka adalah menjelaskan posisi jurnalis dalam konflik kepentingan pada karya jurnalistiknya 9. Jurnalis dilarang menerima sogokan. Penafsiran : Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam kerja jurnalistik. Jurnalis tidak menerima fasilitas peliputan dari pihak lain kecuali hal itu merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh informasi yang penting bagi publik. Rekomendasi : perlu diperjelas dalam kode perilaku

10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen. penafsiran Cara-cara etis dan profesional antara lain menunjukkan identitas kepada narasumber; tidak menyuap; dan tidak merekayasa pengambilan gambar, foto, Hasil Kongres VIII AJI 44

dan suara. Penggunaan cara-cara tertentu, seperti teknik penyamaran, hanya bisa digunakan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

11. Jurnalis segera memperbaiki, meralat, atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik. Penafsiran : Keharusan mencabut berita berlaku untuk berita yang secara substansial salah, misalnya berita bohong atau berita fiktif. Keharusan meralat berlaku untuk berita yang sebagian faktanya mengandung kekeliruan. Untuk media televisi dan radio mengacu pada P3SPS.

12. Jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran : Proporsional adalah pemberian ralat pemberitaan yang seimbang pada kesempatan pertama kekeliruan itu diketahui. Untuk media cetak penempatan ralat diletakkan sesuai regulasi dewan pers. Untuk media elektronik sesuai regulasi KPI. Pada media siber dilakukan pada updating berita yang sama.

13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi. Penafsiran : Cukup jelas

14. Jurnalis dilarang menjiplak. Penafsiran Cukup jelas

15. Jurnalis tidak menyembunyikan praktik-praktik tidak etis yang terjadi di kalangan jurnalis dan media. Penafsiran Cukup jelas


45

16. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya . Penafsiran ; Istilah kebencian mengacu pada ungkapan tidak senang (verbal dan non verbal) yang bersifat memusuhi, merendahkan, dan menghina yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.

17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo. Penafsiran : Cukup jelas

18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur. Penafsiran : Ketentuan penggunaan narasumber yang meminta dirahasiakan (anonim): •

Berupaya mengidentifikasi narasumber, karena publik berhak mengetahui sebanyak-banyaknya informasi tentang ketepercayaan narasumber.

•

Selalu menguji motif narasumber sebelum menyepakati keanoniman.

•

Menyebutkan alasan keanoniman kepada publik.

•

Memegang teguh kesepakatan keanoniman.

•

Yang dimaksud anak di bawah umur mengacu pada UU Perlindungan Anak. Yang dimaksud narasumber konfidensial adalah:

•

orang -orang yang terancam keamanannya apabila identitasnya dibuka. Identitas yang harus dirahasiakan adalah segala informasi yang bisa membuat seseorang dikenali jati dirinya seperti nama, alamat, orang tua, nama sekolah, dan nama tempat kerja.


46

19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran : Privasi adalah segala segi kehidupan pribadi seseorang dan keluarganya. Pengabaian atas privasi hanya bisa dibenarkan bila ada kepentingan publik yang dipertaruhkan, seperti untuk membongkar korupsi atau mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan umum. Jurnalis mengakui bahwa orang biasa memiliki hak lebih besar untuk merahasiakan privasinya daripada pejabat atau tokoh publik.

20. Jurnalis dilarang menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisikpsikologisdanseksua. Penafsiran Kekerasan psikologis adalah sebuah tindakan verbal maupun non verbal yang mengakibatkan trauma.

21. Jurnalis tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, dan pencemaran nama baik. Penafsiran : Tidak beritikad buruk artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam proses kerja jurnalistik, hal itu antara lain berupa kesengajaan tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi.

Rekomendasi : 1. Komisi D merekomendasikan sidang pleno untuk menyetujui rancangan kode etik AJI ini sebagai rancangan final, yang akan ditetapkan setelah direview. 2. Komisi D merekomendasikan kepada Pengurus AJI berikutnya untuk menyusun perilaku jurnalis pada rakernas mendatang 3. Komisi D meminta fatwa kepada pakar etik untuk mereview semua pasal dalam kode etik ini


47

Ketetapan Kongres Nomor 13/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Garis Besar Haluan Program Periode 2011 – 2014 Menimbang: c) Bahwa Aliansi Jurnalis Independen sebagai organisasi memerlukan arahan yang kongkrit dalam menjalankan aktivitas keorganisasiannya. d) Bahwa Pokok-pokok Program Kerja Periode 2011 – 2014 disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan organisasi. e) Bahwa Panitia Pengarah telah merancang Garis Besar Halua n Program Kerja Periode 2011 – 2014 yang bisa dijadikan sebagai bahan pegangan untuk penyusunan Pokok-pokok Program. Mengingat: c) Hasil Sidang Komisi C Kongres VIII AJI; d) Hasil Sidang Pleno Kongres VIII AJI;

MEMUTUSKAN Menetapkan: Garis Besar Haluan Program Kerja Aliansi Jurnalis Independen Periode 2011 – 2014 untuk dilaksanakan oleh pengurus, sebagaimana terlampir.

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 3 Desember 2011 Pimpinan Sidang

(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

48

Garis-Garis Besar Haluan Program Aliansi Jurnalis Independen 2011-2014 Bidang Program Profesionalisme Jurnalis 1. Meningkatkan standar etika dan integritas jurnalis 2. Meningkatkan independensi ruang redaksi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan jurnalistik. 4. Meningkatkan pemahaman jurnalis terhadap isu-isu tematik dan aktual , misalnya isu jender. 5. Meningkatkan keahlian investigasi jurnalis. 6. Menyiapkan jurnalis untuk menghadapi tren kemunculan new media. 7. Menyelenggarakan uji kompetensi jurnalis dan menyiapkan jurnalis untuk menghadapinya. Kesejahteraan Jurnalis 1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pekerja media. 2. Meningkatkan kesadaran kalangan media untuk memenuhi hak-hak jurnalis perempuan. 3. Membangun kesadaran yang lebih merata di kalangan pekerja media untuk memperjuangkan kesejahteraan melalui serikat pekerja. 4. Mendorong lahirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berpihak pada pekerja media di perusahaan media. 5. Mendukung penguatan Federasi Serikat Pekerja Media Independen. 6. Mendorong pembentukan serikat pekerja koresponden serta merumuskan standar kerja yang lebih adil. Kemerdekaan Pers 1. Memperjuangkan dan melindungi kemerdekaan pers. 2. Menguatkan hukum dan regulasi untuk melindungi kemerdekaan pers. 3. Meningkatkan kesadaran media dalam melindungi jurnalisnya dari jeratan hukum dan ancaman kekerasan. 4. Mendorong terbentuknya LBH Pers di masing-masing AJI Kota. Penguatan Organisasi 1. Membenahi sistem komunikasi internal dan manajemen organisasi . 2. Memaksimalkan peran AJI dalam proses pembuatan kebijakan yang strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.


49

3. Meningkatkan perencanaan strategis, sistem evaluasi program yang lebih kuat, dan penekanan yang lebih besar terhadap pengawasan dari dampak yang ditimbulkan setiap aktivitas AJI. 4. Meningkatkan kapasitas AJI Kota dalam menyusun program, mencari pendanaan dan mengembangkan jaringan, termasuk menetapkan kriteria sumber dana yang sesuai dengan AD/ ART. 5. Meningkatkan peran strategis AJI secara regional dan internasional. 6. Menambah jumlah anggota dan jumlah AJI Kota . 7. Meningkatkan kualitas rekrutmen anggota, termasuk rencana induk proses rekrutmen. 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota perempuan. 9. Merintis dan membuat sistem pengelolaan dana abadi AJI untuk organisasi.


50

Ketetapan Kongres Nomor 14/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Resolusi dan Peraturan Organisasi AJI Periode 2011 – 2014 Menimbang: f) Bahwa Aliansi Jurnalis Independen sebagai organisasi profesi jurnalis perlu membuat peraturan dalam berorganisasi; g) Bahwa Peraturan tersebut akan menjadi panduan bagi Anggota Aliansi Jurnalis Independen; Mengingat: e) Hasil Sidang Komisi B Kongres VIII AJI; f) Hasil Sidang Pleno Kongres VIII AJI;

MEMUTUSKAN Menetapkan: Resolusi dan Peraturan Organisasi AJI sebagaimana terlampir;


(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

51

RESOLUSI KONGRES Aliansi Jurnalis Independen (AJI) “Meskipun Melelahkan, AJI Menolak Tunduk” Pengantar Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-8 di Makassar, 1 -3 Desember 2011, telah menetapkan Eko Maryadi (Item) sebagai Ketua AJI dan Suwarjono (Jono) sebagai Sekjen AJI, periode 2011-2014. Pada hari HAM Sedunia 10 Desember 2011, AJI mengelua rkan 15 poin resolusi hasil dari Kongres AJI terbaru.

RESOLUSI Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memandang perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers merupakan perjuangan yang paling melelahkan di antara berbagai perjuangan untuk mengatasi berbagai persoalan pers di Indonesia selama 13 tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) seharusnya menjadi tolok ukur pertama aturan hukum yang berkaitan dengan upaya merawat kebebasan pers. Namun dalam praktiknya UU ini belum menjadi satu-satunya produk hukum yang menentukan dinamika kehidupan pers pada pasca reformasi. Ancaman Undang Undang hingga kekerasan jurnalis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, terdapat sekitar 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang kerahasiaan, rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, dan rahasia dagang. Dalam UU Perbankan, UU Rahasia Dagang, UU Kearsipan, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara umum juga memberlakukan larangan penyebarluasan berbagai informasi rahasia kepada publik. AJI melihat begitu banyak upaya yang secara disadari dan disengaja maupun tidak ingin menggerogoti UU Pers. Gejalanya terlihat pada berbagai pihak yang bermasalah dengan pers --pejabat, pengusaha hitam, pelaku pelanggaran HAM, preman, atau pengacara-- tak segan-segan menggunakan aksi kekerasan atau premanisme yang ditujukan terhadap jurnalis, sebagaimana terjadi pada kasus pembunuhan jurnalis di Bali (Denpasar), di Maluku (Tual), di Papua dan berbagai daerah lain di Indonesia. Situasi menjadi semakin problematis manakala para penegak hukum juga mengabaikan UU Pers sebagai pedoman penyelesaian sengketa pemberitaan media massa meskipun Mahkamah Agung (MA) sudah berkomitmen bahwa para hakim harus merujuk UU Pers dalam memutuskan perkara pemberitaan pers. Hasil Kongres VIII AJI

52

Selain kebebasan pers, AJI juga memandang bahwa kebebasan berekspresi juga semakin terancam selama beberapa tahun terakhir. Ancaman-ancaman yang muncul berupa sensor dan tekanan melalui berbagai cara, di antaranya melalui aturan hukum yang mulai diterapkan oleh aparat hukum, terutama menyangkut kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dalam karya jurnalistik maupun citizen journalism. AJI berkewajiban untuk menyerukan agar penyelenggara negara memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi. AJI akan tetap mengkampayekan dan menyerukan agar masyarakat menghormati dan menghargai kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat. Tegakkan independensi media dan jurnalis Tahun 2014 merupakan tahun politik karena berla ngsungnya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya banyak pihak yang mencoba mempengaruhi dan menguasai media untuk kepentingan Pemilu 2014. Fenomena seperti itu muncul di layar televisi yang dimiliki tokoh politik sekaligus pemilik media. Aroma intervensi kepentingan politik bukan hanya terjadi di ranah frekuensi public dan media cetak, melainkan juga mulai merambah ke media online. AJI menyerukan agar media massa, terutama jurnalis tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu. Sesuai khittahnya, media massa harus menjaga independensi dan profesionalismenya dalam memberitakan proses politik dengan merujuk pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. AJI mengingatkan pemilik media agar menghormati prinsipprinsip independensi media dan profesionalisme jurnalis. Sementara itu, untuk mendorong peningkatan kapasitas anggota , AJI siap memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalis yang dilakukan oleh perusahaan maupun AJI secara gratis. AJI mendorong adanya kompetensi perusahaan media sebagai salah satu cara untuk mendorong perusahaan media yang sehat. Soal monopoli dan konglomerasi media AJI juga mencemaskan gejala konglomerasi dan monopoli kepemilikan media yang berafiliasi dengan kepentingan politik di tengah makin berkembangnya industri media. AJI dengan sadar memilih posisi tegas untuk meminta pemilik media atau pemilik modal agar tidak melakukan intervensi ke ruang redaksi. Sementara kepada Pemerintah, AJI mengimbau agar setiap aparatus pemerintah menjalankan semua regulasi yang berkaitan dengan perusahaan media. Tujuannya tidak lain agar tidak terjadi praktik monopoli dalam pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik.


53

Tolak APBN/APBD bagi wartawan AJI melihat fakta tentang masih banyaknya lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembinaan wartawan atau organisasi pers. Sejak dulu AJI menentang praktik semacam itu, karena hal itu akan mempengaruhi independensi jurnalis di hadapan birokrasi. Karena itu AJI meminta (aparatus) pemerintah daerah di Indonesia agar mengalokasikan dana-dana negara seperti APBN/APBD hanya untuk kepentingan publik yang lebih luas. Imbauan ini perlu ditegaskan untuk menjaga kebebasan pers yang bermartabat dan independensi jurnalis pada saat bersamaan. AJI meyakini bahwa media yang bebas dan independen akan membawa manfaat yang besar untuk mengawal proses demokrasi bersama-sama lembaga negara yang peduli terhadap pentingnya merawat kebebasan informasi. Tanpa bermaksud jumawa AJI merasa perlu berada di baris terdepan untuk mendorong pemerintah dalam membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pers, dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menegakkan good governance dan menghormati profesionalisme jurnalis. Pembelaan bagi freelancer, kontributor, dan koresponden Munculnya media massa baru, baik cetak, televisi, radio maupun siber, baik yang bersakala nasional maupun lokal patut diapresiasi. Namun pada sisi lain AJI masih menemukan gejala yang tidak sehat karena derasnya pertambahan jumlah media tidak diimbangi oleh semakin banyaknya perusahaan media yang memberikan kesejahteraan atau upah yang layak kepada para pekerjanya, terutama para jurnalis yang berstatus karyawan tetap maupun jurnalis yang berstatus koresponden, kontributor, stringer dan freelancer. Terhadap persoalan ini AJI meminta pemilik media untuk tidak mempekerjakan jurnalis tanpa status yang jelas. Sedangkan kepada kalangan koresponden/ freelancer AJI meminta untuk tidak mempekerjakan stringer atau orang lain yang melakukan kerja jurnalistik, apalagi mereka bukan jurnalis. AJI juga meminta perusahaan media untuk tidak bersikap tutup mata terhadap adanya praktik yang tidak manusiawi ini. Berkenaan dengan kondisi buruk yang dialami jurnalis yang berstatus tidak tetap itu AJI merasa perlu mendorong agar para pemilik atau pengusaha media segara memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya dengan memperhatikan kebutuhan upah layak. Karena, kesejahteraan jurnalis akan berimplikasi pada hasil karya mereka dan berkaitan erat dengan profesionalisme dan independensi pers. Dalam mendesain program penguatan kesejahteraan koresponden atau freelencer AJI merasa perlu berada di garda terdepan dalam mengkampanyekan basic salary kepada perusahaan media. AJI mengusulkan agar jurnalis memperoleh upah paling tidak 50 persen di atas nilai upah minimum provinsi selain harga nilai berita yang ditentukan secara proposional atau sesuai dengan Undang undang Ketenagakerjaan. Dalam hal Hasil Kongres VIII AJI 54

ini AJI Kota di seluruh Indonesia diwajibkan bersikap aktif dalam perumusan upah di dewan pengupahan. AJI juga merasa perlu berada pada barisan terdepan dalam melakukan desakan kepada perusahaan media untuk memberikan asuransi dasar serta kontrak kerja yang saling menguntungkan antara koresponden dan perusahaan media. Sementara itu berkaitan dengan masalah konflik dan kekerasan yang kembali menghangat di Papua juga di daerah lain yang kerap dilanda konflik, AJI merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap. 1. Mendesak semua pejabat, tokoh publik, pengusaha, kalangan profesional dan praktisi serta masyarakat luas untuk ikut menjaga dan menjamin berjalannya kebebasan pers dengan tidak mengedepankan aksi kekerasan atau premanisme terhadap jurnalis dan lembaga media massa dalam memberikan respon terhadap pemberitaan media massa. 2. Mendesak agar para penegak hukum segera menggunakan UU Pers sebagai pedoman penyelesaian sengketa pemberitaan media dan mematuhi seruan Mahkamah Agung (MA) agar para hakim merujuk UU Pers dalam memutuskan perkara pemberitaan pers. 3. Mendesak Pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi sekaligus segera menghentikan berbagai aksi yang mengancam kebebasan berekspresi berupa sensor dan berbagai tekanan melalui aturan hukum yang diterapkan oleh aparat hukum, terutama menyangkut kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama dalam karya jurnalistik dan citizen journalism. 4. Menyerukan agar penyelenggara negara memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi dengan ikut mengkampayekan dan menyerukan kepada masyarakat untuk menghormati dan menghargai kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan pendapat. 5. Menyerukan agar menjelang Pemilihan Umum Tahun 2014, alih-alih menjadi alat kepentingan politik tertentu, jurnalis beserta perusahaan dan pemilik media untuk selalu menjaga independensi dan profesionalisme pers dalam memberitakan proses politik dengan merujuk kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 6. Mendorong AJI Kota untuk meningkatkan kapasitas anggota nya, dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalis yang dilakukan secara gratis baik oleh perusahaan maupun AJI.


55

7. Mendorong adanya kompetensi perusahaan media sebagai salah satu cara mendorong hadirnya perusahaan media yang sehat. 8. Terhadap gejala konglomerasi dan monopoli kepemilikan media yang berafiliasi dengan kepentingan politik di tengah makin berkembangnya industri media AJI meminta dengan tegas kepada pemilik media atau pemilik modal agar tidak melakukan intervensi ke ruang redaksi. 9. Mengimbau setiap aparatus pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan semua regulasi yang berkaitan dengan perusahaan media agar tidak terjadi praktik monopoli dalam pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik. 10. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk pembinaan jurnalis atau organisasi pers karena praktik semacam itu akan mempengaruhi independensi jurnalis di hadapan birokrasi. Mengimbau semua (aparatus) pemerintah agar mengalokasikan dana-dana APBN dan APBD untuk kepentingan yang jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan publik. 11. Mendorong pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pers, terkait perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menegakkan good governance dan menghormati profesionalisme jurnalis. 12. Meminta pemilik atau perusahaan media untuk tidak mempekerjakan jurnalis tanpa status yang jelas dan tidak bersikap tutup mata terhadap praktik yang tidak manusiawi terhadap pekerja media seperti mempekerjakan orang untuk melakukan kerja jurnalistik tanpa status yang jelas dan upah yang layak. Pemilik atau pengusaha media harus segera memberikan kesejahtraan yang layak kepada para jurnalisnya karena kesejahteraan jurnalis akan berimplikasi pada hasil karya mereka dan berkaitan erat dengan profesionalisme dan independensi pers. 13. Mendorong AJI Kota untuk terus mengkampanyekan basic salary kepada perusahaan media agar jurnalis memperoleh upah paling tidak 50 persen di atas nilai upah minimum provinsi selain harga nilai berita yang ditentukan secara proposional sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sekaligus melakukan desakan agar perusahaan media memberikan asuransi dasar serta kontrak kerja yang saling menguntungkan. 14. Mendesak negara menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua , termasuk kekerasan terhadap jurnalis di Papua dan di luar Papua yang melakukan peliputan di bumi Papua, sekaligus mendesak pemerintah untuk membuka akses Hasil Kongres VIII AJI

56

informasi seluas-luasnya bagi setiap jurnalis yang melakukan peliputan di Papua ; menjamin kebebasan pers; dan mengusut serta mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Papua. 15. Menjadikan Deklarasi Sinarnagalih sebagai roh AJI dalam memperjuangankan independensi, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Makassar, 3 Desember 2011


57

ATURAN POKOK ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN TENTANG PENEGAKAN ETIK ANGGOTA I. Ketentuan Umum 1. Penegakan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjaga agar semua aturan berjalan semestinya. 2. Etik adalah aturan-aturan tentang cara berperilaku yang sudah diatur dalam Kode Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Aturan Organisasi 3. Kode etik anggota AJI meliputi kode etik yang berhubungan dengan profesi jurnalis dan perilaku sebagai anggota organisasi 4. Penegakan kode etik dilakukan untuk menjaga kehormatan profesi jurnalis dan organisasi II. Etik Anggota AJI 1. Kode etik profesi jurnalis merujuk pada kode etik yang disahkan dalam forum kongres AJI 2. Kode etik sebagai anggota AJI adalah kode etik yang diatur berdasarkan pasal 7 Anggaran Rumah Tangga (ART) AJI dan Peraturan Organisasi tentang Perilaku dan Anggota AJI yang disahkan dalam Kongres tahun 2011. III. Materi Kode etik 1. Kode etik AJI 2. Kode etik anggota AJI adalah sebagai berikut: a. Anggota AJI dilarang melakukan tindak kriminal b. Anggota AJI dilarang melakukan tindak kejahatan korupsi c. Anggota AJI dilarang melakukan tindak kejahatan lingkungan d. Anggota AJI dilarang menjadi pengurus parpol dan pengurus organisasi sayap parpol e. Anggota AJI dilarang menjadi bagian tim pemenangan dalam pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada f. Anggota AJI dilarang menjadi PNS kecuali karena bekerja di lembaga penyiaran publik (RRI, TVRI) dan Antara g. Anggota AJI dilarang menjadi TNI/Polri, dan anggota paramiliter h. Pengurus AJI dilarang menjadi staf lembaga negara i. Anggota AJI dilarang menjadi PR atau Humas IV. Pelaksana Penegakan Etik 1. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh AJI Indonesia dan AJI kota 2. Pemberian sanksi terhadap anggota dilakukan setelah mendengarkan rekomendasi Majelis Etik. 3. Jika AJI kota tak memiliki majelis etik, maka pertimbangan bisa diberikan oleh tim yang dibentuk oleh AJI Indonesia. Hasil Kongres VIII AJI

58

IV. Mekanisme Penegakan Kode Etik 1. Mekanisme penegakan etik anggota bersifat terbuka dan partisipatoris. Setiap anggota punya kewajiban yang sama untuk menegakkan aturan organisasi. 2. Penegakan etik anggota bisa dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari anggota AJI atau masyarakat atas adanya perilaku menyimpang anggota AJI. 3. Laporan bisa disampaikan secara tertulis, baik melalui pos atau email. 4. Laporan merupakan bukti permulaan yang harus ditindaklanjuti dengan proses verifikasi 5. Proses verifikasi harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah adanya pengaduan. Hasil verifikasi harus dibahas dalam forum rapat pengurus AJI Kota/AJI Indonesia. AJI harus memutuskan dalam kurun waktu paling lambat 30 hari, apakah pengaduan itu dianggap layak atau tidak untuk diteruskan penanganannya kepada Majelis Etik. 6. AJI wajib merahasiakan identitas pemberi laporan untuk melindungi narasumber. V. Jenis Sanksi 1. Pemberian sanksi merujuk pada Anggaran Dasar Anggaran/Rumah Tangga (AD/RT) 2. Anggota AJI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik AJI dikenai sanksi mulai dari peringatan, peringatan keras, skorsing, sampai pemecatan permanen. 3. Jenis sanksi mempertimbangkan berat ringan pelanggaran yang dilakukan anggota. 4. Sanksi atau keputusan lainnya dikeluarkan paling lambat 30 hari setelah ada rekomendasi dari Majelis Etik. VI. Prosedur Keberatan 1. Anggota AJI yang menerima sanksi dari AJI Kota, bisa mengajukan keberatan secara tertulis, yang disertai dengan alasan keberatan dan beberapa bukti pendukung lainnya, melalui forum konferensi AJI Kota yang pelaksanaannya paling dekat waktunya. 2. Anggota AJI yang keberatan atas sanksi dari AJI kota, harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada AJI kota untuk mengajukan keberatan dalam forum konferensi AJI kota, atau forum khusus yang difasilitasi oleh AJI kota atau AJI Indonesia, paling lambat 60 hari setelah sanksi diterima. AJI Kota atau AJI Indonesia wajib memutuskan upaya banding yang diajukan anggota paling lambat 60 hari setelah banding disampaikan. 3. Jika upaya banding atas sanksi itu tetap tidak memuaskan, upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan keberatan dalam forum kongres yang paling dekat waktunya. 4. Upaya banding melalui kongres harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus AJI Indonesia, dengan menyertakan alasan keberatan serta bukti-bukti pendukungnya. Upaya banding diajukan paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan kongres. 5. Keputusan yang dihasilkan dalam forum kongres merupakan keputusan final dan mengikat.


59

Peraturan Organisasi tentang Penugasan Anggota di Lembaga Negara Tertentu Untuk mengawal perjuangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, demokratisasi regulasi atas media, intervensi media dari kepentingan pemiliknya, serta akses publik atas informasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dapat menugaskan anggotanya untuk menempati atau menjadi anggota lembaga-lembaga negara tertentu. Hal ini dimungkinkan untuk memadukan perjuangan AJI dengan mengawal lembagalembaga negara yang memiliki keterkaitan erat dengan perwujudan visi dan misi organisasi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga AJI, lembaga-lembaga negara yang dimaksud, antara lain: Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Komisi Informasi—baik di pusat maupun daerah. Untuk itu diperlukan peraturan organisasi untuk mengatur syarat, mekanisme organisasi, jalur koordinasi antara anggota yang ditugaskan dengan AJI secara organisasional, juga kontribusi organisasi. I. Syarat • Anggota AJI yang akan ditugaskan dalam lembaga negara tertentu memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki kapasitas 2. Memiliki integritas 3. Tidak memiliki konflik kepentingan 4. Independen • Anggota AJI yang mengajukan diri dan meminta rekomendasi dari organisasi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Memaparkan visi dan misinya di hadapan kolektif pengurus AJI di mana anggota tersebut terdaftar sebagai anggota. 2. Menandatangani pakta integritas, termasuk bersedia untuk memperjuangkan visi dan misi AJI. 3. Jika terdapat lebih dari satu anggota yang memenuhi syarat, AJI dapat memberikan lebih dari satu rekomendasi kepada para calon yang akan mendaftarkan diri pada lembaga negara tertentu tersebut. II. Mekanisme organisasi • Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga AJI, jika anggota yang menempati lembaga negara tertentu tersebut tercatat sebagai pengurus AJI, maka yang bersangkutan harus mengajukan cuti dari kepengurusan. • Anggota AJI yang menempati lembaga negara tertentu tersebut wajib berkoordinasi dengan organisasi setidaknya tiga bulan sekali. • Dalam koordinasi tersebut anggota AJI yang menempati lembaga negara tertentu tersebut harus melaporkan hasil kerja, mendiskusikan tantangan yang dihadapi, termasuk memberikan informasi penting yang terkait dengan tugas organisasi AJI. Hasil Kongres VIII AJI

60

•

Selain menyampaikan secara langsung dalam forum organisasi, laporan resmi juga wajib disampaikan secara tertulis.

III. Kontribusi kepada organisasi • Kontribusi anggota AJI yang menempati lembaga negara tertentu bisa dilakukan antara lain dengan cara: 1. Bersedia terlibat dalam program pengembangan kapasitas anggota, advokasi, dan lain sebagainya, baik sebagai pemateri diskusi maupun trainer. 2. Bersedia memberikan data tertulis, dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya untuk bahan kajian AJI, data base, atau perpustakaan organisasi. 3. Bersedia menyumbangkan setidaknya 2,5 persen dari total gaji setiap bulan yang didapatkan dari lembaga negara tertentu, di mana anggota AJI bertugas untuk kas organisasi di mana yang bersangkutan menjadi anggota. Demikian peraturan organisasi ini dibuat untuk dijalankan.


61

Pokok Peraturan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen tentang Sumber Dana Organisasi I. Ketentuan Umum Untuk menjaga independensi organisasi AJI perlu mengatur sumber-sumber dana yang bisa digunakan. Sesuai pasal 36 Anggaran Rumah Tangga AJI kriteria sumber dana yang di perbolehkan: 1. Tidak mengurangi Independensi AJI. 2. Sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana. 3. Sumber dana lembaga yang tidak sedang dan terindikasi teribat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM, korupsi dan ketenagakerjaan. 4. AJI tidak menerima dana APBN dan APBD. 5. Kriteria lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan organisasi. Berdasarkan ketentuan inilah peraturan organisasi ini disusun. II. Penjabaran dari kriteria sumber dana. 1. Tidak mengurangi Independensi AJI berarti, sumber dana yang digunakan tidak mengikat AJI untuk melakukan tindakan, program kerja, pernyataan yang bertentangan dengan nilainilai deklarasi sirnagalih dan AD/ART AJI dan AJI tidak menerima dana dari para pihak yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan AJI 2. Sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana. 3. Sumber dana lembaga yang tidak sedang dan terindikasi teribat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM, korupsi dan ketenagakerjaan berarti, AJI tidak menerima dana dari perusahaan yang diberitakan media massa, sedang terlibat kasus hukum dan atau dilaporkan kepada AJI dengan bukti yang kuat, terlibat dalam kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM, korupsi dan ketenagakerjaan seperti, namun tidak terbatas pada: kasus penyuapan terhadap pejabat negara, manipulasi pajak, manipulasi laporan keuangan, merusak lingkungan, melakukan pelanggaran HAM berat, merampas hak masyarakat adat, korupsi, pembrangusan serikat pekerja, membayar upah buruh secara tidak layak. 4. AJI tidak menerima dana APBN dan APBD berarti AJI tidak menerima dana APBN dan APBD secara langsung dalam bentuk pos anggaran khusus, kecuali melalui kerjasama dengan lembaga kuasi negara yang bergerak dibidang yang sama dengan visi dan misi AJI seperti Komisi Informasi Pubik, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sepanjang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota. Hasil Kongres VIII AJI

62

III Akuntabilitas Publik 1. Untuk menjamin transparansi penggunaan dana, keuangan AJI di audit secara berkala oleh badan pengawas keuangan AJI dan bila perlu oleh lembaga auditor publik. 2. Jika ada ketidaksepakatan soal sumber dana, maka Pengurus AJI bisa meminta Majelis Etik untuk membahasnya. 3. Untuk menjabarkan secara lebih terperinci sumber dana yang boleh dipergunakan, pengurus AJI Indonesia membuat daftar hitam lembaga dan perorangan yang dilarang setiap tahun dan disampaikan kepada AJI Kota.


63

Ketetapan Kongres Nomor 15/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Periode 2011 – 2014 Menimbang: a) Bahwa masa depan kepengurusan Pengurus AJI Periode 2008 – 2011 telah berakhir, dan karena itu perlu segera ditetapkan kepengurusan yang baru; b) Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menetapkan bahwa kepemimpinan AJI Periode 2011 – 2014 berbentuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; c) Bahwa kongres telah memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal secara demokratis; Mengingat: a) Pasal 42-44 Tata Tertib Sidang; b) Pasal 19 Anggaran Dasar; c) Pasal 12, 19-21 Anggaran Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN Menetapkan: a) Ketua Umum AJI adalah Eko Maryadi b) Sekretaris Jenderal AJI adalah Suwarjono


(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

64

Ketetapan Kongres Nomor 16/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Keuangan Periode 2011 – 2014 Menimbang: a) Bahwa Keuangan organisasi membutuhkan pengawasan; b) Bahwa untuk mengantisipasi hal- hal yang dilarang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Badan Pengawas Keuangan perlu segera ditetapkan, menyusul terbentuknya kepengurusan AJI Periode 2011 – 2014; c) Bahwa kongres telah secara demokratis memilih dan menetapkan Badan Pengawas Keuangan; Mengingat: a) Pasal 45 – 46 Tata Tertib Sidang; b) Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar; c) Pasal 24 – 25 Anggaran Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN Menetapkan: Badan Penga was Keuangan Periode 2011 – 2014 adalah: 1. Viktor Mambor 2. Sukriansyah Latief 3. Faried Cahyono

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, Makassar, 3 desember 2011 Pimpinan Sidang

(Noor Korompot) Hasil Kongres VIII AJI

(Ayi Jufridar)

(Kustiah) 65

Ketetapan Kongres Nomor 17/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Penetapan Anggota Badan Pertimbangan Organisasi Periode 2011 – 2014 Menimbang: a) Bahwa organisasi membutuhkan pertimbangan; b) Bahwa untuk mengantisipasi hal- hal yang dilarang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Badan Pertimbangan Organisasi perlu segera ditetapkan, menyusul terbentuknya kepengurusan AJI Periode 2011 – 2014; c) Bahwa kongres telah secara demokratis memilih dan menetapkan Badan Pertimbangan Organisasi; Mengingat: a) Pasal 22 Anggaran Dasar; b) Pasal 21 – 23 Anggaran Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN Menetapkan: Badan Pertimbangan Organisasi Periode 2011 – 2014 adalah: 1. Oyos Saroso 2. Nugroho Dewanto 3. Adi Nugroho


(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

66

Ketetapan Kongres Nomor 18/Kongres-VIII/AJI/2011 Tentang Calon Anggota Majelis Etik Periode 2011 – 2014 Kongres menetapkan .. nama Calon Anggota Majelis Etik dan merekomendasikan kepada pengurus terpilih periode 2011 – 2014 untuk memilih 5 orang Calon Anggota Majelis Etik sebagaimana yang tercantum di bawah ini untuk diangkat menjadi Anggota Majelis Etik, Periode 2011 –2014 : 1. Abdul Manan 2. Veryanto 3. Dandhy Dwi Laksono 4. Farid Gaban 5. Nursyawal 6. Ezky Suyanto 7. Andreas Harsono 8. Masduki 9. Muliadi Mau 10. Nurdin Hasan 11. Willy Pramudya 12. Dwidjo U. Maksum 13. Sunudyantoro 14. Yasraf Amir Piliang


(Noor Korompot)


(Ayi Jufridar)

(Kustiah)

67

2011 tentang Pemilihan Pimpinan Sidang Kongres VIII Aliansi Jurnalis Independen

Recommend Documents