KESAN-KESAN Kongres ke-VIII PRD Kongres ke-VIII PRD yang diselenggarakan dari tanggal 24 s/d tgl 26 Maret yang lalu di Jakarta telah selesai dengan sukses. Para peserta Kongrespun dengan muka ceriah berseri-seri dan penuh semangat optimisme telah kembali ke daerah masing-masing. Berbeda dari Kongres-Kongres PRD sebelumnya, Kongres kali ini diselenggarakan secara terbuka. Sepanjang jalan raya menuju tempat Kongres diselenggarakan, yaitu di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya 81, terpancang bendera-bendera merah PRD. Begitu pula sepanjang koridor menuju ruang Kongres , dipenuhi oleh bendera-bendera, poster-poster dan gambar-gambar pejuang-pejuang nasional dan internasional. Berbeda pula dengan Kongres-Kongres sebelumnya, pada Kongres kali ini seluruh peserta hadir dengan berpakaian rapi, yaitu kemeja merah atau putih dengan bendera merah putih tersemat didada sebelah kanan dan bendera PRD di sebelah kiri. Sekitar 500-an pemuda-pemudi peserta Kongres yang datang dari segenap penjuru Tanahair dengan tertib memenuhi semua korsi-korsi yang disediakan. Melihat dari usia peserta yang rata-rata dibawah 40 tahun, selang-seling berkemeja merah dan putih, terasa seolah-olah ini adalah Kongres Pemuda. Kongres dibuka dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Mars PRD. Selama 3 hari Kongres berlangsung atmosfir di ruang yang besar itu dipenuhi oleh semangat perjuangan dan antusiasme yang sangat tinggi. Pidato-pidato para utusan tak putus-putusnya diinterupsi oleh pekikan-pekikan ”Hidup Rakyat!”, ”Hidup PRD!”. Ada hal-hal yang baru lainnya pada Kongres PRD kali ini. Kalau pada Kongres sebelumnya para peserta datang praktis dengan ”kertas kosong”, kali ini segenap peserta datang dengan materi-materi Kongres yang telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelum Kongres dimulai Steering Committee telah mendistribusikan Kompilasi Materi Kongres ke daerah-daerah untuk didiskusikan. Selama sebulan penuh materi-materi Kongres telah dibahas didaerah-daerah. Hasil-hasil pendiskusian dikembalikan kepada SC, yang pada gilirannya memperhatikan semua usul-usul dan kritik-kritik yang masuk. Dengan cara demikian para peserta mempunyai lebih banyak waktu untuk membahas materi Kongres dan Kongres berlangsung dengan lebih lancar dan menghemat waktu. Sekaligus ia merupakan implementasi sentralisme demokrasi dalam kehidupan Partai.
1
Hal baru lainnya ialah, sesuai dengan keputusan Presidium Nasional VI PRD Desember 2014, Kongres ke VIII mengundang juga segenap mantan-mantan kader-kader PRD. Uluran tangan ini cukup mendapat sambutan positif dari kawan-kawan tersebut. Ini mudah dipahami, karena meskipun sudah tidak didalam struktur organisasi tetapi mereka adalah kawan-kawan yang pernah mempertaruhkan jiwanya bersama PRD dimasa-masa sangat kelam dalam perjuangan melawan rejim diktarur militer Orde Baru. Beberapa dari kawan-kawan ini tidak saja menghadiri pembukaan atau penutupan Kongres tetapi juga ada yang memberikan saran-saran, dorongan semangat, dalam seminar-seminar yang diselenggarakan disela-sela sidang-sidang Pleno Kongres. Mereka yg berhalangan datang mengirimkan sms-sms ucapan selamat, dan mereka yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lumayan memberikan bantuan-bantuan. Suasana persatuan dan rekonsiliasi memenuhi ruang sidang. Kalau dilihat dari hasil-hasil Kongres, saya melihatnya Kongres ke VIII adalah konsolidasi dan pengembangan lebih lanjut dari hasil-hasil Kongres ke-VII di Salatiga 5 tahun yang lalu. Seperti diuraikan dalam Pengantar Evaluasi Umum untuk Kongres, Kongres ke-VII tahun 2010 telah membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan-keputsan yang tepat dan berani. Kesimpulan-kesimpulan dan keputusan-keputusan itu ialah perubahan pada asas Partai dari Sosial Demokrasi Kerakyatan menjadi Pancasila, perubahan pada pembacaan politik menjadi lebih fokus pada anti-imperialisme sebagai persoalan pokok dengan persatuan nasional sebagai strateginya, perubahan pada organisasi dari bentuk tertutup menjadi terbuka. Dibutuhkan waktu tak kurang dari 5 tahun untuk memantapkan keputusan-keputusan besar ini dikalangan kader-kader dan anggota-anggota Partai dari Pusat sampai daerah-daerah, yang oleh kawan-kawan di Steering Committee disebut sebagai Lima Tahun Internalisasi. Pada Kongres ke-VIII ini nyata sekali terasa semua keragu-raguan, kecanggungan atau kegagapan dalam penerimaan dan pemahaman atas kesimpulan-kesimpuan dan keputusan-keputusan itu sudah sirna. Karena itu tidaklah kebetulan, sidang-sidang pembahasan Program Kerja Ideologi, Program Kerja Politik dan Program Kerja Organisasi untuk lima tahun kedepan berlangsung dengan sangat lancar. Karena itu pulalah, seusai Kongres para peserta kembali kedaerah masing-masing dengan semangat antusiasme yang tinggi, siap untuk bekerja keras melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, untuk mencapai target-target pembangunan Partai yang telah ditetapkan. Jakarta akhir Maret 2015. Tom Iljas
2
Pengantar Evaluasi Umum Kongres VIII PRD Sabtu, 14 Maret 2015 | 15:55 WIB 0 Komentar | 1667 Views
Berikut ini kami hadirkan di hadapan pembaca sekalian materi pengantar evaluasi umum untuk Kongres VIII Partai Rakyat Demokratik (PRD). Materi ini disusun oleh Steering Committe (SC) Kongres VIII PRD dan diberi judul ‘Setelah 5 Tahun Internalisasi’. Semoga bisa menjadi bahan diskusi politik bagi khalayak ramai. __________
Setelah 5 Tahun Internalisasi Pengantar Untuk Materi-Materi Komisi Ideologi, Politik, dan Organisasi Pada bagian awal pidatonya, Kawan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Agus Jabo Priyono menyampaikan rentetan pertanyaan reflektif terkait keberadaan Partai yang telah berusia 18 tahun. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, bagi kita, kader dan anggota Partai, tidak dapat dilewatkan begitu saja tanpa suatu perenungan atau usaha mencari jawaban. Tulisan pengantar ini belum akan memberi jawaban yang gamblang atas pertanyaan-pertanyaan Kawan Ketua Umum tersebut. Sebaliknya, pengantar ini hanyalah rangkuman dari pikiran, pendapat, dan kesimpulan evaluasi kawan-kawan Steering Committee, yang coba memahami keberadaan Partai secara historis dengan seluk-beluk prosesnya. Pengantar ini sedapat mungkin memberi gambaran obyektif tentang kekurangan atau kelemahan Partai selama lima tahun terakhir, dan secara obyektif pula coba menggaris-bawahi kekuatan atau kelebihan yang akan menjadi fondasi bagi kerja pembesaran Partai ke depan. Melalui evaluasi yang obyektif diharap kita dapatkan pandangan yang jernih, sekaligus 3
dasar yang kokoh, untuk mendirikan konsepsi-konsepsi dan rencana-rencana kerja kita lima tahun nanti, atau dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. 5 tahun di penghujung 18 tahun Bila partai politik dipahami sebagai suatu bentuk pengorganisasian pemikiran, tekad, cita-cita, dan tindakan politik maka sejarah perjalanan PRD sesungguhnya adalah proses untuk mencapai bentuk pengorganisasian dimaksud, yakni: pemikiran yang ilmiah dan berpihak pada rakyat, tekad melakukan perubahan sosial menjadi lebih baik, cita-cita masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan, dan sikap/tindakan politik yang memimpin rakyat Indonesia merebut kembali kekuasaan/kedualatannya. Proses untuk mencapai kesatuan pemahaman dalam perkara-perkara tersebut di atas, dalam sebuah organisasi, ternyata bukanlah hal yang mudah. Ditinjau dari sudut pandang obyektif, proses tersebut berhadapan dengan situasi depolitisasi dan deideologisasi yang dialami oleh bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Kemudian, setelah lepas dari politik massa mengambang orde baru, bangsa ini segera masuk dalam politik liberal yang lebih mengandalkan kapital dibandingkan gagasan atau tindakan politik. Ditinjau dari sudut pandang subyektif, proses tersebut berhadapan dengan beragamnya latar belakang pengetahuan dan pengalaman politik kader maupun anggota. Meskipun di kalangan kader dan anggota ada semangat atau motivasi yang sama untuk memperjuangkan perubahan yang diharapkan, tapi dasar pemikiran, cara pembacaan terhadap situasi, dan cara menyikapi situasi, masih sangat fragmentatif. Metode berpikir ilmiah yang dipelajari dalam pendidikan-pendidikan Partai di masa lalu ternyata belum mampu mempertemukan gagasan dan referensi yang dimiliki oleh para kader di lapangan praktek. Menengok sedikit lebih jauh ke belakang, dua tahun di awal berdirinya PRD, antara 1996-1998, di tengah situasi represif PRD relatif solid dalam memandang situasi obyektif yang disimpulkan sebagai kediktatoran militer-kapitalistik. Keyakinan seluruh kader waktu itu adalah bahwa ruang demokrasi harus dibuka terlebih dahulu sehingga ada kesempatan bagi rakyat untuk mengorganisasikan diri dan melancarkan perjuangannya secara terbuka. Kondisi saat itu memang tidak sangat homogen, tetapi tuntutan keadaan mengharuskan setiap kader fokus pada tugas dan tanggungjawabnya, sehingga perdebatan yang muncul relatif tidak mengganggu kerja organisasi. Kesimpulan tentang persoalan bangsa ini (kediktaoran militer kapitalistik) telah dikonfirmasi kebenarannya oleh sejarah dengan besarnya dukungan rakyat dalam menumbangkan kediktatoran.
4
Akan tetapi, sampai dengan dekade 2000-an, ketika kediktatoran orba sudah tercampakkan, mindset atau cara pandang terhadap situasi dan persoalan obyektif tidak serta-merta bergerak seturut perubahan. Kerancuan berpikir seringkali masih muncul, perdebatan-perdebatan begitu sulit mencapai titik temu, kegalauan menjadi warna sehari-hari bila kita tengok kembali masa-masa penurunan (declines) tersebut. Sementara tekanan ekonomi neoliberal yang serba menuntut pembayaran ‘tunai’ membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Kawan bepergian satu per satu, struktur rontok seperti dedaunan dari ranting kering, pamor Partai jatuh menukik nyaris seperti istilah satir: from hero to zero! Meski demikian, berbeda dari partai-partai lain, faksionalisasi dalam tubuh PRD selalu didasarkan atas perbedaan gagasan, bukan atas dasar perbedaan kepentingan sempit pribadi atau kelompok. Bilapun ada unsur atau muatan subyektifitas dalam perdebatan maka keberadaan unsur itu tidak akan bertahan lama dan tidak pernah berakumulasi atau mengkristal sebagai suatu pengelompokan politik di internal. Setelah melalui beberapa kali perpecahan dan penurunan, puncak dari dinamika internal Partai terjadi menjelang pemilihan umum 2009. Faksi minoritas di tubuh pimpinan yang tidak bersepakat dengan keputusan “intervensi pemilu melalui alat politik lain” lantas melakukan split dan membentuk partai sendiri. Tapi itu bukan akhir dari segala dinamika internal. Kongres Ke-7 tahun 2010 membuat keputusan-keputusan penting yang kembali dihadapkan pada ujian di lapangan praktek. Perubahan pada asas dari Sosial Demokrasi Kerakyatan menjadi Pancasila, perubahan pada pembacaan politik menjadi lebih “fokus” pada anti-imperialisme sebagai persoalan pokok dengan persatuan nasional sebagai strateginya, perubahan pada organisasi dari bentuk tertutup menjadi terbuka, ketiga-tiganya adalah hal yang ‘baru’ untuk dipraktekkan kader PRD. Dalam periode lima tahun ini masih muncul keragu-raguan, kecanggungan, atau kegagapan dalam menjalankan keputusan-keputusan Kongres 2010. Presidium Nasional V telah menyimpulkan belum adanya perubahan mindset sesuai keputusan Kongres 2010 sebagai penyebab berbagai kelambanan dalam perkembangan Partai. Proses untuk memahamkan perubahan ini kepada seluruh kader dan anggota juga menghadapi berbagai kendala. Persoalan mindset, atau pola berpikir, di lapangan IPO ini rupanya juga mencakup sifat kebiasaan (mentally habit) sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat seperti yang diharapkan. Pendek kata, bila dilihat dari keseluruhan waktu perjalanan Partai selama 18 tahun maka 5 tahun terakhir ini adalah perjalanan untuk memenangkan perubahan gagasan dan 5
konsep di tingkat internal. Atau, dengan lain kata, lima tahun ke belakang adalah masa internalisasi atas perubahan idelogi, politik, dan organisasi yang diputuskan Kongres 2010. Kesimpulan evaluasi di atas tidak bermaksud untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks, tapi agar kita dapatkan pegangan jawaban atas situasi yang dialami Partai saat ini. Kesimpulan evaluasi tersebut dapat diturunkan menjadi uraian yang lebih panjang dan lebih lengkap, namun tetap dengan semangat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk melihat ke depan. Kongres Ke-7 tahun 2010 boleh dikatakan telah membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat dan berani. Bukan semata untuk keluar dari kekalutan subyektif, tapi juga untuk menjawab persoalan obyektif bangsa Indonesia. Partai diputuskan untuk berani tampil terbuka. Partai diputuskan untuk tidak lagi terbelengu oleh stempel atau stigma yang bertahun-tahun dilekatkan oleh rezim atau yang secara tidak sadar telah kita lekatkan sendiri. Partai diputuskan untuk tidak lagi dibuat terombang-ambing dalam mengambil sikap terhadap kompleksitas isu dan persoalan yang melanda bangsa ini. Pancasila: Internalisasi di lapangan Ideologi Segera setelah Kongres 2010 memutuskan perubahan asas menjadi Pancasila, reaksi ketidaksetujuan, kritik, atau setidaknya pertanyaan-pertanyaan bermunculan dari dalam maupun luar Partai. Tapi beragam reaksi ini, yang keras ataupun lunak, halus ataupun kasar, bukanlah yang terpenting dari proses internalisasi ideologi Pancasila di dalam tubuh Partai. Internalisasi ideologi Pancasila, pada awalnya, oleh sebagian kader hanya dipandang sebagai langkah taktis untuk menghalau stigmatisasi komunis yang dikenakan pada Partai. Pancasila tidak dianggap sebagai suatu pandangan, suatu sistem dan landasan berpikir, suatu kumpulan pengetahuan yang dapat digunakan oleh rakyat Indonesia untuk perjuangan melawan imperialisme. Proses untuk meyakinkan kader dan anggota akan kebenaran perubahan asas ini yang lebih membutuhkan waktu dan tenaga. Proses internalisasi di lapangan ideologi juga menemukan tantangan dalam praktek keorganisasian Partai. Instrumen partai untuk melakukan internalisasi ideologi belum cukup memadai, baik dalam hal ketersediaan bacaan maupun struktur dan insfrastruktur penyelenggaraan pendidikan. Sedikit beruntung, dengan segala keterbatasan Partai masih dapat terus mengaktifkan Berdikari Online, yang selain digunakan sebagai alat propaganda keluar (eksternal), juga mampu menyediakan bacaan-bacaan teoritis untuk kebutuhan konsumsi kader. 6
Ideologi Pancasila kemudian tidak lagi dilihat sesempit gambaran orde baru yang mengenalnya hanya sebatas kalimat-kalimat hafalan. Di dalam Pancasila ini kita temukan serangkaian pemikiran dari para pendiri bangsa Indonesia yang sesungguhnya tidak kalah ‘revolusioner’ dibandingkan pemikiran-pemikiran Lenin atau Mao Tse Tung. Melalui Pancasila telah dikembangkan konsep-konsep seperti Trisakti, Manipolusdek, Resopim, Pasal 33 UUD 1945, Dekon, Koperasi, sampai dengan pola dan metode pergerakan di berbagai sektor, dan lain-lain. Mengapa ini penting? Karena dengan menggali pemikiran para pendiri bangsa tersebut kita telah didorong untuk lebih mengenal sejarah dan keadaan bangsa sendiri, keadaan yang paling dekat dengan keseharian kita. Lebih dalam lagi, seperti ajaran Bung Karno, kita dituntut untuk memahami “suasana batin” rakyat Indonesia. Bukan hanya mengenal pikiran dan tindakan, tapi memahami “suasana batin” rakyat! Ini akan berbeda bila kita hanya mengacu pada bacaan-bacaan dari luar, yang bagaimanapun hebatnya, tetap saja rawan kehilangan konteks ketika dihubungkan dengan situasi nyata di Tanah Air. Bacaan dari luar tentu tetap dapat kita manfaatkan sebagai referensi yang melengkapi, dengan mengambil yang cocok dan menyisihkan yang tidak. Melalui berbagai cara kita temukan lagi referensi-referensi yang dibutuhkan. Pemikiran Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Kartini, Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan lain-lain, coba kita kumpulkan dan terbitkan kembali dalam bentuk cetakan-cetakan. Sayangnya, memang patut dicatat, secara kuantitas jumlah cetakan ini masih sangat sedikit, dan secara kualitas masih belum banyak kajian dan analisa yang dilahirkan oleh kader PRD terhadap pemikiran-pemikiran tersebut untuk mampu menunjukkan benang merah antara pemikiran yang lahir di masa lalu dengan tantangan situasi di abad ke-21 ini. Demikian juga halnya di lapangan pendidikan. Proses untuk merumuskan kurikulum pendidikan yang baru, yang sesuai dengan perubahan asas tersebut, memakan waktu begitu lama. Beberapa kali ujicoba penyusunan kurikulum dan silabus ternyata berbenturan di lapangan praktek. Baik itu karena materi yang terlalu berat untuk dicerna anggota atau tidak sesuai dengan kebutuhan anggota dan kader. Baru pada konferensi pendidikan terakhir (25-27 September 2014), kita temukan suatu rumusan yang lebih cocok untuk diimplementasikan. Dapat dilihat, bahwa proses internalisasi ini tidak hanya menghadapi hambatan di daerah-daerah tapi juga di level nasional (pusat). Sampai-sampai struktur Deputi Pendidikan KPP PRD beberapa kali diganti dan kawan yang terakhir diberi tanggungjawab ini pun menyatakan diri “tidak sanggup” mengemban tugas tersebut. Untuk di 7
daerah-daerah kerumitan yang dihadapi tentu tidak lebih sederhana karena berbagai keterbatasan struktur maupun infrastruktur organisasi. Tak heran, apabila sampai akhir-akhir ini sebagian kawan di daerah masih menggunakan bacaan-bacaan lama sebagai acuan atau kurikulum lama sebagai bahan pendidikannya. Anti-imperialisme dan Persatuan Nasional: Internalisasi di lapangan Politik Pada lapangan politik proses internalisasi menghadapi tantangannya tersendiri. Memang ada kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari pengalaman praktek sebelumnya. Proses intervensi pemilu 2009 dan 2014 yang mengharuskan adanya kerjasama dengan kekuatan politik lain—yang sebelum-sebelumnya selalu kita kategorikan “borjuasi” atau “reformis gadungan”—telah turut mengubah cara pandang kita terhadap lapangan politik menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Selain itu, tentu saja, interaksi dengan massa rakyat dengan kesadarannya juga membawa pengaruh tersendiri. Tetapi kenyataan di atas tidak seratus persen menjamin cara pandang dan cara praktek yang baru di lapangan politik. Ketidakluwesan dalam menjalankan strategi politik persatuan nasional ini seringkali masih kita temui. Banyak di antara kita yang masih senang mempertanyakan ‘kemurnian niat’ dari potensi sekutu ketika mereka mengangkat program kemandirian dan pro-rakyat. Pertanyaan ini tidak relevan karena kita tidak dapat menjamin ‘kemurnian niat’ dari siapapun. Seharusnya, ketika kita menemukan realitas seperti tersebut di atas, kita sudah dapat ‘masuk’ untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dalam upaya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kongkrit berupa kerjasama yang menguntungkan Partai secara ideologi, politik, dan atau organisasi, atau, apabila potensi sekutu itu berada dalam pemerintahan kita bisa mendorong pelaksanaan program yang pro-rakyat, pro kepentingan nasional, dan penguatan Partai. Terlepas upaya tersebut akan berhasil atau tidak. Politik persatuan nasional yang kita kedepankan adalah upaya untuk merangkul sebanyak-banyaknya sekutu, upaya untuk mengajak sebanyak-banyaknya potensi sekutu, agar berada satu barisan dalam perjuangan menghadapi imperialisme. Dalam menjalankan politik ini kita berhadapan dengan situasi obyektif yang serba pragmatis dan fragmentasi isu/persoalan yang luar biasa hebat. Sihir media massa mengombang-ambingkan perhatian rakyat dari satu persoalan ke persoalan lain dengan sedemikian cepat, entah persoalan itu penting atau, meminjam istilah Kawan Ketua Umum, hanya “urusan remeh-temeh”. Tantangan-tantangan ini belum mampu kita atasi secara kreatif untuk kepentingan perluasan dan pendalaman gagasan kemandirian nasional. Tapi, sekali lagi kita beruntung (meski bukan kebetulan), bahwa pembacaan yang tepat
8
atas situasi nasional telah ‘memaksa’ banyak kalangan untuk (setidaknya) melihat imperialisme sebagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Bahkan penyebaran gagasan yang PRD lakukan jauh hari sebelumnya telah menempatkan sejumlah politisi nasional pada pilihan mengangkat atau tidak persoalan kemandirian nasional ini dengan konsekuensi dianggap mengabaikan persoalan yang nyata. Pilpres 2014 lalu dapat menjadi indikator bahwa persoalan ini tidak dapat ditolak oleh politisi nasional. Masing-masing calon presiden berupaya mengemukakan visi kemandirian nasional versinya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Persoalannya adalah penerimaan gagasan ini belum sanggup dibuktikan dalam praktek yang konsisten, sehingga muncul kesan bahwa apa yang dilakukan politisi di pemerintahan ini hanya mengangkat “wacana populis” untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Situasi ini menimbulkan kesulitan bagi kerja penggalangan persatuan nasional. Cengkraman imperialisme yang sudah sedemikian nyata masih belum dianggap mendesak (urgent) untuk diselesaikan bersama dengan konsekuensi menggeser semua kepentingan sempit ke belakang (non-prioritas). Partai Terbuka: Internalisasi di lapangan Organisasi Lambatnya proses pemahaman atas perubahan pada bentuk dan cara kerja organisasi juga membawa konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi yang paling penting atau pokok untuk digarisbawahi adalah belum terbangunnya sistem kepartaian sesuai Keputusan Kongres Ke-7 di Salatiga sampai dengan akhir periode lima tahun ini. Pada banyak kasus di daerah struktur Partai dibiarkan kosong dalam waktu lama, rekrutmen tidak terjadi atau sangat minim, dan mekanisme serta aktivitas organisasi tidak berjalan. Kita membayangkan sistem kepartaian sebagai suatu rangkaian kerja I-P-O yang saling menguatkan, dan output organisasional yang diharapkan adalah, sebagaimana yang disebutkan Kawan Ketua Umum dalam pidatonya: besar secara kuantitas dan kuat secara kualitas. Sebenarnya, situasi obyektif telah membuka kesempatan yang berharga bagi pembesaran Partai dengan meluasnya sentimen nasionalisme, tumbuhnya kesadaran tentang adanya cengkraman imperialisme—meskipun masih pada tingkat awal/awam, dan program-program kemandirian nasional yang dikampanyekan oleh banyak politisi mainstream. Tapi ternyata struktur Partai belum mampu menjaring potensi ini untuk diwadahi dan diarahkan dalam aktivitas kepartaian. Secara subyektif pun Partai memiliki kader-kader yang militan dan memiliki kemampuan agitasi propaganda dalam tingkat yang minimum sekalipun. Di basis-basis ormas sekawan, 9
seperti petani dan kaum miskin kota, telah ada kawan-kawan yang lahir dari gerakan massa yang bersedia dikoordinasikan dalam kerja Partai. Kawan-kawan ‘baru’ ini, sekalipun tidak sangat tangguh secara teoritis, tapi merupakan ujung tombak organisasi yang dapat luwes bergerak, relatif diterima, dan dipercaya oleh massa rakyat. Kegagapan di lapangan organisasi ini tentulah berkait dengan kendala di lapangan ideologi dan politik. Misalnya, kelambatan dalam rekrutmen massal berkaitan dengan penyelesaian kurikulum pendidikan dasar yang beberapa kali mengalami perubahan. Atau bila pun terjadi rekrutmen massal maka arahan kerja terhadap capaian tersebut masih sangat minim sehingga basis yang baru bergabung tersebut kemudian kembali mencair dan terfragmentasi dalam kesibukan masing-masing. Rekrutmen massal ini umumnya terjadi di basis-basis advokasi kita, baik yang ditangani oleh ormas sekawan ataupun langsung oleh struktur Partai. Selain pola rekrutmen massal, terdapat juga pola rekrutmen individual (perorangan), yang terutama diperoleh dari pendaftaran online atau orang yang mengenal Partai lewat situs online kita kemudian mendatangi sekretariat. Untuk perekrutan dengan pola ini pun kita belum mampu menindaklanjuti dengan pendidikan politik dan penugasan. Sementara dalam kaitan dengan politik, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita belum menemukan rumusan politik bahasa yang lebih dapat diterima/dicerna oleh semua kalangan tanpa harus mengubah esensi propaganda. Ini di luar soal kesederhanaan berbahasa sebagaimana yang banyak dipersoalkan dahulu, melainkan tantangan untuk menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan ketakutan atau kengerian bagi bangsa Indonesia, tapi sebaliknya, menggetarkan kaum imperialis. Terlepas dari kelemahan di tingkat ideologi dan politik, hal paling mendasar dari keseluruhan persoalan organisasi ini, seperti sudah disebutkan sebelumnya, adalah tidak terisinya struktur Partai untuk menjalankan aktivitas IPO. Sebagai tambahan catatan, dalam masa seperti sekarang, keseluruhan aktivitas tersebut di atas membutuhkan dukungan keuangan. Tapi sampai sekarang kebutuhan yang vital ini belum mampu dipenuhi oleh Partai secara mandiri. Persoalan ini sedang coba ditangani secara serius oleh kawan-kawan melalui Konferensi Keuangan yang baru lalu untuk dapat menjawab kebutuhan logistik demi kerja kepartaian dalam jangka panjang. Setelah internalisasi Setelah mendapatkan intisari dari keseluruhan evaluasi, yakni lima tahun internalisasi, kini saatnya Partai kita melakukan eksternalisasi, melakukan ekspansi, hadir secara 10
terang-benderang di tengah-tengah rakyat. Kita berusaha mengenal kemampuan subyektif, kelemahan dan kekuatannya. Bagian yang menjadi kelemahan dibenahi, bagian yang menjadi kekuatan diperteguh dan diperbanyak lagi. Untuk itu lah kawan-kawan di Steering Committee Kongres Ke-8 PRD telah merumuskan konsepsi dan program kerja di masing-masing Komisi. Berhubung sebagian besar isi evaluasi yang disampaikan pada pengantar ini bukan lagi hal yang benar-benar baru, maka kami dari Steering Committee mengharapkan diskusi kita sudah dapat melangkah lebih maju pada konsepsi dan program kerja yang disampaikan oleh masing-masing Komisi tersebut. Demikian, Selamat Berkongres!
PRD Dan Tugas Sejarahnya Minggu, 22 Juli 2012 | 23:23 WIB 0 Komentar | 598 Views
Di dalam kegelapan sekalipun, kita masih bisa bernyanyi. Bernyanyi tentang kegelapan. Kata-kata Bertolt Brech itu dikutip Budiman Sudjatmiko dalam pidato politiknya saat deklarasi PRD, 22 Juli 1996. PRD memang dilahirkan di ujung jaman kegelapan: 30 tahun, 8 bulan, 22 hari kekuasaan orde baru. Dengan keberanian bernyanyi di tengah kegelapan, sekalipun berhadapan dengan represi (penculikan, penangkapan, dan penghilangan), PRD berhasil memulai tugas sejarahnya: melawan rezim orde baru.
11
16 tahun sudah berlalu. Rezim orde baru sudah tumbang. Keadaan politik sudah sangat berubah. Sebagian yang diperjuangkan PRD sudah terjadi: lima paket UU politik dan dwi-fungsi ABRI sudah dicabut. Lantas, apakah tugas sejarah PRD sudah usai? PRD, seperti ditulis di Manifesto-nya tahun 1996, bercita-cita ingin menegakkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan ini mencakup tiga aspek sekaligus: ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dulu, para pendiri bangsa merumuskannya dengan bahasa sederhana: sosio-demokrasi (Bung Karno) atau demokrasi kerakyatan (Bung Hatta). Kita sekarang hidup di jaman demokrasi liberal. Demokrasi ini sengaja menceraikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Mereka hanya mengejar kebebasan politik semata, namun tidak ada demokrasi di lapangan ekonomi. Apalagi di lapangan budaya: sudah pasti produksi kebudayaan didominasi oleh klas yang berkuasa di lapangan ekonomi. Demokrasi liberal ini, dengan coraknya yang seperti di atas, hanya menjadi “wadah” untuk menampung adonan baru bernama neoliberalisme. Ironisnya lagi, neoliberalisme ini hanyalah topeng baru dari “neokolonialisme”. Yang terjadi, kita kembali menjadi bangsa “terjajah”. Dan penjajah itu sebagian besar berwujud perusahaan multinasional. Memang demokrasi liberal membuka ruang bagi tumbuh-suburnya ormas dan berbagai organisasi politik. “Kekuatan-kekuatan itu muncul seakan memenuhi apa yang diinginkan oleh demokrasi liberal saat ini,” kata Webby Warouw, salah seorang pendiri PRD, saat berbicara dalam diskusi bertajuk “16 Tahun PRD Dan Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita” di kantor KPP PRD, Minggu (22/7/2012). Sayangnya, kata Webby, kehadiran berbagai ormas dan organisasi politik itu tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan rakyat Indonesia sekarang ini. “Tidak ada ormas dan organisasi politik yang sanggup menyelesaikan persoalan mereka. Sekalipun berbagai ormas dan organisasi politik tumbuh bagaikan seribu bunga di taman demokrasi liberal ini,” kata Webby. PRD sendiri masih eksis di tengah proses-proses tersebut. Sementara itu, banyak kader PRD yang sudah tersebar di berbagai partai politik, parlemen, dan pemerintahan. “Rakyat dan kader-kader partai di semua lini, baik nasional maupun daerah, menunggu komando partai untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan ini,” kata Webby Warouw. PRD sendiri sempat “galau” menghadapi situasi baru ini. Partai kemudian mengalami perjuangan internal yang sangat sengit. Tak sedikit perjuangan internal itu berakhir dengan friksi dan perpecahan. Namun, perjuangan internal itu harus dianggap sebagai proses pendewasaan partai sebagai sebuah gerakan politik. 12
Sampailah akhirnya pada Kongres Ke-VII PRD tahun 2010. Kongres inilah yang membawa PRD “menemukan kembali jalannya Revolusi”. Kongres VII berhasil merumuskan problem pokok rakyat Indonesia, yaitu imperialisme. Kongres juga memutuskan untuk mengubah azas PRD dari sosial-demokrasi kerakyatan (Sosdemkra) menjadi Pancasila. Banyak yang sinis dengan perubahan azas ini. Kok bisa Sosdemkra diturunkan menjadi Pancasila, katanya. Tapi, bagi Webby Warouw, orang yang berpandangan seperti itu berarti “keblinger” dan tidak memahami Pancasila. “Saya secara pribadi mendukung keputusan kongres PRD untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 (asli),” kata Webby. Webby mengatakan, tidak ada pertentangan antara cita-cita sosialisme Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945. “Pancasila dan UUD 1945 sebagai payung bersama untuk memperjuangkan sosialisme Indonesia,” katanya. Webby juga menganjurkan agar PRD mempelajari ajaran Bung Karno dengan sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya. Sebab, katanya, ajaran Bung Karno masih sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini. Terkait metode perjuangan, Webby menganjurkan agar kader-kader partai tidak lagi mempertentangkan antara jalan ekstra-parlementer dan parlementer. Baginya, kedua jalan itu sejak dulu hingga sekarang sudah digunakan oleh PRD. Sementara itu, Faisol Reza, mantan pengurus KPP-PRD, mengajak untuk mendiskusikan PRD sebagai partai terbuka. “segmentasi PRD, dalam hal perekrutan, mendidik kader, dan memperluas jaringan, tidak berkembang seperti partai-partai lain,” kata Reza. Partai-partai lain, kata Reza, berhasil menarik minat segmen luas masyarakat. Sedangkan PRD sendiri masih bergerak pada segmen yang terbatas. Ini membuat PRD tidak begitu berpengaruh secara politik. Sementara Nuraini, mantan pengurus PRD lainnya, mengajak merefleksikan perjuangan PRD sejak 16 tahun yang lalu. “Saya kira, tugas politik kita tetap tidak berubah, yakni melakukan perubahan. Dan perubahan itu harus disandarkan pada massa-rakyat,” katanya. Hanya saja, kata Nuraini, perjuangan untuk perubahan akan menjadi sangat mungkin kalau PRD berkuasa. Namun, pada kenyataannya, PRD secara institusional masih berada di luar kekuasaan.
13
“Sejak sekarang PRD harusnya berani menempatkan kader-kadernya yang punya kapasitas untuk masuk di panggung-panggung kekuasaan. Sekalipun panggung kekausaan itu melalui kekuatan orang lain,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, berbicara panjang-lebar mengenai perubahan-perubahan penting dalam perjuangan PRD. Terutama mengenai perubahan azas PRD, yakni dari sosdemkra menjadi pancasila. “Keputusan itu tidak jatuh dari langit. Perubahan azas ini melalui proses sejarah dan perdebatan yang cukup panjang. Ini juga hasil pembacaan terhadap sejarah masyarakat Indonesia dan kekhususan-kekhususannya,” kata Agus Jabo. Dulu, kata Agus Jabo, PRD terkesan memaksakan situasi konkret mengikuti keinginan teoritis. Akibatnya, teori semakin berjarak dari praktek. Sekarang, katanya, persoalan kita bukan sekedar soal bagaimana mengadopsi teori-teori yang berkembang di negara-negara lain, tapi dalam soal bagaimana membumikan teori-teori revolusioner itu di Indonesia. “Pancasila pernah dipergunakan para pendiri bangsa dalam mengusir kolonialisme dan imperialisme,” tegasnya. Sayangnya, kata Jabo, banyak orang mengeritik Pancasila tanpa mempelajari secara mendalam pemikiran para penggagasnya. Ironisnya lagi, mereka menumpang cara-pandang teori barat untuk menghakimi pancasila. Agus Jabo menegaskan, tugas sejarah PRD adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Namun, proses penyelesaian tugas sejarah itu memerlukan dua tahapan, yaitu revolusi-nasional demokratis dan revolusi sosialis. Saat ini, karena problem pokonya adalah imperialisme, maka PRD menegaskan tugas pokoknya melaksanakan revolusi nasional-demokratis. “Kita harus membebaska bangsa Indonesia dari dominasi imperialisme dan feodalisme,” tegas Agus Jabo. Agus Jabo juga menjelaskan, perjuangan nasional-demokratis ini mengharuskan adanya penyatuan berbagai kekuatan nasional. “Ini mengapa PRD membuka tangan untuk bekerjasama dengan berbagai kekuatan politik lain,” katanya. Sudah 16 tahun perjalanan PRD. Dirgahayu PRD…tetap teguh kukuh berlapis baja untuk mengemban tugas sejarahmu!
14
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120722/partai-rakyat-demokratik-da n-tugas-sejarahnya.html#ixzz3W0klrWjU
15
