KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PENGUMUMAN Nomor : 779/KIP-SAB/IX/2016 TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2017 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 13/Kpts/KIP-SAB/VII/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2017, dengan ini KIP Kota Sabang memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Sabang, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bahwa KIP Kota Sabang membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut : 1.
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang, pada : Tanggal : 21 s.d 23 September 2016 Waktu : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB Tempat : Kantor KIP Kota Sabang. Jl. Yos Sudarso. Kota Sabang
2.
Dalam pengajuan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2017, Partai politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 27/Kpts/KIP-SAB/VIII/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2017, yaitu : I.
PERSYARATAN PENCALONAN a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : 1) Syarat minimal perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurangkurangnya 3 (tiga) kursi. 2) Syarat Minimal perolehan suara sah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 19.169 (sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 2.876 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam) suara sah. b. Perseorangan : 1) Syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk sabang sejumlah 39.304 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat) jiwa, yaitu 1.180 (seribu seratus delapan puluh) jiwa. 2) Jumlah dukungan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kota Sabang yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) Kecamatan.
II.
PERSYARATAN CALON : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Orang Aceh (lihat pasal 211 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)
c. Beragama Islam, taat menjalankan syari’at Islam dan mampu mambaca Al-Qur’an dengan baik d. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki; f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; g. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); i. Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalan masa pemidanaannya, secara komulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran; k. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; n. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya; o. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; p. Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; q. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; r. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; s. Belum pernah menjabat sebagai Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Walikota atau calon Wakil Walikota; t. Belum pernah menjabat sebagai Walikota bagi calon Wakil Walikota di daerah yang sama; u. Berhenti dari jabatan Bupati atau Wakil Bupati/Walikota atau Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Walikota atau Wakil Walikota Sabang. v. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota; w. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRA atau DPRK bagi anggota DPR, DPD, DPRA atau DPRK sejak ditetapkan sebagai calon; x. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, PNS, dan Keuchik atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon; y. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; z. Berhenti sebagai anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS. III. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KIP Kota Sabang antara lain: a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya; b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya; c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK; d. Surat pernyataan dilengkapi; 1. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
2. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, anggota TNI, POLRI, PNS atau Keuchik atau nama lain, dan surat permintaan berhenti dari jabatan BUMN atau BUMD; 3. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal bagi calon perseorangan; 4. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti; dan 5. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KIP Kota Sabang paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon e.
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf c PKPU 5 Tahun 2016 dilengkapi dengan: 1. Surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA dan anggota DPRK; dan 2. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat DPR, DPD, DPRA dan DPRK.
f.
g.
h.
i.
Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota; Surat penyataan pemenuhan persyaratan calon yang tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana; Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan: 1. Surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional; 2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk calon Bupati dan Wakil Bupati; 3. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan; 4. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas; 5. Surat keterangan dari kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.
Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon; k. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan; l. Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dikeluarkan oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain; m. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
n.
o.
p.
q.
r. s. t.
u. v.
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon; Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar; Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2KWK; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon; Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
IV. KETENTUAN LAIN a.
Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah. b. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan. c. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi: 1. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; 2. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol; 3. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; 4. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;dan 5. Dokumen administrasi persyaratan calon. d.
Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi;
1. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan yaitu formulir Model BA.7-KWK Perseorangan;
2. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan; 3. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan 4. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan. e. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye. f. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KIP Kota Sabang tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. g. Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon (Paslon) wajib membuka Rekening Khusus (Reksus) Dana Kampanye pada bank umum. h. Reksus Dana Kampanye tersebut dibuka atas nama Paslon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Parpol atau Gabungan Parpol dan Paslon. i. Pembukaan Reksus Dana Kampanye dimaksud, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Parpol. j. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan. k. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi: 1. 2.
1 (satu) rangkap asli; dan 1 (satu) rangkap salinan.
V. JADWAL DAN TEMPAT PENDAFTARAN a. Masa Pendaftaran Mulai Tanggal 21-23 September 2016. b. Waktu Pendaftaran Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB c. Tempat Pendaftaran Kantor KIP Kota Sabang, Jalan Yos Sudarso, Kota Sabang. Telp. 0652-22500, setiap hari kerja. VI. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Kota Sabang, Jalan Yos Sudarso, Kota Sabang. Telp. 0652-22500, setiap hari kerja. Demikian untuk dimaklumi.
Sabang, 14 September 2016 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
