KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

-1-

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 19/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota,

perlu

menetapkan

Pedoman

Teknis

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; Mengingat:

1.

Undang-Undang

Nomor

Pemerintahan

Aceh

11

Tahun

(Lembaran

2006

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan

Nomor

4801)

sebagaimana

Undang-Undang

Nomor

2

telah

diubah

Tahun

2011

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

8,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5189); 3.

Undang-Undang Penyelenggara

Nomor

15

Pemilihan

Tahun

Umum

2011

tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2015

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

Nomor

1

Tahun

2014

tentang

Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

-2(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

23,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

Nomor

1

Tahun

2015

tentang

Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat

Jenderal Komisi

Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum

Umum,

Provinsi,

dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016; 8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;

9.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

-3Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat; 10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07); 11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh

Dan

Kabupaten/Kota Darussalam

Dewan

(Lembaran

Tahun

2008

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Nanggroe

Nomor

03,

Aceh

Tambahan

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13); 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5); 13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Provinsi Aceh Tahun 2017. Memerhatikan :

Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

KESATU

:

Menetapkan Gubernur

Pedoman

dan

Wakil

Teknis

Pencalonan

Gubernur

Aceh

Pemilihan

Tahun

2017

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang

merupakan

Keputusan ini.

bagian

tidak

terpisahkan

dari

-4KEDUA

:

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2016 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, ttd RIDWAN HADI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KIP ACEH Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

Abdullah Mohd. Jam

-5LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 19/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS

PENCALONAN

PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017. PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017 I.

PENDAHULUAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh merupakan sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan

pemimpin

yang harus

mampu

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Aceh. Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, KIP Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknisini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk memberikan pedoman bagi KIP Aceh, Partai Politik dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;

2.

Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin

mengajukan

calon

dalam

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur Aceh; 3.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

II.

KETENTUAN UMUM Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.

Aceh

adalah

daerah

provinsi

yang

merupakan

kesatuan

masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus

untuk

mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

-6Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat

setempat

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 3.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4.

Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahaan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 5.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6.

Bupati/Walikota

adalah

kepala

pemerintah

daerah

kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 7.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

8.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK

adalah

unsur

penyelenggara

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 9.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.

10. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional,

-7tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara wewenang

pemilihan

dalam

umum

dan

penyelenggaraan

diberikan Pemilihan

tugas

dan

berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 11. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 12. Komisi

Independen

Pemilihan

Kabupaten/Kota,

selanjutnya

disebut KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

Gubernur

Kabupaten/Kota

dan

Wakil

berdasarkan

Gubernur

ketentuan

yang

di

tingkat

diatur

dalam

undang-undang Pemilihan. 13. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yang

dibentuk

oleh

KIP

Kabupaten/Kota

untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan. 14. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia

yang

dibentuk

oleh

KIP

Kabupaten/Kota

untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain. 15. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 16. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan Panwaslih

Kabupaten/Kota

adalah

panitia

yang

bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota. 17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslih

Kecamatan,

adalah

panitia

yang

dibentuk

oleh

Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

-818. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain. 19. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat

Aceh

dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Kabupaten/Kota. 20. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik

nasional,

atau

Gabungan

Partai

Politik

lokal

atau

Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 21. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan. 22. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KIP Aceh. 23. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KIP Aceh untuk mengikuti Pemilihan. 24. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 25. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur yang sedang menjabat. 26. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.

-927. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia. 28. Hari adalah hari kalender.

III. PESERTA PEMILIHAN a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. IV.

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A.

PERSYARATAN CALON 1.

Calon

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur,

dengan

memenuhi

persyaratan sebagai berikut: a.

Warga Negara Republik Indonesia;

b.

Orang Aceh;

c.

beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;

d.

setia

kepada

Republik

Pancasila,

Indonesia

Undang-Undang

Tahun

1945,

Dasar

cita-cita

Negara

Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e.

mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki;

f.

berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

g.

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

h.

mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); i.

tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

j.

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

- 10 sebagai

mantan

terpidana

dan

bukan

sebagai

pelaku

kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran; k.

bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

l.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

m.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

n.

mengenal

daerahnya

dan

dikenal

oleh

masyarakat

daerahnya; o.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

p.

tidak

sedang

memiliki

tanggungan

utang

secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; q.

tidak

sedang

dinyatakan

pailit

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; r.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

s.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan: 1.

penghitungan

2

(dua)

kali

masa

jabatan

dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; 2.

jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;

3.

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a)

telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

- 11 b)

telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

c)

2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4.

perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan

akhir

masa

jabatan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur yang bersangkutan; dan 5.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk: a)

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara

langsung

melalui

Pemilihan,

dan

yang

diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; atau b)

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi.

t.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;

u.

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: 1.

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

2.

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau

3.

Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

v.

tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

w.

menyatakan

secara

tertulis

pengunduran

diri

anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Daerah,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Aceh

sebagai

Perwakilan

atau

Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon;

- 12 x.

menyatakan

secara

tertulis

pengunduran

diri

sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan keuchik atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon; y.

mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

z.

berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota,

Panwaslih

Aceh,

Bawaslu,

Panwaslih

Bawaslu

Provinsi,

Kabupaten/Kota

sebelum

pembentukan PPK dan PPS. 2.

Ketentuan

berkenaan

dengan

syarat

beragama

Islam,

taat

menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik diatur dengan Keputusan KIP Aceh. 3.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

4.

Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara, dikecualikan bagi: a.

calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);

b. 5.

calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Calon yang dipidana karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat

banyak

dan

dilakukan

tanpa

kekerasan

atau

menggunakan senjata. B.

PERSYARATAN PENCALONAN 1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik a.

KIP Aceh menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KIP Aceh sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

b.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

c.

KIP

Aceh

menghitung

syarat

pencalonan

dimaksud pada huruf b, dengan rumus:

sebagaimana

- 13 1.

syarat pencalonan = jumlah kursi DPRA hasil Pemilu Terakhir x 15/100; dan

2.

syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 15/100;

3.

dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

d.

KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada: a.

Keputusan KIP Aceh tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA;

b.

Keputusan KIP Aceh tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA.

f.

Salinan Keputusan KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan DPRA, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi dan Panwaslih Aceh.

g.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

h.

Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.

i.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan

dengan

Bakal

Pasangan

Calon

untuk

didaftarkan mengikuti Pemilihan. j.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KIP Aceh, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

k.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan

bakal

calon

atau

Bakal

Pasangan

yang

telah

menandatangani

Calon

pengganti. l.

Bakal

calon

kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KIP Aceh, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran. m.

Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

- 14 n.

Kesepakatan

sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

h,

ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik. o.

Kesepakatan

sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

i,

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masingmasing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon. 2.

Perseorangan a.

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

b.

Dukungan

diberikan

kepada

1

(satu)

Pasangan

Calon

Perseorangan. c.

Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

V.

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A.

Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 1.

KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan

Calon

perseorangan,

sebelum

masa

penyerahan

dokumen

dukungan

dokumen dukungan. 2.

Pengumuman

jadwal

penyerahan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa

cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman

dan/atau laman KIP Aceh. 3.

Pengumuman

jadwal

penyerahan

dokumen

dukungan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari. 4.

Pengumuman

jadwal

penyerahan

dokumen

dukungan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan: a.

Keputusan KIP Aceh mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebarannya;

b.

tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KIP Aceh; dan

c.

waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

- 15 5.

Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

6.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

7.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 Wib.

8.

Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri: a.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili

di

wilayah

administratif

yang

sedang

menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan b. 9.

rekapitulasi jumlah dukungan.

Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; atau

10. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat

pernyataan

dukungan

secara

perorangan,

tapi

tidak

menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data: a.

nomor induk kependudukan;

b.

alamat;

c.

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

d.

gampong atau nama lain;

e.

kecamatan;

f.

kabupaten/kota;

g.

tempat dan tanggal lahir/umur;

h.

jenis kelamin; dan

- 16 i.

status perkawinan.

11. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan

Calon

perseorangan

wajib

menyusun

rekapitulasi

dukungan dari formulir Model B.1-KWK Perseorangan. 12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan. 13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif. 14. Bakal

Pasangan

Calon

perseorangan menyusun rekapitulasi

jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap gampong atau nama lain, kecamatan dan kabupaten/kota. 11. Dalam

menyerahkan

dokumen

dukungan,

bakal

calon

perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per gampong atau nama lain. 12. Bakal

Pasangan

Calon

perseorangan

menyerahkan

surat

pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. 13. Softcopy

merupakan

dokumen

dukungan

yang

disusun

menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan. 14. Penyerahan

lampiran

dokumen

dukungan

berupa

fotokopi

berdasarkan

wilayah

identitas kependudukan dalam bentuk hardcopy. 15. Dokumen

dukungan

dikelompokkan

gampong atau nama lain. 16. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan: a.

Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KIP Aceh;

b.

KIP Aceh menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada KIP Kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK;

- 17 c.

1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah

memperoleh

pengesahan

KIP

Aceh

dengan

membubuhkan paraf dan cap basah. B.

Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 1.

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

2.

a.

verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b.

verifikasi administrasi; dan

c.

verifikasi faktual.

KIP

Aceh

melakukan

verifikasi

terhadap

jumlah

minimal

dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara: a.

melakukan

verifikasi

terhadap

jumlah

dukungan

dan

persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1KWK Perseorangan; b.

melakukan

verifikasi

terhadap

jumlah

dukungan

dan

persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan c.

melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

3.

Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KIP Aceh menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

4.

Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KIP Aceh menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

5.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KIP Aceh menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

6.

Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

- 18 7.

Setelah melakukan verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, KIP Aceh melakukan verifikasi administrasi.

8.

Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara: a.

mencocokkan

kesesuaian

Nomor

Induk

Kependudukan,

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; b.

verifikasi

kesesuaian

antara

formulir

Model

B.1-KWK

Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; c.

verifikasi

kesesuaian

antara

alamat pendukung

dengan

daerah Pemilihan; d.

verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e.

verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f.

verifikasi

identitas

pemenuhan

syarat

kependudukan usia

untuk

pendukung

memastikan

dan/atau

status

perkawinan; dan g.

verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

9.

Dalam

hal

formulir

Model

B.1-KWK

Perseorangan

tidak

ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan. 10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

- 19 12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 13. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan gampong atau nama lain. 15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan

adalah

Anggota

Tentara

Nasional

Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. 17. KIP Aceh menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan. 18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu: a.

1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b.

1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslih Aceh; dan

c.

1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Aceh.

19. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar

penduduk

potensial

pemilih

Pemilihan,

KIP

Aceh

berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- 20 20. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa: a.

data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

b.

data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau

c.

tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

21. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS. 22. KIP Aceh menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan. 23. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu: a.

1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b.

1 (satu) rangkap untuk PPK;

c.

1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependundukan dan Catatan Sipil;

d.

1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslih Aceh; dan

e.

1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Aceh.

24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila: a.

1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;

b.

dukungan ganda, meliputi: 1.

kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau

2. c.

kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau

1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu). 26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.

- 21 27. KIP Aceh menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada: a.

Bakal Pasangan Calon perseorangan;

b.

KIP Kabupaten/Kota; dan

c.

PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

28. KIP Aceh menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KIP Kabupaten/Kota dan PPK. 29. Pendukung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KIP Aceh menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS. 30. Berdasarkan

hasil

verifikasi

administrasi,

PPS

melakukan

verifikasi faktual. 31. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan. 32. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari perangkat gampong atau nama lain setempat sesuai kebutuhan. 33. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon. 34. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. 35. Dalam

hal

pendukung

menyatakan

tidak

memberikan

dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK

Perseorangan,

dan

namanya

dicoret

dari

daftar

tidak

memberikan

dukungan. 36. Dalam

hal

pendukung

menyatakan

dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran

Berita

Acara

Model

BA.5-KWK

Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah. 37. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

- 22 38. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat

tempat

tinggal

pendukung

tidak

ditemukan,

PPS

memberikan catatan pada kolom keterangan. 39. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat

meminta

pendukung

untuk

menunjukkan

identitas

kependudukan yang asli. 40. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap

jempol

terhadap

Bakal

Pasangan

Calon

yang

didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung. 41. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol. 42. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan. 43. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan. 44. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib meminta keuchik atau nama lain setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel gampong atau nama lain di atas tanda tangan. 45. PPS

dan/atau

petugas

verifikasi

faktual

wajib

mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual. 46. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi

faktual

dengan

cara

berkoordinasi

dengan

Bakal

- 23 Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah gampong atau nama lain pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. 47. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. 48. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. 49. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang

ditentukan,

dukungan

Bakal

Pasangan

Calon

yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. 50. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung

Bakal

Pasangan

Calon

dapat

menfasilitasi

pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi. 51. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan,

sepanjang

Bakal

Pasangan

Calon

dan/atau

tim

penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan

atau

dokumen

lain

yang

membuktikan

bahwa

pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 52. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan

video

(video

call)

yang

memungkinkan

PPS

dan

pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara

- 24 secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline. 53. Dalam hal memanfaatkan teknologi informasi tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat. 54. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KIP Aceh melalui PPS dan difaslitasi oleh KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap: a.

Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau

b.

keabsahan

surat

keterangan

kepada

instansi

yang

berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. 55. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. 56. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu: a.

1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b.

1

(satu)

rangkap

untuk

PPK

dengan

dilampiri

semua

dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon; c.

1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

d.

1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e.

1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

57. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS. 58. Rapat pleno dihadiri oleh: a.

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b.

Panwaslih Kecamatan; dan

c.

PPS.

59. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwaslih Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

- 25 60. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan. 61. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal

Pasangan

Calon

atau

tim

penghubung

tidak

dapat

menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan. 62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan. 63. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: a.

1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b.

1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten/Kota;

c.

1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kecamatan; dan

d.

1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

64. KIP

Kabupaten/Kota

melaksanakan

rapat

pleno

terbuka

rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK. 65. Rapat pleno dihadiri oleh: a.

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b.

Panwaslih Kabupaten/Kota; dan

c.

PPK.

66. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaslih Kabupaten/Kota

dapat

mengajukan

keberatan

dengan

menunjukkan bukti pendukung. 67. Dalam

hal

keberatan

dapat

diterima,

KIP

Kabupaten/Kota

melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan. 68. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal

Pasangan

menerima,

Calon

Pasangan

atau

Calon

tim atau

penghubung tim

tidak

penghubung

dapat mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan. 69. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan. 70. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: a.

1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

- 26 b.

1 (satu) rangkap untuk KIP Aceh;

c.

1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kabupaten/Kota; dan

d.

1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kabupaten/Kota.

71. KIP

Aceh

melaksanakan

rapat

pleno

terbuka

rekapitulasi

dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KIP Kabupaten/Kota. 72. Rapat pleno dihadiri oleh: a.

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b.

Panwaslih Aceh; dan

c.

KIP Kabupaten/Kota.

73. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaslih Aceh dapat

mengajukan

keberatan

dengan

menunjukkan

bukti

pendukung. 74. Dalam hal keberatan dapat diterima, KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan. 75. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal

Pasangan

Calon

atau

tim

penghubung

tidak

dapat

menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan. 76. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan. 77. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: a.

1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b.

1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Aceh; dan

c.

1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Aceh.

78. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain. 79. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- 27 80. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap. 81. Berhalangan tetap meliputi keadaan: a.

meninggal dunia; atau

b.

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

82. KIP

Aceh

dan

KIP

Kabupaten/Kota

mengumumkan

calon

pengganti kepada masyarakat. 83. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir. 84. Masyarakat

dapat

memberikan

tanggapan

atau

menarik

dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan. 85. KIP Aceh melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima. 86. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. VI.

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A.

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN 1.

KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

2.

Menteri

menyampaikan

salinan

keputusan

terakhir

tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU. 3.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

4.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

- 28 5.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KIP Aceh sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

6.

Dalam

hal

pengesahan

kepengurusan

Partai

Politik

tingkat

kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. 7.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

8.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat

provinsi

menjadi

pedoman

bagi

KIP

Aceh

dalam

penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon. 9.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KIP Aceh menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan

mengenai

penundaan

pemberlakuan

keputusan

Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada KIP Aceh sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. 11. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan

Calon

adalah

Partai

Politik

yang

telah

terdaftar

berdasarkan keputusan Menteri. 12. KIP Aceh mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KIP Aceh sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan,

Program,

dan

Jadwal

Penyelenggaraan

Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017. 13. Dalam

pengumuman

pendaftaran

Bakal

Pasangan

Calon,

dicantumkan: a.

Keputusan Keputusan KIP Aceh tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA;

b.

Keputusan KIP Aceh tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA;

- 29 c.

Keputusan KIP Aceh tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan

dan

persebarannya

bagi

pasangan

calon

perseorangan; d.

waktu penyerahan dokumen dukungan;

e.

tempat penyerahan.

14. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran. 15. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 wib. 16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan

Bakal

Pasangan

Calon

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur kepada KIP Aceh selama masa pendaftaran. 17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat. 18. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;

b.

menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;

c.

menyertakan

Keputusan

pengambilalihan

kepengurusan

Partai Politik tingkat provinsi, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi; d.

menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;

e.

menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik

yang

bergabung

untuk

mengusulkan

Pasangan

Calon;dan f.

menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.

- 30 19. Keputusan Partai Politik, diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a.

diserahkan

1

(satu)

bulan

sebelum

masa

pendaftaran

Pasangan Calon; dan b.

tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

kecuali

perubahan

tersebut

disebabkan

karena

meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. 20. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP Aceh selama masa pendaftaran. 21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran. 22. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. 23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KIP Aceh menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. 24. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KIP Aceh bertugas: a.

menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b.

meneliti pemenuhan persyaratan;

c.

meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu: 1.

keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang

menandatangani

surat

keputusan

tentang

kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;

- 31 2.

keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang disampaikan oleh KPU; dan

3.

Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.

d.

berdasarkan hasil verifikasi, KIP Aceh mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: 1.

nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

2.

nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;

3.

nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

4.

hari,

tanggal,

dan

waktu

penerimaan

dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; 5.

alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

6.

jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

e.

meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran

serta

persyaratan

Bakal

Pasangan

Calon

perseorangan; f.

berdasarkan hasil verifikasi, KIP Aceh mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

- 32 perseorangan

menggunakan

Tanda

Terima

Pendaftaran

formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: 1.

nama lengkap bakal calon;

2.

hari,

tanggal,

dan

waktu

penerimaan

dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; 3.

alamat dan nomor telepon bakal calon;

4.

jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan

5.

dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.

g.

menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

h.

memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau

Gabungan

Partai

Politik

yang

mengajukan

Bakal

Pasangan Calon dan juga kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan i.

memberikan

surat

pengantar

pemeriksaan

kesehatan

jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KIP Aceh kepada Bakal Pasangan Calon. 25. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KIP Aceh menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara. 26. KIP Aceh mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslih Aceh dan dituangkan dalam Berita Acara. 27. KIP Aceh menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara. B.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON 1.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KIP Aceh terdiri atas: a.

surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung

- 33 sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model BKWK Parpol beserta lampirannya; b.

surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan

menggunakan

formulir

Model

B-KWK

Perseorangan beserta lampirannya; c.

surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

d.

surat pernyataan dilengkapi: 1.

surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

2.

surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota,

Indonesia,

Kepolisian

anggota

Negara

Tentara

Republik

Nasional Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil atau Keuchik atau nama lain, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 3.

surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal bagi calon perseorangan;

4.

tanda

terima

dari

pejabat

yang

berwenang

atas

penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti; dan 5.

surat

keterangan

bahwa

pengunduran

diri

atau

permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon. e.

surat pernyataan dilengkapi: 1.

surat

pemberitahuan

pencalonan

bagi

Calon

yang

berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan

- 34 Perwakilan Rakyat Aceh dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan 2.

tanda

terima

penyampaian

surat

pemberitahuan

pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. f.

surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota;

g.

surat penyataan pemenuhan persyaratan calon yang tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;

h.

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan: 1.

surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;

2.

surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

3.

surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;

4.

surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;

5.

surat keterangan dari kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa

- 35 pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana. i.

surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

j.

surat

keterangan

tidak

sedang

dicabut

hak

pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon; k.

surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

l.

surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara

negara

dari

instansi

yang

berwenang

memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara; m.

surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggung

jawabnya

yang

merugikan

keuangan

negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon; n.

surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

o.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

- 36 p.

daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

q.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

r.

fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang,;

s.

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

t.

daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;

u.

pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

2.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

4.

Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi: a.

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;

b.

surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung

untuk

mengusulkan

Pasangan

Calon

menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol; c.

surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk

- 37 mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; d.

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan

e. 5.

dokumen administrasi persyaratan calon.

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi: a.

berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon

Perseorangan

yaitu

formulir

Model

BA.8-KWK

Perseorangan; b.

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3KWK Perseorangan;

c.

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan

d. 6.

dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye.

7.

Tata

cara

pendaftaran

Tim

Kampanye

berpedoman

pada

Keputusan KIP Aceh tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 8.

Dokumen

persyaratan

pencalonan

dan

persyaratan

calon,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan. 9.

Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi: a.

1 (satu) rangkap asli; dan

b.

1 (satu) rangkap salinan.

- 38 VII. PENELITIAN

DOKUMEN

PERSYARATAN

PENCALONAN

DAN

PERSYARATAN CALON A.

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 1.

KIP Aceh berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan

Narkotika

Nasional

(BNN)

dan

Himpunan

Psikologi

Indonesia (Himpsi) tingkat provinsi untuk: a.

menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan

standar

bebas

penyalahgunaan

narkotika

dengan

Keputusan KIP Aceh; dan b.

menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dengan Keputusan KIP Aceh.

2.

KIP Aceh menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.

3.

KIP Aceh menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

4.

Rumah

sakit

kesehatan

pemerintah

Bakal

Calon

yang

melakukan

menyampaikan

hasil

pemeriksaaan pemeriksaan

kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada

KIP

Aceh

sebagai

bukti

kebenaran

kelengkapan

persyaratan calon. 5.

Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

6.

KIP Aceh melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

7.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

8.

Penelitian

terhadap

kelengkapan

dan

keabsahan

dokumen

meliputi penelitian terhadap: a.

cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b.

tanda tangan Pasangan Calon;

c.

materai; dan

d.

kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

- 39 9.

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: a.

fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

b.

legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan

c.

legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah

perguruan

tinggi

swasta

itu

berada,

apabila

perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi. 10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan

kerja yang menyelenggarakan urusan

pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. 11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan. 12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang

dikeluarkan

oleh

instansi

atau

satuan

kerja

yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. 13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah

yang

bersangkutan

dan/atau

instansi

yang

menyelenggarakan urusan pendidikan. 14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh

- 40 pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KIP

Aceh

melakukan

klarifikasi

ke

Kejaksaan

Negeri

dan

Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. 17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,

KIP

Aceh

Pemasyarakatan

melakukan

untuk

klarifikasi

memperoleh

ke

informasi

Lembaga

bahwa

yang

bersangkutan: a.

pernah dipidana penjara; atau

b.

telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KIP Aceh dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. 19. KIP Aceh dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara. 20. KIP Aceh menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi. 21. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan lengkap

dan/atau

dan/atau

persyaratan

belum

calon

memenuhi

dinyatakan

syarat

belum

dan/atau

tidak

memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KIP Aceh. 22. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur’an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika. 23. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur’an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika

Bakal

Calon

atau

Bakal

Pasangan

Calon

yang

bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Pasangan Calon baru.

- 41 24. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan. B.

Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KIP Aceh pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

2.

Bakal

Pasangan

Calon

Perseorangan

melakukan

perbaikan

persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima. 3.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KIP Aceh pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

4.

Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

5.

Partai

Politik

atau

Gabungan

Partai

Politik

tidak

dapat

memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

telah

dinyatakan

memenuhi

persyaratan

pencalonan

dan/atau syarat Calon. C.

Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 1.

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi

kesempatan

untuk

melengkapi

kekurangan

syarat

dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan: a.

jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

b.

dukungan yang diserahkan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi

- 42 -

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan gampong atau nama lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KIP Aceh. KIP Aceh menyampaikan berkas perbaikan dukungan, dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada KIP Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada PPS melalui PPK; b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KIP Aceh dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip; dan c. 1 (satu) rangkap asli kepada KIP Aceh, untuk arsip. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KIP Aceh melakukan prosedur sebagaimana pada saat penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana pada saat penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KIP Aceh mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK). Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, meliputi dokumen: a. surat pernyataan dukungan yang berisi data nomor induk kependudukan, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), gampong atau nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan

formulir

Model

B.1-KWK

Perseorangan

Perbaikan; b.

rekapitulasi

jumlah

dukungan

Bakal

Pasangan

Calon

perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data setiap gampong atau nama lain, kecamatan, dan kabupaten/kota. 8.

Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan

- 43 Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KIP Aceh dan dituangkan dalam Berita Acara. 9.

KIP Aceh menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara.

VIII. Penelitian Hasil Perbaikan A.

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 1.

KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

2.

Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah

dinyatakan

lengkap

atau

memenuhi

syarat,

kecuali

mendapat rekomendasi dari Panwaslih Aceh atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan. 3.

Dalam hal rekomendasi Panwaslih Aceh atau laporan tertulis masyarakat

berkaitan

dengan

syarat

calon,

KIP

Aceh

menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon. 4.

Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

5.

KIP Aceh mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.

6.

Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon

tidak

melengkapi

dokumen

administrasi

persyaratan

Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. 7.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8.

Dalam

hal

Partai

Politik

atau

Gabungan

Partai

Politik

menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KIP Aceh melakukan setingkat

klarifikasi di

atasnya

kepada atau

kepengurusan

yang

berwenang

Partai

Politik

mengesahkan

kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan

- 44 Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik. 9.

KIP Aceh meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

B.

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 1.

KIP Aceh melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.

2.

Dalam

hal

perseorangan

perbaikan

dukungan

mencapai

paling

Bakal

sedikit

2

Pasangan (dua)

kali

Calon jumlah

kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KIP Aceh

melakukan

verifikasi

administrasi

terhadap

perbaikan

dukungan. 3.

Dalam

hal

perbaikan

dukungan

Bakal

Pasangan

Calon

perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan

dan/atau

tidak

memenuhi

sebaran

dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan. 4.

KIP Aceh melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan.

5.

Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

6.

Berdasarkan

hasil

verifikasi

administrasi,

PPS

melakukan

verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon. 7.

Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana pada saat verifikasi faktual sebelumnya.

8.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana pada saat verifikasi sebelumnya.

9.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota melaksanakan

rekapitulasi

dengan

menempuh

prosedur

sebagaimana rekapitulasi sebelumnya. 10. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KIP Kabupaten/Kota, KIP Aceh melakukan

rekapitulasi

terhadap

hasil

verifikasi

perbaikan

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana rekapitulasi sebelumnya.

- 45 11. Berdasarkan hasil rekapitulasi, KIP Aceh melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran. 12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KIP Aceh menyatakan perbaikan

dukungan

Bakal

Pasangan

Calon

perseorangan

memenuhi syarat. 13. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KIP Aceh menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat. IX. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON 1.

KIP Aceh menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

2.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KIP Aceh menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KIP Aceh.

3.

KIP Aceh mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka KIP Aceh.

4.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Aceh

Perwakilan atau

Dewan

Daerah

atau

Perwakilan

Dewan Rakyat

Kabupaten/Kota, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KIP Aceh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon. 5.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan

keputusan

pejabat

yang

berwenang

tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KIP Aceh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon. 6.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 46 7.

KIP Aceh melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.

8.

Rapat pleno KIP Aceh dihadiri oleh: a.

Pasangan Calon;

b.

wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;

9.

c.

Pasangan Calon perseorangan;

d.

Tim Kampanye;

e.

Panwaslih Aceh;

f.

media massa; dan

g.

tokoh masyarakat.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.

10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno

dengan

menyampaikan

alasan

dipertanggungjawabkan,

pengambilan

penandatanganan

rancangan

pada

tertulis nomor

daftar

yang

dapat

urut

Pasangan

dan Calon

dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye. 11. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon. 12. KIP Aceh mengumumkan hasil pengundian nomor urut. 13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan. 14. KIP Aceh menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon. 15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. 16. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh. 17. KIP Aceh mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon. 18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat. 19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk: a.

menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b.

mencetak surat suara;

c.

keperluan kampanye; dan

- 47 d.

dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

20. Pasangan

Calon

mengumumkan

laporan

harta

kekayaan

pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KIP Aceh. 21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat

memberikan

surat

kuasa

kepada

KIP

Aceh

untuk

mengumumkan. 22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon. 23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KIP Aceh. 24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti. 25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon

dan/atau

Pasangan

Calon

yang

mengundurkan

diri,

dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat. 26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan. 27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KIP Aceh. 28. Pasangan

Calon

perseorangan

yang

mengundurkan

diri,

dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. 29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan. X.

PENGGANTIAN CALON 1.

Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan dalam hal: a.

dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

- 48 b.

dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur’an;

c.

berhalangan tetap; atau

d.

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.

3.

Berhalangan tetap meliputi keadaan: a.

meninggal dunia; atau

b.

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari keuchik atau nama lain atau camat setempat.

4.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5.

Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut: a.

sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b.

sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

c.

sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

6.

Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak mampu membaca Al Qur’an atau berhalangan tetap dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

7.

a.

calon Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur; atau

b.

calon Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur.

Bagi

Pasangan

Calon

yang

diusulkan

oleh

Partai

Politik,

penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. 8.

Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

9.

Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- 49 10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap. 11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti. 12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan

kepada

calon

atau

Pasangan

Calon

pengganti,

dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah. 13. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon

dari

Pasangan

Calon

yang

tidak

berhalangan

tetap

dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan. 14. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara,

Partai

Politik

atau

Gabungan

Partai

Politik

tidak

mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 15. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap, KIP Aceh wajib mengumumkan kepada masyarakat. 16. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan

sebagai

Pasangan

Calon

sampai

dengan

hari

pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan. 17. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 18. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 19. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan masyarakat.

tetap,

KIP

Aceh

wajib

mengumumkan

kepada

- 50 20. Dalam

hal

terdapat

keadaan

berhalangan

tetap,

KIP Aceh

melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan. 21. KIP

Aceh

melakukan

verifikasi

terhadap

kelengkapan

dan

kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti. 22. KIP

Aceh

melakukan

verifikasi

terhadap

kelengkapan

dan

kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti. 23. KIP Aceh menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat. 24. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti. 25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain. 26. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Aceh membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon. 27. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari. XI.

LARANGAN DAN SANKSI 1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

2.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

3.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 51 4.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

5.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dibatalkan.

6.

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

7.

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KIP Aceh, apabila: a.

Pasangan

Calon

dan/atau

Tim

Kampanye

terbukti

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

memengaruhi

pemilih

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; b.

Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan

hukum

tetap,

sebelum

hari

pemungutan suara; c.

Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d.

Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh atau Keputusan KIP Aceh;

e.

melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta

kegiatan

Pemerintahan

Daerah

untuk

kegiatan

Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana. 8.

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

XII. TANGGAPAN MASYARAKAT 1.

KIP Aceh mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

- 52 2.

Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KIP Aceh sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KIP Aceh dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.

3.

Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

XIII.PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 1.

2. 3. 4.

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KIP Aceh sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Aceh tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwaslih Aceh. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslih, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN 1.

Anggota

Tentara

Nasional

Indonesia

dan

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2.

Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3.

Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,

dan/atau

gelar

keagamaan

pada

dokumen

persyaratan pencalonan dan syarat calon. 4.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokpi ijazah yang telah dilegalisir.

5.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan

dokumen

dukungan

Bakal

Pasangan

Calon

Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KIP Aceh dapat memanfaatkan sarana teknologi. 6.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KIP

- 53 Aceh meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri. 7.

Keuchik atau nama lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai

perseorangan

Politik

menjadi

atau

mencalonkan

Bakal

Pasangan

diri

secara

Calon,

wajib

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui

Camat

yang

dibuktikan

dengan

tanda

terima

pemberitahuan. 8.

Perangkat Gampong atau nama lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Keuchik atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

9.

Surat pemberitahuan disampaikan kepada KIP Aceh pada saat pendaftaran.

10. Dalam

hal

terdapat

ketidakbenaran

pengaduan

ijazah/Surat

atau

Tanda

laporan

Tamat

tentang

Belajar

(STTB)

Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah

dilakukan

penetapan

Pasangan

Calon,

KIP

Aceh

meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi

syarat

dan

Pasangan

Calon

yang

bersangkutan

dinyatakan gugur. 12. Dalam hal terdapat keadaan: a.

setelah

dilakukan

penundaan,

dan

sampai

dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar; b.

terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);

c.

sejak

penetapan

Pasangan

Calon

sampai

dengan

saat

dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; d.

sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan

suara,

terdapat

Pasangan

Calon

yang

- 54 berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau e.

terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai

peserta

Pemilihan

yang

mengakibatkan

hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KIP Aceh melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon. 13. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon. 14. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 15. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KIP Aceh. XV. KETENTUAN PENUTUP Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2016 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, ttd RIDWAN HADI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KIP ACEH Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

Abdullah Mohd. Jam