1
ANGGARAN DASAR ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN BAB I NAMA, BENTUK dan LAMBANG Pasal 1 Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI. Pasal 2 AJI berbentuk perkumpulan. Pasal 3 AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI. BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4 AJI didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 5 Pengurus pusat AJI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. BAB III AZAS DAN PEDOMAN Pasal 6 Organisasi AJI berazaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman. Pasal 7 AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirnagalih 7 Agustus 1994 BAB IV KODE ETIK Pasal 8 1. AJI memiliki dan memberlakukan kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggotanya. 2. AJI mengakui kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers Pasal 9 Kode Etik AJI disahkan dan ditetapkan oleh Kongres AJI.
1. 2. 3. 4.
Pasal 10 Dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya,setiap anggota AJI terikat pada Kode Etik AJI. Anggota AJI wajib menaati Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers Penegakan Kode Etik AJI dilaksanakan oleh pengurus AJI. Pemeriksaan dugaan pelanggaran atas Kode Etik AJI dilakukan oleh Majelis Etik AJI/AJI Kota.
BAB V VISI DAN MISI Pasal 11 Visi AJI Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi Pasal 12 Misi AJI 1. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
Aliansi Jurnalis Independen Surabaya
2
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Meningkatkan profesionalisme jurnalis. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja media. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman. Memperjuangkan isu perempuan dan minoritas melalui media. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.
Pasal 13 Untuk mewujudkan visi dan misinya, AJI: a. Menggalang solidaritas di kalangan komunitas pers dan masyarakat sipil lainnya, di tingkat nasional dan internasional. b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis dan menegakkan etika profesi. c. Berperan aktif dalam upaya pengembangan usaha pers yang sehat, demi tercapainya kesejahteraan pekerja pers. d. Bekerjasama dengan pihak lain memerangi korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan, serta menjamin tersedianya akses informasi bagi masyarakat.
BAB VI PRINSIP ORGANISASI Pasal 14 Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip: a. Independen b. Demokratis c. Transparan d. Akuntabel e. Partisipatif BAB VII RUANG LINGKUP ORGANISASI Pasal 15 a. Pengurus Pusat AJI adalah AJI Indonesia yang menjadi induk organisasi AJI di Indonesia dan berkedudukan di ibukota Negara. b. AJI Indonesia memiliki cabang di tingkat kota yang disebut AJI Kota dan AJI Kota persiapan. c. AJI Kota adalah cabang AJI Indonesia di tingkat kota yang memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program. d. AJI Kota Persiapan adalah calon AJI Kota yang pendiriannya dipersiapkan oleh AJI Indonesia. Pasal 16 a. AJI Indonesia wajib menyampaikan setiap kebijakan organisasi kepada seluruh AJI Kota paling sedikit satu tahun sekali. b. AJI Kota dan organisasi di bawahnya beserta anggotanya mematuhi dan mengikuti garis kebijakan AJI Indonesia. c. AJI Kota wajib menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan organisasi secara reguler kepada AJI Indonesia paling sedikit satu tahun sekali.
BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 17 Keanggotaan AJI bersifat terbuka bagi individu jurnalis yang memenuhi syarat. Pasal 18 Keanggotaan AJI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan. Pasal 19
Aliansi Jurnalis Independen Surabaya
3
Hak-hak anggota meliputi : a. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. b. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan. c. Hak membela diri, jika dikenai sanksi organisasi d. Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus bagi anggota biasa. Pasal 20 Kewajiban anggota meliputi : a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan aturan organisasi lainya. b. Menjaga nama baik AJI. c. Mematuhi kode etik AJI d. Melaksanakan aturan organisasi e. Membayar iuran anggota Pasal 21 Anggota dapat dikenai sanksi organisasi berupa teguran, peringatan, hingga pemecatan.
BAB IX FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI Pasal 22 1. Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun. 2. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun. 3. Dalam situasi darurat, dapat dilakukan: a. Kongres Luar Biasa atas usulantertulis 2/3 AJI Kota b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis 2/3 anggota AJI Kota. Pasal 23 Kewenangan forum pengambilan keputusan organisasi meliputi: 1. Kewenangan Kongres: a. Memilih dan menetapkan pasangan ketua umum dan sekretaris jenderal b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pokok-Pokok Program Kerja selama tiga tahun c. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua umum dan sekretaris jenderal d. Memilih dan menetapkan anggota Badan Pertimbangan Organisasi dan Badan Pengawas Keuangan e. Mengusulkan nama-nama anggota Majelis Etik yang akan ditetapkan oleh ketua umum f. Menetapkan anggota kehormatan atas usul pengurus AJI Indonesia dan atau AJI Kota. g. Membuat badan otonom dan aturan mainnya untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus h. Menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. i. Mengesahkan AJI Kota baru. 2. Kewenangan Konferensi AJI Kota: a. Memilih dan menetapkan Pasangan Ketua dan Sekretaris AJI Kota. b. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua dan sekretaris AJI Kota. c. Memilih koordinator dan anggota Badan Pengawas Keuangan AJI Kota. d. Menetapkan Peraturan AJI Kota e. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota f. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua AJI Kota g. Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota diambil melalui mufakat atau suara terbanyak. h. Konferensi AJI Kota dianggap sah apabila dihadiri perwakilan pengurus AJI Indonesia.
BAB X
Aliansi Jurnalis Independen Surabaya
4
JENJANG PERATURAN ORGANISASI Pasal 24 Peraturan organisasi secara berurutan meliputi: 1. Peraturan di tingkat AJI Indonesia a. AD dan ART b. Peraturan Organisasi c. Keputusan Ketua Umum AJI 2. Peraturan di tingkat AJI Kota a. AD dan ART b. Peraturan AJI Kota c. Keputusan Ketua AJI Kota
BAB XI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 25 1. Struktur organisasi AJI terdiri dari pengurus AJI Indonesia dan AJI Kota . 2. Pengurus AJI Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 3. Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Pasal 26 Ketua umum, sekjen, ketua dan sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama, selama-lamanya dua periode.
BAB XII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 27 Kelengkapan Organisasi AJI Indonesia terdiri dari, BPO,BPK dan Majelis Etik. Pasal 28 Badan Pertimbangan Organisasi dibentuk di tingkat nasional untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi. Pasal 29 Badan Pengawas Keuangan dibentuk untuk melakukan pengawasan atas pengumpulan dan pengelolaan keuangan organisasi serta aset organisasi.
Pasal 30 Majelis Etik dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik.
BAB XIII KEUANGAN DAN ASET Pasal 31 Dana dan aset organisasi diperoleh dari : a. Uang pendaftaran anggota b. Iuran tetap anggota c. Sumbangan anggota d. Hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat e. Usaha organisasi yang sah. Pasal 32 Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus AJI.
Aliansi Jurnalis Independen Surabaya
5
BAB XIV PEMBEKUAN AJI KOTA Pasal 33 Pembekuan Pengurus AJI Kota bisa dilakukan oleh AJI Indonesia jika Pengurus AJI Kota tidak aktif selama satu tahun atau terbukti menyimpang dari AD/ART.
BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 34 a. Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya 2/3 AJI Kota serta disetujui sedikitnya 2/3 suara. b. Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan sosial.
BAB XVI PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.
Aliansi Jurnalis Independen Surabaya
