MUKADIMAH Didorong keinginan luhur dan rasa tanggung jawab penuh untuk beperanserta secara proaktif menegakkan, melestarikan, menginisiasi nilai‐nilai perjuangan dan kemerdekaan bangsa pada tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan idelogi Pancasila dan semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana dalam Pembukaan dan Undang‐undang Dasar Tahun 1945 terkandung nilai‐nilai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan atau dimanapun berada. Atas dasar itu dibentuklah organisasi Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) untuk melaksanakan kegiatan Yayasan PINTU GERBANG INFORMASI PERDAMAIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (PGIP NKRI). Adapun kegiatan itu dituangkan dalam sebuah Program Mandiri Pendidikan Indonesia (PMPI) yang berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LEPNESIA, sebagai berikut : ANGGARAN DASAR BAB I PENYELENGGARA Pasal 1 Badan Hukum 1. Penyelenggaraan kegiatan ini berbadan hukum yayasan sesuai dengan Undang‐undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2. Surat Keputusan Kementerian Kehakiman dan HAM Izin Nomor : C ‐ 01.HT.01.02 TH 2003 Tanggal 29 Januari 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan PGIP NKRI 3. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Yayasan PGIP NKRI Nomor Inventaris : 18 / D.I / I / 2003 Depdagri Kesbang Tanggal 28 Januari 2003 tentang Organisasi Kesamaan Profesi 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan PGIP NKRI Nomor : 18/PGIP‐NKRI/SK/VI/2014 tentang kegiatan Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) Pasal 2 Hakikat Penyelenggaraan Berdirinya atau deklarasi Yayasan Pintu Gerbang Informasi Perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat Yayasan PGIP NKRI setelah melalui masa sosialisasi visi misinya keberbagai daerah nusantara Indonesia. Sosialisasi itu diawali tanggal 23 September Tahun 2002 atau sejak terbitnya akta pendirian Yayasan PGIP NKRI sampai terselenggaranya acara Konvensi Pendidikan Nasional Bhinneka Tunggal Ika pada hari Senin tanggal 4 November 2003 di Wisma PHI Jakarta. Konvensi yang dihadiri para pendiri yayasan dari berbagai masyarakat etnik Indonesia yang datang dari berbagai daerah nusantara Indonesia mengharapkan terbentuknya biro‐biro yayasan dan lembaga pendidikan diberbagai daearah Indonesia. Beberapa kesepakatan telah dihasilkan pada acara itu, diantaranya Pembentukan Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) sebagai pelaksana berbagai kegiatan yayasan yang dapat melakukan kerja sama kegiatan dengan pemerintah daerahnya masing‐masing. Akta pendirian Yayasan PGIP NKRI yang dirancang atas latar belakang etnik (suku, agama, ras) dan berdasar pada wilayah Indonesia ditujukan untuk percepatan kegiatan pemerataan dan keseimbangan kemajuan pendidikan Indonesia sebagaimana pendaftarannya di Kementerian Kehakiman dan HAM RI
Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 1
dan Kementerian Dalam Negeri RI. Pendaftaran akta yayasan PGIP NKRI sesuai dengan filosofi, visi misi serta maksud dan tujuan lembaga dalam sebuah Program Mandiri Pendidikan Indonesia (PMPI). Berkat dukungan para pendiri yayasan dan dengan dukungan lapisan masyarakat luas, Yayasan PGIP‐NKRI dideklarasikan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2005 di Jakarta. Bertindak sebagai Ketua dan anggota Deklarasi Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes (SUMUT) dan anggota‐angota pendiri yayasan, meliputi Dr. Teuku Muhammad Jamil, M.Si (Aceh), Dr. Dasrul, drg (Aceh),. Dr. Achmad Hidir, M.Si (RIAU),. Dr.dr.Edwin Nurdin, S.POG (SUMBAR), Dr. Adio Penta, M.Si (Jambi) Dr. H.Sunaryo, M.Si (JATIM), Prof. Dr. Maryono, M.Si (JATIM), Kasmir Efendy (DKI JAKARTA), Drs. Piter Sinaga, MM (JABAR), Dr.Ir. Isbandi, MS (JATENG), Dr. Pujo Suharso, MS (DKI YOGJAKARTA), Dr. I Wayan Rai, MS (BALI), Dr. Felix Sanga, MS (NTT), Dr. Afrizal, MS (KALBAR), Dr. Sidik R. Usop, MS (KALTENG), Dr. AR. Shadiqin, M.Kes (KALSEL), Dr. Johannes Pelealu, MS (SULUT), Prof. Dr. Ferdinan, MS (SULUT), Prof. Dr. Eka Suaeb, M.Si (SULTRA), Prof. Dr. Syamsul Bachri, M.Si (SULSEL), Prof. Dr. Andi Ichrar, MS (KALTIM). Beberapa tokoh pemerintahan dan masyarakat bertindak sebagai penasehat yang turut memberikan pemikirannya diantaranya Letjend. TNI (Pur) R. Soeprapto dan Jend.TNI (Pur) Agum Gumelar, Prof Dr. S.Budhisantoso, Prof Dr. Ir. Djohar Arifin Husein, Prof Dr. Tabrani Rab, Hj. Dra. Maimunah Umar, Edy Hartawan, Prof. Abu Daud Busroh, SH. Dalam acara itu, berbagai topik didiskusikan seperti rendahnya respon masyarakat pada berbagai kegiatan gerakan pembaruan moral bangsa, keraguan akan adanya muncul dominasi kultur dengan penonjolan identitas suku, agama, budaya. Reaksi masyarakat itu dapat diterima karena memang mempunyai alasan dan latar belakang yang kuat, sebagai sebab akibat dari kurang transparannya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ditambah rendahnya kualitas dan mutu pendidikan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan Indonesia. Bagaimana cara melebur asumsi masyarakat diatas agar dapat hidup dalam suasana kebersamaan dan kegotong‐royongan membangun Indonesia memerlukan sebuah “Pabrikasi Pendidikan” yang dapat dijadikan salah satu piranti dasar pembangunan berbangsa dan bernegara khususnya dibidang kemajuan pendidikan, menjadi tanggung jawab kita bersama tanpa terkecuali.
Pasal 3 Biro Yayasan Yayasan adalah sebagaimana dimaksudkan dengan Undang‐Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang sebuah yayasan yang didirikan oleh orang perorangan. Pendirian yayasan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari organisasi Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) searah dengan kesamaan maksud dan tujuan kegiatannya. Yayasan Pintu Gerbang Informasi Perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia (PGIP‐NKRI) dalam Program Mandiri Pendidikan (PMPI) akan memiliki biro yayasan disetiap wilayah provinsi Indonesia. Biro terdiri dari orang perorangan dan atau sekumpulan orang yang datang dari anggota‐angota pendiri yayasan dan ataupun yang datang dari kalangan masyarakat umum. Koordinator atau anggota biro dapat dibentuk dan diangkat oleh yayasan untuk masa jabatan tertentu berdasarkan AD/ART LEPNESIA. Koordinator atau anggota biro dapat diangkat menjadi pengurus kolektif lembaga, status dan kedudukannya diatur dalam AD/ART Lembaga BAB II PELAKSANA Pasal 4 Lepnesia Sebagaimana maksud dan tujuan pendirian serta aktivitas Yayasan PGIP NKRI untuk tujuan kegiatan sosial dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat maka dibentuklah Lembaga Etik Pendidikan Indonesia disingkat LEPNESIA. Pembentukan lembaga itu didasarkan pada Surat Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 2
Keputusan Ketua Yayasan PGIP NKRI Nomor : 18/PGIP‐NKRI/SK/VI/2014 tentang kegiatan daN PEMBENTUKAN Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) BAB III FILOSOFI, VISI DAN MISI Pasal 5 Filosofi Membangun dan merefleksikan semangat kegotong royongan dari pengertian semboyan negara Bhinneka Tunggal melalui masyarakat akademisi dan praktisi, pemerintah maupun swasta untuk dapat secara bersama‐sama memajukan pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 6 Visi Pemerataan dan keseimbangan serta profesionalisme pendidikan Indonesia Pasal 7 Misi 1. Melaksanakan pelayanan sistem kontrol etik pendidikan 2. Menyelenggarakan pelayanan peningkatan potensi akademik guru dan dosen 3. Meningkatkan pelayanan sumber daya pendidikan bagi guru dan dosen serta bagi anak BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 8 Maksud Melembagakan sistem etik pendidikan sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui Program Mandiri Pendidikan Indonesia (PMPI). Pasal 9 Tujuan 1 Membentuk Lembaga etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) secara nasional 2 Meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan 3 Mengembangkan fungsi sosial sekolah dan perguruan tinggi di masyarakat 4 Memfasilitasi peningkatan karier profesi guru dan dosen BAB V SIFAT DAN KEDUDUKAN Pasal 10 Sifat 1. Lepnesia bersifat organisasi kesamaan profesi 2. Lepnesia bersifat pemberdayaan program sebagai penyangga program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah sebagaimana dari berbagai aktivitas Yayasan PGIP NKRI Pasal 11 Kedudukan 1. Pusat Pengembangan Lepnesia Nasional berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara dan dapat berkantor pusat di ibukota Negara Republik Indonesia. 2. Pusat Pengembangan Lepnesia Provinsi berkedudukan di setiap ibukota Provinsi di Indonesia 3. Pusat Pengembangan Lepnesia Kabupaten Kota berkedudukan di setiap ibukota Kabupaten Kota di Indonesia Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 3
1.
2.
1. 2. 3.
1.
2.
3.
1. 2.
1. 2. 3.
BAB VI BIRO, KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR Pasal 12 Biro Sebagaimana Yayasan PGIP NKRI didirikan oleh berbagai suku yang datang dari berbagai daerah Indonesia atau mewakili berbagai provinsi di Indonesia maka lembaga memiliki biro yayasan. Biro yayasan berkedudukan diberbagai daerah Indonesia Pasal 13 Kelembagaan Lembaga Etik Pendidikan (Lepnesia) Nasional Lembaga Etik Pendidikan (Lepnesia) Provinsi Lembaga Etik Pendidikan (Lepnesia) Kabupaten Kota Pasal 14 Struktur Struktur Organisasi Lepnesia Nasional terdiri dari : a. Seorang Direktur yang dibantu beberapa Asisten Direktur sesuai dengan kebutuhannya b. Seorang Sekretaris c. Seorang Kepala Tata Usaha (KTU) d. Empat orang Kepala Tim Struktur Organisasi Lepnesia Provinsi terdiri dari : a. Seorang Direktur b. Seorang Sekretaris c. Seorang Kepala Tata Usaha (KTU) d. Empat orang Kepala Tim Struktur Organisasi Lepnesia Kabupaten Kota terdiri dari : a. Seorang Direktur b. Seorang Sekretaris c. Seorang Kepala Tata Usaha (KTU) d. Empat orang Kepala Tim BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 15 Syarat menjadi anggota Mengajukan permohonan menjadi anggota Keanggotaan sesuai dengan wilayah kerjanya Pasal 16 Kewajiban anggota Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Nama anggota wajib terdaftar pada Website Lepnesia Berkewajiban memberikan sumbangan pemikiran memajukan lembaga searah dengan maksud dan tujuan pendirian lembaga
Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 4
1. 2. 3. 4.
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
1. 2.
3. 4.
Pasal 17 Hak Anggota Memiliki hak diangkat menjadi pengurus lembaga Memiliki hak mendapat jasa sesuai dengan pekerjaan yang diembannya Mendapat perlindungan sosial Memiliki hak melakukan kegiatan perseorangan sesuai dengan aturan yang berlaku. BAB VIII TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 18 Ketua Yayasan PGIP NKRI Ketua Yayasan PGIP NKRI menyelenggarakan berbagai kegiatan Program Mandiri Pendidikan Indonesia (PMPI) dengan segala bentuk pelayanan administrasi kerjasama kegiatan Ketua Yayasan PGIP NKRI menetapkan surat keputusan pengangkatan pejabat lembaga pada masing‐masing tingkatan organisasi Pejabat atau pengurus Lembaga tingkat nasional bersifat kolektif terdiri dari seorang Direktur dan beberapa orang Asisten Direktur, seorang sekretaris dan seorang Kepala Tata Usaha (KTU) Pejabat atau pengurus Lembaga tingkat nasional bersifat kolektif terdiri dari seorang Direktur, seorang sekretaris dan seorang Kepala Tata Usaha (KTU) Pejabat atau pengurus Lembaga tingkat nasional bersifat kolektif terdiri dari seorang Direktur, seorang sekretaris dan seorang Kepala Tata Usaha (KTU) Yayasan PGIP NKRI menetapkan surat keputusan menjadi anggota Lepnesia melalui penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Ketua Yayasan PGIP NKRI berkewenangan penuh memberhentikan pengurus dan anggota lembaga apabila terdapat tindak pelanggaran pencemaran nama baik pada lembaga maupun pada yayasan. Pasal 19 Direktur Lepnesia Nasional Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) adalah kepengurusan kolektif yang secara bersama‐sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan ditingkat atau skala nasional. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) secara bersama‐sama menetapkan dan mengangkat Kepala Komisi Tim Peksana etik pendidikan, Kepala Tim Pelaksana Peningkatan Potensi Akademik, Kepala Tim Pelaksana Pemetaan, Kepala Tim Pengembangan Informasi, ditingkat organisasi nasional Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) berkewajiban merekomendasikan nama‐ nama kepengurusan kolektif ditingkat provinsi Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak atas persetujuan Ketua Yayasan PGIP NKRI
Pasal 20 Direktur Lepnesia Provinsi 1. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) Lepnesia Provinsi adalah kepengurusan kolektif yang secara bersama‐sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan lembaga ditingkat Provinsi Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 5
2. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) secara bersama‐sama menetapkan dan mengangkat Kepala Komisi Tim Peksana etik pendidikan, Kepala Tim Pelaksana Peningkatan Potensi Akademik, Kepala Tim Pelaksana Pemetaan, Kepala Tim Pengembangan Informasi ditingkat organisasi provinsi. 3. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) berkewajiban merekomendasikan nama‐ nama kepengurusan kolektif ditingkat Kabupaten Kota 4. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak atas persetujuan Ketua Yayasan PGIP NKRI. Pasal 21 Direktur Lepnesia Kabupaten Kota 1. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) Lepnesia Kabupaten Kota adalah kepengurusan kolektif yang secara bersama‐sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan lembaga ditingkat Kabupaten Kota 2. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) secara bersama‐sama menetapkan dan mengangkat Kepala Komisi Tim Peksana etik pendidikan, Kepala Tim Pelaksana Peningkatan Potensi Akademik, Kepala Tim Pelaksana Pemetaan, Kepala Tim Pengembangan Informasi ditingkat organisasi Kabupaten Kota 3. Direktur, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU) dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak atas persetujuan Ketua Yayasan PGIP NKRI BAB IX KEGIATAN Pasal 22 Nama dan jenis kegiatan 1. Nama kegiatan Program Mandiri Pendidikan Indonesia disingkat dengan PMPI 2. Jenis kegiatan (‐) pelayanan kontrol etik pendidikan (‐) pelayanan peningkatan potensi akademik guru dan dosen (‐) pemetaan sarana prasana pendidiikan (‐) penerbitan Journal Ilmiah dan Tabloid Pendidikan. BAB X SUMBER DANA Pasal 23 Kerjasama 1. Alokasi dana APBD/APBN 2. Jasa layanan / hibah tidak terikat 3. Hasil kerja sama dengan berbagai pihak swasta dan BUMN 4. Hibah terikat Pasal 24 Mandiri 1. Bantuan sponsorship tidak mengikat dalam berbagai even kegiatan 2. Partisipasi peserta dalam berbagai even kegiatan 3. Jasa pelayanan lembaga 4. Partisipasi anggota Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 6
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB I KESEKRETARIATAN Pasal 1 Kantor 1. Setiap kantor Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) wajib menggunakan Papan Nama dan Alamat sekretariat Lembaga. 2. Kop dan amplove surat sama dengan Kop dan Amplove surat Lepnesia Nasional dibedakan dengan identitas alamat, Telp/Fax dan Website 3. Bentuk stempel dan logo seragam kecuali dibedakan dengan identitas wilayah atau daerahnya BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota 1. Masa berlaku keanggotaan selama 5 (lima) tahun sejak Kartu Tanda Anggota (KTA) dikeluarkan. 2. Keanggotaan terbagi dalam 3 (tiga) kategori, terdiri dari : anggota Lepnesia Nadional, Provinsi dan anggota Lepnesia Kabupaten Kota 3. Anggota terbagi 2 (dua( jenis, terdiri dari : Anggota Aktif dan Anggota Pasif 4. Anggota aktif terdaftar pada website dan anggota pasif tidak terdaftar pada website lembaga 5. Anggota pasif adalah orang perorangan yang menerima jasa pelayanan lembaga dan anggota aktif adalah orang perorangan yang memberikan jasa pelayanan lembaga Pasal 3 Tatacara Penerimaan Anggota Aktif 1. Mengajukan permohonan dengan disebutkan : ‐ Nama ‐ Jenis Kelamin ‐ Tempat dan Tanggal Lahir ‐ Pekerjaan ‐ Alamat Pekerjaan ‐ Alamat Tempat Tinggal ‐ No. Telp/Fax/HP/ dan email 2. Melampirkan Curriculum Vitae (Biodata) 3. Melampirkan Pasphoto 2X3 Cm = 3 lembar, 4X6 Cm = 3 lembar 4. Melampirkan Foto copy KTP/SIM
Program Mandiri Pendidikan Indonesia
Page 7
