Standard Operating Procedure Aliansi BEM SI KEANGGOTAAN Anggota BEM SI Anggota BEM SI adalah semua BEM yang terhimpun dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Anggota BEM SI diwajibkan menunjuk dua orang penangung jawab yang mewakili anggota pada koordinasi dengan komponen struktural BEM SI lainnya, yang terdiri dari satu orang penanggung jawab utama dan satu orang penanggung jawab pembantu.
Syarat Keanggotaan BEM SI
1
Tidak tergabung dengan aliansi BEM lainya setingkat nasional
2
Mengikuti setidaknya 2 kali agenda wilayah, 1 kali agenda nasional
3
BEM Universitas yang terdafar di indonesia
4
Mendapat rekomendasi dari Korwil terkait secara tertulis
Hak
1. Memberikan masukan atas pelaksanaan eskalasi isu kepada Korwil dan Korsu. 2. Mendapatkan informasi dari Korwil dalam setiap isu nasional dan regional. Kewajiban 1. Melaksanakan panduan eskalasi isu yang diberikan oleh Kooordinator Pusat untuk diterapkan di kampus masing-masing. 2. Mengikuti dua agenda nasional (Rakernas dan Munas) dan setiap agenda wilayah. 3. Melakukan semua eskalasi isu yang telah di sepakati di Munas BEM SI dan Isu-isu insidental yang telah di putuskan korpus dangan pertimbangan korsu terkait. 4. Ikut serta melaksanakan kebijakan politik BEM SI. 5. Bukti otentik anggota aliansi.
ALUR KORDINASI BEM SI Koodinator Pusat BEM SI Koordinator Pusat adalah BEM Universitas yang berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional BEM SI sebelumnya ditunjuk untuk menjalankan fungsi koordinasi BEM SI. Koordinator Pusat diwajibkan menunjuk dua orang penangung jawab korpus yang terdiri dari satu orang penanggung jawab utama dan satu orang penanggung jawab pembantu. Tugas dan Wewenang Korpus antara lain :
1. Memastikan koordinasi eskalasi setiap isu yang telah disepakati pada MUNAS BEM SI dapat terlaksana dalam
ruang lingkup nasional dengan memastikan Setiap Korwil dan Korsu
melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendorong agar komunikasi antara Korsu dengan Korwil berjalan harmonis.
2. Memastikan akumulasi sumber daya untuk implementasi eskalasi isu secara nasional berjalan lancar untuk didistribusikan kepada anggota BEM SI yang membutuhkan.
3. Memberikan sanksi kepada Anggota BEM SI, Korwil, Korsu atau Koordinator Forum Perempuan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dengan pertimbangan dari Korwil dan Korsu lainnya.
4. Meneruskan informasi dan berita eskalasi isu pada satu wilayah pada keseluruhan wilayah BEM SI.
Hak Koordinator Pusat antara lain :
1. Berhak mengikuti setiap negosiasi dengan pihak eksternal yang diselenggaraka oleh korwil dan atau korsu. 2. Memimpin eskalasi isu yang telah disepakati pada MUNAS BEM SI dalam ruang lingkup nasional terutama dalam hal hubungan eksternal seperti menjadi representasi BEM SI pada setiap negosiasi dengan pemerintah atau lembaga negara yang relevan dengan isu tersebut dan menjadi pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan pers pada media massa nasional 3. Melantik Anggota baru Aliansi BEM SI yang telah di rekomendasikan oleh Koordinator Wilayah
Koordinator Forum Perempuan BEM SI Koordinator Forum Perempuan adalah BEM Universitas yang berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional BEM SI sebelumnya ditunjuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kapabilitas perempuan di semua regonal. Koordinator Forum Perempuan diwajibkan menunjuk dua orang penangung jawab Koordinator Forum Perempuan yang terdiri dari satu orang penanggung jawab utama dan satu orang penanggung jawab pembantu.
Tugas dan Wewenang Koordinator Forum Perempuan antara lain : 1.
Memastikan koordinasi eskalasi isu yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas perempuan yang telah disepakati pada MUNAS BEM SI dapat terlaksana dalam ruang lingkup nasional dengan menjalin komunikasi dengan Korsu dengan Korwil.
Hak Koordinator Forum Perempuan adalah : 1. Menjadi representasi BEM SI pada setiap negosiasi dengan pihak eksternal di tingkat nasional berkaitan dengan peningkatan kapabilitas perempuan .
Koordinator Wilayah Koordinator Wilayah adalah BEM Universitas yang berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional BEM SI sebelumnya ditunjuk untuk menjalankan fungsi koordinasi BEM SI di masing-masing regional. Setiap Koordinator Wilayah diwajibkan menunjuk dua orang penangung jawab korwil yang terdiri dari satu orang penanggung jawab utama dan satu orang penanggung jawab pembantu. Hak dan Wewenang Koordinator Wilayah antara lain :
1. Berkoordinasi dengan Koordinator Pusat untuk mengimplementasikan pedoman eskalasi isu yang telah dipersiapkan Kordinator Pusat melalui koordinator isu sehingga dalam tataran praktis dapat
2. terlaksana di seluruh kampus di masingmasing wilayah, termasuk di dalamnya adalah akumulasi sumber daya seperti dana dan sukarelawan.
3. Mengkoordinasikan anggota BEM SI di wilayah regional masing-masing untuk merencanakan dan mengeksekusi respon atas isu yang bersifat spesifik di masing- masing regional dengan berkoordinasi dengan Korsu yang relevan dengan isu tersebut.
4. Memberikan informasi ekskalasi Aliansi BEM SI kepada anggota aliansi dan calon anggota aliansi. Hak Koordinator Wilayah, antara lain :
1. Memimpin eskalasi isu yang telah disepakati pada MUNAS BEM SI dalam ruang lingkup wilayah terutama dalam hal hubungan eksternal seperti menjadi representasi BEM SI pada setiap negosiasi dengan pemerintah atau lembaga negara yang relevan dengan isu tersebut dan menjadi pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan pers pada media massa regional. 2. Merekomendasikan anggota baru BEM SI yang berasal dari wilayahnya masing-masing dengan syarat telah mengikuti minimal satu kali agenda Nasional BEM SI dan mengikuti minimal dua kali agenda wilayah.
Koordinator Isu Koordinator isu adalah BEM Universitas yang bertanggung jawab menyelenggarakan eskalasi isu tertentu dan memberikan pengarahan terkait isu tersebut kepada anggota BEM SI di seluruh regional. Koordinator Isu diwajibkan menunjuk dua orang penangung jawab korsu yang terdiri dari satu orang penanggung jawab utama dan satu orang penanggung jawab pembantu untuk setiap isu yang diamanahkan. Wewenang Kordinator Isu antara lain :
1. Melakukan kajian dan mempersiapkan perencanaan eskalasi isu nasional yang telah disepakati di MUNAS BEM SI untuk diterapkan di seluruh kampus di semua regional
2. Mempersiapkan pedoman eskalasi isu yang telah disepakati di MUNAS BEM SI untuk dapat diadopsi oleh anggota BEM SI di setiap regional
3. Berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah untuk menerapkan eskalasi isu yang telah dipersiapkan di seluruh kampus di semua regional.
4. Menerima masukan dari anggota BEM SI terkait permintaan atas isu spesifik yang muncul di regional tertentu yang relevan dengan isu yang sedang dipegang Korsu dan mempersiapkan kajian dan strategi khusus sesuai dengan permintaan tersebut. Hak Koordinator Isu antara lain : 1.
Memimpin eskalasi isu dalam ruang lingkup nasional terutama dalam hal hubungan eksternal seperti menjadi representasi BEM SI pada setiap negosiasi dengan pemerintah atau lembaga negara yang relevan dengan isu tersebut dan menjadi pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan pers pada media massa.
POLA PENGAMBILAN SIKAP POLITIK DAN ISU Sikap poltik Untuk pengambilan sikap politik BEM SI akan di laksanakan oleh Korpus berkordinasi dengan Korwil.
Sikap isu
1. Isu Nasional Untuk penyikapan isu nasional di laksanakan oleh kordinator pusat dengan pertimbangan kordinator isu. 2. Isu isidental Untuk penyikapan isu yang sifatnya insidental di laksanakan oleh kordinator pusat dan korwil dengan pertimbangan korsu terkait.
SANKSI 1. Surat Peringatan
Pertama.
Sanksi ini
ditujukan
pada
Korpus/Korwil/Korsu/Anggota BEM SI yang bermasalah (tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tindakan lainnya yang dianggap merugikan BEM SI) dan dikeluarkan pada pertemuan berikutnya ( Konsolnas, Rakernas, atau Munas) setelah pelanggaran tersebut dilakukan, serta diputuskan berdasarkan kesepakatan forum yang di keluarkan oleh Kourpus atau Korwil.
2. Surat Peringatan
Kedua.
Sanksi yang
ditujukan
pada
Korpus/Korwil/Korsu/Anggota BEM SI yang bermasalah dan sebelumnya secara berturut-turut telah menerima SP1 dan ternyata setelahnya masih melakukan pelanggaran yang sama. Pengesahan SP2 diputuskan berdasarkan kesepakatan pada
pertemuan selanjutnya ( Konsolnas, Rakernas, atau Munas ) setelah SP1 dikeluarkan oleh Kourpus atau Korwil.
3.
Surat
Pernyataan
Instruksi
Non
aktif.
Sanksi
yang
ditujukan
pada
Korpus/Korwil/Korsu/Anggota BEM SI yang bermasalah berdasarkan kesepakatan pada pertemuan ketiga ( Konsolnas, Rakernas, atau Munas ) setelah secara berturut-turut SP1 dan SP 2 dikeluarkan pada Pertemuan pertama dan kedua dan ternyata masih melakukan pelanggaran yang sama. Sanksi ini disahkan jika berdasarkan kesepakatan forum, Evaluasi dan Pertanggung jawaban dari Korpus, Korsu, atau Korwil yang bersangkutan tidak dapat diterima atau tidak memberikan laporan pertanggungjawaban sama sekali.
Jakarta, Juni 2015 Koordinator Pusat BEM SI
Ahmad Khairudin Syam
