MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN MISKIN TERHADAP PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DISAMPAIKAN OLEH
Pokok Pembahasan • Analisa kritis kebijakan dan Implementasi program perlindungan sosial pemerintah (th 2013 -2015/Tahap II Program MAMPU) • Akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial • Manfaat dan dampak program terhadap Pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan gender • Inisiatif Mitra Mampu dalam kerja pengorganisasian selama ini • Membuka akses bagi perempuan miskin • Monitoring implementasi program pemerintah • Advokasi kebijakan (Peraturan Perundangan & Anggaran perlindungan sosial) • Inisiatif pilot-pilot program perlindungan sosial berbasis komunitas
AREA KERJA MITRA MAMPU • PEKKA : dilaksanakan oleh SERIKAT PEKKA DI 10 PROVINSI: Jateng, Jabar, Aceh, Sumut, Kalbar, NTT, Sulut, Sultra, Sulsel, Malut • KOALISI PEREMPUAN INDONESIA: DI 14 WILAYAH PROVINSI dan CABANG-CABANG di 3 Provinsi . Wilayah Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Aceh, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Jambi, Sultra, Sulteng, Sulsel, NTB, dan Cabang – Cabang di NTT, Kalbar, dan Sulut • KAPAL PEREMPUAN : 6 PROVINSI bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSDM-Nusa Tenggara Timur), Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM-Sulawesi Selatan), Yayasan Alfa Omega (YAO-Nusa Tenggara Timur), Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K-Jawa Timur), Pambangkik Batang Tarandam (PBT-Sumatera Barat).
Analisis Situasi Kemiskinan • JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN
JUMLAH
PERSENTASE
2012
28 594,64
11,66
2013
28 553,97
11,47
2014
27 727,78
10,96
• ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN 359/100.000 KELAHIRAN HIDUP • ADANYA SEJUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN • ADANYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN PEMERINTAHAN
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Cluster 1
• Raskin, BLT, BLSM, Beasiswa siswa miskin, jampersal, jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH)
Cluster 2
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Cluster 3
• Kredit Usaha Rakyat (KUR), modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Bagi Koperasi
Cluster 4
• Affirmasi : Rumah Murah, Listrik Murah dll
PERUBAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL • JAMKESMAS MENJADI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DIBERLAKUKAN JANUARI 2014 • KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL PRESIDEN JOKO WIDODO - PROGRAM JKN KARTU INDONESIA SEHAT - BEA SISWA MISKIN KARTU INDONESIA SEHAT - KARTU KELUARGA SEJAHTERA
PERHATIAN MITRA MAMPU • KEBIJAKAN, MEKANISME DAN PROSEDUR • PENTARGETAN DAN PENDATAAN • PENGETAHUAN PEREMPUAN MISKIN TERHADAP PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL • ASKES PEREMPUAN MISKIN TERHADAP PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL • MANFAAT PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN MISKIN • MEKANISME KELUHAN
STRATEGI MITRA MAMPU • STRATEGI UNTUK MEMPERLUAS AKSES PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUI :
PENGORGANISASIAN PENGEMBANGAN & IMPLEMENTASI MODEL MONITORING PENGEMBANGAN KONSEP & METODOLOGI ADVOKASI PILOT PROJECT & INISIATIF BARU
PENGORGANISIAN SERIKAT PEKKA (PEKKA) SEKOLAH PEREMPUAN
BALAI PEREMPUAN
(KAPAL PEREMPUAN)
(KPI)
DISKUSI & PERTEMUAN RUTIN
PEMBENTUKAN & PENGUATAN KELOMPOK PEREMPUAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PERTEMUAN RUTIN
PENGADUAN & KELUHAN GENDER WATCH
MONITORING BERBASIS GENDER, PARISIPATIF & INKLUSIF
PENERIMAAN KELUHAN & PENGADUAN
SMS MONITORING
PENGEM BANGAN MODEL
PEMANTAUAN MELALUI SMS GATEWAY
ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK • KAPAL PEREMPUAN 1. PERDES PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2. MENDORONG PEMDES SAMPAI KABUPATEN MENYELENGGARAKAN MUSRENBANG PEREMPUAN (KLU, LOTIM) 3. PENGINTEGRASIAN MODEL GENDER WACTH DALAM RPJMN 4. MEMPEROLEH PEMDA UNTUK REPLIKASI GENDER WACTH
ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK • PEKKA 1. MENDORONG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PERADILAN AGAMAN (BADILAG) MAHKAMAH AGUNG DENGAN PEKKA TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU (PEKKA) 2. ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI 3. AKSES PEREMPUAN PADA KEADILAN (DOKUMEN LEGAL PERSONAL)
ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK • KOALISI PEREMPUAN INDONESIA 1. PENINGKATAN JUMLAH PEREMPUAN DALAM POSISI PENGAMBILANKEPUTUSAN (DPRD/DPR/KADES/KPU/KADA) 2. INTERVENSI RUU PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM 3. INTERVENSI RUU PENYANDANG DISABILITAS 4. INTERVENSI RUU PPILN 5. PERDA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (SUMBAR) 6. MEKANISME REGRISTRASI & PEMBAYARAN IURAN JKN (KPI/KPPRI) 7. ALOKASI ANGGARAN-GENDER BUDGET
INISIATIF MITRA MAMPU • USULAN PERBAIKAN PENTARGETAN (KAPAL, PEKKA & KPI) Melalui Lobby pada TNP2K untuk • PERLUASAN PENGERTIAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) UNTUK MEMASUKKAN : RUMAH TANGGA TIDAK LENGKAP, SEPERTI : NENEK DENGAN CUCU, • PENDATAAN DAN PENTARGETAN TERHADAP ORANG TANPA TEMPAT TINGGAL, ORANG/ANAK DALAM PANTI • MENGUSULKAN MEKANISME PERUBAHAN/PENAMBAHAN PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
INISIATIF :PENGELOLAAN PENGETAHUAN • KONSEP & METODOLOGI MONITORING PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (KAPAL PEREMPUAN) • PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS (PEKKA)
• Kesehatan : asuransi kesehatan, asuransi kematian • Energi & Lingkungan : energi terbarukan, Jamban, bank sampah • Sosial kemasyarakatan : arisan sembako, uang, barang • Perumahan : arisan tanah, arisan rumah • Ketahanan Pangan : lumbung pangan, lumbunghidup/gizi • Usaha retail kebutuhan sehari-hari: PEKKA Mart
• KONSEP PERLINDUNGAN SOSIAL ADIL GENDER, INKLUSIF & TRANSFORMATIF UNTUK SEMUA (KOALISI PEREMPUAN INDONESIA) • KARTU ASPIRASI (TOOLS MONITORING/SCORE CARD) YANG DITERAPKAN DI BENGKULU DAN JATIM . UNTUK MENGECEK/ASPIRASI KONSTITUEN YANG DIPERJUANGKAN ALEG PEREMPUAN
INISIATIF MITRA MAMPU • KERJA KOLEKTIF ANTAR MITRA DAN ANTAR KELOMPOK PEREMPUAN AKAR RUMPUT • FORUM MULTI STAKEHOLDER • ADVOKASI BERBASIS DATA & BUKTI • PEMBENTUKAN KELOMPOK EKONOMI (KOPERASI, KELOMPOK SIMPAN PINJAM, KELOMPOK USAHA)
HASIL • TERBENTUKNYA 129 SEKOLAH PEREMPUAN DI TINGKAT DUSUN DAN 25 SEKOLAH PEREMPUAN DI TINGKAT DESA YANG DIINISIASI KAPAL PEREMPUAN DAN MITRA • ADANYA ANGGOTA 4.265 PEREMPUAN KADER SEKOLAH PEREMPUAN • TERBENTUKNYA 1,275 KELOMPOK PEKKA DENGAN 29.000 ANGGOTA • TERBENTUKNYA 280 BALAI PEREMPUAN DENGAN 8.400 ANGGOTA • ADANYA KADER KOALISI PEREMPUAN ALUMNI 6.870 PKD/ 26 PKM/ 16 PKL • ADANYA 45 PEREMPUAN MENJADI ANGGOTA KPI MENJADI ANGGOTA DPRI/DPRD • SEBANYAK 8,851 ANGGOTA DAN MASYARAKAT MENJADI PENERIMA MANFAAT AKSES KEADILAN (PEKKA)
• SEBANYAK 137.000 PEREMPUAN/LAKI-LAKI PARE-PARE MENERIMA JKN DIBIAYAI OLEH PEMDA (KPI/BHAKTI) • TERCIPTANYA SINERGI ALEG DENGAN ANGGOTA BALAI PEREMPUAN DALAM RELASI KONSTITUEN
• TOTAL KELOMPOK YANG TERBENTUK = 1.830 KELOMPOK PEREMPUAN • PENERIMA MANFAAT LANGSUNG = 194.508 ORANG • PENERIMA MANFAAT TIDAK LANGSUNG (DAMPAK DARI KEBIJAKAN NASIONAL, DAERAH & DESA)
PEMBELAJARAN • KEMAMPUAN KADER DAN PENGURUS/MITRA DI BERBAGAI KELOMPOK/DESA/KAB/KOTA/PROV MASIH BELUM MERATA, SEHINGGA TERJADI PERBEDAAN PENGELOLAAN DAN CAPAIAN • KAPASITAS KADER DAN DUKUNGAN ORGANISASI MENENTUKAN KEBERHASILAN ADVOKASI DAN PENGORGANISASIAN • PENGORGANISASIAN DAN ADVOKASI EFEKTIF UNTUK MEMBUKAKAN AKSES PEREMPUAN MISKIN PADA KEBIJAKAN PUBLIK TERKAIT PERLINDUNGAN SOSIAL.
TERIMA KASIH
