MENDEKATKAN AKSES PEREMPUAN MISKIN KORBAN KEKERASAN TERHADAP LAYANAN
Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan 1
Gambaran Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Meningkat setiap tahunnya (321.752 kasus yang dilaporkan pada tahun 2015) Berakhir dengan perceraian: 305.535 kasus (data Badilag MA) Ditangani Lembaga Pengada Layanan: 16.217 kasus Dilaporkan ke Komnas Perempuan : 1.099 kasus
Kasus tertinggi: KDRT/Kekerasan dalam Relasi Personal (100% dari data Badilag, 69% dari data Lembaga Pengada Layanan, dan 81% dari data Komnas Perempuan). * Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan
Dalam Rumah Tangga/Relasi Personal, kekerasan tertinggi: kekerasan terhadap isteri dalam bentuk kekerasan fisik. Kekerasan seksual menempati urutan kedua tertinggi Di ranah komunitas kekerasan tertinggi: kekerasan seksual Baik di ranah rumah tangga/relasi personal maupun di ranah komunitas, kekerasan seksual tertinggi: perkosaan Mayoritas korban perempuan berusia 25 – 40 tahun, dan 13 – 18 tahun.
Keterkaitan Kekerasan Berbasis Gender dan Kemiskinan Ketimpangan relasi kuasa Dampak: Fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial
Pembedaan ciri, peran, fungsi dan tanggung jawab
Kekerasan & Kemiskinan
Kemiskin an & Kekerasan
Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap keadilan dan pemulihan 4
Upaya Intervensi Mekanisme Nasional HAM Penyediaan Data KtP Nasional Mengembangkan mekanisme utk akses keadiilan & pemulihan korban Integrasi HAM-BKG dalam Institusi Pendidikan, Organisasi Ekstra Kampus dan Organisasi Keagamaan Peningkatan Dukungan Masyarakat terhadap upaya penghapusan KtP
Lembaga Pengada Layanan Pendokumentasian Kasus Pendampingan Korban Inisiasi Layanan Berbasis Komunitas Konsolidasi/ Penguatan Jejaring
Aktivisme Kampanye 16 HAKtP
Mendorong lahirnya regulasi khusus bagi Penghapusan Kekerasan Seksual (KS)
5
Capaian Data Nasional KtP yang termuat dalam CATAHU Komnas Perempuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT –PKKtP), Standar Sistem Rujukan, Mekanisme Monev Tindak Lanjut Rekomendasi KP tentang pemenuhan hak korban Perubahan kebijakan penanganan kasus KtP di Institusi Pendidikan dan Organisasi Keagamaan serta terintegrasinya HAM Berbasis Keadilan Gender dalam Pelatihan Kader Organisasi Ekstra Kampus 6
Capaian Naskah Akademik dan Draft RUU Penghapusan KS yang berperspektif keadilan korban RUU Penghapusan KS masuk dalam Program Legislasi Nasional Peningkatan dukungan publik terhadap Pengesahan RUU Penghapusan KS Peningkatan akses perempuan miskin korban kekerasan terhadap keadilan dan pemulihan Peningkangkatan partisipasi publik dalam Kampanye 16 HAKtP dan upaya pendampingan korban 7
Capaian Menguatnya kapasitas lembaga layanan berbasis masyarakat dalam pendokumentasian kasus KtP Lembaga Layanan berbasis masyarakat terorganisir dalam Forum Pengada Layanan penguatan posisi tawar pendamping Meningkatnya insiatif komunitas dalam pendampingan perempuan korban kekerasan
8
Tantangan Bagaimana menggunakan kekuatan gerakan Mitra MAMPU untuk mendorong perubahan yang lebih komprehensif (penguatan kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan menghendaki intervensi dari sisi lainnya). Bagaimana mengkonsolidasi gerakan? Belum ada platform bersama gerakan perempuan (lintas organisasi) untuk advokasi di tingkat nasional dan daerah; Penempatan perempuan dalam sejumlah kementerian/lembaga strategis, belum diikuti dengan upaya untuk memastikan adanya terobosan dalam isu perempuan, khususnya terobosan dalam upaya pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas keadilan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan; 9
