Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas Disampaikan dalam Workshop Integrasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
14 November 2013
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025
RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019)
RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
2
Skala Prioritas RPJMN 2010-2014 dalam RPJPN 2005-2025 BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
Kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
RPJMN (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan Peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
Skala Prioritas RPJMN 2015-2019 DALAM RPJPN 2005-2025 BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH Makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan kemitraan, semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
RPJMN (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap melalui daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA Diimbangi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang Mell berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik. Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian
ROAD MAP PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2010-2014
DESA Arah Kebijakan
Kemandirian Desa
Ketahanan Desa Sebagai Wilayah Produksi
Daya Tarik Desa
Prinsip
Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat
Pembangunan yang partisipatif, kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan
Pembangunan Keberlanjutan
Pening. Kapasitas, Peran desa dan Tata Kelola Pemdes
Strategi
Fokus Lokasi/ Pendekatan
Pening. Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana
Pening.Keberdayaan serta modal sosbud Pening. Ketahanan Pangan
Memenuhi Basic Services (Daerah Transmigrasi, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Daerah Hutan/Konservasi)
Pening. SDM
Pening. Ekonomi Perdesaan
Pengelolaan SDA&LH yang Selaras, Berkelanjutan, dan Berwawasan Mitigasi Bencana
Desa Mandiri menuju Daya Saing Desa (Desa-Desa disekitar pusat ibukota Kecamatan/Kabupaten/Kota dan sudah berinteraksi dengan daerah perkotaan dan sekitarnya secara intensif) 5
ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH TAHUN 2010-2014 RPJPN 2005-2025
EKONOMI LOKAL DAN DAERAH PERKOTAAN
PERDESAAN
Pusat Pertumbuhan : Pasar
Wilayah Produksi : Perluasan dan Diversifikasi Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan
EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
RPJMN 2010-2014 Arah Kebijakan Prinsip
PUSAT PERTUMBUHAN/ PASAR Fokus kepada Keunggulan Komparatif/ Kompetitif Daerah
WILAYAH PRODUKSI
Konsep Hulu ke Hilir (Rantai Nilai Agribisis)
Fokus kepada Pengembangan Sistem Pasar
Pengembangan Keterkaitan Antar Kawasan Strategi
Tata Kelola Ekonomi Daerah
Kualitas/ Kompetensi SDM
Fasilitasi PELD
KAD dan KPS
Akses Infrastruktur 6
ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010-2014
PERAN TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Isu Pembangunan Daerah dalam RPJMN 2010-2014 Kesenjangan antardaerah
• Kegiatan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali.
Kemiskinan dan Pengangguran di Perdesaan
• Tingginya tingkat kemiskinan di desa : • Rendahnya produktivitas dan kecilnya upah buruh di desa. • Tingginya jumlah pekerja informal di desa. • Tingginya jumlah pengangguran terbuka di desa.
Globalisasi dan daya saing
• Peringkat indeks daya saing global Indonesia masih rendah • Peningkatan daya saing Indonesia masih rendah pada aspek infrastruktur, kesiapan teknologi, pendidikan tinggi dan pelatihan, serta kelembagaan
Lingkungan dan bencana alam
• Frekuensi bencana tinggi (banjir, gempa bumi, gunung berapi, longsor, dan epidemi). • Penurunan kualitas lingkungan (krisis air baku, sanitasi, energi, pangan, dan peningkatan banjir).
Memiliki kontribusi yang signifikan
Berpotensi untuk berkontribusi
T R A N S M I G R A S I
TRANSMIGRASI SEBAGAI ALAT PENGEMBANGA N WILAYAH/ KAWASAN
8
TAHAPAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Melalui Tahapan Pengembangan Perdesaan Penyediaan Sarana & Prasarana Dasar
Desa Basic Services Fokus Prioritas Perdesaan : 1. Kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik. 2. Kualitas dasar SDM perdesaan. 3. Keberdayaan masyarakat perdesaan. 4. Ekonomi perdesaan. 5. Sarana dan prasarana. 6. Ketahanan pangan. 7. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Berproduksi untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
Berorientasi ke Luar untuk Meningkatkan Pendapatan
Desa Mandiri
Kawasan Perkotaan Baru
Fokus Prioritas Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah : 1. Tata Kelola Ekonomi Daerah. 2. Kapasitas SDM Pengelola Ekonomi Daerah. 3. Fasilitasi/ Pendampingan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah 4. Meningkatkan Kerjasama dalam PELD 5. Sarana Dan Prasarana Fisik Pendukung Kegiatan Ekonomi Lokal dan Daerah.
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
Program Ketransmigrasian
PNPM-MP
Program PEMDA
P2KT DAN P2MKT
Peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah
Program Sektoral
P2MKT
Data dan informasi + penelitian dan pengembangan ketransmigrasian
9
PERSANDINGAN TAHAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETRANSMIGRASIAN REVISI RENSTRA 2010-2014
RPJMN 2010-2014 Kebijakan
Kebijakan • Pengembangan kawasan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah
• Pengembangan kawasan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah
Indikator • Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigran yang tertata terintegrasi • Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang
Minimum Basic Services Penyiapan dan Pembangunan Infrastruktur Transmigrasi
• Lahan • Permukiman dan Infrastruktur • Partisipasi masyarakat Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Terluar
• Sarpras • Kapasitas SDM • Usaha • Lingkungan
Indikator
• Jumlah kawasan yang dibangun transmigrasinya • Jumlah kawasan yang dikembangkan transmigrasinya
Kemandirian, Keterkaitan KotaDesa, dan Daya Saing • Sarpras • Kapasitas SDM • Usaha • Lingkungan
Berkurangnya kesenjangan antarwilayah Meningkatnya daya saing wilayah
Daerah Strategis dan Kawasan Perkotaan Baru yang Mandiri 10
PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Daerah Tertinggal/ Perbatasan PRIORITAS NASIONAL 4 • Penanggulangan Kemiskinan
Transmigrasi sebagai Alat Pengembangan Wilayah/ Kawasan
Daerah Strategis dan Kawasan Perkotaan Baru Keterkaitan Kota dan Desa
PRIORITAS NASIONAL 5 • Ketahanan Pangan PRIORITAS NASIONAL 10 • Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik (sebagai upaya pengurangan kesenjangan)
Pembangunan Perdesaan
Peningkatan Daya Saing Wilayah
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah
PRIORITAS BIDANG 11
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI OUTPUT Penyelesaian sertifikasi tanah transmigrasi
Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, sarana produksi, sarana pengolahan hasil produksi, dan sarana pemasaran Peningkatan pembinaan masyarakat (penduduk transmigran dan penduduk setempat) Penyerasian lingkungan kawasan transmigrasi Kemudahan akses pasar produk transmigran dalam rangka keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi
OUTCOME
DAMPAK
Terpenuhinya basic requirement/ basic services di wilayah perdesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Berkurangnya kemiskinan di wilayah perdesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi Meningkatnya keterkaitan dan kerjasama antar daerah dan antar kegiatan dalam mendorong berkembangnya kawasan transmigrasi
Berkurangnya kesenjangan antara wilayah pusat pertumbuhan (kota, wilayah strategis) dengan wilayah sekitar (desa, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar)
Terciptanya keberlanjutan dan kemandirian kawasan
13
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan : 103 ibukota kabupaten/ kota
http://infopublik.kominfo.go.id/read/52907/kemnakertrans-bertekad-jadikan-kawasan-transmigrasisebagai-pembangunan-kawasan.html
14
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
http://disnakertrans.lampungprov.go.id/pemukiman-transmigrasi-jadi-kawasan-wisata/ 15
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
http://www.kaltimprov.go.id/berita-1843-program-transmigrasi-dukung-pembangunan-sektorpertanian.html
16
PERMASALAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN (1) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi • Belum memadainya sarana dan prasarana dasar (pendidikan dan kesehatan), sarana produksi pertanian (pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian), sarana pengolahan hasil dan pemasaran produksi, sarana prasarana sosial, sarana prasarana keamanan, dsb. • Masih terbatasnya partisipasi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur.
Masih banyaknya permasalahan terkait lahan transmigrasi • Belum memenuhi kriteria clear (mempunyai batas fisik yang jelas) dan clean (tidak tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya dan mendapat dukungan masyarakat). • Belum meratanya sertifikasi lahan transmigrasi, antara lain karena belum siapnya data lahan yang harus disertifikasi oleh dinas kabupaten. • Masih adanya peralihan kepemilikan lahan. Kurangnya integrasi antara penduduk transmigran dengan penduduk asli setempat • Belum kuatnya forum stakeholder yang mengintegrasikan penduduk transmigran dengan penduduk setempat.
17
PERMASALAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN (2) Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi • Masih terbatasnya akses transmigran terhadap pasar, modal dan sumber daya lainnya dalam pengembangan produk unggulan. • Belum adanya kesepahaman yang solid mengenai pembangunan transmigrasi pada sektor-sektor terkait. • Masih terbatasnya partisipasi swasta dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada pembangunan transmigrasi. Belum optimalnya persiapan Pemerintah Daerah asal dan Pemerintah Daerah tujuan • Tingginya jumlah masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam transmigrasi di daerah asal, tidak seimbang dengan kesiapan lokasi transmigrasi yang memenuhi syarat di daerah tujuan. • Kriteria SDM transmigran yang disiapkan daerah asal belum sesuai dengan SDM yang diperlukan daerah tujuan. • Muatan perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) masih cenderung bersifat makro (belum disusun berdasarkan rencana teknis : rencana fisik, rencana jadwal dan penempatan, serta rencana pembiayaan), kurang terukur, dan belum adanya ketentuan sanksi yang jelas bagi para pihak jika tidak memenuhi ketentuan.
18
CATATAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
19
CATATAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
Pembangunan transmigrasi sebagai pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. • • • • •
Pemenuhan standar pelayanan minimum perdesaan Penanggulangan kemiskinan Pengurangan pengangguran Pembangunan kemandirian pangan Pengurangan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan keterkaitan desakota
Perencanaan kegiatan pembangunan transmigrasi dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan tahapan pembangunan perdesaan. • Pembangunan ketransmigrasian sebaiknya menentukan pilihan desa / kawasan yg akan dibangun (pilihan antara daerah tertinggal atau kawasan cepat tumbuh)
20
CATATAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Pelaksanaan kegiatan 2014 diarahkan untuk :
• Pemenuhan tunggakan sarana dan prasarana, serta pertanahan, • Peningkatan kualitas SDM, dan • Pendampingan menuju desa administratif. Terkait pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), perlu ada refocusing lokasi dan kegiatan (kerja sama antara P2KT dan P2MKT dalam penentuan lokasi). Pemanfaatan teknologi dan inovasi yg berwawasan lingkungan perlu mulai diterapkan di 2014 sebagai starting point untuk menuju pembangunan desa yang berkelanjutan Data dan informasi yang terupdate secara reguler terutama terkait dengan Kimtrans – Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tahapan pembangunan untuk penentuan prioritas pembangunan dan pelibatan/ kerjasama dengan K/L dan pemerintah daerah dan swasta 21
KONSEP PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI 2015-2019
22
KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN Perkembangan teori pembangunan perdesaan 1. 2. 3. 4.
Modernisasi, berorientasi pada pertumbuhan, technocratistic development Reformasi kelembagaan (pembangunan kelembagaan) Perubahan struktural/radikal Pembangunan perdesaan berkelanjutan
Kritik: Elite Bias, disparitas sosial ekonomi, eksklusifitas, keterisolisasian, ketidakterkaitan spasial Konsep pembangunan perdesaan untuk RPJMN adalah: “Pembangunan pedesaan berkelanjutan yang mengintegrasikan modernisasi pertumbuhan, reformasi, dan perubahan struktural yang berkeadilan (pembangunan pedesaan yang berkelanjutan)”: desa yang lestari, memiliki ketahanan sosial ekonomi dan budaya.
23
KONSEP KETERKAITAN DESA - KOTA Teori keterkaitan desa – kota yang bersifat hierarkhial Teori konflik desa – kota (desa dianggap sebagai little tradition dan kota dianggap sebagai great tradition) Teori daya saing yang berbasis pada inovasi dan kreatifitas Kritik: walaupun secara teori ada keterkaitan desa-kota, tapi pada praktiknya tidak terjadi Konsep keterkaitan desa-kota: - Pengembangan ekonomi lokal & daerah yang berkelanjutan - Pengembangan klaster wilayah untuk meningkatkan daya saing
24
KETERKAITAN DESA - KOTA STRUKTUR DESA/PERUBAHAN STRUKTURAL •Relasi/struktur sosio-ekonomi (socio-economic structure/relations)
•Ekonomi Perdesaan (sektor) (rural economy(Sectors) •Pengaturan Produksi Perdesaan (rural production regimes) •Lingkungan Hidup dan Sumber Daya ( Natural Environment and Resources) •Lingkungan dan infrastruktur terbangun (Infrastructure built environment)
1. Masyarakat (People) •Labor commuting/migration •other migration (e.g. education) •shopping/visiting/selling 2. Produksi •upstream linkages (inputs) •downstreanm linkages •(processing, manufacturing) 3. Komoditas •inputs •consumer non-durable/durables •rural products 4. Modal/Pendapatan •value added •saving/credit •migrant remittances 5. Informasi •production/sales/prices •welfare/social/political •employment 6. Kreativitas dan Inovasi
PERAN/FUNGSI PERKOTAAN •Ketenagakerjaan non-pertanian (non-agriculture employment) •Layanan Perkotaan (urban services) •Pasokan Produksi (production supplies) • (Durable and non durable goods) •Pasar tempat menjual hasil produksi perdesaan (market for selling rural products)
•Processing/Manufacturing •Informasi terkait ketenagakerjaan, produksi, harga dan welfare services (Information on employment, production, prices, welfare services)
INTERVENSI KEBIJAKAN •Reformasi Agraria •Diversifikasi/Intensifikasi Pertanian •Koperasi •Program Lingkungan •Irigasi, Fasilitas pergudangan dan Fasilitas Perdesaan lainnya
•Jalan/Transportasi •Listrik •Komunikasi •Pelabuhan dan Bandara
•Pusat Pasar •Outlet komersial •Pelayanan Perkotaan •Kredit/Perbankan •Infrastruktur Perkotaan •Layanan Komunikasi
25
KERJASAMA ANTAR WILAYAH DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH PELD Berkelanjutan
Perkotaan Peningkatan daya saing daerah
Wilayah i
Perdesaan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Penurunan kesenjangan antar wilayah
Perkotaan Wilayah j
Perdesaan 26
KETERKAITAN PERKOTAAN-PERDESAAN Pusat pengolahan hasil pertanian, pusat pariwisata Pusat administrasi
Pusat toserba
Pasar Hasil Pertanian
Kawasan Pertanian
Kawasan Pertambangan
Kawasan industri, klaster industri, sentra industri
27
JEJARING KLASTER PERTANIAN Pusat pengolahan hasil pertanian Pusat administrasi
Pusat toserba
Pasar Hasil Pertanian
Kawasan Pertanian
Kawasan industri, klaster industri, sentra industri Pusat pariwisata
Klaster Pertanian Kehutanan
Klaster agrowisata
Klaster Pertanian Pangan
28
PRINSIP UMUM PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
Perdesaan • Pertumbuhan • Ketahanan ekonomi • Keadilan / pemerataan • Keterkaitan desa – desa/ hulu - hilir/ desa – kota • Partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa
Keterkaitan Desa-Kota • Daya saing • Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan • Keterkaitan hulu hilir/ desa – kota • Networking / jejaring
Perkotaan • Produktivitas ekonomi • Ketahanan budaya • Keadilan sosial • Keterkaitan antar kota dan desa - kota • Partisipasi masyarakat kota
Keberagaman, kemandirian, inklusivitas, partisipasi, dan keberlanjutan 29
Perencanaan Kawasan Transmigrasi dalam Kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pola Ruang
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Perkotaan
Melalui pengembangan kawasan perkotaan baru
Batasan Pembangunan kawasan transmigrasi
Kawasan Perdesaan
Kawasan agropolitan
Termasuk di dalamnya: - Lokasi transmigrasi (WPT, UPT) - Kota terpadu mandiri kawasan perkotaan baru Catatan: Pada PP No 34/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, istilah kawasan perkotaan baru didefinisikan sebagai kawasan perdesaan yg direncanakan sebagai kawasan perkotaan. 30
ARAHAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI 2015-2019
-
Isu Pembangunan Kawasan dan Masyarakat Transmigrasi: Terbatasnya sarana dan prasarana Minimnya keterlibatan Pemda dan swasta VS Tingginya keinginan masy utk bertransmigrasi
2013 – 2014 • Pemenuhan target dan tunggakan sarpras • Review dan identifikasi kawasan yang berpotensi maju, untuk percepatan pengembangan KTM menuju daya saing
2015-2019 • Pemilihan lokasi baru sesuai kriteria 2C dan 4L • Pembangunan sarpras sesuai SPM • Fasilitasi fokus kepada penyiapan SDM dan kompetensi • Pembinaan, pengembangan, dan pendampingan masyarakat dan kawasan transmigrasi (SDM dan kelembagaan) • Introduksi teknologi dan inovasi yg berwawasan lingkungan • Peningkatan kerjasama dgn swast dan pemda dlm pebngembangan kawasan menuju kawasan mandiri/swasembada • Pengembangan kerjasama dgn K/L utk infrastruktur konektivitas, ekonomi dan sosbud
31
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PADA RPJMN 2015-2019
Pengembangan desa tertinggal
Pembangunan kaw transmigrasi baru di daerah tertinggal dan perbatasan
Pembangunan Perdesaan
Pengembangan desa potensial
Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan menuju KPB
Pemenuhan ketahanan pangan
Pengembangan KTM menjadi kota kecil, kota menengah 32
KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI SEBAGAI EMBRIO PENGEMBANGAN KAWASAN Desa
KTM/ KPB
Kota Kabupaten
UPT
UPT
UPT
Desa Basic Services
Desa Mandiri
Kawasan Perkotaan Baru Kota Kecil/Kota Kecamatan
Kota Menengah/ Kota Kabupaten
T 0- T 5
T6-T10
T 11 – T 15
T 16 – T 20
Sustainable Rural Development
1. 2. 3. 4.
Sustainable Urban Development
TEKNOLOGI TERAPAN DAN INOVASI ENTREPRENEURSHIP PENERAPAN 3 R (REUSE, REDUCE, RECYCLE) KONSERVASI LINGKUNGAN
33
TERIMA KASIH
34
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL Tujuan: Membangun UPT dan desa di sekitarnya dengan memenuhi standar pelayanan minimum untuk desa mandiri Prasarana
Masyarakat transmigrasi
Lingkungan
• Pemenuhan kebutuhan sarpras dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, energi dan telekomunikasi) • Pemenuhan sarpras untuk kegiatan ekonomi (gudang, lantai jemur, irigasi, embung, jalan desa, dermaga, pasar dsj) • Pembukaan keterisolasian kawasan dan peningkatan konektivitas/keterkaitan dgn daerah / kota2 kecil sekitarnya • Kepastian status tanah
• Pemberian dukungan kehidupan layak (jadup dsj) • Pelatihan dan orientasi lingkungan • Sosialisasi dan integrasi dgn masyarakat desa sekitar • Dukungan untuk kegiatan sosial baik utk masy transmigrasi ataupun dgn masy desa sekitarnya • Dukungan pembentukan dan pembinaan lembagalembaga sosial ekonomi (subak, koperasi, lumbung desa, badan perwakilan desa) • Penyediaan tenaga pengajar, tenaga kesehatan, fasilitator sosial, penyuluh pertanian dan perikanan
• Optimalisasi pemanfaatan lahan • Penghijauan jalan2 permukiman • Introduksi teknologi pertanian / perikanan yg ramah lingkungan tapi meningkatkan produktivitas
35
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA POTENSIAL Tujuan: mendorong kawasan transmigrasi menjadi kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing Prasarana • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras pendukung kegiatan ekonomi (transportasi, pergudangan, pasar, energi, telekomunikasi • Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana yg mendukung keterkaitan antara kawasan transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan • Pengembangan akses terhadap modal
Masyarakat transmigrasi
Lingkungan
• Pendampingan di bidang produksi pertanian/perikanan, pasca panen, pengolahan, pengepakan dan pemasaran • Pendampingan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi • Pembinaan masy di sekitar kaw transmigrasi sehingga terjadi pembauran masyarakat (asimilasi antar masy trans dan di luar kaw trans) • Pengembangan branding kawasan untuk mendorong investasi • Pembentukan dan penguatan lembaga pengelola kawasan (untuk KTM) • Pembentukan dan pembinaan lembaga / asosiasi petani, asosiasi pedagang, asosiasi ukm dan sejenisnya • Penetapan dan implementasi standar kualitas produk pertanian, perikanan termasuk hasil olahan dan turunannya
• Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dari produk sampingan (by product development) menurunkan tingkat limbah • Optimalisasi lahan sesuai dgn tata ruang wilayah • Penegakan hukum di bidang lingkungan (untuk mengatasi ilegal logging, ilegal fishing, perambahan hutan dan mangrove dan sejenisnya) • Peningkatan kegiatan konservasi yg dilakukan oleh masyarakat • Peningkatan kesadaran lingkungan • Pengembangan kegiatan yg berorientasi mitigasi bencana
36
KRITERIA KAWASAN PERDESAAN / KAWASAN TRANSMIGRASI UNTUK MENJADI KAWASAN PERKOTAAN BARU BERDASARKAN PP NO. 34/ 2009
Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten; Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten; Memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan; Bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang direncanakan beririgasi teknis; dan Bukan merupakan kawasan lindung
37
PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN BARU BERDASARKAN PP NO. 34/2009 (UNTUK KAWASAN YANG DIRENCANAKAN MENJADI KTM) Usulan Lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapat diajukan oleh pihak swasta dan/atau unsur pemerintah daerah.
Usulan diajukan kepada bupati.
Usulan dilengkapi dengan: • Hasil studi kelayakan; • Rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan • Rencana pembebasan lahan.
Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usul lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harus mendapat persetujuan gubernur. 38
