PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Oleh Iwan Sidharta, SE., MM.

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014

Sifat PBB  Pajak

Daerah  Pajak Objektif kebendaan)  Official Assesment (menggunakan SPPT)

(bersifat System


Subjek PBB 

Subjek pajak ◦ Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasa bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan



Wajib Pajak ◦ Subjek pajak yang harus membayar pajak



Hak-hak atas bumi dan bangunan PBB ◦ Mengacu pada UU Agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan


Subjek Pajak …lanjutan Apabila subjek pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak dirasa tidak benar, maka Subjek pajak dapat mengajukan keberatan dengan memberikan keterangan secara tertulis.  Pembayaran PBB yang dilakukan WP tidak ada kaitannya dengan status hak kepemilikan objek pajak, sehingga pelunasan PBB bukanlah merupakn bukti kepemilikan hak. 


Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Bumi ◦ Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah RI. (sawah, ladang, kebun, tanah, tambang, dll).



Bangunan ◦ Merupakan suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung dll).


Pengertian Bangunan…lanjutan Jalan lingkungan yang terletak dikomplek bangunan seperti hotel, pabrik dan lainlainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.  Jalan tol  Kolam renang  Tempat olahraga  Dermaga  Taman  Tempat penampungan tambang  Fasilitas lain yang memberikan manfaat 


Faktor Penentu Klasifikasi Bumi dan Bangunan 

Bumi ◦ ◦ ◦ ◦



Letak Peruntukan Pemanfataan Kondisi lingkungan dan lain-lain

Bangunan ◦ ◦ ◦ ◦

Bahan yang digunakan Rekayasa Letak Kondisi lingkungan dan lain-lain


Objek Yang Tidak Dikenakan PBB Tanah dan bangunan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak memperoleh keuntungan.  Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau sejenisnya.  Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakua timbal balik. 


Objek ….lanjutan Tanah yang merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.  Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 


Administrasi PBB Untuk keperluan pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke Dirjen Pajak.  SPOP yang telah diisi dikembalikan ke Dirjen Pajak selambat-lambatnya 30 hari sejak SPOP diterima subjek pajak.  Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan SPOP 


Administrasi Pajak …lanjutan 

Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila ◦ SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis ◦ Berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat selisih perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar.


Tarif dan Dasar Pengenaan PBB 

Tarif ◦ Untuk menentukan besarnya PBB yang terutang, maka nilai jual objek pajak dikalikan dengan tarif paling tinggi sebesar 0,3% (UU No. 28 Tahun 2009)



Nilao Jual Objek Pajak (NJOP) ◦ NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur.


Dasar Pengenaan PBB…lanjutan Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar  Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.  Nilai perolehan baru  Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti 


Tata Cara Pembayaran PBB Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT dapat melalui ATM  Petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi 


Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)    



Merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP maksimum Rp 10.000.000 Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam satu Tahun Pajak Apabila WP mempunyai beberapa Objek Pajak maka yang diambil berdasarkan nilai terbesar bukan gabungan dari beberapa Objek Pajak Besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan pendapat Pemda.


Pengurangan PBB Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa  Kondisi tertentu sehingga objek pajak terletak di lokasi yang nilai jualnya tinggi sedangkan penghasilannya hanya dapat disatu tempat dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. 


Syarat Pengajuan Pengurangan Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasannya.  Melampirkan foto copy SPPT yang bersangkutan dan bukti-bukti lain yang mendukung  Surat pengajuan pengurangan hanya untuk satu tahun pajak dan satu objek pajak  Dikirim selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 


Cara Menghitung Tarif tunggal paling tinggi 0,3%  NJOPKP = NJOP - NJOPTKP 

PBB = Tarif X NJOPKP PBB = 0,3% X NJOP - NJOPTKP


Contoh Perhitungan PBB Diketahui Objek Pajak dengan Luas Tanah sebesar 100m2 dengan Luas Bangunan sebesar 80m2. Penetapan harga tanah dan Bangunan sesuai dengan NJOP adalah sebesar Rp 1.000.000,- per mtr untuk tanah dan sebesar Rp 800.000,- per meter untuk bangunan.  Tentukan besarnya PBB Terutang? 


Jawaban Objek Pajak Luas Tanah, 100m2 = 100m2 x Rp 1.000.000,Luas Bangunan, 80m2 = 80m2 x Rp 800.000,NJOP Dasar Pengenaan Pajak Pengurang NJOPTKP = Rp 25.000.000,Dasar Tarif Pengenaan PBB Dasar Tarif sebesar 0.1% x Rp 139.000.000,-

Rp 100.000.000,Rp 64.000.000,-+ Rp 164.000.000,Rp 139.000.000,Rp

139.000,-

Dengan demikian besarnya PPB terhutang yang harus dibayar sebesar Rp 139.000,-

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta

BPHTB

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN


Objek Pajak 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan ◦ Pemindahan Hak ◦ Pemberian Hak Baru



Objek pajak yang tidak kena BPHTB ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Perwakilan diplomatik Negara untuk kepentingan umum Badan/Organisasi Internasional Konversi hak tanpa perubahan nama Wakaf Kepentingan ibadah


Perlakuan Khusus Objek Yang Dikenankan BPHTB Objek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan hak pengelolaan yang diatur dengan PP  Untuk memberikan rasa keadilan 

◦ Pada saat meninggal dunia pada hakikatnya terjadi pemindahan hak kepada ahli waris ◦ Hibah waris merupakan penetapan wasiat berdasarkan surat wasiat Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta

Dasar Pengenaan Pajak Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)  Harga transaksi ◦ Jual beli ◦ Penunjukan pembeli dalam lelang 

Nilai pasar ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦



Tukar-menukar Hibah Pemberian hak baru Waris Penggabungan usaha Peleburan usaha Pemekaran usaha dll.

NPOP tidak diketahui/lebih rendah dari NJOP PBB ◦ Berdasarkan NJOP PBB


Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)  

Ditetapkan Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perkonomian daerah NPOPTKP RSH dan Rusun Sederhana ◦ Sebesar Rp 55.000.000



NPOPTKP Warisan ◦ Paling banyak Rp 300.000.000



NPOPTKP Usaha Kecil ◦ Sebesar Rp 10.000.000



NOPTKP Lainnya ◦ Paling banyak Rp 60.000.000


Tarif dan Penghitungan Pajak 

Tarif tunggal 5% BPHTB = (NPOP – NPOPPTKP) x Tarif

Jika NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak

BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) x Tarif Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta

Contoh Perhitungan BPHTB Diketahui Objek Objek Pajak BPHYB sebagai Berikut; Objek Pajak Luas Tanah, 100m2 = 100m2 x Rp 1.000.000,Luas Bangunan, 80m2 = 80m2 x Rp 800.000,NJOP Dasar Pengenaan Pajak Pengurang NJOPTKP = Rp 60.000.000,Nilai Perolehan Objek Pajak Dasar Tarif Pajak BPHTB Untuk Pembeli tarif 5% x NPOKP Dasar Tarif sebesar 5% x Rp 104.000.000,Untuk Penjual tarif 5% x NPOP Dasar Tarif sebesar 5% x Rp 164.000.000,-

Rp 100.000.000,Rp 64.000.000,-+ Rp 164.000.000,-

Rp 104.000.000,Rp 104.000.000,Rp

5.200.000,-

Rp

8.200.000,-

Dengan demikian besarnya BPHTB terhutang yang harus dibayar Pembeli sebesar Rp 5.200.000,- sedangkan yang harus di bayar Penjual adalah sebesar Rp 8.200.000,0 Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta

Terima Kasih Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Recommend Documents