DIREKTUR TRANSPORTASI, BAPPENAS JAKARTA, 17 SEPTEMBER 2014
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Arahan RPJPN (untuk RPJMN III Pemenuhan Infrastruktur dasar: • Rasio Elektrifikasi 100% • Akses Air kepada sumber air bersih 100 % • Permukiman kumuh 0% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
Gambaran Umum saat ini 1. Kondisi jalan khusunya jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi 4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan 5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas 6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi 7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana 8. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air
KEBIJAKAN & STRATEGI
ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
•
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
•
• •
• •
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI
•
• •
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
•
PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan
• Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa • Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku • Pengendalian daya rusak air • Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
SASARAN RPJMN 2015-2019 a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014) b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014) c. Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak mencapai 100% e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi i i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik Slide - 2
PENDAHULUAN
3
Arah RPJMN III dalam RPJPN • Beberapa arahan dalam bidang infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah: • Pemenuhan kebutuhan layanan dasar: •
Pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien pencapaian rasio elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan sebesar 100%.
•
Terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 100% akses kepada sumber-sumber air bersih
•
Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel kota tanpa permukiman kumuh.
PDB Per Kapita – Negara Pembanding Sumber: IMF Data, 2012; in US Dollars Malaysia
USD 16,794
Thailand
USD 9.503
China
USD 9.300
Philippines
USD 4,410
Vietnam
USD 3,788
• Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik.
• Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus dilakukan seiring dengan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur •
Sasaran RPJPN
• • •
Mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara middle income pada tahun 2025 Tingkat pengangguran di bawah 5% Jumlah rakyat miskin di bawah 5% penduduk Meningkatkan Human Development Index (HDI) serta Gender Development Index (GDI) negara
Untuk mencapai status negara Middle Income Indonesia pada 2025 memerlukan pendapatan per kapita sebesar USD 14,000
2045 2025
2010 PDB: USD 700 Miliar Pendapatan/kapita USD 3,000
PDB: USD 4.0 – 4.5 Triilliun Pendapatan/kapita USD 14,250 – 15,500
PDB: USD 15.0 – 17.5 Trilliun Pendapatan/Kapita USD 44,500 – 49,000
Slide - 4
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dibandingkan investasi dalam Infrastruktur (1997 – 2013)
Proyeksi Pertumbuhan PDB per Kapita Sumber: BPS Data, 2012, Proyeksi Bappenas
Indonesia memerlukan pertumbuhan nominal 12% untuk mencapai pendapatan per kapita 14,000 pada tahun 2025
$16.000,00
10,00
10,00%
10% $14.000,00 11%
5,00
5,00%
$12.000,00 12% $10.000,00
-
0,00%
$8.000,00
$6.000,00
(5,00)
-5,00%
2012: USD 3,563 $4.000,00
Growth (10,00)
-10,00% Total Infrastructure Investment Share of GDP, %
(15,00)
$2.000,00
$-
-15,00%
Investasi dalam infrastruktur mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan PDB ke tingkat 12% yang diperlukan untuk mencapai status Middle Income Country. 5
Daya Saing Infrastruktur -1 The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2013-2014 Sumber: World Economic Forum 2013-2014
Tahun 2013
Indonesi a
Malaysia
Thailand
Vietnam
Philippines
Infrastrukt ur
82
25
61
110
98
Jalan
78
23
42
102
87
Kereta Api
44
18
72
58
89
Pelabuhan
89
24
56
98
116
Angkutan Udara
68
20
34
92
113
Listrik
89
37
58
95
93
Telepon Selular
62
27
49
21
81
Telepon Tetap
82
79
96
88
109
“Selama beberapa tahun belakangan ini GCI WEF melabelkan infrastrukur sebagai salah satu faktor yang menentukan bisnis dan investasi dalam rangka peningkatan daya saing globalSlide - 6
Daya Saing Infrastruktur -2 Waktu Tempuh (jam/100km)
China India Malaysia Thailand Indonesia
Lambatnya pembaharuan dan pembangunan pada sektor kereta api • Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% dari total 4,800 km adalah jalur ganda, dimana kereta penumpang dan barang menggunakan jalur yang sama • Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangat rendah.
Pangsa Moda (%)
25
Hong Kong
Taipei
14
Jakarta2,3
11
63
46
20
62,2
0%
0
19
12,9 22,6 50%
Rail
Private Transport
Non-Rail Public Transport
Others
100%
USA Eropa Jepang Korea China Thailand Indonesia
Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi • Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadi sumber kemacetan di kota-kota besar. • Menurut survey, Jakarta didominasi dengan kendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berarti sekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiap harinya.
9,9 10,1 11,4
0
10
Tanjung Priok Thailand Malaysia (Port Klang) UK, Los Angeles (USA) 16,3 Australia, NZ 18,1 France 20,4 Hong Kong 25,1 Singapore
20
30
8 5 4 4 3 3 2 1,1
0
5
Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan • Kendala utama dari sektor pelabuhan adalah rendahnya waktu bongkar-muat selama 8 hari di pelabuhan Tanjung Priok. Waktu bongkar-muat ini lebih lama dibandingkan dengan pelabuhan di Thailand yaitu selama 5 hari dan di Singapura selama 1.2 hari. Top 10 Airports of Passengers in the World (Million Passengers Per Annum)
41,100 % 38,800 % 28,400 % 18,00 % 13,400 % 7,700 %
Japan
Waktu Tunggu / Dwelling Time (hari)
Biaya Logistik (persen terhadap PDB)
PASSENGERS
Kondisi jalan yang buruk mengakibatkan berkurangnya kecepatan • Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah • Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah dengan tingkat kemacetan yang tinggi • Menyebabkan jarak tempuh di Rasio Double Tracking Jalur KA (%) Indonesia menjadi 2.6 jam untuk jarak 100 km.
95 1st:ATLANTAGA 2nd:BEIJING 3rd:LONDON 4th:CHICAGOIL 5th:TOKYO,JP 6th:LOSANGELESCA 7th:PARIS 8th:DALLAS/FORTWORTHTX 9th:JAKARTA 10th:DUBAI
85
75 65
55 45
Jakarta
35 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Year
Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas • Semenjak diberlakukannya deregulasi pada tahun 2004, perkembangan transportasi udara meningkat menjadi double digit setiap tahunnya, sementara perkembangan bandara yang lambat tidak dapat mengejar laju permintaan.
10
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN
8
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan STRATEGI TRANSPORTASI Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan Pembangunan Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.
1 2
Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan Berorientasi Kepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.
3
Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan Dengan Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Serta Mengoptimal Subsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut.
4
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industri dan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.
STRATEGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI 1
Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb.
2
Transformasi USO .
3
Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah.
4
Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK
Sasaran
-1
Outcome KPI Indikator Kondisi Sekarang •
Transportasi Udara
•
•
Transportasi Laut
• •
•
Transportasi Ferry
• •
Logistik
•
•
Input KPI Target Sesuai Middle Income Country*
Kapasitas Bandara Kota Besar Waktu Pelayanan
•
>100%
•
95 %
•
•
70 %,
•
95%,
•
Jumlah Armada Nasional (pengangkut) Berkurangnya kapal berumur >25 thn Pelabuhan Trans Shipment Internasional Dwelling Time Pealbuhan Utama
•
10%
•
20%
• •
•
70 %,
•
50%
•
-
•
2 Pel
6-7 hari
•
3-4 hari
65%
•
95%
•
Terkoneksinya lintas • penyeberangan di Kep. Nusantara Terpenuhinya frekuensi pelayanan lintas • penyeberangan utama 100 %
Menurunnya biaya logistik (terhadap PDB) Menurunnya waktu pelayanan sebesar 9%
*)tidak semua pembanding tersedia
•
•
• •
•
•
Pengembangan dan Pembangunan Bandara Baru dalam Coverage area (Jangkauan Pelayanan) untuk mengatasi kepadatan arus penumpang. Sistem Intra dan Suprastruktur Bandara termasuk IT dan Control System Bandara.
Penambahan armada dalam negeri untuk mengangkut barang dalam negeri untuk ekspor dan impor Peremajaan kapal –kapal tua dengan scrapping/ pembangunan kapal baru di galangan kapal indonesia. Pembangunan 2 pelabuhan Hub internasional pada sisi barat (ALKI 1) dan sisi Timur (Alki 3) : Pel Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung. Peningkatan sistem informasi kepelabuhanan Penambahan jumlah 76 rute perintis
Pengembangan pelabuhan yang mengubungkan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan dan lintas antara sabuk sabuk tersebut Peningkatan kualitas dan penambahan jumlah armada kapal penyeberangan Penyediaan subsidi operasi penyeberangan perintis yang terintegrasi dengan moda lainnya
35%
•
85%
27%
•
20%
• •
Terkoneksinya multi moda transportasi. Bekurangnya biaya logistik sebesar 5%
•
9%
•
Waktu Pelayanan prima berbasis IT (Information Technology)
•
10
Sasaran
-2
Outcome KPI Indikator Jalan
Perkeretaapian
• Kondisi mantap Jalan Nasional (%) Jalan Propinsi (%) Jalan Kabupaten /Kota • Waktu rata-rata (no./100 km) •
Jumlah pangsa pasar barang (%)
•
Ketepatan keberangkatan /kedatangan KA Menurunnya rasio kecelakaan KA
•
Telekomunikasi dan Informatika
Kondisi Sekarang
• • • •
Target sesuai Middle Income Country* •
Pembenahan jalan nasional (4%) serta jalan daerah (21%) Pelebaran (47%) jalan nasional Meningkatkan jumlah jalan nasional (5,200 km,) dan jalan daerah (214,000 km)
• • •
94% 54% 45%
•
100%
• •
75% 60%
•
2.6 jam
•
1,5 jam
•
2%
•
6%
< 75 %
•
> 80 %
> 25%
•
< 25%
•
Fixed broadband rumah tangga perkotaan 71% (20Mbps) dan 30% populasi , perdesaan 49% (10 Gbps) dan 6% populasi Mobile broadband perkotaan 100% (1Mbps), perdesaan 52% (1 Mbps) Tingkat e-literacy mencapai 75% Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)
Fixed Broadband Mobile Broadband Tingkat TIK literacy Sistem e-government
*)tidak semua pembanding tersedia
Input KPI
• • •
Negara Pembanding: Thailand (sema indikator)
• •
Penambahan fasilitas perkeretaapian • Jalur kereta api (1.660 km) • Jalur kereta perkotaan (760 km) • Gerbong lokomotif (1,720 units) • Gerbong kereta (12,220 units) • Gerbong barang (9,625 units) • Gerbong kereta kota (2,631 units)
11
Dukungan Sektor Industri dalam Pembangunan Infrastruktur Rekayasa Konstruksi
Beton Pra Cetak Beton Prategang Pesawat
Sarana Transportasi Industri Infrastruktur
Kereta Api Kapal
Baja Material Semen Aspal Jasa Konstruktsi
Untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing tinggi dan untuk mengurangi bottleneck yang terjadi saat ini, diperlukan percepatan pembangunan dengan dukungan dari sektor industri terutama industri sarana transportasi, industri material, industri, komponen konstruksi, industri jasa konstruksi. Dukungan Industri dalam negeri diharapkan dapat mendukung dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menjadi proyek strategis. Daya saing Industri dalam negeri perlu ditingkatkan agar dapat mengimbangi perusahaan asing yang akan masuk pada saat pasar tunggal ASEAN 2015 berlaku. 12
KEBUTUHAN PENDANAAN
13
Skenario Pendanaan Dalam Triliun Rupiah
Skenario Penuh (100%)
Penjelasan
Skenario Parsial (75%)
Mencapai standar internasional pada tahun 2020
Jumlah Investasi (trilliun rupiah)
6,541 •
Pagu hutang dinaikkan 22.5%)
•
•
•
Pelaksanaan
•
Penerapan pendanaan offbalance sheet
Mencapai 75% standar
Mencapai 50% standar
Internasional pada tahun 2020
Internasional pada tahun 2020
dan 100% standar pada tahun
dan 100% standar pada tahun
2025
2030
4,781
hingga 31% (saat ini
Pendanaan
Skenario Dasar (50%)
Pagu hutang yang kini
Mungkin melalui
(22.5%)
•
Penerapan pendanaan off-balance sheet
•
3,561
ditetapkan (16.9%) •
KPS 20%
Penerapan pendanaan off-balance sheet
•
KPS di atas 20%
Rasio hutang yang
KPS 15%
Pelaksanaannya memerlukan
Dimungkinkan melalui
Melalui penerapan
komitmen ekstra dan
penerapan strategi
strategi implementasi
kepemimpinan yang kuat dan
implementasi yang
yang tepat
didukung reformasi (birokrasi)
terkoordinasi dan
yang menyeluruh
komitmen yang kuat
Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (trilliun rupiah) Skenario Penuh (100%)
Skenario Parsial (75%)
Skenario Dasar (50%)
1,274
851
637
Perkeretaapian
278
222
140
Transportasi Perkotaan
155
115
75
Transportasi Laut
563
424
282
Ferry dan ASDP
91
80
60
Transportasi Udara
182
165
100
1,080
762
714
535
420
268
1,091
845
645
Cipta Karya (Air Bersih dan Limbah)
666
450
330
Cipta Karya (Perumahan Rakyat)
384
247
180
Teknologi Komunikasi dan Informatika
242
200
130
6,541
4,781
3,561
Sektor Jalan Raya
Ketenagalistrikan Energi dan Gas Sumber Daya Air
Jumlah Keperluan Investasi
Keperluan Investasi (prioritas) 5,452 T
Sumber Pembiayaan Infrastruktur RPJMN 2015-2019
APBN + APBD
Sasaran Investasi Infrastruktur (Infrastuktur Strategis Rp. 5,452 Trilliun)
Selisih Pendanaan (Financing Gap)
sekitar Rp. 1,178T
APBN + APBD – 22%
sekitar Rp. 350T
BUMN – 6%
sekitar Rp. 1,090T
KPS – 20%
sekitar Rp. 93T
Off Balance Sheet – 2%
sekitar Rp. 2,741T
Kesenjangan Pendanaan 50%
}
Skema Pembiayaan Alternatif
1. Angka menunjukkan nilai investasi murni (CAPEX) dan rehabilitasi besar, belum termasuk biaya operasi dan pemeliharaan rutin 2. Angka masih bersifat sementara
PENUTUP
17
PENUTUP 1. Krisis Infrastruktur Indonesia saat ini akan memasuki pembangunan jangka menengah ketiga (2015-2019) sehingga diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi target pembangunan jangka panjang tahun 2025 diantaranya mencapai kualitas middle income country. 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan dan Peluang Sektor Industri Untuk mengatasi krisis infrastruktur dibutuhkan dana yang mencapai 5.452 T yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, KPS, dan Creative Financing. 3. Dukungan Industri • Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor termasuk sektor industri seperti Industri manufaktur sarana, industri material (semen, aspal, baja) industri jasa konstruksi, dan industri komponen kontruksi (termasuk industri beton pracetak dan prategang). • Besarnya potensi proyek –proyek infrastruktur tersebut perlu dimanfaatkan oleh sektor industri dalam negeri melalui peningkatan daya saing (baik aspek finansial, teknis, maupun kapasitas SDM). Bahkan sektor industri dalam negeri berpeluang untuk berkiprah di pasar ASEAN dan pasar global. Sebaliknya, jika industri dalam negeri belum siap maka perusahaan asing yang justru memanfaatkan peluang tersebut. 18
TERIMA KASIH
19
LAMPIRAN I PROYEK STRATEGIS
20
• Dalam rangka menunjang Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Pulau Sumatera, saat ini infrastruktur jalan sudah terhubungkan, sementara pembangunan Jalur KA yang mendukung WPPI Lhoksemawe dan Dumai akan dibangun pada RPJMN 2015-2019. Untuk menunjang distribusi pertanian bagian selatan Sumatera, akan dibangun Jalur Kereta Api Rejosari – Bakauheni dan Simpang – Tanjung Apiapi.
Seluruh Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Pulau Jawa, sudah terhubungkan dengan Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa dan Jalan Pantura. Sementara itu, untuk wilayah pertanian yang mendominasi bagian selatan Jawa akan didukung dengan pembangunan jalan lintas selatan dan jalur ganda KA pada RPJMN 2015-2019.
Untuk mendukung sistem logistik di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Pulau Kalimantan, akan dibangun Pelabuhan Maloy untuk bagian timur dan Pelabuhan Pantai Kijing (sedang dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo II). Sementera itu, untuk mendukung konektivitas WPPI bagian selatan akan dibangun Jalur KA Tanjung – Martapura- Banjarmasin.
Dalam rangka mendukung WPPI bagian Utara Sulawesi, sedang dibangun Pengembangan Pelabuhan Bitung dan Jalan Tol Manado- Bitung sedangkan unuk mendukung WPPI dan kawasan pertanian bagian Selatan Sulawesi akan dibangun Jalur KA Makassar – Parepare. Untuk menunjang WPPI di Sulawesi Tenggara akan dibangun jalan akses perbatasan Sulsel-Sultra. Sementara itu, mempertimbangkan industri aspal Buton yang kini sedang berkembang, diusulkan kawasan WPPI baru di Buton yang sudah ditunjang dengan infrastruktur yang
Untuk mendukung pariwisata di Pulau Bali, akan dibangun Bandara Bali Utara sedangkan untuk wilayah nusa tenggara akan dikembangkan beberapa pelabuhan yang menunjang wilayah kepulauan terdalam dan perbatasan.
Dalam rangka pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) wilayah Maluku Utara akan diselesaikan Jalan Lintas Halmahera sedangkan untuk menunjang Maluku sebagai wilayah kepulauan akan dikembangkan akses laut berupa pengembangan pelabuhan dan pengadaan kapal perintis.
Dalam rangka menunjang pertumbuhan di Wilayah Papua pada RPJMN 2015-2019, akan diselesaikan pembangunan Jalan Trans Papua. Disamping itu, untuk menunjang pemerataan pembangunan di wilayah pegunungan tengah. Disamping itu, untuk menunjang distribusi logistik di Papua akan dikembangkan Pelabuhan Timika.
LAMPIRAN II PROGRAM AKSI UNGGULAN
28
PROGRAM AKSI:
PROGRAM AKSI: PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA TRANSPORTASI MULTIMODA
Target : 1. Pembangunan Jalan akses (tol) dan Jalur Kereta Api akses Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak. 2. Pembangunan jalan akses (tol) dan Kereta Api Bandara di Kualanamu, Soekarno Hatta.
PROGRAM AKSI: SISTEM LOGISTIK NASIONAL Membangun Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung.
Pengembangan Perkeretaapian Nasional: 1. Menyelesaikan Kereta Api Selatan Pulau Jawa 2. Membangun Jalur KA Pulau Sumatera (Aceh, Riau, dan Lampung) 3. Membangun KA Kalimantan dan Sulawesi.
Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional • Pelabuhan Kuala Tanjung 2017) • Pelabuhan Bitung 2017) • Pelabuhan Maloy 2018) • Pelabuhan Pontianak Baru 2018)
(selesai (selesai (selesai (selesai
Pembangunan Jalur Kereta Api • Sumatera 1.308 km • Jawa 2.224 km • Sulawesi 213 km • Kalimantan 93 km Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun
Pengembangan short sea shipping untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau Jawa
30
