DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA. bagaimana? Perkuliahan belum mulai," urai dia

bagaimana? Perkuliahan belum mulai," urai dia. Sejauh ini, menurut dia baru membuat perjanjian teknis antara Unpas dan Lapas Sukamiskin. "Jadi kalau diminta berhenti silakan, karena bukan Unpas saja yang di situ, ada kampus yang lain," tegasnya.

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA


LAPORAN AKHIR

PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014 Bibliografi ISBN : Hak Cipta pada © Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN Diterbitkan Oleh: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10, Jakarta 10110 CETAKAN PERTAMA, Penyunting : Kania Damayanti, Marsono, Witra Apdhi Yohanitas, Teguh Henry Prayitno Desain sampul : Witra Apdhi Yohanitas ----- Cet.1.Jakarta,PIPP-LAN,2014 .... hal : ilus : 21x 29,7 cm

Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atasUndang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta: 1.

2.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatuciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjualkepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


TIM PENYUSUN

Tri Widodo Wahyu Utomo Kania Damayanti Menik Noviati Marsono Samiaji Witra Apdhi Yohanitas Teguh Henry Prayitno Gunanto Sundari



KATA PENGANTAR Upaya percepatan reformasi birokrasi perlu didorong melalui berbagai terobosan,ide dan kreatifitas yang dapat dituangkan dalam berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya sudah banyak praktek-praktek inovasi yang telah memberikan kemanfaatan bagi masing-masing instansi pemerintah. Namun demikian, hingga saat ini belum terbangun data base inovasi administrasi negara secara nasional yang dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendesain dan menginisiasi pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang administrasi Negara tersebut, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara menyusun Direktori Inovasi Administrasi Negara yang dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan dalam replikasi inovasi. Atas terlaksananya penyusunan direktori ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tim penyusun dan para narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, atas segala kritik dan masukan yang disampaikan dalam proses penyusunan direktori ini. Semoga direktori ini dapat bermanfaat bagi pengembangan inovasi dalam penyelenggaran pemerintahan baik pusat dan daerah.

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kania Damayanti


i

Untuk mencapai agenda reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010– 2025 dibutuhkan terobosan,kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pencapaian reformasi tersebut telah dijadikan agenda prioritas kedeputian inovasi administrasi negara melalui berbagai program dan kegiatan yang diproritaskan pada percepatan inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu program awal untuk mendorong pengembangan inovasi antara lain penyusunan direktori inovasi administrasi negara. Dengan telah disusunnya direktori administrasi negara tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan inovasi di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan direktori inovasi administrasi negara ini. Ucapan terima kasih huga disampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya dan Surakarta yang telah membantu terlaksananya proses validasi inovasi yang telah digagas dan dilaksanakan selama ini.

Deputi Inovasi Administrasi Negara,

Triwidodo Wahyu Utomo

ii


DAFTAR ISI z

KATA PENGANTAR SAMBUTAN DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.Tujuan, Sasaran dan Manfaat C.Ruang Lingkup D.Hasil yang diharapkan E.Metode Pelaksanaan F.Sistematika Penulisan

i ii iii 1 4 5 5 5 6

BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN A. Pengertian Inovasi Administrasi Negara B. Kebijakan Inovasi Administrasi Negara

7 16

BAB III INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK A. Praktek Inovasi Kota Surabaya 1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya 2. Inovasi yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 3. Pembelajaran dari Inovasi di Surabaya B. PRAKTEK INOVASI KOTA SURAKARTA 1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta 2. Inovasi yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 3. Pembelajaran dari Inovasi Surakarta

18 19 30 32 33 41

BAB IVDESAIN DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA A. Instrumen Direktori Inovasi Administrasi Negara 1. Kriteria Inovasi 2. Desain Direktori Inovasi B. Instrumen E- Direktori Inovasi (Prototype) 1. Pengenalan Komponen e-Direktori 2. Pengenalan penggunaan e-Direktori Inovasi C. Bank Data Direktori Inovasi Administrasi Negara

44 46 53 54 63

BAB V PENUTUP

71

DAFTAR PUSTAKA

72


iii

iv


BAB I I BAB PENDAHULUAN PENDAHULUAN P A. Latar Belakang Percepatan

reformasibirokrasikhususnya,

dan

reformasi

administrasi

pada

umumnya perludipacudengan berbagaiinovasidalam penyelenggaraanadministrasi Negara, baik dalam tata pemerintahan, kelembagaan dan sumber daya aparatur, maupun pelayanan publik. Dalam konteks publik, inovasi dapat berupa inovasi produk (produk baru), inovasi proses (cara baru dimana proses-proses organisasi didesain), pelayanan (cara baru dimana pelayanan disediakan untuk pengguna), inovasi retorikal (konsep baru), dan lainlain yang memberikan nilai tambahbagipenyelenggaraan pemerintahan. Kendatipun makna penting kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi bagi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi merupakan bagian tak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah, tetapi inovasi belum menjadi bagian integral pada aktivitas pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari indeks inovasi Indonesia masih sangat rendah.Maret 2009, The Boston Consulting Group (BCG), TheNational Association of Manufacturers (NAM), and The Manufacturing Institute (MI) mempublikasikan Global Innovation Index, yang merupakan ukuran tingkat inovasi suatu negara. Hasil penilaian Global Innovation Index (GII) tahun 2012, Indonesia berada pada rangking 100 dunia dari 142 negara yang dinilai, untuk tingkat asia tenggara dan Oseania, Indonesia mendapat peringat 14, sebagaimana tabel dibawah ini. Pada tahun 2013 indonesia mengalami peningkatan peringkat sebesar 15 menjadi peringkat 85 dunia, untuk tingkat Asia Tenggara dan Oseania, Indonesia mendapat peringat 13. Sedangkan Pada tahun 2013 indonesia mengalami penurunan peringkat sebesar 2 menjadi peringkat 87 dunia, akan tetapi meningkat peringkatnya pada tingkat Asia Tenggara dan Oseania, Indonesia mendapat peringat 13menjadi peringkat 12. Penilaian ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai melakukan inovasi yang cukup signifikan. Penilaian tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel1.1. Peringkat Indonesia Tahun 2012-2014 oleh Global Innovation Index(GII) Tahun

Peringkat Dunia

2012 2013 2014

100 85 87

Peringkat Asia Tenggara dan Oceania 14 13 12

Nilai GII 28,1 32 31,81 Sumber: Global Innovation Index (GII) 2012-2014


1

Indikator yang digunakan oleh GII dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai Negara salah satunya adalah indikator output, seperti terlihat pada gambar dibawah ini .

Gambar 1.1 FrameworkGlobal Innovation Index 2012-2014 Jika kita berbicara tentang inovasi pada level pemerintah daerah, maka dapat dikatakan sudah banyak daerah yang telah berhasil dalam melakukan inovasi. Sebut saja Provinsi Gorontalo, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Pekalongan yang sudah terlihat dalam kancah nasional. Apalagi inovasi di pemerintah daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Namun, yang tejadi saat inibelum tersedia bank datainovasiadministrasi negara secara nasional yang dapat diakses oleh Kementerian, LPNK, LNS, Pemda, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri, serta masyarakat secara umum. Padahal jika inovasi-inovasi yang sudah berjalan tersebut telah tersedia dalam sebuah bank data, ini akan mempermudah daerah daerah lain untuk mengadopsi, meniru bahkan memodifikasi inovasi yang ada dengan menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Kondisi demikian menjadi kendala yang cukup berarti bagi pihak-pihak tersebut untuk melakukan berbagai inovasi yang sesungguhnya memiliki ruang yang cukup luas.

2


Pemerintah sudah melakukan upaya untuk percepatan pengembangan inovasi, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebelum Undang undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Sejak tahun 2007 telah diberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada empat Kepala Daerah yang dinilai telah memberikan kerja nyata dalam mengembangkan inovasi baru kepada masyarakat. Saat itu pengembangan inovasi tersebut mencakup 4 (empat) kategori yaitu kategori tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Indikator yang digunakan IGA dalam penilaian tersebut meliputi 3 (tiga) indikator yaitu inisiatif program inovatif, replikasi program inovatif, dan sumber pembiayaan program inovatif. Berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan Sistem Inovasi Nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa dan dalam rangka implementasi pelaksanaan sistem inovasi nasional secara efektif dan effisien, perlu dilakukan melalui institusi yang efektif dan berhasil-guna baik dari sisi legalitas dan otoritas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Mei 2010 pemerintah mendirikan Komite Inovasi Nasional pada tahun 2010. KIN mengusulkan Inisiatif Inovasi 1-747 untuk membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru, menuju Indonesia berstatus advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747 secara khusus adalah aspek penguatan human capital dan kesiapan teknologi (technological readiness)1 Selanjutnya berdasarkan Pasal7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mulai tahun 2014 Kementerian PAN&RB melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik untuk mendukung program one agency one innovation. beberapa criteria inovasi yang digunakan mencakup criteria umum dan criteria bidang. criteria umum meliputi manfaat, pendekatan RB, pendekatan baru, keberlanjutan, dan dapat di transfer. sedangkan criteria bidang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 1

Terdapat dalam Buku Panduan Prospek Inovasi Indonesia yang diterbitkan oleh KIN tahun 2012


3

Keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan inovasi tentunya akan menjadi daya tarik atau rujukan bagi daerah lain untuk melakukan benchmark dan selanjutnya akanmereplikasi inovasi di daerahnya masing-masing.Oleh karena itu keberadaan direktori inovasi administrasi negara saat ini menjadi kebutuhan bagi daerah guna melihat dan mempelajari sebelum melakukan benchmark ke suatu daerah yang berhasil melakukan inovasi. Namun hingga saatinibelum terbangun data baseinovasiadministrasi negara secara nasional yang dapat diakses olehKementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendesain dan menginisiasi pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang administrasi Negara (tata pemerintahan, kelembagaan dan sumber daya aparatur, maupun pelayanan publik), Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk menyusun Direktori InovasiAdministrasi Negara. Pada awal penyusunannya, direktori ini akan memuat beragam inovasi yang dilakukan oleh Kementerian, LPNK, LNS, Pemda, Lembaga-Lembaga Negara, atau BUMN/ BUMD. Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2014 ini akan melakukan penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara, dimana didalam direktori ini akan dimuat praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan inovatif.Direktori Inovasi Administrasi Negara akan berisikan koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku praktek-praktek inovasi di bidang tata pemerintahan, inovasi bidang pelayanan publik dan inovasi bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur. B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan replikasi inovasi. Direktori inovasi tersebut mencakup inovasi bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara adalah teridentifikasikannya bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan.

4


Adapun manfaat/ kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1.

Mempermudah Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat dalam mencari/ memperoleh informasi inovasi apa saja yang telah dilakukan di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

2.

Memicu Kementerian/Lembaga, Pemda,BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat untuk melakukan inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara berisikan informasi tentang rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku mencakup tiga bidang, yaitu inovasi bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.Direktori Inovasi Administrasi Negara tersebut disusun berdasarkan analisis dengan menggunakan indikator inovasi (penemuan baru atau penyempurnaan yang sudah ada, memiliki value added, applicable, efektif dan efisien). Tahun anggaran 2014, Penyusunan direktori inovasi administrasi negara akan difokuskan pada inovasi yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah terpilih. Pertimbangan daerah terpilih didasarkan pada upaya-upaya inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah tersebut, dimana dari identifikasi awal didapati bahwa pemerintah daerah terpilih telah melakukan praktek inovasi secara masiv dan didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi. D. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan/ output dari kegiatan ini adalah tersedianyabank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasinegara yang telah melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan replikasi inovasi. E. Metode Pelaksanaan Metode

dalam

penyusunan

direktori

inovasi

ini

adalahmetode

deskriptif

analitis.Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan obyek studi yaitu inovasi Administrasi Negara, sedangkan analitis digunakan untuk menganalisis berbagai pengelompokan inovasi administrasi negara berdasarkan pendekatan/ide/terobosan, DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

5

manfaat, keberlanjutan dan kemungkinan replikasi.Selain itu juga dilakukan diskusi terbatas dengan mengundang narasumber baik dari para ahli, praktisi dan akademisi untuk mendapatkan ide-ide inovatif terkait penyusunan direktori inovasi administrasi negara sesuai dengan upaya penumbuh-kembangan inovasi. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan stock taking, observasi dan browsing data dan informasi inovasi administrasi negara. Sumber informasi dalam pembuatan direktori diperoleh dari data primer melalui kunjungan dan pengamatan terhadap sebuah praktek inovasi atau data sekunder dari laporan, hasil penelitian, temu inovasi tahunan dan publikasi lembaga donor. F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman, buku ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang berkaitan dan lampiran yang berisikan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang mengapa bank data inovasi perlu disusun dan sasaran serta kemanfaatan dari bank data yang dibangun. Bab IIKonsep dan Kebijakan. Bab ini berisi konsep dasar dari inovasi administrasi negara dan kebijakan inovasi yang ada diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Bab IIIInovasi Administrasi Negara Dalam Praktek. Bab ini berisi praktek praktek inovasi yang dilakukan pemerintah kota Surabaya yang lebih menekankan pada pengembangan teknologinya. Ada juga praktik praktik inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan/ masyarakat.

Dari praktik inovasi disusun pula pembelajaran yang dapat dipetik dari

aktivitas inovasi kedua daerah tersebut. Bab IV Desain Direktori Inovasi Administrasi Negara. Bab ini berisi desain dan instrumen yang digunakan untuk menyusun sebuah bank data inovasi yang ada diinstansi pemerintah pusat/ daerah. Selainitu menjelaskan pengembangan direktori inovasi administrasi negaraberbasis elektronik sebagai instrumen pendukung direktori inovasi administrasi negara, serta data inovasi yang berhasil dikumpulkan dan masuk ke dalam bank data inovasi. Bab VPenutup. Bab ini menjelaskan kembali hal hal yang dianggap penting dalam menyusun direktori inovasi administrasi negara.

6


BAB II II BAB KONSEP DANKEBIJAKAN KEBIJAKAN KONSEPDAN P A. Pengertian Inovasi Administrasi Negara Istilah inovasi berasal dari bahasa latin innovare yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru.Inovasi (innovation dan innovate) sendiri baru mulai dikenal dalam kosa kata bahasa Inggris pada abad ke-16. Namun pada masa itu, istilah ini banyak diasosiasikan secara negatif sebagai troublemaker dan lebih identik dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal menjadikan rejim kekuasaan dan politik serta otoritas keagamaan masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Barulah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadipositif yangdipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang baru. Inovasi juga tidak selamanya baru (completely new), baik dari segi fisik maupun fitur yang melengkapinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudahadaatauyangsudah dikenalsebelumnya(gagasan,metodeataualat). Van den Ban & Hawkins (2005) memberikan pengertian inovasi sebagai suatu gagasan, metode atau obyek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru tetapi lebih merupakan hasil penelitian mutakhir. Dalam hubungannya dengan organisasi, Hurley dan Hult (1998) dalam (Kusumo, 2006:22) mendefinisikan inovasi sebagai sebuah mekanisme organisasi dalam beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, oleh karenanya organisasi dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran – pemikiran baru, gagasan – gagasan baru, produk baru serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Dapat dikatakan inovasimerupakan kelanjutan dari adanya kreatifitas dan dalam hubungannya dengan praktik birokrasi, Inovasi berarti menemukan dan melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk menjadikan pelayanan menjadi lebih baik. Namun demikian inovasi dalam birokrasi seringkali menghadapi hambatan dan benturan dari keberadaan aturan formal dan rendahnya sikap pemimpin yang kurang visioner. Menurut Clark, John dan Ken Guy (1997) mengartikan Inovasi sebagai proses atau hasil

pengembangan,

pemanfaatan/

mobilisasi

pengetahuan,

keterampilan

dan

pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah.


7

Sedangkan Agus Dwiyanto (2013) 2 menyatakan Inovasi adalah “segala sesuatu yangberkenaan dengan gagasan dan pengetahuan baru dan transformasinya kedalamhasil (outcome) yang dapat menciptakan nilai tambah pada praktik dan proses,barang dan jasa, adopsi teknik dan pendekatan baru dalam pengelolaan satu organisasi. Dalam bidang administrasi publik, inovasi adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi publik. Richard (2003) sebagaimana dikutip oleh Desi Fernanda (2014)3, inovasi adalah ideide untuk beraksi. Inovasi adalah proses aktif yang memiliki tujuan akhir menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Inovasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat convergen yang membawa atau membumikan ide-ide cemerlang dalam kehidupan nyata. Hasil dari sebuah inovasi adalah perubahan (transformasi) dan implementasi. Humanitarian Innovatioan Fund (HIF) (2009), inovasi adalah proses dinamis yang berfokus pada penciptaan dan implementasi produk baru atau yang ditingkatkan, dan jasa, proses, posisi dan paradigma. Inovasi yang sukses adalah mereka yang menghasilkan dalam efisiensi, efektifiitas hasil, kualitas atau sosial/dampak. Berdasarkan berbagai pendapat diatas terkait inovasi, maka dapat disimpulkan bahwa Inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. Suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan dapat dikatakan sebagai inovasi jika memiliki unsur kebaharuan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Inovasi administrasi negara dalam konteks direktori inovasi dapat digolongkan menjadi delapan jenis utama, yaitu inovasi proses (terkait sop, tata laksana, sistem dan prosedur), inovasi metode (terkait strategi, cara , teknik baru), inovasi produk (terkait barang, jasa), inovasi konseptual (terkait paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan baru), inovasi teknologi (terkait e-government, tools (pembaruan peralatan/ perangkat)), inovasi

struktur

pengembangan),

organisasi inovasi

(terkait

struktur

baru,

penggabungan,

hubungan

(terkait

partnership,

partisipasi

penghapusan, masyarakat,

relationship, networking), inovasi sumber daya manusia (terkait tata nilai (culture, mind set, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan).

2

Dipaparkan dalam Diskusi Pertemuan Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Dipaparkan dalam knowledge shared forum 13 februari 2014 dengan judul paparan Berfikir Kreatif dan Kritisuntuk Berinovasi 3

8


Pengambilan kelompok jenis inovasi ini dilakukan dengan memperhatikan jenis inovasi yang pernah dikemukakan para ahli seperti Djamaludin Ancok, Paul Windrum, Victor Bekkers, Jurian Edelenbos, Bram Steijn dan Para Ahli OECD dan LAN. Melalui beberapa jenis tersebut disusun kembali dengan mengkaitkan kedalam ilmu administrasi Negara.Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2.1. Perbandingan Jenis Inovasi Dari Para Ahli Ancok (2012) (Jenis) Proses

OECD (2005) (Jenis)

Windrum (2008) (Jenis)

Proses

Bekkers, Edelenbos Sankri Buku 1 & Steijn (2011) (Lingkup AN) (Karakteristik/Jenis) Proses Sistem dan proses kebijakan negara

Metode Produk Pelayanan

Struktur Organisasi Hubungan Strategi Pola pikir (mindset)

Kelembagaan Produk / Jasa

Produk Pelayanan Pengantaran Pelayanan Konseptual Kebijakan

Organisasi

Sistemik Organisasi/ Administrasi

Organisasi

Konseptual Teknologi Governance Organisasi / Manajemen

Manajemen

Tata nilai Sumber daya aparatur negara posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara hukum administrasi negara Sumber: Hasil Analisa

Dari hasil analisa tersebut didapatkanlah jenis inovasi terkait administrasi Negara seperti yang telah disampaikan sebelumnya.Untuk lebih jelasnya terkait jenis inovasi administrasi Negara, maka selanjutnya perlu dibahas tentang masing masing inovasi. 1. Inovasi proses (process innovation) Inovasi Proses merupakan Inovasi yang ditujukan untuk Peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana.Ruang lingkup dari


9

inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Dalam proses kerja suatu organisasi, muncul harapan agar proses tersebut berkembang menjadi semakin efisien dan sederhana sebagai perbaikan dari kebanyakan proses kerja yang berlangsung di banyak sektor publik selama ini yang berlangsung secara lambat, rumit, dan berbelit-belit. Dengan demikian, proses yang dijalani oleh pelanggan menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini tentu akan membuat kepuasan pelanggan meningkat. Ada dua jenis inovasi proses kerja. Pertama, inovasi secara internal, yang menyasar proses kerja yang dilakukan di antara pegawai dalam lingkup intern suatu organisasi. Kedua, inovasi secara eksternal yang dilakukan oleh unit kerja yang berhubungan secara langsung dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan) dalam rangka menjalankan proses kerja rutin atau memberikan pelayanan publik. Kriteria penentuan dari inovasi proses ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin. b. Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif. c. Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang. d. Bagi

organisasi

yang

melakukan

pelayanan

kepada

masyarakat

secara

langsung,indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM). 2. Inovasi metode (method innovation) Inovasi metode merupakan Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan strategi,cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.Ruang lingkup dari inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru. Inovasi metode merupakan inovasi dalam tataran yang luas sehingga dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode sendiri secara umum berarti cara khusus dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks sektor publik, pencarian dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus-menerus didorong dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi majal berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Kriteria penentuan dari inovasi metode ini dapat di kelompokkan menjadi: 10


a. Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya. b. Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan. c. Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut. 3. Inovasi produk (product innovation) Inovasi produk merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi,dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut.Ruang lingkup dari inovasi produk adalah Produk tersebut dapat berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa). Keluaran dari proses kerja suatu organisasi yang adalah produk. Produk tersebut dapat berupa berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa). Agar produk yang dibuat organisasi memiliki daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan, maka organisasi selaku produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi yang bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden sebelumnya. Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana produk modifikasi tersebut diberikan suntikan peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih baik. Kriteria penentuan dari inovasi produk ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan. b. Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut. c. Inovasi produk disebut sukses apabila: 1) produk yang dihasilkan semakin bermutu dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau 2) produk yang diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada presedennya. Kebaruan tersebut memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak terbayangkan. 4. Inovasi konseptual (conceptual innovation) Inovasi Konseptual merupakan Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah.Ruang lingkup dari DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

11

inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental (kognisi dan imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang dengan persepsi dan cara pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi inovasi ini adalah “masalah adalah bagaimana cara kita memandang masalah.” Dari perubahan persepsi dan pandangan atas masalah tersebut, maka penyelesaian atas masalah menjadi lebih mudah ditemukan. Namun tentu agar benar-benar menjadi suatu praktik inovasi yang aktual, perubahan cara pandang tersebut harus dilembagakan dan solusi atas masalah yang muncul dari proses tersebut diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik yang nyata. Kriteria penentuan dari inovasi konseptual ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. b. Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang berhasil. c. Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma. 5. Inovasi teknologi (technology innovation) Inovasi teknologi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang lingkup dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Kriteria penentuan dari inovasi teknologi ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak

sesuai

dengan

perkembangan

zaman.

Penggunaan

teknologi

lama

menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi aspirasi konsumen. 12


b. Inovasi ini diawali dengan kehadiran objek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari objek teknologi tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja organisasi. c. Biasanya, praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet. 6. Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation) Inovasi struktur organisasi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. Ruang lingkup dari inovasi struktur organisasi adalah pembaruan struktur yang

dilakukan

melalui

berbagai

model

dan

bentuk

seperti

penggabungan,

penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Bagaimana suatu organisasi distruktur akan sangat memengaruhi kinerja, efektivitas, dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ketika organisasi dirasa kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk menjalankan tujuan-tujuannya, ada kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan sifat dari masalah dan tantangan lingkungan yang berkembang semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur agar lebih mampu dan fleksibel dalam menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya. Pembaruan struktur tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang ideal adalah bersifat ramping namun kaya dalam dalam fungsi dan kapasitas. Kriteria penentuan dari inovasi struktur organisasi ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran bahwa struktur organisasi lama kurang mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu gemuk, duplikasi dan tumpang tindih jabatan/unit, ketidakjelasan hubungan kerja, chain of command yang kurang tepat, dan sebagainya. b. Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan melihat bagan struktur organisasi. c. Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, karena hanya dialah pihak yang mempunyai otoritas untuk mengubah struktur organisasi. 7. Inovasi hubungan (relationship innovation) Inovasi hubungan merupakan inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup


13

dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking. Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar. Agar pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan sumberdaya yang digunakan dapat digunakan dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi perlu membina dan mengerangkai mekanisme hubungan dengan pihak luar dalam cara yang inovatif, saling menguntungkan, dan saling memammpukan. Penguatan jaringan, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan, sumberdaya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara bersama pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai sehingga kompromi dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara cerdas. Kriteria penentuan dari inovasi hubungan ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi merasa bahwa cara dan mekanisme yang dilakukannya untuk berhubungan dengan stakeholders selama ini tidak efektif dan menguntungkan. b. Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah apabila stakeholders merasa lebih mudah, nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan organisasi. Biasanya, inovasi hubungan juga akan membuahkan peningkatan jejaring. c. Inovasi hubungan biasanya akan membuat sumberdaya dan kemampuan yang dikerahkan dari SDM internal organisasi berkurang, karena mereka akan dibantu oleh sumberdaya dan kekuatan dari stakeholders yang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. 8. Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources development innovation) Inovasi pengembangan sumber daya manusia merupakan Inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Ruang lingkup dari inovasi sumber daya manusia adalah pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM,

mulai

tata

nilai

(budaya,

mindset,

etika),

kepemimpinan,

kompetensi,

profesionalisme, dan pemberdayaan. SDM adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk mencapai visi dan misinya. Ini karena organisasi dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas dan berintegritas. SDM yang berkualitas akan melengkapi sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi. 14


Bahkan apabila kondisi struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal, SDM yang berkualitas dapat menyiasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat berlangsung secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan internal organisasi. Kriteria penentuan dari inovasi pengembangan sumber daya manusia ini dapat di kelompokkan menjadi: a. Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan organisasi yang menyasar SDM yang ada di organisasi tersebut. b. Pengaturan SDM tersebut bukan teknis dan administratif sifatnya (misalnya mutasi jabatan), melainkan substantif (misalnya aturan disiplin organisasi yang baru). c. Inovasi dipandang berhasil apabila setelah kebijakan diterapkan, perilaku SDM berubah lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat. Selanjutnya terkait dengan pengertian administrasi negara, menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo seperti yang dikutip oleh Tanjung adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah

artinya

pemerintah

(pejabat)

tidak

dapat

menunaikan

tugas–tugas

kewajibannya tanpa Administrasi Negara. MenurutJohn M. Pfiffer dan Robert V seperti yang dikutip oleh Tanjung, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik–teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Sedangkan menurut Jemi Tanjung sendiri Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Dengan demikian administrasi Negara dapat diterjemahkan sebagai proses kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik. Proses Kebijakan yang dimaksud disini adalah terkait denganformulasi, implementasi, dan evaluasi dari kebijakan yang disusun oleh pemerintah.Penyelenggara kepentingan publik yang dimaksud disini adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yan memiliki kepentingan terhadap urusan Negara. Sedangkan Kepentingan publik yan dimaksud disini adalah kepentingan “masyarakat” sebagai kepentingan tertinggi yang harus dipenuhi oleh pemerintah suatu Negara. Berbicara tentang inovasi administrasi Negara, kita tidak bisa secara langsung memberikan pengertian berdasarkan pengertian kata perkata yang telah disampaikan diatas.Jika kita melihat konsep pengertian kata perkata inovasi administrasi Negara dapat DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

15

diartikan sebagai suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan yang memiliki unsur kebaharuan danmanfaat yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi Negara. Jika inovasi administrasi Negara dapat disamakan dengan inovasi sektorpublik, maka Albury pernah mengungkapkan inovasi dalam sektor publik adalah 'ide-ide baru yangbekerja'.Untuk lebih tepat: "inovasiyang suksesadalah

penciptaandanpelaksanaanproses

metodepengirimanyangmenghasilkan

perbaikanyang

baru, signifikan

produk, dalam

jasadan efisiensihasil,

efektivitas ataukualitas. Dalam bidang administrasi publik, Prof. Agus Dwiyanto mengungkapkan bahwa inovasi bidang administrasi publik adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi publik. Menilik dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa inovasi administrasi Negara adalah Proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik yang memiliki unsur kebaharuan serta kemanfaatan. Replikasi menurut Bailey adalah usaha untuk menghasilkan kembali program dengan variasi atau tanpa variasi yang telah ada dengan skala atau cakupan yang lebih besar.4 Sedangkan menurut Sjaifudian, replikasi adalah upaya untuk meniru, menduplikasi, merepetisi. 5 Jadi Replikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk meniru, menduplikasi, merepetisi sesuatu yang telah dihasilkan dengan variasi atau tanpa variasi dengan skala atau cakupan yang lebih besar. Oleh karena itu, replikasi harus didorong agar reformasi terjadi secara meluas dan cepat sehingga terjadi akselerasi yang tidak semahal jika perubahan dimulai dari nol. Mereplikasi inovasi yang berhasil di suatu daerah ke daerah lain merupakan kerja besar yang memerlukan tahapan panjang. Bisa saja bahwa tahapan siklus inovasi sebagaimana disampaikan dalam bagian ini (dari start-up sampai monev) dilakukan oleh daerah yang ingin mereplikasi inovasi. Pelaku inovasi awal dapat turut berperan untuk membantu, misalnya dengan melakukan asistensi, fasilitasi, atau konsultasi. Mereka dapat berbagi bagaimana inovasi dilakukan, apa tantangan yang dihadapi, dan pelajaranpelajaran berharga apa yang dapat dipetik. Dalam melakukan replikasi, hal penting yang perlu diingat adalah bahwa motif melakukan replikasi hendaknya berbasis pada kebutuhan yang nyata dan otentik. Artinya, replikasi tidak dilakukan semata karena pertimbangan

4

The IDEAS Model For Demonstration and Replication : An Experience From Care India, Laura Bailey, dkk, 2005, Atlanta : CARE, Inc 5

Strategi Replikasi Inovasi, Yayasan Obor, Jakarta : 2003, Hetifah Sjaifudian

16


pragmatis, misalnya agar daerahnya diakui dan mendapat penghargaan seperti halnya pelaku inovasi awal. B. Kebijakan Inovasi Administrasi Negara Pemerintah sudah melakukan upaya untuk percepatan pengembangan inovasi, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebelum Undang undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan Sistem Inovasi Nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa dan dalam rangka implementasi pelaksanaan sistem inovasi nasional secara efektif dan effisien, perlu dilakukan melalui institusi yang efektif dan berhasil-guna baik dari sisi legalitas dan otoritas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Mei 2010 pemerintah mendirikan Komite Inovasi Nasional pada tahun 2010. KIN mengusulkan Inisiatif Inovasi 1-747 untuk membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru, menuju Indonesia berstatus advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747 secara khusus adalah aspek penguatan human capital dan kesiapan teknologi (technological readiness) Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mulai tahun 2014 Kementerian PAN&RB melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik untuk mendukung program one agency one innovation. beberapa criteria inovasi yang digunakan mencakup criteria umum dan criteria bidang. criteria umum meliputi manfaat, pendekatan RB, pendekatan baru, keberlanjutan, dan dapat di transfer. sedangkan criteria bidang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun peraturan terbaru tentang Pemerintah Daerah sudah mencantumkan terkait dengan inovasi. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 386 menyebutkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

17

Dalam pasal 387 telah dirumuskan pula kebijakan inovasi yang harus dilakukan Pemerintahan Daerah harus mengacu pada prinsip: a. Peningkatan efisiensi; b. Perbaikan efektivitas; c. Perbaikan kualitas pelayanan; d. Tidak ada konflik kepentingan; e. Berorientasi kepada kepentingan umum; f. Dilakukan secara terbuka; g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untukkepentingan diri sendiri. Pada pasal 389 diatur bahwa perlindungan terhadap pemerintah daerah dimana dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

18


BAB IIIIII BAB INOVASI ADMINISTRASI NEGARA INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK DALAM PRAKTEK P A. Praktek Inovasi Kota Surabaya Keberhasilan

Kota

Surabaya

dalam mengembangkan inovasi, telah menjadi daya tarikbagiberbagai daerah lain untuk melakukan benchmark dan selanjutnya akanmereplikasi inovasi di daerahnya

masing-masing.

Observasilapangan untukmemastikan

dilakukan bahwainovasi-

inovasiyang dijadikandatasekunderdalampenyusunan masihdilaksanakan,

serta

memenuhi

telah

direktoriadalahbenar,

telah

unsur-unsurpersyaratandalamdesainyang

dan telah

disusun.Disamping itu,dalam rangkapembaruan data (updating) data terkait dengan pelaksanaan telahdicapai

inovasi

menyangkutdatamanfaatbagimasyarakatmaupunoutcomeyang

dalampelaksanaan

adapembelajaran

inovasitersebut.

(lessonlearned)

yang

Dengan

dapatdipetik

begitu

maka

akan

darimunculnyainovasi-

inovasitersebutbaikdariaspekpemicu, penggagas, faktor pendorong dan penghambat keberhasilan

pelaksanaan

inovasi

tersebut

maupunprasyaratyang

harus

dipenuhijikainovasitersebutakan dilakukanadopsi dan replikasidi instansipemerintah atau daerah

lain.PusatInovasiPelayanan

PublikLembaga

AdministrasiNegaramelakukanobservasike

Kota

Surabayauntukmemvalidasibeberapainovasiyangtelahdijadikandatasekunderdalampenyusu nan direktoriinovasiadministrasiNegaratersebut. Data sekunder yang didapatkanmencakup beberapa inovasi teknologi yang telah dikembangkanyang mencakup : 1. InovasiTryoutujiannasional; 2. InovasiRaportOnline; 3. InovasiMediaCenter; 4. InovasiSingleWindowPelayanan Perijinan; 5. InovasiGovernmentResourcesManagementSistem(GRMS). Berdasarkandatasekunder5 dilakukanvalidasidan

(lima)jenis

inovasitersebutdi

atas,

maka

updatingsertapenggalianinovasi-


19

inovasilainsecarasnowbolldilingkungan PemerintahkotaSurabaya sehingga pada akhrnya mendapatkan

ada

sekitar

17

inovasi

yang

telah

dikembangkan

oleh

PemerintahkotaSurabaya 1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan,

industri,

dan

pendidikan

di

kawasan Indonesia bagian timur. Kota Surabaya terus

melakukan

inovasidalam

penyelenggaraanpemerintahan. investasi

unggulanterbuka

Surabaya,

hal

ini

Pemerintah

Kota

memajukan

kota

Peluang

lebar

sejalan Surabaya dan

di

kota

dengan

tujuan

yaitu

untuk

mensejahterakan

masyarakatserta terus berupaya beberikan berbagai kemudahan untuk mengakses peluang investasi tersebut. Disisi lain,Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong warga Kota Surabayaagar tidak menjadi penonton di kotanya sendiri. Kenyamanan kota Surabaya pada prinsipnya diperuntukkan bagi semua masyarakat agar dapat terus berkarya dan berinovasi bersama-sama membenahi dan memajukan Kota Surabaya. Untukmendorong

penyelenggaraanpemerintahan

yang

lebih

efektif

dan

efisien,berbagaiinovasidalam penyelenggaraanpemerintahan telah dilakukan hampir diseleruh sektor atau bidang pemerintahan terutama dalam mewujudkan Surabaya sebagai Cyber City. 2. Inovasiyang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya Inovasiyang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah inovasi terkaitdengan Government Resources Management Sistem (GRMS) yaitu Sistem Pengelolaan Sumberdaya Pemerintahan yang dilaksanakan melalui

keterpaduan

dan

konsistensi

langkah

mulai

dari

perencanaan

kegiatan/anggaran,pelaksanaan,proses pengadaan barang/jasa,pengendalian dan monitoring

serta

serta

evaluasi

kinerja

pelaksanaan

kegiatan/personil.

InovasiGRMStersebutkemudian ditindaklanjuti dengan berbagai inovasidalam satu kesatuan sistem yang mencakup: a. InovasiSistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Secara

Elektronik

Musrenbang).

20


(E-

E-musrembang (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan,hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online. Terbentuknya e-musrembang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat Surabaya yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontak social antara warga dengan pemerintah kota Surabaya.E-musrenbang memberikan kontribusi/pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.E-Musrenbang diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan melalui pembahasan yang intens dan mendalam. b. InovasiSistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (E-Budgeting). Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran dilingkungan pemerintahan kota Surabaya secara online. Dalam sistem ini untuk membuat sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di lapangan. Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu : Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan. Penggunaan sistem online ini telah berdampak pada penghematan anggaran. Dicontohkan wali kota, untuk perjalanan dinas selama satu tahun, usulan anggaran dari masing-masing dinas harus melalui satu atap dan ternyata bisa menghemat Rp5 miliar dari Rp14 miliar menjadi Rp9 miliar. c. Inovasi Sistem Perencanaan Kegiatan Secara Elektronik (E-Project Planning). E-Project atau Sistem informasi perencanaan kegiatan adalah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan project/pekerjaan setelah anggaran dari suatu kegiatan disetujui. Proses perencanaan tersebut meliputi penentuan pekerjaan dan atribut-atribut lain yang diperlukan untuk proses pemaketan, misalnya penentuan bentuk lelang ataukah penunjukan langsung. Sistem informasi perencanaan kegiatan merupakan bagian kelanjutan dari eBudgeting, dan menjadi tahapan awal yang diperlukan untuk sistem e-Procurement dan e-Delivery. d. InovasiLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Surabaya. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

21

Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ ULP (Unit Layanan Pengadaan) kota Surabaya merupakan sebuah unit khusus yang dibangun untu melakukan pengelolaan barang dan jasa di kota Surabaya. Unit ini didirikan sebagai bagian dari implementasi e-procuremen (LPSE) yang disusun oleh pemerintah pusat. EProcurement merupakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang di dalamnya termasuk aplikasi program computer berbasis web untuk memfasilitasi proses pelelangan. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan tersebut terbukti dengan begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditangani oleh KPK. e. InovasiE-Delivery (Elektronik Dukungan Administrasi Kegiatan). Delivery merupakan sistem pendukung administrasi kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan. Pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan secara manual belum terstandar dan membutuhkan waktu yang lama.Oleh karena itu, e– delivery memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyusunan kontrak/SPK, mengingat “bentuk kontrak/SPK dan/atau KPBJ di lingkungan pemerintah Kota Surabaya terstandar dan dibuat dalam hitungan menit setelah penentuan pemenang lelang/pengadaan.Implementasi e-delivery menjadi kewajiban yang harus segera dilalui setelah penentuan pemenang lelang/pengadaan dalam rangka menjamin transparansi. f. Inovasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Elektronik (e-Payment). E- Payment merupakan sistem pencairan dana APBD secara elektronik. Epayment dapat mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya. Disamping itu, E-payment juga dapat mempercepat pembayaran uang proyek untuk rekanan pada umumnya.Melalui E-payment penyedia jasa dan barang cukup melengkapi persyaratan administrasi secara online. Setelah melengkapi persyaratan, penyedia barang dan jasa menerima pembayaran pada 22


bank yang ditunjuk setelah dua hari. Pembayaran dilakukan melalui bank Pemkot yang ditransfer ke bank perusahaan yang menjadi rekanan.Tak hanya itu, dengan e-payment banyak yang dapat dihemat Pemkot. Mulai dari waktu hingga penggunaan kertas juga untuk mengurangi kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan secara manual serta meminimalisir pertemuan antara PPKM dengan penyedia barang dan jasa. Tujuan dari e-Payment adalah mengurangi kemungkinan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bisa muncul. Sebelum adanya e-Payment, pengurusan administrasi dalam hal pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa masih dilakukan secara manual, yaitu berkasberkas persyaratan yang dibutuhkan dikirimkan dari SKPD kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berupa hard copy. Proses administrasi manual seperti itu dirasa kurang efektif dan tidak efisien waktu. Dengan adanya e-Payment , berkas-berkas persyaratan berupa hard copy tidak lagi dikirimkan ke Dinas Pendapatan, tetapi disimpan oleh pihak SKPD sebagai arsip dan yang dikirim ke Dinas adalah berupa dokumen elektronik yaitu e-SPM (Surat Permintaan Membayar elektronik) dan check list kelengkapan berkasberkas tersebut melalui aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan). Dengan adanya perubahan sistem pengadministrasian pencairan dana dari manual menjadi elektronik (online), maka diharapkan akan dapat mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana, khususnya dalam hal ini kepada para penyedia barang dan jasa. g. Inovasi Sistem Pengendalian Kegiatan Secara Elektronik (e-Controlling). E-Controlling merupakan sistem pengendalian kegiatan yang didalamnya termasuk program computer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembanganpelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya. Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di e-Project Planning dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem eDelivery. Setelah dilakukan pembuatan kontrak kerja berbasis web, maka selanjutnya dilakukan pengendalian kegiatan melalui sistem e-controlling dengan lebih

mengoptimalkan

pengumpulan

informasi

mengenai

perkembangan

pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. h. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Secara Elektronik (e-Performance). E-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

23

partisipasif dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari E-performance antara lain dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Pemkot Surabaya dalam proses pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Cara kerja e-performance adalah dengan memasukan update data, input aktivitas, penugasan-penugasan, melalui akun individu sesuai yang terintegrasi dengan website pemerintahan daerah dan ditunjang dengan pemberian Uang Kinerja sesuai poin yang didapat dari input-input tupoksi yang telah dibuatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Uang kinerja tersebut adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau outcome kegiatan sebagai Sasaran Kinerja Individu (SKI) ditetapkan oleh atasan Pegawai yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja Tahunan pada SKPD/Unit Kerja. Hasilnya saat itu Pemerintah Kota menghapus sistem pendapatan pada PNS menggunakan honorarium. Misalnya honor panitia seminar, ketua pelaksana seminar dan lainya. Kemudian diganti dengan pemberian reward dengan sistem berdasarkan target kinerja. Sehingga tidak ada lagi PNS yang berebut untuk menempati dinas yang dulu sering terlihat timpang pada penghasilan pegawainya. “Pendapatan Pegawai yang dulunya timpang. Misalnya yang dulu berebut di dinas yang banyak proyek sekarang mereka bisa sama dengan yang dinas lain. Bahkan level kecamatan dan kelurahan sekarang Pegawainya pada berlomba-lomba meningkatkan kinerja sesuai target yang dibebankan. Sebab rewardnya tinggi tanpa ada penyimpangan. Kalau yang kinerjanya malas otomatis take home pay-nya sedikit. i.

Inovasi Media Center Media Center merupakan sistem pelayanan informasi terintegrasi bagi masyarakat

Surabaya

yang

ingin

berpartisipasi

dalam

perkembangan

pembangunan kota Surabaya. Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam keluhan, pengaduan, kritik, saran, dan pertanyaan yang terkait proses pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Dalam menyampaikankeluhan atau permohonan informasi, masyarakat bisa memilih akses yang dibuka Media Center melalui berbagai macam media, yaitu telepon, SMS, website, email, faksimile, facebook, twitterdan portal. Kondisi sebelum 24


adanya Media Center: (1) Masyarakat datang langsung ke Dinas Kominfo; (2) Peningkatan Polusi; (2) Waktu tidak efisien; (3) Biaya tinggi; (4) Sistem manual. Transparansi informasi sendiri merupakan salah satu indikator dari good governance. Selain itu, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) juga menjadi salah satu faktor yang membuat kepercayaan masyarakat yang melapor meningkat. Ada dua SOP yang diterapkan, yakni respons maksimal 1x60 menit untuk

berintegrasi

dengan

tim

Pelayanan

Keluhan/

Pengaduan

Masyarakat(TPKPM) di masing-masing SKPD dan juga respons maksimal 1x24 jam dalam memberikan jawaban kepada masyarakat yang melapor. j.

Inovasi Broadband Learning Center (BLC) Broadband Learning Center (BLC) merupakan fasilitas pembelajaran IT yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis sebagai salah satu upaya percepatan menuju Surabaya Multimedia City. Semakin banyak masyarakat Surabaya yang mengetahui keberadaan dan manfaat BLC, semakin cepat masyarakat Surabaya menjadi “Tidak Gaptek IT”. Pembangunan BLC mempunyai 3 ( tiga ) tujuan sebagai Multi Media City yakni1)Surabaya Broadband Government and Education (B–GovEd), merupakan wahana pelatihan pemanfaatan komputer dan internet secara selektif bagi pegawai yang telah ditunjuk pada tingkat kecamatan di Kota Surabaya, pelajar SD, SLTP, dan SLTA di Kota Surabaya; 2) Surabaya Broadband Citizen, merupakan layanan Free Hot Spot dan informasi di beberapa lokasi yang telah disepakati. Masyarakat bisa mengakses Internet dan beberapa aplikasi pelayanan publik seperti perijinan online (Ijin POSTEL, Tanda Pencari Kerja, dll) secara gratis; 3) Surabaya Government Community, merupakan layanan informasi dan media pembelajaran Telematika yang berbasis internet di lokasi Hot Spot. Broadband Learning Center (BLC) mempunyai beberapa layanan “GRATIS” antara lain 1)Pelatihan; 2) Bisnis Online; 3) Akses Perijinan Online; 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun Sasaran BLC adalah pembelajaran TIK bagi : (1) anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak cacat; (2) pelajar SD/SLTP/SLTA atau mahasiswa; (3) guru/fasilitator dan tenaga pengajar; dan (4) keluarga, kelompok (perempuan/pemuda) dan masyarakat umum baik perseorangan ataupun dari LSM/ORMAS. Disamping itu juga terkait dengan : (1) pembelajaran Bisnis Online


25

bagi UKM ( Usaha Kecil Menengah); dan (2) pembelajaran produk pelayanan publik berbasis TIK (Perijinan Online) bagi seluruh lapisan masyarakat. k. Inovasi Surabaya Single Window (SSW) Surabaya Single Window (SSW) merupakan sistem pelayanan perijinan online yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya. Tujuannya SSW antara lain untuk memperpendek waktu pelayanan dan pengecekan data serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Melalui SSW, seluruh izin dapat langsung diproses secara bersamaan. Rentang waktu penyelesaian perizinan di SSW ini beragam, mulai dari 14 hari hingga 30 hari tergantung jenis izin yang diajukan. Beberapa izin yang bisa diurus melalui SSW yakni Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Amdal Lalin, UKL-UPL, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dengan sistem layanan perizinan online tersebut, masyarakat bisa memasukkan dokumen dari rumah sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Seluruh proses SSW menggunakan data elektronik, terintegrasi dan bisa diakses secara online dari rumah, sehingga semakin memperkecil peluang tatap muka antara pemohon dengan pelaksana tugas di pemerintahan. Dengan begitu, tidak ada peluang nepotisme karena semua dilakukan serba online.Dengan mekanisme baru ini, dapat teruwujud adanya kepastian waktu penyelesaian dan pemohon dapat memonitor progres status berkasnya secara online dan riiltime.Selain itu, nilai tambah dari sistem tersebut adalah selain memangkas alur birokrasi juga memudahkan pemohon memantau progres perizinan yang tengah diurus. Untuk mendukung kenyamanan pemohon, UPTSA dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya layar informasi touch screen, aplikasi online, CCTV, hingga wi-fi area.Disamping itu suasana ruang tunggu yang nyaman semakin memanjakan para pemohon.“Semua fasilitas tersebut diimbangi dengan peningkatan SDM karyawan berupa pelatihan-pelatihan. l.

Inovasi Raport Online (Raport Berbasis Elektronik) Raport online merupakan sebuah jawaban untuk melakukan percepatan dalam penulisan raport dan penyamaan persepsi penilaian di pemerintah kota dalam rangka menyambut implementasi kurikulum 2013. Perubahan metode penilaian yang otentik menjadikan format penulisan raport menjadi lebih kompleks karena harus menyiratkan kemampuan siswa tidak hanya dalam bentuk angka tetapi 26


sebuah deskripsi. Disamping itu, raport online dapat memudahkan wali murid untuk melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Rapor online ini akan berbentuk deskripsi dalam memberikan penilaian kepada siswa, sehingga nantinya para orang tua dan guru dapat dengan mudah memantau perkembangan pendidikan seorang siswa di sekolah. Raport online ini solusi yang bisa memudahkan guru untuk memberikan penilaian ke siswanya. Pasalnya kurikulum 2013 ini tak lagi berisiu angka-angka saja, tetapi ditekankan pada diskripsi dari tiga penilaian siswa yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Jika penilaian ini dilakukan secara manual, dipastikan akan merepotkan guru karena setiap siswa saja ada tujuh lembar yang harusdiisi lengkap dengan diskripsinya. Raport online juga bisa dipakai orangtua siswa untuk mengontrol perkembangan anaknya. Nantinya mereka akan diberi pasword untuk bisa membuka raport online anaknya. m. Inovasi Tryout Ujian Nasional Online Dinas Pendidikan Sistem Try Out Online merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan Siswa SD se Surabaya yang beisi berbagai kumpulan soal soal yang dapat dikerjakan secara online maupun secara offline. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi Ujian Nasional di semua jenjang dari SD hingga SMA/SMK, diperlukan banyak pengayaan soal dan latihan sesuai dengan model-model soal Ujian Nasional. Untuk itu, diperlukan banyak soal untuk siswa yang bisa diakses dengan mudah dan tanpa beban biaya apapun. Sehingga mereka bisa melaksanakan latihan Soal-soal Ujian untuk mendapatkan hasil Ujian yang maksimal. Hal ini diwujudkan melalui tryout online. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menyelenggarakan Try Out Online yang bisa di akses di sekolah maupun di rumah asalkan memiliki jaringan komputer yang terhubung dengan Internet dan dengan menyusun berbagai paket soal pada setiap tingkat jenjang pendidikan. Untuk bisa masuk

ke

situs

try

out

online

anda

bisa

membuka

situs

http://tryoutonline.dispendik.surabaya.go.id. Dalam try out online ini terdapat bank soal yang menyimpan beragam paket soal. Ada 62 paket soal untuk jenjang SD dan 52 paket soal buat SMP/SMA. n. Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (e-budgeting) E-budgeting

sekolah merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan

sekolah yang dibangun untuk optimalisasi dan efisiensi terkait anggaran. Dalam DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

27

rangka optimalisasi dan efisiensi terkait penyusunan anggaran sekolah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah melakukan salah satu terobosan baru dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) secara online atau yang lebih dikenal dengan e-budgeting. Kegiatan penyusunan anggaran sekolah 2013 ini telah secara resmi menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) on-line. Tujuan e-budgeting ini adalah untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah, menyusun usulan kebutuhan sekolah kepada dinas pendidikan kota surabaya, melakukan pelaporan elektronik atas pelaksanaan RKAS, melakukan pengendalian pelaksanaan RKAS dengan penanggungjawab Kepala Sekolah. Strateginya adalah dengan menyusun sistem sesuai dengan tekns perencanaan dan mengeluaran anggaran sekolah yang telah berlaku sebelumnya. Sistem ini di sosialisasikan dan diwajibkan kepada seluruh sekolah yang ada di lingkungan kota Surabaya. o. Inovasi Jurnal Pendidikan Online Jurnal Pendidikan online merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk mengakomodasi para pendidik dalammenerbitkan karya tulis ilmiah untuk kepentingan pendidikan. Kenaikan pangkat seorang guru sangat ditentukan dengan jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Guna menjawab kebutuhan tersebut, dinas pendidikan kota Surabaya meluncurkan sebuah inovasi, yaitu jurnal online. Tujuan dibangunnya sistem ini adalah sebagai sarana bagi guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengumpulkan angka kredit, yaitu dengan membuat artikel atau tulisan tentang suatu hal dan dimuat dalam jurnal online ini. Strateginya adalah dengan memperioritaskan para guru untuk dapat menyusun sebuah tulisan yang mendidik baik berupa jurnal ilmiah maupun non-ilmiah. Sarana ini disediakan sebagai wadah bagi pengelola, penulis dan pembaca karya-karyailmiah. Jurnal online dinas pendidikan kota surabaya merupakan jurnal yang berisi tentang kumpulan karya tulis ilmiah dari guru-guru kota surabaya yang dipersembahkan untuk memperkaya khazanah pendidikan di Indonesia. Jurnal tersebut akan dijadikan percontohan bagi Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur. p. Inovasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari 28


proses pendaftaran,proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Proses penerimaan peserta didik baru menjadi hal yang selalu dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran sebagai awal pendataan dan seleksi peserta didik yang akan masuk pada tahun pelajaran baru. PPDB Online dinilai mampu mewujudkan pelayanan PPDB yang prima (lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif dan efisien) kepada masyarakat dan penyelenggara.Secara umum tujuan penerapan SIAP PPDB Online, antara lain: 

Meningkatkan mutu layanan pendidikan;



Menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan transparan;



Melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien;



Menyediakan basis data sekolah yang akurat;



Memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat. Dalam menjalankan sistem ini dilakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah

agar memanfaatkan sistem secara optimal, selain itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan jadwal pendaftaran sebelum program penerimaan siswa baru dimulai. q. Tata Persuratan Digital (e-Surat) E-Surat merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi yang masuk atau keluar. Adanya sistem e-Surat itu memudahkan dalam surat menyurat. E-surat bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga seorang pejabat bisa memberikan respon yang cepat. E-surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dokumen akan menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT. Sistem e surat dibuat karena telah terjadi beberapa masalah, misalnya e-surat dibuat berawal dari penemuan dokumen palsu, oleh karena itu penyusunan e-surat juga ditujukan untuk menekan pemalsuan dokumen lainnya. Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat-menyurat dalam pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya, agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat. Proses surat menyurat dapat diakses melalui


29

komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet. Beberapa keunggulan aplikasi e-surat : 

Dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet.



Penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan.



Proses pencarian surat (searching) dilakukan lebih mudah, lebih cepat dan dapat dicetak pada saat dibutuhkan.



Informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui SMS (Short Message System).



Pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetap dapat memberikan disposisi dan memantau perkembangan maupun laporannya via internet.



Penghematan biaya kertas karena paperless, penghematan waktu karena berbasis surat elekronik.



Dapat melakukan verifikasi tandatangan melalui SMS.



Terdapat fitur remainder batas waktu pelaksanaan disposisi



Pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses.



Dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan.

r. Klinik Kurikulum 2013 Klinik Kurikulum 2013 merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan menyajikan rancangan kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan serta menjadi sarana komunikasi bagi sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang dinilai menggunakan pendekatan ilmiah. Pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SLTA. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum-kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogi modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring. Tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi bagi sekolah dalam menjalankan kurikulum baru 2013. Karena perubahan mendasar seperti penataan pola pikir, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan penyesuaian beban perlu diterapkan disetiap sekolah. Elemen yan berubah sepeti Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Poses, dan Standar Penilaian 30


perlu diketahui oleh semua pihak.Stategi yang dilakukan untuk menyebarkannya adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial media dan website dinas pendidikan kota Surabaya. Dengan adanya Klinik Kurikulum ini masyarakat dapat mengetahui dan mengakses berbagai informasi terkait dengan implementasi kurikulum 2013. 3. Pembelajaran dari Inovasi di Surabaya Proses observasi di kota Surabaya dilakukan melalui proses wawancara langsung dengan pihak pemerintah kota Surabaya. Melalui kota Surabaya dapat ditarik pembelajaran berharga terkait dengan inovasi, baik proses inovasi, implementasi, maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui inovasi yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat ditarik pembelajaran implementasi inovasi kota Surabaya sebagai berikut: a. Komitmen Pimpinan Dasar pertama dari keberhasilan inovasi di kota Surabaya adalah komitmen dari pimpinannya, baik pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD. Komitmen untuk menjadikan kota Surabaya sebagai kota cyber dilakukan dengan mengajak pihak terkait untuk melakukannya secara bersama sama. b. Kolaborasi Bekerjasama antar SKPD merupanan prinsip yang ditekankan kota Surabaya untuk menjalankan inovasi sebagai suatu kebijakan. Kerjasama/ kolaborasi yang dilakukan pemerintah Surabaya tidak hanya dilakukan dengan instansi internal saja. Pemerintah kota Surabaya menggandeng sektor swasta dan masyarakat untuk bersama sama dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan. Pelibatan ini dimaksudkan agar dapat membantu meringankan anggaran daerah terkait kebijakan yang diambil. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. c. Pengembangan Teknologi membutuhkan MOU yang jelas Berbicara mengenai pengembangan teknologi, tentu tidak terlepas dari stakeholder yang bergerak dalam bidang pengembangan teknologi. Hal itu disadari oleh pemerintah kota Surabaya. Untuk itu pemerintah kota Surabaya menjalin kesepakatan (MOU) dengan sejumlah developer/pengembang teknologi yang ada diSurabaya. Melalui MOU tersebut pemerintah tidak terlalu banyak menganggarkan untuk keperluan pengembangan teknologi, bahkan tidak menggunakan anggaran sama sekali. Semangat membangun kota Surabaya menjadi Cyber City terlihat dari


31

komitmen para stakeholder tersebut dalam memberi kontribusi kedalam proram pengembangan teknologi. d. Orientasi Pelayanan Publik Program inovasi yang dikeluarkan pemerintah akan mudah diterima masyarakat jika pelayanan publik menjadi dasar pandangannya. Masyarakat secara otomatis mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat akan sangat antusias saat program tersebut dijalankan. Bahkan dapat mendorong meraka untuk ambil bagian dalam menjalankan program tersebut. e. Dukungan Sumber daya Manusia Sumber daya manusi yang dimaksud disini adalah petugas dan masyarakat yang berpartisipasi dalam keberlangsungan program inovatif. pengetahuan petugas terkait program perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terpadu yang baik bagi masyarakat. Masyarakat sendiri juga perlu membekali diri dengan pengetahuan terhadap program inovatif pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif dalam program. Selain itu masyarakat dapat mempercepat proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. B. Praktek Inovasi Kota Surakarta Keberhasilan

Kota

Surakarta

dalam

mengembangkan inovasi, telah menjadi daya tarik bagi berbagai daerah lain untuk melakukan benchmark dan selanjutnyaakanmereplikasi

inovasi

masing-masing. dalamnyaPusatInovasiPelayanan

di

daerahnya Termasukdi

PublikLembaga

AdministrasiNegarayang sedang menyusun Direktori InovasiAdministrasiNegara, jugamelakukanobservasike Kota

Surakarta

untukmemvalidasibeberapainovasiyangtelahdijadikan data sekunder dalam penyusunan direktori inovasi administrasiNegaratersebutyang mencakup : 1. Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 2. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 3. pelayanan perijinan Satu Pintu 4. Pengembangan Cadangan Pangan daerah 5. Kota Surakarta Layak Anak

32


6. Digital Arsip Kependudukan 7. Kartu Insentif Anak 8. Pelayanan KTP Satu Jam 9. Pengembangan jaringan Pencatatan Kelahiran melalui Akte Kelahiran Jemput Bola 10. Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan 11. Penanganan gelandangan dan orang gila dengan pendekatan kemanusiaan 12. Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa

Observasilapangan dilakukan untukmemastikan bahwainovasi-inovasiyang telah dijadikandatasekunderdalampenyusunan

direktoriadalahbenaradanya,

telah

dan

masihdilaksanakan,sertamemenuhiunsur-unsurpersyaratandalamdesaindirektoriyang telah disusun.Data dari 12 (duabelas) inovasi di atas,

merupakan inovasi yang ditemukan di

kota Surakarta baik dari data sekunder yang sudah pernah ada maupun dari validasi dan updating serta

penggalian

inovasi-inovasi

lain

secara

snowball

di

lingkungan

Pemerintah kota Surakarta 1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta Visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kota Surakarta 2005 - 2025 adalah Surakarta sebagai Kota

Budaya,

kemudian

Mandiri,

diterjemahkan

Maju,

dan

kedalam

Sejahtera. visi

jangka

menengah sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta 2010 – 2015;yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Surakarta

sebagai

Kota

Budaya.Visi

jangka

menengah yang juga merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa bakti 2010 – 2015 mempunyai makna bahwa tujuan jangka menengah yang hendak dicapai Kota Surakarta dalam jangka menengah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.Kesejahteraan dalam dimensi lahiriah dapat diartikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatan pendapatan per kapita dan kemampuan daya beli. Sedangkankebutuhanbatiniahdapat diartikan sebagaiterpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

33

dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi. Dalam bahasa yang lebih membumi, hakekat atau tujuan pembangunan Kota Surakarta adalah mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan. Selanjutnya, untuk mencapai visi jangka menengah tersebut dirumuskan kedalam 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu: pertama, Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan; kedua, Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya Jawa; ketiga, Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan melestarikan aset-aset budaya, baik yang tangible(bendawi) maupun intangible(tak bendawi); keempat, Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan; kelima, Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang kesehatan; keenam, Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru; ketujuh, Membuka lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai; kedelapan, Meningkatkan sarana dan prasarana kota; dan kesembilan, Pengembangan brand imagekota dengan melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan event-event bertaraf nasional dan internasional. Untuk mencapai visi misi tersebut Kota Surakarta terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya kini telah banyak perubahan dankemajuan di berbagai bidang serta hasilnya bisa dinikmati seluruh kota Surakarta. Kinerjaekonomi selain meningkat di sisi pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi juga diikuti peningkatan pembangunan manusia. Angka melek huruf mencapai 96,73% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar96,71%. Angka rata-rata lama sekolah mencapai 10,49 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yang besarnya 10,35 tahun. Agregat pembangunan manusia tersebut, membentuk angka kompositIPM. Dan kondisi terakhir angka IPM Kota Surakarta mencapai 78,60 meningkat dari sebelumnya sebesar 78,18. IPM Kota Surakarta selama lima tahun terakhir menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah. Angka tersebut masuk dalam kategori menengah atas (upper medium). Kemajuan di satu bidang dikuti dengan kemajuan dibidang-bidang lainnya seperti di bidang pariwisata, koperasi, perdagangan, pertanian, pengembangan kewirausahaan serta SDM.Penjabaran misi masih menjadi prioritas yang ditujukan untuk mencapai empat sasaran utama pembangunan Kota Surakarta yaitu : Sasaran pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan; Sasaran kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan unggul; 34


Sasaran ketiga, pengembangan infrastruktur kota untuk mengangkat potensi dan karakter Kota Surakarta sebagai kota budaya yang berbasis lingkungan;Sasaran keempat, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong iklim pembangunan yang kondusif. 2. Inovasiyang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta Inovasi yang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah inovasi terkait dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota Surakarta. Dimulai dengan Sasaran yang pertama, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan dimana Urusan yang terkait untuk mewujudkan sasaran pertama adalah Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Wajib Penanaman Modal; Urusan Pilihan Perdagangan, Urusan Pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Pertanian; Urusan Wajib Ketahanan Pangan; Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Urusan Pilihan Kepariwisataan. Inovasi yang berhasil dilakukan adalah sebagai berikut : a. Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Penataan pedagang kaki lima di Surakarta merupakan penataan pedagang yang dilakukan cukup unik, damai dan disesuaikan dengan karakteristik PKLnya. Penataan ini dilakukan karena melihat kondisi PKL yang "semrawut" dan tersebar di berbagai tempat sehingga mengganggu ketertiban umum. Tujuan dilakukannya penataaan dan pengelolaan PKL untuk memberdayakan dan menata PKL secara humanis. Inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan relokasi melalui pendekatan humanis, yaitu dengan strategi 1) nguwongke uwong atau memanusiakan manusia, maksudnya adalah menempatkan manusia sesuai harkat dan martabatnya, 2) kemitraan, yaitu penataan PKL melibatkan masyarakat, pemerintah dan PKL itu sendiri, 3) hati nurani, bahwa ada rasa saling mengisi antara satu pihak dengan pihak yang lain, dalam hal ini antara PKL, masyarakat dan pemerintah, 4) saling menghormati, yaitu adanya keseimbangan antara PKL, masyarakat dan pemerintah. Program ini dapat berjalan berkat strategi yang disebut manajemen "Gotong Royong". Strategi ini diterapkan dengan cara tiap SKPD saling bekerjasama dengan mengalokasikan kegiatan yang mendukung program tersebut. PKL ditata sesuai karakter dan jenis usaha. Pemkot Surakarta

membuatkan shelter untuk PKL,

membantu memindahkan kelokasi yang baru serta menyediakan trayek baru untuk sarana transportasi menuju shelter. Pada akhirnya dalam perencanaannya DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

35

penataan kota ini diatur dalam peraturan menteri dalam negeri no41/2010 dan Perpres 100/2010, serta diwujudkan pula dalam RPAD.

b. Inovasi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupakan pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan yang belum tercakup dalam program jamkesmas. PKMS diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Surakarta dalam bentuk pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSUD dan rawat inap di Puskesmas dan RSUD serta Rumah Sakit yang ditunjuk. PKMS

mempunyai

tujuan

melindungi

kesehatan

masyarakat,

mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan, menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Peserta PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di daerah yg memenuhi persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta Askes PNS, bukan peserta askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta, mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Surakarta, bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Jenis kartu keanggotaan PKMS ada dua yaitu PKMS Gold dan Silver, perbedaan ini tentang besaran nilai proteksi. c. Inovasi Pelayanan Perijinan Satu Pintu Pelayanan perijinan satu pintu merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan di Surakarta dengan mengubah sistem pelayanan perizinan yang awalnya berbentuk satu atap menjadi satu pintu (One Stop Service-OSS) dan memberikan pelimpahan wewenang secara bertahap kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) (sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Koordinator UPT, kemudian Peratura Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota no. 13 tahun 2005 tentang Pelimpahan 36


sebagain Kewenangan Walikota Kepada Koordinator UPT untuk menambah jumlah perizinan yang bisa diterbitkan oleh UPT. Selanjutnya meningkatkan bentuk lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang didasari oleh Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) menjadi BPMPT yang didasari oleh Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan proses perijinan yang cepat, praktis dan efisien demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan perekonomian daerah. Terutama untuk daerah seperti kota Surakarta yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan banyak investasi dari para pelaku usaha.Kondisi pelayanan publik saat itu terutama sistem pelayanan perizinan masih dianggap tidak efisien, berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, serta tidak adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemahon izin. Upaya perubahan ini menghasilkan sistem proses pelayanan perijinan yang lebih mudah, praktis dan dengan kepastian waktu dan biaya yang lebih transparan yang diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus ijin. Perubahan ini juga berdampak positif terhadap pendapatan daerah Surakarta. d. Inovasi Pengembangan Cadangan Pangan daerah Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Raskinda merupakan program

pemberian

beras

dengan

kualitas

premium

bagi

masyarakat

berpenghasilan rendah yang tidak tercakup ke dalam program beras miskin (raskin) dari pemerintah pusat yang selanjutya disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Di samping itu, Pemkot Surakarta tidak punya lahan pertanian (yang dimiliki hanya 5% dari wilayah pertanian, itupun terdiri dari pekarangan dan taman) dan sebagian besar status tanahnya sudah kering dan pemiliknya berada di luar kota Surakarta. Tujuan Raskinda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemberian beras 5 kg/bulan selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan Desember). Strategi yang dilakukan untuk mensukseskan program ini adalah dengan memanfaatkan anggaran daerah. Pembiayaan Raskinda bersumber dari APBD kota Surakarta melalui DPA SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

37

Selain itu untuk menentukan RTS-PM dari program Raskinda, maka ditetapkanlah melalui keputusan Walikota.

e. Inovasi Kota Layak Anak Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksperesikan diri di kotanya sendiri. Kebijakan program KLA digagas karena adanya kekerasan anak, keadaaan anak yang belum merasa aman di tempat umum bahkan di rumah dan tempat bermain bagi anak-anak yang masih kurang. Terdapat 31 indikator kota layak anak yang merupakan penjabaran dari 5 kluster hak-hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus. Untuk merealisasikan Surakarta sebagai kota layak anak dilakukan strategi perluasan kawasan infrastruktur kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak; penguatan kelembagaan forum anak di tingkat kelurahan dan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan; penguatan peran pelayanan terpadu perempuan dan anak

surakarta

(PTPAS),

dan

pengembangan

kelompok-kelompok

kreatif

anak.Disamping itu juga dilakukan melalui pembentukan kelurahan dan kecamatan layak anak serta pembentukan forum anak, yang telah terbentuk di 51 kelurahan dan 5 kecamatan. Untuk memenuhi 31 hak anak dilakukan upaya – upaya antara lain : perlindungan pada perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, telah dibentuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak kota surakarta (PTPAS), pembentukan dan peningkatan kapasitas pos pelayanan terpadu (PPT) di 10 kelurahan (33 PPT pada tahun 2014), kelurahan rehabilitasi (sosial, psikologis, pendidikan dan ekonomi), rumah aman bila kondisi korban membutuhkan, serta pembangunan pojok asi di 51 kelurahan,taman cerdas di 6 kelurahan, zona aman sekolah, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak. Bidang-bidang KLA ada 4 (empat) yaitu:mengenai kesehatan, pendidikan, perlindungan dan partisipasi. Dalam kegiatan program KLA melibatkan sejumlah

38


SKPD seperti dinas kesehatan, dinaspendidikan, Bapermas (bidang perlindungan anak), bidang partisipasi anak, dan masyarakat.

f. Inovasi Digital Arsip Kependudukan Digital Arsip Kependudukan merupakan salah satu inisiasi Disdukcapil untuk mengarsipkan

dokumen

kependudukan

warga

Surakarta

dalam

bentuk

softcopy(berkas digital). Data kependudukan di kota Surakarta masih dikelola secara manual sehingga arsip yang ditangani terkait register kelahiran, kematian dan berkas yang lain semakin menumpuk. Hal itu dikarenakan selama ini proses pengarsipan dan pencarian data melalui sistem yang ada terlalu lama dan kurang praktis,

sehingga

dibutuhkan

pembaharuan.

Kemudian

muncul

gagasan

bagaimana agar menemukan suatu cara agar mudah untuk mencari dokumen yang diperlukan. Tujuan dimulainya program ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencarian data kependudukan serta menjadi dokumen cadangan jika sewaktu waktu dokumen cetak yang disimpan rusak atau hilang. Untuk menjamin keberhasilan program ini, Dinas Kependudukan Kota Surakarta melakukan

kemitraan

dengan

Kementerian

dalam

Negeri,

Kementerian

Komunikasi dan Informasi dan lembaga donor. Mekanisme penggunaaan aplikasi digital arsip cukup mudah, yaitu dengan memasukkan data kependudukan kedalam sebuah bank data, kemudian melakukan scaning terhadap dokumen cetak. g. Inovasi Kartu Insentif Anak Kartu Insentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anakanak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun, bentuknya seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anakuntuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan KIA adalah 1) memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, 2) untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuatkan akta kelahiran bagi anaknya, 3) untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

39

KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di kota Surakarta di bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Setiap anak yang memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah bekerjasama dengan pemerintah kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKC) Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota layak anak. h. Inovasi KTP Satu Jam Pelayanan KTP satu jam merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP. Pada tahun 2005 lewat program Sistem Kependudukan (SIMDUK), Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Kelurahan dituntut untuk mempercepat pelayanan KTP. Saat itu untuk pembuatan KTP memerlukan waktu 14 hari. Untuk melakukan pemangkasan waktu pelayanan, maka dilakukan simulasi pelayanan pembuatan KTP yang dilakukan langsung oleh Walikota Joko Widodo. Tidak sampai satu bulan, setelah melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan maka Pelayanan KTP 1 jam siap dilaksanakan di kota Surakarta. Pada pelayanan ini disosialisasikan melalui surat edaran walikota tentang pelayanan KTP 1 jam. Pelayanan KTP 1 jam ini merupakan goodwill daripemerintah Surakarta dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta nyaman bagi warganya. pemerintah mempersiapkan infrastrktur yang memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan tersebut, salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengubah tataruang untuk ruang tunggu dibuat dengan mengadopsi tataruang perbankan. disana disediakan antrian dengan urutan digital sehingga masyarakat tidak perlu mengantri dan cuup menungu dipanggil sesuai nomor urut. i.

Pengembangan jaringan Pencatatan Kelahiran melalui Akte Kelahiran Jemput Bola Akte kelahiran jemput bola merupakan kegiatan percepatan pencatatan kelahiran di kota Surakarta. Tujuan metode ini dilakukan adalah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akte kelahiran anak. Pengurusan akte kelahiran sebelumnya adalah selama 14 hari, melalui kegiatan ini telah disederhanakan prosedurnya menjadi 7 hari. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2000 melalui kegiatan tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi Rumah Sakit, Puskesmas dan Bidan agar segera dapat mendata kelahiran anak dan membuatkan akte kelahirannya.Kedepannya diharapkan dapat memotong jumlah 40


hari menjadi 3 hari. Kegiatannya menjadi lebih formal dengan adanya penandatanganan

kesepakatan

dengan

stakeholder

yakni

Rumah

sakit,

puskesmas dan bidan. Program ini dapat berhasil tentu saja berkat komitmen pemerintah kota Surakarta yang terus menerus menjadikan program ini menjadi kegiatan tahunan. selain itu tentu saja Komitmen para stakeholder (Rumah sakit, puskesmas, bidan mandiri) untuk melaporkan kelahiran yang ada ditempat masing masing memegang peranan penting disini. Sebagai informasi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adminduk pada tahun 2013 adalah 75,69, dan ini masuk dalam kategori baik. Administrasi pelayanan adminduk yang dibebaskan yang berlaku sejak 21 jan 2014 juga ikut mendorong kesadaran masyarakat tertib dalam administrasi kependudukan. j.

Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan merupakan komitmen satuan polisi pamong praja untuk menciptakan kota yang nyaman dan aman bagi warga kota Surakarta. Tujuannya adalah memberi rasa nyaman dan aman bagi warga dan memberikan solusi terhadap pelaku untuk melakukan aktifitas yang lain. Penanganan pengemis dan pengamen dilakukan dengan cara mendata terlebih dahulu pengemis dan pengamen yang ada melalui diteksi dini di lapangan. Setelah didata dan membekali diri dengan "buku saku" petugas juga mengantarkan mereka pulang setelah sepakat atas solusi yang diberikan. Dilakukan home visit untuk mengetahui potensi ekonomi dan usaha para pengemis dan pengamen sehingga dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana yang tepat untuk beralih profesi . Bantuan sarana dan prasarana diperoleh dari CSR. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja ini dapat berhasil karena tercukupkannya sarana prasarana untuk melaksanakan tugas, termasuk mengantarkan pengemis dan pengamen ke rumahnya kembali. Selain itu dengan dilakukan

secara

baik

dan

memperhatikan

sisi

kemanusiaannya

dapat

memunculkan kesadaran pengemis dan pengamen yang dipulangkan untuk melakukan aktifitas yang lebih berguna. Dan hal ini menjadi lebih memudahkan petugas menjalankan tugasnya. k. Operasi gelandangan dan orang gila dengan pendekatan kemanusiaan


41

Penanganan gelandangan dan orang gila merupakan inisiatif dari kantor polisi pamong praja yang digagas oleh Kepala satpol PP. Penanganan ini dilakukan mengingat Surakarta menjadi tujuan relokasi gelandangan dan orang gila dari daerah sekitar juga karena RSJ terletak di kota Surakarta. Penanganan ini dilakukan dengan tujuan menertibkan kota dari para gelandangan dan orang gila, sehingga tercipta ketenangan dan kenyamanan warga Surakarta. Penanganan, pendataan dan penanganan gelandangan pada malam hari dengan solusi dipulangkan sedangkan untuk orang gila dilakukan pada siang hari dengan solusi dirawat di RS jiwa/griya PMI lalu setelah mereka sembuh akan dikembalikan kepada keluarganya. Penanganan ini melibatkan Linmas, RS jiwa, Griya PMI dan dana berasal dari PAD dan para donatur. l.

Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa merupakan inisiatif dari kantor polisi pamong praja yang digagas oleh Kepala satuannya. Penanganan dan pencegahan

permasalahan

vandalisme

siswa

merupakan

usaha

proaktiv

pemerintah kota Surakarta untuk melakukan pembinaan sejak dini kepada siswa dan siswi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya vandalisme (corat-coret di tempat umum), perkelahian,bolos sekolah, dan konsumsi minuman keras. Tujuannya adalah agar para siswa memahami pentingnya peran siswa dalam pembangunan manusia yang ditempuh lewat sekolah. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Surakarta adalah 1) melakukan pembinaan oleh Satpol PP dengan memberikan amanat pada saat upacara bendera

di

sekolah; 2)

Satpol

PP

melalui

anggota

Satlinmas

wilayah

mengidentifikasi lokasi-lokasi membolos anak-anak seperti warung makan, plas station, game online dan warnet; 3) melakukan patroli dan razia pelajar membolos dan patroli lingkungan guna antisipasi tindakan vandalisme dan perkelahian antar siswa; 4) memberikan pembinaan di kantor Satpol PP dan membuat surat pernyataan tidak mengulang bagi siswa yang kedapatan membolos yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua dan sekolah untuk dibina kembali. Orang tua dan sekolahan bertanggung jawab atas keberadaan siswanya bila terjadi siswa membolos lagi maka sekolah dan orang tua diharapkan untuk segera memberi tahu Satpol PP untuk di lakukan pencarian siswa tersebut.Dalam penangani permasalahan ini Satpol PP dan sekolah bekerjasama dengan SKPD terkait yaitu Dinas Dikpora, Disbudpar, Kepolisian. 42


3. Pembelajaran dari Inovasi Surakarta Proses observasi di kota Surakarta dilakukan melalui proses wawancara langsung dengan pihak pemerintah kota Surakarta. Melalui kota Surakarta dapat ditarik pembelajaran berharga terkait dengan inovasi, baik proses inovasi, implementasi, maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui inovasi yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat ditarik pembelajaran implementasi inovasi kota Surakarta sebagai berikut: a. Komitmen Pimpinan Dasar pertama dari keberhasilan inovasi di kota Surakarta adalah komitmen dari pimpinannya, baik pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD. Komitmen tersebut juga disalurkan kepada penerus dari kepemimpinan sebelumnya, sehingga inovasi yang telah dicanangkan dapat berjalan. b. Manajemen Keroyokan (gotong royong) Kota Surakarta melalui walikota Joko Widodo mencanangkan manajemen keroyokan (gotong royang) dalam menjalankan kebijakan dan inovasi yang dilakukan. Manajemen keroyokan ini dimaksudkan agar setiap SKPD dapat mengambil peran terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah. Dengan begitu dapat mencegah adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari instansinya. Selain itu melalui model manajeman ini, semua SKPD yang terlibat akan merasa memiliki program yang sedang dijalankan. Dengan begitu secara langsung meningkatkan komitmennya untuk mensukseskan program tersebut. c. Kolaborasi Bekerjasama antar SKPD merupanan prinsip yang ditekankan kota Surakarta untuk menjalankan inovasi sebagai suatu kebijakan. Kerjasama/ kolaborasi yang dilakukan pemerintah Surakarta tidak hanya dilakukan dengan instansi internal saja. Pemerintah kota Surakarta menggandeng sektor swasta dan masyarakat untuk bersama sama dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan. Pelibatan ini dimaksudkan agar dapat membantu meringankan anggaran daerah terkait kebijakan yang diambil. Selain itu, dengan adanya kolaborasi ini, maka partisipasi masyarakat akan meningkatkan keberhasilan program yang digulirkan oleh pemerintah. Dikarenakan masyarakat merasa dilibatkan dalam proses suatu kebijakan inovasi, maka secara tidak langsung pemerintah mengikat komtmen masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

43

d. Orientasi Pelayanan Publik Program inovasi yang dikeluarkan pemerintah akan mudah diterima masyarakat jika pelayanan publik menjadi dasar pandangannya. Masyarakat secara otomatis mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat akan sangat antusias saat program tersebut dijalankan. Bahkan dapat mendorong meraka untuk ambil bagian dalam menjalankan program tersebut. e. Dukungan Teknologi Dukungan teknologi yang dipersiapkan oleh pemeriktah kota Surakarta terkait dengan fasilitas pendukung dari sebuah program. Seperti pada Arsip digrtal kependudukan, disini dukungan teknologi terdiri dari server dan perangkat komputer untuk mendigitalkan arsip yang ada. Contoh lain penyediaan kartu pada program Kartu Insentif Anak, dukungan teknologi dilibatkan dalam pendataan penduduk terutama anak-anak, serta pembaca data kartu untuk fasilitas potongan harga yang diberikan. Berikutnya contoh pada pelayanan masyarakat pada tempat antrian. Penyediaan fasilitas mesin penomoran antrian, penambahan pendingin ruangan serta fasilitas lain termasuk perangkat komputer menjadi salah satu bentuk dari dukungan teknologi tersebut. f. Dukungan Sumber daya Manusia Sumber daya manusi yang dimaksud disini adalah petugas dan masyarakat yang berpartisipasi dalam keberlangsungan program inovatif. pengetahuan petugas terkait program perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terpadu yang baik bagi masyarakat. Masyarakat sendiri juga perlu membekali diri dengan pengetahuan terhadap program inovatif pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif dalam program. Selain itu masyarakat dapat mempercepat proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

44


BAB IV

BAB IV INSTRUMEN DAN BANKINOVASI DATA DESAIN DIREKTORI DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI NEGARA

A. Instrumen Direktori Inovasi Administrasi Negara Inovasi adalah Suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan yang memiliki unsur kebaharuan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan dapat dikatakan sebagaiinovasi jika memiliki unsur kebaharuan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Inovasi dapat juga berarti Proses memikirkan dan mengimplementasikan

suatugagasanyang

memiliki

unsur

kebaharuan

serta

kemanfaatan Untuk mempermudah pengenalan terhadap inovasi administrasi Negara yang telah dilakukan itulah akhirnya disusun direktori inovasi administrasi Negara. Direktori inovasi administrasi ini harus melalui analisa mendalam. Analisa tersebut juga merujuk pada kriteria yang ditentukan. Pada akhirnya, dokumentasi inovasi terhadap kegiatan dan program yang dijalanan para pembaharu/ innovator akan mudah ditentukan, apakah kegiatan dan program itu sah disebut sebuah inovasi ataupun bukan sebuah inovasi. 1. Kriteria Inovasi Penetapan kriteria ditujukan untuk memastikan apakah suatu inisiatif memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori. Dalam direktori inovasi ini telah ditetapkan kriteria dari sebuah inovasi administrasi Negara. Kriteria tersebut dibagi menjadi subkriteria sehingga lebih mudah lagi dalam penentuan inovasi administrasi Negara. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Kriteria untuk memvalidasi inovasi yang dikumpulkan Kriteria

Deskripsi

Pendekatan/Ide/Terobosan

Inisiatif terkait dengan seluruh atau sebagian dari program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.



Baru

Inisiatif tersebut belum pernah ada sebelumnya


45



Inisiatif sudah pernah ada tetapi telah dilakukan

Modifikasi

perubahan

sesuai

dengan

kebutuhan

ataupun

keinginan Manfaat

Inisiatif memiliki kegunaan yang berdampak positif dalam suatu perubahan yang sedang diusung.



Inisiatif memiliki hasil yang dapat terlihat dalam

Output

tercapainya suatu perubahan  

Perbaikan kondisi

Inisiatif

telah

memberikan

setelah inovasi

menjadi lebih baik setelah dilakukan

Terukur

Inisiatif

dapat

perubahan

ditentukan

tingkat

kondisi

atau

nilai

keberhasilan berdasarkansuatu standart tertentu Keberlanjutan

Inisiatif dapat berjalan terus menerus dan mendapat dukungan dari semua pihak



Masuk dalam

Inisiatif telah dilakukan pengesahan dalam surat

keputusan formal

keputusan,

peraturan,

dan/

atau

perundang-

undangan  

Masuk dalam

Inisiatifyang dilakukan telah menjadi sebuah rencana

perencanaan

suatu program maupun kegiatan

Evaluasi berkala

Inisiatif yang telah dilakukan penilaian berulangulang pada waktu tertentu dan secara beraturan



Alokasi sumberdaya

Inisiatif

telah

ditentukan

sumber

daya

untuk

dan anggaran

mewujudkannya serta dapat ditentukan biaya untuk mewujudkannya



Tidak bertentangan

Inisiatif

dengan regulasi

melanggar peraturan yang berlaku

Replikasi

yang

dilakukan

tidak

menyalahi

atau

Inisiatif dapat dilakukan ditempat lain dengan penyesuaian yang diperlukan .

 

Dapat dikembangkan

Implementasi

suatu

inisiatif

dapat

dilakukan

lebih lanjut

modifikasi sesuai kebutuhan

Potensi untuk di

Implementasi suatu Inisiatif dapat dilakukan oleh

implementasikan

stakeholders lain

ditempat lain

46


2. Desain Direktori Inovasi Desain dokumen direktori disusun untuk mendiskripsikan inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat terkait inovasi administrasi negara. Setelah melewati pengkajian, ditetapkanlah bahwa jenis inovasi administrasi Negara yang dimaksud adalah meliputi: a. Proses (terkait dengan SOP, Tata Laksana, Sistem dan Prosedur) b. Metode (terkait dengan strategi, cara , teknik baru) c. Produk (terkait dengan Barang, Jasa) d. Konseptual (terkait dengan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan baru) e. Teknologi

(terkait

dengan

e-government,

tools

(pembaruan

peralatan/

perangkat)) f. Struktur Organisasi (terkait dengan Strukturbaru, penggabungan, penghapusan, pengembangan) g. Hubungan (terkait dengan partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking) h. Sumber Daya Manusia (terkait dengan tata nilai (culture, mind set, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan) Dalam desain direktori inovasi ini dikelompokkan dokumen tersebut dalam kelompok Keterangan awal yang berisi data awal pelaku inovasi dan data inovasi yang berisi gambaran singkat inovasi. Data Inovasi didisain sedemikian rupa untuk memudahkan pengguna inovasi lain memahami inovasi yang telah dilakukan selama ini. Melalui direktori ini diharapkan stakeholder dapat memahami inovasi yang telah dilakukan terkait dengan administrasi Negara sehingga mendorong mereka membuka pikiran untuk dapat mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan dan juga bermanfaat bagi semua kalangan dan masyarakat. Disain instrumen direktori inovasi telah disusun dengan memikirkan bahwa inovasi tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat (best practice). Direktori inovasi administrasi Negara (Direktori IAN) berisi gambaran untuk menjelaskan inovasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah desain direktori IAN yang akan digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan inovasi tersebut.


47

Tabel 4.2. Disain Data Inovasi Direktori IAN Pelaksana Inovasi:  Kementerian / LembagaBUMN/ BUMDProvinsi/Kabupaten/KotaLSM/NGOMasyarakat Nama Instansi Unit Pelaksana Nama Inovasi : Produk inovasi : Jenis Inovasi :  Proses  Metode ProdukKonseptual Teknologi Struktur Organisasi HubunganSumber Daya Manusia Penggagas : Tahun inisiasi: Tahun implementasi Deskripsi: Faktor Pendorong inovasi: Faktor Penghambat Inovasi: Tahapan Proses Inovasi: Manfaat: Prasyarat Replikasi: Kontak Person : Teknik Validasi ObservasiPublikasi/PresentasiData Sekunder Sumber

Setiap data yang disajikan akan menyajikan keterangan tentanginovasi yang dijelaskan. Untuk lebih jelas, Berikut ini adalah keterangan dari data yang akan menjelaskan isi inovasi yang ada didalam direktori IAN beserta pengisiannya. a. Pelaksana Inovasi Pengisian kolom pelaksana inovasi dilakukan dengan dengan memilih salah satu dari lima kelompok dimana inovasi dilakukan, sebagaimanadaftar berikut ini : 48


1) Kelompok kementerian/ Lembaga 2) Kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 3) Kelompok BUMN dan BUMD 4) Kelompok LSM/NGO 5) Kelompok masyarakat Misalnya : Jika sebuah inovasi dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, maka akan dipilih kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) b. Nama Instansi Pengisian kolom Nama Instansi dilakukan dengan mengisinama instansi induk dimana perubahan/ inovasi itu dijalankan Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” nama instansi induknya adalah Kabupaten Kudus c. Unit Pelaksana Pengisian kolom Unit Pelaksana dilakukan dengan mengisi unit yang melaksanakan kegiatan perubahan/ inovasi dimana perubahan/ inovasi itu dijalankan Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” nama instansi induknya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kudus d. Nama Inovasi Pengisian kolom Nama Inovasi dilakukan dengan mengisi sesuai nama (kegiatan/ program) inovasi. Misalnya “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” e. Produk Inovasi Pengisian kolom produk inovasi dilakukan dengan mengisi hasil (kegiatan/ program) inovasi. Misalnya Kegiatan Pelayanan KTP di Desa/ Kel Kabupaten Kudus menghasilkan sistem untuk pelayanan KTP. maka yang diisi dalam kolom ini adalah “Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)” f. Jenis Inovasi Pengisian kolom jenis inovasi diisi dengan memilih salah satu dari jenis inovasi yang disediakan, yaitu: 1) Prosesmeliputi SOP, Tata Laksana, Sistem dan Prosedur DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

49

2) Metodemeliputi strategi, cara , teknik baru 3) Produkmeliputi Barang, Jasa 4) Konseptualmeliputi paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan baru 5) Teknologimeliputi e-government, tools (pembaruan peralatan/ perangkat) 6) Struktur Organisasi meliputi Struktur baru, penggabungan, penghapusan, pengembangan 7) Hubunganmeliputi

partnership,

partisipasi

masyarakat,

relationship,

networking 8) Sumber Daya Manusia meliputi tata nilai (culture, mind set, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan Misalnya Produk inovasi yang dihasilkan kabupaten Kudus adalah sebuah Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem tersebut dapat digolongkan pada egovernment yang saat ini sangat gencar untuk dikembangkan. Maka SIAK dapat digolongkan pada jenis inovasi teknologi. g. Penggagas Pengisian kolom penggagas diisi dengan nama instansi/ kelompok/orangyang menggagas munculnya inovasi Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”digagas oleh Bupati kudus bapak H. Mustofa h. Tahun Inisiasi Pengisian kolom tahun inisiasi diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai digagas/ diinisiasi Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”mulai diinisiasi pada tahun 2008 i.

Tahun Implementasi Pengisian kolom tahun implementasi diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai dijalankan/ diimplementasikan Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”mulai diimplementasikan pada tahun 2009

j.

Deskripsi Pengisian kolom deskripsidiisi dengan permasalahan yang melatarbelakangi inovasi, tujuan inovasi, serta strategi inovasi 50


Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai berikut: “ Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan amanah UU No 23 Th 2006.SIAK bertujuan untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih mudah dan gratis. Ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain keluhan masyarakat dalam proses pembuatan KTP yang harus menempuh jarak cukup jauh, terlalu lama (minimal 2 minggu),biaya yang tidak jelas, banyak masyarakat tidak memiliki KTP, dan database kependudukan tidak akurat. Pelaksanaan SIAK secara teknis diatur dalam Perda No 12/2008, Perda No 2/2009 dan Peraturan Bupati Kudus No 17/2009.” k. Faktor Pendorong Inovasi Pengisian kolom faktor pendorong inovasi diisi dengan hal hal spesifik yang menjadi pendorong keberhasilan inovasi tersebut Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai berikut: 1) Komitmen pimpinan dan jajaran (prasyarat mutlak) 2) Penentuan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 3) Keberanian pimpinan untuk melakukan perubahan 4) Pelibatan masyarakat 5) Kesediaan staf untuk menerima perubahan 6) Adanya jaringan kerja dengan lembaga atau instansi lain l.

Faktor Penghambat Inovasi Pengisian kolom faktor penghambat inovasi diisi dengan hal hal spesifik yang menjadi penghambat keberhasilan inovasi tersebut Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai berikut: 1) Sulit mengubah pola pikir (mindset) dan kultur pelayanan 2) Persoalan Teknis yang tidak bisa ditangani oleh operator di desa/ kelurahan

m. Tahapan Proses Inovasi Pengisian kolom tahapan proses inovasi diisi mulai dari proses inisiasi (perancangan) sampai dengan implementasi (penerapan) inovasi.


51

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai berikut: 1) Perancangan Menuangkan gagasan kedalam RPJMD Mengubah dan memodifikasi sistem kependudukan yang lama menjadi SIAK Persiapan dari aspek sistem peralatan (hardware dan software) Proses sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi aparat di desa/kelurahan 2) Penerapan Melakukan uji coba pada 25 februari 2009 Persiapan sistem IT di desa/kelurahan (pembangunan tower, penambahan bandwith) Penyiapan manajemen dan kelembagaan desa/kelurahan Sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat 3) Pengembangan n. Manfaat Pengisian kolom manfaat inovasi diisi dengan manfaat dari implementasi Inovasi Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan KTP di desa/kelurahan lebih mendekatkan jarak dengan warga 2) Proses pelayanan KTP hanya membutuhkan waktu 4-5 menit dengan jumlah rata-rata warga yang mengurus KTP sebanyak 5-10 orang di seluruh desa/kelurahan 3) Tidak dipungut biaya 4) Adanya pemutakhiran data kependudukan setiap bulan 5) Jumlah penduduk yang memiliki KTP mencapai 99% o. Prasyarat Replikasi Pengisian

kolom

prasyarat

replikasi

diisi

dengan

kemungkinanapakah

inovasitersebut dapat direplikasidan diimplementasikan di tempat laindengan memperhatikan karakteristik dan kondisi setempat Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya Provider Telekomunikasi 2) Tersedianya SDM yang menguasai teknis penggunaaan IT

52


p. Kontak Person Pengisian kolom kontak person diisi dengan nama orang atau Unit/ kelompok yang dapat memberikan informasi terkait inovasi tersebut Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”pihak yang dapat dihubungi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kudus. jika disana ada alamat, nomor telepon, dan e-mail akan lebih baik. q. Teknik Validasi Pengisian kolom teknik validasi ini, diisi dengan memilih salah satu dari teknik validasi/ teknik pengambilan data inovasi yang disediakan, yaitu: 1) Observasi merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui visitasi ke pelaku inovasi/ perubahan 2) Publikasi/PresentasiMerupakan pengambilan data yang dilakukan melalui publikasi yang diungkapkan dan/ atau juga bahan paparan inovasi/ perubahan yang disajikan oleh

pelaku inovasi/ perubahan atau yang

mewakili. 3) Data Sekunder merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui dokumen inovasi yang dipublikasikan melalui buku, koran, artikel, maupun yang bersumber dari media online seperti portal instansi pemerintah, website berita. Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” teknik validasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan buku/ dokumen inovasi yang telah ada. Artinya teknik yang dipakai adalah teknik data sekunder. r. Sumber Pengisian kolom sumber ini, diisi denganasal dokumen inovasi itu diperoleh baik secara observasi, publikasi/ presentasi, maupu dari data sekunder. Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” dokumen yang digunakan untuk menyusun direktori inovasi adalah buku yang diterbitkan Apeksi. Setelah semua kolom terisi maka selesai sudah pengisian data Direktori IAN. Yang perlu diperhatikan disini adalah pengisian data yang sesuai dan dapat dipahami oleh masyarakat nantinya. Setelah itu data Direktori IAN akan dilakukan penyaringan oleh tim mulai dari memperbaiki penyampaian isi data sampai melakukan validasi terhadap kelayakan dari inovasi tersebut.


53

B. Instrumen E- Direktori Inovasi (Prototype) Penyusunan sistem Direktori Inovasi Administrasi Negara (e-Direktori IAN) dimaksudkan agar Direktori IAN yang ada memiliki instrumen yang digunakan untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas.Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi. Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil

melakukan

inovasi.

Stakeholders

mencakup

Kementerian/

Lembaga,

Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat. 1. Pengenalan Komponen e-Direktori Komponen komponen yang ada pada e-Direktori IAN mengacu pada komponen yang ada pada Direktori IAN yang telah disusun. Akan tetapi untuk mempermudah pengisian maka dilakukan pengelompokan ulang terhadap komponen yang ada di Direktori IAN. Aplikasi dari e-Direktori Inovasi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu menu Keterangan awal, menu Data Inovasi, dan menu Validasi Inovasi. Komponen yang dapat dilihat dimasing masing menu adalah sebagai berikut: a. Menu Keterangan Awal Menu Keterangan awal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengenal terlebih dahulu instasi penyelenggara inovasi dan kapan dimulainya inovasi tersebut. Menu ini terdiri dari: 1) Pelaksana Inovasi 2) Nama Instansi 3) Unit Instansi / Unit Pelaksana 4) Tahun Inisiasi 5) Tahun Implementasi b. Menu Data Inovasi 1) Nama Inovasi 2) Produk Inovasi 3) Penggagas Inovasi 4) Jenis Inovasi 5) Deskripsi Singkat 6) Faktor Pendorong inovasi 7) Faktor Penghambat Inovasi 8) Tahapan Proses Inovasi 54


9) Manfaat 10)Prasyarat Replikasi 11)Kontak Person c. Menu Validasi Inovasi 1) Pendekatan/ Ide/ Terobosan 2) Manfaat 3) Keberlanjutan 4) Replikasi Pengguna yang dapat memanfaatkan isi dari e-direktori IAN dapat digolongkan menjadi 4 Pengguna yaitu pengguna umum, pengisi direktori, validator direktori dan administrator.Pengguna umum dapat bertindak sebagai pengguna akhir dari Direktori IAN ini karena kelompok ini hanya dapat melihat inovasi yang telahtervalidasi, melihat detail inovasi yang telah divalidasi, dan melakukan pencarian inovasi yang diinginkan. Pengisi direktori selain bisa melakukan apa yang dilakukan pengguna umum, mereka akan diberi hak untuk ikut mengisi data direktori. selain itu data yang dilihat bukan hanya data yang telah tervalidasi saja, tetapi data yang belum tervalidasi juga dapat dilihat.Validator direktori memiliki tugas untuk memperbaiki data yang telah dimasukkan oleh administrator dan pengisi direktori. Selain itu dia juga dapat mengisidata inovasi yang baru serta menentukan inovasi tersebut lulus dari kriteria yang telah ditentukan. Jika inovasi yang telah diisi memenuhi kriteria, maka validator direktori berhak dan wajib untuk menerbitkan inovasi yang telah divalidasi tersebut.Pengguna terakhir adalah administrator. Administrator dapat melakukan semua yang dilakukan oleh pengguna lain. Fungsi tambahan yang dapat dilakukannya adalah membuatkan daftar pengguna dan mengelompokkannya sesuai dengan tugas pengisian direktori. Berdasarkan daftar pengguna yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa e-Direktori IAN dapat dilihat bedasarkan sudut pandang pengguna umum, pengisi direktori, dan validator direktori. Dengan kata laine-Direktori IAN memiliki kemampuan untuk dilihat isi inovasinya, diisi data inovasinya, diperbaiki (diupdate) sekaligus di terbitkandata inovasinya. 2. Pengenalan penggunaan e-Direktori Inovasi Tampilan awal dari e-direktori IAN terdiri dari menu login, penjelasan singkat mengenai fungsi dari aplikasi ini, serta tabel yang berisi informasi singkat dari semua data Inovasi yang sudah diinput. Pada menu login user diminta untuk memasukkan


55

nama dan password untuk dapat memasuki aplikasi Direktori Inovasi dan melakukan perubahan data. Jika user tidak memasukkan nama dan password atau bukan admin yang dimaksud, maka user hanya dapat melihat tampilan dari tabel Data Inovasi. Admin atau user yang dapat mengakses aplikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pengisi Direktori atau admin yang hanya dapat menginput data, dan Validator atau admin yang dapat mengedit data, menentukan validasi data dan melakukan publikasi terhadap data yang diinput.

Gambar 4.1. Halaman Utama Aplikasi e-Direktori Inovasi (menu login) Selanjutnya akan dijelaskan penggunaan e-direktori IAN berdasarkan sudut pandang kemampuan penggunaannya yaitu dilihat isi inovasinya, diisi data inovasinya, diperbaiki (diupdate) sekaligus di terbitkan data inovasinya. a. E- Direktori IAN dalam Sudut Pandang dilihat isi inovasinya Berdasarkan sudut pandang melihat ini inovasi maka tampilan awal dari eDirektori IAN terdiri dari menu login, penjelasan singkat mengenai fungsi dari aplikasi ini, serta tabel yang berisi informasi singkat dari semua data Inovasi yang sudah diinput. disini pengguna umum tidak perlu mengisikan menu login yang telah disediakan. sedangkan pengguna lain perlu mengisi menu login yang diberikan. 1) Pada tabel yang terdapat pada halaman utama, user dapat melihat data dari inovator dan inovasi seperti Kelompok Inovator, Nama Instansi, Nama Inovasi serta Deskripsi Singkat dari inovasi yang dibuat. 56


Gambar 4.2. Tabel Data Inovator dan Inovasi halaman Utama Apabila box yang terdapat di ujung kanan diklik, dengan Memilih tombol „view’ ( ), maka akan menampilkan halaman yang berisi data lengkap dari data keterangan awal inovasi.Pengguna dapat melihat juga keterangan dari komponen danri keterangan awal.contoh: komponen Pelaksana Inovasi, keterangan dari komponen ini adalah “diisi dengan memilih salah satu dari lima kelompok dimana inovasi dilakukan, sebagaimanadaftar berikut ini:Kelompok kementerian/ Lembaga, Kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Kelompok BUMN dan BUMD, Kelompok LSM/NGO,Kelompok masyarakat.

Gambar 4.3. Tampilan Data Keterangan awal Dan apabiladitekan tombol „Next‟, maka selanjutnya akan menampilkan halaman yang berisi data lengkap dari Data Inovasi. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

57

Gambar 4.4. Tampilan Data Inovasi b. E- Direktori IAN dalam Sudut Pandang Pengisian data, update data dan validasi data (Pengisi Inovasi, Validator, administrator) Untuk user yang dapat memasukkan Nama dan Password atau admin, maka akan muncul menu Keterangan awal inovasi yang dilaksanakan yang dapat diinput datadata dari inovator yang bersangkutan, yang kemudian bisa disimpan ataupun dibatalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan tombol

atau menu

.

1) Menu Keterangan Awal Pada Keterangan awal untuk inovasi tersebut akan terlihat unit pelaku inovasi dan pengelompokan terhadap instansi/ stakeholder pelaku inovasi. Selain itu juga terdapat tahun inovasi tersebut di gagas dan di implementasikan. Keterangan pengisian dari data inovasi adalah sebagai berikut: 58


Tabel 4.3. PenjelasanKeterangan Awal Data Inovator Pelaksana Inovasi

Deskripsi Diisi dengan memilih salah satu dari lima kelompok

dimana

inovasi

dilakukan,

sebagaimanadaftar berikut ini : 1. Kelompok kementerian/ Lembaga 2. Kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 3. Kelompok BUMN dan BUMD 4. Kelompok LSM/NGO 5. Kelompok masyarakat Nama Instansi

Disi sesuai nama instansi yang melakukan inovasi misal. kabupaten Kudus

Unit Instansi

Disi

sesuai

melakukan

nama inovasi

unit

instansi misal.

yang Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kudus Tahun inisiasi

Diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai digagas/ diinisiasi

Tahun Implementasi

Diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai dijalankan/ diimplementasikan

Data keterangan awal dapat diisi berdasarkan instrument Direktori IAN yang telah disusun. Tampilan Pengisian Keterangan awal inovasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5. Tampilan menu Keterangan Awal DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

59

2) Menu Data Inovasi Dengan menekan tombol “Next”, maka akan tampil menu Data Inovasi. Pengisi direktori, Validator dan Admin dapat memasukkan data-data Inovasi sesuai kolom-kolom yang tersedia. Setelah selesai menginput data, user dapat menyimpan atau membatalkan data yang sudah dibuat. Pada data inovasi terdapat sub-sub data yang berkaitan dengan Inovasi yang dilaksanakan. Pada data ini akan terdapat data yang harus diisi sebagai berikut: Tabel 4.4. Data Inovasi Data Inovasi

Deskripsi

Nama Inovasi

Disi sesuai nama (kegiatan/ program) inovasi

Produk Inovasi

Diisi dengan hasil (kegiatan/ program) inovasi

Penggagas

Diisi dengan nama instansi/ kelompok/ orangyang menggagas munculnya inovasi

Jenis Inovasi

Diisi dengan memilih salah satu dari jenis inovasi yang disediakan, yaitu: 1. Proses (SOP, Tata Laksana, Sistem dan Prosedur) 2. Metode (strategi, cara , teknik baru) 3. Produk (Barang, Jasa) 4. Konseptual (paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan baru) 5. Teknologi (e-government, tools (pembaruan peralatan/ perangkat)) 6. Struktur Organisasi (Struktur baru, penggabungan, penghapusan, pengembangan) 7. Hubungan (partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking) 8. Sumber Daya Manusia (tata nilai (culture, mind set, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan)

Ilustrasi Inovasi

Diisi dengan mengunggah gambar yang mewakili inovasi yang dilakukan.

60


Deskripsi Singkat

Diisi dengan permasalahan yang melatarbelakangi inovasi, tujuan inovasi, serta strategi inovasi

Faktor Pendorong Inovasi

Diisi dengan hal hal spesifik yang menjadi pendorong keberhasilan inovasi tersebut diatas

Faktor Penghambat Inovasi

Diisi dengan hal hal spesifik yang menjadi penghambat keberhasilan inovasi tersebut diatas

Tahapan Proses Inovasi

Diisi mulai dari proses inisiasi (perancangan) sampai dengan implementasi (penerapan) inovasi

Manfaat

Diisi dengan manfaat dari implementasi Inovasi

Prasyarat Replikasi

Diisi dengan kemungkinanapakah inovasitersebut dapat direplikasidan diimplementasikan di tempat laindengan memperhatikan karakteristik dan kondisi setempat

Kontak Person

Diisi dengan nama orang atau Unit/ kelompok yang dapat memberikan informasi terkait inovasi tersebut.

Teknik Validasi

Diisi dengan memilih salah satu dari teknik validasi yang digunakan yaitu: 1. Observasijika dilakukan melalui visitasi ke pelaku inovasi/ perubahan; 2. Publikasi/Presentasijika dilakukan melalui bahan paparan yang disajikan; 3. Data Sekunder jika dilakukan melalui dokumen

inovasi

yang

dipublikasikan

secara cetk maupun elektronik. Sumber

Diisi dengan asal dokumen inovasi itu diperoleh baik secara observasi, publikasi/ presentasi, maupu dari data sekunder.


61

Data inovasi yang dimasukkan disini adalah data yang ada berdasarkan instrument direktori IAN. Berikut ini adalah tampilan data inovasi e-direktori IAN.

Gambar 6. Tampilan menu input Data Inovasi 62


Pengguna yang login sebagai Pengisi direktori hanya akan sampai tahap ini. Para pengisi direktori ini sudah dapat menyimpan data yang dimasukkan, yang selanjutnya akan muncul kedalam bank data inovasi yang belum dipublikasikan. Lain hal dengan pengguna yang login sebagai validator direktori. Pengguna ini akan memulai tugas tambahanya (jika tidak ikut mengisi dari awal) untuk memperbaiki data yang telah ada dengan memeriksa terlebih dahulu apakah data tersebut sudah diterbitkan atau belum. Jika belum diterbitkan maka validator akan memeriksa kesesuaian setiap komponen yang ada. Setelah dianggap sudah tidak ada kesalahan dengan menekan tombol “next”, maka akan dilanjutkan tugasnya untuk memvalidasi direktori IAN. c. E- Direktori IAN dalam Sudut Pandang validasi data (Validator) Setelah data dari suatu inovasi dibuat, maka data tersebut dapat diberikan keterangan validasi dan hak publikasi oleh Validator. Jika Inovasi tersebut menghasilkan output dan telah memberikan manfaat, maka Validator akan mempublikasikan data dari inovasi tersebut. Dan apabila belum, maka Validator tidak mempublikasikan data tersebut, untuk kemudian data tersebut akan dikaji ulang kembali. Setelah memberikan keterangan validasi, validator dapat menyimpan atau membatalkan data informasi tersebut dengan mengklik tombol Simpan atau Batal yang terletak di bawahnya.

Gambar 7. Tampilan menu Validasi Inovasi


63

Selain kemampuan mengisi mengubah dan melihat data, validator dapat menghapus data yang sudah pernah ada tetapi muncul duplikasinya.ini dimungkinkan agar tidak ada data yang sama pada e-direktori IAN. Seluruh pengguna juga dapat melakukan mencarian data yang diinginkan dengan menekan tombol filter ( tombol “clear filters” (

) .Kemudian dapat menutup pencarian dengan menekan ). Dengan menekan tombol “group”(

)maka data inovasi

akan dapat dikelompokkan berdasarkan pelaksana inovasi, nama instansi, nama inovasi, jenis inovasi, deskripsi singkat dan status penerbitan. C. Bank Data Direktori Inovasi Administrasi Negara Penyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara diharapkan dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi. Pengisian instrumen ini diharapkan dapat dilakukan stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders disini mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat. Akan tetapi saat ini, data yang telah dikumpulkan untuk pengisian direktori ini berasal dari observasi langsung ke daerah yang telah dipilih dan juga secondary data yaitu dokumen dokumen resmi yang telah ada yang terkait dengan inovasi yang dilakukan pemerintah serta dari publikasi yang dipresentasikan langsung dari sang innovator (innovation champion). Keberhasilan Kota Surabaya dan kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi, telah menjadi daya tarikbagiberbagai daerah lain untuk melakukan benchmark dan selanjutnya akanmereplikasi inovasi di daerahnya masing-masing. Dengan melakukan observasi langsung, maka teridentifikasilah beberapa inovasi yang menjadi andalan dimasing masing kota. Inovasi yang menjadi andalan kota Surabaya lebih focus terhadap pengembangan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi teknologi dilakukan demi mendukung cita cita kota Surabaya sebagai Cyber city (kota teknologi). Lain Surabaya lain pula Surakarta. Surakarta lebih memfokuskan diri pada penataan pemerintahan dan pelayanan publiknya. Konsep yang diterapkan oleh pemerintah kota Surakarta lebih menekankan pada pendekatan kemanusiaan dan manajemen keroyokan (gotongroyong). Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai pemilik dari kotanya dan memperlakukan masyarakat sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya akan hidup. Konsep ini juga melahirkan beberapa inovasi yang menjadi andalan pemerintah kota Surakarta. Inovasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya tidak hanya digunakan untuk kepentingan instansi pemerintahnya saja (internal), tetapi juga ada 64


dipergunakan untuk kepentingan masyarakat juga (eksternal). Selain itu ada juga yang dapat digunakan keduabelah pihak.Tentusaja hal ini terkait dengan transparasi kinerja pemerintah.Berikut ini daftar inovasi yang dilakukan pemerintah Surabaya berdasarkan objek kepentingan dari inovasi tersebut. Tabel 5. Daftar inovasi pemerintah Surabaya No 1

Nama Inovasi

Unit Pelaksana

Sistem Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Kota

Daerah Secara Elektronik (E-

Pemkot Surabaya

Objek tujuan Internal

Musrenbang) 2

E-Surat (Tata Persuratan Digital )

Dinas Komunikasi dan

Internal

Informasi 3 4

Sistem Informasi Manajemen Kinerja

Sekretariat Daerah (Bagian

Internal/

Secara Elektronik (e-Performance)

Perencanaan)

eksternal

Surabaya Single Window (SSW)

Kantor Unit Pelayanan

Eksternal

Terpadu Satu Atap 5 6

7

Sistem Penyusunan Anggaran

Dinas Pendapatan dan

Internal/

Secara Elektronik (E-Budgeting)

Pengelolaan Keuangan

eksternal

Sistem Pengelolaan Keuangan

Dinas Pendapatan dan

Internal

Daerah Secara elektronik (e-

Pengelolaan Keuangan Kota

Payment)

Surabaya

Layanan Pengadaan Secara

Unit Layanan Pengadaan

Elektronik (LPSE) 8

Media Center

Internal/ eksternal

Dinas Komunikasi dan

Eksternal

Informasi 9

E-Delivery (Elektronik Dukungan

Bagian Bina Program

Administrasi Kegiatan)

Sekretariat Daerah

Sistem Pengendalian Kegiatan

Bagian Bina Program

Secara Elektronik (e-Controlling)

Sekretariat Daerah Surabaya

11

RaportOnline

Dinas Pendidikan

Eksternal

12

Sistem Informasi Pengelolaan

Dinas Pendidikan

Internal/

10

Keuangan Sekolah (e-budgeting)

Internal Internal

Eksternal

13

Tryout Ujian Nasional Online

Dinas Pendidikan

Eksternal

14

Broadband Learning Center (BLC)

Dinas Pengelolaan Bangunan

Eksternal

dan Tanah


65

Inovasi dengan konseppendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kota Surakarta lebih banyak berfokus pada kepentingan masyarakatnya.Ini terkait dengan komitmen dari walikota Surakarta yang pada saat itu adalah Joko Widodo untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.komitmen ini juga dilanjutkan oleh walikota berikutnya dimana beliaumempertahankankonsep yang dirintis.Sedangkan manajemen keroyokan (gotongroyong) merupakan konsep kerjasama antar unit untuk mengelola suatu program/ kegiatan dalam melayani masyarakatnya.Berikut ini daftar inovasi yang dilakukan pemerintah Surabaya berdasarkan objek kepentingan dari inovasi tersebut. Tabel 6. Daftar inovasi pemerintah Surakarta No 1

Nama Inovasi Digital Arsip Kependudukan

Unit Pelaksana

Objek tujuan

Dinas Kependudukan dan Internal/ Eksternal Pencatatan Sipil

2

Pelayanan KTP 1 jam

Dinas Kependudukan dan Internal/ Eksternal Pencatatan Sipil

3

Pengembangan jaringan

Dinas Kependudukan dan Internal/ Eksternal

Pencatatan Kelahiran melalui

Pencatatan Sipil

Akte Kelahiran Jemput Bola di Kota Surakarta 4

Program Penataan dan

Dinas Pengelolaan Pasar

Pengelolaan Pedagang Kaki

Kota Surakarta, Kantor

Lima (PKL)

Satuan Polisi Pamong

Eksternal

Praja 5 6

Pengembangan Cadangan

Kantor Ketahanan

Pangan Daerah

Pangan

Operasi gelandangan dan

Kantor Satuan Polisi

orang gila dengan pendekatan

Pamoamong Praja

Eksternal Eksternal

kemanusiaan 7

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta BKKBN Kota Surakarta

Eksternal

8

Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan Kota Surakarta Layak Anak

9

Pelayanan PerizinanSatupintu

Badan Pengelolaan

Internal/ Eksternal

Internal/ Eksternal

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta

66


10 11

Pemeliharaan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota

Masyarakat Surakarta

Surakarta

Puskesmas Ramah Anak

Puskesmas Kota

Eksternal Eksternal

Surakarta 12

Rumah Sakit Ramah Anak

RSUD Kota Surakarta

Eksternal

13

Pojok ASI

Puskesmas Kota

Eksternal

Surakarta 14

Pemberian Makanan

Dinas Pendidikan Kota

Tambahan Anak Sekolah

Surakarta

Eksternal

(PMTAS) 15

Posyandu Terintegrasi

Dinas Kesehatan Kota

Eksternal

Surakarta 16

Taman Cerdas

17

Kartu Intensif Anak

Eksternal Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dinas Kependudukan dan Eksternal Pencatatan Sipil

Data inovasi yang telah disebutkan diatas tidak semua berasal dari peninjauan/ observasi langsung ke kota Surakarta saja. Ada beberapa yang didapatkan melalui pencarian kembali melalui buku bacaan, pencarian lewat elektronik (website), ataupun melalui bahan bacaan lainnya. Sepeninggalan Walikota Joko Widodo, kepemimpinan selanjutnya bertekat untuk terus menerapkan apa saja yang telah dikerjakan oleh walikota sebelumnya, bahkan lebih mendorong seluruh rekan kerjanya untuk dapat menciptakan perubahan yang baik. Jika perlu perubahan yang dilakukan akan jauh melebihi kepemimpinan sebelumnya. Semangat itulah yang didapati dari pengalaman inovasi yang terjadi di kota Surakarta. Bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi Negara yang berhasil dikumpulkan bukan hanya berasal dari kota Surabaya dan kota Surakarta saja. Banyak instansi pusat maupun daerah bahkan masyarakat yang ternyata melakukan gerakan perubahan menuju pemerintahan yang baik dan demi kepentingan masyarakat.Bank data inovasi ini dapat dilihat dalam buku kumpulan data inovasi Administrasi Negara yang dirangkum dalam Epitome Direktori Inovasi Administrasi Negara.Data tersebut juga disajikan kedalam database direktori inovasi administrasi Negara yang disajikan dalam sebuah portal inovasi administrasi Negara.Berikut ini adalah daftar dari inovasi yang telah terangkum dan dikelompokkan berdasarkan jenis inovasi yang telah ditetapkan. DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

67

Kelompok Inovasi Proses 1.

Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) / Sistem OneStop Service (OSS) Kementerian Hukum dan HAM RI

2.

Rawat Inap Tanpa Kelas Bagi Pasien GAKIN (Keluarga Miskin) Kabupaten Kulonprogo

3.

Pelayanan KTP 1 Jam Kota Surakarta

4.

Pelayanan Akhir Pekan Weekend ServiceKota Tangerang

5.

One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen

6.

Akte Kelahiran Jemput Bola Kota Surakarta

7.

Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta

8.

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta

9.

Program Multiguna Jaminan Kesehatan Kota Tangerang

10.

Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kota Surakarta

11.

One Day Service Layanan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI

12.

Pelayanan KTP di Desa/Kelurahan Kabupaten Kudus

13.

Media Center Kota Surabaya

Kelompok Inovasi Metode 14.

Layanan Jemput Bola “LARASITA” Badan Pertanahan Nasional RI

15.

National Traffic Management Center (NTMC) Polda Metro Jaya

16.

Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Desa-Desa Dengan Cara Jemput Bola Kabupaten Karanganyar

17.

Program Kampo Waraka Kabupaten Buton Utara

18.

Program Sangihe Mengajar Kabupaten Kepulauan Sangihe

19.

Kampoeng KB Kota Banjar

20.

Penganggaran Responsif Gender Bidang Pendidikan Kota Baubau

21.

Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel Kota Bogor

22.

Industri Kreatif Kota Cimahi

23.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo

24.

Peningkatan Ketahanan Kota Terkait Dampak Perubahan Iklim Kota Semarang

25.

Shifting Angkot Kota Sukabumi

26.

Penanganan Pengemis Dan Pengamen Dengan Pendekatan Kemanusiaan Kota Surakarta

27.

Penanganan Gelandangan Dan Orang Gila Dengan Pendekatan Kemanusiaan Kota Surakarta

28.

Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa Kota Surakarta 68


29.

Program Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta

30.

Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Probolinggo

31.

Layanan Memikat Kabupaten Sehat Kabupaten Bantaeng

32.

Pemberdayaan Pengrajin Tenun Tradisional Kota Denpasar

33.

Pengembangan Potensi Lokal (Belimbing Dewa) Sebagai Ikon Kota Depok

34.

Kawasan Tertib Rokok Kota Padang Panjang

35.

Broadband Learning Center (BLC) Kota Surabaya

36.

Puskesmas Ramah Anak Kota Surakarta

37.

Night Market Ngarsopuro Kota Surakarta

38.

Perpustakaan Kampung dan Taman Cerdas Kota Surakarta

39.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Kota Surakarta

40.

Pemberian Insentif Ibu Bersalin Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Buton Utara

41.

Program Sumikolah Kabupaten Minahasa Utara

42.

Program Basekolah Kota Bitung

43.

Penataan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Garendong Kota Payakumbuh

44.

Penjaminan Keamanan dan Produk Pangan Melalui E-RegistrationBadan POM RI

45.

Sistem Informasi Pengelolaan Logistik Bencana Alam (SIMLOG) Kementerian Sosial RI

46.

Intelligent Transport System Provinsi DKI Jakarta

47.

Perbaikan Tata Kelola Pelayanan di Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Kelompok Inovasi Produk 48.

Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM pada Masyarakat Polda Metro Jaya

49.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito melalui “Arisan Berencana” Kabupaten Jombang

50.

Pengolahan air limbah Kota Banjarmasin

51.

Palembang Kota Clean,Green dan Blue

52.

Revitalisasi Kawasan Kota Lama Kota Sawahlunto

53.

Kartu Insentif Anak Kota Surakarta

54.

Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta

55.

Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (Gelatik) Kabupaten Badung

56.

Program Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas) Kabupaten Badung

57.

Dari Ampas Tahu Terbitlah Energi Baru Kota Pekalongan

Kelompok Inovasi Konseptual 58.

Klinik Asuransi Premi Sampah DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

69

59.

Community Development Solusi Kemiskinan Kabupaten Bantul

60.

Kota Layak Anak Kota Denpasar

61.

Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Kota Malang

62.

Kota Layak Anak Kota Surakarta

63.

Taman Pintar Yogyakarta Alternatif Layanan Publik Pendidikan

Kelompok Inovasi Teknologi 64.

SISPEDAP: Sistem Pengelolaan Data Pegawai Berbasis Web BPKP RI

65.

Portal Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

66.

Sistem Informasi layanan Permohonan Informasi Publik

Online (SILAYAN)

Kementerian Pertanian RI 67.

Sistem Komputerisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kota Tegal

68.

Surabaya Single Window (SSW)

69.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara elektronik (E-Payment) Kota Surabaya

70.

Sistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (E-Budgeting)Kota Surabaya

71.

Sistem Informasi Manajemen Kinerja Secara Elektronik (E-Performance) Kota Surabaya

72.

Tata Persuratan Digital (E-Surat)Kota Surabaya

73.

Klinik Kurikulum 2013Kota Surabaya

74.

Raport Online (Raport Berbasis Elektronik)Kota Surabaya

75.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) OnlineKota Surabaya

76.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (E-Musrenbang)Kota Surabaya

77.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (E-budgeting)Kota Surabaya

78.

Tryout Ujian Nasional Online Dinas Pendidikan Kota Surabaya

79.

Jurnal Pendidikan OnlineKota Surabaya

80.

Sistem Pengendalian Kegiatan Secara Elektronik (E-Controlling)Kota Surabaya

81.

E-Delivery (Elektronik Dukungan Administrasi Kegiatan)Kota Surabaya

82.

Digital Arsip Kependudukan Kota Surakarta

Kelompok Inovasi Struktur Organisasi 83.

Pembentukkan "Unit Layanan Paspor " Untuk Mempercepat Prosedur Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM RI

84.

Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen

85.

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Kredit Mikro Kota Kendari

86.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang

87.

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Surabaya 70


88.

Pembentukan Unit Layanan PengadaaanKota Yogyakarta

89.

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur

Kelompok Inovasi Hubungan 90.

Kemitraan Bidan dan Dukun Kabupaten Takalar

91.

Sekretariat Bersama KARTAMANTUL (Yogyakarta, Sleman dan Bantul)

Kelompok Inovasi SDM 92.

Desa Mandara Mandidoha (Desa Siaga Aktif) Konawe Selatan

93.

Program Perempuan Pahlawan Ekonomi Kota Surabaya

Pembelajaran berharga terkait dengan inovasi yang terjadi dibeberapa instansi yang telah dirangkum dalam bank data inovasi sudah sangat jelas terlihat, baik proses inovasi, implementasi, maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui inovasi yang telah diungkapkan didalam bank data inovasi administrasi negara, maka dapat ditarik pembelajaran cara tepat untuk malakukan implementasi inovasi dari beberapa instansi. Pembelajaran ini dapat disebut juga “ 8 (delapan) pilar penegak keberhasilan inovasi“ yang terdiri dari pilar pilar sebagai berikut: 1.

Menunjukkan komitmen untuk memunculkan ketaatan dan kepatuhan terhadap perubahan yang telah dicanangkan.

2.

Mendengarkan dan memetakan kebutuhan penerima pelayanan untuk memperoleh gambaran perubahan yang tepat yang harus dilakukan

3.

Mengembangkan sistem dan standar terhadap perubahan yang dilakukan, hal ini juga terkait perubahan prosedur layanan dan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4.

Mengukur, meningkatkan serta memperbaiki perubahan yang telh dilakukan untuk meningkatkan nilai kemanfatan yang dapat diambil dalam sebuah perubahan

5.

Mempekerjakan orang yang tepat dalam menjalankan perubahan agar tercipta keselarasan antara perencanaan dan impleentasi perubahan.

6.

Mengembangkan keterampilan individu dan tim untuk memaksimalkan kapasitas diri dalam menjalankan perubahan yang telah dicanangkan

7.

Memberikan penghargaan dan memperkuat ikatan pegawai terhadap perubahan, dengan kata lain menanamkan semangat perubahan.

8.

Mengembangkan strategi sosialisasi agar perubahan dapat diterima dan dijalankan sehingga akan mendapat manfaat yang maksimal


71

BAB VV BAB PENUTUP PENUTUP P

Penyusunan direktori inovasi administrasi negara menjadi titik awal dari upaya percepatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, direktori inovasi menjadi sangat penting terkait dengan proses inisiasi, imitasi dan adopsi inovasi administrasi negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan direktori inovasi administrasi negara menjadi penting karena di samping menyediakan berbagai best practice inovasi, juga memberikan informasi yang sangat komprehensif terkait dengan langkah-langkah dan prasyarat replikasi inovasi. Dengan telah disusunnya Direktori inovasi administrasi negara ini, maka diharapkan dapat menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan adopsi dan replikasi inovasi administrasi negara di masing-masing instansinya.

72


DAFTAR PUSTAKA Admin(Anonym). 2010, RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015, Tersedia online (www.surabaya.go.id/files.php?id=768 , diakses 14 Oktober 2014) Ancok,Djamaludin 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta : Erlangga Anonym, 2013, TentangKota Surakarta, Kumpulan Data Indikator Pembangunan. Tersedia Online (http://www.benangmerah.net/place/idn/jawa-tengah/kotasurakarta#dataukpgoiddatasetangka-melek-huruf-usia-15-24-per-provinsi, diakses 10 Oktober 2014) Bailey, Laura, et al. 2005. The IDEAS Model For Demonstration and Replication : An Experience From Care India. Atlanta : CARE, Inc Bekkers,Victor. Edelenbos, Jurian. Steijn, Bram.2011. Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and Leadership, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan. Cornell INSEAD WIPO. 2013. Global Innovation Index 2013Conceptual Framework. Tersedia online (http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=framework, diakses 20 Februari 2014) Doran,Justin. 2012. “Are Differing Forms of Innovation Complements or Substitutes?”. European Journal of Innovation Management, Vol. 15, No. 3, hal. 353-354. Dutta, Soumitra, et al. 2014. The Global Innovation Index 2014:The Human Factor in Innovation.Geneva:WIPO & CII Dutta, Soumitra.Lanvin, Bruno. 2013. The Global Innovation Index 2013:The Local Dynamics of Innovation.Geneva:WIPO & CII Dwiyanto, Agus. 2013. Unknown Tittle, disampaikan Diskusi Pertemuan Kedeputian Inovasi Administrasi Negara, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Fernanda, Desi. 2014. Berfikir Kreatif dan Kritis untuk Berinovasi, dismpaikan dalam diskusi Knowledge Shared Forum.Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Humanitarian Innovation fund. 2009 . Innovation explained. Tersedia online (http://www.humanitarianinnovation.org/innovation, diakses 20 Februari 2014) Jemi Tanjung 2011, Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli. Tersedia online (http://jemyannas.blogspot.com/2011/02/pengertian-administrasi-negaramenurut.html, diakses 20 Februari 2014) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian Inovasi . Tersedia online (http://kbbi.web.id/inovasi, diakses 20 Februari 2014) Sjaifudian, Hetifah. 2003. Strategi Replikasi Inovasi. Jakarta : Yayasan Obor Tim Penulis KIN. 2012. Prospek Inovasi Indonesia. Jakarta:Komite Inovasi Nasional Windrum,Paul. 2008, “Innovation and Entrepreneurship in Public Services”, dalam Paul Windrum & Per Koch (eds), Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity & Management, Cheltenham & Northampton. MA: Edward Elgar. Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


73

74


DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA. bagaimana? Perkuliahan belum mulai," urai dia

Recommend Documents