Bagaimana Negara Menghambat Kesejahteraan Oleh: Hendra Sunandar
Bagi yang menggeluti studi ekonomi politik, tentunya tidak asing dengan sosok Jeffrey Sach dan Andrew Warner melalui tulisannya yang berjudul Economic Reforms and the Process of Global Integration. Keduanya sudah cukup baik dalam memaparkan betapa keberadaan negara justru membuat rumit bagi masyarakat untuk berkembang, terutama terkait regulasi yang dihadirkan. Misalnya, dalam riset yang mengkaji 117 negara dalam rentan 1970-1989 tersebut dijelaskan bahwa adanya hubungan signifikan antara kebebasan ekonomi dengan pertumbuhan. Temuannya adalah pertumbuhan di negara yang menerapkan keterbukaan ekonomi tercatat memiliki tiga sampai enam kali lebih tinggi daripada negara yang tertutup. Sedangkan, keterbukaan ekonomi mencirikan adanya kebebasan ekonomi bagi masyarakatnya serta peran negara yang tak banyak campur dalam kegiatan perekonomian. Belum ditambah dengan temuan-temuan lain yang menggiurkan bagi para pembacanya. Misalnya, data tentang rata-rata negara berkembang yang menerapkan sistem ekonomi terbuka memiliki pertumbuhan mencapai 4,49% dibandingkan pertumbuhan negara berkembang dengan sistem ekonomi tertutup yang hanya 0,69%. Begitu pula dengan negara maju dengan sistem ekonomi terbuka memiliki pertumbuhan mencapai 2,29%, sedangkan yang tertutup hanya 0,74%. Kemudahan berbisnis adalah salah satu dari sekian banyak indikator untuk mengukur keterbukaan sistem ekonomi. Pasalnya, sejarah sudah membuktikan bahwa kemajuan peradaban dihasilkan oleh keterbukaan sistem ekonomi karena memicu individu untuk berinovasi yang berujung pada banyaknya persaingan antara temuan-temuan baru. Dalam konteks Indonesia, indeks kemudahan berbisnis menempati peringkat ke-109 dari 189 negara, naik dari tahun sebelumnya yang menempati peringkat 120. Peringkat tersebut diperoleh dari laporan tahunan yang diluncurkan oleh Bank Dunia melalui Doing Business; Economy Profile 2016 13 th Edition. Melalui program ini, Bank Dunia
berusaha menyajikan pengukuran kuantitatif terhadap kebijakan di sebuah negara yang mengatur proses pendirian usaha. Peringkat tersebut berdasarkan kalkulasi dari 10 aspek yang menjadi pertimbangan, yakni: 1) kemudahan memulai usaha, 2) perijinan mendirikan bangunan, 3) penyambungan listrik, 4) pendaftaran properti, 5) akses perkreditan, 6) perlindungan terhadap investor, 7) pembayaran pajak, 8) perdagangan lintas negara, 9) penegakan kontrak, dan 10) penyelesaian terhadap kepailitan. Melalui kesepuluh aspek itulah, Bank Dunia setiap tahunnya melalui doing business berupaya untuk memantau sistem birokrasi yang diterapkan oleh beberapa negara untuk mengundang investasi ke negaranya masing-masing. Oleh karenanya, jika kepala pemerintah mampu melakukan perbaikan iklim investasi, maka peringkat kemudahan berbisnis akan naik secara otomatis, begitu pula sebaliknya. Laporan tahunan ini pula yang kerap dijadikan rujukan bagi akademisi, pengambil kebijakan serta think tank untuk menganalisis perilaku ekonomi dari tahun per tahun. Penulis juga menggunakan laporan tahunan ini untuk dijadikan latar belakang guna mereview kembali betapa kebijakan deregulasi menjadi sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.
Perbandingan Tahun Lalu Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Pemerintahan Jokowi sebetulnya sudah berhasil untuk meningkatkan 11 peringkat dari tahun sebelumnya dalam aspek kemudahan berbisnis. Bank Dunia sebagai lembaga yang melakukan riset ini mengemukakan ada lima alasan mengapa Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya. Pertama, Pemerintahan Jokowi sudah berhasil mengurangi kompleksitas perizinan dan biaya dalam melakukan investasi dengan cara prosedur perizinan secara online. Kedua, Indonesia juga berhasil memangkas prosedur registrasi seperti nomor pokok wajib pajak, perijinan usaha, dan prosedur keamanan. Ketiga, mempermudah mekanisme pembayaran pajak bagi investor melalui cara elektronik. Keempat, memperkuat hak penggunaan aset properti
untuk perusahaan properti. Kelima, memangkas tarif pajak penghasilan (pph) untuk pekerja. Tetapi kita jangan berbangga dahulu, meskipun Indonesia berhasil memperbaiki indeks kemudahan berbisnis, namun untuk segi kemudahan untuk memulai usaha, yang menjadi salah satu dari sepuluh aspek yang menjadi pertimbangan, Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam hal kemudahan memulai usaha, Indonesia menempati peringkat ke-173 dari 189 negara. Turun drastis dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 155. Tentu saja, penurunan tersebut bisa dibaca sebagai keadaan yang menyulitkan bagi setiap orang untuk memulai usaha. Meskipun juga ada aspek lain yang menjadi penilaian, namun dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk mengkaji aspek kemudahan memulai usaha di Indonesia yang mengalami penurunan peringkat. Sebagai informasi, berikut adalah rincian peringkat dari 10 aspek yang menjadi pertimbangan Bank Dunia untuk selanjutnya dikalkulasi menjadi indeks kemudahan berbisnis.
Sumber: Bank Dunia, Doing Business 2016.
Dari gambar tersebut terlihat bahwa kemudahan untuk memulai bisnis di Indonesia menjadi aspek yang memiliki peringkat paling rendah dibanding aspek lainnya. Hal itu tentu bukan sesuatu yang menggembirakan, sehingga perlu ada evaluasi terhadap sistem ekonomi di Indonesia agar iklim perekonomian di Indonesia memacu orang untuk berusaha dan regulasi tidak menyulitkan untuk mencapainya. Tentu saja, kemudahan untuk memulai usaha menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan apabila suatu negara ingin cepat berkembang, karena kemudahan ini akan membawa masyarakat pada ide-ide dan inovasi yang tidak akan bisa diraih oleh negara yang memiliki sistem ekonomi yang merkantilis. Ini juga menjadi salah satu cara untuk mencapai target kesejahteraan melalui efisiensi sumber daya manusia yang bisa dikerahkan jika deregulasi dan debirokratisasi diberlakukan. Peraturan yang ada seringkali membuat kegiatan bisnis tidak efisien, karena harus menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak untuk mengurus hal-hal terkait birokrasi dan regulasi. Tak hanya itu, regulasi juga seringkali bernuansa politik. Misalnya dalam surat edaran Gubernur Sumatera Selatan No. 540/3524 Dishub Kominfo/2011 tentang Pemberitahuan Batas Akhir Pengangkutan Batubara di Jalan Umum, yang berisi kewajiban pengangkutan barang melalui jalur khusus yang ditentukan pemerintah daerah. Aturan tersebut secara tidak langsung memungkinkan adanya kongkalikong antara pemerintah dengan pihak lain agar pengusaha diwajibkan melewati aturanaturan yang tidak efisien bagi produktifitas serta memicu muatan transaksional. Hal ini yang dahulu pernah dikeluhkan oleh Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO). Seperti diketahui, inovasi bisa saja dilakukan oleh masyarakat melalui sektor formal maupun informal, namun sektor formal seringkali mengharuskan masyarakat untuk mematuhi regulasi yang tersedia, hal itu dikarenakan sumber daya yang digunakan dalam sektor formal jauh lebih banyak dari informal.
Negara dan Pungli! Redaksi SuaraKebebasan.org berusaha menelusuri adanya peran yang justru menghambat orang untuk berusaha dari sektor formal. Hal itu termaktub dari segi regulasi dan non regulasi yang menjadi penghambat. Dari segi regulasi, hal itu didasarkan pada banyaknya aturan yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk memulai usaha, sehingga tidak heran jika menurut Bank Dunia, dalam hal kemudahan memulai usaha, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-173 dari 189 negara.
Sumber: Bank Dunia, Doing Business 2016.
Peringkat tersebut sangat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia yang berada di peringkat 14, China di peringkat 136, India di peringkat 155, dan Filipina di peringkat 165. Dengan demikian, jika dikaji berdasarkan studi perbandingan, dari segi kemudahan untuk memulai usaha, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara sekitar. Rumitnya bagi orang yang ingin memulai usaha, bisa diukur dari prosedur yang harus dilewati. Di Indonesia, setidaknya ada 13 prosedur yang harus dilewati bagi seorang
untuk memulai usaha. Hal itu jelas sangat rumit jika dibandingkan dengan Singapura yang hanya melalui 3 prosedur saja. Berikut adalah tabel perbandingannya:
Perbandingan Prosedur Bisnis di Indonesia dan Singapura
Negara
Indonesia Membayar biaya untuk mendapatkan izin
Singapura Registrasi on-line di
nama perusahaan melalui Bank
ACRA, termasuk mencari nama serta
Menetapkan Notaris untuk mendapatkan
pengarsipan perusahaan
bentuk akte perusahaan dan mendapatkan
dan nomor pajak (GST))
izin nama perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM
Membuat segel perusahaan
Mensahkan dokumen perusahaan* Mendaftarkan asuransi Mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan
kompensasi pegawai di
HAM untuk persetujuan akte pendirian
perusahaan asuransi
Prosedur Mendapatkan sertifikat gedung manajemen Menyerahkan sertifikat domisili perusahaan Membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank untuk mensahkan pelayanan Menyerahkan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dari pemerintahan lokal Mendaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Mendaftarkan asuransi sosial tenaga kerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan* Mendaftarkan asuransi kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Kesehatan* Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)* *Prosedur ini dapat diakukan secara simultan dengan prosedur sebelumnya Sumber: Bank Dunia, Doing Business 2016.
Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura dalam hal kemudahan untuk memulai usaha, sehingga menurut penulis banyak sekali prosedur yang seharusnya bisa diminimalisir demi efisiensi waktu dan tenaga. Oleh karenanya penting dilakukan deregulasi dan debirokratisasi agar dunia usaha bisa tumbuh lebih cepat, seperti yang dilakukan Singapura. Reformasi birokrasi diperlukan agar masyarakat yang ingin memulai usaha bisa dipercepat. Misalnya, urusan yang berkaitan dengan pemerintah hanya dilakukan melalui jalur satu pintu, sehingga tidak merumitkan masyarakat untuk ‘mondarmandir’ antar kementerian untuk mengurus perizinan. Ada banyak cara guna penyederhanaan perizinan, misalnya terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang seharusnya bisa ditiadakan bagi usaha perdagangan dengan resiko rendah, tetapi cukup dengan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari
pemerintah lokal saja. Hal ini sudah diterapkan di Australia dan Kanada dengan tidak mensyaratkan pengusaha untuk memperoleh izin usaha yang terpisah dari proses pendaftaran. Oleh karenanya, memberlakukan persyaratan surat izin usaha perdagangan bagi semua pelaku usaha, tidak hanya bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan keselamatan publik, hanya akan membebani para pengusaha tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam jangka menengah, surat izin usaha perdagangan sebaiknya dihapus. Hal ini pula yang pernah diusulkan Bank Dunia dalam laporan Doing Business tahun 2010. Contoh lain misalnya, di Meksiko penyederhanaan pendaftaran usaha dilakukan melalui Rapid Business Start-up System. Sistem ini hanya berlaku di sekitar 100 kota, kelebihannya adala izin operasional untuk usaha perdagangan umum dengan tingkat resiko rendah dapat diperoleh hanya dengan 2 hari. Banyaknya regulasi yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertuang melalui 13 prosedur dalam tabel di atas membuat proses untuk membangun usaha memakan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura yang menurut data Bank Dunia hanya memerlukan waktu paling cepat 2 hari untuk memulai usaha. Meskipun begitu, sebagian pengusaha yang penulis temui mengaku tidak merasa keberatan dengan 13 prosedur perizinan tersebut. Tetapi jika dilakukan studi perbandingan dengan negara lain, maka kita akan mudah menemukan kerumitan dalam proses memulai usaha di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima, justru kerumitan yang dihadapi oleh pengusaha datang dari luar regulasi yang berlaku, yakni pungutan liar. Hal ini yang menurut pengakuan salah satu narasumber menjadi penghambat pengusaha. Faktor ini yang tidak dilihat oleh Bank Dunia dalam memantau indeks kemudahan berusaha di Indonesia, karena yang menjadi rujukan hanyalah prosedur formal yang harus dilewati. Dengan demikian, apabila hal ini dimasukkan sebagai indikator penilaian, maka bisa saja indeks kemudahan berbisnis di Indonesia menduduki peringkat yang lebih buruk.
Pungutan liar pada dasarnya adalah ilegal dan tersembunyi. Mereka yang ingin berusaha seringkali harus mematuhi lingkungan sekitar agar bisnis yang dijalankan tidak diganggu oleh pihak lain. Jelas ini adalah pelanggaran yang mana negara seharusnya hadir untuk menertibkannya. Hal ini pula yang dikeluhkan oleh sebagian pengusaha di Indonesia. Salah satu pengusaha juga berbagi cerita dengan kami terkait persoalan ini. Bernadus Dayak sebagai Direktur Utama PT Vintari Saka Perkasa mengaku bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengusaha untuk memulai bisnis adalah banyaknya pungutan liar. “Misalnya harga barang yang ditentukan perusahaan adalah Rp 1.000.000,- nah bisa-bisa harga yang sampai ke masyarakat mencapai Rp 1.500.000,- Nah, naiknya harga itu kan sebabkan oleh pungli.” pungkasnya. Sebagai informasi, PT Vintari Saka Perkasa adalah perusahaan kontraktor yang berkantor di daerah Bantul, Yogyakarta. Perusahaan ini menawarkan jasa pelaksanaan konstruksi struktural maupun arsitektural. Pernah saat ingin memulai bisnis, Bernadus merasa heran dengan kultur masyarakat yang justru menghambat orang untuk berusaha. “Pungli-pungli itu kan muncul oleh orang-orang yang merasa berkuasa di sekitar tempat usaha, mereka biasa disebut preman. Pak RT minta, Pak RW minta, Kepala Desa Minta. Semua harus terakomodir agar bisnis kita bisa berjalan.” ujarnya terkait keluhan yang pernah dirasakan. “Kalau bicara harga komponen produksi ya tidak masalah kita, harga tenaga kerja kita saja tergolong murah. Intinya untuk memulai usaha kita tak masalah, tetapi lokasi sekitar yang mengharuskan kita menuruti pungutan liar. Ijin kanan, ijin kiri, ijin penguasa, ijin preman. Saya mengalami itu, kalau kita tak patuh pada pungli, kita tak bisa usaha.” ujar Bernadus sambil menceritakan pengalamannya kepada redaksi. Bernadus yang juga sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat ini berharap pemerintah mampu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan pungutan liar, karena hal ini bisa masuk sebagai indikator penghambat usaha akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk berdamai dengan lingkungan sekitar. Yang lebih menakjubkan lagi, menurutnya pungutan liar itu
hampir dialami oleh semua pengusaha. Hal itu diperoleh dari banyaknya informasi yang diterima dari pengusaha-pengusaha lain. Disinilah, negara seharusnya hadir untuk memberantas perampasan bisnis ini agar iklim usaha di Indonesia menunjukkan adanya kompetisi yang sehat. Sangat disayangkan jika potensi tingginya sumber daya manusia masyarakat Indonesia tidak dimaksimalkan secara baik hanya karena banyaknya prosedur yang harus dilewati dan faktor pungutan liar yang menganggu. Di sisi lain, hal ini juga akan berdampak pada perlindungan konsumen karena dengan adanya kompetisi yang sehat akan hadir banyak pilihan-pilihan yang akan menguntungkan konsumen untuk memilih barang dan jasa yang disukainya. Jika pungli bisa diberantas, maka dengan sendirinya iklim usaha yang sehat akan menjauhkan masyarakat pada angka kemiskinan dan pengangguran. Padahal kita tahu bahwa kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan bangsa Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka tahun 2015 mencapai 6,18 % atau sejumlah 7,56 juta orang. Angka tersebut jauh dari target pernurunan pemerintah pada tahun 2015, yakni 5,6%. Mengenai pengangguran, sebagaimana menurut Nigel Ashford bahwa pengangguran tidak disebabkan oleh inflasi, melainkan oleh pajak dan regulasi ilegal atas pekerjaan yang menyebabkan ketidakcocokan antara suplai pekerja an dan permintaan konsumen. Bagi Nigel, dalam kebebasan ekonomi akan selalu ada pekerjaan yang tersedia karena permintaan konsumen tidak pernah habis. Untuk memenuhi permintaan tersebut, maka penawaran yang dihasilkan semestinya tidak terhambat oleh regulasi yang ketat dan membuat orang sulit berusaha. Meskipun paket deregulasi pemerintahan Jokowi sudah diluncurkan secara perlahan, namun tetap harus diawasi agar bisa berjalan sesuai dengan rencana dan meningkatkan minat investasi pemilik modal asing dan penyaluran data kredit perbankan. Apresiasi terhadap paket deregulasi juga sudah dinyatakan oleh beberapa asosiasi investor di beberapa negara, salah satunya oleh EuroCham. Sebagai informasi, EuroCham adalah lembaga yang khusus menangani investasi negara-negara Uni Eropa, terutama yang terkait kebijakan pemerintah dan advokasi.
Oleh karenanya, deregulasi sudah seharususnya menjadi kebijakan yang dilakukan secara keberlanjutan. Deregulasi akan memberikan kepastian dan keyakinan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tak hanya itu, peran pemerintah untuk hadir menganggulangi faktor penghambat non-regulasi juga perlu dilakukan. Sebagai penutup, pemerintah harus tegas dalam memberikan punishment terhadap mereka yang melakukan pungli dan berpihak kepada mereka yang mau berusaha. Keberpihakan negara terhadap mereka yang mau berusaha bisa termaktub dalam kebijakan deregulasi dan debirokratisasi semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan berbisnis bagi masyarakatnya. Penulis yakin, jika hal ini bisa dilakukan, perekonomian Indonesia akan mampu tumbuh lebih cepat.
Hendra Sunandar adalah lulusan program studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
