NEGARAKESEJAHTERAAN: PRODAN KONTRA MODAL ASING-) Oleh : ErmanRajagukguk Apakah negara kesejahteraandapat terjadi dengan agenda Neoliberalisme, yang antara lain, menekankan peranan modal asing dalam perekonomian nasional? Bagaimana peranan hukum ekonomi dalam legislasi nasional untuk mencapai negara kesejahteraandalam " agendaneoliberalisme"? Jawabanatas pertanyaanpertama,tergantungkepadateori mana yang kita anut : Liberalisme, Marxisme, teori Dependency.Liberalisme tentu mengikuti Adam Smith dalam "the Wealth of Nations" dua abad yang lalu, bahwa decentralization of political powel and liberalization of the mqrket contribute to producer confidence, initiative' investment,and growth. Marxisme menyebutpenanamanmodal asing adalahpemerasan kaum kapitalis terhadapkaum proletar, dalam hal ini buruh. Namun Deng Xian Ping mengatakan,baiklah kembali kepepatahCina Kuno, "Tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang perlu bagaimanaia bisa menangkaptikus". Cina Niarxist mengundang modal asing daq menjadikeh;atan ekonomi baru dunia.Begitu juga teori Dependency (ketergantungan) berpendapat, bahwa penanaman modal asing itu
membuat
ketergantungannegara pinggiran (negara berkembang) kepada negara centre (negara maju) dan SudahsejakberdirinyaRepublik Indonesia,masalahnegarakesejahteraan modal asingitu menjadiperdebatan. Pasal33 UUD 1945(sebelumamandemen)menyatakan: (l) Perekonomiandisusunsebagaiusahabersamaberdasaratasasaskekeluargaan. (2) Cabang-cabangproduksi yang penting bagi negaradan yang menguasaihajat hidup orang banyak dikuasaioleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandungdidalamnyadikuasaioleh negara kemakmuranrakyat. dan dipergunakanuntuk sebesar-besar
") DisarnpaikanpadaDiskusi Panel"Kritik Atas Arah Kecenderungan "SupremasiHukum". WATCH, INFID, SAWIT HUMA, olehELSAM. Paskah1998TerkaitDenganModal"',diselenggarakan yLBHi, masih ada dipublikasikan, 2008. Tidak untuk 5-7 Agustus ICEL. Jakarra WALHI, AMAN, perbaikancatatankaki.
Mohammad Hatta, proklamatordan bapak bangsa Indonesia, yang juga perumusterpenting Pasal 33 tersebutketika UUD 1945 dirancang,pada sebuah peftemuan dengan wakil-wakil organisasi rakyat di gedung Sono Suko di Solo pada tahun 1951yang mengatakan: "(Jtk membangun negara Kita, Kita tidak mempmryai kapital, karena itu kita palrai lmpital asing utk kepentingan Kita, Kita anti kapitalisme, tetapi tidak anti kapital. Kita djuga tidak segan2 memakai tenaga bangsa asing, l<arena kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka itu kita bajar, menurut ukuran pembajaran internasional jang memang tinggi, diil@ dibanding dengan pembajaran kepadn tenaga2 ahli kita. Hal itu djangan diirikan, karena mereka itu tidak mempunjai kewadjiban terhadap Negara kita, sedang kita mempunyai kewadjiban terhadap Negara dan bangsa... Ada sementara golongan dalqm masjarakat kita jang kswatir, bahwa dgn memakai kapital asing itu, kita akan djatuh kembali kedslam pendjadjahan. Demikian Hatta selandjutrrya. Terhadap merelm ilu Bung Hotta katakan, bahwa mereka itu masih dihinggapi oleh restan2 zaman kolonial yang minderwaardigheids complex dari zaman kolonial dahu\. Sebagai bang,sajang telah merdeka, kita harus mempunyai kepertjajaan atas diri kita sendiri."
Menurut MohammadHatta: "Dihrasai oleh negara dnlam Pasal 33 Undang Undnng Dqsqr 1945 tidek berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaa.nnegara terhadap pada membuat peraturan gana melancarkanjalan ekonomi... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 iolqh produksi yang besar-besar sedapat4apatnya dilaksarukan oleh Pemerintoh dengan bqntuqn kaprtal pinjamon dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu jttga diberi kesempatan kepada pengtsaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Pokohrya modal asing yang bekerja cii Indonesiu itu membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebrh boik mereka bekerja denganjaminan hidup yang culary. Cara begitulah dehufu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekononti dengan dasar Pasal 33 Utdang-Undang Dasar 1945. Terutqma digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemqh dengan jalan kooperasi, kemudian diberi kesempotan kepada golongan swastq untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasionaL Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenagq asing dan lapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menqndm modalnya di tanah air kita dengan syarat-.syaratyang ditentukan oleh Pemerintoh Indonesia sendiri. Syaratt)
"Wakil Presiden Hatta : Kita Anti kapitalisme. tapi tidak anti kapital ...", Pedoman, 19 Septemberl9-51.
syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dnn kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara. Orang asing yang mau menggarap tentu ingin melihat, balwa penanam modal bagi merelca berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita bekerja sama dengan mereka ialqh, supayq pekerja-pekerja kita yang menganggur atau belum bekerja memperoleh pekerjaan, tanah kita yang subur dipelihara dan ditinglcatlcan kesuburannya, dnn hutan kita yang ditebang, dibarui dengan mencmamgantinya. Dari hasil hutan kito tidak sedibit pekerjaan baru, seperti penggergajian dnn pertuAnngan baru yang dapat dihidupkan di atas tqnqh air kita. Kesempatan yang dibuka untuk bangsa asing untuk menanam modol merelm di Indonesia ialah, supaya mereka ikut serta mengembangkan kemalonuran bangsa kita, bangsa Indonesiq. " 2)
Dalam sejarah Indonesia pro-kontra modal asing mengalami pasang surut. Kebijakan anti modal asing dimulai dari perjuanganuntuk mengembalikanIrian Barat pada tahun 1958. Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan nasionalisasiterhadapperusahaan-perusahaan asing denganundang-undang. Pertama,PemerintahIndonesiamengambil alih perusahaan-penrsahaan Belanda pada tahun i958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukarrtselanda. Perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionaiisasiadalah perkebunan,yang setelahdinasionalisasimenjadi perusahaannegarasampaisekarang. Berkaitan dengan nasionalisasiini, timbul gugatanperusahaantembakauBelanda di Bremen (German), ketika tembakaudari perkebunandi Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranyabermula dari pengapalantembakau dari bekas perusahaanBelanda yang dinasionalisasioleh PemerintahIndonesia.Pemilik perusahaanyang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakautersebut sebagaimiliknya. PengadilanBremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan
Penrerintah
Indonesiaadalahhak negarayang berdaulat. Kedua, Pemerintahmelakukanpengambilalihanperusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesiamengadakankonfrontasi denganMalaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggapAmerika dan Inggris sebagaipendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Sukarno dianggap neo kolonialismedan neo imperialisme. 2) Mohamrnad Hatl4"Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945". Pidato pada Hari Koperasi 12 Juli 1977 dalam Sri-Edi Swasono(Ed.). SislernEkonomi dan Demokrasi Ekonomi. (Jakarta: [-II Pres. 1987).lul. 17-19.
Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme Indonesia condong ke Blok Komunis, dalam hal ini membuka hubunganerat denganSoviet Unie, negan-negaraBropaTimur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara. Walaupun pemerintahan Sukarno anti bantuan luar negeri dan modal asing, Indonesiatidak menolak bantuanluar negeri dari negara-negaraBlokTimur, Jepangdan Perancis (pembangunan bendungan Jatiluhur) dan Amerika sendiri, antara lain pembangunanjalan "Iakarta by Pass",Cawang- Tanjung Priok. Hukum Ekonomi yaitu hulc.rmyang berkaitandengankegiatan ekonomi tidaklah berciiri sendiri. Hukum bukan variable yang "independent",ia tergantungkepadafaktorfaktor lain dalam masyarakat, sosial politik, ekonomi, dan hubungan internasional dalam perdagangan.Hal ini dapat dicermati dari perkembanganpengaturanpenanaman modal asing di Indonesia. Di bawah Pemerintahan Presiden Sukarno ekonomi Indonesia seakan-akan hendak mengalami kerutrtuhan.Indonesiatidak mampu membayarutang luar negerinya yang pada waktu itu berjumlah lebih dari dua biliorr dollar. Laju inflasi sekitar 20-30 persenperbulan. Pada tahun 1966, PemerintahIndonesiamengadakanpendekatanbaru dalam kebijakan ekonomi, antaralain mengundangkembali masuknyamodal asing. UndangUndang yang baru tentang penanamanmodal asing diundangkanpada tahun 1967. Untuk menarik modal asing cii Indonesia,undang-undangini menyediakanperangsang di bidang perpajakan,jaminan untuk mentransferkeuntungan,jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi,dan prosedur penyelesaianperselisihan yang mungkin timbul di kemudianhari. Undang-Undang PenanamanModal Asing No. I Tahun 1967 secara samarsamarmengandungkontradiksi.Di satupihak Undang-Undangini mencobamendorong penanamanmodal asingdenganmenawarkanberbagairangsangandan fasilitas.Namun di pihak lain, Undang-Undangini dapat menimbulkankesegananuntuk mengadakan investasi di Indonesiadenganadanyaberbagaipembatasan.Umpamanya,pemerintah akan menentukanbidang mana sajayang terbukauntuk modal luar negeri.Di samping itu Pemerintahmewajibkan penanamanmodal asing memberikankesempatankepada modal nasionaluntuk ikut berpartisipasisetelahjangka waktu tertentu.Kontradiksi ini
adalah sesuatuyang logis dari pendirian negara-negarayang sedangberkembangyang memandang pentingnya modal dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi, namun secarabersamaanberusahamenghindarkandominasiasing atasperekonomian. Hanya satu minggu saja setelah peristiwa 15 Januari 1974 yang anti Modal Jepang, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaanbaru yang bersangkutan denganjumlah minimum sahamnasionaldalam perusahaanpenanamanmodal asing, Indonesianisasitenagakerja, dan pengalihanteknologi. Berdasarkankeputusan sidang kabinet tanggal 22 Ianvari 1974, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkansurat edaranyang antaralain menyebutkanbahwa sahamnasional dalam perusahaanpenanamanmodal asing harus menjadi sekurang-kurangnya51% dalam jangka waktu 10 tahun. Bersamaan dengan itu diperlakukan pula kebijaksanaan Indonesianisasitenaga kerja, antara lain dengan mengenakaniuran wajib pendidikan dan latihan sebesarUS $ 100. tiap tenagakerja asingpadaperusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi jadwal pengakhiran tenaga kerja warga negara asing sesuai denganketentuanyang berlaku. Domestikasidalam penanamanmcdal asing sudah merupakankecenderungan yang umum pada tahun sembilanbelas tujuh puluhan.Hal ini merupakanakibat dari kekhawatiran yang mendalam dari negara-negarayang sedang berkembang terhadap dominasi negara-negaramaju dalam sistem ekonomi internasional. Umpamnya, sebagianbesarpatent dan teknologi adalahmilik perusahaan-perusahaan multi nasional yang memiliki saham terbesar dalam investasi dan perdagangandunia, baik untuk bahan-bahanmentahmaupunpengolahannya. Di lain pihak, negara-negara yang sedang berkembang hanya merupakan pemakaian dari modal dan teknologi negara-negara maju, di samping sebagaipenyedia bahan mentah dan tenagakerja. Perdebatan"rJtaraSelatan" ditahun tujuh peluhan berkisar kepadapenekananperlunya perubahanyang mendasardalam sistem ekonomi internasional.Negara-negaraSelatan(negara-negara yang sedangberkembang)telah memberikanargumentasitentang perlunya hubungan yang lebih sederajatantara negara-negarayang sedangberkembangdan negara-negara maju. Perubahanjuga diperlukan dalam mekanismedan institusi-institusipenanaman modal. Salah satu masalah yang kontroversial ialah tentang peranan perusahaanperusahaanmulti nasional. Pada umumrrya, perusahaan-perusahaan multi nasional menjalankankontrol yang efektif atas perusahaan-perusahaan afiliasi mereka melalui
pemilikan saham-sahamatau menjadi pemegang saham mayoritas. Sebagian besar negara khawatir terhadap sistem pemilikan dan pengawasanterhadap sektor-sekfor kunci dari perekonomian mereka oleh perusahaan-perusahaan asing. Negara-negara yang sedang berkembang telah membawa kekhawatiran ini ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berusaha agar badan dunia tersebut turut mengatur perusahaan-perusahaan multi nasional dalam suatu kerangka aturan permainan sistem ekonomi internasional yang lebih menguntungkan negara-negara yang sedang berkembang. Suatu aksi bersama untrrk terciptanya tata ekonomi internasional baru dalarn suatu program berhasil dilahirkan pada I Mei 1974 dan dalam sidang khusus keenam dari Majelis Umum PBB, suatu seksi tersendiri telah membicarakan"Peraturan dan pengawasanterhadap aktifitas perusahaan-perusahaan trans-nasional". Dikatakan antara lairy bahwa seluruh usaha-usahaharus ditujukan untuk memformulasikan, menyepakati dan melaksanakan pengaturan internasional terhadap perusahaanperusahaantransnasional.Kegunaan dari ketentuan-ketentuanadalah untuk mengatur aktivitas perusahaan-perusahaan multi nasional di negara-negarapenerima modal, melenyapkan hambatan-harnbatan Calarnpraktek bisnis, dan menselaraskannyadengan rencanadan tujuan pembangunannasionaidari negara-negarayang sedangberkembang. Dalam kerangkaini termasukpeninjauankembali pengaturan-pengatuan yang telah ada. .
Negara-negara yang sedang berkembang memperkirakan bahwa dengan
pengaturan-pengaturanyang baru tersebut, akibat-akibat yang tidak menguntungkan dari keterlibatanperusahaan-perushaaan multi nasionalakan dapat diatasi. Di bawah pengaturan-pengaturanyang baru, modal, teknologi dan keahlian perusahaanperusahaanmulti nasionalakan dapatmembantuperluasanindustri dan barang-barang ekspor negara-negarayang sedang berkembang. Kebijaksanaan Indonesianisasi merupakansalahsatuusahauntuk mengawasipenanamanmodalasing. Pada tahun 1980 harga minyak mulai turun. Pemerintahmerubah'kebijakan investasi dari "import
subsitution" menjadi "export oriented". Dalam rangka
mengundangkembali modal asing, pemerintahmenyediakaninsentif baru bagi modal asing. Kebijakanbaru memberikanperlakuanyang samaantaraperusahaan penanaman modal asing dan penanamanmodal dalam negeri.Hal ini dapat dilihat Cari Keputusan PresidenRI Nomor 17 Tahun 1986 TentangPersyaratanPemilikan SahamNasional
Dalam PerusahaanPenanamanModal Asing Untuk Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti PerusahaanPenanamanModal Dalam Negeri. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Paket 6 Mei 1986.3 Perusahaanpenanamanmodal asing agar mendapatperlakuanyang samadengan penanamanmodal dalam negeri harus memenuhi sejumlah persyaratan,yaitu, minimal 75% (tujuh puluh lima persen) sahamnyadimiliki oleh negara dan/atauswastanasional atau minimal 5lYo (lima puluh satu persen) sahamnyadijual melalui pasar modal atau minimal 5l% (lima puluh satu persen)sahamnyadimiliki oleh negaradan/atauswasta nasional dan yang dijual melalui pasar modai, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkanuntuk dijual melalui pasarmodal tersebutminimal sebesar20% (duapuluh persen). KeputusanPresidenNo.17 Tahun 1986 diperbaruidenganKeputusanPresiden No.50 Tahun 1987.BerdasarkanKeputusanPresidenini, perusahaan penanamanmodal asing agar dapat diberikan perlakuan yang sama dengan penanaman modal dalam negeri, harusmemenuhipersyaratan:minimal 51% (lima puluh satu persen)sahamnya dimiliki oleh negara dan/ataus$'astanasional,atau minimal 45Yc (empat puluh lima persen) sahamnyadiniiliki oleh negara dan/atauswastanasionaldengan syarat20Yo (dua puluh persen)dari jumlah seluruhsahamdijual melaluipasarmodal sebagaisaham atas nama.Tujuan dari dikeluarkannyakebijakanini adalahuntuk meresponperaturan tentang investasikepemilikan sahamdan untuk meningkatkanekspor non migas serta merangsangpenanamanmodal.a Dengan perubahantersebut, maka perusahaanpenanamanmodal asing yang telah dipersamakan dengan perusahaanpenanaman modal dalam negeri berhak menggunakansemuafasilitasyang diberikanpemerintahkepadaperusahaan penanaman modal dalam negeri. Misalnya, bidang usaha yang tertutup bagi modal asing tetapi terbuka bagi penanamanmodal dalam negeri akan memperolehkredit dari bank dan langsungmendistribusikanhasil produksinyadi pasar-pasar domestik.Selain itu, batas
3 KeputusanPresiden RI Nomor t7 Tahun1986TentangPersyaratan PemilikanSahamNasional Dalam PerusahaanPMA Untuk Diberikan PerlakuanYang Sama Seperti PerusahaanPMDN diubali dengan{eputusanPresidenNo.50Tahun1997. " Yozua Makes, "Divestasi pada PerusahaanPMA: Beberapa Masalah", Nev'sletter, No.l3/lV/Junl1993.
waktu untuk peningkatan saham nasional juga diperpanjang yang semula 10 tahun,5 diperpanjang5 tahun.6 Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, pemerintah melakukan tindakantindakan. Pertarna, mengijinkan para investor asing memiliki saham sampai 95 persen yang berorientasi ekspor. Untuk perusahaan-perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang bernilai $10 juta atau lebih, atau yang berlokasidi propinsi tertentu,biasanyadi Indonesia Timur, para investor asing jrrga boleh memiliki sampai 95 persen dari perusahaan.Dalam lima tahun, bagian dari kepemilikan domestik harus bertambah sampai sekurangnya 20Yo. Sedangkan,untuk investasi lainnya, minimum 2OYo dari modal harusdari pihak indonesiadan setalahl0 tahun harusmeningkatkansampai5l persen.Kedua, aksesyang lebih luas di bidang keuanganuntuk perusahaanpatungan. Perusahaan patungan harus diperlakukan sama seperti perusahaan domestik dan diizinkan untuk meminjam dari bank-bank negara dan berpartisipasi dalam rencana kredit dengansyaratbahwamitra asing paling sedikit telah mendivestasi75 persendari perusahaanatautelah mendaftarkanpalingsedikit 51 persendari sahamnyauntuk dijual di bursa saham. Ketiga, penangguhan pernbayaran PPN (maksimal 5 tahun sejak perusahaan dapat berprcduksl secara komersial atas impor barang rnodal yang diperlukan dalam penanamanmodal asing dan penanamanmodal dalam negeri dalam seklor industri jasa di luar jasa konstruksi , tidak termasuk suku cadang,bahanbaku dan bahan pembantu. Keempat, terbukanya kesempatan bagi pengusaha kecil untuk meminta dan memperolehfasilitas penanamanmodal, meskipun mereka melakukan proyek non- penanamanmodal asing/penanaman modaldalamnegeri.T PeraturanPemerintahNo. 20 Tahun 1994 menyebutkanperubahan-perubahan yang sangatmendasardalamkebijakaninvestasi,antaralain: a. Perusahaanpenanamanmodal asing dapat melakukan kegiatan usaha di sektor publik yang dahulu hanya diusahakanoleh negara,yaitu. perkebunan,perikanan, kehutanan,pertambangan(asa pengeboranminyak dan gas bumi), perhubungan (pembangunan dan pengusahaanpelabuhan laut dan udara, angkutan laut, s
Keputusan PresidenRI Nomor l7 Tahun 1986 Tentang PersyaratanPemilikan SahamNasional Dalarn PerusahaanPenanamanModal Asing Untuk Diberikal Perla,kuanYang Sama Seperti Perusahaan PenanamanModal Dalam Neeeri. 6 Keputusan PresideiNo.s0 Tahun 1987 7 Mustapadidjaya AR dan Zulkarnain Djamin, Mendorong DuniaLlsaha : Aspek Prosedural dan Birokrasi, (Jakafia : UI Press, 1987).ha1.139.
transportasi darat, dan angkutan udara), pekerjaan umum (pengolahan dan penyediaanair bersih untuk umum), kesehatan,dan penyediaanjasa dan jaringan telekomunikasi. b. Penanamanmodal asing dapat dilakukan dalam bentuk patungan dengan modal dalam negeri atau keseluruhan modal dimiliki oleh warga negaralbadanhukum asing. c. Besarnya jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanamanmodal asing ditentukan berdasarkankelayakanekonomi dalam kegiatanusahanya. d. Kegiatan usaha penanaman modal asing dapat dialokasikan di seluruh wilayah Indonesia,diutamakancii daerahkawasanberikat dan kawasanindustri. e. Sahampihak Indonesiadalam perusahaanpatungan,minimal 5Yodari seluruhmodal yang disetor padawaktu pendirian perusahaanpatungan. f.
Perusahaanpenanamanmodal asing 100% dalam jangka waktu 15 tahun sejak berproduksi komersial, harus menjual sebagian dari sahamnya (tanpa ketentuan presentasenya)kepada badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui penjualansahamCi pasarmodal. Pada saat lahirnya PeraturanPemerintahNo. 20 Tahun 1994, teiadi berbagai
kontroversi.8 Setidak-tidaknya ada empat faktor yang menimbulkan kontroversi tersebut. a, Seklor-sektor usaha yang dapat dimasuki investasi asing semakin banyak. Meluasnya sektor usahabagi penanamanmodal asing akan menambahruang gerak penanamanmodal asing sehinggamenjadi daya tarik untuk memasukkanmodal ke indonesia. Sektor-sektor yang modal asing dapat sampai l00yo, antara lain perkebunan,perikanan (usaha perikanan tangkap terpadu dan budi daya ikan), kehutanan(usahapemanfaatanhasil hutan kayu pada hutan alam dan pembenihan tanaman hutan), pertambangan (asa pengeboran minyak dan gas bumi), perhubungan(pembangunandan pengusahaan pelabuhanlaut dan udara),pekerjaan umum (pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum), kesehatan(asa pelayananmedis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check up, laboratoriumklinik, pelayananrehabilitasimental,jaminan pemeliharaan 8
r994
Edy Suandi Hamid, "Mengundang PMA denganLiberalisasi Investasi". Suara ll[erdeftz,6 Juni
9
kesehatanmasyarakat,penyewaanperalatanmedis,jasa asistensidalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakitdanjasa pengetesan,pemeliharaandan perbaikan peralatanmedis), dan bidang usahakomunikasi (peralatanjasa danjaringan telekomunikasi). b. Liberalisasi dalam pemilikan saham asing. Dengan PeraturanPemerintahNo. 20 Tahun 1994, penanamanmodal asing dapat menguasaisepenuhnyasahamyang ada tanpa harusbermitra bisnis denganpemodal Indonesia.Kesempatanini, paling tidak sampailima beiastahun pertamasetelahberproduksi secarakomersial. c. Liberalisasi atas modal yang ditanamkan untuk proyek penanamanmodal asing. Ketentuan yang sebelumnyamenyebutkanbahwa liberalisasi atas modal ini dapat dilakukanjika nilai investasinyaminimal I juta dollar AS atau lebih dari dua milliar rupiah.
Kebijakan ini mendapat kritikan dari calon investor, antara lain dari
kalangan pengusahpmenengah Jepang. Maka, dengan Peraturan Pemerintah ini, batasanminimal atas modal yang harus ditanamkanoleh penanamanmodal asing tidak ada lagi. Artinya, jika
secara ekonomis dianggap layak maka dapat
mengajukanuntuk menjadi penanamanmodal asing langsung.Implikasinya dari kebijakanini, unit-unit usahaasingbisa masuksemuasektorbagi penairamanmodai asing. Kebijakan ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah akan mendorongterjadinya efisiensi sebagaiakibat terbukanyapersaingan dan bertambahnya suplai serta bagi konsumen dalam negeri akan sangat rnenguntungkankarena tawaran produk lebiuh banyak dan kompetitil Sedangkan dampak negatifnyaadalah pengusahanasionalakan tersisihjika tidak melakukan upaya-upayayang responsifuntuk menghadapipesaingbaru. d. Investasidapat dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia.Liberalisasi ini mendorong terjadinya efisiensi dan persainganyang sangat ketat antara usaha nasionaldenganasing. Pada pembahasanRUU PenanamanModal yang kemudian menjadi UndangUndang No. 25 Tahun 2007, perdebatanantaraperlunya modal asing dan pentingnya perlindungankepentinganlokal, tampakjelas. Hal tersebutkemudiantercermindalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Sebagian retorika sebagian substantive. Getarannyasampaike MahkamahKonstitusi.
l0
Penutup Friedmanmengatakanbahwa sistemhukum tersebutterdiri dari tiga unsur : baik, aparatur substansi,aparatur,dan budayahukum.Bila substansiundang-undang tinggal huruf mati di atas dan budayahukumnyatidak mendukung,undang-undang kertas.Bagaimanahukumyangberkaitandengankegiatanekonomidapatmenciptakan kesejahteraanbagi masyarakatsebagianbesar bergantungkepada budaya hukum kita. masyarakat Budaya hukum yang mendukungadanya kepastianhukum (predictability); melahirkanstabilitas,yaitu hukum yang mampu mengakomodiratau menyeimbang yang saling bersaingdalam masyarakat,dan hukum yang kepentingan-kepentingan keadilan(fairness). menciptakan
i1
