1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Globalisasi dan liberalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi mempunyai dampak yang besar terhadap hukum bisnis internasional dan penanaman modal asing suatu negara termasuk Indonesia. 1 Kegiatan penanaman modal asing sebagian besar dilakukan perusahaan multinasional (multinational corporations) dengan menanamkan modalnya melalui pendirian cabang perusahaan, anak perusahaan, usaha patungan (mayoritas atau minoritas), dan mempunyai afiliasi terbesar di berbagai negara.2 Perusahaan multinasional menguasai dan mengontrol suatu pasar global serta mengawasi bahan-bahan, akses pasar dan perkembangan teknologi baru serta perusahaan multinasional ini juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di dunia.3
1
UNCTAD, World Investment Report 1996, Investment, Trade and International Policy Arrangements, Transnational Corporation, Vol. 5 No. 3, Deember 1996, hlm. 112. Dalam An An Chandrawulan, 2011, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 2. 2 Yusuf Panglaykim, 1982, Multinational Corporation dan Segi Tiga/Segi Lima Kekuatan, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, Binacipta, Bandung, hlm. 7. 3 Oxfam, 2002, Make Trade Fair, Riggeds Rules and Double Standards, Novid Oxfam Netherland, Den Haag, hlm. 175. Dalam An An Chandrawulan, 2011, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 2.
2
Setiap transaksi yang terkait dengan penanaman modal atau investasi biasanya akan dituangkan dalam kontrak. Kontrak tersebut berisi tentang hal-hal yang telah disepakati para pihak seperti siapa saja yang melakukan kerjasama, bentuk kerjasama yang dilakukan, waktu kerjasama, jalur penyelesaian sengketa dan lain sebagainya.4 Dalam hal penyelesaian sengketa biasanya ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menentukan forum sengketa baik cara penyelesaian sengketa maupun tempat untuk penyelesaian sengketa antara para pihak di dalam kontrak.5 Para pelaku usaha lebih sering memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) karena proses penyelesaiannya yang lebih efektif dan adil. Penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki berbagai macam pilihan, salah satunya yaitu arbitrase baik arbitrase nasional maupun international.6 Terkait dengan sengketa usaha yang melibatkan perusahaan asing atau penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak dibawa ke forum arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Commission on
4
Pengertian istilah kontrak yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUH-Perdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Pasal 1313 KUH-Perdata Indonesia mengartikan “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 5 Syahmin AK,2006, Hukum Kontrak Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2. 6 Arbitrase adalah Suatu alternative penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39-40.
3
International Trade and Law (UNCITRAL), Asian African Legal Consultative Committee (AALCC), dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Salah satu kasus yang menggunakan badan Arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa adalah Astro All Asia Networks Plc beserta afiliasinya dengan Lippo Group yang terdiri dari PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media dan PT Direct Vision. Sengketa tersebut diselesaikan oleh para pihak melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Pada tanggal 11 Maret 2005, Astro dan Lippo menandatangani kesepakatan berlangganan
dan
kepemilikan
saham
atau Subscription
and
Shareholders
Agreement (SSA) untuk pendirian perusahaan patungan (Indonesian Venture) yang akan mengoperasikan bisnis teve berlangganan di Indonesia melalui Direct Vision. SSA berisi ketentuan kebutuhan atas modal untuk mengembangkan bisnis teve berlangganan dan juga memuat pendanaan eksternal, pelaksanaan kesepakatan layanan komersil untuk layanan penyiaran, layanan teknologi informatika, sewa peralatan penerima satelit dan layanan pasokan kanal.7 Pemerintah Indonesia lalu mengeluarkan peraturan yang mengharuskan seluruh lembaga penyiaran untuk mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai
7
Artikel, Hukum Online.com, 9 September 2008, Konflik Astro-Lippo Kian Memanas, URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20086/konflik-astrolippo-kian-memanas, diakses pada tanggal 2 Maret 2015.
4
UU Penyiaran. Dalam UU disebutkan batas kepemilikan saham asing di industri televisi berbayar maksimal 20%. Dengan terbitnya aturan tersebut, Astro dan Lippo kemudian merestrukturisasi Indonesian Venture. Direct Vision tetap mendapat izin beroperasi dari pemerintah (Depkominfo), sementara pengajuan izin baru masih dilakukan sesuai dengan UU Penyiaran. Astro sendiri setuju dengan peluncuran bisnis teve berlangganan via satelit pada 28 Februari 2006 dengan menggunakan merek dagang Astro Nusantara melalui Direct Vision. Hingga 31 Juli 2006, Astro mengklaim dana yang diinvestasikan di dalam Indonesian Venture sekitar RM157 juta.8 Lippo menunda finalisasi perjanjian patungan yang telah direvisi dan kesepakatan layanan komersil. Kabarnya, Lippo kecewa berat lantaran Maxis Communications menjual Natrindo Telepon Selular kepada Saudi Telecom. Astro kemudian mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke forum arbitrase SIAC. Namun, disisi lain Lippo Group juga mengajukan sengketa yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “SENGKETA KOMPETENSI ANTARA SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) DENGAN
8
Hukum Online, Konflik Astro-Lippo Kian Memanas, 9 September 2008, URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20086/konflik-astrolippo-kian-memanas, diakses pada tanggal 2 Maret 2014.
5
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC BESERTA AFILIASINYA DAN LIPPO GROUP”
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi: 1. Bagaimanakah Kompetensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terhadap Kasus Astro All Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group? 2. Bagaimanakah Kekuatan Mengikat Keputusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasanbatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
6
1. Secara umum akan diuraikan mengenai proses perjanjian yang dilakukan oleh Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya dan Lippo Group. 2. Secara umum akan diuraikan mengenai kronologis terjadinya sengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. 3. Akan diuraikan mengenai kompetensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus Astro All Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group 4. Akan diuraikan kekuatan mengikat keputusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1.4. Tujuan Penelitian Penulisan suatu karya tulis ilmiah haruslah memiliki tujuan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan umum dan khusus dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Umum Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui mengenai konsep modal asing di Indonesia. 2. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa international. 3. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pelaksanaan keputusan arbitase asing di Indonesia.
7
b. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang diharapkan dapat tercapai dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui secara yuridis normatif kompetensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus Astro All Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group 2. Untuk menganalisis kekuatan mengikat keputusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1.5. Manfaat Penelitian Dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan daripada manfaat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya dan Lippo Group, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Khususnya memberikan pengetahuan tentang kompetensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus Astro All Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group.
8
Selain itu diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum internasional mengenai kekuatan mengikat keputusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
b. Manfaat Praktis Dari segi praktis, berguna sebagai upaya yang dapat diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.9 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di indonesia. Selain itu juga diharapkan masyarakat internasional dapat mengetahui mengenai keefektifan dari keputusan arbitrase internasional.
1.6. Landasan Teoritis 1. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional Internasional. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur 2 bentuk penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan kekerasan. Dalam pasal 33 Piagam PBB menyebutkan
9
h. 66.
Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
9
Perundingan (Negotiation), Penyelidikan (Enquiry), Mediasi (Mediation), Konsiliasi (Conciliation) dan Arbitrase (Arbitration) sebagai cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa internasional.10 Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (Banding). Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir (clause compromissoire).11
2. Teori Kompetensi Peradilan Kompetensi pengadilan di dalam hukum perdata internasional merupakan kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menentukan suatu permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diputuskan dalam setiap kasus yang melibatkan paling tidak satu elemen hukum asing yang relevan. Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara internasional, pengadilan suatu negara (provinsi atau negara bagian dalam sistem hukum negara federal) harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta kekayaan yang dipersengketakan.12
10
Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
14. 11
Ibid., hlm. 23. Ridwan Khairandy, 2007, Pengantar Hukum Perdata Internasional, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 192. 12
10
Masing-masing badan peradilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Masingmasing badan mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Wewenang masingmasing badan peradilan ini disebut wewenang mutlak (Kompetensi absolut).13 Setiap Pengadilan mempunyai daerah hukumnya sendiri. Daerah suatu Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten tempat pngadilan tersebut berada. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi (Kompetensi relatif) suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara.14
3. Teori Mengikatnya Putusan Pengadilan Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya.
Apabila
pihak
yang
bersangkutan
menyerahkan
dan
mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu
13
Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 29. 14 Ibid, hlm. 195.
11
pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yaitu mengikat kedua belah pihak.15 Kekuatan hukum yang mengikat memiliki arti positif maupun negatif. Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Dalam kaitannya dengan kekuatan mengikat keputusan lembaga arbitrase, bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 16 Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.17 Dalam hal usaha perdamaian arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para
15
Lihat Pasal 1917 KUHPerdata. Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 17 Lihat Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 16
12
pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. 18 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.19 1.7 Metode Penelitian Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Peter Mahmud Marzuki menyatakan pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif, adalah: “… suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. … Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi….”20 Soerjono Soekanto juga menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika
18
Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 19 Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 20 Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.
13
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
21
Maka dari itu, penulis
menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, dari sejumlah pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normatif. Sehingga penelitian normatif dalam skripsi ini akan dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, ketentuan hukum yang terkait dengan pilihan hukum dan pilihan forum dari penyelesain sengketa, serta melihat kompetensi dan kekuatan mengikat keputusan pengadilan dari normanorma hukum yang berlaku. b. Jenis Pendekatan Sebuah karya tulis ilmiah agar dapat mengungkapkan kebenaran jawaban atas permasalahan secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta dipertanggungjawabkan
keilmiahannya,
hendaknya
disusun
dengan
menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. 22 Dalam buku
21
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 14. 22 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.
14
pedoman fakultas hukum universitas udayana, penelitian normatif umumnya megenal 7 jenis pendekatan yaitu: 1. Pendekatan kasus (the Case Approach) 2. Pendekatan peraturan (the statute Approach) 3. Pendekatan Fakta (the fact Approach) 4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (analytical and conceptual approach) 5. Pendekatan Frasa (word and phrase approach) 6. Pendekatan Sejarah (historical approach) 7. Pendekatan Perbandingan (comparative approach) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan fakta (fact Approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hirearki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum23 Namun demikian, dalam penulisan penelitian ini, penulis menganalisis
23
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 97.
15
instrumen-instrumen hukum internasional dan relevansinya dengan kasus sehingga akan ditemukan substansi dari permasalahan yang akan dibahas. Terkait dengan penyelesaian kasus dalam skripsi ini, maka penulis akan merujuk terutama pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, serta instrumen-instrumen lainnya yang terkait, seperti Konvensi New York 1958 yang akan memberikan landasan bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pendekatan fakta (fact Approach) adalah pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan kasus yang diangkat. Terkait dengan kasus dalam skripsi ini bahwa fakta penyebab terjadinya sengketa karena adanya rekontruksi perusahaan bersama, sehingga para pihak berupaya menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase di Singapura dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. c. Sumber Bahan Hukum Di dalam penelitian ilmiah, lazimnya jenis data dibedakan antara : 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.24
24
Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 30.
16
Dalam tulisan ini, digunakan sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, terdiri atas asas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, peraturan dasar dan perjanjian internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.25 Adapun sejumlah bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang lebih khusus yang berkaitan dan digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain : -
Kesepakatan berlangganan dan kepemilikan saham (Subscription and Shareholders Agreement)
-
Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan
Arbitrase
Asing
(Conventionon
Recognition
and
Enforcement of Foreign Arbitral Award). -
Singapore Act (International Arbitration Act)
-
The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
-
25
The UNCITRAL Arbitration Rules.
Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 144-154.
17
-
Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
-
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat di media massa dan berita di internet.26 Terkait skripsi ini maka digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun berita di internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai kontroversi penyelesaian sengketa kasus investasi melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya dan Lippo Group).
26
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, h. 47.
18
3. Bahan hukum tersier menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.27
b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen, yaitu dalam pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat kembali bahan hukum tersebut yang kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Untuk menunjang penulisan skripsi ini pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui : 1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulan instrument internasional yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun
27
Ibid.
19
berita di internet yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. 3. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan kamus hukum.
c. Teknik Analisa Bahan Hukum Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.28 Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian (evaluasi), kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Teknik lainnya yang penulis gunakan adalah teknik Analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.
28
Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke II Ghalia Indo, Jakarta, h. 93.
20
