Hukum dan Pembangunan
390
PROSEDUR KONVENSI ARBITRASE INTERNASIONAL MENGENAI PERSELISIHAN PENANAMAN MODAL ASING OIeh : Rizal Alif, SH Pada dasarnya Badan Arbitrase Internasional menerlma penglYuan suatu sengketa apablla benar-benar terjadl suatu legal dispute seara lanllSung antar plhak, dan sebelumnya harus ada consent untuk menyelesalkan segala perselisihan yaog akan timbul, dislnl dikenal dengan istilah clause arbitrase. Demikian hal- hal yang harns diperhatikan dalam prosedur pengajuan sengketa melalui Arbitrase yang diatur dalam pasal 2S Konvensl Washington tahun 1968. Untuk Itu dalam tulisan Ini penulis mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur darl Konvensl Arbirase Internasional mengenal Perselisihan Penanaman Modal Asing.
I.
Pendahuluan
Guna mendorong dan membina Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, maka pada tanggal 16 Februari 1966 Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani suatu konvensi intemasional tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Convention On The Settlement or Investment Disputes Between States And National or Other States). Kemudian oleh Pemerintah Indonesia Konvensi Intemasional tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.5 tahun 1968 LN No. 32 dan
\
Prosedur
391
berkaitan ' erat dengan Undang-Undang No. 1 tabun 1967 Jo Undang-Undang No. 11 tahun 1970 mengenai PMA I PMDN. Konvensi Arbitrase Intemasional mengenai Penyelesaian Perselisiban PMA ini diprakarsai oleh World Bank, yaitu International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang berkantor pusat di Washington DC, Arnerika Scrikat dimana negara Indonesia duduk sebagai salah satu anggota didalam Organisasi Intemasional tersebut. Konvensi Arbitrase Intemasional ini terkenal dengan nama atau sebutan sebagai Konvensi Washington. Menurut Pasal 67 dan 68 Konvensi Washington ini, syarat suatu negara untuk dapat masuk sebagai peserta didalam Konvensi Intemasional ini adalab sebagai berikut: pertama, negara tersebut harus .merupakan salah satu negara anggota IBRD; kedua, negara tersebut telab menandatangani atau menyetujui Konvensi Intemasional ini. Selanjutnya untuk pelaksanaan dari pada Konvensi Washington ini, maka oleh World Bank mRD telab dibentuk ICSID (International Centre for Settlement ofInvestment Dispute) sebagaimana yang tersirat didalam Pasal 1 ayat 1 Konvensi Washington ini. Sementara tujuan dari pada ICSID ini adalah menyediakan fasilitas untuk konsiliasi dan arbitrase (pasal 1 ayat 2 Konvensi Washington). II. Prosedur Konvensi Arbitrase Internasional Mengenai Perselisihan Penanaman Modal Asing (PMA) Prosedur mengenai Penyelesaian Perselisihan PMA telab diatur dalam pasal 2S Konvensl Washington tahun 1968 mengenai syarat-syarat Yurisdikdi Arbitrase ICSID, dalam hal mana suatu negara dapat digugat dihadapan arbitrase center ini: 1. Harus ada suatu • legal disputes • (sengketa hukum) yang timbul secara langsung antara negara dan penanam modal asing di bidang penanaman modal. 2. Subyek sengketanya ada lab antara negara peserta dengan: a. Warga negara dari negara peserta lainnya; b. Badan Hukum: - dari negara peserta lainnya. - dari negara tersebut tetapi karena ada "foreign control" dianggap berkewarganegaraan lain dengan negara tersebut.
AguslUs 1991
392
Hukum dan Pembangunan
3. Harus ada persetujuan atau "Consent" dari para pihak untuk _menyelesaikan "dispute" melalui ICSID. Syarat yang ketiga ini merupakan syarat mutlak sebagaimana yang tersirat didalam PreambulelMukadimah daripada Konvensi Washington ini: "Declaring that no Contracting States shall by the mere fact of its ratification, acceptance or approval of this CQnvention and without its consent be deemed to be under any obligation to submit any particular dispute to conciliation or arbitration." Jadi dengan menandatangani Konvensi Washington ini, tidak dengan sendirinya semua masalah mengenai PMA harus takluk pada arbitrase melalui ICSID ini. Disini terlihat bahwa betapa pentingnya consent tersebut. III. Contoh-contoh Arbitration Clause Mengenal Perselisiban Penanaman Modal Asing (PMA) a. Contoh arbitration clause mengenai perselisihan PMA menurut Konvensi Washington (ICSID) berbunyi sebagai berikut: "The (Government) (Name of Constituent Sub-Division or Agency) of name of contracting state (hereinafter called the "Investor") hereby consent to submit to the Jurisdiction of The International Centre for The Settlement of Investment Disputes (hereinafter called "the Centre") all disputes arising out of this agreement (or relating to any investment made 'under it), for settlement by (conciliation) I arbitration I (conciliation followed, if the dispute remains unresolved within time limit of the communication often report the Conciliation Commission to the Parties, by arbitration) pursuant to the Convention on The Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of Other States (hereinafter called "The Convention"). Jadi sebelum diajukan suatu perkara para pihak terlebih dahulu harus menyetujui atau consent untuk memilih ja\an arbitrase ICSID.
Prosedur
393
b. Contoh arbitration clause Konvensi Washington (ICSID) mengenai Perselisihan PMA di Indonesia: "Bilamana dikemudian hari timbul perselisihan dan persengketaan antara perusahaan (yang menanam modal) dan Pemerintah, maka perselisihan ini akan diajukan kepada Interna~ional Centre for The Settlement of Investment Disputes didalam badan mana Pemerintah RI dan Amerika Serikat (negaia dari Investor) menjadi anggota. Segala keputusan yang diambil Centre tersebut diatas akan mengikat pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa." c. Contoh Arbitration clause dari International Chamber of Commerce (ICC), Paris mengenai perselisihan PMA: 1. "Any dispute not settled by amicable agreement 'shall be finally settled by arbitration under the Rules of Chamber of Commerce which arbitration shall be conducted in the english language by Badan Arbitrase Nasional Indonesia in Indonesia. " 2. "Failling such an amicable settlement, any and all disputes, controversies, an conficting arising out of, or in connection with this agreement, or ils permormance (incluiding the validity of th.is Agreement) shall be settled by a single Arbitrator in Singapore,-in the English language, under the Rules of Concialiation and Arbitration of the international Chamber of Commerce ("ICCI").
d. Contoh "arbitration clause" dari UNCITRlAL, PBB Tabun 1976 mengenai perselisihan PMA : "Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.
Agustus 1991
HuJcum dan Pembangunan
394
IV. Kesimpulan Dari uraian tersebut diatas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa telah ada suatu ketentuan atau prosedur yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan PMA di Indonesia, yaitu Konvensi Washington tahun 1968. Dimana pemerintah RI didalam rangka mendorong PMA di Indonesia telah ikut serta menandatangani dan meratifikasi Konvensi Intemasional tersebut melalui UU no.5 tahun 1968 LN no.32. Daftar Pustaka 1. Prof. Mr. DR. Sudargo Gautama, Soal-soal Aktual Hukum Penlata Inlernaslonal, Alumni, tabun 1981, Bandung. 2. Prof. Mr. DR. Sudargo Gautama, Indonesia dan KonvenslKonvensl Hukum Penlata Inlernaslonal, Alumni tabun 1983, Bandung. 3. Konvensl Wasblngton tabun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. 4. UU no.5 tabun 1968 LN no.32 mengenai Persetujuan Atas Konvensi. Washington tabun 1968 jo UU no.l tabun 1967 dan UU no.ll tabun 1970 mengenal PMA/PMDN. 5. Catatan kuliab konvensl-konvensl Hukum Penlata Internaslonal, FHUI,Rawamangun, tabun 1985•
••• ANDA MEMBUTUHKAN PER ATURAN PERUNDANG·UNDANGAN'
undani.......... Penturan _ntah Sebetariat
Nepra/Menterl·Ment~1
Lem .... _
Negua
.... Tinai N<pra
Depmenwn \.em........... non deput.",.. ~
HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKU"" f AKULT AS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA. IL. CIREBON 5 JAKARTA. TEU'. (021)335432
