DIPLOMASI. Duta Ekowisata. Nadine Chandrawinata. Keindahan Jakarta. Tabloid. Slank Akan Menampilkan Wajah Indonesia Dalam Persepsi Berbeda

DIPLOMASI Tabloid

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 10, Tahun I, Tgl. 15 Oktober - 14 Nopember 2008

Customer Service: (021) 686 63162 Email: [email protected]

http://www.diplomasionline.net

PIDATO MENLU PADA SMU PBB KE 63

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Menlu Menyoroti Keamanan Pangan dan Demokratisasi PBB

Soft Diplomasi

Slank Akan Menampilkan Wajah Indonesia Dalam Persepsi Berbeda

Paul E Bitsch Ketua JIHA

Keindahan Jakarta

Kurang Dipromosikan

ISSN 1978-9173

www.diplomasionline.net

9

771978 917386

Nadine Chandrawinata

Duta Ekowisata

DIPLOMASI

No. 10, Tahun I


Tgl. 15 Oktober - 14 Nopember 2008

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi Daftar Isi 04

05

07

10

15

Fokus

Menlu Menyoroti Keamanan Pangan dan Demokratisasi PBB

14

Fokus

18

Fokus

19

Tidak Boleh Ada Lagi Perang Dingin Baru Di Dunia

Potensi Laut Indonesia, Surga Bagi Nelayan Asing

Update 50 Juta Euro untuk Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Update Pemungutsuaraan Resolusi Mengenai Isu Nuklir Iran di DK-PBB

Kilas

22

Bingkai

23

Update Prof. William Maley: ASEAN Berkembang ke Arah Positif

Diplomasi Indonesia : Memanfaatkan Diaspora Indonesia untuk Menembus Pasar Luar Negeri

Nadine Candrawinata Duta Ekowisata

KIlas Ekonomi Puluhan Importir Kanada Tertarik Produk Makanan Indonesia

Update Jakarta-Budapest Teguhkan Jalinan Kerjasama

15 Keindahan Jakarta Kurang Dipromosikan

Menlu Dukung Slank Tour Ke Amerika

20 6 Permasalahan Perbatasan di Sekitar Pulau-pulau Kecil Terluar

No.No. 10,4,Tahun Tahun I I

Teras Diplomasi

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi

Tgl.Tgl. 1515April Oktober - 14 -Mei 14 Nopember 2008 2008

Mengantisipasi Krisis Pangan

M

asyarakat Dunia tampaknya perlu memberikan perhatian khusus kepada isu ketahanan pangan, dimana pada saat ini telah terjadi ketidak-seimbangan kesetaraan kemanusiaan, disatu sisi banyak manusia yang mati kelaparan dan di sisi lainnya terdapat masalah kesehatan berupa obesitas. Dalam laporannya, FAO menyatakan bahwa dalam kurun waktu 3 s/d 5 tahun kedepan, harga pangan akan cenderung meningkat. Stok beras di tingkat global telah mencapai titik terendah dalam empat dasawarsa terakhir, sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk terus meningkat. Masyarakat internasional tentunya harus berusaha untuk mencegah terjadinya krisis pangan dunia, karena hal itu akan berakibat buruk bagi sebagian besar negara-negara berkembang. Oleh karena itu masalah ini harus ditangani secara komprehensif melalui program revolusi hijau. Negara berkembang perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kemajuan sektor pertanian, khususnya untuk produksi bahan pangan, sedangkan negara-negara maju perlu memberdayakan sektor pertanian dan bahan pangan tersebut dalam proses perdagangan internasional dan program bantuan. Sebagai organisasi negara-negara di dunia, PBB diharapkan berperan nyata dalam meningkatkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan pemberdayaan anggaran dan infrastruktur

negara-negara berkembang serta para petaninya sendiri. Berbicara masalah pangan berarti menyangkut kebutuhan primer, sehingga jangan sampai terjadi hambatan oleh karena adanya upaya pengembangan bio-fuels untuk mencari sumber-sumber energi alternative. Semua pihak tentunya harus mendukung secara penuh dan komunitas internasional tidak boleh kehilangan waktu dan fokus perhatian dalam masalah energi alternatif, perubahan iklim dan utamanya ketahanan pangan. Revolusi Hijau tahap II yang lebih ramah lingkungan harus segera dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup guna mencegah terjadinya krisis sosio ekonomi dan politik di 33 negara dan juga mencegah 100 juta penduduk dunia agar tidak terseret kembali ke lembah kemiskinan. Dunia jangan terjebak dengan hubungan TimurBarat dan Utara-Selatan, karena. tantangan yang kita hadapi adalah isu besar yang hanya bisa dipecahkan dengan respon kolektif jangka panjang yang didukung oleh adanya kemauan politik dan sumberdaya yang besar. Untuk itu perlu ada kerjasama diantara kekuatan-kekuatan utama dunia, harus diingatkan bahwa ada kebutuhan untuk menjawab persoalan bersama. Hal ini seiring dengan perkembangan di kawasan yang telah tuntas merampungkan ratifikasi Piagam ASEAN sebagai langkah awal transformasi ASEAN untuk mencapai integrasi penuh

sebagai komunitas pada tahun 2015. ASEAN mengubah statusnya dari hanya sekedar sebuah perhimpunan bangsabangsa menuju ke kesatuan masyarakat yang terdiri atas bangsa-bangsa, artinya ASEAN mentransformasi diri dari kumpulan negara yang berasosiasi menjadi komunitas kawasan yang terintegrasi. Eksistensi dan masa depan ASEAN yang terintegrasi juga berarti pemerataan pembangunan, penguatan institusi demokrasi, perlindungan HAM serta pemerintahan yang baik, bersih dan transparan di kawasan. Di tengah krisis keuangan global, jatuhnya pasar saham dan makin kompetitifnya negaranegara di sekitar kawasan, menjadikan piagam ASEAN sebagai modal status hukum yang jelas disamping juga sebagai sarana memperkuat posisi ASEAN dalam pergaulan internasional karena memiliki legal personality. Piagam ASEAN mengarahkan negara yang berpusat kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk perwakilan politik, perwakilan masyarakat umum serta perwakilan para pengusaha dalam konteks domestik maupun regional. Sehingga dengan demikian Piagam ASEAN merupakan tolok ukur kemajuan dan pencapaian kiprah ASEAN sebagai penggerak di tengah perubahan dan berbagai persoalan global, termasuk masalah energi, perubahan iklim dan ketahanan pangan.[]

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana P. Sadadi Staf Redaksi Cahyono Joni M. Achmad Fino Kardiono Saiful Amin Arif Hidayat Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor Daniel Ximenes Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-2301090, Cover : Nadine Chandrawinata Website dok.kapanlagi http://www.diplomasionline.net Email [email protected] Cover dan Bingkai: dok.kapanlagi Diterbitkan oleh Pilar Indo Meditama bekerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

P


No. 10, Tahun I


Fokus

ada tanggal 27 September 2007 di Aula Majelis Umum, Markas PBB New York, Menlu RI Dr Hassan Wirajuda atas nama bangsa Indonesia menyampaikan statement di Sidang Majelis Umum PBB ke-63. Dalam pembukaannya, Menlu RI menegaskan perlunya negara anggota PBB memberikan perhatian kepada isu keamanan pangan dan demokratisasi PBB. Demokrasi terkait erat dengan pengamanan pangan, dan saat ini telah terjadi ketidak seimbangan dalam kesetaraan kemanusiaan karena banyaknya rakyat yang mati kelaparan sedangkan pada saat yang sama terjadi masalah kesehatan obesitas. Menlu RI menyampaikan bahwa berdasarkan laporan FAO, harga pangan cenderung akan meningkat selama tiga s/d 5 tahun ke depan. Sedangkan stok beras di tingkat global telah mencapai titik terendah sejak tahun 1970 dan pertumbuhan penduduk dunia terus bertambah. Hal ini apabila tidak ditangani secara komprehensif akan berakibat buruk bagi stabilitas politik dan sosial serta pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, setiap negara anggota PBB perlu mencegah terjadinya krisis pangan karena akan berakibat buruk bagi sebagian besar negara berkembang. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dibutuhkan revolusi penghijauan yang mendukung kebutuhan negara berkembang, terutama untuk kawasan Afrika. Negara berkembang perlu terus memajukan sektor pertanian, khususnya produksi pangan dalam inti program pembangunan. Untuk itu, negara maju perlu memberdayakan sektor pertanian dan produksi pangan dalam proses perdagangan internasional dan program bantuan. Majelis Umum PBB perlu memainkan peran berarti dalam hal Membangkitkan sektor pertanian di negara berkembang dengan dukungan Bank Dunia dan badan terkait PBB dalam memberdayakan pengeluaran anggaran pemerintah negara berkembang untuk pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur daerah serta pemberdayaan rakyat petani. Dalam kaitan itu PBB perlu melakukan tiga hal yaitu:

PIDATO MENLU PADA SMU PBB KE 63

Menlu Menyoroti Keamanan Pangan dan Demokratisasi PBB dok.google

4

DIPLOMASI

1. merevitalisasi sektor pertanian di negara berkembang, 2. Menjamin agar badan terkait PBB melakukan kegiatan secara terkordinir dengan mekanisme regional mengenai pengamanan pangan, 3) perlu dibentuk kerangka kerja kemitraan global untuk pengamanan pangan, termasuk penyelesaian perundingan WTO. Selain itu, pertemuan Pendanaan Pembangunan di Qatar juga perlu merumuskan upaya pendanaan revolusi penghijauan (Green Revolution). Perlu diingat pula bahwa upaya pemberdayaan pertanian untuk pengamanan pangan jangan terhambat oleh rencana peningkatan bio-fuels. Pembahasan untuk 16 bulan ke depan untuk isu perubahan iklim sangat bergantung kepada keberhasilan Bali Road map dari Bali ke Kopenhagen melalui Poznan; dan Indonesia bersama negara Troika negara Tuan Rumah memiliki komitmen penuh untuk mendukung proses ini agar pada tahun 2009 terbentuk climate regimen pasca 2012 yang ambisius

untuk menurunkan global warming dalam 2 derajat selama 20 tahun ke depan. Untuk mendukung penurunan emisi karbon, Indonesia bersama beberapa negara lain tengah mendorong kerjasama tropical forest and coral reef. Selain menanggapi tantangan di bidang lingkungan hidup, Indonesia sebagai negara anggota tidak tetap DK PBB juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap masalah keamanan global. Tingkat pengeluaran pemerintah untuk pertahanan nasional saat ini lebih besar di banding tingkat pada saat perang dingin. Peristiwa konflik dan kekerasan pun tercatat semakin banyak terjadi. Harapan terbentuknya negara Palestina tampaknya sudah hampir hilang, dan konflik di Irak dan afghanistan terus terjadi. Menghadapi tantangantantangan tersebut, DK PBB seharusnya memainkan peran yang lebih tegas. Kelemahan ini di forum PBB dikhawatirkan dapat

meruntuhkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB mengenai kedaulatan dan kesatuan teritorial negara. Kedaulatan negara harus di pertahankan untuk menjaga demokrasi jiwa hubungan internasional. Tanpa demokrasi, badan multilateral seperti PBB tidak akan mampu berfungsi secara efektif. DK PBB gagal dalam menanggapi krisis keamanan internasional karena badan PBB tersebut kurang demokratis. Untuk membuatnya lebih demokratis, penggunaan hak veto perlu diatur secara jelas. Penyalahgunaan hak veto oleh negara anggota tidak tetap DK PBB seharusnya tidak melumpuhkan seluruh Dewan ini. Untuk membuat DK PBB lebih demokratis berarti harus mengubah struktur keanggotaannya agar lebih terwakili, tidak saja dari sisi geografis, namun juga dari sisi konstituensi, khususnya wakil dari peradaban utama seperti umat Islam. Kebutuhan demokrasi juga sangat dirasakan ditingkat regional dan untuk itu, ASEAN telah bergerak menjadi organisasi yang lebih mengikat dan menjunjung tinggi pemajuan demokrasi dan HAM. Sehubungan dengan itu, Indonesia akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum bulan Desember ini. Forum ini tidak merupakan forum yang eksklusif antara negara-negara demokratis, akan tetapi merupakan forum yang terbuka dan inklusif bagi setiap negara di Asia untuk membagi pengalaman dan best practices dalam memberdayakan demokrasi. Karena demookrasi yang sejati pasti berasal dari dalam negeri. Tidak pernah dipaksakan dari luar negeri. Untuk menjamin demokrasi, tidak saja dengan menjalankan pemilu, tetapi dengan berkerja keras untuk membentuk pemerintahan baik, menciptakan sistem checks and balance antara tiga bagian Pemerintah, dan menguatkan peran media masa dan masyarakat madani dalam kehidupan nasional.[]

DIPLOMASI


5



Fokus

Abror/presidensby.info

Pendinginan Global

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI

R

untuhnya Tembok Berlin tahun 1989 memberikan harapan besar kepada dunia untuk kembali menuai perdamaian dari puing-puing Perang Dingin. Memang, di tengah gejolak transisi sistem internasional, kita menyaksikan berbagai kemajuan. Hubungan diantara kekuatan utama dunia meningkat secara signifikan, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mulai berfungsi kembali. Ancaman Perang Dunia ke-3 dan kehancuran akibat nuklir dan perlombaan senjata dapat dihentikan. Hadirnya pendekatan strategis, terutama antara Amerika Serikat, China, Rusia, mampu mengendalikan keteganganketegangan yang ada. Demokrasi dan masyarakat yang terbuka mulai tersebar di seluruh muka bumi. Di Asia, suara senjata berhasil dibungkam—termasuk di Indonesia dimana perdamaian kini melingkupi bumi Aceh. Jumlah konflik di dunia menurun tajam; kini lebih banyak konflik internal ketimbang antar negara. Memang, merujuk pada The Stockholm International Peace Research Institute, dalam kurun empat tahun terakhir antara 2003 dan 2007, tidak tercatat satu pun konflik antar negara terjadi di dunia. Kini, kita kembali dihadapkan pada ketegangan baru (new chill) dalam sistem internasional. Ketegangan baru ini terasa sekali di tengah munculnya potensi “Perang Dingin baru” antara Rusia dan pihak Barat, utamanya selepas

Tidak Boleh Ada Lagi Perang Dingin Baru Di Dunia pertempuran antara Rusia dan Georgia atas masalah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Ketegangan strategis, yang sebelumnya juga dipicu oleh pertentangan seputar kemerdekaan Kosovo, memang masih akan terus hadir, serta berpotensi untuk melebar menjadi sebuah konfrontasi. Ketegangan yang sama juga dirasakan dalam DK PBB. Tentu saja, dunia tidak hendak kembali pada perpecahan ideologis abad ke-20. Bahaya terbesar saat ini justeru terletak pada kenyataan bahwa seandainya ketegangan ini terus berlanjut dan mempengaruhi seluruh sistem internasional, maka ia akan mampu menyedot perhatian dan sumber daya kita dalam menghadapi isu-isu kritis yang semestinya kita hadapi saat ini. Tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat nyata. Sekarang ini, anggaran belanja militer AS, Rusia dan China merupakan anggaran militer tertinggi sepanjang sejarahnya, terkecuali untuk Rusia, yang anggarannya saat ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan anggarannya pada akhir Perang Dingin. Beberapa tahun belakangan ini, total anggaran belanja militer dunia telah meningkat tajam. Persaingan strategis dalam bidang persenjataan dan peluru kendali tengah mengemuka kembali. Traktat Non-Proliferasi Nuklir tengah berada di ambang bahaya. Rasa saling tidak percaya mulai mengental, sehingga risiko pecahnya konfrontasi geopolitis kian menguat. Komunitas internasional tentunya tidak boleh kehilangan waktu dan fokus perhatian dalam menjinakkan bom waktu yang terus mengancam: energi, pangan, dan perubahan iklim. Hal-hal inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi keamanan kita saat ini, dan dari tempat dimana kita berpijak sekarang, sejauh ini kita bahkan

baru mampu menyentuh permukaan masalahnya saja. Kita perlu untuk segera mencari keseimbangan yang tepat antara penawaran dan permintaan akan minyak, mengakhiri ketergantungan pada minyak, serta mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang lebih murah dan rendah kandungan karbon, sehingga kita mampu menghentikan meroketnya harga minyak yang kian menghantui perekonomian dunia. Dalam kaitan dengan keamanan pangan, kita perlu untuk mewujudkan revolusi hijau kedua—tentunya yang lebih ramah lingkungan—guna mendorong penyediaan pangan yang cukup untuk mencegah potensi krisis sosioekonomi dan politik di 33 negara, disamping tentunya menolong 100 juta penduduk dunia untuk tidak terseret kembali ke lembah kemiskinan. Dalam masalah perubahan iklim, kita dituntut untuk dapat merumuskan skema global pasca 2012 yang ambisius, sehingga kita akan mampu memperlambat dan bahkan menghentikan pemanasan global sebesar 2 derajat celcius dalam beberapa dekade ke depan. Sementara itu, negara-negara, yang umumnya adalah negara penyumbang emisi terbesar, harus mulai untuk secara ambisius mengurangi emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Kita perlu mendorong lebih keras lagi agar target-target Tujuan Pembangunan Milenium dapat tercapai sesuai jadwal pada 2015.Halhal tersebut adalah tantangan utama kita. Hal-hal itu juga menafikan hubungan-hubungan Timur-Barat, serta Utara-Selatan. Tantangan yang kita hadapi adalah hard issues yang tidak dapat dipecahkan melalui hard power. Mereka hanya dapat dipecahkan melalui respons kolektif jangka panjang, yang disokong oleh adanya kemauan politik dan

dukungan sumber daya yang besar. Fondasi keamanan dan kelangsungan hidup kita di abad ke-21 sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam mengatasi tantangan-tantangan itu. Tentu saja, tiada satupun dari tantangan tersebut yang akan tertangani kecuali adanya kerjasa sama diantara kekuatan-kekuatan utama dunia, dan kepemimpinan mereka yang sesungguhnya sangat diharapkan oleh dunia. Kekuatan besar globalisasi tidaklah lantas membuat aspek geopolitis menjadi tidak relevan lagi. Namun dunia saat ini tidak boleh kembali terperosok ke dalam geopolitik dominasi, penguasaan dan konfrontasi seperti di masa lalu. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah sebuah geopolitik bagi kerjasama. Geo-politik baru ini haruslah diarahkan oleh adanya kebutuhan untuk menjawab tantangan bersama. Geo-politik ini akan terfokus pada kerjasama strategis, bukan konfrontasi; pada upaya pembangunan jembatan, bukan perpecahan; pada penyebaran soft-power, bukan hard power; pada keuntungan, bukan kehancuran bersama. Geo-politik baru ini bukanlah sebuah utopia. Kita telah menyaksikannya dalam praktik di berbagai contoh: respons global yang mengagumkan pada saat krisis Tsunami 2004; dalam perjuangan global melawan terorisme; dalam Pembicaraan Enam-Pihak atas masalah Korea Utara, dan dalam keberhasilan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali bulan Desember lalu. Marilah kita terus meniti dan menuntaskan perjalanan ini. Sumber: International Herald Tribune

6


No. 10, Tahun I


Fokus Kolonel Ir. Harmen Batubara, MBA, Direktorat Wilayah Pertahanan Dephan.

tidak ada atau sangat minim sehingga sulit mengharapkan sektor perekonomian bisa berkembang secara alami. Tingkat kesejahteraan penduduk umumnya masih tergolong sangat sederhana atau dibawah garis kemiskinan. Karena kondisi wilayahnya menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Malah pada umumnya mereka lebih mengandalkan negara tetangga. Secara geografis Pulau-Pulau Kecil Terluar berjarak lebih dekat dengan negara tetangga,sehingga penduduknya banyak yang mencari nafkah di negara tetangga, disamping juga karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan, misalnya penduduk P. Miangas yang berbatasan dengan Philipina, dan penduduk P. Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada, sehingga kegiatan ekonominya lebih dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah negara tetangga. Beratnya beban ekonomi penduduk dan rendahnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan ditambah lemahnya pengawasan, menyebabkan maraknya kegiatan menjual tanah atau pasir ke negara tetangga (kasus pulau Nipah dan sekitarnya). Mereka tidak sadar kalau perbuatan seperti itu justeru akan merusak lingkungan hidup mereka. Di sisi lain tindakan tersebut akan memperluas negara tetangga, dan sebaliknya mempersempit wilayah negara sendiri, juga sekaligus menjadi masalah dalam penegasan batas antar negara. Karena letaknya yang terisolir Pulau-Pulau Kecil Terluar sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi dan informasi, sehingga cenderung memanfaatkan informasi dari negara tetangga. Sebagian besar mereka hanya dapat mengakses TV negara tetangga, karena tidak bisa menangkap jaringan TV nasional, kalaupun dapat tapi kualitas nya kurang baik. Minimnya sarana dan prasarana

elgoog.kod

D

ari hasil penelitian dan penghitungan terhadap 17.499 pulau yang ada di Nusantara ini, sebanyak 5.698 pulau sudah diberi nama, sementara sebanyak 11.801 pulau lainnya belum mempunyai nama. Dari jumlah itu terdapat 92 pulau terluar yang dinilai sangat strategis, karena menjadi garis terdepan Nusantara, berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut Internasional. Dari 92 pulau terluar tersebut, terdapat 12 Pulau yang membutuhkan perhatian khusus, yakni : Pulau Rondo (Sabang, NAD), Pulau Sekatung (Natuna, Kepri), Pulau Nipa (Batam, Kepri), Pulau Berhala (Deli Serdang, Sumut), Pulau Marore (Sangihe, Sulut), Pulau Miangas (Kep.Talaud, Sulut), Pulau Marampit (Kep.Talaud, Sulut), Pulau Batek (Kupang, NTT), Pulau Dana ( Kupang, NTT), Pulau Fani (Raja Ampat, Papua), Pulau Fanildo (Biak Numfor, Papua) dan Pulau Brass (Biak Numfor,Papua). Sebagaimana diketahui, PulauPulau Kecil Terluar umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang membutuhkan perhatian, karena pada umumnya lokasinya terpencil, dan jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan kawasan yang sangat sulit dijangkau. Belum lagi masalah kondisi alamnya yang tidak mempunyai sumber air tawar, sehingga menjadikan sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni sama sekali. Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya apa-apa sama sekali, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak punya pelabuhan laut dan sarana angkutan. Selain itu untuk yang sudah berpenghunipun, umumnya prasarana air terlebih lagi irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian belum ada atau jauh dari memadai, demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi Pada umumnya aksesibilitas menuju pulau-pulau kecil terluar

Permasalahan Perbatasan di Sekitar Pulau-pulau Kecil Terluar

bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan sebagai infrastruktur dasar di Pulau-pulau Kecil Terluar, merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kualitas SDM penduduk umumnya masih rendah, baik dalam tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang ± 2004 km di Kalimantan, dengan Papua New Guinea sepanjang ± 770 km di Papua, dan dengan Timor Leste sepanjang ± 300 km di Nusa Tenggara. Indonesia juga mempunya perbatasan laut dengan India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste. Meskipun sudah dimusyawarahkan sejak 70an, tetapi sampai sekarang belum ada satu perbatasanpun yang sudah dapat dikatakan selesai. Secara teknis sebenarnya penyelesaian masalah batas antar negara tidak sulit, yang menjadi persoalan adalah terlalu banyaknya institusi yang terlibat, dan tidak adanya fokus penyelesaian. Pendek kata, belum ada persoalan perbatasan antar negara dimana negara yang bersangkutan mempunyai rencana untuk menuntaskan permasalahan batasnya dalam jangka waktu

tertentu. Yang ada hanyalah program yang mengalir begitu saja, dan setiap ganti pejabat ikut pula berganti kebijakan. Terjadinya kasus aneksasi, klaim dan pendudukan wilayah oleh pihak asing terhadap pulau-pulau terluar, menggugah kesadaran akan pentingnya pengawasan, pengamanan dan pemberdayaan pulau-pulau terpencil dan terluar di kawasan zona perbatasan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar. Tim tersebut bertugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau tersebut. Hal terpenting dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah membuat identitas di pulau-pulau tersebut sehingga dengan mudah dapat diketahui oleh pihak asing, seperti pembangunan mercusuar, sarana bantuan navigasi, titik tugu sebagai dasar pangkal pengukuran batas laut dan sebagainya, dimana semua bangunan tersebut diberi identitas atau tanda secara jelas yang menunjukkan bahwa pulau-pulau tersebut milik NKRI.[]




7

Fokus

P

ada saat ini jumlah kapal ikan yang terdaftar dan beroperasi di seluruh perairan Nusantara mencapai 6.800 kapal. Rata-rata berukuran 30 GT hingga 100 GT ke atas. Dari jumlah itu, kapal angkut yang memiliki izin mencapi 600 unit. Kapal milik pengusaha nasional masih sangat sedikit jumlahnya, sebagian besar masih menyewa kapal milik asing. Potensi dan kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan asing asal Cina. Para nelayan asal Cina yang melakukan kegiatan illegal fishing selama ini, bertolak dari Yantai, provinsi Shandong dan mengisi bahan bakar di Filipina. Mereka mempergunakan rute yang cukup aman guna menghindar dari patroli keamanan laut RI dan diduga kuat didukung oleh kapal tramper (penampung ikan) dan kapal tanker dalam memasok logistik dan bahan bakar. Dari deteksi udara yang dilakukan oleh Bakorkamla dan Border Protection Command (BPC) Australia, didapati puluhan kapal besar dan kapal tanker yang mencurigakan yang berlayar dengan sangat pelan di sekitar perbatasan RI-Australia. Kapal-kapal tramper tersebut mendatangi kapal-kapal

ikan kecil untuk mengangkut hasil tangkapan dan membawanya ke luar, dan biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Beroperasinya kapal-kapal Cina bukanlah hal yang asing bagi penduduk Papua. Mereka biasanya memindahkan muatan ke kapal yang lebih besar di lepas pantai. Banyak kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Indonesia yang tidak mendaratkan hasil tangkapannya, dan modus ini sudah berlangsung cukup lama. Namun karena kurangnya operasi laut yang terpadu serta terbatasnya armada patroli, maka banyak kapal ikan asing yang leluasa menjarah hasil laut Indonesia. Dalam Operasi Gurita IV, Bakorkamla berhasil menangkap 7 kapal MV Hai Feng, disamping itu Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) juga menangkap 6 kapal eks Cina lainnya dan 11 kapal ikan asal Vietnam yang beroperasi di perairan Natuna, laut Cina Selatan, yang merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kapal-kapal tersebut ditangkap karena melakukan berbagai pelanggaran, baik berupa pelanggaran administratif, atau pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana illegal fishing . Dari mulai menyalahi perizinan, penggunaan alat tangkap,

tidak memiliki dokumen, melakukan transfer di laut (transshipment), spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan surat-surat kapal, melakukan pencemaran dan WNA tanpa izin. Dalam operasional pengamanan laut, Bakorkamla memanfaatkan akses teknologi satelit SOG dan ARGOS, dimana kedua operator pelayanan satelit Inmarsat dan Envisat itu dipakai oleh dua stakeholder Bakorkamla, yaitu Departemen Perhubungan (Dephub) dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam mengindentivikasi dan mengamati kapal-kapal yang berada di perairan Nusantara. Dengan teknologi ini pergerakan kapal dapat lebih akurat terdeteksi sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Melalui teknologi ini data yang masuk diolah untuk kemudian

ditampilkan dalam bentuk gambar dilayar LCD berupa data seluruh kapal yang berada di perairan Nusantara, yaitu posisinya, arah kapal, laju kecepatannya maupun asal dan tujuan kapal. Kapal-kapal yang mencurigakan di deteksi dan di identifikasi terlebih dulu, data yang diperoleh kemudian dikirim ke Crisis Center Bakorkamla untuk di analisis, hasil analisis selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan strategi dan keputusan. Kapal-kapal yang terdeteksi dan ditampilkan di layar, adalah kapalkapal yang sudah memasang Vessel Monitoring System (VMS). Jadi jika ada kapal yang berada di tengah laut selama 4 bulan lebih, akan di cek apakah bemasalah dengan mesin kapal atau masalah teknis lainnya, atau mungkin juga mereka sedang melakukan kegiatan illegal fishing atau transshipment. Untuk itu Bakorkamla akan mengontak aparat keamanan laut yang terdekat dengan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan langsung. Disamping itu Bakorkamla juga mengintegrasikan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), yaitu berupa peringatan dini tentang cuaca dan gelombang laut enam jam kedepan. Crisis Center Bakorkamla beroperasi selama 24 jam penuh dan memberikan informasi kepada kapal-kapal setiap pukul 08.00 dan 13.00 WIB. Informasi ini juga didistribusikan ke Administrator Pelabuhan dan Pangkalan Utama Angkatan Laut. Untuk kapal nelayan tradisional yang tidak dilengkapi dengan VMS, informasi ini disampaikan melalui Kelompok Pengawas Masyarakat Pesisir (KPMP) yang ada di kota-kota pesisir.[] (Berbagai Sumber)

dok.google

dok.google

Potensi Laut Indonesia, Surga Bagi Nelayan Asing



Fokus Brigjend E.H. Allagan Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut Bakorkamla.

I

dealnya memang patroli dan operasi penyergapan di laut dilengkapi dengan helikopter, karena dengan daya jelajah yang cepat dan terbang statis di udara, helikopter mampu memantau pergerakan kapal dengan jarak jangkau yang lebih luas. Namun karena keterbatasan anggaran, perlahan tapi pasti Bakorkamla berusaha menyiapkan armada operasi yang relatif sempurna. Setiap operasi patroli dan penyergapan di laut membutuhkan perhitungan berbagai aspek secara cermat, minimal memperhitungkan unsur peralatan, kesiapan anggota, sokongan logistik, kondisi geografis dan cuaca ke depan. Tindakan yang konyol jika memaksakan operasi dalam kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kapal-kapal asing biasanya masuk ke perairan Indonesia pada malam hari, siang harinya mereka berada tidak jauh dari garis perbatasan. Jika mendadak ada operasi dan pengejaran, kapal-kapal asing tersebut akan tancap gas dan lari ke perairan internasional. Untuk

melakukan pengejaran, dibutuhkan dukungan logistik yang tidak sedikit, terutama BBM. Tanpa dukungan logistik yang berarti, akan percuma saja, sebab pasti akan terhenti kehabisan BBM. Demikian juga kemampuan jelajah dan kecepatan kapal, adalah unsur yang harus diperhitungkan. Untuk melakukan pengejaran di perairan dangkal pada alur-alur selat dan sungai, tentunya dibutuhkan kapal yang gesit dan cepat dengan lunas kapal yang tidak terlalu dalam. Oleh sebab itu Bakorkamla melengkapi armada patrolinya dengan kapal jenis Catamaran, yakni kapal dengan multi lambung (multihulled). Kapal jenis ini lebih tahan terhadap hantaman ombak dan lebih stabil dalam bermanuver,

Meningkatkan Operasi Penyergapan Di Laut bentuknya juga mendukung laju kapal dengan kecepatan tinggi mencapai 40 knot. Memiliki daya jelajah hingga 7 jam serta dilengkapi dengan radar radius 20 mil. Disamping itu, kapal patroli jenis ini terbuat dari bahan komposit yang tahan terhadap

Nelayan Dapat Menjaga Kedaulatan Wilayah Indonesia di Perbatasan

N

elayan Indonesia sudah selayaknya menjadi tuan rumah di lautannya sendiri, sehingga kekayaan laut Indonesia tidak lagi dimanfaatkan oleh nelayan asing dan memakmurkan bagsa lain. Dengan pengelolaan sumber daya kelautan secara maksimal, pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, devisa negara dan penyerapan tenaga kerja serta perbaikan gizi masyarakat dapat ditingkatkan. Apalagi produk perikanan Indonesia sangat diminati di manca negara. Sekarang ini produk perikanan Indonesia mampu menembus lima besar, dibawah Kanada, Cina, Cile dan Thailand di

dok.google

No. 10, Tahun I

pasar Amerika Serikat, yaitu senilai 527,25 juta dollar US, dengan pertumbuhan mencapai 24,1% pertahun. Hasil produk perikanan Indonesia (tuna, cakalang, tongkol dan udang) pada 2006 yang diekspor ke Eropa mencapai 40.730 ton, ke AS mencapai 85.689 ton dan ke Jepang mencapai 81.378 ton. Total ekspor ke Eropa, AS dan Jepang tersebut adalah sekitar 80 % dari total ekspor produk perikanan Indonesia, dan sisanya di ekspor ke Timur Tengah dan beberapa negara Asia lainnya. Untuk itu sudah sepatutnya para pengusaha perikanan dan nelayan Indonesia mendapatkan

tembakan peluru pada jarak 40 meter, sehingga sangat mendukung ketika terjadi pertempuran dengan target. Bakorkamla saat ini memiliki 4 kapal jenis Catamaran, dimana dalam operasi jarak jauh bisa dibawa dipunggung kapal yang lebih besar.[]

dok.google

8

DIPLOMASI

fasilitas dan kemudahan untuk memperkuat armada kapal ikan nasional dalam bentuk dukungan kebijakan dan insentif. Perbankan nasional perlu didorong untuk mengucurkan kredit pengadaan kapal bagi nelayan dan pengusaha perikanan nasional. Sedikitnya armada kapal ikan nasional, adalah salah satu faktor yang menyebabkan maraknya illegal fishing . Oleh karena itu, jika jumlah armada kapal ikan Indonesia cukup memadai, kapal-kapal ikan asing itu akan tersingkir dengan sendirinya. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengizinkan penggunan pukat harimau (trawl) disepanjang

perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Timur. Karena di daerah tersebut, selama ini beroperasi kapalkapal asing yang kerap menggunakan trawl, termasuk kapal-kapal ikan dari Malaysia. Mereka sering kucingkucingan melakukan hide and run dengan petugas keamanan laut Indonesia. Para nelayan dan penangkap ikan asal Indonesia yang beroperasi di perbatasan akan menjadi simbol kehadiran Indonesia di wilayah perairan Nusantara. Dengan menggunakan bendera Indonesia, kapal-kapal nelayan itu akan bertindak sebagai penjaga kedaulatan wilayah Indonesia di perbatasan. Dan memang seharusnya laut menjadi perhatian semua pihak, karena potensinya yang sangat besar untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, belum tergali secara maksimal.[]

DIPLOMASI


9



Fokus

illegal fishing

D

dok.google

irektur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, meminta dukungan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas menenggelamkan kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan mereka yang terus meningkat dan mengancam kekayaan sumber daya kelautan Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia yang selama ini rawan terhadap pencurian ikan oleh kapal-kapal nelayan asing adalah perairan Natuna, Sulawesi Utara dan laut Arafura. Kapal-kapal nelayan asing ilegal itu sebagian besar berasal dari Cina, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

K

eputusan pemerintah untuk menenggelamkan kapal asing ilegal dapat dilakukan, karena telah terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan perairan teritorial Indonesia. Meski demikian pemerintah harus siap menghadapi gugatan para pemilik kapal di pengadilan.

tokohindonesia.com

Hasyim Djalal

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

P

emerintah sebaiknya tidak bertindak gegabah untuk membakar dan menenggelamkan kapal asing ilegal yang ditangkap di perairan Indonesia. Kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan secara ilegal diperairan Indonesia itu belum tentu milik sipelaku, bisa saja itu kapal sewaan. Tindakan tersebut sangat rawan akan gugatan dari pemilik kapal yang dirugikan serta melemahkan citra penegakan hukum di

Indonesia. Penenggelaman kapal asing ilegal hanya bisa dilakukan jika awak kapal melakukan perlawanan pada saat petugas Patroli menangkap mereka. Pemerintah jangan menyederhanakan masalah, penanganan terhadap kapal ilegal harus mengikuti proses hukum, dengan menunggu keputusan pengadilan, apakah disita, dilelang, dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya.[]

Pakar Hukum Laut

10


No. 10, Tahun I


Kilas

Diplomasi Indonesia : Memanfaatkan Diaspora Indonesia untuk Menembus Pasar Luar Negeri Sekretaris Kedua KBRI Roma

D

engan semakin demokratis sistem politik di tanah air, kinerja diplomasi Indonesia makin terbuka untuk dipantau atau dikritisi oleh konstituen dan pemangku kepentingan polugri. Saat ini, apresiasi keberhasilan diplomasi Indonesia tidak saja dinilai oleh keberhasilan Indonesia menduduki keketuaan atau anggota dewan dalam organisasi Internasional, melainkan juga kemampuan melayani dan “memuaskan” komunitas Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu konsep one-day sservice sangat relevan sebagai benchmarking atau tolok ukur tertinggi untuk menilai kecepatan kinerja perwakilan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi “pelanggan”nya, baik WNI maupun WN Asing. Pentingnya Diaspora Indonesia Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa komunitas Indonesia di luar negeri memainkan peranan penting sebagai parameter untuk mengukur kinerja perwakilan. Dengan pembinaan yang tepat, diaspora Indonesia (WNI yang tinggal, bekerja dan studi di luar negeri, keturunan Indonesia, pasangan campuran/mixed couple atau WNA yang mencintai Indonesia) merupakan asset yang dapat diberdayakan untuk mendukung diplomasi Indonesia, antara lain sebagai sumber : Friends of Indonesia yang berperan sebagai pemangku kepentingan yang mendukung kebijakan dan diplomasi Indonesia. Sphere of Influence terhadap negara tersebut, khususnya terhadap sesama negara berkembang atau “negara yang lebih kecil” dari Indonesia, (missal WNI di Malaysia –

-

sekitar 2 juta orang sering berperan sebagai “hidden pressure” bagi kebijakan Malaysia vis – a – vis Indonesia) Pengaruh budaya “yang memaksa” penduduk setempat – karena tertarik secara cultural atau pervasiveness kebudayaan itu- untuk “mempelajari”kebudayaan Indonesia dalam kurikulum formal atau non formal seperti kebudayaan Indonesia / Jawa di Suriname.

Dalam pengamatan penulis, diaspora Indonesia selain memiliki nilai strategis politis sebetulnya memiliki nilai strategis ekonomis untuk dimanfaatkan dalam mensukseskan diplomasi ekonomi, khususnya di negara-negara yang pasarnya sulit ditembus karena regulasi yang ketat atau tidak memiliki kedekatan ekonomis atau histories dengan Indonesia. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi kemungkinan tersebut berdasarkan adegium marketing bahwa “bila tidak bisa menembus pasar besar, maka prouk harus masuk ke dalam relung pasar yang spesifik (niche market)”, kerangka teori itu disintesakan dengan pengamatan penulis terhadap kiprah diaspora Bangladesh, India dan China di luar negeri yang menerobos pasar luar negeri dengan lebih dahulu mejangkau pasar yang mereka yakini mudah ditembus yaitu bangsa mereka sendiri. Kenal Produk dan Tidak Demanding Preposisi dasar diplomasi ekonomi adalah meningkatkan ekspor Indonesia ke negara akreditasi. Upaya diplomasi diarahkan untuk menciptakan pasar yang dapat menyerap produk Indonesia dengan terlebih dahulu memperkenalkan keunggulan produk Indonesia. Masalahnya, tidak semua negara dapat dengan

mudah dimasuki produk Indonesia karena overcrowded-nya pasar negara sasaran, rendahnya daya saing produk Indonesia dan consumer behavior negara akreditasi yang selektif atau “menolak” produk Indonesia. Terutama jika yang dibidik adalah konsumen atau pasar negara maju yang bagi Indonesia memiliki nilai ekonomis ( perbedaan nilai tukar valluta asing terhadap rupiah) dan politis (recognition dari pusat karena berhasil menembus pasar negara maju yang terkenal memiliki standar tinggi dan regulasi yang ketat). Ditilik dari segi product featuresnya, produk Indonesia sebetulnya dapat dikategorikan (1)”me-too” produk yang banyak dibuat oleh negara berkembang lainnya atau (2) secara tehnologi lessadvanced dan (3) berkualitas tidak istimewa. Comparative advantages dari produk Indonesia terletak pada harga murah atau nilai eksotisme

pasar negara tersebut yaitu membidik pasar yang lebih spesifik (niche market) dengan mengarahkan produk nasional untuk melayani pasar diaspora Indonesia atau komunitas Indonesia di negara tersebut sebagai target market. Tingkat keberhasilan menjangkau pasar spesifik ini sangat tinggi karena konsumen adalah mereka yang telah mengenal produk Indonesia dan tidak demanding terhadap kualitas produk maupun product features-nya. Meskipun dari segi kuantitas/ volume, daya serap pasar diaspora Indonesia tidak signifikan terhadap produk ekspor Indonesia, namun dari segi “investasi promosi” untuk produk Indonesia di masa mendatang cukup efektif. Keberadaan dan ketersebaran produk Indonesia di negara setempat secara bertahap namun kontinyu akan memudahkan kegiatan promosi dan pemasaran resmi oleh perwakilan Indonesia

produk. Selain itu, strategi dan taktik untuk menembus pasar negara sasaran seperti dengan promosi, trade fair, kecepatan menjawab inquiry dan fasilitasi business to business meeting sering kali juga hasilnya kurang memuaskan, karena negara pesaing memiliki networking, marketing intelligence dan sejarah bisnis yang lebih mapan dengan negara sasaran serta didukung anggaran promosi yang lebih besar. Untuk itu, perlu dipilih cara non-konvensional untuk menembus

karena telah dikenal lebih dahulu oeh masyarakat setempat (preliminary knowledge) sebagai komoditi seharihari di negara tersebut. Sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, pemanfaatan diaspora Indonesia untuk menyerap produk ekspor Indonesia antara lain: Sebagai entry point dan introduction untuk produk Indonesia di negara setempat. Kegiatan ini telah banyak dilakukan oleh misalnya diaspora Bangladesh di Italia

dok.google

June Kuncoro Hadiningrat




Kilas

-

dok.google

-

Meskipun demikian, menembus niche market ini bukan hal mudah, terutama jika kendalanya yaitu regulasi pemerintah setempat yang ketat dan sikap negatif konsumen terhadap impor Indonesia. Berkenaan dengan ini, perlu didukung diplomasi Indonesia dengan tujuan adalah menyakinkan negara penerima tentang (1) telah adanya demand di negara setempat yang ingin mengkonsumsi produk Indonesia dan (2) meminta agar pemerintah setempat menerapkan regulasi yang lebih fleksibel untuk meringankan beban diaspora Indonesia dengan menyediakan barang-barang murah karena mereka juga telah memberikan kontribusi (setidaknya retribusi dan pajak)bagi negara penerima. Selain upaya diplomasi di sektor birokrasi, jalur promosi konvensional untuk produk Indonesia tetap harus dilakukan oleh perwakilan Indonesia untuk mengimbangi upaya “marketing guerillia” tersebut, dengan fokus : Untuk menyakinkan negara setempat, tentang peran pemerintah untuk menjaga kualitas ekspor dan mematuhi aturan main. Tersedianya saluran formal jika importir negara setempat ingin melakukan transaksi bisnis dan penjajagan dengan industri di Indonesia. Menyediakan institusi formal untuk memantau volume ekspor/impor antara Indonesia dengan negara setempat termasuk mengakomodasi jika ada dispute dan complaints. Memberikan jalur promosi yang lebih eksklusif untuk ekspansi pasar jika orientasi ekspor Indonesia misalnya bergeser ke pasar menengah atas atau produk bertehnologi tinggi. Jika di negara tersebut terdapat ITPC (Indonesia Trade Promotion Centre), dapat pula

dimanfaatkan sebagai showcase produk Indonesia yang dapat diakses pengusaha setempat yang ingin outreach produk Indonesia. Mendorong Diaspora Indonesia Dengan mengetahui nilai ekonomis diaspora Indonesia sebagai pasar produk Indonesia, maka diplomasi Indonesia selain melayani diaspora Indonesia, bila perlu memfasilitasi peningkatan diaspora

untuk mensejahterakan bangsa. Bukan kumpulan orang terbuang dari negerinya karena tidak bisa bekerja di tanah air. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih asertif. Bila perlu memberi penghargaan dan pengakuan secara politis bahwa diaspora Indonesia adalah pehlawan bangsa yang berperan meningkatkan devisa negara melalui remittance yang dikirimnya ke tanah air. Tentu saja upaya ini bukan dengan serta merta mudah dilakukan,

dok.presidensby

-

mendorong masyarakat negara setempat menjajagi dan mengkonsumsi produk Indonesia atau bahkan menjadi importir barang Indonesia dengan pangsa pasar utama adalah orang Indonesia atau rakyat mereka sendiri.

dok.google

maupun China dan Meksiko di Amerika Serikat. Mereka menjadi agen perintis yang membawa produk negara masing-masing ke negara penerima. Hal serupa juga dapat dilakukkan Indonesia, sehingga kebutuhan dasar diaspora Indonesia seperti FMCG/ fast moving consumer goods (sabun,odol, sikat gigi dsb), bahan makan pokok atau bahan baku untuk “warung /restoran Indonesia” dapat dipenuhi oleh produk ekspor Indonesia. Sebagai sumber permanent demand dan loyal customers terhadap produk Indonesia tanpa perlu promosi yang terus menerus dan memakan biaya besar. Kebutuhan (needs) ini pada akhirnya mendorong kelanggengan availabity produk Indonesia di negara setempat yang berarti juga melanggengkan nilai ekspor Indonesia. Sebagai batu loncatan (stepping stone) untuk meluaskan pasar Indonesia ke captive market yang memiliki karakteristik yang hampir serupa yaitu diaspora dari Asia Tenggara, negaranegara Asia atau negara-negara Islam, misalnya untuk produk makanan halal Indonesia, makanan berbahan dasar beras, jamu atau rempah-rempah. Sebagai etalase untuk penduduk setempat dalam hal mengetahui produk Indonesia dan gastonomi terkait dengan konsumsi produk tersebut. Hal ini pada gilirannya akan

11

Indonesia seperti mendorong WNI bekerja di luar negeri. Untuk itu Deplu harus mengambil peran di baris depan, sebagai pihak yang selama ini diamanatkan untuk membuka peluang kerja TKI di negara setempat dan memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk melindungi dan memberdayakan orang Indonesia di luar negeri. Sementara itu, di dalam negeri sendiri perlu ada “gerakan nasional” yang dicanangkan pemerintah melalui departemen untuk mendorong tumbuhnya sikap dan aksi diaspora Indonesia yang bermanfaat bagi kepentingan nasional. Budaya merantau bukan budaya Indonesia secara umum sehingga harus disosialisasikan dan didukung oleh seluruh elemen bangsa. Selain itu pemerintah harus mempromosikan “nilai-nilai baru” bahwa diaspora Indonesia adalah kumpulan orang Indonesia yang melakukan upaya mulia yang telah diakui dan didukung pemerintah

perlu kajian mendalam dan pertimbangan matang, agar gerakan diaspora bermanfaat untuk semua pihak. Meskipun tidak diikrarkan secara resmi, selama ini dalam skala terbatas, sebetulnya perwakilan Indonesia terus mendorong penciptaan diaspora Indonesia. Yaitu dengan cara mendorong orang belajar ke luar negeri, melakukan kontak dengan bangsa asing bekerja di organisasi internasional hingga menjual keahlian dan ketrampilannya untuk mendapat imbalan tinggi. Sebagai sebuah alternatif, peningkatan diaspora Indonesia kiranya dapat dijadikan elemen penting bagi diplomasi Indonesia di era mendatang, seperti tujuan perlindungan WNI dan BHI yang dilahirkan di masa reformasi.[] Artikel ini memperoleh juara kedua pada lomba penulisan artikel dalam rangka HUT RI dan HUT Deplu ke-63.

12


No. 10, Tahun I


Nadine Candrawinata

N

ama Nadine mulai mencuat di publik sejak ia terpilih menjadi Putri Indonesia 2005. Meski awalnya Nadine tidak diunggulkan dalam kancah pemilihan tersebut, namun justru cewek cantik blasteran JawaJerman inilah yang memenangkan ajang bergengsi tersebut. Sayangnya, ia tidak menorehkan prestasi ketika berlaga di ajang

pemilihan Miss Universe 2006 di Amerika Serikat lalu. Mungkin kita masih ingat saat lidah Nadine keseleo mengucap ‘Indonesia is a beautiful city.’ Di ajang Miss Universe 2006 yang berlangsung di Shrine Auditorium, Los Angeles, Amerika Serikat Nadine hanya berhasil meraih juara kedua untuk Budaya Nasional Terbaik dan Putri Persahabatan. Sulung dari tiga bersaudara ini tidak menolak ketika mendapat tawaran untuk bermain dalam film Realita, Cinta, Rock and Roll. Ketika banyak yang protes melihat Nadine merokok dalam film tersebut, Nadine menjawab bijak, ‘Yang merokok dalam film itu bukan Nadine, tapi Sarah, karakter yang Nadine bawakan dalam film itu. Memuja Keindahan Bawah laut Mungkin masih banyak orang belum mengetahui bahwa Nadine Chandrawinata, memiliki hobi menyelam selain jalan-jalan (traveling). kapanlagi.dok

kapanlagi.dok

Duta Ekowisata

Sebagai penyelam bersertifikat, Nadine yang memiliki tinggi badan 174 cm dan berat 60 kg itu kagum akan keindahan bawah air Indonesia yang kaya akan berbagai makhluk hidup termasuk terumbu karang dan jenis ikan laut dengan berbagai ukuran. Saat berada di bawah laut, baginya adalah hal yang sangat luar biasa indahnya, dengan keragaman makhluk hidup yang luar biasa, dari yang ukurannya kecil hingga besar sekalipun, membuat Puteri Indonesia 2005 ini, menjadikan menyelam sebagai hobi barunya. Setidaknya, empat lokasi yang dikenal akan keindahan terumbu karangnya dia kunjungi, antara lain Pulau Bunaken, Pulau Bangka, Pulau Lembe, dan tentu saja Bali. Menurut pengakuan Nadine, ia merupakan salah seorang pemuja keindahan alam bawah laut. Di tengah rutinitasnya yang padat, ia selalu berusaha menyempatkan diri untuk menyelam, menikmati keindahan ikan-ikan hias dan terumbu karang yang berwarnawarni. Tak heran jika kemudian Nadine dinobatkan sebagai Duta Ekowisata kawasan terumbu karang Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hobi menyelamnya ini, pun, dijalani Nadine sekaligus misinya untuk mengkampanyekan laut agar terhindar dari yang namanya pengerusakan terumbu karang akibat pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak. “Ini tidak dipungkiri sebagai salah satu faktor ekonomi, karena itu, kita wajib mengajak mereka untuk tetap melestarikan lingkungan, dalam hal ini, ekosistem laut,” ujarnya tegas. Wisata Selam Melihat kekayaan laut di Indonesia yang masih belum banyak terjamah, Perempuan kelahiran Hanover, Jerman ini terus berupaya menjadikan kekayaan laut sebagai modal untuk mengembangkan daerah wisata selam. Salah satunya melalui sebuah buku yang berjudul “Nadine : Labour of Love”, yang berisikan tentang keikutsertaannya

kapanlagi.dok

Bingkai

saat mendapat kesempatan pada pemilihan Miss Universe 2006 lalu, juga berbicara tentang keindahan bawah air Indonesia. “Buku ini karya Windiarto Tjandra,” lirihnya berpromosi. Kepedulian Nadine tidak hanya sampai disitu saja, melalui Pameran Selam Asia (Asia Dive Expo), di Singapura, pada 18 hingga 20 April 2008 lalu, ia bicara banyak tentang wisata selam yang berada di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang sangat indah dan asri dengan beragam tumbuhan, terumbu karang dan binatang laut yang unik yang belum terjamah dengan ulah nakal manusia yang egois. Dari aktivitasnya itulah Nadine menulis buku tentang fashion underwater. “Saya sendiri yang menjadi pelaku model di dasar laut. Itulah salah satu eksistensi saya dalam dunia hiburan. Bagi saya hiburan itu tak melulu akting. Banyak seni dan hiburan yang dapat dilakukan,” katanya. Untuk menghibur diri Nadine mulai terjun ke seni tari, seni peran, seni lukis, dan seni lainnya. Menurutnya selain dapat menghibur diri dan orang lain, seni merupakan penyambung lidah untuk menyampaikan berbagai informasi. “Seperti sekarang ini, masyarakat harus tahu betapa pentingnya lingkungan dan alam sekitar, termasuk satwa liar. Saya mengajak masyarakat untuk melestarikan dan bertanggungjawab terhadap lingkungan,” tuturnya.[]




13

Kilas Ekonomi

Peluang dan Tantangan

Produk Budaya Indonesia di Kanada

Djoko Hardono,

Duta Besar RI di Kanada

K

anada adalah Negara G-8 yang pertumbuhan ekonominya paling cepat dalam lima tahun terakhir, dengan GDP mencapai C$ 1,432 triliun dan pendapatan perkapita sebesar C$ 42.738. Dengan pendapatan sebesar itu, Kanada berpotensi sebagai pasar yang bagus bagi pemasaran produk Budaya Indonesia , baik untuk produk barang maupun produk jasa. Komposisi penduduk Kanada yang multikultur juga merupakan potensi dalam semakin variatifnya produk yang dibutuhkan. Jumlah penduduk Kanada saat ini sebesar 33,227 juta jiwa, dengan rincian sebanyak 12,7 juta berada di Ontario, 7,7 juta di Quebec dan 4,3 juta di British Columbia. Pada tahun 2011 diperkirakan sekitar 30% penduduk Kanada akan mencapai usia 55 tahun atau lebih, jumlahnya lebih banyak dari penduduk yang berusia dibawah 25 tahun. Proporsi penduduk Kanada yang berusia 65 tahun ke atas juga akan meningkat, dimana jumlah aktual pensiunan akan meningkat jauh lebih tajam karena adanya kecenderungan untuk pensiun awal (antara usia 55-64). Kaum tua Kanada merupakan pasar yang cukup atraktif, karena tumbuh dengan cepat dan terspesialisasi. Banyak permintaan dan peluang bisnis di bidang perjalanan, menjaga kebersihan rumah, renovasi rumah, pelayanan pengantaran, produk-produk

kesehatan, pelayanan kesehatan, mainan dan peralatan bayi. Trend ini diprediksi akan terus berlanjut pada dekade yang akan datang, karena baby boomer (mereka yang lahir antara 1940-1965) di Kanada akan mulai memasuki masa pensiun. Pasar baby boom ini diperkirakan akan memerlukan produk anti aging, anti stress, dan stress relief yang dapat disuplai dari produk herbal atau produk natural. Oleh karena penduduk Kanada lebih mengutamakan karir dan rekreasi, maka mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sebagai akibatnya, produk-produk yang bisa menghemat tenaga dan waktu mereka menjadi semakin popular di Kanada. Disamping itu bertambahnya kebutuhan dan permintaan kepemilikan rumah, telah mengakibatkan peningkatan yang tajam pada kebutuhan pembangunan rumah baru, renovasi dan perbaikan perumahan, dan ini juga berarti pasar untuk produk furniture, dekorasi rumah dan handicraft. Akibat dari penurunan angka perkawinan, peningkatan perceraian, peningkatan usia menikah dan jumlah wanita yang berusia panjang, telah mengubah karakteristik rumah tangga di Kanada. Saat ini rumah tangga dengan hanya satu anggota keluarga berjumlah 26 %, keadaan ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan produkproduk praktis, seperti makanan cepat saji dan peralatan pengolahnya. Kebutuhan akan produk liburan dan pelayanan juga bertambah, karena orang Kanada semakin sering bepergian baik di dalam maupun ke luar negeri. Jumlah perjalanan yang membutuhkan penginapan di luar negeri sekitar 41,8 juta di tahun 2004, meningkat 6,5 % dari tahun sebelumnya. Sebesar 86 % tujuan bepergian adalah ke Amerika Serikat, tetapi belakangan terjadi peningkatan sekitar 13 % untuk perjalanan ke negara selain Amerika Serikat. Pada tahun 2004 penduduk Kanada menghabiskan C$ 20,7 miliar di

luar negeri, naik 11,4 % dari tahun sebelumnya. Nilai pasar produk pakaian dan tekstil Kanada pada tahun 2005 sekitar US$ 21 milyar dan tumbuh 1,7% pada tahun 2006. Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai negara pengekspor produk tersebut dengan nilai US$ 169,79 juta atau sekitar 1,53 % dari total pangsa pasar. Pesaing utama Indonesia dalam produk pakaian dan tekstil ini adalah Cina, AS, India, Bangladesh dan Meksiko. Indonesia berpeluang untuk memasok produk segar dan inovatif, terutama untuk konsumen muda, baby boomer dan pasar imigran. Penjualan retail produk furniture di Kanada pada tahun 2006 mencapai US$ 760,5 juta dan diestimasikan akan tumbuh sebesar 4,3 % pertahun. Indonesia menempati posisi ke-11 negara asal impor produk furniture ke Kanada pada tahun 2007 dengan nilai US$ 49,04 juta atau sekitar 0,74 % pangsa pasar di Kanada. Negara pesaing untuk produk furniture adalah AS, Cina, Meksiko, Itali, Malaysia dan Vietnam. Persaingan meningkat dengan tajam terutama dari produsen berbiaya rendah seperti Cina dan Vietnam. Warga Kanada sangat tertarik dengan produk-produk kerajinan, dekorasi rumah dan giftware, terutama dari negara-negara eksotis. Permintaan domestik Kanada pada tahun 2006 terhadap produk kerajinan ini bernilai US$ 1 milyar. Indonesia adalah negara asal impor ke-8 pada tahun 2007 dengan nilai impor sebesar US$ 85,27 juta atau sekitar 0,82 % dari seluruh nilai impor Kanada. Pesaing Indonesia untuk produk kerajinan, dekorasi rumah dan giftware ini adalah AS, Cina, Jerman, Perancis dan Finlandia. Pasar retail perhiasan dan asesoris fashion Kanada pada tahun 2006 bernilai lebih dari US$ 2,1 milyar dan tumbuh sebesar 4,3 % per tahun. Indonesia hanya menempati urutan ke-33 sebagai negara asal impor untuk produk perhiasan dan

asesoris fashion pada tahun 2007 ke Kanada, dengan nilai impor sebesar US$ 5,84 juta atau sebesar 0,09 % dari pangsa pasar. Mengalami penurunan jika dibanding pencapaian nilai impor pada tahun 2006 sebesar 0,10 %. AS, Peru, Cina, Meksiko, Chili dan India adalah negara-negara pesaing utama Indonesia dalam produk perhiasan dan asesoris fashion ini. Taman Sari Mustika Ratu Spa di Whistler, BC adalah perusahaan Indonesia yang sudah memasarkan produk kosmetik, kecantikan, herbal dan Indonesia spa treatment kepada publik Kanada. Persaingan dalam bisnis di bidang ini cukup ketat, terutama dengan produk-produk spa dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu masuk ke pasar Kanada, seperti European style spa, Thai spa, Japan spa dan lain-lainnya. Peluang pasar produk kosmetika, spa dan produk kecantikan di Kanada sangat menjanjikan, karena baby boom generation yang berusia 45-60 tahun memerlukan produk anti-aging dan stress-relief yang terutama terbuat dari bahan-bahan alami. Warga etnik dan keturunannya di Kanada memiliki tekstur kulit dan rambut yang berbeda dengan bangsa Eropa, oleh karena itu mereka memerlukan produk perawatan kulit dan rambut tersendiri yang biasanya mencari produk perawatan etnik.

“Indonesia adalah negara asal impor ke-8 pada tahun 2007 dengan nilai impor sebesar US$ 85,27 juta atau sekitar 0,82 % dari seluruh nilai impor Kanada."

DIPLOMASI

14


No. 10, Tahun I


Kilas Ekonomi

Puluhan Importir Kanada

Tertarik Produk Makanan Indonesia

S

etidaknya 62 perusahaan importir produk makanan Kanada menyatakan minat untuk melakukan kesepakatan lebih lanjut terhadap berbagai produk dari Indonesia seperti permen kopi dan teh, keripik ketela, kerupuk udang, sambal, kue lapis dan selai nanas. Beberapa perusahaan ternama yang berminat tersebut dinataranya: Pharmasave, Vending Machine Service, Sam’s Club Division-Wal Mart, Bestfood Investrade, House of Haasz, Wing’s Food Product, The Sweet Shop, The Gastro Gnomes, Euphoria Smoothies (memiliki 8 outlet di Northern Ontario), Denninger Foods of the World (memiliki 6 cabang toko yang menjual high-quality international foods) dan Sheraton Parkway Toronto North. Demikian salah satu hasil positif yang didapat dari keikutsertaan kantor Atase Perdagangan KBRI Ottawa dalam pameran Ethnic & Specialty Food Expo 2008 yang digelar di Toronto pada bulan Oktober ini. Dalam

produk Indonesia juga mendapat dukungan penuh dari KJRI Toronto. Dalam kesempatan berpartisipasi pada pameran yang baru pertama ini Oey Trading Company menampilkan produk makanan berupa Indomie dan sambal (PT. Indofood Sukses Makmur); Seasonings (PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia); kue lapis dan selai (PT. Marizarasa Sarimurni); Coffee Mix (PT. Sari Incofood); ABC Soya Sauce, Chili Sauce, Coffee Candy (PT. Heinz ABC); kacang telur (PT. Garudafoods); teh botol (PT. Sosro); Kerupuk Udang (PT. Legong Bali, CV. Komodo Sidoarjo dan E&J Enterprises; keripik ketela pohon (Indies); dan Green Tea, Citrus Tea dan Iced Tea Candy (Bali’s Best Candy). Target yang ingin dicapai dari keikutsertaan di pameran ini adalah memperluas jejaring pemasaran yang sudah ada, khususnya untuk produk-produk halal serta dapat memasukkan produk makanan Indonesia ke

kesempatan ini, KBRI Ottawa selain menggandeng Oey Trading Company Toronto sebagai pihak yang menyediakan aneka makanan

dalam jaringan toko grocery makanan yang besar di Kanada seperti Loblaws, Loeb, Farm Boy, Metro Richelieu dan Canadian

dok.google

Golongan metro sexual di Kanada juga merupakan peluang pasar bagi produk-produk ini, disamping juga warga Kanada yang menyukai penampilan, perawatan tubuh alami dan kebutuhan untuk wellness massage treatment spa. Indonesia merupakan negara asal impor ke-15 untuk produk pakaian dan barang kerajinan dari kulit ke Kanada dengan nilai impor sebesar US$ 5,73 juta dan memasok 0,52 % pangsa pasar. Pesaing utama dalam produk ini dating dari Cina, AS, Italia, India, Meksiko, Vietnam, Thailand dan Filipina. Pada tahun 2004 impor Kanada untuk produk pakaian dan barang kerajinan dari kulit ini mencapai US$ 365,1 juta. Permintaan produk makanan olahan di Kanada mencapai omset sebesar US$ 110 milyar per tahun. Hal ini karena jumlah imigran atau warga etnik Asia dan warga Kanada lainnya yang menggemari masakan etnik, termasuk masakan Indonesia, terus bertambah. Karena kesibukan dan kemandirian, warga Kanada cenderung menggemari masakan siap saji atau bumbu masakan etnik dan masakan yang mudah mengolahnya. Indonesia dalam hal ini menempati urutan ke-38 dengan nilai impor sebesar US$ 25,24 juta atau setara 0,21 % pangsa pasar. Produk makanan cepat saji Indonesia yang sudah masuk ke Kanada adalah mie goreng, mie rebus, kecap, sambal, bumbu masakan tradisional Indonesia, keripik tempe, emping, kacang-kacangan dan lain-lainnya. Pesaing utamanya adalah Thailand, India, Singapura, Jepang dan Korea. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang sudah makmur, pariwisata adalah bagian dari gaya hidup masyarakat Kanada. Akhirakhir ini Asia merupakan tujuan wisata penting orang Kanada. 40 % perjalanan ke luar negeri orang-orang Kanada adalah untuk berlibur atau wisata dan 34 % nya adalah untuk mengunjungi kerabat. Meskipun penduduk Kanada tidak terlalu banyak, namun potensi pendapatan perkapitanya yang cukup besar dan struktur bangsanya yang multikultur, memberikan peluang yang cukup bagus untuk meningkatkan pangsa pasar produkproduk Indonesia.[]

Superstore. Sejauh ini, produk makanan Indonesia sudah masuk ke jalur grocery yang dalam tingkat menengah yaitu T&T Supermarket dengan 11 cabangnya tersebar di seluruh Kanada, Grace Supermarket dan beberapa grocery kecil lain yang kebanyakan dijalankan oleh warga Kanada keturunan Asia. Selain itu, dari pameran tersebut juga didapat masukan yang sangat berharga guna meningkatkan masuknya produk makanan Indonesia ke Kanada yaitu: pelabelan hendaknya dibuat dalam bahasa Inggris dan Perancis; nutrition fact harus menunjukkan kandungan dalam makanan yang sebenarnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya upaya untuk mendapat sertifikasi organic, halal, kosher atau kombinasi organic-halal atau organic-kosher. Pencantuman label tersebut akan memperluas segmen pasar produk tersebut di Kanada. Memang beberapa produk makanan Indonesia ada yang sudah memiliki sertifikat halal, namun informasi kehalalan produk perlu lebih ditonjolkan. Diharapkan informasi tentang hasil pameran ini juga memperoleh umpan balik dari produsen makanan di Indonesia terutama dalam memperbaiki kualitas produk dan kemasan. Di masa mendatang diharapkan ada partisipasi langsung dari produsen dari Indonesia sehingga akan lebih menambah kesan positif dari calon mitra di Kanada. (Sumber: KJRI Toronto)


DIPLOMASI

15



Sorotan

Paul E Bitsch Ketua JIHA

D

i masa depan, bisnis perhotelan akan makin berkembang, seiring makin banyaknya orang yang kaya dan punya uang untuk bepergian. Disamping itu, makin banyak pula orang yang traveling dan melihatlihat bagian dunia lain. Karena itu selalu akan ada kebutuhan untuk bisnis perhotelan. Menurut saya, bisnis ini secara bertahap akan memisah kedalam dua kategori. Pertama, kategori hotel bintang 5,6,7 dan seterusnya, dimana paraorang kaya dan sukses akan pergi ke situ. Jika anda mengamati, banyak jaringan hotel global yang menetapkan harga kamar yang banyak orang tidak mampu menjangkaunya. Namun mereka masih menikmati bisnis yang bagus, karena jumlah orang kaya makin banyak. Di China saja, misalnya, kini ada lebih dari 1 juta miliader. Kategori kedua adalah hotel bintang 4 dan 4, yang secara bisnis juga bagus

Keindahan Jakarta

Kurang Dipromosikan karena makin banyaknya turis kelas menengah. Jadi selalu ada pasar untuk kedua kategori ini. Bisnis perhotelan di Jakarta memiliki sisi keuntungan dan kerugian. Kalau dilihat dari keuntungannya, Jakarta memeliki potensi untuk masa-masa mendatang. Jakarta tidak seperti Singapura, di mana yang bisa dilakukan hotel di sana hanya meningkatkan rate kamar. Kalau kita ke Singapura, kita hanya akan nampak sebagai bagian dari deretan angka. Sebab kalau kita tidak jadi menginap, ada orang lain yang datang dan mengisi kamar kita. Mereka melakukan bisnis hotel secara taken for granted. Sedangkan di Jakarta, jalan menuju ke sana masih panjang. Tingkat hunian hotel masih bisa meningkat, harga kamar juga belum mahal. Jadi ada potensi yang besar untuk terus meningkatkan diri. Kami belum berada di puncak dimana kami bertanya, “Apa lagi yang bisa kita lakukan?”. Kerugiannya, Jakarta belum dikenal sebagai kota tujuan wisata. Dari cara Jakarta dipromosikan, jelas arahnya belum ke situ. Itu yang menjadi perhatian utama kami di JIHA; bagaimana cara meyakinkan orang tentang kekayaan wisata Jakarta. Turisme adalah bisnis, yang mempunyai return on investment. Kalau Dinas Pariwisata mau mengeluarakan dana promosi lebih banyak, mereka akan mendapat pengembalian lebih banyak pula dalam bentuk uang, turis, dan lapangan pekerjaan. Jadi bukan mengeluarkan uang namun tidak memperoleh apa-apa. Kalau setiap turis membelanjakan

200 dollar per hari di Jakarta, seratusan turis saja per hari bisa berarti pemasukan jutaan dolar per tahun. Lihat saja pajak restoran sebesar 10 %. Kalau jumlah tamu meningkat dan hotel-hotel di Jakarta memperoleh 10 juta dolar lebih banyak dalam satu bulan, pemerintah akan memperoleh 1 juta dolar. Pendapatan dari turisme tak hanya bermanfaat bagi hotal dan pemerintah, tapi juga bagi spa, padang golf, pemilik toko, sopir taksi, bandara, agen perjalanan, dan sebagainya. Banyak sekali pemasukan tidak langsung dari turisme. Ini yang selalu saya katakan. Menurut saya, Jakarta adalah kota yang indah. Hanya saja, semua pihak perlu duduk bersama dan berdiskusi, apa yang perlu kita lakukan untuk mempromosikannya. Yang sederhana saja. Kalau kita ke Bangkok atau Hong Kong, di setiap hotel kita bisa memperoleh peta skytrain atau subway dengan mudah dan bisa di pahami secara cepat. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama di sini? Saya sering membawa tamu berkeliling, misalnya ke Taman Mini atau Ancol, dan mereka bilang, “wah, ini bagus sekali. Saya bisa pergi bersama anak-anak, dan

menghabiskan waktu seharian di sini,” Kita juga bisa membawa para turis ke Museum Nasional. Memang ini bukan museum paling bagus sedunia, namun ini adalah museum tentang Indonesia, dan banyak turis yang ingin tahu tentang negara yang mereka kunjungi. Mengapa tidak kita promosikan? Setiap ibukota punya masalahnya sendiri-sendiri, dan Jakarta tidak menduduki posisi “special” dalam hal ini. Terakhir kali saya ke Hong Kong, saya stuck di hotel selama 24 jam karena ada taifun. Semua restoran tutup, subway tutup, tidak ada bus, tidak ada apapun yang berjalan. Dibandingkan banjir di Manila, banjir di Jakarta tidak ada apa-apanya. Bangkok mengalami banjir, dan juga revolusi. Militer mengambil alih kekuasaan dan tanktank memblokir jalan-jalan. Di Cina, bandara Shanghai dan Guangdong ditutup karena badai. Mungkin Singapura kurang mengalami masalah bencana, namun mereka juga punya masalah seperti wabah dengue fever baru-baru ini. Ya, memang ada banjir di Jakarta, namun saya yakin pemerintah tengah mencari cara untuk mengatasinya. (Sumber : Garuda Magazine)

dok.google

garudamagazine.dok

42 tahun bekerja dibidang perhotelan membuat Poul E.Bitsch paham seluk- beluk bisnis ini, dan tahu akan kemana arahnya di masa depan. Dan sebagai orang yang sudah 8 tahun tinggal di Jakarta sekaligus menjadi ketua JIHA (Jakarta International Hotels Association), Poul merasa bahwa kota metropolitan ini tidak kalah dengan ibukota negara-negara lain. Malah, menurutnya banyak hal menarik yang pantas menjadikan Jakarta sebagai kota tujuan wisata.

DIPLOMASI

16


No. 10, Tahun I


Update Jubir Deplu:

Peristiwa Peluncuran International Parliamentarians for West Papua di Inggris Tidak Signiﬁkan

Teuku Faizasyah Jubir Deplu

M

enyinggung mengenai berkembangnya isu di dalam negeri saat ini terutama mengenai peluncuran International Parliamentarians for West Papua di Inggrispada 15 Oktober lalu, Jubir Deplu RI Dr. Teuku Faizasyah menyampaikan bahwa peristiwa tersebut tidak

signifikan. Demikian disampaikan Jubir Deplu pada Press Briefing tanggal 17 Oktober 2008 di Ruang Sunda Kelapa, Deplu RI. Walaupun ada upaya-upaya pihak tertentu untuk mengesankan peristiwa tersebut sebagai signifikan, namun pada kenyataannya dari sisi peserta maupun anggota parlemen Inggris yang menghadirinya sangat kecil. Peristiwa tersebut hanya dihadiri oleh 2 orang anggota parlemen Inggris (parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang) dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM pro kemerdekaan Papua. Bahkan peristiwa ini dilakukan dalam

forum tertutup. Dengan adanya peristiwa ini, maka dapat terlihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu. Dari sisi keikut sertaan peserta dan parlemen yang hadir menunjukkan bahwa masalah kemerdekaan Papua telah mengalami downgrade. Melalui penjelasan ini diharapkan masyarakat Indonesia tidak terpancing oleh hal-hal tidak signifikan dan masih menggunakan pola pikir lama untuk melihat masalah dalam negeri. Khususnya pandangan yang menggunakan referensi Indonesia di masa 90an, sedangkan dewasa ini banyak

terjadi perubahan dan perbaikan di Papua terutama sejak diterapkannya otonomi Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan. Friends of Indonesia di Inggris menurut Jubir, juga telah memberikan masukan agar Indonesia tidak merisaukan aktifitas pro-kemerdekaan Papua karena selama ini digerakkan oleh orangorang yang sama dan selalu apriori, tidak mau mengakui kemajuan yang terjadi di Papua. Faktanya, Friends of Indonesia jauh lebih banyak dari sisi jumlah dan representasi serta bisa memahami persoalan yang terjadi.(az)

Indonesia Prakarsai International Workshop Penanggulangan Bencana Dalam Perubahan Iklim

dok.google

Workshop ini dibuka secara resmi oleh acting Kepala Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu RI, Yusra Khan. Sementara, opening remarks diberikan oleh Direktur Kerjasama Deplu RI, Esti Andayani; Chief of Technical Cooperation, Program Management Division ESCAP, Eduard Rene Bastiaans; dan DRR Advisor, UNDP Special Unit for SouthSouth Cooperation, Zenaida DelicaWillison. Pembukaan lokakarya ini diikuti dengan Grand Launching website SSU DDR, yang dikelola dan dikembangkan oleh interim secretariat SSC DRM. Website ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana komunikasi bagi negara anggota SSC maupun lembaga-lembaga internasional yang menangani ataupun memiliki perhatian dalam

bidang DRM dan CCA. Tampil sebagai pembicara dalam workshop ini adalah narasumber dari UNDP Indonesia (Alex Heikens), World Bank Indonesia (Dr. Josef Leitmann, Disaster Management Coordinator) dan Institut Pertanian Bogor (Dr. Rizaldi Boer). Selain itu, narasumber lain yang juga akan menyampaikan materi adalah Ms. Cai Cai (Program Management Officer, Program Management Division, ESCAP), Mr. Clovis Freire (IT Officer, Information and Communication Technology and Disaster Risk Reduction Divison, ESCAP), Dr. Mukesh Kapila (Advisor to World Bank GFDRR Program), Eduard Rene Bastiaans (ESCAP), Zenaida Delica-Willison (UNDP), Masnellyati Hilman (Kementerian Lingkungan Hidup) dan Dr. Syamsul Ma’arif (Ketua Badan

Nasional Penanggulangan Bencana). Materi yang disampaikan oleh para pembicara tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan keahlian para peserta di bidang penanggulangan bencana, khususnya yang terkait dengan perubahan iklim global. Menurut rencana, lokakarya yang bertajuk International Workshop on Enhancing South-South Cooperation Roles on Disaster Management in Asia Pacific: Focusing on Climate Change Adaptation ini akan ditutup pada hari Jumat, 17 Oktober 2008, dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi plan of action bagi South-South Cooperation di bidang disaster risk management dan climate change adaptation.[]

dok.google

B

esarnya ancaman yang ditimbulkan dari dampak perubahan iklim global telah memunculkan insiatif Indonesia untuk bertukar pengalaman dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam menangani bencana dalam sebuah workshop internasional yang diselenggarakan di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada tanggal 14-17 Oktober 2008 dan diikuti oleh 27 orang praktisi maupun ahli di bidang disaster risk management (DRM) dan climate change adaptation (CCA) dari 12 negara (Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Laos, Maladewa, Papua Nugini, Srilanka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam). Acara ini merupakan komitmen Indonesia yang telah ditunjuk sebagai interim secretariat untuk SouthSouth Cooperation on Disaster Risk Management (SSC DRM).

(Sumber : Dit :KST)




17

Update

Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja Asia-Eropa Kedua Hasilkan Deklarasi Bali dan Sejumlah Langkah Konkrit Brunei Darussalam, Komisi Eropa, Republik Rakyat China, dan Jerman. Selama konferensi berlangsung para delegasi terbagi ke dalam tiga kelompok kerja untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai Training and Employability, Labour Migration dan Social Protection. Working Group on Training and Employability membahas utamanya masalah peningkatan ketrampilan pekerja serta kemampuan untuk terus bekerja secara berkelanjutan. Working Group on Labour Migration mengangkat masalah mobilitas dan regulasi mengenai pekerja migran, dalam hal ini Filipina dan Austria menyampaikan pengalamannya masing-masing. Sedangkan Working Group on Social Protection terutama membahas mengenai jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dan kesiapan negara AsiaEropa mengantisipasi dampak krisis finansial yang terjadi saat ini. Pertemuan ASEM ini telah menghasilkan sejumlah tindak lanjut konkrit berupa inisiatif proyek-proyek kerjasama yaitu promosi pencapaian tingkat pekerjaan yang layak, jaminan sosial pekerja informal dan formal, serta kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dan Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk tenaga kerja ASEM. Menteri Erman Suparno secara resmi menutup “The 2nd ASEM Labour and Employment Ministers Conference” (ASEM LEMC II)pada 15 Oktober 2008. Di tengah-tengah konferensi, Menakertrans RI juga telah melakukan sebelas pertemuan bilateral dengan menteri dari Asia – Eropa. Pertemuan bilateral tersebut telah membicarakan kerjasama ketenagakerjaan Indonesia dengan negara mitra. Kerjasama tersebut menyangkut diantaranya sertifikasi pekerja Indonesia, pelatihan, peluang TKI, dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.(az)

Hongaria Siap Bicarakan Kerjasama Bidang Tenaga Kerja

dok.google

P

ertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja Asia-Eropa Kedua yang berlangsung 1415 Oktober 2008 di Nusa Dua, Bali, telah menghasilkan “The 2nd ASEM Labour and Employment Ministers Meeting Declaration on More and Better Jobs – Strategic Cooperation and Partnership to Promote Decent Work and Global Labour Markets to Our Mutual Benefit” atau disebut juga sebagai Bali Declaration. Selain Deklarasi Bali, juga dihasilkan Chairman’s Conclusion. Kedua dokumen ini nantinya akan dibawa dalam Pertemuan Tingkat Kepala Negara Asia Eropa Ke-7 (ASEM7 Summit) yang akan berlangsung di Beijing, 24-25 Oktober 2008. Deklarasi Bali merujuk pada kesepakatan World Summit 2005, KTT ASEM Ke-6 Helsinki 2006, dan Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja ASEM I di Potsdam, Jerman, 2006, dimana ditegaskan bahwa kerjasama Asia-Eropa memiliki tanggungjawab bersama untuk memperkuat dimensi sosial globalisasi. Pengembangan upaya pencapaian tingkat pekerjaan yang layak bagi semua (decent work for all) merupakan kunci pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya perbaikan hakhak pekerja dan kohesi sosial. Dalam hal ini peranan dan kontribusi mitra sosial (social partners) dan stakeholders dalam proses dan kerjasama ASEM menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Selain itu Deklarasi Bali juga mengadopsi kesepakatan untuk mendukung kelanjutan dialog di bidang ketenagakerjaan. Kontribusi anggota ASEM ke arah globalisasi yang adil melalui kebijakan ekonomi dan pasar kerja aktif, membangun jaminan sosial, human capital investment, good governance, dialog sosial, serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di dalam dan antar wilayah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si, dalam keynote speech pada saat pembukaan menyampaikan pentingnya inisiatif kerjasama Asia Eropa untuk meperkuat hubungan dua wilayah. Turut menyampaikan keynote speech para pemimpin delegasi dari Perancis,

K

emungkinan kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Hongaria menjadi agenda utama pertemuan antara Menteri Sosial dan Tenaga Kerja Hongaria, Erika Szucs, dan Duta Besar Indonesia, Mangasi Sihombing, di Budapest pada 7 Oktober 2008. Sebagai negara maju yang telah menjadi anggota Uni Eropa, Hongaria memerlukan tenaga kerja terampil yang kebutuhannya tidak selalu dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia dalam negeri mereka. Dalam kaitan itulah, Duta Besar Indonesia melihat prospek kemungkinan masuknya tenaga kerja Indonesia ke Hongaria, khususnya tenaga perawat untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di

Hongaria. Duta Besar Indonesia menunjuk kepada kehadiran para perawat Indonesia di negara Eropa Barat yang telah dimulai lebih sepuluh tahun silam. Menteri Erika Szucs menyambut dengan tangan terbuka tawaran dari Indonesia. Ditandaskan lebih lanjut bahwa dalam pengimplementasian kerjasama perlu untuk selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa. Pihak Hongaria akan membicarakan masalah ini lebih lanjut dengan pihak-pihak berwenang Indonesia terkait bidang ketenagakerjaan di selasela Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEM di Bali pada 13-15 Oktober 2008. [] (Sumber: KBRI Budapest)

18


No. 10, Tahun I


Sorotan Update

50 Juta Euro untuk Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

dok.google

Georgia, Korea Utara, Myanmar, Irak dan Israel-Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dengan Belanda terus mengalami peningkatan. Di bidang Ekonomi, Belanda merupakan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2007 mencapai USD 3,25 milyar meningkat 7,25% dari tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2008 (hingga Mei), total perdagangan mencapai USD 1,68 milyar meningkat 49,10% dari periode yang sama pada tahun 2007. Belanda juga merupakan investor ke 7 terbesar di Indonesia dengan total investasi USD 8,04 milyar dalam 606

B

elanda akan alokasikan dana 50 juta Euro untuk peningkatan kerjasama dengan Indonesia di bidang pengembangan energi terbarukan. Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas dalam perencanaan energi, investasi pembangkit tenaga listrik mikro hidro di daerah serta pengembangan energi panas bumi dan energi biogas. Hal ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan pejabat tinggi (Senior Officials Meeting/SOM) antara Indonesia dan Belanda yang masing-masing dipimpin oleh Duta Besar Retno L.P Marsudi, Dirjen Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri dan Mr. Pieter De Goojier, Direktur Jenderal Politik, Kementerian Luar Negeri Belanda, pada tanggal 9 Oktober di Bali. Ketua Delegasi Indonesia menegaskan hubungan kedua negara yang “never been as close as today”. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan rencana kunjungan sejumlah Menteri hingga awal 2009. Berturutturut akan berkunjung, Menteri Sosial Belanda, Donner pada Oktober diikuti Menteri Perekonomian Belanda, Van Der Hoeven, November 2008 beserta sekitar 46 delegasi bisnis Belanda. Menyusul kunjungan

Menteri Luar Negeri, Maxime Verhagen dan Menteri Kehakiman Belanda, Hirsch Ballin pada Januari 2009. Selain itu, sekitar lebih dari 40 pengusaha Belanda juga akan hadir dalam Pameran Produksi Ekspor (PPE), Oktober 2008. Di bidang pendidikan, Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama di pendidikan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam peningkatan kapasitas SDM pada 18 September 2008. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memaksimalkan bantuan kerjasama Belanda sebesar USD 220 juta yang telah berjalan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Dalam SOM tersebut, juga dibahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerjasama di bidang counter terrorism, good governance dan kerjasama hukum, lingkungan hidup khususnya dalam implementasi Bali Road Map, ketahanan pangan dan energi, pengelolaan air bersih dan sanitasi, transportasi serta rencana pembangunan pusat kebudayaan dan pendidikan Indonesia di Belanda. Selain itu, kedua pihak juga saling bertukar pikiran mengenai isu-isu internasional seperti isu nuklir Iran,

proyek selama periode 1967-2007. Hubungan baik kedua negara juga tercermin dari besarnya perhatian Belanda bagi pembangunan Indonesia, melalui bantuan dana sebesar 197 juta Euro pada tahun 2007 yang difokuskan pada perkembangan sektor pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi, good governance dan pengembangan kawasan timur Indonesia. Belanda juga merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi besar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di Aceh, Nias dan Yogyakarta.[] Bali, 9 Oktober 2008

Himbauan Peningkatan Kewaspadaan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia terhadap Dampak Krisis Keuangan Global Tahun 2008

B

ahwa kondisi krisis keuangan global Tahun 2008 yang diawali oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, dicermati memiliki potensi negatif terhadap perilaku ekonomi secara internasional. Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh Badan Hukum Indonesia baik di Indonesia maupun di luar negeri yang saat ini berencana, sedang dan/atau telah terkait dengan pihak-pihak asing agar: 1. meningkatkan kewaspadaan pribadi dan institusi terhadap kemungkinan menjadi korban upaya-upaya tindak pidana ekonomi pihak-pihak asing yang tidak bertanggung jawab sebagai dampak negatif krisis keuangan global; 2. meningkatkan kewaspadaan pribadi dan institusi sebagai upaya pencegahan untuk

menghindari kerugian materiil yang dapat diakibatkan oleh perubahan-perubahan kebijakan ekonomi negara asing terkait dalam merespon krisis keuangan global; 3. memprioritaskan kecermatan dan kepastian hukum secara berkelanjutan dalam melakukan transaksi dan segala bentuk pengikatan perjanjian keuangan luar negeri dengan senantiasa melakukan konsultasi hukum dan meningkatkan pemanfaatan jasa pengacara/ penasehat hukum. Himbauan ini disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat Indonesia dan seluruh Badan Hukum Indonesia dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh krisis keuangan global sekaligus dalam rangka memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dan/atau terkait dengan pihak-pihak asing.[] (Sumber: Direktorat PWNI/BHI)


DIPLOMASI

19



Update

Indonesia-Norwegia Sepakati Percepatan Implementasi Kerjasama Perikanan dan Energi Terbarukan

U

ntuk mempercepat pelaksanaan kerjasama di bidang perikanan dan energi terbarukan, Indonesia dan Norwegia sepakat untuk menandatangani perjanjian pemberian hibah masingmasing sebesar USD 8,6 Juta untuk perikanan dan USD 1 juta untuk proyek energi terbarukan. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari pertemuan bilateral antara Dirjen Amerika dan Eropa Deplu, Duta Besar Retno L.P. Marsudi dengan Menlu Norwegia, Jonas Gahr Støre pada tanggal 13 Oktober 2008. Bantuan USD 8,6 Juta antara lain akan dipergunakan untuk pembentukan Indonesian – Norway Fisheries and Aquaculture Cooperation Committee, kerjasama bersama di

bidang pendidikan dan pelatihan, pembangunan aquaculture yang berhubungan dengan National Aquatic Health Laboratory, dan kerjasama Joint Fisheries Management. Sementara itu, hibah sebesar USD 1 juta akan digunakan bagi rencana pembangunan renewable energy park di Baron, Jogjakarta. Setelah pertemuan tersebut, juga diselenggarakan pertemuan tingkat pejabat senior (Senior Official Meeting / SOM) antar kedua negara yang dipimpin bersama oleh Dirjen Amerika dan Eropa selaku ketua Delegasi Indonesia dan Duta Besar, Aud Marit Wiig sebagai ketua Delegasi Norwegia. Dalam pertemuan SOM, kedua pihak membahas mengenai kerjasama

di bidang perikanan dan energi terbarukan. Selain itu, juga dibahas mengenai kerjasama pelatihan untuk para diplomat di kedua negara. Pihak Norwegia akan mengirimkan pakar mengenai hak asasi manusia untuk memberikan pengajaran dan mengharapkan Indonesia dapat mengirimkan pakar di bidang resolusi konflik dan ASEAN. Hubungan bilateral Indonesia dengan Norwegia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Selain itu, Kedua negara juga mengembangkan kemitraan dalam isu-isu internasional penting, antara lain dalam Seven Nations Initiative (7NI) di bidang nuclear non-proliferation, upaya pencapaian

Millenium Development Goals 4 dan 5 (mencegah kematian anak dan ibu melahirkan) yang dikemas dalam keanggotaan ”Sherpa Group”, menjadi co-host dalam inter-media dialogue, serta kemitraan dalam inisiatif health and foreign policy. Hubungan baik kedua negara juga tercermin dari bantuan Norwegia untuk bidang kehutanan dengan menyampaikan pledge dana sebesar Nok 3 miliar (USD 500 juta) setahun bagi upaya untuk mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan-hutan di negara berkembang dalam pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali bulan Desember 2007. Sebagai tindak lanjut dari pledge tersebut, Special Envoy for the Norwegian Climate and Forest Initiative, Ambassador Hans Brattskar akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 16-23 Oktober 2008 untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama IndonesiaNorwegia di bidang deforestasi.[] (Sumber : KBRI Oslo)

Pemungutsuaraan Resolusi

D

Mengenai Isu Nuklir Iran di DK-PBB

ewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dalam sidangnya pada tanggal 27 September 2008, telah memungutsuarakan resolusi mengenai isu nuklir Iran, yang telah disahkan secara aklamasi oleh 15 negara anggota DK-PBB. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk dapat menerima resolusi tersebut setelah memastikan bahwa resolusi ini tidak memuat sanksi baru, namun hanya mengingatkan pihak Iran untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam resolusi-resolusi DK-PBB terdahulu. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia sebelum pemungutan suara, Indonesia tidak akan mendukung resolusi apabila resolusi tersebut memuat tambahan sanksi. Selain itu, resolusi yang dipungutsuarakan adalah rancangan resolusi yang telah diamandemen oleh Indonesia, yang menjadikan tuntutan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Iran dalam resolusi-resolusi DK-PBB sebelumnya telah diimbangi dengan dimasukkannya kewajiban untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran secara damai. Dengan demikian, amandemen tersebut akan menutup alasan bagi penggunaan kekerasan militer dalam menyelesaikan secara menyeluruh isu nuklir ini, karena Iran dinilai tidak memenuhi kewajibannya. Usulan Indonesia tertuang pada tiga paragraf sebagai berikut: a. Komitmen DK-PBB dan semua negara terhadap perjanjian pelarangan senjata nuklir (Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT); b. Pendekatan ganda (dual track approach) yakni sanksi dan negosiasi; dan c. Komitmen untuk segera menegosiasikan masalah nuklir Iran dan

menyambut positif upaya-upaya yang terkait dengan negosiasi tersebut. Patut dimaklumi bahwa terlepas dari posisi Indonesia untuk mendukung atau bahkan abstain saat pemungutsuaraan resolusi, resolusi DK-PBB secara hukum akan mengikat seluruh anggota PBB, termasuk Iran. Upaya maksimal yang dilakukan Indonesia melalui amandemen atas rancangan resolusi sehingga memuat kewajiban untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran secara damai memperoleh apresiasi dari banyak negara berkembang, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan bahkan oleh Iran sendiri. Sebelum sidang DK-PBB yang membahas masalah nuklir Iran tersebut, sehari sebelumnya DK-PBB juga telah mengadakan sidang pada tingkat Menteri Luar Negeri guna membahas masalah pemukiman warga Israel di atas tanah Palestina yang diduduki Israel. Dalam sidang DK-PBB tanggal 26 September 2008 tersebut, Menteri Luar Negeri RI secara tegas menyatakan bahwa pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina sebagai pelanggaran hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa, dan karena itu meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman baru dan menutup pemukiman yang sudah ada, serta sepenuhnya menghormati hak-hak rakyat Palestina. Indonesia juga menilai pembangunan pemukiman tersebut bertentangan dengan komitmen Israel untuk berunding dengan Palestina yang dimandatkan oleh Konferensi Annapolis (November 2007). Pembangunan pemukiman tersebut menjadi penghalang bagi proses perundingan ke arah pembentukan negara Palestina merdeka di atas wilayahnya sendiri, dan hidup berdampingan secara aman dan damai dengan Israel. Penyampaian posisi Indonesia ini sangat dihargai oleh negara-negara di Timur Tengah dan Otoritas Palestina.[]

P


No. 10, Tahun I


Lensa

ada akhir September kemarin, Grup Band Slank telah merilis album internasional pertama di Amerika yang berisi 10 lagu dengan lyrik berbahasa Inggris. Rencananya mulai tanggal 22 Oktober 2008 nanti, Slank akan berangkat ke Amerika untuk melakukan tour promo ke 14 kota, di antaranya New York, Los Angeles, Washington, Boston, Maryland, California, Virginia, Ohio, Philadelphia, Chicago dan kota-kota lainnya. Untuk memuluskan perjalanan tour promo ini, Slank meminta dukungan Deplu agar kantorkantor perwakilan RI di beberapa negara bagian di Amerika memberi support penuh saat kunjungan Slank di negara-negara bagian tersebut. Permintaan dukungan ini disampaiakan Slank ketika beraudiensi dengan dengan Menlu di Departemen Luar Negeri di Jl. Pejambon, Senin (13/10). Saat menerima Grup Band Slank di Kantornya, Menlu menyambut baik keinginan Slank untuk tour promo ke Amerika Serikat dan menyampaikan kekagumannya pada pesan sosial yang diangkat dalam lyric lagu Slank. Saya mengikuti performance group band Slank dan memberikan penghargaan serta apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh Slank baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian menurut menlu. Lebih lanjut Menlu mengatakan bahwa “ dari segi tampilan budaya kita di luar negeri, group Slank ini adalah juga merupakan diplomat-diplomat Indonesia yang membawakan prestasi kita di bidang musik. Dan musik pada akhirnya juga adalah nilai pesan yang disampaikan kepada dunia, dari situ sesuai pada bidangnya masing-masing. Jadi tidak harus diplomat dari Deplu, tetapi sebenarnya kita semua dengan bidangnya masing-masing, ketika bergaul keluar, kita membawa nama Indonesia”. Upaya Slank untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat di luar negeri merupakan diplomasi musik dan menjadi bagian dari soft diplomasi yang perlu didukung oleh semua pihak. Kita semua menjadi diplomat sesuai keahlian dan bidang masing-

Menlu Dukung Slank Tour Ke Amerika

Menlu saat menerima Slank di kantornya didampingi Umar Hadi, Direktur Diplomasi Publik (13/10)

masing, oleh karena itu kerjasama yang baik diantara kita selalu diperlukan. Dan pihak kami, Deplu dalam hal ini sangat ingin membantu

apa yang bisa kita bantu, minimal ketika di luar negeri perwakilanperwakilan kita akan membantu hal-hal teknis yang diperlukan”

demikian tutur Menlu menutup perjumpaannya dengan Grup Slank yang merupakan salah satu grup papan atas Indonesia. (KaEm).

dok.google

20

DIPLOMASI


DIPLOMASI

21



Lensa

Soft Diplomasi

Slank Akan Menampilkan Wajah Indonesia Dalam Persepsi Berbeda

Saat berkunjung di Departemen Luar Negeri dan bertemu Menlu Hasan Wirajuda (13/10), Slank menyampaikan terimakasih kepada Menlu, karena pada tour kunjungan sebelumnya baik di Amerika maupun di Eropa selalu dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tersebar di dua benua tersebut. Rencananya mulai tanggal 22 Oktober 2008 nanti, Slank akan berangkat ke Amerika untuk melakukan tour promo ke 14 kota, di antaranya New York, Los Angeles, Washington, Boston, Maryland, California, Virginia, Ohio, Philadelphia, Chicago dan kota-kota lainnya.

Abdi Slank

K

ami berharap, sebagaimana tour beberapa waktu yang lalu , KBRI bisa membantu kami. Tujuan dan misi Slank ke Luar Negeri adalah mempromosikan PLUR (Peace, Love, Unity, and Respect) yang akan kita sounding disana, dengan begitu kita mau membawa Indonesia dengan persepsi yang berbeda, dan mudah-mudahan orang-orang disana bisa lebih banyak mengenal Indonesia. Bayangkan masyarakat di Washington dengan di New York saja ternyata memilki persepsi yang berbeda tentang Indonesia. Kita disana akan ditangani oleh event organizer yang bertindak sebagai koordinator tour Slank, mereka yang melakukan kontak dengan agent-agent di setiap kota tersebut. Disamping itu kita juga mendapat dukungan dari perusahaan rekaman, radio, dan media setempat disana. Pada waktu Slank konser di Eropa, sekitar tiga bulan yang lalu, kita disambut oleh Dubes Indonesia di London, Hamburg dan Belanda. Pada saat itu kita belum mengeluarkan album internasional, dan sebagian besar pengunjung konser Slank adalah komunitas Indonesia yang berada di Eropa. Untuk di Amerika ini, selain karena Slankers disana juga cukup

banyak, namun dengan adanya album ini diharapkan audiens dari masyarakat setempat juga banyak yang hadir. Disamping juga karena ada beberapa show dimana Slank menjadi band pembuka dari konser band-band terkenal di Amerika dan kemungkinan akan diliput oleh televisi lokal di Washington. Hal yang menarik adalah Slank selalu memasang bendera Merah Putih di panggung, pada saat konser di Timor Leste, PM Xanana mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak melihat bendera Merah Putih berkibar di Timor Leste, dan itu terjadi karena konser Slank. Karena musik maka mereka baru melihat lagi bendera Indonesia berkibar di Timor Leste. Saat itu antusias penonton juga sangat luar biasa, mereka sudah memenuhi stadion sejak siang hari, sementra Slank baru akan show sore harinya, dan mereka ingin kita untuk manggung lagi disana. Untuk kawasan Asia, Slank sudah mengadakan show di Jepang, Brunei, Korea, Hongkong, dan Malaysia. Di Malaysia Slank memiliki cukup banyak penggemar dan lagulagu kita tidak ada yang dilarang, hanya saja untuk beberapa kata tertentu yang menurut mereka tidak pantas, mereka meminta untuk dirubah. Yang kita hadapi sekarang adalah batasan dari kalangan seniman di Malaysia terhadap para musisi Indonesia, dimana komposisinya sekarang menjadi 60;30. Padahal di Malaysia itu dari mulai film, musik, bahasa pergaulan sehari-hari, semuanya Indonesia sentris. Selama Slank melakukan tour keliling luar negeri, rata-rata yang datang menyaksikan show Slank itu adalah orang-orang yang

sudah mengenal Indonesia, atau pernah berkunjung ke Indonesia, punya pacar orang Indonesia dan sebagainya. Perbandingan antara komunitas orang Indonesia dan komunitas lokal yang menghadiri konser Slank itu fifty-fifty banyaknya. Setiap kali Slank konser kita selalu menampilkan lagulagu yang bercerita tentang kita, Islam, demokrasi di Indonesia dan sebagainya, dan insya Allah bisa menembus pasar Amerika dan Eropa. Dan memang untuk menghadapi kapitalisme, kita musti bergandengan tangan bersama-sama. Di Jerman ada sebuah tempat kursus bahasa Indonesia, dimana salah satu mata pelajarannya adalah bedah lagu Slank, sehingga banyak bule-bule Jerman yang bisa bahasa Indonesia dan hafal lagu-lagu Slank. Kebanyakan penggemar musik Indonesia di luar negeri itu adalah mereka yang pernah bekerja atau sekolah di Indonesia atau menjadi turis dan itu menyebar. Memang rata-rata lebih banyak orang yang mengenal Bali ketimbang Indonesia, dan kita pernah disangka sebagai orang Bali. Kita jelaskan bahwa

kita bukan orang Bali, kita orang Indonesia, tapi kadang mereka malah tanya Indonesia itu sebelah mananya Bali. Dalam merilis album kita punya pedoman bahwa album itu harus selalu berisi tentang alam, lingkungan, cinta, romance, spirit dan partner Slank, jadi ada 4 pokok utama. Cuma biasanya yang terkenal adalah lagu cintanya, sehingga Slank terkenal dengan lagu cintanya, padahal didalamnya terdapat juga pesan-pesan sosial. Pesan-pesan Peace, Love, Unity, Respect (Plur) itu yang selalu kita bawa, kita gerakkan ke seluruh Indonesia agar menjadi milik bersama. Bagi Slankers PLUR itu sudah merekat di jiwa mereka. Peran diplomasi kita sekarang ini sudah cukup baik, karena sudah banyak orang diluar yang mengenal Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang sudah mulai bangkit. Memang sampai sekarang ini boleh dibilang mereka hanya mengenal Bali atau teroris, tapi itulah salah satu alasan bagi Slank agar dunia internasional memiliki persepsi yang lain tentang Indonesia. []

22

DIPLOMASI

No. 10, Tahun I



Update

T

ak kurang dari 1000 penonton memadati Osaka Chuo Kokaido di Osaka, menyaksikan penampilan sekitar 75 seniman Indonesia dan Jepang yang berkolaborasi dalam `Indonesia-Japan Joint Cultural Performances` pada 10 Oktober 2008. Pagelaran bersama tersebut digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka sebagai bagian dari peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia– Jepang. Penonton telah menanti dengan antusias di luar gedung pertunjukan sejak pukul 16.30 meskipun pagelaran baru dimulai pada pukul 17.30. Antusiasme penonton Jepang tersebut agak diluar dugaan, terlebih dikarenakan penyelenggarakan acara pada hari kerja dan waktu yang lebih awal dari jadwal pertunjukan kesenian yang lazim dilakukan di Jepang. Dalam sambutan singkatnya, Acting Konsul Jenderal Republik Indonesia–Osaka menyatakan bahwa kolaborasi dan penampilan

yang tidak kecil, khususnya dalam mewujudkan berbagai kesepakatan bersama dalam Piagam ASEAN, terutama dalam perkembangan isu yang tengah menghangat di kawasan seperti isu nuklir Korea Utara, terorisme dan kelangsungan stabilitas Asia Tenggara. Prof. Maley juga mengajak para peserta diskusi, khususnya para penggiat diplomasi kawasan, untuk bersama-sama melihat perkembangan hubungan Amerika Serikat-Asia selepas kepemimpinan Presiden George W. Bush serta hubungan Australia-Asia pasca pemerintahan PM John Howard. Dalam kesempatan terpisah, Prof. Maley menyampaikan kesediaan Australian National University (ANU) atas ajakan Pusdiklat Deplu untuk melakukan berbagai kegiatan terkait upaya penguatan ASEAN. Kegiatan ini akan menjadi kegiatan terpisah dari program kerjasama yang telah berjalan baik antara Pusdiklat Deplu dan ANU dalam kerangka peningkatan sumber daya manusia Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.[]

Prof. William Maley:

ASEAN Berkembang ke Arah Positif

dok.google

P

iagam ASEAN merupakan perkembangan positif dan bahkan sangat signifikan bagi dinamika ASEAN. Institusionalisasi ASEAN diharapkan akan menguatkan ASEAN dalam berbagai hal, termasuk penanganan masalah politik dan keamanan. Demikian disampaikan Profesor William Maley, Direktur Asia-Pacific College of Diplomacy, Australian National University pada presentasi ‘Contemporary Asia-Pacific Security Outlook: An Analysis’, di hadapan peserta Sekolah Dinas Luar Negeri/ Sesdilu dan Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri/ Sesparlu serta pejabat Deplu lainnya pada 14 Oktober 2008. Dalam presentasinya, Prof. Maley membahas konsep keamanan dalam berbagai konteks: human security hingga konsep keamanan dalam konteks yang lebih luas, serta tantangan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Diskusi juga menyentuh aspek-aspek perkembangan berbagai organisasi regional di kawasan dan kemampuan ASEAN untuk bertahan dan berkembang. Lebih lanjut dibahas bahwa ASEAN menghadapi tantangan

(Sumber: Pusdiklat Deplu)

Indonesia – Japan Joint Cultural Performances

Pukau Publik Osaka

bersama antara seniman IndonesiaJepang ini bukanlah yang pertama kali diselenggarakan di Jepang. Acting Konjen juga mengingatkan bahwa kedekatan budaya selama ini terbukti telah mampu mendekatkan Indonesia dan Jepang. Kolaborasi kali ini diharapkan mampu semakin mendekatkan hati rakyat kedua bangsa, sehingga menciptakan rasa saling pengertian yang lebih mendalam. Pagelaran diawali dengan penampilan grup gamelan Bali ‘Swa Gita Pertiwi’ yang mengiringi tari Panyembrama yang ditarikan oleh grup ‘Purnama Sari’. Kedua kelompok seni tersebut seluruhnya terdiri atas warga Jepang, yang kemampuannya tidak kalah dari penari dan penabuh gamelan asal Indonesia. Kemudian

tampil sekelompok Maiko yang mempertunjukkan dua tari klasik Jepang. Maiko adalah calon Geisha yang masih dalam masa pelatihan. Lazimnya para Maiko tersebut tidak menari di hadapan publik di dalam gedung pertunjukan sebesar Chuo Kokaido, sehingga bahkan penonton Jepang pun terkesima dan memberikan aplaus meriah. Berikutnya tampil kelompok gamelan Jawa `Marga Sari` pimpinan Prof. Shin Nakagawa dari Universitas Osaka. Kelompok ini baru saja melakukan pertunjukan keliling di tiga kota di Indonesia, menampilkan sendratari dongeng khas Jepang, `Momotaro`, yang dikemas dengan gaya tarian Jawa dan diiringi gamelan Jawa. Pertunjukkan ini meraih sukses besar dan mendapatkan pemberitaan luas dari media Tanah Air.

Tak kalah mengundang decak kagum penonton malam tersebut adalah penampilan dua penyanyi asal Indonesia yang menembangkan berbagai lagu modern Indonesia dan Jepang. Dalam kesempatan itu pula, Acting Konjen RI Osaka menyerahkan piagam penghargaan Menteri Luar Negeri RI kepada Masahiko Tatsuta, atas jasa-jasanya mengembangkan persahabatan rakyat kedua bangsa. Masahiko Tatsuta, 76 tahun, akrab disebut Tatsuta Sensei oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kobe dan sekitarnya, adalah pensiunan guru SMA di Kobe yang telah turut aktif mengembangkan dan mengajarkan angklung kepada publik Jepang sejak awal tahun 1980-an.[] (Sumber: KJRI Osaka)




23

Update

Jakarta-Budapest Teguhkan Jalinan Kerjasama khas ibukota, termasuk mengatasi permasalahan-permasalahan kota yang sangat beragam dan rumit. Di akhir acara, kedua delegasi telah mengidentifikasikan bidangbidang kerjasama yang potensial untuk dibina, antara lain bidang manajemen perkotaan, pariwisata, kebudayaan, ekonomi dan iptek. Di hadapan forum pertemuan bisnis antara para pengusaha Jakarta yang tergabung dalam delegasi Pemprov Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo mendorong agar kedua pihak dapat memanfaatkan potensi bisnis yang ada. Dalam kesempatan yang sama pula, Duta Besar Mangasi Sihombing memaparkan berbagai tantangan serta potensi ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Hongaria untuk dijawab oleh segenap kalangan bisnis Indonesia.[] (Sumber: KBRI Budapest)

dok.google

K

erjasama antara dua ibukota besar dunia, Jakarta dan Budapest, telah disepakati dalam sebuah pertemuan antara delegasi Pemda DKI-Jaya yang dipimpin oleh Gubernur Dr. Ir. Fauzi Bowo dan delegasi Budapest yang dipimpin walikota Gabor Demsky di Budapest pada 7 Oktober 2008. Kesepakatan tersebut diteguhkan dalam minutes of meeting yang akan ditingkatkan menjadi sebuah nota kesepakatan bersama, ditandatangani oleh Gubernur Dr. Ir. Fauzi Bowo dan Walikota Gabor Demsky dengan disaksikan oleh Duta Besar Mangasi Sihombing. Mengambil kesempatan ini, kedua delegasi saling bertukar pandangan dan pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan

INTERNATIONAL CONFERENCE OF WORLD HERITAGE CITIES OF EURO- ASIA

SOLO, 25-28 OKTOBER 2008

P

dok.google

dok.google

Direktur Diplomasi Publik, Umar Hadi (ketiga dari kanan), memandu acara konferensi pers International Conference Of World Heritage Cities Of Euro – Asia di Sasono Wiwoho, Menteng (16/10)

emerintah Kota Surakarta akan menjadi tuan rumah International Conference Of World Heritage Cities Of Euro – Asia yang akan diselenggarakan pada 25-28 oktober 2008 dengan tema “Warisan Budaya Takbenda dan pengembangan Kota Berkelanjutan”. Konferensi dimaksud merupakan bagian dari ruang lingkup program UNESCO yang diselenggarakan setiap dua tahun dan direncanakan akan dihadiri oleh 143 walikota dari 29 negara serta para pakar dan professional di bidang preservasi arsitektur dan pelestarian kota guna mendiskusikan berbagai masalah dan saling tukar pengalaman. Dalam konferensi dimaksud akan diadakan serangkaian kegiatan yang meliputi expo, cultural event, carnival, dan workshop terkait keris, batik, wayang serta gamelan. Konferensi akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI pada

tanggal 25 oktober 2008. Kegiatan Expo dan Workshop direncanakan akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 27 oktober 2008. rangkaian kegiatan Konferensi direncanakan akan ditutup secara resmi oeh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tanggal 28 oktober 2008 Dalam sesi konferensi akan diharikan para pembicara antara lain dari UNESCO, WIPO, WTO, Ditjen HKI-Depkumham RI serta kalangan akademisi yang berasal dari Universitas Gadjah Maada dan Universitas Turin (Italia). Konferensi diharapakan akan menghasilkan Deklarasi Solo yang pada pokoknya menekankan pentingnya perlindungan warisan budaya benda dan takbenda dalam pegembangan kota, termasuk pula pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.[]

Lensa

S

ebanyak 22 Diplomat Departemen Luar Negeri RI, Rabu 15/10, secara maraton selama tiga hari, melakukan pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Papua Barat, Bupati Manokwari, tokoh masyarakat dan juga Rektor serta para Dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Papua ( Unipa) yang terletak di Kabupaten Manokwari. Direktur Keamanan Departemen Luar Negeri RI, Sujatmiko, sebagai ketua rombongan mengatakan bahwa rombongan para Diplomat ini datang ke provinsi Papua Barat dalam rangka untuk melihat kondisi daerah tersebut secara langsung, terkait dengan situasi politik, keamanan, dan sumber daya alam, sehingga para Diplomat ini nantinya bisa memberikan penjelasan ketika ditanya seputar masalah Papua saat mereka bertugas di negaranegara sahabat. Hal ini juga dimaksudkan dalam rangka program Peningkatan SDM mengenai kapasitas politik dan hubungan luar negeri Departemen Luar Nederi. Oleh karena itu para pejabat Diplomatik dan Konsuler Deplu RI yang akan ditempatkan di negara-negara dimana isu Papua mendapatkan perhatian yang cukup tinggi, dapat melihat keinginan masyarakat serta memperoleh informasi-informasi penting secara langsung mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosialbudaya dan keamanan di Papua. Dalam acara kunjungan ini, rombongan Diplomat memperoleh penjelasan tentang gambaran kondisi umum provinsi Papua Barat dan juga program pembangunan infrastruktur jalan, potensi tambang emas, minyak dan gas bumi, batubara dan lainlainnya dari Gubernur Papua Barat, Bram Atuturi. Di DPRD Papua Barat, rombongan diterima oleh Ketua

Diplomat Akan Promosikan Papua di Berbagai Sektor

DPRD Jimmy Demianus Ijie, yang didampingi oleh Wakil Ketua H. Ismail dan Ketua Komisi B Chaidir Jafar. Dalam kesempatan tersebut, Jimmy Demianus Ijie menguraikan tentang kondisi provinsi Papua Barat yang baru dimekarkan, dan berharap agar pemerintah pusat lebih banyak memperhatikan pemerintah daerah untuk mengelola hasil alamnya, termasuk LNG di Tangguh. Di kampus Unipa, rombongan mendapatkan penjelasan secara detil mengenai program kampus, kondisi dan keberadaan kampus, mahasiswa dan juga para dosen dari Purek I Unipa, Dr. Merlin Lekitoo. Dalam kesempatan tersebut rombongan menyarankan agar Unipa melakukan kerjasama dengan

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.diplomasionline.net

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

universitas-universitas lainnya guna peningkatan kualitas dan juga dengan perusahaan-perusahaan guna menyalurkan para lulusan Unipa untuk bekerja. Pada kunjungan kerja tersebut, Sujatmiko juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pariwisata agar membuat brosur tentang potensi wisata di daerah ini. Deplu lewat Diplomat dan Konsuler nantinya akan menyebarkan brosur tersebut ke sejumlah negara terutama di Eropa, Amerika dan Asia. Saran itu disampaikan oleh Sujatmiko setelah melakukan peninjauan lapangan langsung ke kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata.

Pada hari kedua kunjungannya di Manokwari, rombongan Diplomat dan Konsuler didampingi oleh pejabat Dinas Pariwisata melakukan peninjauan tempat-tempat wisata, seperti Pulau Mansinan dengan situs Pekabaran Injil, Pantai Pasir Putih, tempat pemanggilan ikan di Bakaro serta sejumlah objek lainnya. Menurut para Diplomat, kawasan pesisir Manokwari sangat indah indah tinggal ditata sebagai objek wisata. “ Sepanjang pantai cukup berpotensi, hanya tinggal dikelola dengan baik dan bisa juga dibangun hotel atau resort seperti Mansinan Beach Resort “ ujar Sujatmiko []

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

DIPLOMASI. Duta Ekowisata. Nadine Chandrawinata. Keindahan Jakarta. Tabloid. Slank Akan Menampilkan Wajah Indonesia Dalam Persepsi Berbeda

Recommend Documents