Diplomasi. Annisa Fatharini: Duta Belia Duta Belia Sebaiknya Mengunjungi Negara Yang Belum Mengenal Indonesia

No. 21, Tgl. 15 Juli- -14 14Oktober Agustus2009 2009 No. 23 Tahun II, Tahun Tgl. 15II,September

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Menlu : MenluRI RI:

Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem

Negara Maju Tak Mampu Kontribusi Islam lagi Memonopoli Dan Demokrasi EkonomiMembangun Dunia Dalam

Indonesia

Dr. Hafid Abbas: Indonesia dan Da’i Bachtiar : Timor Leste Berhasil Persoalan Mengubur Menyelesaikan Masa Kelabu TKI di Lalu Malaysia Dengan Kepala Dingin

Danny Rahdiansyah:

Kebudayaan, Fondasi Untuk Arah Politik Luar Memperkuat Hubungan Negeri Indonesia RI - Suriname

Pasca Pemilu 2009

Nia Zulkarnaen : Annisa Fatharini:

“KING” Duta Belia 2009

Film Bertema Bulutangkis “Duta Belia Sebaiknya Mengunjungi Negara Yang Belum Mengenaldi Indonesia” Pertama Dunia Email: [email protected] [email protected] Email:

ISSN 1978-9173

Email: [email protected] www.tabloiddiplomasi.com

99

771978 917386 DepartemenLuar LuarNegeri Negeri Departemen RepublikIndonesia Indonesia Republik

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi

>4

Fokus

> 14

> 10

Lensa

> 15

> 11

Lensa

> 16

Bingkai

> 20

Bingkai

> 22

Ekonomi Dunia Tidak Lagi Dimonopoli Negara Maju

Indonesia dan Timor Leste Berhasil Mengubur Masa Lalu Kelabu 7.511 Eks PNS Timor Leste Mendapat Tabungan Hari Tua

> 12

duta Belia Memperkenalkan Politik Luar Negeri Kepada Konstituen Muda

> 13

Duta Belia Sebaiknya Mengunjungi Negara Yang Belum Mengenal Indonesia

L

8

L

E

N

S

A

E

N

S

A

Bingkai

Identitas Anak-anak Pengungsi Timtim

Bingkai

Seleksi Penerimaan CPNS Deplu 2009

Kilas

Arah Politik Luar Negeri Indonesia pasca Pemilu 2009

Sorotan

Peluang Pasar Industri Kreatif Indonesia Di China Cukup Besar

Sorotan

Peran Indonesia Pada Skala Internasional Cukup Menonjol

9

Pemerintah Serius Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Akhir KKP

S O R O T A N

20

Peran Indonesia Pada Skala Internasional Cukup Menonjol Primo Alui Joelianto Dubes RI Canberra

Potensi Australia

Sebagai Pasar Produk Kreatif Indonesia

Prof. Dr. Hasan Haji Matzen Universitas Pattani, Thailand (Peserta Program Friends of Indonesia dari Thailand)

Diplomasi

Teras Diplomasi Permasalahan global yang melanda dunia sekarang ini nampaknya masih akan belum beranjak, tanda-tanda akan tertanganinya permasalahan global tersebut dalam waktu dekat hingga kini masih belum tampak secara meyakinkan, apalagi tampaknya permasalahan tersebut saling memiliki keterkaitan, sehingga dengan demikian penanganannya memerlukan upaya yang komprehensif secara global. Sebagaimana diketahui, sekarang ini dunia masih dilanda oleh empat permasalahan besar, yaitu climate change, krisis energi, krisis pangan, dan krisis ekonomi. Namun justeru ditengah-tengah berbagai permasalahan global itu pula, Indonesia tampil sebagai sebuah negara yang mengundang kekaguman masyarakat dunia. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi climate change di Bali yang telah menghasilkan Bali Roadmap atau peta jalan untuk tercapainya keberhasilan dari proses negosiasi tahap selanjutnya. Dalam hal terjadinya krisis energi, yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara permintaan dan pengadaan, Indonesia mengubah pola konsumsi energinya dari yang semula bergantung pada BBM menjadi pengguna gas dan geothermal, sehingga secara keseluruhan Indonesia mengalami surplus energi. Ditengah terjadinya krisis pangan global, Indonesia juga berhasil meningkatkan produksi beras hingga surplus tiga juta ton dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Kemudian dalam krisis ekonomi dan keuangan, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia menjadi minus, tetapi Indonesia bersama-sama dengan China dan India tetap tumbuh positif. Tampilan Indonesia tersebut menjadikan

peran Indonesia di dunia internasional meningkat secara signifikan. Belum lagi capaian lainnya dalam hal demokrasi dan keragaman, itu semua dapat dilihat secara langsung oleh para sahabat Indonesia melalui program Presidential Friends of Indonesia. Bagi dunia internasional, terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan telah memunculkan sebuah kemungkinan terjadinya perubahan tatanan lembaga-lembaga dunia termasuk PBB, dan munculnya sebuah kekuatan dunia yang baru. Mengantisipasi hal tersebut, kedepannya Indonesia harus berupaya untuk tetap menjaga tampilannya di percaturan internasional, dan sekaligus juga meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat secara lebih intens dan berkesinambungan di berbagai bidang, untuk itu Indonesia juga meluncurkan program Duta Belia ke beberapa negara sahabat. Mengingat proses globalisasi dunia yang begitu dinamis dan cepat berubah, yang tentunya memerlukan kemampuan sumberdaya manusia yang cepat beradaptasi, cepat berpikir untuk mencari solusi, imajinatif dan penuh ide untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas dan inisiatif baru, didalam mengembangkan hubungan kerjasama dengan negara-negara sahabat, maka Duta Belia 2009 mengusung tema “ Create, Innovate and Prosper”. Karena hanya generasi muda Indonesia yang kreatif dan inovatif yang akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang terpandang dimasa mendatang. Selanjutnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Pimpinan Tabloid Diplomasi beserta seluruh staff redaksi dan administrasi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Kholid M. Staf Redaksi Cahyono Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor M. Dihar Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Tabloid Diplomasi dapat di Download di http://www.deplu.go.id Email : [email protected] Cover : Annisa Fatharini Duta Belia 2009 Photo : Dok.Diplomasi Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi Fok

u

Global Financial & Economic Crisis dalam konteks geo-strategis di dunia merupakan topik yang aktual, karena krisis keuangan dan ekonomi global memang masih berlangsung. Perlu kita ketahui bahwa sejauh ini masih diperdebatkan, apakah dampak krisis ini sudah mencapai titik terendah dan karena itu negara-negara di dunia ini sudah mulai pulih dan bisa bangkit kembali. Atau apakah hanya turun pada titik terendah dan kemudian akan menanjak naik kembali, atau apakah turun mencapai titik terendah kemudian datar dan naik kembali membentuk kurva U. Sampai saat ini, hal tersebut masih menjadi kajian yang menarik dalam forum-forum diskusi yang ada. Krisis keuangan dan ekonomi global dimulai dari Wall Street di AS, dan kemudian terus menjalar ke Eropa hingga ke negaranegara berkembang. Tetapi hal yang penting dari terjadinya krisis ini, pertama adalah adanya pengakuan bahwa masalah ekonomi dunia tidak lagi menjadi monopoli negara-negara maju G-8. Dan karena disadari sebagai masalah global, maka respon dan cara-cara penanganannya juga diharapkan secara global, tidak cukup hanya oleh G-7 atau G-8, sehingga dengan demikian terdapat peluang untuk terciptanya ‘kekuatan ekonomi baru’, sesuatu yang saya kira pasti terjadi. Ke-dua, adalah pengakuan bahwa global and regional financial institution, utamanya Bretton Wood System, sudah tidak memadai lagi untuk mengatur keuangan dan ekonomi dunia. Selama ini Bretton Wood telah menjadi forum yang nyaman bagi negaranegara maju untuk membicarakan dan mengambil keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi global antar mereka sendiri. Ke-tiga, adalah pengakuan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang bebas tanpa regulasi dan supervisi yang memadai, telah menjadikan dunia sekarang ini mengalami krisis keuangan dan ekonomi global. Ke-empat, pengakuan akan

No. 23 Tahun II

s

Menlu RI :

Ekonomi Dunia Tidak Lagi Dimonopoli Negara Maju

diplomasi/khariri

4

keperluan untuk mereformasi institusi keuangan regional dan global. Semua pengakuan tersebut diberikan secara jujur oleh negara-negara maju yang selama ini berfikir bahwa mereka adalah pemegang monopoli kebijakan ekonomi dunia, ini adalah suatu hal yang jarang terjadi. Pengakuan ini tentunya mengarah pada upa-ya penyesuaian dan penguatan lembaga-lembaga keuangan regional dan global tersebut, termasuk dalam hal sumberdaya modal. Sehingga dengan demikian mampu merespon kebutuhan masyarakat internasional dalam mengatasi krisis, termasuk akses yang lebih mudah bagi negaranegara berkembang terhadap sumber-sumber keuangan internasional.

Crisis of global governance Pertanyaan berikutnya adalah, apa implikasi dari krisis global ini terhadap kebijakan luar negeri. Disela-sela Second World Summit G-20 di London, sejumlah 12 Menteri Luar Negeri melakukan diskusi dan memperdebatkan apakah make sure dari krisis itu sendiri. Ada yang mengatakan ini crisis of leadership, dan saya sendiri mengatakan ini crisis of global governance. Menlu Hillary Clinton mengatakan ini crisis of leadership, padahal yang menjadi leader penanganan ekonomi global selama ini adalah Bretton Wood Institution. Tetapi sebagaimana yang saya katakan, disini ada keterbukaan. Saya katakan bahwa krisis ini adalah bagian dari global governance

crisis seperti yang kita alami pada tingkat nasional pada krisis ekonomi 97-98, yaitu tidak adanya democracy international level yang memungkinkan terjadinya check and balance, sehingga apa yang diinginkan oleh negara-negara yang berkuasa, pada akhirnya itulah yang menjadi standar kebijakan. Untuk persoalan yang lain, negara-negara boleh protes, tetapi kalau sudah menyangkut kebijakan-kebijakan mendasar Bretton Wood Institution, IMF, World Bank, dan Regional Development Bank, maka negara-negara maju yang praktis mempunyai hak veto terhadap keputusan apapun yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut, akan melakukan koordinasi diantara mereka sendiri. Tetapi global of finance yang

15 september - 14 OKTOBER 2009

Diplomasi

cacat ini merupakan cerminan semua lembaga-lembaga internasional, tidak terkecuali dengan PBB, dimana termasuk didalamnya Dewan Keamanan didalam menangani masalahmaasalah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Karena itu kalau kita bicara tentang reformasi di badan-badan internasional seperti Bretton Wood Institution dan kesediaan negara-negara pemegang saham prioritas untuk mau melakukan reformasi, maka kita bisa menarik garis kesamping, dimana berdasarkan pengalaman dari krisis keuangan dan ekonomi yang dialami dunia sekarang ini, mestinya negara-negara maju bisa lebih terbuka untuk mengakui bahwa reformasi ini harus dilakukan tidak saja pada international economic institution tetapi juga pada bidang-bidang kerjasama internasional lainnya termasuk PBB dan Dewan Keamanan. Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan yang menjadi pemegang saham utama dalam forum tersebut, sudah tidak dapat lagi dikatakan mencerminkan perkembangan dunia sekarang ini, yaitu 64 tahun setelah Piagam PBB disahkan dan mulai berlaku. Dan untuk Bretton Wood Institution, itu berarti adalah perubahan sebuah system yang telah dibangun sejak 61 tahun yang lalu. Hal ini sebetulnya merupakan angin segar yang positif, tetapi apakah kesediaan Bretton Wood Institution dan global multilateral and regional finance institution untuk melakukan reformasi, secara otomatis juga bisa berlaku pada lembaga-lembaga lain. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai reform, maka sesungguhnya itu bukan sekedar IMF, World Bank, ADB dan lembaga-lembaga keuangan regional lainnya. Permasalahan ini sebenarnya sudah cukup jauh dibicarakan dalam forum G-20, termasuk apakah pengangkatan di regional development bank sudah harus dilakukan berdasarkan merit (pemilihan) dan bukan jatah sebagaimana yang berlaku selama ini. Apakah Jepang yang selama


ini selalu menjadi Presiden ADB bersedia untuk menetapkan Presiden ADB berdasarkan merit. Dalam forum diskusi MenluMenlu G-20, saya katakan, sesungguhnya harus kita sadari bahwa reformasi ini akan berujung pada re-distribution of power. Kita tahu, pasca berlakunya Piagam PBB atau bahkan dalam Rancangan Piagam PBB, distribution of power yang diatur oleh para pemenang PD II ini, adalah termasuk permanent members Dewan Keamanan dan hak veto yang mereka miliki. Karena itu dari segi foreign policy, kita harus memanfaatkan momentum kesepakatan masyarakat internasional untuk mereformasi international regional finance institution untuk diiringi dengan kesepatakatan untuk mereformasi badan-badan dunia lainnya. Kita tahu, inisiatif untuk mereformasi PBB paling tidak sudah dimulai sejak tahun 1995. Dan setiap kali Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan dalam United Nations Summit, maka setiap kali itu pula Majelis PBB kehilangan esteem nya, ketika pada siklus lima tahunan tersebut tidak tercapai kesepakatan. Jadi sebagaimana anda tahu, saat itu saya mempunyai gambaran yang pesimistis kalau sudah bicara tentang reformasi PBB. Suatu hal yang baik bahwa pada tahun ini, atas inisiatif Majelis Umum, kembali diadakan diskusi tentang reformasi PBB, utamanya Dewan Keamanan. Tetapi berdasarkan pengalaman lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pesimis kalau bicara mengenai reformasi PBB. Mungkin pada peringatan HUT PBB yang ke 65 ada momentumnya, yang bisa jadi merupakan perpanjangan dari apa yang bergulir sejak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi global. Tetapi apakah kesediaan untuk mereformasi global regional financial institution itu juga serta merta akan diikuti dengan kesediaan mereformasi badan-badan dunia. Pada akhirnya kalau kita bicara tentang reformasi badanbadan dunia, atau istilahnya re-

u

s

5

diplomasi/khariri

Fok

distribution of power, tampaknya kita boleh bersikap skeptis bahwa itu tidak akan terjadi demikian. Apalagi menyangkut masalah politik dan keamanan, dimana kepentingan negara-negara besar tentunya tidak ingin dikurangi, itu pada tatanan global. Geo-strategis kawasan Asia Pada tatanan regional, konsekuensi dari terjadinya krisis keuangan dan ekonomi global dalam konteks geo-strategis di Asia, tampaknya kita perlu memikirkan tentang masa sekarang dan masa depan. Kita melihat bahwa beberapa elemen geo-strategis dikawasan ini menjadi lebih terbuka dengan terjadinya krisis keuangan dan ekonomi global. Pertama bahwa Asia, setidaknya Asia Timur telah berperan penting menjadi bagian dari solusi krisis keuangan dan ekonomi global. Kita lihat bagaimana kontribusi yang diberikan oleh Jepang, walaupun dia sendiri dilanda resersi yang begitu lama, tapi karena memiliki sumber keuangan yang besar, Jepang telah berkomitmen

untuk berkontribusi bagi additional resources IMF dan World Bank sebesar 150 milyar dolar. Kedua, adalah harapan besar kepada China yang memiliki reserve terbesar di dunia sekarang ini, yaitu sebesar 3 trilyun dolar. Sebesar 21 trilyun dolar, sekarang ini di investasikan di AS dalam bentuk obligasi dan investasi lainnya, dan tidak kurang dari 2 trilyun dolar dana cash ada di kantong China. Karena itu kita lihat bagaimana negara-negara maju secara berbondong-bondong bergantian mengunjungi China, mulai dari Hillary Clinton, yaitu setelah kunjungannya ke Jakata pada tanggal 18 February 2009. Hillary meminta China untuk berperan penting dalam mengatasi krisis keuangan dan ekonomi global, namun China tidak memberikan komitmen apapun. Bahkan ketika Uni Eropa mendekati China untuk berkontribusi bagi upaya membantu negara-negara bekas Eropa Timur yang banyak menderita karena krisis tersebut, China juga tidak

No. 23 Tahun II

Diplomasi Fok

u

s

diplomasi/khariri

6

berkomitmen apa-apa. Pesan khusus PM Brown ketika dilakukannya konsultasi Menlu-Menlu ASEAN bulan Maret yang lalu menyebutkan bahwa dia memahami bahwa China akan memberikan prioritas penggunaan sumber daya ekonominya untuk negara-negara Asia agar bisa segera keluar dari krisis ini. Tetapi menurut saya bukan itu, pertama adalah pengakuan atas keperluan masyarakat internasional untuk mengakui China sebagai emerging global power, global economic power, status itu yang sebenarnya diinginkan oleh China. Yang kedua adalah apa yang bisa didapatkan oleh China dari kontribusinya dalam mengatasi krisis ini. Kalau dia harus memberikan kontribusi sebesar 150 milyar dolar atau lebih, kedudukan apa yang diperoleh China dalam proses pengambilan keputusan di badan-badan seperti PBB, IMF,

No. 23 Tahun II

ADB, Word Bank dan sebagainya, yang berdasarkan ketentuan yang ada, selama ini existing goal regulation nya dimonopoli oleh negara-negara G-7 dan G-8. Oleh karena itu pada akhirnya keperluan untuk membongkar tatanan global and regional financial institution yang ada perlu memberikan tempat bagi China, itulah yang saya maksudkan bahwa reform itu harus detail dalam redistribution of power pada badan-badan dunia dan kawasan. Ini yang belum kita lihat, dan mungkin harus didorong, karena pastinya negara-negara maju itu pada akhirnya tidak begitu rela sepenuhnya dalam melakukan redistribution of power, walaupun mereka berbicara reformasi. Global economic power Kembali kepada dampak kawasan, maka semakin dekat dan kuat kearah pengakuan

China sebagai as important global economic power. Kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 12%-15% selama dua puluh tahun terakhir ini, China yang dalam dua tahun terakhir ini merupakan raksasa kekuatan ekonomi terbesar ke-empat, sekarang ini telah menyalip Jerman, sehingga menempati urutan ke-tiga dan diprediksi pada tahun 2030/2035, China juga akan mampu menyalip Jepang dan bahkan juga AS. Itu adalah perkiraan, tetapi dengan trend pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan pesat, pengakuan terhadap China sebagai global economic power juga semakin menguat dengan trend yang terus menanjak, maka kita juga menyaksikan pengaruh kekuatan politik China yang makin diakui, dan paralel dengan itu adalah juga karena semakin meningkatnya kemampuan pertahanan China. Yang kedua, dalam konteks regional, walaupun Jepang cukup lama mengalami krisis, tetapi bagaimanapun masih merupakan kekuatan ekonomi ke-dua terbesar didunia. Jepang membantu berbagai negara dan memperkuat sumberdaya IMF, World Bank, dan ADB dengan kontribusi sebesar 150 milyar dolar. Dibalik itu, sebetulnya Jepang tidak ingin diungguli oleh China dalam tampilannya, baik di kawasan maupun di percaturan ekonomi global. Yang ketiga, negara-negara di kawasan semakin mendapat tempat dalam konteks upaya mencari solusi, tidak hanya Jepang dan Korea Selatan, yang sama-sama sebagai anggota OECD, tetapi juga ada China, Australia, Indonesia dan India yang turut memberikan kontribusi sebagai Emerging Economist , yang kalau dibandingkan dengan kawasan lainnya, kecuali kawasan Eropa, keterwakilan Asia Timur, sedikitnya dalam perspektif East Asia Summit, walaupun tidak surplus tetapi sangat memadai. Yang keempat, bahwa task countries moneter yang menerpa Asia Timur mulai dari Korea, Thailand, Malaysia dan Indonesia, telah menumbuhkan

inisiatif kawasan yang disebut sebagai Chiang Mai Initiative. Kita tahu sejarah dibalik ini, dimana negara-negara Asia yang dari dulu dikenal memiliki cadangan devisa rata-rata cukup tinggi, berupaya memajukan kerjasama untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan internasional. Oleh karena itu pada awalnya Chiang Mai Initiative ini dianggap cukup kontrovesial, sebab dilihat sebagai upaya untuk menandingi IMF atau membentuk semcam IMF di kawasan. Tetapi ditengah krisis keuangan dan ekonomi global sekarang ini, ternyata Chiang Mai Initiative telah menjadi instrumen yang sangat positif di kawasan dalam menanggulangi krisis tersebut, khususnya melalui mekanisme dana cadangan, dimana negaranegara yang mengalami masalah likuiditas finansial dapat memperoleh dana cadangan tersebut melalui bilateral arrangement. Sebuah komitmen dukungan sebesar 1 milyar dolar sebagai back up yang tidak perlu di cash kan, tetapi telah secara efektif memberikan sinyal yang positif pada pasar. Kita memperoleh 26 milyar dolar dari Jepang dan China, itu berarti separuh dari total cadangan luar negeri kita. Sinyal tersebut sudah menjadikan nilai tukar uang kita pada hari berikutnya sampai sekarang, terus menguat. Selain itu juga ada dukungan dalam bentuk dana cadangan bagi defisit anggaran. Sehingga Indonesia yang semula menargetkan defisit anggaran sebesar 1,2%, maka pada masa krisis tahun ini, defisit anggaran tersebut kita tingkatkan menjadi 2,5% supaya ada space untuk extra spending, khususnya bagi stimulus ekonomi pada pembangunan infrastruktur. Beruntung bahwa dalam kerjasama Chiang Mai Initiative, yang sekarang disebut CMIM (Chiang Mai Initiative Multilateralization) ada inisiatif untuk melakukan fulling of resources, peningkatkan dari 80 milyar dolar menjadi 120 milyar dolar. Sekarang ini mungkin CMIM adalah satu-satunya


Diplomasi L Bila kita bicara tentang pilar-pilar yang menopang sebuah bangunan, berarti kita bicara tentang arsitek pilar-pilar tersebut, tetapi bukan the future of East Asia Community, walaupun di ASEAN hal itu sudah melembaga sebagai suatu konsep kemanusiaan. Kita sudah berkontribusi pada East Asia yang inklusif. Ada yang ingin terus memperluas East Asia ini, tetapi dalam hal kerjasama antara negara-negara di kawasan ini, mereka sebagian besar ingin kembali pada ASEAN+3, itu harus kita cermati betul.

lembaga kerjasama seperti itu yang ada di kawasan, sehingga negara-negara ASEAN plus three mempunyai akses apabila mereka memerlukan dukungan finansial. Lembaga semacam itu mungkin ada di Eropa, karena mereka sudah jauh lebih maju dalam kerangka kerjasama antar mereka. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara bekembang di kawasan-kawasan lainnya, CMIM adalah sesuatu yang baru dan menurut saya sangat positif. Dari forum CMIM ini juga nampak dengan jelas kompetisi yang besar antara China dan Jepang, yang masing-masing tidak ingin diungguli satu dengan lainnya, dan ini positif untuk kita. Misalnya kesepakatan untuk meningkatkan


dana menjadi 120 milyar dolar, dimana ASEAN dan Korea menanggung sebesar 36 milyar dolar dan sisanya, baik China dan Jepang masing-masing ingin lebih tinggi dari lainnya. Tapi pada forum pertemuan CMIM pada bulan April, akhirnya disepakati bahwa mereka menanggung sama besar. Namun demikian Jepang masih menjanjikan untuk mengalokasikan dana lain yang akan disalurkan kepada global finance institution. Disini tampak terlihat bahwa Jepang ingin tampil dengan kontribusi yang lebih banyak dibanding China. Implikasi dari arrangement ini, pertama bahwa CMIM dilakukan dalam kerangka ASEAN + 3. Ada pemikiran dari negara seperti Australia untuk bisa bergabung dalam CMIM, dalam artian surplus foreign currency dan country reserve Australia cukup besar, jadi Australia bukan hanya sekedar ikut, tetapi juga sebagai penyumbang dana. China bereaksi keras menolak dengan mengatakan bahwa CMIM adalah pesta yang diselenggarakan bagi 13 negara ASEAN +3, dan Australia tidak diundang dalam pesta tersebut. China tahu bahwa dia mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari yang lainnya, dan itu direfleksikan dengan kontribusinya yang besar dalam CMIM, sebuah jalan seperti yang dilakukan AS di Wolrd Bank dan IMF, dimana suatu saat China juga boleh mempunyai hak veto. Saya mencermati perilaku ini, jadi kita juga harus mencermati perilaku suatu negara yang saat ini menanjak pesat menjadi pemain global dalam lingkungan pergaulan di kawasan Asia Timur. Satu yang kita tahu, bahwa kita berhasil menggiring East Asia Summit seperti yang kita inginkan, dimana kita pernah sendirian selama dua tahun untuk membuat proses Asian Summit yang lebih inclusive, karena kita justru tidak sepakat dengan East Asian Summit yang hanya terdiri dari ASEAN+3. Saya katakan, perhatikan grafik pertumbuhan ekonomi China yang berkembang pesat dari 12% menjai 15% pertahun, den-

gan kondisi itu maka pada kurun waktu 15-25 tahun mendatang China akan menjelma menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Oleh karena itu kita harus mempunyai pertimbangan rasional, kita memerlukan East Asia Summit process sebagai suatu kerangka kerjasama yang lebih balance di kawasan dimana tidak hanya terjadi internal balance within East Asia Summit process seperti yang diwujudkan dalam 16 peserta negara East Asia, tetapi juga dimana terjadi external balance antara key player seperti AS, Federasi Rusia dan Uni Eropa. Jadi apa kira-kira yang akan dilakukan China dengan memainkan peranan penting sebagai important global player, apakah dia akan membuat dirinya sebagai satu-satunya higher power seperti AS, atau membuat AS turun dan kembali lagi menjadi super power dimana akan ada super powersuper power lain sebagai tandingan. Apakah situasinya memang sudah harus demikian ? Arsitektur Kerjasama East Asia Tetapi terlepas apakah China akan menjadi super power yang akan menandingi AS, seperti ketika dulu Rusia menandingi AS, sedikitnya kita akan menyaksikan sebuah kekuatan besar, tetapi apakah kekuatan besar itu positif bagi kawasan dan bagi kita, itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan secara serius. Pertama dalam konteks bilateral Asia Pasifik, Asia, Asia Timur dan ASEAN. Di ASEAN kerjasamanya jelas berupa ASEAN Community dengan segala pilarnya, tetapi di Asia Timur belum ada arsitek yang merancang pilar-pilar bagi future of East Asia Community, jadi ini belum jelas. Bila kita bicara tentang pilarpilar yang menopang sebuah bangunan, berarti kita bicara tentang arsitek pilar-pilar tersebut, tetapi bukan the future of East Asia Community, walaupun di ASEAN hal itu sudah melembaga sebagai suatu konsep kemanusiaan. Kita sudah berkontribusi pada East Asia yang inklusif. Ada yang

E

N

S

A

7

ingin terus memperluas East Asia ini, tetapi dalam hal kerjasama antara negara-negara di kawasan ini, mereka sebagian besar ingin kembali pada ASEAN+3, itu harus kita cermati betul. Yang kedua, dalam konteks kerjasama di kawasan, yang sudah ditentukan penyusunan gambarnya adalah prospek dari kerjasama ASEAN, dimana kita berperan penting membuat pilar-pilar kerjasama ASEAN menjadi balance, yaitu sisi politik dan keamanan, sisi ekonomi dan sisi sosial budaya, tiga pilar inilah yang menjadi landasan dari suatu ASEAN yang baru. Tetapi gambaran arsitektur dan bangunan kerjasama untuk East Asia itu belum ada. Dalam hal ini kita menerapkan bottom up, jadi berbeda dengan Uni Eropa. Kita sudah mulai melangkah mengumpulkan satu-persatu, entah menjadi apa nantinya kita lihat nanti, itu yang terjadi. Tetapi juga jangan kita larut pada upaya membangun satu-persatu dan akhirnya kita lupa memikirkan bentuk bangunan akhirnya, yang dalam istilah diplomasi disebut block building. Karena itu pemikiran-pemikiran yang taktis dan konsepsional sangat diperlukan dalam hal ini. Diperlukan sebuah kekuatan diplomasi, sebab jangankan untuk bisa sebanding dengan China, kekuatan diplomasi untuk kepentingan politik, ekonomi dan petahanan saja itu juga bisa melahirkan konsep ekspansi. Dengan demikian kita harus melihat konsep East Asia yang inclusive, kita lihat negara seperti India dan Jepang dengan konsep seperti itu. Jadi dengan kata lain, tantangan diplomasi kita kedepan juga perlu direfleksikan dalam kebijakan kedalam, jadi bukan hanya sisi diplomasinya, tetapi juga implikasi dari berubahnya geostrategis, geopolitis dan geoekonomi dikawasan. Sebagaimana yang makin jelas tergambar dari respon kawasan akibat krisis keuangan dan ekonomi global, yang telah menjadikan peta yang lebih nyata untuk kita melangkah ke depan.[]

No. 23 Tahun II

Diplomasi

8

L

E

N

S

A

Potensi Australia

diplomasi/cahyono

Sebagai Pasar Produk Kreatif Indonesia

Primo Alui Joelianto Dubes RI Canberra

Perekonomian Australia yang dinamis dan kompetitif disertai dengan produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi, telah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi sehingga dengan demikian produk-produk kreatif dapat berkembang dengan baik di Australia. Hal tersebut karena didukung oleh keberadaan lembaga pendidikan dan penelitian yang memang khusus dibentuk untuk pengembangan industri kreatif Australia. Lembaga tersebut adalah Center for Execellence for Creative Industries and Innovation yang dibentuk pada tahun 2005 berpusat di Queensland dan dikelola oleh Queensland University of Technology. Lembaga ini kemudian dikembangkan di berbagai wilayah di Australia, yaitu di Victoria, Austalian Capital Territoy, Northern Territory, Western Australia dan New South Wales, dan masing-masing dikelola oleh Swinburne University of Technology, Australian National University, Charles Darwin University, Edith Cowan University dan University of Wollongong. Industri kreatif di Australia sudah sangat maju karena memiliki sumberdaya manusia yang handal serta didukung oleh kebijakan pemerintahnya yang memberikan fasilitas dana promosi, akses kredit yang mudah, lembaga riset dan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian Indonesia

No. 23 Tahun II

masih memiliki peluang untuk memasarkan produk kreatifnya ke Australia, terutama untuk industri kerajinan tangan, fashion, arsitektur, festival kesenian, industri film dan animasi, musik, performing arts dan software komputer. Kerajinan tangan yang diminati di Australia adalah yang terbuat dari bahan dasar kayu (patung, bingkai foto, dan asesoris), kaca atau porselen (piring/gelas hias, asesoris), kulit binatang (dompet, tas), tekstil (tote bag, bed cover), batu alam untuk hiasan taman, perak dan berbagai asesoris dan hiasan rumah. Kerajinan tangan lainnya yang juga cukup diminati adalah lilin aroma terapi, gift box dan ornamen. Penduduk Australia yang berjumlah sekitar 21 juta dan memiliki pendapatan perkapita sebesar US$ 37,500 ini sangat gemar berolah raga. Mungkin ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan berbagai asesoris dan perlengkapan olah raga mereka. Jenis olah raga yang paling banyak digemari oleh masyarakat Australia adalah pacuan kuda, rugby, yacht, cricket serta balap motor dan mobil, dimana setiap tahunnya selalu diselenggarakan event-event olahraga bertaraf internasional. Untuk produk fashion, perkembangan fashion di Australia dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu; the bush, the cities dan the beaches. Keadaan lingkungan yang secara prinsip panas dan kering menjadikan gaya fashion di Australia bersifat vibrant, cerah dan kaya warna serta exuberant. Event yang diselenggarakan secara rutin terkait dengan fashion adalah L’Oreal Fashion Festival yang diselenggarakan setiap bulan Maret di Melbourne. Kemudian ada Rosemount Australian Fashion Week yang diselenggarakan setiap

dua tahun sekali di Sydney pada bulan Mei untuk koleksi musim semi/panas, dan pada bulan Oktober untuk koleksi musim gugur dan dingin. Untuk bidang arsitektur, masyarakat Australia umumnya cenderung menyukai bangunan yang bersifat hemat energi, nontoxic, low-impact structure dan hemat air dengan desain dan arsitektur yang mengikuti perkembangan perkotaan. Bentuk lainnya yang disukai adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan penampilan lokal, tetapi relevan dengan keadaan dunia luar untuk melakukan adaptasi atau perubahan, dan mempunyai koneksi dengan budaya tradisional. Event yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya di Australia terkait bidang arsitektur adalah Sunday Mail Home Living Expo (Architecture & Design) dan CEDIA Expo di Sydney Convention & Exhibition Center. Setiap bulan Januari di Australia diselenggarakan Sydney Multicultural Festifal yang menampilkan tarian, teater, musik, visual arts dan film. Untuk bulan Februari ada The National Multicultural Festival di Canberra yang menampilkan musik lokal, nasional dan internasional, tarian, makanan internasional dan creative arts. Kemudian juga ada Perth International Arts Festival. Untuk bulan Maret diselenggarakan Adelaide Festival of Arts dan Tasmania Ten Days on the Island. Event lainya adalah Brisbane Festival (Juli), Darwin Festival (Agustus), dan Melbourne International Arts Festival (Oktober). Untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan festival di berbagai kota tersebut, partisipan diharapkan agar dapat melakukan persiapan paling tidak satu tahun sebelumnya. Industri video games dan film sekarang ini juga semakin tergan-

tung dengan produk animasi dan computer graphic special effects, dan Australia diperkirakan akan menjadi pasar yang signifikan terutama untuk kebutuhan televisi, feature film, media interaktif dan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut saat ini pihak Australia telah melakukan kerjasama dengan Israel, Kanada, Inggris, Perancis dan New Zealand dalam bentuk produksi bersama, dan tentunya ini terbuka juga bagi Indonesia. Sekarang ini hampir 85% dari populasi dewasa di Australia setiap tahunnya menghadiri pertunjukan seni dan budaya, termasuk film. Lebih dari 25% menonton pertunjukan konser musik pop, opera (16%), live theater (17%), pertunjukan tarian(10%) dan konser musik klasik (9%). Australia merupakan salah satu negara maju yang sudah melaksanakan e-commerce dan e-government, dimana sekitar 61% penduduk dan 73% rumah tangga sudah menggunakan jasa komputer dan akses internet. Pasar ICT Australia merupakan ke-empat terbesar di kawasan Asia Pasific setelah China, Jepang dan Korea Selatan dengan nilai impor sebesar US$ 26 milyar. Yang perlu diperhatikan oleh para pelaku industri kreatif Indonesia yang ingin memasuki pasar Australia adalah standar kualitas dan selera konsumen. Konsumen Australia sangat memperhatikan masalah isu lingkungan, HAM dan kesehatan. Karena itu produk yang ingin dipasarkan jangan yang berasal dari bahan/binatang yang dilindungi atau bersifat merusak lingkungan, tidak diproduksi oleh anak-anak, terjamin kebersihannya dan tidak mengandung bahan beracun. Hal lainnya yang sangat penting di perhatikan adalah masalah kesinambungan pasokan.[]


Diplomasi L


N

S

A

9

Pemerintah Serius Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Akhir KKP kembali Tabungan Hari Tua eks PNS, ABRI dan juga karyawan swasta RI di Timor Timur. Rekomendasi yang diserahkan oleh KKP terdiri dari dua kluster, pertama adalah rekomendasi Jangka Pendek dan Mendesak, yaitu mengenai; Akuntabilitas dan Reformasi Kelembagaan yang merujuk kepada kepentingan nasional; Patroli Perbatasan dan Kebijakan Keamanan Bersama; Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik; Persoalan Ekonomi dan Asset; serta Komisi untuk Orangorang Hilang. Kedua, adalah Rekomendasi Jangka Panjang dan Aspiratif, yaitu ; Mendorong pertukaran kebudayaan dan pendidikan ; Mendorong kerjasama dan dukungan di sektor kesehatan ; Mendorong budaya kesadaran hukum dan HAM yang lebih luas diantara penduduk secara umum ; Melanjutkan kerjasama bilateral untuk menghormati dan memelihara jasad mereka yang gugur di masing-masing negara ; dan perlunya kedua negara untuk mempertimbangkan opsi kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. KKP juga merekomendasikan diseminasi secara luas mengenai Laporan Akhir KKP serta menjamin mekanisme implementasi melalui Lembaga Pengawas dan Dana Solidaritas. Lembaga pengawas yang dibentuk adalah Joint Ministery Commission, yaitu Komisi Bersama Tingkat Menteri Luar Negeri yang akan mengawasi pelaksanaan dari Rekomendasi KKP. Di Timor Leste, Laporan Akhir KKP telah disosialisasikan secara serentak diseluruh distrik yang

ada (13 distrik). Sementara di Indonesia, sejak bulan Juli 2008 hingga saat ini, pemerintah telah melakukan 15 putaran pertemuan antar departemen. Disamping itu, diseminasi juga sudah dilakukan disejumlah wilayah, yaitu di Jakarta, Makasar, Yogyakarta, Samarinda, Pontianak, Medan dan Bali. Diseminasi ini akan terus dilakukan diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 propinsi dan 476 kota/kabupaten, tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sosialisasi pada tingkat DPR juga sudah dilakukan oleh Menlu segera setelah disampaikannya Laporan Akhir KKP, yaitu pada tanggal 16 Juli 2008. Menlu telah menyelenggarakan Breakfast Meeting dengan seluruh anggota dan pimpinan fraksi di lingkungan Komisi I DPR RI. Sementara itu diseminasi pada tingkat Perwakilan Diplomatik juga telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI pada tanggal 16 Juli 2008 dan 22 Oktober 2008 lalu. Sedangkan untuk unsur non-pemerintah, diseminasi dilakukan melalui acara ‘Memperkenalkan Per Memoriam ad Spem (Dari Ingatan Menuju Harapan)’, yang merupakan judul dari Laporan Akhir KKP, pada tanggal 15 Desember 2008. Acara ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran (KKPK), yang merupakan aliansi dari sejumlah LSM. Sejalan dengan langkah diseminasi, sosialisasi dan advokasi program Tindak Lanjut Rekomendasi KKP, seluruh instansi pemerintah terkait telah sepakat untuk

diplomasi/cahyono

Dalam rangka menindaklanjuti laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste, yang diserahkan kepada kedua negara pada tanggal 15 Juli 2008 di Bali, sejumlah institusi Departemen, BUMN dan Komisi Negara telah bersamasama menyusun tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang diajukan dalam laporan akhir KKP tersebut. Hal itu dilakukan sejalan dengan prinsip tanggung jawab kelembagaan, sehingga dengan demikian tindak lanjut laporan akhir KKP dilaksanakan secara bersama-sama oleh segenap institusi terkait, bahkan oleh BUMN seperti PT. Taspen dan juga sejumlah Komisi Negara. Terkait dengan hal tersebut, sampai saat ini telah dilakukan 15 kali putaran pertemuan antar departemen yang menghasilkan sebuah Matriks Rencana Aksi Nasional dan Bilateral. Rencana Aksi Nasional sifatnya merujuk kepada kepentingan nasional, misalnya untuk mereformasi bidang keamanan dan lain-lainnya, guna tercapainya perbaikan-perbaikan pada tingkat nasional. Sementara Rencana Aksi Bilateral yang disusun berdasarkan masukan dari institusi Pemerintah dan BUMN dari Indonesia dan Timor Leste, merujuk kepada kepentingan bilateral. Rencana Aksi yang dimaksudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari Rekomendasi KKP ini dicanangkan pada tanggal 19 Juli 2009 di Dili. Disamping 15 putaran pertemuan antar departemen pada tingkat nasional, pada tingkat regional juga telah dilaksanakan sebanyak 2 kali putaran. Putaran pertama dilakukan pada bulan Agustus 2008 di Dili, dan putaran kedua pada bulan Juli 2009 di Yogyakarta. Sementara itu pertemuan putaran ketiga merupakan pertemuan yang bersifat kelompok kerja teknis, yaitu untuk membahas isu-isu yang bersifat teknis. Dalam kaitan ini, isu yang dibahas adalah mengenai pembayaran

E

Wiwiek Setyawati

Direktur HAM dan Kemanusiaan Deplu

segera memulai pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi KKP yang ditandai dengan pembayaran kembali Tabungan Hari Tua bagi eks PNS di Timor Timur yang telah memilih menjadi warganegara Timor Leste. Hal ini dilaksanakan secara simbolik oleh PT. Taspen pada tanggal 19 Juli 2009 di Dili, dan melibatkan sekitar 15.700 orang lebih. Langkah PT. Taspen ini kemudian disusul dengan pembayaran kembali Tabungan Hari Tua eks ABRI yang berjumlah sekitar 2.000-an dan juga pembayaran Tabungan Hari Tua bagi eks karyawan swasta yang dilakukan oleh Jamsostek. Hal ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah RI untuk melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi KKP melalui berbagai langkah dan aktifitas bilateral. Jadi dalam hal ini ada kegiatan Pemerintah Indonesia yang diberikan khusus untuk Pemerintah Timor Leste, ada yang dilakukan secara bersama-sama, dan ada juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional Indonesia sendiri, yaitu untuk merubah sistem atau kebijakan pada tingkat nasional sejalan dengan strategi-strategi yang telah disusun dalam bentuk matriks Tindak Lanjut Rekomendasi KKP secara nasional.[]

No. 23 Tahun II

Diplomasi L

E

N

S

Indonesia dan Timor Leste memang sudah ditakdirkan menjadi negara tetangga, dimana dengan demikian tentunya banyak sekali isu-isu yang terkait dengan masalah keimigrasian yang harus diselesaikan. Dan membenahi masalah keimigrasian ini cukup rumit, sebab kita harus memperhatikan asas-asas yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kedua, tentunya kita juga harus memperhatikan asas-asas sekuritas atau keamanan. Dan ketiga adalah asas kredibilitas yang juga harus menguntungkan keduabelah pihak. Khusus untuk kepentingan Timor Leste, jumlah mahasiswa Timor Leste yang belajar di Indonesia cukup besar. Meskipun data secara akurat masih terus kami olah, tetapi pada pertemuan di Bali, Presiden Ramos Horta menyatakan bahwa ada sekitar 5.000 mahasiswa asal Timor Leste yang belajar diberbagai universitas di seluruh Indonesia. Bagaimanapun Indonesia adalah pilihan terbaik bagi warga Timor Leste untuk memperoleh pendidikan. Masalahnya adalah mengenai kepengurusan perpanjangan visa, khusus bagi anak-anak Timor Leste, ini memerlukan suatu treatment tersendiri. Seringkali karena ketidaktahuan atau kelalaian mereka, sehingga visanya habis dan harus diperpanjang dan tambahan lagi juga kena denda. Kedepannya kita harapkan hal ini tidak terulang kembali, kita upayakan simplifikasi proses ini melalui persetujuan pusat, dimana dalam hal ini cukup dengan data dari Departemen Pendidikan Nasional. Jika betul anak itu terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa, maka akan langsung kita berikan visanya dan tidak hanya untuk satu tahun tapi bisa untuk dua tahun atau bahkan sesuai dengan jenjang masa studinya. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada anak-anak Timor Leste yang ingin melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Jadi memang banyak terjadi kasus

No. 23 Tahun II

A dimana anak-anak dari Timor Timur yang susah sekali untuk mendapatkan Akte Kelahiran ataupun identitas lainnya. Kalaupun diberikan, biasanya memerlukan biaya yang sangat besar, meskip-

baik buat mereka. Mengenai harapan masyarakat Timor Leste untuk mendapatkan visa on arrival, saya kira ini perlu dipikirkan bagaimana implikasinya bagi kepentingan nasional kita.

Indonesia dan Timor Leste Berhasil Mengubur Masa Lalu Kelabu

diplomasi/cahyono

10

Dr. Hafid Abbas

Kepala Balitbang Dephukham

un dalam UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa hal itu gratis, tetapi dalam urusan seperti ini ternyata tidak gratis. Oleh sebab itu kita akan memperhatikan dengan sungguhsungguh keadaan mereka, dimana terkait dengan hal ini pada tanggal 19 Juli 2009 telah dicanangkan sebuah kebijakan baru untuk memfasilitasi agar mereka tidak perlu lagi melalui proses yang berbelit-belit di dalam memperoleh visa, sehingga dengan demikian mereka bisa lebih leluasa melaksanakan kegiatan belajarnya. Semakin cepat mereka bisa menyelesaikan proses belajarnya di Indonesia, tentunya akan lebih

Tentunya ini memerlukan berbagai pertimbangan teknis, karena visa on arrival yang diberikan kepada Timor Leste ini berbeda dengan yang diberikan kepada negaranegara lainnya. Visa ini terbatas hanya untuk melalui udara, dan tidak berlaku jika melalui laut ataupun darat. Disamping itu sifatnya juga terbatas hanya untuk di beberapa wilayah, misalnya seperti Denpasar, Jakarta dan Makasar. Jadi dengan demikian ada suatu langkah nyata yang diupayakan oleh Dephukham untuk menindaklanjuti komitmen dari kedua Kepala Negara dan Pemerintahan. Selain itu juga ada sejumlah

rekomendasi jangka pendek dan mendesak, yaitu ; akuntabilitas dan reformasi kelembagaan ; patroli perbatasan dan kebijakan keamanan bersama yang tentunya juga ada dampaknya bagi Dephukham, yaitu mengenai bagaimana masalah keimigrasiannya. Demikian pula halnya dengan Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik, yang nantinya akan menawarkan begitu banyak pelatihan kepada Timor Leste. Begitu juga halnya untuk Komisi Orang Hilang, kita perlu menyampaikan hal ini dengan dukungan semua pihak serta koordinasi yang intensif antara Deplu dan Dephukham. Kita coba untuk memfasilitasi para anak pengungsi dari Timor Timur yang ada di Gunung Kidul dan tempat lainya agar bisa bertemu dengan keluarga mereka di Timor Leste yang menjalani kehidupan berbeda setelah pelaksanaan jajak pendapat. Dengan demikian ada lembaran baru yang dapat kita buka bagi saudara-saudara kita di Timor Leste dengan Laporan Akhir KKP yang diberi judul ‘Per Memoriam ad Spem’, Dari Ingatan Menuju Harapan. Jadi betul-betul ada kelampauan yang perlu kita petik dari perjalanan pahit yang dialami dimasa lampau. Kita kenang dan tidak kita ulangi kembali kekhilafan-kekhilafan yang pernah kita lakukan, sehingga kita perspektifkan kelampauan kita kemasa kini dan kemasa depan. Begitulah hendaknya sebuah peradaban yang ingin kita bangun, belajar dari kearifan masa lampau dan memperspektifkan dalam kondisi kekinian untuk menuju ke sebuah proses keakanan. Saya kira Indonesia dan Timor Leste akan menjadi saksi sejarah, bahwa kedua negara adalah yang pertama didunia yang berhasil menutup lembaran sejarah kelabu masa lampau ke sebuah harapan masa depan. Dan kita berharap komitmen ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, demi masa depan Indonesia dan Timor Leste yang lebih baik.[]


Diplomasi L

E

N

S

A

11 diplomasi/cahyono

7.511 Eks PNS Timor Leste Mendapat

Tabungan Hari Tua


eks PNS, eks Pemerintah Portugis, dan eks anggota TNI/Polri mencapai sekitar 3.200 orang. Oleh karena PT. Taspen ditunjuk sebagai tupoksi untuk merealisasikan program sebagaimana Rekomendasi KKP, maka kita telah siap untuk melaksanakan pembayaran kepada 15.838 PNS yang berhak menerima pengembalian Tabungan Hari Tua tersebut. Sebetulnya pembayaran Tabungan Hari Tua ini sudah pernah dilakukan pada saat jajak pendapat, yang kita bayarkan kepada 3.684 orang dengan nilai sekitar 7,8 milyar rupiah. Pada saat Timor Leste merdeka, maka pembayaran uang pensiun dan Tabungan Hari Tua kepada PNS

dihentikan semuanya. Dan sekarang ini, setelah melakukan pertemuan sebanyak 15 putaran yang dimulai di Yogyakarta dan terakhir di Denpasar, kita sudah sepakat untuk melaksanakan kembali pembayaran Tabungan Hari Tua kepada eks PNS, dan PT. Taspen sudah siap untuk membayarkan Tabungan Hari Tua kepada 7.511 orang yang berhak menerimanya dengan nilai sekitar 11,1 milyar rupiah atau sekitar 1 juta dolar yang pembayarannya telah dilakukan secara simbolik pada tanggal 18-19 Agustus 2009. Sementara untuk pembayaran sisanya kepada 4.643 orang akan diselesaikan segera setelah ini. Jadi totalnya, PT. Taspen membayar

Riskintono Rachman

Direktur Operasional PT. TASPEN

Tabungan Hari Tua sebesar 30-40 milyar rupiah untuk 15.838 orang eks PNS. Sementara itu untuk para eks pensiunan yang berjumlah 3.200 orang yang dihentikan haknya karena telah menjadi Warga Negara Asing, kemungkinan akan kita selesaikan setelah melakukan pertemuan dengan delegasi Timor Leste untuk membahas tentang bagaimana tata cara pembayarannya.[]

Penyerahan Hadiah Lomba Public Speaking Dalam rangka memperingati ASEAN Day ke-42 tahun 2009, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas telah menyelenggarakan lomba Public Speaking untuk mahasiswa perguruan tinggi se-Jabodetabek pada tanggal 24-25 Juni 2009 bertempat di Pusdiklat Departemen Luar Negeri. Lomba ini mendapatkan antusiasme yang tinggi yang tercermin dari jumlah peserta yang mencapai 145 orang. Lomba ini dimaksudkan untuk meningkatkan awareness di kalangan masyarakat khususnya generasi muda tentang keberadaan ASEAN dan perkembangan kerjasama ASEAN yang diarahkan untuk membentuk suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015. Untuk dapat mewujudkan komunitas ASEAN tersebut, maka kesadaran seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mendukung tercapainya integrasi masyarakat ASEAN pada tahun 2015 perlu dibangun dan didorong.

diplomasi/cahyono

Sebelum Timor Timur merdeka pada tahun 1975 dan masih berintegrasi dengan Indonesia, tentunya ada Pegawai Negeri Sipil disana. Ada suatu peraturan didalam PP No. 26 dan PP No. 25 tahun 1981 yang menyebutkan bahwa yang membayarkan Tabungan Hari Tua setiap PNS dan pensiunan PNS, TNI/POLRI adalah PT. Taspen. Pada waktu Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, terdapat tiga unsur yang direkrut oleh Pemerintah Indonesia. Yaitu pensiunan yang dulunya adalah eks pensiunan Portugis, kemudian pensiunan atau eks PNS yang direkrut oleh Pemerintah Indonesia, dan ABRI (TNI dan Polri). Yang membayarkan uang pensiun bulanan mereka waktu itu adalah PT. Taspen Persero. PT. Taspen kemudian juga membayarkan Tabungan Hari Tua para eks pensiunan tersebut, karena dulu mereka membayar. PT. Taspen adalah BUMN yang diberi tugas untuk mengelola kesejahteraan PNS pada saat jajak pendapat sampai dengan kemudian Timor Timur merdeka menjadi Timor Leste. Ada peraturan, yaitu UU yang diterapkan sejak tahun 1969 dan juga PP No. 5 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi Warga Negara Asing, maka hak-haknya sebagai PNS akan dihentikan. Artinya bahwa teman-teman PNS yang kemudian memilih menjadi warga negara Timor Leste, maka dia juga diberhentikan sebagai PNS. Demikian juga halnya dengan pensiunan eks Portugis yang pada awalnya pensiunnya dibayar oleh Portugis. Begitu Timor Timur berintegrasi ke Indonesia, maka dia menjadi Warga Negara Indonesia dan diberhentikan sebagai PNS Portugis. Demikian juga dengan aparat TNI dan Polri yang dulu menjadi tanggung jawab Pemerintah RI, bagi mereka yang ketika jajak pendapat memilih menjadi warga Timor Leste maka haknya sebagai WNI dihentikan. Sekarang ini kira-kira ada sekitar 15.838 dokumen eks PNS Timor Timur. Sementara jumlah pensiunan

Dalam sambutannya Kepala BPPK Deplu, ibu Artauli, menyampaikan bahwa Public Speaking Contest merupakan salah satu pendekatan budaya yang efektif dalam mensosialisasikan ASEAN kepada kalangan muda yang kelak akan memimpin bangsa Indonesia. Sementara itu, melihat antusiasme yang tinggi dari kalangan mahasiswa terhadap lomba ini, Ditjen Kerjasama ASEAN, Jauhari Oratmangun, merasa optimis bahwa harapan untuk

semakin dikenalnya ASEAN di kalangan generasi muda sangat besar, sehingga perlu didorong untuk dapat memainkan peranan penting dalam kerjasama ASEAN kedepan. Selain mendapatkan thropy dan hadiah berupa barang, para pemenang lomba juga mendapatkan dana pembinaan dari Ditjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas serta kesempatan untuk terlibat didalam berbagai kegiatan kepemudaan ASEAN.[]

No. 23 Tahun II

Diplomasi

12

BI N G K A I

Duta Belia

dok. diplik

Memperkenalkan Politik Luar Negeri Kepada Konstituen Muda

dok. diplik

Duta Belia 2009 disambut oleh Deputy Premier Western Australia, Hon. Dona Fagaherar, Minister of Youth Affairs di Parliament House

dok. diplik

Duta Belia melakukan Shooting penampilan Teater di School of Isolated and Distance Education

Kunjungan Duta Belia di West One Services

No. 23 Tahun II

Sebagai wujud kepedulian kepada generasi muda dan juga sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengenal politik luar negeri dan pelaksanaan diplomasi Indonesia, Departemen Luar Negeri RI sejak tahun 2003 menyelenggarakan program Duta Belia. Setiap tahun, pelajar-pelajar SMU pilihan yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) terpilih menjadi Duta Belia. Selain dari anggota Paskibraka tersebut, Duta Belia juga terdiri dari para pelajar Indonesia yang berprestasi. Untuk tahun 2009 ini, Duta Belia Indonesia terdiri dari anggota Paskibraka, Juara Olimpiade Fisika, Juara Olimpiade Matematika, Pelajar Berprestasi dan Santri Teladan. Dan setiap tahun pula Duta Belia selalu menampilkan keberagaman Indonesia, karena peserta Duta Belia direkrut dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Namun demikian para peserta Duta Belia tetap bisa berinteraksi, bekerjasama, dan tampil dalam satu kesatuan, yaitu Duta Belia Indonesia sebagai cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi karena Duta Belia memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan citra Bangsa dan Negara Indonesia di luar negeri. Duta Belia adalah generasi muda pilihan yang diharapkan menjadi penerus kiprah bangsa Indonesia di masa yang akan datang, oleh karena itu seorang Duta Belia juga memiliki tanggung jawab menjadi teladan bagi orangorang disekitarnya dalam perilaku maupun prestasi Seorang Duta Belia juga mempunyai tugas untuk membangun hubungan persahabatan baik di dalam maupun di luar negeri dan mempertahankan persahabatan tersebut sebagai suatu langkah nyata didalam menuju cita-cita perdamaian dunia. Tema program Duta Belia

tahun 2009 adalah “Create, Innovate and Prosper” . Duta Belia 2009 adalah generasi muda Indonesia yang kreatif dan inovatif yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang terpandang dimasa mendatang. Duta Belia 2009 dibagi dalam tiga kelompok untuk melakukan kunjungan ke 4 kota di Australia (Perth, Melbourne, Canberra dan Sydney) pada tanggal 26-29 Agustus 2009. Minister of Youth Affairs di Parliament House, Perth, Hon Dona Fagaherar, menyatakan bahwa program Duta Belia ini sangat bagus dan bermanfaat bagi para pelajar Indonesia dan Australia untuk dapat lebih mengenal tetangga terdekatnya. Selanjutnya para Duta Belia Indonesia juga mengunjungi beberapa universitas yang menyelenggarakan pelajaran bahasa Indonesia, seperti University of Western Australia dan juga West One Service, institusi yang merancang kurikulum pelajaran melalui multi media terintegrasi. Kemudian ke School of Isolated and Distance Education yang menyelenggarakan teknologi komunikasi jarak jauh melalui internet. Kunjungan Duta Belia 2009 ini mendapat sambutan yang hangat dari lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang mereka kunjungi dan sangat berguna menambah wawasan dan pemahaman generasi muda Indonesia sebagai konstituen diplomasi. Duta Belia ini juga sangat tepat diselenggarakan di Australia yang sangat antusias didalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Dan melalui interaksi langsung antara Duta Belia dengan para pelajar di Australia, diharapkan generasi muda Australia dapat memahami keragaman budaya Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga pada gilirannya nanti akan tercipta pemahaman yang lebih berimbang terhadap Indonesia.[]


Diplomasi BI N G K A I

diplomasi/khariri

Duta Belia Sebaiknya Mengunjungi Negara Yang Belum Mengenal Indonesia

Siswi Kelas XI IPS, SMAN 8 Jakarta ini mendapat kepercayaan sebagai pembawa baki Duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Hari Kemerdekaan RI di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2009. Annisa, begitu ia biasa disapa, berhasil lolos dari tahapan seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka 2009 yang diawali dari proses seleksi di sekolah, dan terus berlanjut ke tingkat Kecamatan, Kotamadya dan Propinsi. Siswi pengagum RA. Kartini ini kemudian masuk ke Karantina Nasional pada tanggal 23 Juli 2009 untuk menjalani aktivitas latihan secara intensif setiap harinya, mulai dari pagi hingga sore hari, dengan materi pelatihan formasi PBB. Sebenarnya putri sulung dari pasangan Endjang Muchtar dan Rosita ini tidak pernah dipersiapkan untuk bertugas sebagai pembawa baki Bendera Pusaka. Namun pada saat gladi kotor dan gladi resik di Istana Negara, siswi kelahiran Jakarta, 1 April 1993 ini diminta untuk melakukan latihan pada formasi tersebut. Kepastian bahwa dirinya ditugaskan sebagai pembawa baki Duplikat Bendera Pusaka, baru diumumkan tiga jam sebelum Upacara Pengibaran Bendera dilaksanakan. “ Ini merupakan faktor keberuntungan saja” jelas


diplomasi/cahyono

Annisa Fatharini

Annisa yang memiliki kegemaran membaca dan berenang. Dikukuhkan Sebagai Duta Belia Selanjutnya, Annisa juga mendapat mandat sebagai Duta Belia Indonesia 2009 yang dikukuhkan langsung oleh Menlu Hasan N. Wirayuda di Gedung Pancasila, Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2009 dan bertugas untuk melakukan kunjungan ke Australia. Disamping melakukan kunjungan ke KBRI dan KJRI, Museum, beberapa Universitas, Gubernur dan Parlemen Australia, Duta Belia Indonesia juga menyelenggarakan pementasan teater dan pembacaan puisi yang mengusung tema perdamaian. Di akhir pementasan, para Duta Belia Indonesia membentangkan poster-poster yang berisi ajakan untuk menolak terorisme, menciptakan perdamaian dan saling mencintai sebagai negara tetangga. Disamping itu juga ada orasi yang menyampaikan bahwa

Indonesia bukan sarang terorisme sebagaimana yang diberitakan selama ini, dan juga penekanan bahwa Indonesia mempunyai niat yang baik untuk meningkatkan hubungan dengan Australia. “Hubungan IndonesiaAustralia itu sudah bagus, karena di Perth saja ada 250 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa Australia memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk mendekatkan diri dengan Indonesia, karena pelajaran bahasa Indonesia itu dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Australia agar bisa meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dimasa mendatang”, jelas Annisa seputar hubungan IndonesiaAustralia. Menurut Annisa, yang pernah tinggal di AS selama 4 tahun, Program Duta Belia Indonesia ini sangat bagus, karena generasi muda Indonesia bisa melihat keadaan negara lain khususnya

13

negara tetangga. “ Kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan negara-negara lainnya. Jadi membangun hubungan baik dengan negara lain khususnya negara tetangga itu sangat penting” tambah Annisa yang saat ini telah menguasai dua bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan Jerman. Progam Duta Belia Indonesia sudah dua kali mengunjungi Australia, oleh karena itu generasi muda Australia sebenarnya juga ingin melakukan kegiatan yang sama untuk mengunjungi Indonesia, namun nampaknya masih sulit untuk dilakukan karena Pemerintah Australia sangat ketat dalam hal pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya mereka mengunjungi Indonesia secara perorangan sebagai turis. “Yang menarik minat mereka untuk berkunjung ke Indonesia terutama adalah keragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Apalagi kemudian mereka juga belajar bahasa Indonesia, sehingga mereka sangat ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya negara asal bahasa tersebut dan bagaimana bahasa Indonesia dikomunikasikan di tempat asalnya” jelas Annisa seputar minat generasi muda Australia untuk berkunjung ke Indonesia. Untuk penyelenggaraan Program Duta Belia Indonesia tahun depan, Annisa menyarankan untuk mengunjungi negara-negara yang belum atau kurang mengenal Indonesia. “ Dengan begitu kita bisa memperkenalkan Indonesia secara lebih luas ke dunia internasional melalui kegiatan seni dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia”. Untuk generasi muda Indonesia, Annisa yang aktif berorganisasi ini menyarankan agar mereka aktif mencoba berbagai hal yang baru guna mencari pengalaman sebanyak mungkin. “ Gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengembangkan diri” jelasnya.[]

No. 23 Tahun II

Diplomasi

14

K

I

L

A

S

Identitas

Salah satu permasalahan yang direkomendasikan oleh KKP untuk ditindak-lanjuti adalah menyangkut keberadaan anak-anak eks pengungsi Timor Timur. Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu telah melakukan riset di berbagai daerah di Indonesia dan menemukan bahwa sejumlah anak-anak eks pengungsi Timor Timur yang berada di Indonesia sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini, ternyata mereka belum memiliki identitas diri, sehingga status kewarganegaraan mereka menjadi tidak jelas. Kondisi tersebut telah menyebabkan mereka mengalami kendala disana-sini, terlebih di saat ingin mengembangkan diri, baik untuk keperluan sekolah ataupun melakukan aktifitas kegiatan sosial. Sebut saja misalnya Alves, seorang anak eks pengungsi Timtim yang selalu menjadi juara didalam berbagai event perlombaan atletik di Yogyakarta. Ketika dia diikutsertakan dalam PON, ternyata di diskualifikasi karena tidak memiliki identitas. Jadi inilah salah satu alasan mengenai pentingnya dilakukan tindak lanjut Laporan Akhir dan Rekomendasi KKP. Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu telah membawa Alves ke Dili pada tanggal 19 Juli 2009 untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah terpisah selama 10 tahun dengannya. Alves sebenarnya sudah lama sekali ingin bertemu dengan ibunya yang ternyata sudah meninggal dunia setahun yang lalu, namun karena

No. 23 Tahun II

dia tidak memiliki identitas seperti KTP, KK, ataupun identitas lainnya, maka dia tidak dapat mewujudkan keinginannya tersebut. Berkat adanya dukungan dan bantuan dari Departemen Hukum dan HAM, sekarang ini Alves sudah memiliki status kewarganegaraan, sehingga dia bisa dipertemukan dengan keluarganya di Dili. Dengan adanya Laporan Akhir dari KKP, maka Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu akan terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan ini dan menelusuri keberadaan anak-anak eks pengungsi Timtim yang mengalami hal serupa di daerah-daerah lainnya. Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu merasa prihatin dengan minimnya data mengenai keberadaan anak-anak eks pengungsi Timtim ini. Karena keberadaan mereka di Gunung

Deplu memiliki keterbatasan untuk masuk kedalam permasalahan teknis seperti ini, karena memang Delpu bukan departemen teknis. Namun dengan adanya dukungan dari departemen teknis, khususnya Departemen Hukum dan HAM, diharapkan permasalahan ini bisa tertangani dengan baik, apalagi karena ini menyangkut persoalan mendasar HAM.

media.photobucket.com

Anak-anak Pengungsi Timtim Kidul, Yogyakarta, diketahui ketika dilakukannya sosialisasi Laporan Akhir dan Rekomendasi KKP di Yogyakarta. Informasi mengenai keberadaan mereka disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Mungkin cukup banyak anakanak eks pengungsi Timor-Timur di daerah-daerah lainnya yang menghadapi permasalahan seperti ini. Oleh karena itu melalui Pencanangan Program Reunifikasi Keluarga yang diluncurkan oleh Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu, mudah-mudahan bisa menggugah aparat pemerintah daerah untuk segera melakukan penanganan permasalahan seperti ini. Deplu memiliki keterbatasan untuk masuk kedalam permasalahan teknis seperti ini, karena memang Delpu bukan departemen teknis. Namun dengan adanya dukungan dari departemen teknis, khususnya Departemen Hukum dan HAM, diharapkan permasalahan ini bisa tertangani dengan baik, apalagi karena ini menyangkut persoalan mendasar HAM. Mengenai jumlah yang pasti keberadaan anak-anak eks pengungsi Timor Timur ini, Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu akan melakukan pemutihan dan penyempurnaan data setelah adanya laporan dari Tim Tupoksi KKP. Jadi tindak lanjut dari rekomendasi KKP ini, diharapkan bisa

menggugah berbagai instansi pemerintah untuk melakukan penanganan berbagai permasalahan terkait isu-isu residu insiden di Timor Timur pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Contoh kasus seperti Alves, yang sekarang usianya sudah 20 tahun, dia sudah tidak memiliki hak untuk mempunyai kewarganegaraan ganda, karena menurut UU Kewarganegaraan yang baru, setelah seorang anak mencapai usia 20 tahun, maka dia harus memilih. Dalam kasus Alves, jangankan untuk memilih, keberadaannya saja sudah tidak dipandang eksis sebagai manusia, karena dia tidak memperoleh identitas apapun. Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu sudah berupaya ke Gunung Kidul untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, tetapi selalu terbentur dengan permasalahan teknis formal. Padahal menurut Deplu ini merupakan kondisi darurat, karena seorang anak pengungsi telah terpisah dengan orang tuanya, dan dia tidak tahu dulu dibawa oleh siapa. Mudahmudahan dengan dilakukannya tindak lanjut dari rekomendasi KKP ini dapat membuka jalan bagi anak-anak eks pengungsi Timor Timur yang saat ini diasuh oleh Lembaga Anak Bangsa di Gunung Kidul, Yogyakarta dan daerahdaerah lainnya untuk mendapatkan identitas.[]


Diplomasi K

diplomasi/cahyono

Seleksi Penerimaan CPNS Deplu 2009

Bertempat di Hall A, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 29 Agustus Menyusul keberhasilan KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur dan Biro Kepegawaian memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri juga telah berhasil memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk bidang kerja Penanganan Repatriasi dalam Kerangka Perlindungan WNI pada tanggal 7 Agustus 2009. Sertifikat ISO 9001:2008 tersebut diserahkan oleh Badan Sertifikasi SAI Global kepada Menteri Luar Negeri RI di Gedung Pancasila pada tanggal 19 Agustus 2009, yaitu bersamaan dengan HUT Deplu RI ke-64. Sertifikat tersebut kemudian diserahkan oleh Menteri Luar Negeri RI


2009, Departemen Luar Negeri RI menyelenggarakan ujian tertulis yang merupakan tahap kedua dari

seleksi penerimaan pegawai baru tahun 2009 dilingkungan Deplu sebagai upaya merekrut tenagatenaga muda berkualitas untuk mengisi formasi 150 pejabat diplomatik dan konsuler (PDK), 75 Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) dan 30 Pejabat Komunikasi (PK). Ujian tertulis pada tahun ini diikuti oleh 7.145 peserta, terdiri dari 6.330 peserta untuk posisi PDK, 498 peserta untuk posisi BPKRT dan 30 peserta untuk posisi PK. Mengingat jumlah peserta yang cukup besar, maka pelaksanaan ujian tertulis tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada pukul 09.00-12.00 WIB sedangkan gelombang kedua pada pukul 14.00-17.00 WIB. Seleksi penerimaan CPNS Deplu terdiri dari enam tahapan, yaitu (1) Seleski Administrasi, (2) Seleksi Ujian Tertulis, (3) Seleksi Ujian Bahasa Asing, dan (4) Seleksi Wawancara Substansi, (5) Seleksi Pemeriksaan Psikologi dan (6) Uji Kemampuan Penguasaan Teknologi Informasi. Pelaksanaan ujian tertulis tersebut diawali dengan pembukaan soal oleh Wakil Menlu Triyono Wibowo dan kata sambu-

I

L

A

S

15

tan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Edy Topo Ashari. Sementara itu kata sambutan untuk gelombang kedua yang dilaksanakan pada siang harinya, disampaikan oleh Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bidang ESDM Aparatur, Ramli Naibaho. Sebagaimana diketahui, proses rekruitmen CPNS Departemen Luar Negeri telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008, karena telah menerapkan sistem manajemen mutu dengan standar internasional. Atas keberhasilan meraih sertifikasi tersebut, maka Deplu melalui Biro Kepegawaian, juga telah menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai instansi/lembaga pemerintah pertama yang memperoleh ISO 9001:2008. Sementara itu untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, maka sejak tahun 2008, Deplu juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses rekruitmen CPNS tersebut. Sehingga dengan demikian para pelamar dapat melakukan registrasi dan mengakses hasil setiap tahapan seleksi serta perkembangan terbaru proses seleksi secara on-line.[]

Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI kepada Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Teguh Wardoyo. Keberhasilan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI ini merupakan perwujudan dari komitmen Pimpinan tertinggi Departemen Luar Negeri untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI yang dilandasi dengan semangat ‘Kepedulian dan Keberpihakan’. Untuk itu Pimpinan Departemen Luar Negeri mengharapkan capaian positif ini untuk dapat dipertahankan dan diikuti oleh unit-unit

pelayanan publik lainnya, baik di pusat maupun di Perwakilan RI di luar negeri. Sementara itu bagi Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, sertifikati ISO 9001:2008 ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam konteks Benah Diri Departemen Luar Negeri, dan merupakan tindak lanjut dari diperolehnya Piagam Citra Pelayanan Prima Direktorat Perlindungan WNI dan BHI pada

tahun 2008 lalu. Bagaimanapun perwujudan pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, dan oleh karena itu maka setiap Perwakilan RI di luar negeri dan unit pelayanan publik di dalam negeri diharapkan dapat segera menerapkan standar pelayanan publik yang baik dan terukur sesuai ISO 9001:2000 Quality Management Systems ini.[]

No. 23 Tahun II

Diplomasi

16

K

I

L

A

dok. danny

S

Arah Politik Luar Negeri Indonesia pasca Pemilu 2009(*) Oleh: Danny Rahdiansyah (Sekretaris III Fungsi Multilateral di KBRI Roma, Italia)

Danny Rahdiansyah I. Pendahuluan Politik luar negeri sebuah negara merupakan perpaduan dan cerminan dari situasi sosial-politik, kondisi ekonomi, dan kapabilitas militer domestik, yang dipengaruhi perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternalnya.1 Politik luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor sejarah dan persepsi elit pembuat keputusan.2 Implementasi Doktrin Politik Luar Negeri Bebas-Aktif memberikan ruang gerak yang luas bagi diplomasi Indonesia bagi pencapaian kepentingan nasional. Doktrin ini mencitrakan Indonesia sebagai sebuah negara yang bersahabat dan dapat berperan sebagai bridge builder.3 II. Lingkungan strategis II.1. Internal Ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada tahun 20074 dan 6.1% pada

1

2

3 4

Rahdiansyah, D. 2008, “Kepentingan Nasional Bukan Lagi ‘Politik SanaSini Senang’”, FIGUR, Edisi XXXIII/ Tahun 2008, hal.46 Novotny, D 2004, “Indonesia’s Foreign Policy: in quest for the balance of threat”, Paper presented at the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra, 29 June – 2 July 2004. http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ ASAA/biennial-conference/2004/ Novotny-D-ASAA2004.pdf Rahdiansyah, D 2008, loc.cit Kingsbury, D 2008, “Indonesia in 2007: Unmet Expectations, Despite Improvement”, ASIAN SURVEY, Vol. XLVIII, No.1, January-February

No. 23 Tahun II

2008. Pendapatan per kapita 2008 berkisar USD 2400, artinya 10% penduduk berpenghasilan USD 7000 per kapita dan 10% lainnya USD 3500. Ini berarti kelas menengah Indonesia telah pulih bahkan melewati dampak krisis 1997-1998. Persentase penduduk miskin turun dari 15.4% pada Maret 2008 menjadi 14.2% pada Maret 2009.5 Tahun 2009, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh 2.4%.6 Namun angka ini masih melampaui Malaysia, Singapura dan Thailand, karena Indonesia tidak terlalu bersandar pada ekspor sedangkan negaranegara tersebut mengalami kontraksi akibat ketergantungannya terhadap ekspor. Peledakan bom di hotel Ritz Carlton dan JW Marriott terbukti tidak banyak mempengaruhi belanja konsumsi, yang merupakan 2/3 dari keseluruhan ekonomi Indonesia senilai USD433 milyar.7 Oleh Bloomberg, Rupiah disebut sebagai Asia’s top-performing currency this year.8 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 2600, yaitu kenaikan 92% dibandingkan tahun lalu dan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.9 5

6

7

8 9

2008, hal.41 “Indonesia – Country Report, July 2009”, Economist Intelligence Unit, Juli 2009, hal. 3 “Indonesia – Country Forecast, June 2009”, Economist Intelligence Unit, Juni 2009, hal. 3 Unditu, A, & Moestafa, B 2009, “Indonesia to Narrow Budget Gap Amid Signs of Recovery”, Bloomberg, 3 Agustus 2009. http:// w w w. b l o o m b e r g . c o m / a p p s / news?pid =newsarchive&sid= a1NmwTJuToaY Ibid Moestafa, B 2009, “Indonesia Stocks May Gain Most Since 1993, Says Panin” Bloomberg, 3 Agustus 2009, http://www.bloomberg.com/

Suasana politik dan keamanan di Indonesia juga relatif stabil, sebagai hasil transformasi menjadi negara demokratis. Kabinet berhasil menyelesaikan tugas lima tahunannya, pertama kali sejak era Orde Baru. Pemilu 2009 berlangsung aman tanpa gangguan yang berarti. Dalam penanganan korupsi, Indonesia berhasil naik 17 peringkat (143 → 126) dalam Corruption Perception Index 2008 dari Transparency Internasional.10 Indonesia juga berhasil mengamankan stok beras nasional ketika terjadi krisis pangan global. II.2. Eksternal Ekonomi internasional masih dibayang-bayangi krisis global. Perekonomian negara-negara besar mitra dagang utama Indonesia mengalami penurunan. Tahun ini, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami kontraksi 2.9%, Jepang 7%, Euro 27 zone 4.4%. Di sisi lain China akan tumbuh 6.8% dan India 5.5%.11 Isu kesehatan dan food security merupakan isu global yang penting dengan merebaknya kasus swine flu dan krisis pangan global. Dalam aspek keamanan, konflik bersenjata masih terus belangsung di sejumlah kawasan. Di kawasan Asia, Iran dan Korea Utara masih menjadi topik hangat di media massa. Di lingkungan terdekat, ASEAN telah berhasil membentuk Komisi HAM walaupun masih menuai sejumlah kritik bahwa Terms of Reference-nya tidak memenuhi standar untuk peningkatan dan perlindungan HAM. apps/news?pid=newsarchive&sid= akBNmx8wVWrI 10 Mietzner, M 2009, “Indonesia in 2008: Yudhoyono’s stuggle for reelection”, ASIAN SURVEY, Vol. XLIX, No.1, January/February 2009, hal.146 11 “Global Outlook”, The Economist Intelligence Unit, July 2009, hal. 4-7

III. Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilu 2009 Dinamika dalam konteks domestik dan internasional seperti yang dikemukakan di atas mempengaruhi pembentukan Politik Luar Negeri Indonesia pasca Pemilu 2009. III. 1. Profil Dari sejarahnya12 Indonesia memiliki posisi yang kuat dan berpotensi besar diantara negaranegara berkembang. Pada tahun 1988, Ali Alatas (alm) pernah berucap bahwa “telah sampai waktunya bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dan asertif dalam percaturan dunia.”13 Namun krisis tahun 1997-1998 membuat peran internasional Indonesia menurun.14 Bahkan Indonesia dipandang kehilangan kemampuannya memimpin ASEAN.15 Setelah mengalami pemulihan ekonomi dan konsolidasi demokrasi pasca reformasi, Indonesia baru dapat kembali ke kancah dunia. Presiden SBY pada tahun 200516 kembali menyampaikan aspirasi Indonesia untuk lebih terlibat dalam percaturan global. Tahun 2009 ini eksistensi Indonesia di dunia internasional semakin

12

13

14

15

16

Antara lain sebagai tuan rumah KAA dan salah satu pendiri GNB, OPEC serta ASEAN Suryadinata, L, “Indonesia’s Foreign Policy under Suharto”, Singapore: Times Academic Press, 1996, hal. 177 Vermonte, P.J, “Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia”, http://www.interseksi.org/ publications/ essays/ articles/demokratisasi.html Severino, R 2004, “Towards an ASEAN Security Community”, ISEAS: Trends in Southeast Asia Series, No.8 (2004), hal.2 Susanti, I 2005, “Indonesia Must Play Leading Global Role”, The Jakarta Post, 20 Agustus 2005, http://www.thejakartapost.com/ news/2005/08/20/indonesia039must-play-leading-globalrole039.html


Diplomasi K diakui. Walaupun terletak di Asia, namun peran Indonesia lebih besar dari batasan geografisnya, karena Indonesia merupakan aktor penting dari dunia muslim, negara berkembang dan negara demokratis.17 Dari paparan di atas, penulis berargumen bahwa Politik Luar Negeri Indonesia pasca Pemilu 2009 akan semakin aktif dan asertif, karena didukung oleh legitimasi politik yang besar dan modal kinerja yang baik di dalam negeri dan di luar negeri. III.2. Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia di masa depan perlu berpegang pada beberapa prinsip, antara lain: 1. Definisi yang jelas mengenai identitas, kepentingan dan cita-cita nasional serta pemetaan kekuatan dan kelemahan.18 2. Menjadi suatu aksi yang muncul dari dalam negeri, bukan semata reaksi terhadap situasi eksternal.19 3. Memiliki cetak biru yang lebih sistematis dan konkret untuk mengukur pencapaian kepentingan nasional.20 4. Tidak terpaku pada hirarki kepentingan yang terdapat pada model lingkaran konsentris. Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat merujuk pada pidato Presiden SBY di depan Indonesian Council on World Affairs (ICWA), 2005, yang memuat secara jelas pernyataan mengenai identitas dan kepentingan nasio Murphy, A.M. 2009, “Indonesia returns to the International Stage: Good News for the United States”, Orbis, Winter 2009, pp.65 – 79. 18 Rahdiansyah, D 2009, “Agenda Kebijakan Luar Negeri Presiden RI Mendatang”, FORUM Keadilan, 07 Juni 2009, hal. 47 19 Rahdiansyah, D 2008, loc.cit, hal.47 20 Banyu Perwita, AA 2009, “Pemilihan Presiden dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Pemilu. okezone.com, http://pemilu.okezone. com/read/2009/07/06/274 /236044/ pemilihan-presiden-dan-politik- luarnegeri-ri, 6 Juli 2009 17


nal dalam konteks politik luar negeri: 21 • Indonesia merupakan bangsa yang menghargai kemerdekaan dan kesatuan nasional. • Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia dan merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. • Indonesia merupakan negara di mana demokrasi, Islam, dan modernitas berjalan beriringan. • ASEAN akan tetap menjadi soko guru politik luar negeri, dan Indonesia akan selalu bersandar pada kelompok negara berkembang. Pidato ini juga menandai pergeseran pengertian Doktrin Bebas-Aktif dari metafora “Mendayung diantara dua karang” menjadi “Berlayar di laut yang bergejolak”. Lebih jauh, Indonesia juga kiranya perlu lebih fleksibel dalam menerapkan konsep lingkaran konsentris yang digunakan sejak awal Orde Baru.22 Sejumlah kalangan berpandangan bahwa model ini sudah tidak sesuai lagi dengan situasi terkini.23

Tabel di atas secara sederhana menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor maupun impor utama Indonesia di ASEAN hanyalah Singapura. Sedangkan lainnya masih didominasi oleh Jepang, AS, China dan Korea Selatan. III.3. Agenda Walaupun profil politik luar negeri Indonesia di masa depan akan semakin asertif, untuk menjadi bridge builder yang efektif, Indonesia perlu memfokuskan kebijakannya pada sejumlah isu/agenda dimana Indonesia memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup melalui wahana yang tepat. III.3.a. Internal Kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan tidak hanya ditujukan ke luar, tapi juga diarahkan ke dalam: meningkatkan rasa kepemilikan,24 mempererat jaringan konstituen domestik dan mem “Pidato Presiden RI di depan Indonesian Council on World Affairs (ICWA)”, 19 Mei 2005. http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2005/05/19/332.html 22 ASEAN ditempatkan pada hirarki kepentingan tertinggi, diikuti oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia pasifik di lingkar berikutnya dan negara–negara seperti AS, Eropa, Organisasi Internasional dan mitra perdagangan lainnya di lingkar terluar. Tan, P.J 2007, “Navigating a turbulent ocean: Indonesia’s worldview and foreign policy”, Asian Perspective, Vol.31, No.3, 2007, hal. 168 23 Seminar ‘Kaji Ulang ASEAN sebagai sokoguru politik luar negeri Indonesia”,http://www.csis.or.id/ events_past_view.asp?tab=0&id=227 24 Sebagai contoh: Dalam debat kandidat Capres yang lalu, isu politik luar negeri tidak menjadi salah satu tema utama.

I

L

A

S

17

perkuat mesin diplomasi. Deplu telah banyak melakukan upaya mempererat jaringan konstituen domestik melalui berbagai wahana,25 namun demikian outreach ke media massa perlu terus diperkuat.26 Selain itu para diplomat juga perlu terus ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai pendidikan, pelatihan, maupun kesempatan secondment di organisasi-organisasi internasional. III.3.b. Bilateral Dalam hubungan bilateral, Indonesia perlu mempererat hubungan strategis dengan tetanggatetangga terdekat di kawasan, dengan perhatian khusus terhadap isu kedaulatan, perbatasan serta perlindungan WNI di negara terkait. Indonesia juga perlu memanfaatkan secara optimal Sidang Komisi Bersama (SKB) terutama dengan negara-negara di kawasan yang merupakan pasar alternatif produk Indonesia27 dan menerjemahkan kesepakatan dari pertemuan-pertemuan tersebut menjadi hasil nyata yang terukur dan bermanfaat.28 III.3.c. Regional ASEAN perlu terus didorong untuk memperkuat transformasinya menjadi suatu rules-based organization dan menjadi aktor kunci dalam proses integrasi Asia Timur yang lebih luas. Namun demikian Indonesia jangan sampai terbelenggu dalam “golden cage” of ASEAN29 di mana Indonesia

25

26

21

27

28

29

Rahdiansyah, D 2009, “Debate Sessions: How about foreign policy?”, The Jakarta Post, 19 Juni 2009. Antara lain Pejambon Coffee, Foreign Policy Breakfast, dan Lecture Series. Rahdiansyah, D 2009, “Agenda Kebijakan Luar Negeri Presiden RI Mendatang”, FORUM Keadilan, 07 Juni 2009, loc.cit Seperti Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur serta Afrika Rahdiansyah, D 2009, “Agenda Kebijakan Luar Negeri Presiden RI Mendatang”, FORUM Keadilan, 07 Juni 2009, loc.cit Sukma, R 2009, “Indonesia needs a post-ASEAN foreign policy”, The Jakarta Post, 30 Juni 2009

No. 23 Tahun II

Diplomasi

18

K

I

L

A

S

kerap ditekan untuk berkompromi demi negara lain atas nama solidaritas ASEAN tapi selalu diminta pertama dalam hal kewajiban terhadap ASEAN. ASEAN akan selalu menjadi penting bagi Indonesia, karena perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara merupakan vital interest bagi Indonesia. Namun jangan sampai kepentingan ASEAN berada di atas kepentingan nasional Indonesia yang lebih besar.30 Dalam hal ini ASEAN dapat ditempatkan sebagai salah satu platform utama bagi Indonesia untuk memproyeksikan kepentingannya di forum internasional disamping antara lain Bali Democracy Forum maupun G20.31 III.3.4. Internasional Pada lingkup internasional, masalah keamanan di Timur Tengah akan tetap menjadi salah satu fokus kebijakan, karena isu ini selalu menjadi perhatian pemangku kepentingan domestik. Indonesia perlu terus mendorong upaya penyelesaian damai melalui PBB. Terkait hal ini Indonesia perlu terus mengupayakan suatu reformasi di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memperluas keanggotaan dan membuat metode kerja DK lebih transparan dan akuntabel.32 Partisipasi Indonesia dalam forum G20 perlu dieksploitasi. Indonesia perlu menjadi champion bagi isu reformasi arsitektur finansial global, untuk diarahkan supaya lebih adil bagi negaranegara berkembang, dengan terus mengedepankan perdagangan bebas dan menolak proteksionisme.33 Dalam isu food security, suara Indonesia semakin didengar di dunia internasional. Indonesia kerap Hermawan, A 2009, “Can ASEAN survive in the post-American world?”, The Jakarta Post, 16 Juli 2009 31 Sukma, R 2009, loc.cit 32 Rahdiansyah, D 2009, “Reformasi DK PBB: Mimpi Tak Berujung?”, Gatra, 11 Februari 2009, hal.55 33 Rahdiansyah, D 2009, “Agenda Kebijakan Luar Negeri Presiden RI Mendatang”, FORUM Keadilan, 07 Juni 2009, loc.cit 30

No. 23 Tahun II

diminta berbagi pengalaman dan strategi dalam mempertahankan ketahanan pangannya. Mengingat di Indonesia terdapat sekitar 43 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan bahwa sektor ini menyumbang sekitar 14% dari total GDP Indonesia tahun 2007,34 Indonesia perlu mengupayakan peningkatan investasi di seluruh lini pada sektor pertanian untuk membangun sebuah sistem pangan global yang kuat, adaptif dan berkelanjutan35 untuk mencegah peningkatan kembali harga bahan pangan pada jangka panjang akibat perubahan iklim maupun kurangnya pasokan energi dan air.36

peran itu, situasi domestik perlu terus dijaga, sehingga kredensial Indonesia di mata Internasional tetap positif. Selain itu aspirasi untuk menjadi “bridge builder” ini perlu dilakukan secara cermat. Indonesia perlu memfokuskan perannya pada isu/sektor-sektor tertentu saja dimana Indonesia memiliki kapasitas yang memadai, dan menghindari godaan untuk terlibat terlalu dalam pada terlalu banyak isu internasional sehingga mengalami over-reach.

IV. Kesimpulan Aspirasi Indonesia untuk memainkan peran “pemimpin” tidak pernah pudar karena Indonesia merasa memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki negara lain dan posisi yang cukup strategis baik di kawasan maupun dalam percaturan internasional. Indonesia menunjukkan kinerja positif di sektor politik dan ekonomi domestik dan dalam kiprahnya di panggung global, walaupun dunia internasional tengah menghadapi berbagai krisis. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia beberapa tahun belakangan ini dilingkupi oleh pemikiran Konstruktivisme, yaitu aspirasi mengubah lawan menjadi kawan, dan kawan menjadi mitra melalui peran sebagai bridge builder. Untuk ke depan, politik luar negeri Indonesia akan semakin aktif dan asertif. Kinerja positif di atas menjadi modal berharga untuk mengimplementasikan aspirasi untuk memainkan peran “pemimpin” tersebut. Namun demikian untuk dapat memainkan

Banyu Perwita, Anak Agung. 2009, “Pemilihan Presiden dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Pemilu.okezone. com, http://pemilu.okezone.com/ read/2009/07/06/ 274/236044/ pemilihan-presiden-dan-politik-luarnegeri-ri, 6 Juli 2009 Evans, Alex. 2009, “The Feeding of the Nine Billion: Global Food Security for the 21st Cenuty”, Chatham House Report, January 2009. Hermawan, Ary. 2009, “Can ASEAN survive in the post-American world?”, The Jakarta Post, 16 Juli 2009. Kingsbury, Damien. 2008, “Indonesia in 2007: Unmet Expectations, Despite Improvement”, ASIAN SURVEY, Vol. XLVIII, No.1, January-February 2008. Mietzner, Marcus. 2009, “Indonesia in 2008: Yudhoyono’s stuggle for reelection”, ASIAN SURVEY, Vol.XLIX, No.1, January/February 2009. Murphy, Ann Marie. 2009, “Indonesia returns to the International Stage: Good News for the United States”, Orbis, Winter 2009. Moestafa, Berni. 2009, “Indonesia Stocks May Gain Most Since 1993, Says Panin” Bloomberg, 3 Agustus 2009, http://www.bloomberg.com/apps/n ews?pid=newsarchive&sid=akBNmx 8wVWrI Novotny, Daniel. 2004, “Indonesia’s Foreign Policy: in quest for the balance of threat”, Paper presented at the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra, 29 June – 2 July 2004. http:// coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ ASAA/biennial-conference/2004/ Novotny-D-ASAA2004.pdf Rahdiansyah, Danny. 2008, “Kepentingan Nasional Bukan Lagi ‘Politik Sana-Sini Senang’”, FIGUR, Edisi XXXIII/ Tahun 2008. Rahdiansyah, Danny. 2009, “Krisis Pangan, Krisis Finansial Global dan Sektor Pertanian: Catatan 2008 dari Roma”, FORUM Keadilan, 25 Januari 2009.

Rahdiansyah, D 2009, “Indonesia in the L’Aquila G8 Summit: A food security perspective”, The Jakarta Post, 15 Juli 2009 35 Rahdiansyah, D 2009, “Krisis Pangan, Krisis Finansial Global dan Sektor Pertanian: Catatan 2008 dari Roma”, FORUM Keadilan, 25 Januari 2009, hal. 47 36 Evans, A 2009, “The Feeding of the Nine Billion: Global Food Security for the 21st Cenuty”, Chatham House Report, January 2009, hal.6, 34

--ooOoo--

Referensi

Rahdiansyah, Danny. 2009, “Reformasi DK PBB: Mimpi Tak Berujung?”, Gatra, 11 Februari 2009. Rahdiansyah, Danny. 2009, “Agenda Kebijakan Luar Negeri Presiden RI Mendatang”, FORUM Keadilan, 07 Juni 2009. Rahdiansyah, Danny. 2009, “Debate Sessions: How about foreign policy?”, The Jakarta Post, 19 Juni 2009. Rahdiansyah, Danny. 2009, “Indonesia in the L’Aquila G8 Summit: A food security perspective”, The Jakarta Post, 15 Juli 2009. Severino, Rodolvo. 2004, “Towards an ASEAN Security Community”, ISEAS: Trends in Southeast Asia Series, No.8. Sukma, Rizal. 2009, “Indonesia needs a post-ASEAN foreign policy”, The Jakarta Post, 30 Juni 2009. Suryadinata, Leo. 1996, “Indonesia’s Foreign Policy under Suharto”, Singapore: Times Academic Press. Susanti, Ivy. 2005, “Indonesia Must Play Leading Global Role”, The Jakarta Post, 20 Agustus 2005, http://www.thejakar tapost.com/ news/2005/08/20/indonesia-039must-play-leading-global-role039. html Tan, Paige Johnson. 2007, “Navigating a turbulent ocean: Indonesia’s worldview and foreign policy”, Asian Perspective, Vol.31, No.3, 2007. Unditu, Aloysius, & Moestafa, Berni. 2009, “Indonesia to Narrow Budget Gap Amid Signs of Recovery”, Bloomberg, 3 Agustus 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchiv e&sid=a1NmwTJuToaY Vermonte, Philips J, “Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia”, http:// www.interseksi.org/publications/essays/ articles/demokratisasi.html “Global Outlook”, The Economist Intelligence Unit, July 2009 “Indonesia – Country Forecast, June 2009”, Economist Intelligence Unit, Juni 2009 “Indonesia – Country Report, July 2009”, Economist Intelligence Unit, Juli 2009 “Pidato Presiden RI di depan Indonesian Council on World Affairs (ICWA)”, 19 Mei 2005. http:// www.presidenri.go.id/index.php/ pidato/2005/05/19/332.html “Seminar ‘Kaji Ulang ASEAN sebagai sokoguru poiltik luar negeri Indonesia’”, http://www.csis.or.id/events_ past_view.asp?tab=0&id=227

(*)

Tulisan ini merupakan Juara I Lomba penulisan Artikel Ilmiah dalam rangka HUT Deplu dan HUT RI ke 64


Diplomasi K

Friends of Indonesia Diharapkan Dapat Mendorong Kerjasama di Berbagai Bidang

dok.diplomasi

Untuk kedua kalinya Departemen Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Presidential Friends of Indonesia 2009. Acara ini diikuti oleh 15 peserta perwakilan dari 13 negara sahabat, yaitu Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Brazil, China, Mesir, Inggris, India, Jepang, Korea Selatan , Russia, Swedia, dan Thailand. Selama penyelenggaraan program acara Presidential Friends of Indonesia (PFoI) yang dilaksanakan pada tanggal 13-19 Agustus 2009 ini, para peserta program diajak untuk menyaksikan secara langsung perkembangan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya


mereka melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika. Dalam kesempatan acara Jamuan Hari Peringatan HUT Pemerintah Daerah Propinsi Bali, para peserta juga sempat melakukan diskusi tentang berbagai hal terkait keberhasilan pembangunan di Indonesia. Rangkaian acara yang juga diikuti oleh para peserta PFoI 2009 ini adalah berupa seminar dan diskusi yang dilaksanakan di Bali. Seminar ini terselenggara atas kerjasama Departemen Luar Negeri RI, Institute for Peace and Democracy dan Universitas Udayana.

Pada puncak acara penyelenggaraan PFoI ke-dua ini, para peserta menghadiri Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 di Istana Negara Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2009. Pada kesempatan tersebut para peserta PFoI sekaligus juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kesempatan acara jamuan makan siang, para peserta PFoI juga melakukan perbincangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai berbagai aspek, utamanya mengenai bidang

I

L

A

S

19

ekonomi dan transformasi politik di Indonesia. Sebelum kembali ke negaranya masing-masing, para peserta juga sempat melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri, Hasan Wirajuda di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri RI mengatakan, bawa tujuan pokok dari diselenggarakannya program PFoI ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Indonesia kepada para peserta. Menlu RI juga mengharapkan agar para peserta PFoI 2009 yang terdiri dari berbagai macam profesi dan latar belakang ini, diantaranya yaitu akademisi, pengusaha, artis dan pejabat pemerintahan, dapat memperluas networking mereka selama berada di Indonesia. Dan ketika mereka nanti kembali ke negaranya masing-masing, tentunya juga diharapkan bisa menjadi pendorong untuk dihasilkannya kerjasama di bidang politik, ekonomi, investasi, pendidikan sosial dan kebudayaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan negaranegara asal peserta. Program PFoI ini juga merupakan bagian dari dukungan persahabatan para sahabat Indonesia, disamping juga sebagai sarana untuk dapat menciptakan sahabat-sahabat baru yang mempunyai perhatian lebih terhadap Indonesia. Dari penyelenggaraan program PFoI ini, Indonesia juga mendapat banyak masukan dari para peserta, baik terkait kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Para peserta PFoI 2009 sangat terkesan dengan penyelenggaraan program ini dan memberikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu pengembangan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia.[]

No. 23 Tahun II

Diplomasi S O R O T A N

Selama satu periode kepemimpinan Presiden SBY, saya melihat peran Indonesia di dunia internasional sangat positif, terutama didalam mengatasi berbagai konflik antar kelompok. Indonesia juga dinilai berhasil mengatasi permasalahan ekonomi dengan cepat. Jadi saya melihat figur SBY sebagai pemimpin yang anti kekerasan, dimana beliau selalu mengatasi masalah dengan sabar, tenang dan toleransi yang tinggi. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelumnya, nampak sekali perbedaan didalam memberantas korupsi. Demikian juga didalam mengatasi konflik, sehingga akhir-akhir ini jarang terjadi konflik di Indonesia, karena SBY menghadapinya dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu cukup banyak para pemimpin politik dan agama di Thailand yang ingin mempelajari keberhasilan Indonesia di dalam menyelesaikan suatu konflik, baik yang terjadi di tingkat masyarakat, nasional ataupun internasional. Saya melihat bahwa saat ini masyarakat Thailand sudah mengenal Indonesia secara lebih dekat. Khusus bagi masyarakat Muslim, Indonesia sudah tidak asing lagi bagi mereka, sedangkan bagi masyarakat Budha, Indonesia juga sudah mulai dikenal, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya yakin pada suatu hari nanti Indonesia akan sangat menonjol dan menjadi pemimpin di ASEAN. Dan kami dari institusi pendidikan di Thailand menilai bahwa dalam beberapa hal, kepemimpinan SBY ini cukup menarik dan merencanakan untuk memberikan gelar Doktor HC kepada SBY dalam waktu dekat. Untuk itu kami sudah menghubungi Kedutaan Besar

Peran Indonesia Pada Skala Internasional Cukup Menonjol Indonesia di Bangkok, dan kami berharap bahwa ini bisa menjadi contoh bagi pemimpin negaranegara ASEAN. Mengenai penyelenggaraan Presidential Friends of Indonesia, saya pribadi menilai program ini sangat positif dan tepat. Walaupun waktunya terbilang cukup singkat untuk bisa memperkenalkan Indonesia kepada negara-negara Barat dan khususnya negara-negara Asia. Saya rasa program ini cukup efektif untuk menambah wawasan peserta mengenai Indonesia, dimana saya berkeyakinan bahwa seluruh peserta yang ikut dalam program ini merasa terkesan setelah mendapatkan penjelasan dan informasi dari Menlu dan juga staff Deplu yang lainnya. Apalagi kami juga diundang untuk mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Sungguh ini merupakan suatu pengalaman yang menarik dan berkesan bagi saya. Di sana saya melihat kekompakan antara Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan suatu gambaran positif, meskipun mereka sudah tidak bersama lagi. Jadi tampak bagaimana kepribadian seorang pemimpin, dan itu merupakan suatu contoh walaupun ada sedikit perbedaan di dalam, tetapi keluar mereka tetap kompak dan harmonis demi kepentingan bangsa. Ini jarang terjadi di negara-negara Asia, karena umumnya kalau terjadi konflik akan berkepanjangan dan tidak selesai-selesai. Setelah kembali ke Thailand

“Indonesia bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi dapat hidup berdampingan dengan yang minoritas tanpa adanya penindasan.”

No. 23 Tahun II

nanti, saya mungkin akan menulis mengenai pengalaman saya selama satu minggu berada di Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan kerjasama bidang pendidikan, ekonomi dan penelitian. Saya lihat Indonesia memiliki cukup banyak lembaga riset dan memperoleh rangking sebagai negara yang paling banyak menghasilkan hasil riset. Saya rasa itulah hal-hal yang akan saya sampaikan di Thailand. Satu lagi yang menarik bagi saya adalah mengenai usulan agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi di ASEAN. Ide ini sebenarnya sudah lama saya ingin sampaikan, karena bahasa Indonesia dipergunakan oleh lebih dari 300 juta orang. Jadi saya fikir bahasa Indonesia itu sangat layak minimal menjadi bahasa resmi di ASEAN, tetapi kita harus upayakan untuk bisa menjadi salah satu bahasa resmi di PBB. Sekjen ASEAN mendukung hal ini, apalagi Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan masalah bahasa ini sampai ke PBB. Tahun lalu kami juga telah menyelenggarakan kontes pidato dalam bahasa Indonesia yang disponsori oleh KBRI. Ternyata kontes ini telah meningkatkan respon penduduk Thailand untuk mempelajari bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang sulit, bahkan mungkin lebih mudah dari bahasa Inggris. Jadi menurut saya pelaksanaan program ini sudah bagus, karena acaranya dikemas cukup padat. Saya rasa ini perlu untuk dilanjutkan dan saya sarankan untuk meningkatkan peserta dari negara yang Muslimnya minoritas, khususnya yang sedang mengalami permasalahan, seperti Kamboja, Vietnam dan Myanmar. Mereka

dok.diplomasi

20

Prof. Dr. Hasan Haji Matzen Universitas Pattani, Thailand (Peserta Program Friends of Indonesia dari Thailand)

perlu melihat bagaimana Indonesia mengatasi berbagai permasalahan dengan aman tanpa kekerasan. Indonesia bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi dapat hidup berdampingan dengan yang minoritas tanpa adanya penindasan. Ini suatu hal yang menarik yang tentunya tidak terlepas dari peran Departemen Agama. Dan setahu saya cuma Indonesia di dunia ini yang mempunyai Menteri Agama yang melingkupi seluruh agama yang ada, mungkin ini juga suatu hal yang menarik yang bisa dipelajari oleh negara-negara lain. Saya menyarankan agar peserta Presidential Friends of Indonesia ini lebih beragam dan mewakili berbagai unsur seperti politisi, bisnisman, akademisi dan sebagainya, dengan keterwakilan yang lebih banyak untuk negara yang penduduknya juga lebih banyak agar semuanya terwakili. Dengan demikian ketika kembali ke negaranya nanti, mereka bisa berdiskusi mengenai apa yang perlu dan bisa disampaikan kepada masyarakat di negaranya. Saya rasa hal ini akan memberikan hasil yang sangat luar biasa.[]


Diplomasi K

I

L

A

S

21

dok.diplik

Program Presidential Friends of Indonesia Dapat Menjadi Acuan Bagi Jepang

Ken Miichi Ph.D Iwate Prefectural University (Peserta Program Friends of Indonesia dari Jepang)

Gagasan Direktorat Diplomasi Publik untuk menyelenggarakan program Presidential Friends of Indonesia ini sangat bagus. Saya sendiri kebetulan terlibat didalam semacam diplomasi publiknya Jepang, yang selama 4 tahun ini telah mengundang guru-guru pondok pesantren ke Jepang untuk mengunjungi sekolahsekolah yang bagus di Jepang. Ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada mereka didalam upaya memperbaiki pendidikan madrasah atau pesantren di negaranya. Awalnya program ini hanya mengundang guru-guru pesantren dari Indonesia dan karena ternyata hasilnya bagus, maka

Deplu Jepang memperluas program itu untuk Yaman, Fillipina dan Thailand. Dan mulai bulan November tahun ini, Japan Foundation juga akan mengundang para cendikiawan Muslim dari berbagai negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan saya akan mendampingi mereka selama seminggu di Jepang. Jadi program Presidential Friends of Indonesia ini untuk saya dan mungkin juga Pemerintah Jepang, adalah sebagai acuan yang bagus untuk memperbaiki program-program yang dibuat oleh Jepang sendiri. Itu kira-kira manfaat yang bisa saya ambil dari program ini. Program Presidential Friends of Indonesia, secara jangka panjang menurut saya ini cukup efektif, efisien dan bermanfaat. Saya sendiri sebenarnya sudah sering datang ke Indonesia, karena itu sedikit-banyaknya saya sudah cukup mengetahui tentang bagaimana Indonesia, apalagi kegiatan saya sehari-hari di Jepang memang mempromosikan Indonesia. Jadi untuk saya program ini sangat bagus, karena

dengan adanya program ini saya bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan sahabatsahabat dari negara lain yang biasanya tidak pernah bertemu, yaitu orang-orang dari Afrika Selatan, Brazil, Australia dan lain-lainnya. Tentunya masingmasing mempunyai tujuan dan kepentingannya sendiri di Indonesia, tetapi yang bagus adalah kita bisa melakukan diskusi selama satu minggu ini dengan para peserta lainnya, ini adalah hal yang baru buat saya, dan saya kira pengalaman ini sangat bagus tidak hanya untuk saya sendiri tetapi juga peserta lainnya. Dari diskusi dan sharing mengenai Indonesia ini mungkin kemudian juga muncul gagasan untuk melakukan kerjasama kedepan. Perbaikan yang perlu dilakukan mungkin pada hal-hal yang bersifat teknis, seperti misalnya mengenai informasi tentang nara sumber, kalau itu bisa diberikan terlebih dulu saya kira itu lebih baik, karena tidak semua peserta mengetahui siapa dan bagaimana narasumber itu. Saya kira kalau ada informasi yang lengkap seperti itu, kita bisa melakukan

diskusi yang lebih dalam. Mengenai pengembangan lebih lanjut dari program ini, itu belum terfikirkan oleh saya. Menurut saya dengan beragamnya latar belakang peserta program ini, itu sangat bagus, karena kita bisa berkomunikasi dengan berbagai profesi, dengan pengusaha, diplomat, akademisi dan lain-lainnya. Cuma akan lebih bagus lagi seandainya juga dibuat program dengan peserta yang sama profesinya, misalnya dari kalangan akademisi saja atau pengusaha saja, sehingga dengan demikian para peserta bisa berdiskusi lebih dalam misalnya mengenai kebijakan diplomasi Indonesia, mungkin itu lebih efisien. Saya bersyukur telah bisa mengikuti program ini, dan setelah kembali ke Jepang, saya kira saya bisa melanjutkan hubungan dengan beberapa peserta untuk membuka wacana yang lebih luas. Selanjutnya mungkin kami bisa melakukan pertemuan di Tokyo atau Singapura misalnya, untuk melakukan diskusi yang lebih mendalam tentang Indonesia.[]

Seluruh Pimpinan dan Jajaran Departemen Luar Negeri mengucapkan

Selamat Idul Fitri 1430 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin Minal ‘Aidin wal Faizin


No. 23 Tahun II

Diplomasi

22

S O R O T A N

dok.diplomasi

Peluang Pasar Industri Kreatif Indonesia Di China Cukup Besar

Sudrajat

Dubes RI untuk Republik Rakyat China

Industri kreatif di China berpotensi untuk terus tumbuh dengan pesat seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meluasnya ruang gerak untuk kreatifitas dan pasar. Kekuatan industri manufaktur China telah mendorong terciptanya creative manufacturing yang menjadi salah satu faktor penting penyebab membanjirnya produk-produk kreatif China ke pasar manca negara. Besarnya pasar industri kreatif, baik pasar domestik China maupun pasar internasional, telah mendorong peningkatan investasi dari dalam dan luar negeri di China. Kapasitas manufaktur yang didukung oleh tenaga kerja terampil dan murah, serta iklim investasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung, telah memberikan andil yang penting didalam menarik investasi asing di sektor industri kreatif China, yang diperirakan mencapai puluhan milyar dolar. Negara-negara yang memiliki investasi besar di bidang industri kreatif China adalah ; Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Sektor utama yang paling diminati adalah games, animation, TV production, print and distribution, channel distribution, dan consumer acces devices.

No. 23 Tahun II

Sementara itu seiring dengan meningkatnya ekonomi China dan juga upaya China untuk mendongkrak citranya di dunia melalui softpowernya, mengakibatkan instansi pemerintah dan swasta banyak melakukan outsourching tenaga ahli asing untuk jasa arsitektur, konsultan keuangan, manajemen, desain dan lain-lain, maka hal ini semakin menjadikan China sebagai pasar besar yang menjanjikan. Peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bidang industri kreatif dengan China cukup besar. Seiring dengan semakin meningkatnya kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang perdagangan, yang ratarata mengalami pertumbuhan sekitar 30 % pertahunnya dengan nilai mencapai 31,5 milyar dolar pada tahun 2008. Kedua negara mempunyai ruang yang lebar untuk terus meningkatkan ekaspansi kerjasama, termasuk di industri kreatif. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari berbagai media massa Indonesia, industri kreatif di Indonesia telah menyumbang 6,3% dari produk domestik bruto dan menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja pada tahun 2008. Hal ini tentunya memberikan optimisme bahwa prospek industri kreatif Indonesia akan terus berkembang. Dalam kerangka kerjasama industri kreatif kedua negara, Indonesia kiranya perlu berupaya mencari peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan China, utamanya di sektor-sektor yang menjadi unggulan China, seperti sektor manufaktur dan teknologi digital. Sementara dari sisi penetrasi pasar, produk industri kreatif Indonesia yang berpeluang untuk menerobos pasar China adalah

produk-produk high end untuk kelas menengah ke atas. Seperti misalnya Spa, arsitektur modern, home interior dan sumberdaya manusia bidang perhotelan. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan kapasitas industri China didalam memproduksi produk-produk industri kreatif yang murah meriah, sangat penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi membanjirnya produk-produk China ke Indonesia, termasuk produk-produk yang berciri khas

menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia. Dengan telah dirampungkannya penyusunan cetak biru ‘Pengembangan Ekonomi Kreatif’ dengan target pencapaian program pada tahun 2025, dan dicanangkannya tahun 2009 sebagai ‘Tahun Industri Kreatif’, sangat tepat kiranya jika industri kreatif ditempatkan sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional dengan dukungan penuh dan

Peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bidang industri kreatif dengan China cukup besar. Seiring dengan semakin meningkatnya kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang perdagangan, yang rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 30 % pertahunnya dengan nilai mencapai 31,5 milyar dolar pada tahun 2008. Kedua negara mempunyai ruang yang lebar untuk terus meningkatkan ekaspansi kerjasama, termasuk di industri kreatif.

Indonesia sendiri. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk itu antara lain adalah mengenali potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, kekayaan budaya dan identitas bangsa, serta melakukan revisi pendidikan yang ‘pro’ pengembangan otak kanan dan otak kiri secara holistic (sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju). Kemudian meningkatkan penghargaan terhadap insan kreatif dan

keberpihakan dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Proses globalisasi dengan dunia yang begitu dinamis dan cepat berubah, memerlukan kemampuan manusia yang cepat beradaptasi, cepat berpikir untuk mencari solusi, imajinatif dan penuh ide untuk mengembangkan inovasi dan inisiatif baru. Dan itu berarti bahwa hanya negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam ekonomi kreatif yang akan menguasai masa depan.[]


Diplomasi

apakata mereka Gunardi Nurdiantoro Mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta.

Untuk Berperan Dalam Dalam Lingkup Global, Indonesia Jangan Tinggalkan Jati Diri Dalam hubungan internasional, Indonesia menetapkan kebijakan politik luar negeri ‘bebas dan aktif’, dan menurut saya kebijakan ini harus kita pertahankan, karena dengan pola politik tersebut Indonesia mampu berperan di dunia internasional dan juga PBB. Kita pernah meraih peran penting sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, kemudian juga sebagai Wakil Ketua Dewan HAM PBB dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dipercaya oleh dunia internasional sebagai negara yang netral dan bukan sebagai partisipan, terutama dalam hal menangani isu-isu dunia yang penting. Kedepannya kita harus lebih proaktif untuk mengambil peran, terutama dalam pembentukan normanorma hukum internasional yang baru, yang seyogyanya bisa lebih berpihak kepada negara-negara berkembang. Karena sampai sejauh ini, konvensikonvensi internasional yang ada itu lebih mind-pro ke Barat, dalam arti dibuat oleh Barat. Seperti misalnya konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan HAM. Jadi kita harus mempunyai konsep tentang HAM, dimana konsep HAM yang ada di Indonesia itu jangan dipaksakan berpegang dari Barat. Seperti misalnya tentang kebebasan beragama, disana itu mereka bebas sebebas-bebasnya, padahal di Indonesia hal itu tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena


nantinya bisa bertentangan dengan falsafah dasar bangsa kita. Jadi untuk kita berperan dalam dunia internasional itu, kita tetap perlu mengingat jati diri bangsa dan utamanya adalah kita tidak boleh tunduk begitu saja kepada pengaruhpengaruh dari Barat. Bidang lainnya yang kita juga perlu proaktif untuk mengambil peran adalah dalam bidang hukum laut internasional, karena Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, maka kita harus benar-benar berperan sebagai pioneer dalam hal hukum laut internasional ini. Kita juga harus mampu memanfaatkan secara maksimal ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut yang ada. Indonesia telah memprakarsai pelaksanaan WOC di Manado, namun ini lebih mengarah kepada pemeliharaan lingkungan. Karena sebagaimana kita tahu permasalahan laut itu bukan hanya menyangkut persoalan territorial. Sementara untuk UNCLOS, kita memang sudah meratifikasi, tetapi belum semua pasal yang ada di dalamnya bisa kita jalani, mungkin baru sekitar 50 pasal saja yang bisa kita jalani. Sementara untuk bidang ekonomi, kita juga jangan terlalu gegabah terkait dengan WTO, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita bisa survive didalam era globalisasi ini dan jangan sampai kita hanya dimanfaatkan sebagai market oleh negara-negara lain, bagaimanapun kita juga harus bisa mengekspor produk atau jasa yang menjadi unggulan kita. Khusus untuk pelaksanaan ASEAN Community, tampaknya masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau kita ambil perbandingan dengan Uni Eropa, mereka adalah sebuah organisasi yang benar-benar mapan. Sementara ASEAN baru meratifikasi ASEAN Charter pada tahun 2008 kemarin, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya hingga tahun 2015, apalagi kita juga menginginkan adanya ASEAN Free Trade Area, jadi kita bisa mempersiapkan berbagai hal agar ini semua dapat kita manfaatkan secara maksimal.[]

dok.diplomasi

dok.diplomasi

O

Muhammad Giri Adlan Mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta.

Politik Luar Negeri RI Terkesan untuk Menyenangkan Semua Pihak Dalam hal hubungan luar negeri, saya melihat bahwa Indonesia tampaknya masih berusaha untuk menyenangkan semua pihak, jadi tidak terfokus pada suatu hal pokok, sifatnya masih terlalu general. Kenapa Indonesia tidak fokus kepada beberapa hal saja dan juga jangan berusaha untuk menyenangkan semua pihak karena dalam hubungan dunia internasional pasti ada pihak yang tidak bisa kita turuti keinginannya agar mereka senang. Hal itu bertujuan agar masyarakat internasional melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki sense dan pada akhirnya bangsa Indonesia juga akan merasakan manfaatnya. Dalam hal kebijakan luar negeri tampaknya pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk melakukan penyempurnaan, saat ini memang belum maksimal tapi arahnya sudah kesana. Apalagi setelah terjadinya peristiwa pemboman di Kuningan, Jakarta, kemarin ini, yang sedikit banyaknya berdampak kepada citra Indonesia yang sedang kita bangun. Betul bahwa teroris bisa ada dimana saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kondisi keamanan di Indonesia. Tetapi dalam hal ini kita jangan sampai berupaya untuk menyenangkan pihak luar dengan mengorbankan bangsa sendiri. Kalau dalam komunitas ASEAN, Indonesia adalah negara terbesar, maka seharusnya dengan kapasitas

P

I

N

I

23

yang dimiliki oleh Indonesia dan sumberdaya alam yang begitu besar, Indonesia bisa berperan lebih besar dari yang sekarang, apalagi memang bargaining position Indonesia di ASEAN cukup kuat. Jadi kenapa kita tidak memaksimalkan hal tersebut bukan saja untuk kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga untuk kepentingan ASEAN kedepannya. Dengan modal tersebut seharusnya Indonesia jangan mudah dikontrol oleh pihak asing, Indonesia harus punya identitasnya sendiri dan identitas ASEAN, one vision, one community and one identity. Jangan sampai karena ada kontrol dari pihak asing atau ingin menyenangkan pihak asing Indonesia kemudian merubah identitas yang sebenarnya. Kalau misalnya kita kukuh dengan identitas kita khususnya demi kemajuan bangsa Indonesia dan bangsa ASEAN pada umumnya, pastinya pihak asing akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan kita akan menjadi bangsa yang lebih sejahtera dan makmur dikedepannya. Kalau untuk kawasan Asia Timur, nampaknya peran Indonesia masih kurang sekali, apalagi kalau dibandingkan dengan China dan India yang tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru. Kita lihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan industri di China dan India maju adalah karena upah buruh yang murah dan didukung dengan kepastian hokum, sehingga investor tertarik untuk masuk kesana. Kalau itu kita compare dengan kondisi di Indonesia, maka bagaimana mungkin investor akan tertarik masuk kesini bila tidak ada kepastian hukum. Kalaupun memang hukum dan peraturan itu sudah ada, tetapi kita masih lemah dalam hal implementasinya. Sulitnya mengurus ijin usaha dan banyaknya pungli dimana-mana, semua itu adalah persoalan yang harus kita benahi lebih dulu kalau kita ingin menarik investor ke Indonesia. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan hal ini, lalu bagaimana kita akan bisa bersaing di kawasan Asia Timur. Namun begitu, saya tetap bangga sebagai bangsa Indonesia, oleh karena itu saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa berkontribusi didalam upaya-upaya yang bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera.[]

No. 23 Tahun II

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 23 Tahun II, Tgl. 15 September - 14 Oktober 2009

http://www.diplomasionline.net

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

dok.diplomasi

1

Lomba MasakMenlu NasiRI Goreng : Korps Diplomatik Mengenang Seratus Tahun Moham Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia

dok.diplomasi

kontes masak kali ini adalah; Nikolas Van Dam (Duta Besar Belanda) sebagai Juara Pertama, Dong Li (Diplomat China) Juara II dan Juara Ketiga, Can Tutumlu (Diplomat Swiss).

3

Keterangan Foto:

dok.diplomasi

1. Ibu Ani Yudhoyono didampingi Da’i Bachtiar : William Wongso meninjau

dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono ini berlangsung meriah dan di ikuti oleh tiga Duta Besar Negara Sahabat dan para Diplomat dari berbagai negara. Lima tokoh kuliner nasional yaitu Bondan Winarno,

2

Nasi goreng merupakan salah satu masakan terkenal bagi masyarakat Indonesia. Meskipun bahan pembuatannya sederhana, namun jika kombinasi masakannya tepat dan proporsional, maka rasanya mak nyus dan lezat. Tepat kiranya jika pada Pameran Pangan Nusantara 2009 Departemen Perdagangan bekerjasama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) telah menyelenggarakan lomba masak nasi goreng khusus bagi Korps Diplomatik yang bertugas di Jakarta. Lomba ini diselenggrakan di Pre Function Hall B, JCC Senayan Jakarta pada 7 Agustus 2009. Lomba yang

dok.diplomasi

tampak sangat terampil memasak Nasi Goreng. 4. Menteri Perdagangan didampingi Ibu Hassan Wirajuda berpose bersama peserta dan panitia lomba.

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

4 “KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

kuliner Indoensia menunjukkan kelas dan bobot dari event ini. Pemenang lomba pada

Nia Zulkarna

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.deplu.go.id

keunikan nasi goreng yang Menyelesaikan Pers ditampilkan oleh para peserta. William Wongso, Vindex 2. Direktur Informasi Media, TKI di Malaysia Tangkar, Tuti Soenardi, Ema Soehardjono Sastromihardjo Den dan Wirakusamah turut hadir turut memeriahkan kontes sebagai dewan juri Kepala . kehadiran nasiDingin goreng. para juri yang merupakan tokoh 3. Duta Besar Nikolas Van Dam

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

Diplomasi. Annisa Fatharini: Duta Belia Duta Belia Sebaiknya Mengunjungi Negara Yang Belum Mengenal Indonesia

Recommend Documents