DIPLOMASI. Duta Anti Narkoba. Sandra Dewi. Wajah Baru ASEAN. Tabloid. Menatap. Mendorong Kemajuan Demokrasi di Asia Yang Masih Tertinggal

DIPLOMASI Tabloid

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 11, Tahun I, Tgl. 15 Nopember - 14 Desember 2008

Customer Service: (021) 686 63162 Email: [email protected]

http://www.diplomasionline.net

Menlu :

Bali Democracy Forum

Mendorong Kemajuan Demokrasi di Asia Yang Masih Tertinggal

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Dirjen Kerjasama ASEAN :

Menatap

Wajah Baru ASEAN

Direktur Keamanan Interansional dan Pelucutan Senjata

Diplomasi Indonesia

Berkomitmen Terhadap Perjanjian Non Proliferasi dan Pelucutan Senjata Nuklir ISSN 1978-9173

www.diplomasionline.net

9

771978 917386

Sandra Dewi

Duta Anti Narkoba

DIPLOMASI

No. 11, Tahun I


15 Nopember - 14 Desember 2008

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi Daftar Isi 04

Fokus

Menlu : Bali Democracy Forum (BDF) Mendorong Kemajuan Demokrasi di Asia Yang Masih Tertinggal

06

Fokus

08

Fokus

10

11

13

14

Kilas

Menggugah Kesadaran Publik Tentang Nuklir

KIlas

20

Lensa “From Indonesia with Love” Di Fiji

23

KIlas

Update Jepang Hibahkan Sistem Navigasi Kapal Rp 177,6 M

Diplomasi Indonesia Berkomitmen Terhadap Perjanjian Non Proliferasi dan Pelucutan Senjata Nuklir

12

16

Menlu : Indonesia Channel Sebuah Pagelaran yang mengedepankan Soft Power

Menatap Wajah Baru ASEAN

ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives

KIlas Menjadikan Seni Dan Budaya Indonesia Jembatan Untuk mempererat Kerjasama Antar Bangsa

Bingkai

Langkah Maju

Pelucutan Senjata Nuklir

Deplu Menyelenggarakan Workshop Pelucutan Senjata Nuklir

Sandra Dewi DUTA ANTI NARKOBA

9

Diplomatic Tour

Belajar Toleransi Dari Kotesan

17

No.No. 11,4,Tahun Tahun I I

Teras Diplomasi

DIPLOMASI Media Komunikasi dan Interaksi

Tgl.1515 Nopember April - 14- 14 Mei Desember 2008 2008

Teras Redaksi

D

alam tujuh tahun kedepan negara-negara ASEAN akan memasuki era baru menyongsong ASEAN Community, karena Piagam ASEAN telah rampung diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN. Hal ini menunjukkan seluruh anggota ASEAN sudah menerima konsep Piagam ASEAN, bahwa mereka akan demokratis, namun tentunya dengan cara penyampaiannya masing-masing. Indonesia khususnya telah mendorong agar prinsipprinsip demokrasi itu bisa diterima dan tertuang didalam Piagam ASEAN, demikian juga dengan pemajuan dan perlindungan HAM, serta good governance untuk menunjang tiga pilar ASEAN Community, yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN politic and Security Community dan ASEAN Socio-Culture Community. Untuk menunjang proses tersebut, Indonesia juga meluncurkan Bali Democracy Forum yang bertujuan agar demokrasi menjadi bagian dari pembicaraan di kawasan Asia, yang memang selama ini belum pernah ada. Sebuah momentum yang tepat, karena bersamaan dengan kemenangan Barack Obama, yang tidak hanya dirayakan di AS tapi juga di pelosok dunia sebagai perayaan dari kemenangan demokrasi. Selama ini memang beberapa negara di Asia tidak memiliki akses terhadap informasi dan demokrasi yang berkembang dipelosok dunia, karenanya dibandingkan dengan kawasan lain, seperti

Afrika atau Amerika Latin, Asia masih ketinggalan. Indonesia mengambil inisiatif, karena setelah 10 tahun reformasi, Indonesia dihargai atas kemajuan dalam mentransformasi diri dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Banyak pihak menjuluki Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, dan karena itu kita perlu membuka diri bagi proses sharing of experience and best practice dalam pengembangan demokrasi. Dalam membangun hubungan bilateral dengan Malaysia, Eminent Persons Group (EPG) IndonesiaMalaysia telah melaksanakan pertemuan ke-tiga di Jakarta (12-13/11/2008) dan memunculkan gagasan mengenai perlunya dialog tentang kesejarahan, workshop tentang warisan budaya, dan penyusunan buku tentang sejarah kebudayaan IndonesiaMalaysia. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut juga disepakati pembentukan Pusat Penelitian Kebudayaan (Cultural Research Center). Sehubungan dengan pengembangan kebudayaan, Indonesia melalui Departemen Luar Negeri menyelenggarakan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) bagi para pelajar dan pemuda di Asia, Pasifik, Eropa, Afrika dan AS. BSBI adalah wahana soft diplomasi Indonesia, disamping juga untuk menggugah apresiasi generasi muda Indonesia, utamanya di kalangan mahasiswa, terhadap kekayaan dan keberagaman seni budaya Indonesia.

DIPLOMASI Program tersebut ditutup dengan pagelaran seni budaya “INDONESIA CHANNEL 2008 ; Arts and Culture under the Sky di Taman Budaya, Yogyakarta dengan menampilkan 50 seniman muda dari 29 negara peserta program BSBI 2008. Disamping itu sebagai upaya menciptakan dunia yang lebih aman dan damai, serta melindungi kelangsungan hidup umat manusia kedepan dari ancaman tragedi kemusnahan besar-besaran akibat nuklir, Indonesia telah menandatangani Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty (CTBT) pada 10/11/2008. CTBT ini penting karena merupakan instrumen non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir yang vital disamping juga sebagai norma universal yang melarang ujicoba nuklir. CTBT ini memberikan sinyal yang jelas dan kongkrit tentang keseriusan komitmen dari negara-negara nuklir untuk bergerak menuju perlucutan senjata nuklir. Dengan demikian CTBT bisa mencegah munculnya negara nuklir baru tanpa melanggar normanorma hukum, mencegah pengembangan dan pemajuan kualitatif jenis senjata nuklir baru (new type of nuclear weapons) dan berpotensi untuk mengurangi eskalasi ketegangan kawasan di dunia, disamping juga memberikan manfaat di bidang iptek dan teknik, termasuk deteksi dini terjadinya gempa bumi dan tsunami.

Media Komunikasi dan Interaksi Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana P. Sadadi Staf Redaksi Cahyono Joni M. Achmad Fino Kardiono Saiful Amin Arif Hidayat Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor Daniel Ximenes Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-2301090, Website http://www.diplomasionline.net Email : [email protected] Cover : Sandra Dewi

Cover : dok.sandradewi.seleb Bingkai: dok.kapanlagi Diterbitkan oleh Pilar Indo Meditama bekerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected] Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

4



Fokus

Menlu :

Bali Democracy Forum (BDF)

Mendorong Kemajuan Demokrasi di Asia Yang Masih Tertinggal yang sudah lebih maju, tapi jika dibandingkan dengan kawasan Afrika atau Amerika latin kawasan Asia ini ketinggalan.

P

No. 11, Tahun I

embukaan pertemuan tingkat expert untuk Bali Demokrasi Forum (BDF) dilaksanakan pada 9-10 Nopember 2008, sebagai persiapan sebelum nantinya BDF ini diluncurkan oleh presiden SBY pada 10 Desember 2008. Pertemuan Expert Group ini dihadiri 40 orang dari 21 negara dari wilayah asia. Kita memang tidak mengundang seluruh negara Asia dan Pasifik, karena kita memilih negara- negara yang kita undang. Untuk membahas persiapan BDF ini. Gagasan kita meluncurkan BDF bertujuan untuk membuat demokrasi menjadi bagian dari pembicaraan di kawasan Asia yang selama ini belum ada. Jadi kita anggap momentumnya tepat, bebarengan dengan kemenangan Barack Obama yang tidak hanya dirayakan di Amerika Serikat tapi juga di pelosok dunia yang praktis sebetulnya perayaan dari kemenangan demokrasi. Kita lihat dikawasan Asia dari negara Asia paling barat seperti Lebanon, Syria sampai yang paling timur dan sebagian di Asia Pasifik. Memang belum tentu semua rakyat di Asia bisa merayakan apa yang saya sebut tadi sebagai kemenangan demokrasi. Karena akses mereka terhadap informasi dan demokrasi yang berkembang diberbagai pelosok dunia mereka tidak miliki dan dinegaranya belum ada demokrasi. Selama ini dibandingkan kawasankawasan lain, jangan dibandingkan Asia dengan eropa atau Uni Eropa

Transformasi Diri Kita mengambil inisiatif, apalagi setelah 10 tahun reformasi, kita juga dilihat dihargai oleh berbagai negara atas kemajuan-kemajuan kita dalam mentransformasi diri kita dari negara yang otoriter pada masa lalu menjadi negara demokratis. Banyak pihak menjuluki kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Walupun kita sadari bahwa demokrasi adalah tidak sekedar dari penyelenggraan pemilihan umum yang berhasil pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 dan tahun depan kita akan menyelenggaraan pemilu, kita harapkan akan berhasil baik karena kita punya cukup pengalaman. Tetapi ada keperluan untuk kita mengkonsolidasikan diri dan menguatkan akar-akar demokrasi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, kita sendiri yang orang luar mengatakan kita berhasil, kita sadari bahwa kita perlu membuka diri dalam proses sharing of experience and best practice (berbagi pengalaman dalam arti membuka diri untuk menyadap pengalamanpengalaman negara lain dalam memajukan demokrasi tetapi juga dari pengalaman proses demokrasi kita selama 10 tahun terakhir ada hal yang bisa kita bagi dengan negara lain). Dengan kata lain BDF ini, akan menjadi forum tahunan pada tingkat menteri atau tokoh-tokoh negara. Dan tadi kita menempatkan demokrasi sebagai agenda utamanya, kemajuan demokrasi sebagai agenda utamanya dan bukan pendekatan kita mendiktekan tata nilai demokrasi pada pihak lain tapi melalui sharing, melalui berbagi pengalaman dan kemampuan, keahlian kita saling

memperkuat. Karena itu yang kita undang adalah negara-negara Asia yang memang sudah demokratis atau negara-negara Asia yang punya aspirasi untuk memajukan demokrasi. Pertanyaan yang muncul dari banyak pihak adalah apakah negara seperti Myanmar akan diundang ? Kita tentu akan mengundangya sebab dengan begitu juga bagi negara yang secara terbuka menyatakan punya aspirasi untuk memajukan demokrasi bisa belajar pengalaman dari negaranegara Asia lainnya. Disamping kegiatan tahunan yang akan diselenggarakan pada high level kita juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan selama satu tahun dan setiap tahun yang bersifat seminar, workshop, pelatihan, roundtable discussion tentang berbagai aspek, berbagai elemen yang pada ujungnya dapat memperkuat proses demokrasi. Karena itulah, BDF ini bukan merupakan suatu kegiatan yang telah diluncurkan sekali berhenti, tetapi merupakan kegiatan sustaineble yang akan berkelanjutan. Karena itu kami juga menandatangani nota kesepahaman dengan rektor Universitas Udayana Denpasar (UNUD) tentang kerjasama antara Deplu dengan UNUD guna membentuk Institute for Peace and Democracy (IPD), suatu lembaga untuk perdamaian dan demokrasi

yang berpusat di UNUD. Dalam waktu dekat kita akan menunjuk seorang eksekutif direktur dari lembaga ini yang akan mengelola kegiatan IPD. Saya anggap penting menyertakan UNUD. Pertama karena Bali telah menjadi pusat konferensi-konferensi internasional. Sementara ini, Kita melihat UNUD yang strategis keberadaanya di Bali selama ini hanya menjadi penonton, padahal kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi pengajaran, bagi pendidikan. Dan karana itu dengan mendirikan IPD sekaligus kita juga bermaksud untuk memberdayakan UNUD, sehingga mahasiswa dapat mengikuti kegiatan konferensi sambil belajar, mahasiswa dapat memperoleh fasilitas penelitian dan para staf pengajar juga mepunyai ruang untuk mengembangkan kemampuan akademik mereka dengan menghubungkan diri dengan kegiatan-kegiatan nyata. Saya sangat menghargai sambutan baik dari rektor yang sebenarnya kita sudah mencapai kesepakatan pada bulan lalu dan sekarang kita tinggal menunggu realisasinya. UNUD akan menyediakan gedung, dan lahan. Kedepan kita akan mengembangkan fasilitas yang disiapkan oleh UNUD serta tenaga pengajar yang akan terlibat dalam kegiatan Institute for Peace and Democracy atas nama Bali Demokrasi Forum. Asia Masih Malu-Malu Memperbincangkan Demokrasi Saya menghargai sambutan dari banyak negara, meski masalah demokrasi sangat sensitif, karena selama ini dalam kehidupan antar negara, antar pemerintah dikawasan ini agak malu-malu untuk mengangkat isu demokrasi dalam perbincangan mereka. Kita berhasil




5

Fokus di ASEAN menempatkan kemajuan demokrasi, hak asasi manusia dan ke tata pemerintahan yang baik “ good governance” dalam agenda ASEAN. Bahkan dalam piagam ASEAN yang baru yang sudah kita ratifikasi dan akan mulai berlaku pada tgl 17 desember 2008, ketika para pemimpin ASEAN bertemu di Chiang Mai pada ASEAN Summit. Sangat jelas bahwa demokrasi, human right sudah menjadi nilainilai sekaligus juga tujuan kegiatan kerjasama yang akan dikembangkan. Karena itu dengan kegiatan BDF akan memperkuat proses yang sudah akan mulai ada dalam waktu dekat. Belum lagi kita juga berkepentingan untuk menjangkau negara-negara diluar kawasan ASEAN termasuk Asia Barat, lebanon ke timur sampai ke Australia dan New Zealand. Meski kegiatan Bali Democracy Forum tidak merupakan kegiatan ASEAN, tetapi pasti BDF akan mempunya gaung disana khususnya pada saat KTT ASEAN yang diselenggarakan di Chiang Mai pada 16 dan 17 Desenber mendatang. Saya katakan tadi di ASEAN isu

demokrasi sudah menjadi isu yang selam ini masuk dalam agenda dan tentunya kita juga akan menempatkan isu ini dalam prioritas-prioritas kerja ASEAN. Jadi, dengan kata lain upaya melaui BDF ini bisa melengkapi dan memperkuat proses di ASEAN. Karena semua negara ASEAN kita undang untuk berpartisipasi dalam BDF. Namun demikian, Forum ini tidak terbatas pada 10 negara ASEAN saja. Memang dengan meratifikasi piagam ASEAN berarti secara sukarela masing-masing negara ASEAN mengikatkan diri untuk mematuhi secara hukum hak dan kewajiban yang terbit dari keterikatannya pada piagam ASEAN termasuk dalam hal itu mempromosikan demokrasi, hak asasi masnusia dan good governance. Jadi sebetulnya dengan begitu ratifikasi merupakan pernyataan komitmen, dan komitmen ini komitmen hukum yang pada gilirannya kepatuahannya atau ketidakpatuhannya juga punya konsekwensi dalam bahasa yang lebih positif kepatuhannya akan memperlancar proses demokrasi di Myanmar.

Institute for Peace and Democracy Prof. Dr. dr I Made Bakta, Sp.Pd {Rektor UNUD}

S

aya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setingginya kepada MENLU yang memberikan kesempatan kepada Universitas Udayana Denpasar (UNUD) untuk ikut dalam Bali Democracy Forum dan juga terlibat dalam pembentukan Institute for Peace and Democracy. Sebagaimana yang disampaikan Menlu UNUD memiliki keberadaan yang sangat strategis, sebagaimana yang kita tahu bahwa pertemuanpertemuan internasional demikian sering terjadi di Bali dan UNUD hanya menjadi penonton. Dengan kesempatan ini, kami mengharapkan para ahli, para mahasiswa dan civitas akademika lainnya akan ikut berpartisipasi baik dalam penelitian, pendidikan, publikasi dan seminar-seminar. Kebetulan sekali pada tahun 2009 kami

berencana akan membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang didalamnya akan dibuka program studi Hubungan Internasional (HI). Dengan demikian kita harapkan bahwa IPD ini akan menjadi laboratorium lapangan bagi dosen dan mahasiswa. kami melihat bahwa keterlibatan kami dalam BDF merupakan sumbangsih yang besar sekali bagi UNUD. Jika IPD nanti sudah berkembang kita juga akan mengajak universitas lain diseluruh Indonesia sehingga manfaat dari institute ini dapat diperluas kepada semua civitas akademika di tanah air. Demikian juga akan melakukan kerjasama dengan Universitas luar negeri melalui Deplu sehingga Institute for Peace and Democracy ini dapat berkembang luas dan manfaatnya akan jauh lebih besar.

Nilai Strategis Bali Democracy Forum

D

iplomasi dapat didifiniskan secara sederhana sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam hubungan dengan negara atau organisasi atau para aktor lainnya guna memproyeksikan kepentingan nasional kita dan nilai kita. pada era reformasi ini, kita melihat demokrasi tidak hanya telah berhasil mengangkat kita dari negara yang agak otoritarian menjadi negara demokratis terbesar ketiga. Dengan kata lain demokrasi sebagai sistem nilai juga sudah merupakan sistem nilai nasional kita yang kita harus proyeksikan dalam kegiatan diplomasi kita. Kalau kita lihat dalam wilayah dekat kita Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan maka memang terdapat jurang gap antara negaranegara yang sudah demokrasi atau sedang mengembangkan demokrasi dengan negara lainnya yang belum demokrasi. Tidak perlu melihat Asia dalam artian wilayah besar, dari Lebanon ke timur, tapi di Asia Tenggara saja kita lihat, kumpulan 10 negara itu terdiri dari negara yang demokrasi, ada yang mungkin setengah demokrasi, dan yang ekstrim merupakan pemerintahan Junta militer. Ini tidak sehat dalam pergaulan antar negara. Masalah Myanmar kita kena getahnya, ASEAN ketiban getahnya. Oleh karena itu kita ingin mendorong diskusi di ASEAN jika ada masalah kita duduk bersama kita bicarakan. Sudah ditetapkan peta jalan atau road map untuk memajukan demokrasi. Sehingga negara lainnya bisa membantu. Sehingga negara yang belum demokratis bisa lebih cepat dan berhasil dalam mengembangkan demokrasi. Tapi juga peta atau potret yang terjadi di Asia Tenggara sebenarnya juga potret Asia juga. Karena itu kita melihat kedepan kita membicarakan kalau melihat peta politik, peta strategis dikawasan Asia maka memang keperluan

untuk menangani masalah kesenjangan orientasi politik yang berbeda suatu negara dengan negara lain perlu di jembatani. Bali Democracy Forum, merupakan prakarsa diplomasi Indonesia dan baru pertama kali diselenggarakan di Asia. Sudah sepatutnya Indonesia menempatkan demokrasi sebagai agenda dalam diskursus di kawasan Asia. Meski demikian, diperlukan kehati-hatian, sehingga tidak muncul kesan bahwa kita mengajari negara lain. Terlepas dari pandangan orang yang telah melebelkan kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tetapi demokrasi lebih dari sekedar penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, damai, demokratis, tapi pilar-pilar demokrasi perlu kita perkuat. Karena itu kita bilang Kita tidak sedang mengajari negara lain, karena kita juga masih perlu belajar dari pihak lain. Lihat saja surat kabar, atau TV bagaimana misalnya kita perlu menguatkan partai politik sebagai lembaga. Sebetulnya dibalik pencalonan artis sebagai calon DPR, ini disebabkan karena partai politik tidak cukup megembangkan proses pengkaderan didalamnya. Hal seperti ini bisa kita diskusikan bagaimana dinegara lain seperti Jepang bagaimana ia mengembangkan pengkaderan pada masing-masing partainya. Dengan kata lain justru dengan perasaan rendah hati kita bentuk forum untuk saling belajar disini. Bagi negara yang baru mulai merangkak awal dari proses demokrasi kita menyiapkan forum untuk saling belajar. Karena itu tidak perlu malu-malu untuk menyadap pengalaman dari negara lain. Inilah nilai stategis dari kegiatan Bali Democracy Forum. Dengan kata lain kita inginkan melalui forum seperti ini juga pada akhirnya menguatkan proses demokratisasi kita didalam.

DIPLOMASI

6


No. 11, Tahun I


Fokus

Dian Triansyah Djani Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN

alam proses ratifikasi ASEAN Charter, Indonesia melakukan proses ini melalui tahapan yang cukup panjang dan memakan waktu cukup lama. Untuk meratifikasi piagam tersebut, sistem kita berbeda dengan sistem nagara lain. Sistem ratifikasi sebuah negara di seluruh dunia itu berbeda-beda. Contohnya di Singapura dan Malaysia, sistemnya adalah parliamentary cabinet ratification, jadi yang meratifikasi adalah kabinet. Di negara lain, seperti misalnya di Brunei, yang meratifikasi adalah kesultanannya, sedangkan kita adalah negara demokratis. Justru kita harus bangga bahwa kita melewati proses yang cukup panjang, yaitu melewati konsultasi dengan para wakil rakyat, dan melalui upaya sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia untuk menanyakan pandangan mereka mengenai ASEAN dan apakah perlu diratifikasi. Oleh karena itu untuk negara sebesar Indonesia, yang terdiri dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk sekian banyak, jelas perlu waktu untuk proses ratifikasi. Itu patut dibanggakan, karena menunjukkan bahwa proses demokrasi kita berjalan cukup subur, dan juga menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin dalam demokrasi. Kalau dilihat, Fillipina juga sama, dia hanya berbeda beberapa hari dengan kita, karena system mereka adalah system demokrasi dimana yang meratifikasi adalah parlemen. Thailand juga demikian, karena proses konsultasi dengan parlemennya terjadi berulang kali. Karena itu, Indonesia, Fillipina dan Thailand adalah negara yang terakhir meratifikasi, itu menunjukkan bahwa sistemnya memang berbeda, tetapi yang harus dilihat adalah bahwa terdapat keinginan bersama untuk samasama meratifikasi. Apalagi tentunya

Masyarakat ASEAN akan terbentuk pada 2015, banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk menuju kesana. Semua negara ASEAN mempersiapkan berbagai perangkat dan dasar-dasar hukum terkait ASEAN. Selama 40 tahun lebih ASEAN berdiri, tetapi tidak memiliki suatu AD/ART atau piagam, sedangkan sebuah kelurahan kecil di Indonesia saja punya AD/ART. Untuk mempersiapkan ASEAN dalam wajah yang baru memerlukan waktu yang relatif lama. Waktu yang tersisa untuk mempersiapkan pembentukan masyarakat ASEAN tersebut tinggal 7 tahun lagi. Tentunya segala sesuatunya sedang disiapkan untuk benah diri dan merapatkan barisan ASEAN sehingga dapat bersaing dengan dunia luar.

kita tidak terlambat, karena deadlinenya memang sebelum akhir tahun ini, jadi kita on-time dalam proses ratifikasi tersebut. Ratifikasi ini adalah proses tersendiri, dan saya selalu mengatakan bahwa ratifikasi adalah urusan kita sendiri. Yang kita perlukan adalah kesepakatan diantara seluruh komponen atau elemen masyarakat, jadi ringkasnya ratifikasi adalah persetujuan dari parlemen dan rakyat kita terhadap manfaat dari ASEAN Charter ini. Itu yang menjadi dasar, dimana tentunya berbagai faktor dan komponen bisa dipertimbangkan, tetapi faktor yang utama adalah mau apa tidak masyarakat Indonesia meratifikasi,.dan

jawabannya sudah dibuktikan. Banyak hal yang harus kita kerjakan terkait kerjasama ASEAN ini, misalnya Indonesia telah mempersiapkan 28 tindak lanjut kedepan. Sebagai contoh, sekarang ini kita sedang mempersiapkan lagu ASEAN sebagaimana tercantum dalam piagam ASEAN. Ini dilombakan dan sudah kita laksanakan, dari seluruh Indonesia kita mendapatkan 10 lagu yang dikarang oleh warga negara Indonesia. Dari pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia hingga warga negara Indonesia diluar negeri, kita menerima lebih dari 40 naskah lagu dan partiturnya yang di kirim melalui website, dan kemudian kita seleksi sehingga didapatkan 10 buah lagu yang kemudian kita kirim untuk dipertandingkan di tingkat ASEAN. Lagu ini adalah seperti lagu kebangsaannya ASEAN. Ini baru pada tahap awal, dan nanti pada tanggal 28-29 November ini akan diputuskan lagu mana yang terpilih, dan akan dinyanyikan pada waktu pertemuan para kepala negara ASEAN pada Desember nanti.

Duta Besar ASEAN Kita juga sedang mempersiapkan peraturanperaturan terkait dengan establishment dari wakil tetap ASEAN. Nanti akan ada duta besar-duta besar ASEAN di Jakarta, jadi tidak hanya duta besar untuk negara. Contohnya Singapura, selain mempunyai duta besar Singapura untuk Indonesia, dia juga mengirimkan duta besar Singapura untuk ASEAN, jadi ada dua dubes Singapura di sini. Demikian juga dengan kita, kita harus menyiapkan wakil tetap kita disini, kita harus menyiapkan perangkat hukum dan infrastrukturnya serta segala sesuatu yang diperlukan untuk itu. Langkah lainnya adalah, pertemuan high level Pannel on Humanrights (POH) yang akan dilangsungkan minggu depan untuk menyusun term of reference (TOR) mengenai human rights. Para pejabat senior yang ahli di bidang HAM bertemu untuk menyiapkan kerangka kerja suatu badan HAM ASEAN. Disamping itu secara paralel juga bertemu ahli-ahli hukum dari negara-negara ASEAN, dalam hal ini kita diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional untuk merundingkan elaborasi yang lebih rinci dari Piagam ASEAN. Piagam ASEAN itu diibaratkan sebagai suatu konstitusi, dan itu perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih rinci. Itulah langkah-langkah yang

elgoog.kod

D

Menatap Wajah Baru ASEAN




7

Fokus selesai bekerja, nantinya akan ada Badan HAM, karena itu Sekretariat ASEAN juga akan diperkuat untuk mendukung badan tersebut. Sekretariat ASEAN juga akan diperkuat dengan suatu pimpinan organisasi yang juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ASEAN Community, people to people atau interaksi antara manusia-manusia di ASEAN. Ada cukup banyak kegiatan, yaitu sekitar 28 jenis kegiatan. Kita sendiri di Deplu akan terus melakukan kampanye guna meningkatkan kepedulian dan kepemilikan masyarakat Indonesia terhadap ASEAN, karena kita punya prinsip tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, kemudian akan kita tingkatkan lebih jauh, yaitu dalam bentuk

keterlibatan partisipasi aktif masyarakat Indonesia pada kegiatan-kegiatan ASEAN. Dan sekarang ini sudah cukup banyak yang dilakukan, seperti kemarin misalnya ada Jambore ASEAN, jadi dibentuk Pramuka ASEAN, kemudian ada Persatuan Wayang ASEAN dan kemarin juga para sarjana wanita Indonesia bertemu dalam bentuk Ikatan Sarjana Wanita ASEAN. Jadi people to peoplenya kita dorong supaya lebih gigih untuk meningkatkan rasa identitas ASEAN. Indonesia khususnya mendorong berbagai macam prinsip-prinsip universal agar bisa menjadi prinsip-prinsip ASEAN, dan itu sudah tertuang dalam piagam ASEAN berdasarkan dari inisiatif Indonesia. Prinsip

Penyerahan Piagam Pengesahan (Instrumen of Ratiﬁcation)

Piagam ASEAN kepada Sekretariat ASEAN

S

ebagai tahap akhir dari proses ratifikasi Piagam ASEAN, Indonesia telah memenuhi mandat konstitusional untuk pengesahan Piagam ASEAN dengan diundangkannya Undang-Undang No.38 Tahun 2008 pada tanggal 6 November 2008. Sesuai ketentuan pasal 47 paragraf 2 Piagam ASEAN, Indonesia telah menyampaikan Naskah Piagam Pengesahan (Instrument of Ratification) Piagam ASEAN pada tanggal 13 November 2008 kepada Sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariat) di Jakarta. Penyerahan Naskah Piagam Pengesahan Piagam ASEAN disampaikan oleh Deplu kepada wakil Sekjen ASEAN. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-9 yang menyerahkan Instrument of Ratification Piagam ASEAN dan Thailand akan menjadi negara terakhir yang akan menyerahkannya. Dengan penyerahan Instrument of

Ratification oleh Thailand pada tanggal 15 November 2008, maka secara resmi Piagam ASEAN akan mulai berlaku secara efektif pada saat pelaksanaan KTT ASEAN

ke-14 di Chiang Mai, Thailand, pada tanggal 16-17 Desember 2008. (Sumber : Dit. Polkam ASEAN)

demokratisasi, pemajuan dan perlindungan HAM, good governance, semuanya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana dengan implementasinya, bagaimana menyamakan persepsi agar semua pihak mempunyai persepsi yang sama. Oleh karena itu sekarang ini kita sedang merundingkan adanya blueprint untuk mencapai ASEAN Community, dimana masyarakat ASEAN ini akan terdiri dari ASEAN Economic Community, ASEAN politic and Security Community dan ASEAN SocioCulture Community. Tiga pilar ASEAN itu sudah dirundingkan, dan untuk pilar bidang ekonomi, ASEAN Economic Community, blueprint- nya sudah selesai dan diterima tahun lalu. Dan pada pertengahan Desember akan disepakati blueprint untuk ASEAN Socio-Culture Community dan ASEAN Political and Security Community. Dalam blueprint tersebut ada berbagai macam kegiatan, antara lain kegiatan untuk menyamakan persepsi, dimana kita tukar-menukar best practices dari negara-negara yang sudah lebih maju di bidang HAM dan demokratisasi, juga hal-hal sederhana seperti misalnya capacity building. Workshop mengenai pengalaman negara-negara yang sudah demokratis itu sudah kita laksanakan, sebagaimana halnya kita akan melaksanakan Bali Democracy Forum yang juga mengundang negara-negara ASEAN. Kita bisa menunjukkan pengalaman Indonesia, dan memperlihatkan bahwasanya Indonesia sudah cukup maju dalam banyak hal, dan mungkin ada nilai-nilai yang bisa kita tularkan dan bisa mereka terima, sebaliknya juga kita tidak pernah berpersepsi bahwa kita is the best. Tetapi kita telah terbukti menjadi negara demokratis ketiga terbesar di dunia, jadi kita punya kapabilitas untuk sedikit mencontohkan pengalamanpengalaman kita.

dok.google

sedang kita kerjakan. Diantaranya juga kita akan menyiapkan perangkat-perangkat seperti organisasi-organisasi di ASEAN sendiri. Baru-baru ini kita putuskan bahwa Sekjen ASEAN akan didampingi oleh 4 Wakil Sekjen, dimana dua akan berasal dari rotasi keanggotaan dan dua lagi dari umum, jadi akan diseleksi dan dipersaingkan. Semua warga negara ASEAN akan diberikan kesempatan untuk mengisi pos Wakil Sekjen tersebut. Aturan-aturan Organisasi ASEAN juga akan dirombak dalam upaya untuk mencapai ASEAN Community pada tahun 2015. Contohnya dulu kita tidak ada yang namanya Badan Pemajuan dan Perlindungan HAM, kedepan setelah kelompok high level panel

8


No. 11, Tahun I


Fokus

ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives emerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kanada telah menyelenggarakan konferensi internasional dalam kerangka kerjasama ASEAN-Kanada, bertajuk ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives di Surabaya pada tanggal 5-7 November 2008. Dialog on Interfaith Initiatives tersebut merupakan dialog yang pertama kalinya dalam kerangka kerjasama ASEAN. ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives ini merupakan pelaksanaan komitmen dalam rangka 2nd ASEAN-Canada Joint Coperation Work Plan 20072010. ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Departemen Luar Negeri RI, Muhammad Ibnu Said, sementara Delegasi Kanada dipimpin oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia

Y.M. John Holmes. Hadir sebagai tamu khusus dalam konferensi tersebut Dr. KH. A. Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang menyampaikan paparan mengenai pengelolaan keragaman beragama dan pemajuan toleransi di Indonesia serta pentingnya kerjasama antar pemuka agama dan pemimpin politik dalam pemajuan hal tersebut. Konferensi juga dihadiri oleh berbagai narasumber ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Narasumber ahli dari Indonesia antara lain adalah Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif (Pendiri Ma’arif Institute for Culture and Humanity dan penerima penghargaan Magsaysay Award 2008), Prof. Dr. Phillip K. Widjaja (Wasekjen DPP WALUBI), Bambang Harymurti (CEO PT Tempo Inti Media Tbk, Corporate Chief Editor, Tempo Group), Dr.

Imam B. Prasodjo (Sosiolog/Ketua Yayasan Nurani Dunia), M. Fajrul Falaakh (Ketua PBNU/Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UGM), dan Elga Sarapung (Direktur Eksekutif Interfidei). Konferensi juga dihadiri oleh delegasi dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dan Kanada yang masing-masing terdiri atas wakilwakil dari instansi pemerintah dan civil society/organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, pendidikan, dan media. Konferensi juga dihadiri oleh wakil dari Sekretariat ASEAN. Konferensi telah berjalan dengan lancar dan telah membahas berbagai topik utama yang secara umum dihadapi baik oleh negaranegara ASEAN maupun Kanada. Pembahasan antara lain telah difokuskan pada pertukaran pandangan mengenai best practices

masing-masing negara dalam kerangka inisiatif interfaith dan intercultural di ASEAN dan Kanada khususnya yang terkait dengan platform pendidikan dan kepemudaan serta media dan etika. Hal tersebut pada prakteknya diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, kalangan pemuda, pendidik dan media dalam memajukan tradisi dialog, pemahaman lintas budaya dan lintas iman, serta membangun budaya toleransi di kawasan Asia Tenggara maupun di Kanada. Pada umumnya para delegasi menilai pertemuan serupa perlu diadakan secara rutin. Kegiatan ini bermanfaat dalam mendukung pencapaian pembentukan Komunitas ASEAN 2015. (Sumber: Dit. MWAK ASEAN)

Pemenang Lomba Cerpen Indonesia-ku, ASEAN-ku Seluruh naskah cerpen dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari 3 orang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional yakni dari Pusat Bahasa, Sub Dit Pembinaan SMA, Sub Dit Pembinaan SMP, dan 3 orang juri yang berasal dari Departemen Luar Negeri, Ditjen Kerjasama ASEAN berdasarkan penilaian dewan juri diputuskan nama-nama pemenang Lomba Menulis Cerpen tentang ASEAN sebagai berikut :

Pemenang Lomba berpose bersama Dirjen Kerjasama ASEAN, Dian Triansyah Djani (paling kanan)

L

dok.google

omba menulis Cerpen tentang ASEAN ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar negeri untuk memperingati “ASEAN Day” yang jatuh pada 8 Agustus 2008 dan terbuka untuk seluruh siswa setingkat Sekolah Menengah

Pertama dan Sekolah Menengah Umum. Lomba menulis Cerpen tentang ASEAN dengan tema “Indonesiaku, ASEAN-ku” ini diikuti oleh 150 peserta dari Kategori SMP dan setingkat serta 96 peserta dari kategori SMA dan setingkat.

Kategori SMP dan setingkat: 1. Angel Tania, judul cerpen “Simfoni Persahabatan”, asal sekolah SMP Santa Theresia, Jakarta Pusat. 2. Rachmalia Puteri, judul cerpen “Di Ujung Sana”, asal sekolah SMPN 276 Jakarta Selatan. 3. Rusydah Syarlina, judul cerpen “Indonesia, Kesetiaan dan ASEAN“, asal sekolah SMPN 103 Jakarta Timur.

Kategori SMA dan setingkat: 1. Citra Yuda Nur Fatila, judul cerpen “Berbagi Impian Semalaman”, asal sekolah SMAN Taruna Nusantara, Magelang. 2. Inggil Fatin Environ, judul cerpen “Indonesia Joined with ASEAN One Vision, One Identity, One Community” asal sekolah SMAN 38 Jakarta Selatan. 3. Nuhatul Mufidah, judul cerpen “Sejenak di ASEAN Camp” asal sekolah Ponpes Islam Al-Muttaqin, Jepara.

dok.google

P

Penyerahan hadiah akan dilakukan di Gedung Caraka Loka, Jl. Sisingamangaraja, Senayan, hari Selasa, 18 November 2008, pukul 10.00 WIB, dengan mengundang para pemenang lomba, orang tua, perwakilan guru dan siswa-siswi sekolah-sekolah yang mengikuti lomba. (Sumber Dit. Kerjasama ASEAN)

DIPLOMASI


9



Fokus irektorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Deplu dengan didukung oleh Australian Safeguards and Non Proliferation (ASNO) Department of Foreign Affairs and Trade dan Sekretaris Teknis Preparatory Commission Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (ST PrepCom CTBTO) pada tanggal 10 November 2008 menyelenggarakan workshop mengenai “The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT): Towards Indonesia’s Ratification” di Hotel Borobudur, Jakarta. Workshop ini dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif CTBTO, H.E. Tibor Toth, para pemangku kepentingan yang berasal dari lembaga pemerintah terkait, kalangan akademisi, jurnalis, pakar serta anggota parlemen. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan Mantan Menlu RI Ali Alatas turut hadir dalam acara tersebut. Workshop ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan perhatian para pemangku kepentingan di Indonesia terhadap peran CTBT serta sebagai pertimbangan untuk mendorong proses ratifikasi Indonesia kepada CTBT. Workshop ini juga berfungsi sebagai forum untuk bertukar pikiran di antara para pemangku kepentingan mengenai perspektif politis CTBT, keuntungan teknis dan ilmiah CTBT dan juga forum berbagi pengalaman dengan negara yang telah meratifikasi dan negara sedang dalam tahap menyelesaikan proses ratifikasi CTBT. Indonesia akan memperoleh manfaat dari adanya 4 stasiun seismik yang dibangun di Indonesia oleh Sekretariat Teknis Preparatory Commission Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (ST PrepCom CTBTO). Sesuai dengan Annex I Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, di wilayah Indonesia akan dibangun 6 stasiun seismik. Stasiun seismik ini salah satu manfaatnya selain mendeteksi adanya percobaan nuklir juga dapat berfungsi sebagai sistem deteksi dini Tsunami.

Deplu Menyelenggarakan Workshop Pelucutan Senjata Nuklir CTBT disahkan oleh Sidang Majelis UMUM PBB, yang dibuka untuk penandatangan pada tanggal 24 September 1996. Sejak saat itu, CTBT telah mendapatkan dukungan yang luas. Hingga September 2008, Traktat ini telah ditandatangani oleh 179 negara dan diratifikasi oleh 144 negara. Dukungan Indonesia terhadap CTBT telah sejak awal dan merupakan negara yang pertama kali menandatangani Traktat ini. Masyarakat internasional memandang CTBT sebagai pijakan bagi regim internasional untuk pencegahan penyebaran senjata nuklir dan dasar utama untuk melakukan perlucutan senjata nuklir. (*/az)

S

ebagai upaya keberlanjutan diseminasi kebijakan dan mendorong kerjasama pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga serta memfasilitasi program pengelolaan perbatasan antara instansi pusat dan daerah, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) telah menyelenggarakan Seminar “Peningkatan Pemahaman mengenai Penetapan dan Pengelolaan Perbatasan: Studi Kasus Kepulauan Riau” yang diselenggarakan di Batam pada tanggal 4 November 2008. Seminar tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Wakil Koordinator Forum Komunikasi. Kelitbangan (FKK), pejabat dari instansi terkait termasuk wakil dari TNI dan Polri di pusat dan daerah, akademisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Pada sambutannya, secara garis besar Kepala BPPK menyampaikan bahwa daerah

dok.google

D

Seminar “Peningkatan Pemahaman Mengenai Penetapan dan Pengelolaan Perbatasan :

Studi Kasus Kepulauan Riau”

perbatasan memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional dan memerlukan pembangunan sosial ekonomi untuk memperkuat kapasitas, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di daerah secara terkoordinasi, terpadu dan lintas sektoral. Di samping itu, dalam sambutan Wakil Koordinator FKK digarisbawahi mengenai pentingnya upaya untuk menemukan solusi atas persoalan perbatasan baik secara institusional maupun personal. Dalam seminar termaksud, telah terungkap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan di Propinsi Kepri seperti adanya friksi antar aparat keamanan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia menyangkut perbatasan laut; dampak pengelolaan pulau oleh pengusaha asing; keluhan mengenai hambatan pemberian izin investasi asing. Selain itu, para pemangku kepentingan di daerah masih belum cukup memahami proses dan substansi masalah

perbatasan terutama menyangkut. negosiasi penetapan batas wilayah dan aspek hukum intemasional terkait serta dampak jangka panjang dari suatu keputusan kerjasama yang diambil dari berbagai aspek ipoleksosbudhankam. Sebagai catatan, dalam diskusi seminar, tampaknya Pembentukan Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan sebagai Kawasan Khusus yang telah disetujui DPR perlu ditindaklanjuti secara serius, terutama dalam hal pemberdayaannya. Begitu pula dengan usulan adanya manajemen khusus pengelolaan wilayah perbatasan. Selain itu, perlu adanya kepastian hukum dan komitmen pemerintah pusat dan daerah menyangkut kemudahan pelayanan pemberian izin investasi, serta terobosan dalam mengatasi hambatan transportasi antar pulau di Kepri, misalnya antara Batam, Bintan dan Karimun dengan Kepulauan Natuna. (Sumber : Set BPPK)



Kilas

Imron Cotan

Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI

L

No. 11, Tahun I

okakarya ”The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT): Towards Indonesia’s Ratification” ini diselenggarakan sebagai jawaban atas besarnya kepentingan untuk menggugah kesadaran dan kepedulian publik terhadap pemahaman mengenai CTBT. Masyarakat Indonesia sangat menghargai betapa pentingnya perjanjian internasional ini dan relevansinya bagi kepentingan nasional kami. Untuk itu para peserta workshop mempunyai kesempatan untuk bertukar pikiran dan pandangan baik hal-hal politis maupun legal issues yang terkait dengan CTBT ini. Disamping juga mendapatkan paparan secara ilmiah dan keuntungan-keuntungan teknis yang dapat diperoleh dari perjanjian ini. Melalui workshop ini, kami juga berharap mendapatkan masukan-masukan penting untuk proses ratifikasi CTBT. CTBT diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan ditandatangani pada tanggal 24 September 1996. Sejak itu CTBT terus memperoleh dukungan yang kuat dari seluruh dunia. Sampai dengan Nopember 2008 ini, perjanjian ini telah ditandatangani oleh 179 negara dan diratifikasi oleh 147 negara. Komunitas internasional menganggap CTBT ini sebagai arahan bagi rejim internasional dalam hal non-proliferation senjata-

senjata nuklir. Sedikitnya ini adalah sebagai dasar bagi kami untuk mengejar perlucutan senjata nuklir. Guna mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang diharapkan, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO) harus menambah kapasitas berupa komunitas ilmiah internasional untuk mendapatkan dukungan dari aspek ilmiah dan teknologi dalam non-proliferation ini. Dengan begitu umat manusia akan memperoleh banyak manfaat dalam pengembangan kehidupan terkait implementasi perjanjian ini. Sebagai contoh, sebagai negara yang termasuk dalam Annex I pada perjanjian ini, Indonesia telah ditetapkan sebagai negara untuk penempatan enam auxiliary seismic stations yang disediakan oleh CTBT, dimana empat dari enam stasiun ini telah beroperasi. Kami masyarakat Indonesia menyambut baik berita ini, karena dengan begitu kami akan lebih mudah untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah gempa bumi atau tsunami. Jadi tidak seperti dulu, dimana kami sangat menderita dan mengalami kerugian yang sangat besar dari bencana itu, yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi waktu itu, telah membunuh lebih dari 150.000 orang, hal itu dikarenakan kami tidak dipersiapkan secara baik untuk mengetahui dan menghadapi musibah yang tidak terukur seperti itu. Dan sekarang tidak seharusnya kami tidak dipersiapkan seperti itu lagi. Pada tanggal 11 November 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Indonesia Early Warning System, yaitu sistem yang efektif untuk mendeteksi gempa bumi dan memberikan peringatan dini akan terjadinya tsunami, yang telah dipastikan secara ilmiah dan civil capability, yang disumbangkan oleh CTBTO. Kami tidak tahu berapa besar jumlah angka pastinya, tetapi kami yakin bahwa akan banyak sekali

Menggugah Kesadaran Publik Tentang Nuklir kehidupan yang bisa diselamatkan melalui penggunaan sistem ini. Ini merupakan suatu faktor yang cukup penting bagi kelangsungan hidup umat manusia ke depan, karena akan sangat membantu melindungi kita dari ancaman tragedi kemusnahan besar-besaran akibat nuklir. Kami akan melakukan semua usaha terbaik dalam hal ini, dan menjadikan ini sebagai bagian dari agenda nasional kami. CTBT ini penting bagi kami, karena Indonesia adalah negara yang sangat berkepentingan untuk selalu waspada terhadap terjadinya bencana tsunami dan juga gempa, dan sistem ini dapat kami gunakan untuk itu. Walaupun sudah dipasang 4 stasiun, tetapi CTBT juga bisa meng-improved dari waktu ke waktu. Kalau kami bisa meratifikasinya, itu bisa kita jadikan satu kesatuan dari ribuan seismic station yang ada di seluruh dunia untuk monitoring. Kami tidak bisa memprediksi kapan CTBT ini diratifikasi oleh Indonesia, itu tergantung dari kerjasama antara pemerintah dengan parlemen, dalam hal ini Komisi I DPR. Karena itu workshop ini sangat penting untuk mensosialisasikan keuntungan dan ketidak-untungan dari segi ”politik dan teknis” bagi Indonesia. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, setidaknya dapat kita gunakan sebagai dasar bagi rejim internasional untuk membebaskan dunia dari persenjataan nuklir. Hal ini bisa dilihat dari dua arah, karena seperti telah diketahui, bahwa Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang diharuskan untuk meratifikasi, agar perjanjian ini into the force ke 44 negara. Dengan masuknya Indonesia, sebagai salah satu negara yang cukup di perhitungkan oleh

”Gempa bumi dan tsunami yang terjadi waktu itu, telah membunuh lebih dari 150.000 orang, hal itu dikarenakan kami tidak dipersiapkan secara baik untuk mengetahui dan menghadapi musibah yang tidak terukur seperti itu.”

dunia internasional di bidang international security, apalagi sekarang kami adalah anggota DK PBB, kami berharap ada efek dominonya. Dengan demikian kami berharap, pada saatnya nanti AS, dengan adanya kebutuhan bagi kami dan juga AS untuk mengatasi financial crisis, kemudian bisa bersama-sama dengan kami untuk meratifikasi CTBT ini, sebagaimana di indikasikan oleh presiden baru AS, Barack Obama. Dan menurut saya kalau sudah ada 140 negara yang meratifikasi, itu berarti dunia internasional sudah cukup kuat untuk menekan AS dan negara-negara nuklir lainnya untuk bersama-sama meratifikasi dengan mindstream menuju kebebasan dunia dari senjata nuklir. Hambatan dalam ratifikasi ini belum ada, karena memang kita baru pada tahap seperti lokakarya ini, dalam tahap ”memberikan informasi dan edukasi ”ke stakeholder, bahwa ada keuntungan yang bisa kita ambil apabila Indonesia meratifikasi. Ini merupakan suatu proses yang panjang dan tergantung DPR, sebagaimana kita ketahui di DPR itu banyak sekali rancangan undang-undang yang perlu dibahas, dan kita berharap agar mereka memberikan prioritas kepada ratifikasi CTBT ini.

dok.google

10

DIPLOMASI



Kilas

ada tahun 1960an, AS dan Uni Soviet mencoba melakukan perundingan tentang pelarangan menyeluruh terhadap semua jenis ujicoba nuklir, tetapi gagal. Namun kegagalan tersebut telah mendorong disepakatinya “The Partial Test Ban Treaty “(PTBT) pada tahun 1963. Tapi meskipun demikian, ratusan uji coba nuklir masih tetap dilakukan oleh negara-negara nuklir selama tiga dekade. Baru pada Sidang Non-Proliferation Treaty Review & Extension Conference (NPTREC) tahun 1995, negara-negara nuklir menyepakati untuk tidak melakukan ujicoba nuklir sebagai imbalan (bargain) dari kesepakatan ngara-negara non nuklir untuk memperpanjang Non-Proliferation Treaty (NPT) tanpa batas (indefinite extension). Kesepakatan pada sidang NPTREC ini memicu dilakukannya perundingan dan persetujuan tentang Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), dimana Indonesia juga berpartisipasi aktif. Dalam teks CTBT ini terlampir tentang Annex I dan Annex II. Annex I adalah daftar negara-negara yang akan ditempatkan ”primary seismic station” dan “auxiliary seismic station”, sedangkan Annex II adalah daftar 44 negara dimana ratifikasinya diperlukan bagi “entry into force”CTBT. Negara-negara ini adalah negara yang pada saat itu (1996) dipandang sudah memiliki teknologi nuklir atau berkemampuan untuk mengembangkan teknologi nuklir, termasuk Indonesia, yang pada tahun 1970-an sudah memiliki tiga reaktor riset nuklir di Serpong, Bandung dan Yogyakarta. Hingga November 2008 ini sudah 182 negara yang menandatangani dan 147 negara yang meratifikasi CTBT. Dari daftar Annex II, masih 9 negara yang belum meratifikasi, yaitu AS, China, Mesir, Iran, Korea Utara, Indonesia, India, Pakistan dan Israel, bahkan tiga negara terakhir ini belum menandatangani. CTBT ini penting karena merupakan instrumen non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir yang vital dan sebagai norma universal yang melarang ujicoba nuklir. CTBT ini memberikan sinyal yang jelas dan kongkrit tentang keseriusan komitmen dari negara-negara nuklir dibawah kerangka NPT untuk

Diplomasi Indonesia

Berkomitmen Terhadap Perjanjian Non Proliferasi dan Pelucutan Senjata Nuklir bergerak menuju perlucutan senjata nuklir. Dengan demikian mencegah upaya suatu negara untuk menjadi negara nuklir baru tanpa melanggar norma-norma hukum serta mencegah pengembangan dan pemajuan kualitatif jenis senjata nuklir baru (new type of nuclear weapons). CTBT berpotensi untuk mengurangi eskalasi ketegangan di kawasan, khususnya di Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Selatan, disamping juga memberikan manfaat dibidang iptek dan teknis, termasuk deteksi dini gempa bumi dan tsunami. Setiap negara pihak pada CTBT ini mempunyai dua kewajiban, yaitu pertama; Setiap negara pihak diminta untuk tidak melakukan segala bentuk ujicoba senjata nuklir dengan ledakan atau segala bentuk ledakan lainnya, serta melarang dan mencegah setiap bentuk ledakan nuklir di setiap tempat yang berada di bawah yuridiksi dan pengawasannya. Kedua; Setiap negara pihak diminta pula untuk menahan diri agar tidak menyebabkan, mendorong atau dalam segala bentuknya berpartisipasi dalam melakukan ujicoba senjata nuklir atau segala bentuk ujicoba nuklir lainnya. Dalam Protokol CTBT diatur tentang International Monitoring System (IMS), yang terdiri dari radionuclide monitoring, hydroacoustic monitoring, infrasound monitoring, dan International Data Centre (IDC). Terkait IMS akan dibangun 50 primary seismological station di 37 negara dan 120 auxiliary seismological station di 59 negara, termasuk Indonesia yang telah ditunjuk untuk ditempatkan 6 stasiun. 4 stasiun telah dibangun di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, yaitu di Prapat, Lembang, Kupang dan Kappang serta telah memperoleh sertifikasi dari CTBTO. Sementara dua stasiun lagi akan dibangun diwilayah bagian timur, yaitu di Sorong dan Jayapura. Terkait dengan penempatan

stasiun-stasiun tersebut, pemerintah RI sedang memfinalisasi “facility arrangement” dengan CTBTO sebagai dasar bagi kerjasama dan fasilitasi teknis yang akan disediakan oleh CTBTO kepada Indonesia, termasuk pembangunan “National Data Centre” (NDC). Hari ini (10/11/2008) telah ditandatangani “Arrangement” antara BMKG dan CTBTO tentang penggunaan auxiliary seismic stations untuk keperluan “tsunami early warning” Sebagai negara yang senantiasa berkomitmen dan mendukung nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir, Indonesia tidak memiliki keberatan substantif maupun politis terhadap CTBT, meskipun pada waktu perundingan, Indonesia masih memiliki ”concern” karena CTBT tidak mencakup ujicoba nuklir tanpa ledakan (non-explosive nuclear testing), seperti simulasi dan ujicoba laboratorium. Namun demikian CTBT merupakan hasil kompromi maksimum yang dapat diambil oleh semua negara. Disamping itu janji dan komitmen negara-negara nuklir pada Sidang NPTREC (1995) belum sepenuhnya dipenuhi, karena itu desakan masyarakat internasional untuk meratifikasi CTBT tidak hanya ditujukan kepada negara-negara non nuklir, tetapi secara seimbang juga perlu ditujukan kepada negara-negara nuklir seperti AS, China, India, Pakistan dan Israel. Hal itulah yang menjadi pertimbangan sehingga Indonesia belum meratifikasi CTBT, selain juga karena menunggu kesiapan teknis untuk penempatan enam auxiliary seismic stations. Sebenarnya pada tahun 2002, CTBT sudah masuk dalam daftar konvensi internasional yang akan diratifikasi, namun mengingat sejumlah konvensi internasional lain lebih mendesak untuk diratifikasi, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti

Dr. Desra Percaya

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Deplu.

masalah terorisme, korupsi, kejahatan lintas negara dan perlindungan HAM, serta pertimbangan mengenai sifat kepentingan dan skala prioritas, maka ratifikasi CTBT belum dikategorikan mendesak. Namun Indonesia akan segera meratifikasi, karena CTBT ini penting bagi Indonesia untuk memperkuat standing dan credential Indonesia sebagai negara yang mendukung non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir guna mendesak negara-negara dalam Annex II untuk mempercepat ratifikasi CTBT. Selain itu juga memperkuat kerjasama antara Pemerintah RI dengan Sekretariat Prepcom CTBTO dalam hal penempatan auxiliary seismic station dan tsunami early warning system dan bentuk kerjasama teknis lainnya. Pada Sidang IPU di Jenewa (Oktober 2008), DPR RI telah memberikan sinyal dukungan positif agar Pemerintah RI segera meratifikasi CTBT, karena sesuai UU No.10 Tahun 2004, CTBT sebagai traktat internasional yang menyangkut politik dan keamanan, proses ratifikasinya memerlukan pembahasan dan persetujuan DPR RI. Demikian juga momentum hasil pemilu AS dengan terpilihnya Barack Obama, dimana dalam kampanyenya Obama menyatakan ; As President, I will make it my priority to build bipartisan consensus behind ratification of the CTBT. In the meantime, the least we can do is fully pay our contribution to the CTBTO. []

dok.presidensby

P

11

dok.google


DIPLOMASI

12


No. 11, Tahun I


kapanlagi.dok

ama Sandra Dewi melejit sejak bermain dalam film layar lebar Quickie Express bersama dengan Tora Sudiro dan Aming. Kemudian namanya semakin dikenal oleh masyarakat dengan berperan dalam sinetron Cinta Indah. Awalnya, gadis berdarah

Palembang, Tionghoa, Sunda, dan Belanda itu hijrah ke Jakarta tahun 2001 untuk melanjutkan kuliah di London School Of Public Relations. Sulung tiga bersaudara pasangan Andreas Gunawan Basri dan Chatarina Erliani ini mengawali karirnya melalui pemilihan Miss Enchanteur 2002 dan duta pariwisata Jakarta Barat. Namun Sandra kemudian memilih fokus melanjutkan kuliahnya. Sandra yang suka makan ular dan monyet ini mulai terjun ke dunia hiburan saat mengikuti Fun Fearless Female Majalah Cosmopolitan 2006. Dalam ajang tersebut, Sandra meraih juara dua. Kemenangan itu menjadi batu loncatan bagi Sandra, setelah salah satu juri ajang tersebut, Nia Dinata menawarinya untuk casting. Sandra lolos casting untuk peran Lila, dokter cantik dan pintar di film Quickie Express (2007). Nama Sandra kemudian semakin terkenal berkat perannya di sinetron kejar tayang Cinta Indah. Sandra Dewi bersama Dewi Sandra

Sandra Dewi DUTA ANTI NARKOBA

dan Luna Maya menyanyikan lagu yang berjudul “Play” dalam rangka menyambut Euro 2008. Duta Anti Narkoba Aktris Sandra Dewi dilantik sebagai Duta Anti Narkoba oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari anti Narkoba Internasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/6). Dia diangkat sebagai duta oleh Badan Narkotika Nasional karena dianggap sebagai ikon seleb yang bisa mengkampanyekan anti narkoba terutama melalui dunia internet. Dara asal Bangka Belitung itu terpilih sebagai duta anti narkoba karena dianggap sebagai salah satu anak muda yang berprestasi tanpa menggunakan narkoba, minuman keras dan rokok. Nantinya Sandra akan dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan kampanye anti narkoba. Sebagai penyandang duta anti narkoba, saat ini Sandra Dewi merasa lebih berani untuk menasehati orang,

khususnya pemakai narkoba. Kalau dulu sebelum dirinya menjadi duta anti narkoba, Sandra dewi mengaku merasa risih menasehati orang, kini berubah. Dirinya merasa lebih percaya diri. “Sebagai duta anti narkoba sekarang saya berani untuk menasehati orang. Kalau dulu, masih agak malu-malu, karena dianggap sok tahu, “kata dara manis ini. Bukan hanya merasa lebih pede, pemain film Quickie Ekspress tersebut juga bangga, karena dirinya bisa bertemu dengan orang nomer satu di Indonesia. “Aku senang banget bisa bertatap langsung dengan pak SBY. Awalnya degdegan, tapi dalam hati bangga bisa masuk istana,”ucapnya sumringah.

kapanlagi.dok

dok.sandradewi.seleb

Bingkai




Kilas

13

Menjadikan Seni Dan Budaya Indonesia

Jembatan Untuk mempererat Kerjasama Antar Bangsa

Umar Hadi

Direktur Diplomasi Publik

dengan generasi muda, khususnya mahasiswa, seniman dan komunitas pecinta seni, juga kolaborasi antara para seniman asing dan lokal. Dari esensinya, ada pula kolaborasi antara nilai-nilai yang universal mengenai persahabatan dan perdamaian dengan budaya tradisional maupun budaya populer Indonesia. Terlebih, acara ini merupakan kolaborasi dan milik

kita semua. Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda ketidakpastian akibat imbas krisis finansial di belahan dunia lain dan juga tantangan dan konflik yang terjadi di sejumlah negara, kekuatan seni dan budaya Indonesia seyogyanya mampu menjadi media dan jembatan bagi upaya mempererat saling pengertian serta kerjasama

antarbangsa. Ke depan, kami berharap Indonesia Channel 2008 dapat memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda untuk lebih menghargai dan mencintai seni dan budaya kita, bahkan memanfaatkannya bagi persahabatan antarbangsa dan perdamaian dunia.

D

epartemen Luar Negeri menyelenggarakan pagelaran seni budaya Indonesia bertajuk Indonesia Channel di penghujung program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Pada acara ini, seni dan budaya kita ditampilkan oleh para pemuda peserta BSBI sekaligus menjadi malam penutupan program tersebut. Mengambil tema Arts and Culture under the Sky, Indonesia Channel 2008 menampilkan 50 pemuda peserta BSBI yang berasal dari 29 negara di Asia, Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika. Pada setiap pagelarannya, Indonesia Channel memiliki keunikan, yaitu : Warna : Sebagaimana keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, acara ini memberikan tempat dan penghargaan yang luas bagi sejuta warna yang ada dalam ekspresi seni dan budaya bangsa kita. Demikian pula, warna-warni jaket almamater para mahasiswa juga menjadi ciri khas acara ini, yang merefleksikan kebanggaan kita akan identitas kita masing-masing, tanpa harus menisbikan keberadaan orang lain di sekitar kita. Kolaborasi : Warna-warni kita, jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah sinergi yang jauh lebih kuat dan indah daripada sekedar berdiri sendiri. Di Indonesia Channel, terjadi kolaborasi dan kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat,

Anucha Seman dari Thailand (atas ) dan Thabo Isaac dari Afsel berperan sebagai Arjuna dan Buto Cakil, Keduanya membawakan sendratari Bambangan Cakil pada pagelaran Indonesia Channel di Taman Budaya Yogyakarta (31/10) dengan apik.

DIPLOMASI

14


No. 11, Tahun I


Kilas

S

eperti pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia Channel 2008 adalah merupakan ajang unjuk kebolehan peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia. Tahun ini mereka adalah sahabat-sahabat Indonesia yang terdiri dari 50 orang muda dari 29 negara di Asia, Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat. Acara pada malam ini merupakan malam penutupan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 2008. Acara ini juga menandai perpisahan kita dengan para sahabat Indonesia yang telah mencurahkan segenap tenaga dan fikiran maupun hatinya untuk memahami dan mencintai Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya sejak program ini diluncurkan, acara ini selalu diselenggarakan tiap tahunnya. Pada tahun sebelumnya diselenggarakan di Bandung dan Jakarta, dan kini Indonesia Channel hadir di Yogyakarta, kota yang menjadi salah satu ikon Budaya Indonesia. Indonesia Channel bukanlah sebuah pertunjukan seni dan budaya biasa, namun merupakan sebuah pagelaran yang mengedepankan soft power, dalam hal ini kekuatan seni budaya yang dimiliki Indonesia dalam diplomasi. Tanpa terasa tiga bulan telah berlalu sejak saya membuka program BSBI 2008 di Gedung Pancasila Jakarta. Gedung tersebut amatlah bersejarah karena merupakan tempat dirumuskannya Dasar Negara kita, Pancasila dan UUD 1945, 63 tahun yang lalu oleh para pendiri Republik ini. Di gedung Pancasila pula, keberagaman Indonesia disepakati sebagai sebuah warna yang melekat pada karakteristik bangsa Indonesia. Dan kini penyelenggaraan Indonesia Channel bertepatan pula dengan momentum peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda. Sumpah pemuda merupakan ikrar para pemuda dari berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia untuk menyatu dalam tumpah darah dan bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa

Menlu :

Indonesia Channel Sebuah Pagelaran yang mengedepankan Soft Power Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan BSBI ini juga sarat akan makna simbolis yang sangat penting bagi kita, yakni esensi semangat kebangsaan dan persatuan. Di saat para sahabat kita, para peserta BSBI 2008 pertama kalinya menginjakkan kaki di Indonesia, sebagian besar dari mereka belum mengenal betapa beragamnya Indonesia. Mereka datang dari 29 negara dengan ciri dan keunikannya masing-masing, sebagian dari mereka adalah seniman, sebagian lainnya adalah mahasiswa study Indonesia, jurnalis, dan adapula beberapa pegawai pemerintah, dengan prestasi masing-masing. Mereka menjalani masa pelatihan yang cukup intensif selama kurang lebih tiga bulan di empat sanggar budaya Indonesia di Bandung, Solo, Yogyakarta dan Bali, untuk lebih mengenal Indonesia. Saya tekankan, bahwa selain mempelajari kreasi seni Indonesia yang diwakili oleh kesenian di tempat mereka belajar, mereka juga belajar untuk hidup sebagai orang Indonesia. Pada saat bulan suci Ramadhan lalu misalnya, sebagian dari mereka yang non-Muslim berkesempatan belajar untuk saling menghargai dan menghormati kehidupan antar umat beragama. Kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga besar di sanggar masing-masing juga merefleksikan sebuah miniatur dunia. Kita belajar untuk membina saling pengertian, kerjasama, dan pemahaman untuk dapat hidup saling berdampingan. Melalui pertunjukan malam ini, kita menyaksikan bagaimana hasil dari proses pelatihan tersebut yang begitu memukau kita sebagai anak bangsa. Sulit dipungkiri bahwa terkadang kita sendiri memandang

sebelah mata seni dan budaya Indonesia. Kita memiliki seni dan budaya yang begitu kaya akan ekspresi dan nilai, dan malam ini kita menyaksikan bahwa mereka yang datang jauh dari berbagai pelosok dunia, menghargai seni dan budaya kita. Semestinya kita juga tergugah untuk menghargai dan mencintai seni dan budaya kita, dan menggugah kita semua untuk berupaya melestarikan seni dan budaya kita. Jangan sampai kita belajar tari Blambangan dari penari yang begitu baik menarikan tarian tersebut, yaitu seorang pemuda dari Thailand. Dan jangan sampai generasi kita berikutnya belajar tari Cakil dari Afrika Selatan. Ini satu persoalan yang mungkin kita tidak cukup jeli melihatnya. Tidak kurang juga, bahwa keberadaan mereka juga mengingatkan akan sebuah dunia yang luas, kompleks dan

penuh tantangan, dan dunia yang sedemikian rupa, saling pengertian dan toleransi, merupakan kunci menuju keserasian dan perdamaian. Karena itulah saya menilai bahwa tema Indonesia Channel tahun ini Art and Culture Under the Sky adalah tepat, karena mampu mencitrakan kekuatan seni dan budaya yang universal pada tempatnya, dengan kata lain melalui seni dan budaya kita mampu menjalin semangat saling pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, yang insya Allah akan bermuara pada kerjasama antar bangsa yang lebih erat dan saling menguntungkan. Saya berharap dengan satu langkah kecil dari penampilan para peserta BSBI 2008 dan seluruh pertunjukan malam ini, akan dapat membawa secercah harapan bagi dunia yang lebih aman, adil, dan damai.[]




15

Sorotan

Sekilas BSBI

B

easiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) tahun 2008 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk yang ke enam kalinya sejak pertama kali digelar pada tahun 2003. Beasiswa ini pada awalnya diberikan untuk enam Negara anggota Southwest Pacific Dialogue (SwPD), yaitu Australia, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru, Timor Leste dan tuan rumah Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia kemudian memperluas jumlah Negara peserta dengan mengikutsertakan Negara-negara anggota ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan dan Negara-negara anggota Pacific Island Forum (PIF) sejak 2003, India (sejak 2006), Afrika Selatan (sejak 2007), dan mulai tahun ini : Azerbaijan (bekerjasama dengan University of Language

atas nasional asal Bandung, Yovie and the Nuno, seakan-akan menyihir tak kurang dari 1.000 hadirin yang memenuhi Taman Budaya, tempat perhelatan akbar dilangsungkan. Terpukau oleh penampilan sahabat muda asing Indonesia tersebut, Menlu tak lupa mengingatkan agar bangsa kita tak lalai untuk mengapresiasi serta melestarikan seni budaya sendiri. “Jangan sampai kelak kita harus belajar menarikan tari Bambangan

Limapuluh Sahabat Indonesia Pentaskan Pesan Perdamaian dan Harmoni bagi Dunia mempesona dalam diplomasi di kancah internasional. Mengambil tema Arts and Culture under the Sky, pagelaran tersebut ditaburi penampilan cemerlang peserta yang telah menempa diri mereka berlatih di 4 sanggar yaitu Saung Angklung Udjo (Bandung); Sanggar Seni Semarandana Badung

(Denpasar); Sanggar Soerya Soemirat (Solo); dan Sanggar Sekar Setaman (Yogyakarta). Penampilan memukau mereka melalui Sedratari Bambangan Cakil, Tari Pendet, orkestra angklung dan arumba, rampak kendang, seni ibing pencak silat, serta kolaborasi peserta BSBI asal Kamboja dan Filipina beserta grup band papan

of Azerbaijan), Amerika Serikat (bekerjasama dengan USINDO), Belanda, dan Inggris. Animo masyarakat internasional terhadap Beasiswa ini terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya jumlah aplikasi yang diterima oleh Panitia. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Perwakilan RI di luar negeri melakukan serangkaian proses seleksi dengan menimbang secara cermat berbagai latar belakang peserta. Untuk tahun 2008, terpilih 50 peserta dari 29 negara. Setelah mendapatkan pembekalan di Departemen Luar Negeri selama kurang lebih satu minggu, para peserta BSBI kemudian dibagi menjadi empat kelompok dan mendalami lebih lanjut kebudayaan Indonesia di empat kota. Para peserta ditempatkan selama hampir tiga bulan di empat sanggar ; Saung Angklung Udjo di Bandung, Jawa

Barat ; Sanggar Seni Semarandana Badung di Denpasar, Bali ; Sanggar Soerya Soemirat di Solo, Jawa Tengah ; dan Sanggar Sekar Setaman di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta tinggal di dalam atau di sekitar sanggar-sanggar tersebut dan mendapatkan kesempatan menyelami dan merasakan warisan budaya lokal serta melakukan pertukaran budaya dengan komunitas di sekitarnya. Padupadan teori dan praktek baik di dalam maupun di luar sanggar serta keseharian mereka sebagai sebuah keluarga besar diharapkan dapat menghasilkan nilai-nilai yang universal sifatnya, seperti persahabatan, perdamaian dan saling pengertian. Nilai-nilai ini kemudian akan dibawa para peserta ke negerinya masing-masing untuk bersama-sama Indonesia mewujudkan dunia yang lebih damai.[]

Cakil dari Thailand atau Afrika Selatan”, demikian pesan Menlu. Selain jajaran pejabat tinggi Deplu, tampak sejumlah Duta Besar negara sahabat, jajaran pejabat Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta Journalist Visit Programme 2008 dari 12 negara (Australia, Selandia Baru, Fiji, Timor Leste, Korea Selatan, China, Inggris, Belanda, Vietnam, Thailand, Filipina dan India) beserta mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta, Bandung dan Jakarta antusias memenuhi gedung Taman Budaya. Pentas akbar Indonesia Channel 2008 malam tersebut ditutup dengan lagu “Indonesiaku” ciptaan Vincent Lagea, peserta BSBI 2007 dari Papua Nugini, serta lagu “We are the World” yang dinyanyikan bersama-sama dengan seluruh hadirin. BSBI 2008 merupakan kegiatan tahunan dan telah diselenggarakan untuk keenam kalinya sejak pertama digelar pada 2003. Selama mereka tinggal di keempat sanggar tersebut, para peserta mampu memupuk nilainilai persahabatan, perdamaian dan saling pengertian. Nilai-nilai ini pada akhirnya diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama antar bangsa dan harapan bagi dunia yang lebihaman, adil dan damai (es).

dok.google

Bertempat di kota ikon budaya Indonesia, Yogyakarta, pada Sabtu malam (31/10), Departemen Luar Negeri berkolaborasi dengan 50 pemuda peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2008 dari 29 negara di Asia, Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika, menggelar pentas akbar “Indonesia Channel 2008” sebagai penutup rangkaian program BSBI yang telah berjalan selama tiga bulan. “We are proud to call you “Friends of Indonesia”, demikian tukas Menteri Luar Negeri, Dr. N. Hassan Wirajuda, dalam sambutannya setelah menyaksikan pertunjukan spektakuler para peserta BSBI. “Kelimapuluh peserta BSBI ini merupakan sahabat muda Indonesia yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan hati mereka untuk memahami Indonesia”, demikian imbuh Menlu. Disampaikan lebih lanjut bahwa program BSBI dan perhelatan pentas akbar ini merupakan wujud soft-power diplomacy Indonesia, yang memajukan kekayaan ekspresi budaya dan seni yang beragam dan

DIPLOMASI

16


No. 11, Tahun I


Update

Tibor Toth

Executive Secretary Preparatory Commision for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

Pada Maret 1963, presiden John F. Kennedy mengatakan: " Saya perkirakan bahwa pada tahun 1970, kalau kami berhasil, mungkin akan ada 10 kekuatan nuklir dari 4 yang ada sekarang, dan pada tahun 1975 akan bertambah menjadi 15 atau 20. " Prediksi Kennedy itu pada beberapa tahun belakangan ini ternyata terbukti, dan tampaknya akan terus berkembang hingga beberapa dasawarsa kedepan. Karena itu, pembatasan uji coba nuklir menjadi sangat penting saat ini bagi dunia. Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty (CTBT) berupaya mencegah menyebarnya senjatasenjata nuklir ke negara-negara nuklir baru, dan membatasi pengembangan tipe baru hulu ledak nuklir. Perjanjian ini adalah langkah maju didalam pelucutan senjata nuklir, dan membantu di dalam pengurangan senjata baik strategis maupun non-strategis. Climate change dan krisis energy adalah dua hal yang menjadi prioritas utama dalam agenda dunia secara global saat ini. Hal ini berhubungan erat dengan

kebangkitan energi nuklir, dimana di satu sisi adalah untuk memenuhi kebutuhan akan energi, sementara di sisi lain juga berupaya untuk memperkecil dampak terhadap lingkungan. Hal ini cenderung akan meningkatkan produksi material nuklir, dan dengan demikian juga akan meningkatkan kebutuhan akan fasilitas daur ulang atau pembuangan sampah nuklir. Dengan kondisi dunia yang demikian, adalah penting bahwa garis antara aktifitas nuklir yang dilarang dan diizinkan harus digambarkan dengan jelas dan irrevocably. Dalam hal ini CTBT menyiapkan penghalang untuk menentang dan mencegah pengembangan persenjataan nuklir. Disamping itu CTBT juga akan memberikan insentive bagi penghentian produksi pembelahan material nuklir untuk keperluan persenjataan, sambil menunggu hasil negosiasi untuk memasukkan perjanjian Fissile Material CutOff Treaty, sebagaimana halnya pengurangan persediaan bahan baku nuklir. Ketika Kennedy menyampaikan pernyataan di atas, kombinasi antara kepemimpinan yang kuat dengan inisiative pengawasan senjata secara multilateral, seperti Partial Test-Ban-Treaty pada tahun 1963 dan Non-Proliferation Treaty (NPT) pada tahun 1968, adalah faktor yang menyebabkan pembatasan penyebaran persenjataan nuklir berhasil dilakukan. Saat ini kami juga memerlukan kepemimpinan yang kuat, dengan U.S. sebagai negara terdepan didalam upaya international non-proliferation dan pelucutan senjata ini. Adalah momentum

dok.google

Pelucutan Senjata Nuklir

ini yang mengakses berita resmi dan menganalisa berbagai produk. Pandangan baru infrastruktur komunikasi global telah diletakkan pada tempatnya, dan melengkapi sepuluh tahun program yang telah menelan biaya puluhan juta dolar. Pelatihan on-site Inspection Field Exercise(IFE08) yang pertama sedang diselenggarakan di tempat bekas percobaan nuklir di Semipaltinsk, Kazakhstan, yaitu pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelatihan ini meliputi lebih dari 200 peserta dan lebih dari 50 ton perlengkapan yang disebar di areal lapangan yang luasnya lebih dari 1000 kilometer persegi. Melihat pengalaman yang terjadi 45 tahun yang lalu, negara-negara di dunia saat ini memerlukan gambaran yang lebih besar dan bertanya kepada diri sendiri, dunia seperti apakah yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka tinggal. Apakah mereka ingin kembali ke” dunia yang bebas” dengan resiko persenjataan nuklir yang baru? atau mereka lebih suka melanjutkan membangun tatanan keamanan dengan perjanjian multilateral yang mengatur dengan cakupan yang luas, seperti CTBT, secara penuh? Saya sangat berharap mereka akan memilih yang terakhir.

dok.google

Langkah Maju

politik bagi perjanjian ini untuk terus berkembang, karena Indonesia sebagai negara kunci sekarang ini telah menandatangani dan akan meratifikasi perjanjian ini. Dukungan kuat terhadap perjanjian ini juga telah diperoleh di tingkat politis tertinggi, seperti dari Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, Perdana Menteri UK, Gorgon Brown serta menteri luar negeri dari banyak negara. Mantan Kepala Kebijakan Pertahanan dan Urusan Luar Negeri US, George Shultz, William Perry, Henry Kissinger dan Sam Nunn, serta dukungan lebih dari 40 tokoh dunia lainnya - telah menyatakan akan memasukkan CTBT kedalam institusi militer melalui platform bipartisan. Bahkan Senator Barack Obama sebagai presiden baru terpilih US, juga telah mendukung untuk ratifikasi CTBT ini. Sistem peringatan dini global CTBT juga terus berkembang secara bertahap. Sampai dengan saat ini, sebanyak 256 fasilitas monitoring telah terpasang di seluruh dunia. Seluruhnya mengirimkan data ke Vienna dari berbagai penjuru dunia dan telah meningkat tiga kali lipat sejak 2004, dan menjadikan data yang tersedia untuk dapat dipergunakan meningkat dua kali lipat. Lebih dari 100 negara dan 1000 pengguna individu sekarang

DIPLOMASI




17

Update

Diplomatic Tour

Belajar Toleransi Dari Dusun Kotesan

Para Diplomat dari berbagai negara berpose bersama tokoh agama dan masyarakat Kotesan saat berkunjung di dusun tersebut (31/10).

P

ara diplomat dari Azerbaijan, Rusia, AS, Vietnam, India, Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya pada tanggal 31 Oktober 2008 melakukan kunjungan ke dusun Kotesan, Yogyakarta. Kunjungan ini di fasilitasi oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri yang di rangkum dalam program Diplomatic Tour. Dusun Kotesan adalah sebuah dusun yang unik, karena hampir seluruh agama yang ada di Indonesia, ada di dusun ini. Namun begitu penduduk Kotesan hidup dengan rukun dan damai tanpa konflik, karena saling menghormati antar sesama pemeluk agama yang ada. Ini merupakan berkah Tuhan yang memperkaya keragaman di Bumi Nusantara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Toleransi kehidupan beragama di Kotesan telah berlangsung lama dan memiliki fondasi kultural yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terkoyak. Sejauh ini kita tidak pernah mendengar ada masalah dalam hubungan antaragama di Dusun ini. Seluruh umat di Kotesan hidup berdampingan dengan damai, saling tolong, dan saling menghargai. Ungkapan ”di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” telah menjadi falsafah

hidup Masyarakat beragama di Kotesan. Mereka berbaur dalam budaya toleran dan saling menghormati. Duta Besar Azerbaijan, Ibrahim A. Hajiyev sangat mengagumi pluralisme dan toleransi masyarakat Kotesan. “Banyak sesuatu yang dapat kita ambil dari Kotesan. Dusun Kotesan ini sebenarnya juga merupakan oase atau sumber air bagi toleransi dan kerukunan hidup beragama”, Demikian diungkapkan oleh Dubes Azerbaijan. Bapak Pujiono, penduduk asli desa Kotesan, menyambut baik kedatangan rombongan dubes untuk bersilaturahmi dan beranjangsana dengan penduduk desa Kotesan guna mempererat kerukunan antar umat beragama. Di desa Kotesan ini memang ada beberapa agama, dimana pemeluknya juga banyak dan beraneka ragam, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, pendek kata dari segala aliran. Hal ini, menurut Pujiono, dikarenakan negara Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin semua warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya. Karena itu kehidupan di desa Kotesan ini sangat rukun walaupun penduduknya menganut agama

yang beraneka macam. Di Kotesan ini tidak pernah ada pertengkaran dan perdebatan apapun tentang masalah keagamaan, bahkan tempat untuk beribadah antar umat, seperti masjid, gereja, vihara dan lainlainnya letaknya juga berdekatan, kurang lebih hanya berjarak 100 meter. Hal ini menandakan, bahwa setiap waktu tempat ibadah itu digunakan untuk upacara keagamaan masing-masing, mereka juga tetap menghormati upacara keagamaan tersebut. Perlu juga diketahui bahwa pemeluk agama Islam di desa Kotesan ini memiliki faham yang berbeda-beda, ada NU, Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya. Namun meskipun berbeda-beda faham dan namanya, tetapi mereka memiliki satu keyakinan yaitu agama Islam. Inilah keadaan di Indonesia, khususnya Kotesan yang hidup dalam suasana kerukunan antar umat beragama, bahkan di tingkat Kecamatan Prambanan juga dibentuk suatu tim kerukunan umat beragama yang sesuai dengan jumlah agama yang ada di kecamatan Prambanan ini. Kamariah H. Khan, seorang Diplomat Brunei Darussalam menyatakan sangat senang bisa berkunjung ke desa Kotesan dan beberapa tempat lainnya di Yogyakarta. Baginya ini merupakan suatu pengalaman yang sangat baik, karena biasanya hanya mengunjungi kawasan wisata, dan Malioboro. Menurutnya keberadaan NU dan Muhammadiyah di Kotesan ini patut ditiru, karena di beberapa daerah lain di Indonesia, terkadang terjadi gesekan, tetapi di Kotesan ini hal itu tidak terjadi, karena bagi warga Kotesan, Islam adalah Islam, sedangkan NU dan Muhammadiyah itu hanyalah organisasi dan penghayatan tradisinya, jadi tinggal kecocokan masing-masing.

Kerjasama dan pelaksanaan keyakinan masing-masing serta kerukunan warga Kotesan sebagai umat beragama ini sangat bagus, karena warga Kotesan berpegang teguh pada Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, jadi walaupun hanya ada satu orang saja yang berbeda agamanya, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi warga Kotesan bisa menerima agama apa saja yang masuk asalkan berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, itulah yang menjadi benteng bagi warga Kotesan untuk tetap bersatu dan bertoleransi kepada sesama pemeluk agama. Hal lain yang cukup menarik di desa Kotesan adalah masalah perkawinan, jika ada warga yang anak-anaknya sudah cukup dewasa dan saling mencintai maka akan dinikahkan tanpa memandang agamanya apa. hal ini sudah terjadi sejak jaman dulu, dan hingga sekarang masih dilaksanakan oleh warga Kotesan ini. Perkawinan campuran berbeda agama, adalah hal yang biasa bagi warga Kotesan. Apabila suatu pernikahan masih bisa dilakukan di Catatan Sipil, biasanya mereka tetap dengan agamanya masing-masing. Tapi kalau tidak bisa, maka salah satunya harus mengalah untuk mengikuti agama dari pasangannya. Bagi warga Kotesan yang terpenting dalam sebuah perkawinan itu adalah kerukunan dan kedamaian, jadi mereka tidak mempermasalahkan apa agamanya, dan bagaimana status sosialnya. Dusun Kotesan terletak di sebelah timur kota Yogyakarta dengan jarak sekitar 17-20 Km dari pusat kota Yogyakarta. Jumlah penduduk desa Kotesan sekitar 3.000 jiwa, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Desa Kotesan adalah miniatur dunia yang patut dijadikan contoh dalam bidang keagamaan, karena mereka bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai walaupun memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda. (KaEm)

18


No. 11, Tahun I


Sorotan Update

Hasil Pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Forum ke-IX di Canberra, 10-12 November 2008

H

ubungan bilateral Indonesia dan Australia semakin kuat dan stabil dengan dihasilkannya sejumlah kesepakatan penting dalam Pertemuan Forum Tingkat Menteri Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Ministerial Forum/AIMF) ke-IX yang berlangsung pada 10-12 November 2008 di Canberra, Australia. Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif, Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, dan Menlu Australia, Stephen Smith, sebagai ketua masing-masing delegasi berhasil menandatangani Joint Ministerial Statement AIMF IX yang mencakup seluruh aspek yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang keamanan, hukum, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, perdagangan dan investasi, transportasi, ketenagakerjaan serta kerjasama pembangunan lainnya, di samping Joint Ministerial Statement khusus mengenai “People Smuggling and Trafficking in Persons”. Dalam aspek kerjasama keamanan, pertemuan AIMF ini juga berhasil menandatangani Rencana Aksi (Plan of Action) sebagai landasan hukum implementasi Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan IndonesiaAustralia (Lombok-Perth Treaty) guna memperkuat kerjasama keamanan kedua negara yang telah ada. Para Menteri kedua negara juga menyambut baik berbagai kerjasama penegakan hukum, termasuk kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas (transnational crime), utamanya yang terkait dengan people smuggling and trafficking in persons, illicit trafficking in drugs dan terorisme. Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik kelanjutan program capacity building dalam kerangka kerjasama penegakan hukum melalui Jakarta Centre

for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Terkait isu illegal fishing, kedua negara menyepakati adanya keterkaitan penanganan isu dimaksud dengan masalah kejahatan lintas batas yang terorganisir (transnational organized crimes) sehingga perlu mengeksplorasi cara dan langkahlangkah penanganan secara efektif. Selain itu, kedua negara mencatat perlu dikembangkannya cara-cara yang inovatif untuk memajukan segenap aspek pengelolaan perikanan yang tertuang dalam MoU Box 1974 dengan mengakui adanya kepentingan nelayan tradisional dan keberlanjutan sumberdaya perikanan. Salah satu terobosan penting lainnya dalam pertemuan ini adalah disepakatinya pembahasan lebih lanjut mengenai “Bilateral Arrangement on Consular Assistance” yang merupakan usulan Indonesia dalam rangka perlindungan warganegara kedua negara. Selain pembahasan mengenai kerjasama bilateral, kedua belah pihak turut mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan regional dan global, antara lain mengenai krisis keuangan global, perubahan iklim, lingkungan hidup, keamanan pangan dan energi, serta masalah keamanan manusia. Secara khusus, Australia memberikan apresiasi atas peran dan prakarsa penting Indonesia, yakni kepemimpinan Indonesia dalam pembahasan isu perubahan

iklim khususnya keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Para Pihak Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim pada bulan Desember 2007; Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reefs, Fisheries and Food Security; serta rencana penyelenggaraan World Ocean Conference bulan Mei 2009; dan pembentukan Bali Democracy Forum yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi melalui dialog dan lessons learned. Di bidang kehutanan, kedua negara telah berhasil menandatangani Letter of Intent mengenai Kerjasama di bidang Kehutanan termasuk capacity building dalam pencapaian Sustainable Forest Management (SFM), penanganan masalah illegal logging, memperkuat penegakan hukum di bidang kehutanan dan governance, serta upaya pemberantasan illicit international trafficking produk-produk hutan. Terkait upaya pemajuan hubungan di tingkat masyarakat, Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang sama dan menyambut baik berbagai kerjasama dan inisiatif penting yang dirancang untuk menumbuhkembangkan saling pengertian dan mendorong pemajuan aspek people-to-people links di bidang pendidikan, kerjasama antar parlemen, penyelenggaraan interfaith dialogue dan intercultural dialogue, termasuk peran Australia-Indonesia Institute (AII) dan prakarsa

“Selain pembahasan mengenai kerjasama bilateral, kedua belah pihak turut mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan regional dan global”

Australia untuk menyelenggarakan konferensi mengenai hubungan bilateral pada tahun 2009. Selain itu, kedua negara menyepakati untuk menandatangani Work and Holiday Visa Memorandum of Understanding pada akhir tahun ini yang diharapkan dapat membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menimba pengalaman bekerja di kedua negara. Pertemuan AIMF ke-IX diakhiri dengan press conference bersama Menteri Luar Negeri RI dan Australia di hadapan sejumlah wartawan Indonesia dan Australia di Parliament House untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan AIMF ke-IX dan hubungan bilateral kedua negara. Behari sebelum diselenggarakannya pertemuan AIMF ini, di tempat terpisah telah ditandatangani MoU on Cooperation in Education and Training antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, dengan Menteri Pendidikan Australia, Julia Gillard. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong semakin tingginya interaksi di tingkat masyarakat. Disamping Menteri Luar Negeri RI, turut hadir dalam pertemuan Menteri Perdagangan, Dr. Mari Elka Pangestu; Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta; Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar; Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi; serta Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. AIMF ke-IX ini merupakan pertemuan pertama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia di bawah pemerintahan Partai Buruh yang memenangkan Pemilu pada November 2007. Kedua pihak menyepakati untuk mengadakan AIMF ke-X di Indonesia pada tahun 2009. (Sumber: KBRI Canberra)




19

Update Bilateral Interfaith Dialogue Indonesia-Kanada

Dialog Mengembangkan Toleransi Dan Perdamaian

Khariri Makmun

Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU)

T

rend soft diplomasi telah mendominasi wajah diplomasi Indonesia baik pada level bilateral maupun multilateral. Salah satu diantara prakarsa Indonesia yang kini menjadi trend global adalah program Interfaith dialogue. Dialog Islam-kristen yang digelar di Vatikan 4-6 Nopember secara tidak langsung merupakan salah satu imbas dari prakarsa interfaith dialogue yang digagas oleh diplomasi Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini. Gagasan Interfaith dialogue ini merupakan insisiatif Deplu untuk menumbuhkan saling pemahaman dan pengertian diantara para pemimpin dan juga umat beragama yang pada gilirannya akan melahirkan perdamaian. Dialog antar agama dan budaya adalah penting dalam rangka memajukan toleransi, membuang kekerasan dan kekejaman serta meraih perdamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia. Melalui dialog, nilai-nilai perdamain, keadilan dan moral dapat dikembangkan. Indonesia dan Kanada Untuk kesekian kalinya Indonesia mengadakan Interfaith dialogue dengan beberapa negara pada tingkat bilateral. Diantara

program bilateral yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah dengan Inggris, New Zealand, Lebanon dan Kanada. Program Bilateral Interfaith Dialogue Indonesia-Kanada dilaksanakan 6 November 2008 di Montreal, Kanada. Dialog ini terselenggara atas kerjasama KBRI Ottawa bekerjasama dengan McGill University, Montreal. Dialog ini merupakan dialog kedua. Sejak 1970 Kanada semakin plural dan sekuler walaupun masih banyak terdapat gereja di dalamnya. Kanada tidak memisahkan antara gereja dan negara, tapi bukan berarti Kanada tidak mengakui perbedaan dengan agama lain. Keberadaan agama-agama lain semakin mendapat tempat di Kanada. Demikian juga halnya dengan keragaman di Kanada, yang menjadi bagian dari tanggungjawab Canadian Heritage, khususnya dalam hal multiculturalism. Para pemimpin dan tokoh Kanada sebagaimana di sampaikan Prof, Christopher Manfredi, Dean of the Faculty of Arts and Profesor of politic Science menyambut baik kerjasama ini, mengingat topik interfaith dialogue adalah isu internasional yang Sangat penting dan McGill juga merupakan Universitas yang bersifat Internasional dimana lebih dari 20% mahasiswanya adalah mahasiswa internasional. Dialog untuk mencari titik temu merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kehidupan yang toleran. Para tokoh agama dan tokoh politik mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menginspirasi kepada pengikutnya perihal pentingnya toleransi untuk membangun sebuah masyarakat yang adil, maju dan beradab. Prof. Phil Oxhorn dari CDAS yang turut dalam hadir dalam dialog ini menyampaikan bahwa study mengenai agama

tidak terhindarkan di negara bekembang. Konteks politik nasional berhubungan dengan juga dengan masyarakat madani sendiri merupakan arena untuk orang mendapatkan persetujuan atau saling bertentangan. Dalam masyarakat madani meskipun terdapat berbagai kelompok yang berada dan tetap dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan menghargai orang lain untuk melakukan hal yang berbeda. Manusia memerlukan agama untuk berhadapan kenyataan dan agama merupakan hal yang fundamental dalam masyarakat. Masyarakat madani dan agama tidak bisa dipisahkan, namun masyarakat madani harus sekuler dalam arti melihat semua agama setara dan berdampingan sekaligus dengan pemeluk agama. Tujuan dari arena masyrakat madani sebagai interfaith dialogue adalah agar manusia bisa belajar dari dialog. Instrumen lain yang tak kalah penting adalah Keselarasan beragama. Prof. Bakhtiar Effendi ketua Research on Islam dalam dialog ini menyampaikan mengenai keselarasan beragama yang telah menjadi pusat perhatian Indonesia, meskipun interaksi antara pemeluk agama tetap menimbulkan konflik. Sejak 1960, konflik ini dapat ditangguhkan namun kini mulai tampak kembali. Konflik ini kadang diperuncing oleh kepentingan politik tertentu. Deplu mulai ikut menangani masalah ini dengan mengadakan interfaith dialogue, demikian pula dengan LSM lainnya. Interfaith dialogue bertujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik agama. Keberlangsungan interfaith dialogue penting untuk diwujudkan dalam bentuk kelompok kerja permanen baik secara lokal maupun internasional sehingga dapat menentukan agenda lebih lanjut. Dalam konteks interfaith

dialogue Indonesia-Kanada, Andri hadi, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Deplu menyampaikan bahwa agama dan kebudayaan adalah komponen dari masyarakat internasional. Prasangka, kesalahpahaman adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan melalui dialogue. Indonesia sendiri sudah mengadakan berbagai kegiatan interfaith dialogue, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya interfaith dialogue diharapkan masyarakat akan memperoleh pengertian yang lebih luas sehingga dapat menjadi sumber kekuatan masyarakat. Kerjasama dengan McGill dalam pandangan Dirjen IDP Deplu menunjukkan makin berkembangnya ketertarikan terhadap interfaith dialogue yang melibatkan juga kalangan akademisi. Mengagumi pluralisme Indonesia Apresiasi dan kekaguman atas tradisi dialog di Indonesia juga disampaikan oleh Para pembicara dan responden asing yang hadir dalam interfaith dialogue yang berlangsung di Universitas McGill kali ini. Mereka mengakui Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi dan pluralisme yang hebat. Adalah tantangan bagi semua masyarakat untuk hidup secara lebih aman. Sementara itu, Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan atas pluralisme, tapi keberlangsungan dialog sangat penting bagi masa depan umat manusia. Pengalaman Indonesia dan Kanada dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ada kesamaan dan perbedaan. Dari sana kedua negara bisa belajar mengenai bagaimana membangun komunikasi antar tokoh agama dalam menciptakan peradamaian. Peran tokoh agama penting bagi terciptanya kerukunan diantara pemeluknya. Peran mereka juga penting dalam menciptakan kesadaran umat beragama mencintai bangsanya.[]

20

DIPLOMASI

No. 11, Tahun I



Lensa

“From Indonesia with Love” Di Fiji

Peserta BSBI 2008 tampil memukau

undangan juga berkesempatan untuk memainkan angklung secara interaktif. Sedangkan acara serupa di Lautoka pada 7 November 2008 diadakan dengan lingkup yang lebih terbatas namun tidak kalah menarik perhatian pengunjung. Selain itu, KBRI Suva juga telah menyelenggarakan “Workshop on Angklung and Arumba” pada 20-22 Oktober 2008 di Suva. Sebagaimana judulnya, para peserta diajarkan mengenai cara memainkan angklung dan membuat aransemen lagu. Workshop tersebut dipandu oleh tim musisi dari Saung Angklung

Para undangan memainkan angklung bersama secara interaktif

Udjo (SAU) dan mendapat perhatian dan antuasiasme tinggi dari masyarakat dan para pecinta seni mengingat alat musik tradisional khas Indonesia ini sangat unik dan belum pernah dikenal masyarakat Fiji sebelumnya. Workshop tersebut juga diliput oleh sejumlah media elektronik maupun cetak Fiji. Workshop dan konser ini diselenggarakan oleh KBRI Suva dan melibatkan 60 peserta workshop terdiri dari mahasiswa dari Fiji Institute of Technology, University of the South Pacific dan Conservatorium of Music. Kegiatan

tersebut merupakan perwujudan diplomasi seni dan budaya dengan tujuan untuk mendorong terciptanya saling pengertian antar masyarakat negara-negara Pacific Islands Forum (PIF) dan mempromosikan people-to-people contact antara masyarakat Fiji dan Indonesia sehingga tercipta saling pengertian untuk membangun hubungan yang lebih baik di tingkat masyarakat, sebagai salah satu dasar pemersatu hubungan antar negara dan pemerintahan. (Sumber : KBRI Suva)

dok.google

“From Indonesia with Love”, itulah tajuk pagelaran seni dan budaya Indonesia yang diselenggarakan di dua kota Fiji yaitu Suva (5 November 2008) dan Lautoka (7 November 2008). Pagelaran yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar RI di Suva(KBRI Suva) ini menampilkan tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Bali, Jawa, dan Sunda yang dibawakan oleh 14 peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2008 yang berasal Cook Islands, Fiji, Nauru, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Para peserta tersebut baru saja menyelesaikan program belajar mereka di Indonesia, yang ditandai dengan upacara penutupan oleh Menlu RI, Dr N. Hassan Wirajuda pada 31 Oktober 2008 di Taman Budaya Yogyakarta. Pada pagelaran di Suva, acara tersebut dihadiri oleh sekitar 700 undangan yang terdiri dari kalangan diplomatik, pejabat pemerintah Fiji, seniman, pelajar dan mahasiswa, pemerhati budaya khususnya kebudayaan Indonesia, serta masyarakat umum. Selain tarian tradisional Indonesia, mereka juga dihibur dengan alunan musik angklung dan arumba, yang membawakan lagu-lagu seperti Lopaloma, Lambada, Bengawan Solo, Isa Lei Lia (Fiji). Para

Pejabat Fiji yang hadir dalam pagelaran ini turut memeinkan angklung

Senyum mengembang saat para undangan memainkan angklung


DIPLOMASI

21



Lensa

K

BRI Ottawa bekerjasama dengan McGill UniversityMontreal telah melaksanakan interfaith dialogue ke-2 (6/11). Dialog ini diikuti oleh wakil pemerintah Kanada, kalangan akademisi, para mahasiswa, wakil dari beberapa perwakilan diplomatik dan konsuler, LSM serta pihak-pihak lain yang tertarik dengan isu lintas agama dan pluralisme. Pelaksanaan Interfaith dialogue ini juga mendapat dukungan dari Direktorat Jendaral IDP, Departemen Luar Negeri dan Pusat Kerukunan Umat Beragama, Departemen Agama. Delegasi Indoensia terdiri dari Andri Hadi, (Dirjen IDP, Deplu), Abdul Fatah (Kepala Pusat Kerukunan Beragama),

Direktorat Diplomasi Publik menyelenggarakan program Diplomatic Tour pada 31 Oktober 2008 di Jogjakarta yang menjadi salah satu ikon kota budaya di Indonesia. Program diplomatic Tour merupakan rangkaian dari acara Indonesia Channel 2008 yang menjadi puncak acara program Beasiswa Seni Budaya dan Seni (BSBI). Sebelum menghadiri Acara Indonesia Channel 2008, Diplomat dari beberapa negara diantaranya, Amerika Serikat, Norwegia, Rusia, Azerbaijan, Vietnam, Brunei dan lainnya berkunjung ke beberapa tempat di Yogyakarta. Mereka mengagumi tradisi dan kekayaan seni budaya masyarakat Jogja. Diantara objek yang dikunjungi para diplomat adalah, SMP Jetis, yang hancur setelah di guncang gempa tahun 2006 dan dibangun kembali oleh Deplu pada tahun 2007, Dusun Bebekan, Dusun Kotesan,

Bilateral Interfaith Dialogue ke-2 Indonesia-Kanada Prof. Franz Magnis Suseno, Prof. Bahtiar Effendy, Prof. I Wayan Wita, dr. Ariz Zamhari

Rohman, Poppy Yeanny (Dit. Diplomasi Publik) dan Tertiani Z.B. (The Jakarta Post). Berikut

foto kegiatan Interfaith dialog tersebut :

Diplomatic

Tour

Istana Jogja dan beramah tamah dengan Wakil Gubernur Jogja (Pakualam), dan Candi Prambanan. Berikut petikan photo kegiatan diplomatic tour : Para diplomat disambut di sanggar Giri Gino Guno saat berkunjung di dusun bebekan

Dir. Diplomasi Publik menyaksikan parta diplomat yang mempresentasikan negara masing-masing di depan murid SMP Jetis

Foto bersama Sri Pakualam VIII di depan kantor Wakil Gubernur DIY

22


No. 11, Tahun I


Update

bahasa Jepang di Indonesia tahun ini mencapai 275.454 orang, meningkat sangat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 230 juta orang, maka angka itu hanya mencapai 0,115 % saja, yang berarti masih sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi hubungan antar kedua negara masih sangat rendah. Rendahnya komunikasi dalam hubungan antar kedua negara jelas akan memperlemah hubungan itu sendiri. Untuk itu penguasaan bahasa Jepang terkait hubungan Indonesia-Jepang adalah suatu hal yang amat penting, apalagi dalam soal hubungan bisnis dan perdagangan. Tanpa penguasaan bahasa Jepang yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya, maka hubungan bisnis dan perdagangan dengan Jepang ubungan Indonesia-Jepang selama 50 tahun terakhir meskipun berjalan baik tanpa hambatan, namun tidak mengalami perkembangan yang berarti dan cenderung tidak memberikan manfaat yang komprehensif bagi pembangunan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, diperkirakan dalam waktu 10-50 tahun mendatang hubungan bilateral IndonesiaJepang akan stagnan. Untuk itu jika dilihat dari segi geo-politik dan geo-strategis secara cermat, maka hubungan bilateral IndonesiaJepang tersebut perlu direvitalisasi, basis fundamental hubungan kedua negara harus diperbarui. Pemerintah Indonesia harus mampu meletakkan kerangka hubungan kerjasama IndonesiaJepang demi kemakmuran seluruh rakyat. Dalam hal ini yang perlu disadari adalah bahwa Jepang mempunyai kepentingannya sendiri sejak awal hubungannya dengan Indonesia yang sudah dimulai beberapa tahun sebelum hubungan bilateral Indonesia-Jepang

Tahun Emas Hubungan Indonesia-Jepang

dok.google

H

Sekarang ini tidak ada seorangpun pejabat Indonesia yang sedemikian dekat dan mengenal dengan baik Jepang dan pejabat pemerintahannya, demikian pula sebaliknya tidak ada seorangpun pejabat Jepang yang dekat dan mengenal dengan baik Indonesia dan para pejabatnya. Hal ini menjadikan hubungan IndonesiaJepang tidak lebih hanya sekedar hubungan basa-basi belaka. Hal ini bisa kita lihat dalam Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia-Jepang yang ditandatangani pada 26 Juli 2007. Sejumlah perawat yang bekerja di Jepang terkait dengan EPA tersebut, bisa dipastikan mereka akan dipulangkan kembali ke Indonesia setelah masa tiga tahun. Ketentuan di Jepang menyebutkan bahwa mereka harus mengikuti ujian nasional perawat yang diselenggarakan dalam bahasa

Memperbaharui Landasan Hubungan Indonesia - Jepang

diresmikan pada tahun 1958. Alasan paling penting bagi Jepang dalam menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia adalah demi terjaganya stabilitas kawasan di Asia Tenggara, utamanya untuk mengamankan jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan yang terpenting adalah menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi kelangsungan industrinya. Oleh karena itu, setelah Indonesia mengembangkan konsep kebijakan jangka panjang yang komprehensif dan integral di bidang ekonomi dan politik serta juga dengan mempertimbangkan faktor geo-politis dan geostrategis, Indonesia perlu untuk memperbarui landasan dasar hubungan bilateralnya dengan Jepang. Penguasaan Bahasa Jepang dan hubungan basa-basi Menurut data The Japan Foundation, jumlah penggemar

tidak pernah akan mencapai sukses. Suksesnya hubungan IndonesiaJepang memang pernah tercapai, yaitu pada saat pemerintahan Indonesia dibawah kekuasaan Soeharto dan pemerintahan Jepang dipegang oleh Michio Watanabe. Kedua kepala pemerintahan tersebut mempunyai hubungan yang sangat dekat, begitupun dengan sejumlah pejabat Indonesia maupun Jepang. Saat itu investasi Jepang di Indonesia mencapai 40 miliar dolar AS. Namun setelah itu investasi tersebut merosot tajam, seiring lengsernya kedua pimpinan pemerintahan tersebut. Saat ini investasi Jepang di Indonesia bahkan hanya mencapai 4 miliar dolar AS saja, karena Jepang mengalihkan investasinya ke Vietnam dan China. Hal ini disebakan, salah satunya karena tidak ada lagi hubungan yang dekat antara pejabat Indonesia dan Jepang.

Jepang, jika lulus mereka bisa tetap bekerja, tetapi jika gagal mereka harus kembali ke Indonesia. Masalahnya adalah sekitar 40 % orang Jepang sendiri seringkali gagal dalam ujian ini, apalagi orang asing yang tidak menguasai bahasa Jepang dengan baik. Dan jika hal ini terjadi, maka citra Indonesia khususnya TKI di Jepang akan memburuk. Melihat kondisi demikian, nampak jelas bahwa hubungan 50 tahun Indonesia-Jepang saat ini masih sebatas kulit luarnya saja, masih jauh dari hubungan yang erat dan harmonis antara dua bangsa yang bersahabat. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh Indonesia agar hubungan dengan Jepang menjadi lebih baik, dan semakin akrab sebagaimana yang diharapkan, salah satunya dan merupakan hal mendasar adalah penguasaan bahasa Jepang.




23

Menembus Pasar Jepang Melalui Interactive Teleconference Antara Jakarta - Osaka Konsulat Jenderal RI di Osaka, bekerja sama dengan BPEN, Indonesian Trade Promotion Center di Osaka dan JICA Net-Osaka, menyelenggarakan pertemuan interaktif untuk ketiga kalinya pada tanggal 10 November 2008 melalui teknologi teleconference yang menghubungkan para pakar pasar Jepang di Osaka dengan para pengusaha Indonesia dari beberapa kota yaitu Jakarta, Medan, Makassar, Banjarmasin dan Surabaya. Penyelenggaraan pertemuan interaktif kalinya ini bertema khusus yaitu “Boosting the Competitiveness of Indonesian Product in the Japanese Market”. Teleconference menghadirkan tiga pakar pasar Jepang yaitu Mr. Kazuo Kawamura (produk makanan dan pakaian), Mr. Toshiya Yuba (produk garmen), Mr. Yoshida Masato (handicraft), dan Ms. Yumiko Endo (produk spa dan

perhiasan). Dalam kesempatan tersebut, Acting Konsul Jenderal menjelaskan bahwa pasar Jepang selama ini dinilai sulit untuk ditembus. Oleh karenanya diperlukan keberanian untuk mencoba dengan bekal sarana dan pengetahuan yang mencukupi, serta keuletan untuk bersungguh-sungguh dan pantang menyerah. Selain itu juga diperlukan kejujuran sebagai landasan berbisnis untuk jangka waktu yang lama. Potensi perdagangan kedua negara juga diharapkan dapat lebih meningkat lagi setelah diimplementasikannya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) pada 1 Juli 2008. Dalam presentasi tentang pasar Jepang, dipaparkan bahwa dengan adanya penguatan Yen akibat krisis finansial global saat ini, Jepang cenderung untuk mengimpor lebih

banyak produk dari luar negeri. Saat ini daya beli individu di Jepang dalam setahunnya mencapai 20.000 dolar. Potensi ini tentunya membuka kesempatan bagi produk Indonesia untuk melakukan penetrasi ke pasar Jepang. Dalam pertemuan interaktif ini, para pakar menjelaskan faktor kesulitan dalam memasarkan produk ke Jepang dibandingkan dengan produk yang sama ke negara lain. Oleh karena itu kepada mereka yang tertarik dengan pasar Jepang diharapkan terlebih dahulu memahami karakteristik pasar jepang. Dengan besarnya daya beli mereka, Jepang dikenal sangat memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang akan mereka beli terutama untuk produk-produk dengan kandungan zat kimia. Dari sisi design, mereka menyukai motif yang berukuran

tidak besar dengan perpaduan warna pastel (soft). Sementara itu, beberapa produk juga harus disesuaikan dengan musim yang terdapat di Jepang. Meskipun Jepang memiliki empat musim, namun dalam menjual produknya, Jepang mengenal hingga tujuh musim yaitu Early Spring (JanuariFebruari), Spring (Maret-April), Early Summer (Mei-Juni), Mid Summer (Juli-Agustus), Last Summer (September), Autumn (Oktober-November), dan Winter (Desember). Secara umum, karakteristik pasar Jepang yang mengemuka dalam teleconference dapat dirangkum dalam 5R yaitu Right Time (tepat waktu pengiriman), Right Product (kecocokan dengan Japan’s market taste), Right Volume (jaminan jaminan stok barang), Right Price (harga lebih ditentukan oleh pihak konsumen bukan produsen), dan Right Place (tempat untuk menjual produk apakah di department store atau discount store).

dok.google

Update

(Sumber : KJRI Osaka)

Jepang Hibahkan Sistem Navigasi Kapal Rp 177,6 M Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani nota diplomatik hibah Peningkatan Sistem Navigasi Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura (Enhancement of Vessel Traffic System in Malacca and Singapore Strait) senilai 1.573 juta yen atau sekitar USD16,2 juta (Rp177,6 miliar). Naskah pertukaran nota untuk hibah ditandatangani Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri (Deplu) Primo Alui Joelianto bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri di Gedung Deplu,Jakarta,kemarin. Shiojiri mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Jepang untuk membantu usaha Indonesia dalam membangun sistem pengaturan navigasi kapal di wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. ”Jepang merupakan salah satu

negara mitra terdekat Indonesia yang selama ini juga mempunyai kepentingan terhadap penggunaan jalur laut tersebut,” kata Shiojiri seusai penandatanganan nota diplomatik kemarin. Dia menambahkan,sistem pengaturan navigasi kapal tersebut untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pembangunan vessel traffic system center (pusat navigasi kapal) di Pulau Batam dan fasilitas yang terkait. Sementara itu Primo mengungkapkan, wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan jalur pelayaran yang strategis bagi transportasi laut.Kedua selat tersebutjugaterkenalsebagaiwilayahperairanyangsempitdan sibuk dengan topografi yang rumit dan senantiasa dilayari beragam kapal,mulai kapal kargo, tanker berukuran besar, hingga kapal nelayan yang berukuran sedang

dan kecil. ”Melalui proyek ini akan dibangun beberapa stasiun pengawas vessel traffic system (VTS) yang berfungsi mengumpulkan informasi lalu lintas laut serta pembangunan pusat VTS di Batu Ampar, Pulau Batam, yang di samping berfungsi mengumpulkan informasi dari beberapa stasiun pengawas VTS,juga berfungsi mengatur lalu lintas kapal,” tuturnya. Dia menerangkan, dari stasiun pusat VTS Batu Ampar, pengawas navigasi dapat memantau lokasi dan arah kapalkapal yang akan lewat melalui bantuan alat monitor yang terpasang.Kemudian, pengawas akan menyebarluaskan informasi yang diperlukan melalui radio sebagai bantuan navigasi. Pusat VTS Batu Ampar juga akan dilengkapi dengan sistem rekaman dan putar ulang (record and playback

system) agar pergerakan kapal dalam kondisi darurat dapat dianalisis. ”Kerja sama ini diharapkan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan navigasi bagi keselamatan lalu lintas pelayaran di wilayah tersebut,” ungkap Primo. Menurut dia,perairan Selat Malaka dan Singapura merupakan perairan yang rawan akan pembajakaan. Sebab, perairan itu merupakan pintu masuk bagi perdaga ngan laut baik di Singapura,Malaysia,maupun Indonesia. Dengan adanya stasiun ini, selain pengamanan dari aparat,diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan di laut, terutama disekitar Selat Malaka dan Singapura. Rencananya, sistem ini akan segera diterapkan dikawasan ramai tersebut. (Sumber : SINDO)

Lensa Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, membuka secara resmi pertemuan Expert Group Preparatory Meeting (EGPM) di Nusa Dua, Bali pada 9 November 2008. EGPM merupakan langkah pendahuluan dan persiapan The Bali Democracy Forum yang akan diselenggarakan pada 10-11 Desember mendatang di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tingkat tenaga ahli yang dihadiri kalangan akademisi, praktisi,

Menlu RI Buka Secara Resmi Expert Group Preparatory Meeting untuk The Bali Democracy Forum dan pejabat senior pemerintah dari 21 negara ini ditujukan untuk menghimpun masukan substantif bagi The Bali Democracy Forum. Inisiatif yang telah digagas sejak tahun 2001 ini dimaksudkan untuk

Menlu RI menyampaikan pidato pembukaan Bali Demokrasi Forum (9/11) di Nikko Hotel, Nusa Dua Bali.

Menlu Ri, N Hassan Wirajuda dan Rekto UNUD, Prof. I Made Bakta, menandatngani MoU pendirian Institute for Peace and Demokrasi

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.diplomasionline.net

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis dalam diskursus di kawasan. Isu demokrasi telah cukup lama menjadi agenda diskursus global dan di kawasan lain, seperti di Eropa, Afrika, dan Amerika

Latin. Namun demikian, faktanya di Asia belum ada institusi antar-Pemerintah yang membahas isu yang strategis ini. Berikut photo kegitan tersebut.

suasana ramah tamah dan makan malam pada pembukaan Bali Demokrasi Forum.

Dirjen IDP, Andri Hadi (tengah) di dampingi Direktur Diplomasi Publik, Umar Hadi (kiri) memimpin jalannya pertemuan kelompok ahli dalam rangka persiapan Bali Demokrasi Forum

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

DIPLOMASI. Duta Anti Narkoba. Sandra Dewi. Wajah Baru ASEAN. Tabloid. Menatap. Mendorong Kemajuan Demokrasi di Asia Yang Masih Tertinggal

Recommend Documents