Bantuan Demokrasi Dalam Perspektif “Jepang Baru” (Suatu Analisis Terhadap Diplomasi Demokrasi Jepang) *Ishaq Rahman Abstrak Sebagai negara dengan kapasitas ekonomi stabil, peranan Jepang dalam pembangunan internasional ditunjukan dengan menjadi negara donor utama melalui mekanisme official development assistance (ODA). Akan tetapi, berbagai dinamika internasional paska Perang Dunia II mendorong Jepang untuk terlibat lebih jauh lagi, melampaui batasan-batasan yang tertuang pada konstitusi 1947 mengenai militer dan pertahanan. Artikel ini menganalisis bagaimana Jepang menempatkan diplomasi demokrasi sebagai salah satu visi untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai “Jepang Baru”, yaitu suatu konstruksi negara dengan keterlibatan menyeluruh dalam dunia internasional. Keywords: Jepang, Diplomasi Demokrasi, Bantuan Demokrasi.
seperti apa yang menjadi tujuan.
Pendahuluan Kaisar
Jepang,
menyampaikan
Hirohito,
sambutan
awal
tahun 2015 dengan mengingatkan beberapa hal, antara lain tentang momentum perang dunia kedua yang
tahun
ini
memasuki
peringatan ke-70. Kaisar mengajak semua pihak agar belajar dari rasa sakit dan duka yang ditinggalkan perang, untuk merumuskan arah dan
masa
depan
negeri(Japan
Times 2015). Pada hari yang sama, seolah menerjemahkan pemikiran Kaisar, Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan postur negara
“Jepang
telah
belajar
dari
penderitaan paska perang dunia, menjadi
negara
bebas
dan
demokratis yang konsisten tampil sebagai bangsa cinta damai selama 70 tahun terakhir ini, dan menjadi kontributor
utama
perdamaian
dan kesejahteraan global”, kata Abe. Sekarang, telah tiba waktunya bagi
kita
untuk
mengirimkan
pesan kepada dunia, kita sedang mempersiapkan bangunan “Jepang Baru”(Abe 2015). Kedua
pidato
ini
mengandung pesan yang jelas. 19
Jepang
mengalami
kehancuran
pesan awal tahun oleh Kaisar
luar biasa pada Perang Dunia II,
Hirohito tersebut, Jepang pernah
dua kota utama (Hiroshima dan
mengalami
Nagasaki) di hancurkan oleh bom
kemiskinan luar biasa, masalah
atom, serta sebagian besar kota-
nasionalisme
kota utama hancur lebur. Ibukota
alam,
Tokyo, misalnya, menjadi sasaran
tetangga,
bombarbir
menikmati posisi sebagai negara
pada
tanggal
9-10
kehancuran, agresif,
konflik
bencana
dengan
negara
hingga
akhirnya
Maret 1945 sebagai bagian dari
maju,
serangan
yang
tinggi, teknologi canggih, bahkan
Operation
menjadi negara donor terbesar di
Meetinghouse, dimana hingga kini
dunia. Sekilas, nampak bahwa
tercatat sebagai serangan udara
gagasan Jepang Baru, sebagaimana
tunggal
diungkapkan oleh Perdana Menteri
tentara
disebut
sekutu
the
paling
menghancurkan
pertumbuhan
sepanjang sejarah (Long 2011).
Shinzo
Berangkat
rasional. Akan tetapi, pada saat
dari
puing-puing
Abe,
ekonomi
memiliki
alasan
kehancuran paska Perang Dunia II
bersamaan,
tersebut, Jepang membenahi diri
internasional nampaknya masih
dan berusaha sekuat daya untuk
menyimpan kecurigaan terhadap
mengembalikan
masa
gagasan ini. Faktor historis, dan
Sejarah mencatat, Jepang
juga realitas konstalasi hubungan
lalu.
adalah
kejayaan
kekaisaran
homogen
dan
utuh
telah
entitas-entitas
yang
Jepang dengan berbagai negara di
bertahan
dunia, belum sepenuhnya siap
selama lebih dari 2500 tahun.
dengan ide tersebut.
Selama periode 70 tahun
Upaya
dan
paska Perang Dunia II, banyak hal
(sebagian
telah dilewati oleh Jepang, baik
“etos”) Jepang yang begitu kuat
sebagai suatu bangsa maupun
menjadikan proses rekonstruksi
sebagai
paska
negara.
Sebagaimana
refleksi yang diungkapkan dalam
ahli
semangat
Perang
membutuhkan
menyebutnya
Dunia waktu
II
tidak lama, 20
bahkan mencengangkan. Setelah
Salah
satu
indikasi
menyerah tanpa syarat kepada
keinginan Jepang untuk tampil dan
sekutu pada 15 Agustus 1945
berperan lebih besar dalam dunia
dalam
internasional adalah perubahan
keadaan
hancur
lebur
Jepang menjadi negara yang hidup
mendasar
dari bantuan internasional. Akan
bantuan luar negeri. Sejak tahun
tetapi, hanya dalam waktu kurang
1954 (ketika pertama kali tampil
dari 10 tahun (yaitu pada tahun
sebagai
negara
donor
paska
1954) Jepang telah mampu tampil
Perang
Dunia
II),
Jepang
sebagai negara pemberi bantuan
memfokuskan aktivitas bantuan
internasional
bergabung
luar negeri pada bidang ekonomi,
dalam the Colombo Plan(Kawasaki
pembangunan, dan infrastruktur.
2014).
Akan tetapi, sejak pertengahan
Pada
ketika dekade
1960-an
dalam
implementasi
hingga 1970-an, Jepang berada
dekade
pada
pertumbuhan
Jepang mulai memasuki secara
ekonomi sangat cepat, dimana
signifikan wilayah yang selama ini
berbagai infrastruktur dibangun
diabaikan,
bersamaan inovasi besar-besaran
demokrasi”. Indikasi keterlibatan
dalam teknologi untuk kehidupan.
Jepang dalam bantuan demokrasi
Memasuki dekade 1980-an, Jepang
dapat
telah
periode
2000-an,
pemerintah
yaitu
diamati
sejak
“bantuan
bulan
negara
dengan
Desember 2005, ketika Menteri
ekonomi
paling
Luar Negeri Jepang (ketika itu)
stabil di dunia, menerobos hingga
Taro Aso menyampaikan pidato
ke
perekonomian
berjudul Asian Strategy As I See It:
Amerika(Wile 2013). Pada tahun
Japan As the “Thought Leader” of
1989, Jepang telah mengungguli AS
Asia. Pidato yang mendapat respon
sebagai negara pemberi bantuan
akademik dan praksis luas ini
internasional terbesar di dunia
kemudian
diikuti
(Kawasaki 2014).
serangkaian
perubahan
menjadi
pertumbuhan dalam
dengan dalam
kebijakan internasional Jepang.
21
Salah satu alasan mengapa
Jepang dengan tetangga-tetangga
cepat
terdekatnya (yaitu Koreal Selatan
melakukan rekonstruksi adalah
dan China) yang dipenuhi debat
jaminan
historis pada banyak issu dan
Jepang
dapat
begitu
keamanan
sebagaimana
AS,
dituangkan
pada
Perjanjian Keamanan Bersama AS
seringkali
dan
direvisi
pada
1960(Ministry of Foreign Affairs of Japan n.d.). Dengan perjanjian ini, militer AS terus hadir sebagai payung keamanan bagi Jepang, terutama untuk menghadapi setiap ancaman serangan nuklir dari negara-negara
di
sekitarnya.
Setiap serangan terhadap wilayah Jepang dapat diartikan sebagai serangan
terhadap
(Packard
2010).
keamanan
ini
Amerika Perjanjian
telah
membalik
konstalasi global, dimana AS dan Jepang
yang
saling
berhadap-
hadapan pada Perang Dunia II kini tampil sebagai sekutu yang kuat, bahkan
lebih
kuat
dari
persekutuan AS dengan negaranegara
sekutunya
pada
masa
perang. Selain itu, perjanjian ini juga
selalu
menjadi
variabel
penting dalam hubungan bilateral
tensi
hubungan hari ini.
– Jepang yang ditandatangani pada 1951
mempengaruhi
Sesuai
Konstitusi
1947,
Jepang tidak diperkenankan lagi menggunakan
militer
sebagai
instrumen untuk menyelesaikan setiap isu internasional. Dengan kata
lain,
negara
ini
tidak
diperkenankan memiliki angkatan bersenjata
dengan
kemampuan
menyerang negara lain. Fenomena yang dikenal sebagai pasifisme (berasal dari bahasa Latin pacem yang berarti perdamaian) selalu menjadi perdebatan domestik dan juga internasional. Sebagaimana diketahui, pasal 9 Konstitusi 1947, dengan tegas membatasi Jepang dalam hal pengembangan militer, kecuali untuk membela diri jika ada
serangan
luar.
1
Sehingga,
Jepang mau tidak mau harus mengadopsi
prinsip-prinsip
pasifisme pada setiap kebijakan luar negerinya. Negara ini tidak diijinkan menggunakan angkatan 22
bersenjata
sebagai
instrumen
tujuh tahun membawa visi untuk
persoalan
“melucuti” karakter agresif yang
menyelesaikan
menurut
internasional. Artikel
ini
bermaksud
mengidentifikasi
bantuan
demokrasi dalam konteks gagasan Jepang untuk berperan lebih besar dalam
hubungan
dewasa
ini,
internasional
terutama
menganalisa
dengan
kecenderungan-
kecenderungan kebijakan politik (domestik
dan
pemerintahan
internasional)
Perdana
Menteri
Shinzo Abe. Dengan menganalisis sejarah, visi, dan strategi dalam implementasi bantuan demokrasi, penulis
hendak
peluang
dan
menjelaskan kendala
yang
dihadapi Jepang, khususnya dalam kaitannya dengan respon negaranegara besar di level regional maupun internasional.
Barat
merupakan salah satu karakter Jepang.
Reformasi
total
yang
dibawa selama masa pendudukan ini melingkupi hampir seluruh bidang
kehidupan,
termasuk
otoritas untuk menulis kembali hukum, restrukturisasi ekonomi dan sistem politik, bahkan untuk mendefinisikan kembali nilai-nilai budaya Jepang (Gordon 2003, 229). Apa
yang
dihasilkan
dengan
pendudukan dan intervensi ini adalah demiliterisasi pada satu sisi, dan demokratisasi pada sisi lain. Jepang
mampu
mengambil
manfaat dari situasi “terlucuti” ini dengan konsisten menjadi bangsa yang damai, tidak terlibat konflik bersenjata secara terbuka dengan negara manapun, sehingga negara ini
Strategi Jepang di Asia Prinsip
persepsi
pasifisme
merupakan dampak langsung dari intervensi Amerika Serikat (AS)
dapat
mengkonsentrasikan
restrukturisasi
paska
perang
untuk
memaksimalkan
pembangunan ekonomi.
yang atas nama sekutu mendarat
Akan tetapi, fakta bahwa
di Jepang pada bulan September
negara ini sedang menghadapi
1945. Kehadiran AS selama sekitar
tantangan internasional yang tidak 23
kecil,
menyebabkan
isu
pengembalian
hak-hak
militer
Jepang
menjadi
wacana.
terus
Sejak
tahun
2010,
Japan Self
seorang
tokoh
senior
dan
dihormati dalam politik Jepang, Ichiro
Ozawa
menulis
buku
berjudul: Blueprint for a New
Defense Force (JSDF) mulai intensif
Japan
melakukan latihan militer tahun di
Buku ini begitu menarik perhatian
wilayah perairan yang berdekatan
Amerika
dengan pulau-pulau yang sedang
sehingga
disengketakan
China.
Intelligence Agency (CIA) secara
Bahkan, pada latihan bersama
khusus menerjemahkannya. Versi
tahun
Menteri
bahasa Inggris ini diterbitkan pada
Shinzo Abe tampil menggunakan
tahun 1994 dan menjadi salah satu
atribut militer (CCTV News 2013).
buku
Inilah
merupakan pernyataan dari dalam
dengan
2013,
Perdana
untuk
pertama
kalinya
(Nihon Kaizou Keikaku). Serikat
dan
mendorng
best
seller.
Central
Buku
tubuh
tampil di muka umum dengan
Ozawa telah dikenal sebagai tokoh
atribut seperti ini, yang oleh
dibelakang layar (dia digelari the
sebagian besar pengamat diartikan
Shadow
sebagai
shogun”) dalam banyak keputusan
keseriusan
Shogun
pemerintah Jepang untuk mulai
politik
mempersenjatai
itu(Harris 2009).
diri
dan
mengembangkan militer.
new Japan)
Jepang
Gagasan
Gagasan Jepang Baru (the sebenarnya
Jepang,
ini
seorang Perdana Menteri Jepang
ungkapan
politisi
dunia,
dimana
atau
“yami
pada
paling
masa
menarik
perhatian di buku ini adalah
mulai
argumen bahwa Jepang kini telah
muncul pada dekade 1990-an,
kembali ke jati dirinya sebagai
seiring
“futsuu no kuni” (negara normal).
kebangkitan
ekonomi
Jepang setelah berhasil mengatasi
Ungkapan
berbagai
bahwa
domestik
persoalan paska
ekonomi kehancuran
Perang Dunia II. Pada tahun 1993,
ini Ozawa
mengindikasikan selama
ini
menganggap bahwa Jepang berada pada
keadaan
tidak
normal 24
Namun
sebagai sebuah negara (Johnson 1994).
Meskipun
gagasan
demikian,
kehadiran buku tersebut telah
mengenai “negara normal” ini
melahirkan
sebenarnya
disuarakan
tentang eksistensi Jepang yang
sebelumnya oleh beberapa ahli
semakin berperan di tingkat global.
barat beraliran revisionis, namun
Dalam bidang bantuan luar negeri,
konteksnya berbeda. Jika para
misalnya,
revisionis
menggeser
telah
ini
melihat
tersebut
dalam
kapitalisme
Jepang
konsep kerangka
negara
kesadaran
Jepang posisi
pemberi
baru
berhasil AS
sebagai
bantuan
luar
(perspektif
negeri terbesar dari segi jumlah
ekonomi politik), Ozawa lebih
pada tahun 1989. Capaian ini
memahaminya
gagasan
merupakan momentum penting
untuk “mempersenjatai” kembali
dalam politik luar negeri Jepang,
Jepang, agar dapat berpartisipasi
khususnya
lebih
strategi
aktif
pemeliharaan
sebagai
dalam
operasi
perdamaian
PBB
(perspektif politik internasional). Ozawa mengusulkan amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 dengan menambah paragraf ketiga yang memungkinkan senjata
untuk
penggunaan keperluan
perdamaian internasional adalah legal (Johnson 1994). Sayangnya, gagasan ini mendapat kritikan yang tajam bahkan di dalam negeri Jepang sendiri, dimana proposal Ozawa ini dianggap mengkhianati prinsip pasifisme dalam politik luar negeri Jepang.
dan
dalam
kerangka
capaian
Official
Development Assistance (ODA). Upaya
memformulasi
gagasan
“Jepang
bentuk
kebijakan
pemerintah
Baru”
dalam
terstruktur
Jepang
dapat
ditelusuri melalui pidato Menteri Luar Negeri (ketika itu) Taro Aso dihadapan
The
Foreign
Correspondents’ Club of Japan pada 7 Desember 2005. Melalui pidato berjudul Asian Strategy As I See It: Japan as the “Thought Leader” of Asia tersebut, Aso menawarkan
gagasan
kepemimpinan Asia dalam format 25
yang jauh lebih lunak dari gagasan
maupun politik, telah dihadapi dan
yang
masa-masa
berhasil diatasi oleh Jepang pada
Perang Dunia. Secara garis besar,
dekade 1950-an dan 1960-an (Aso,
Aso mengidentifikasi Jepang dalam
Asian Strategy As I See It: Japan as
tiga perspektif optimistik, yaitu:
the "Thought Leader" of Asia
Jepang sebagai “pemimpin dalam
2005).
hal
sama
pada
gagasan”,
Jepang
sebagai
stabilisator, dan Jepang sebagai negara yang menghormati bangsa lain sebagai mitra sejajar (Aso, Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia 2005).
Sebagai stabilisator, Jepang dewasa ini berada situasi ekonomi dan politik paling stabil di Asia. Meskipun tantangan dan dinamika selalu dihadapi, akan tetapi negara ini
telah
memiliki
mekanisme
permanen dan siap pakai untuk Sebagai pemimpin gagasan,
menjawab berbagai persoalan. Hal
Jepang adalah negara yang telah
itulah yang menyebabkan Jepang
melewati
dapat
hapir
seluruh
berkontribusi
pada
pengalaman hidup berbangsa dan
kestabilan kawasan secara umum.
bernegara,
bidang
Sebagai negara demokrasi tertua
ekonomi, politik, maupun sosial
di Asia, sekaligus juga merupakan
budaya. Jepang mengatasi berbagai
negara dengan sistem ekonomi
masalah
pasar tertua di Asia, Jepang kini
baik
dalam
dengan
“pengalaman
langsung”. Sehingga, kini saatnya
telah
bagi Jepang untuk membagikan
stabilisator
gagasan tersebut kepada negara-
Dalam konteks itu, adalah penting
negara
melalui
bagi Jepang untuk membangun
pendekatan yang oleh Aso disebut
ikatan-ikatan permanen dengan
sebagai
(“pembuka
pilar-pilar di kawasan, seperti
jalan”). Berbagai persoalan yang
ASEAN (Aso, Asian Strategy As I
saat ini dihadapi oleh bangsa-
See It: Japan as the "Thought
bangsa di Asia, baik ekonomi
Leader" of Asia 2005).
lain
di
Asia,
trailblazer
bertransformasi internal
sebagai kawasan.
26
Selanjutnya, sebagai mitra
Sebagian kalangan menilai bahwa
sejajar bagi negara-negara lain di
ide Jepang untuk kembali tampil
Asia, Jepang telah membuktikan
sebagai
mampu menjalin hubungan tanpa
penuh kecurigaan, mengingat jejak
mengenal
kuat-
sejarah yang ditinggalkan selama
negara lemah, negara kaya-negara
Perang Dunia II. Ketika masa-masa
miskin, atau “negara kanan” -
tersebut,
“negara kiri”. Sebagai contoh, kata
kampanye okupasi di Asia Timur
Aso, ketika peringatan 10 tahun
dengan
prinsip
ASEAN pada tahun 1977, Perdana
populer
di
Menteri Takeo Fukuda mengajak
sebutan
untuk membangun hubungan “dari
pemimpin Asia, Jepang pelindung
hati
Asia, dan Jepang cahaya Asia.
ke
strata
hati”
hubungan Jepang
negara
sebagai
Jepang
–
ASEAN.
juga
sepenuhnya
basis 2
menyadari
bahwa
masa
lalu
negara itu yang banyak membawa penderitaan bagi penduduk di Asia, khususnya
Korea
dan
China,
dimana kesadaran tersebut telah mendorong
Jepang
mengedepankan bertetangga bukan
kehidupan
baik
hanya
untuk
dan
terhadap
sejajar, kedua
negara tetapi juga kepada seluruh warga Asia (Aso, Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia 2005). Pidato Taro Aso tersebut menjadi bahan diskusi yang hangat.
pemimpin
Jepang
Asia
masih
melancarkan yang
sangat
Indonesia
dengan
3-A,
yaitu
Jepang
Meskipun Aso menyinggung tentang keunggulan Jepang sebagai negara demokrasi tertua 3 namun hal itu belum tercermin dalam gagasan politik luar negeri secara aktual. Selama puluhan sejak akhir Perang Dunia II, partisipasi Jepang dalam politik internasional, baik pada level global maupun regional difokuskan membangun
pada
upaya
hubungan
baik,
mendominasi pemberian bantuan pembangunan
untuk
ekonomi,
infrastruktur, dan bantuan teknis. Akan tetapi, Jepang mengabaikan promosi isu-isu non tradisional yang
semakin
hari
semakin 27
global,
simposium khusus dengan judul
seperti human security, promosi
yang sama pada bulan Februari
hak asasi manusia, dan promosi
2007. Selain itu, beberapa ahli juga
demokrasi.
secara khusus mengulas gagasan
diterima
sebagai
nilai
Aso tentang “lingkar kebebasan Pilar
Baru
Kebijakan
Luar
Negeri Jepang
dan kesejahteraan”4 ini, misalnya paper yang ditulis oleh Tomohiko
Ketika Shinzo Abe menjabat
Taniguchi (2010), artikel yang
Perdana Menteri Jepang pertama
ditulis oleh Yuichi Hosoya pada
kali pada 26 September 2006, Taro
jurnal Asia Pacific Review (Taylor
Aso dipercayakan untuk terus
and Francis, 2011), atau bab yang
menjadi Menteri Luar Negeri, yang
ditulis oleh Yuasa Takeshi dalam
telah ia jabat sejak tahun 2005
buku Japan’s Silk Road Diplomacy:
dibawah
Perdana
Menteri
Paving
Junichiro
Koizumi.
Dengan
(Christopher
the
Road Len,
Ahead Uyama
demikian, Aso dapat meneruskan
Tomohiko, dan Hirose Tetsuya,
gagasan kepemimpinan Jepang dan
2008).
ide-ide Jepang baru yang telah ia
menarik bukan saja karena ia
lontarkan.
dilontarkan oleh Menteri Luar
Pada bulan Nopember 2006, Aso
menyampaikan
berjudul Prosperity:
pidato
Arc of Freedom and Japan’s
Expanding
Diplomatic Horizons pada Seminar yang diselenggarakan oleh the Japan Institute of International Affairs
(JIIA).Pidato
ini
mendapatkan perhatian lebih luas lagi, bahkan Kementerian Luar Negeri
Jepang
Gagasan
ini
menjadi
Negeri, akan tetapi juga karena pemerintah mengadopsi dalam
Jepang
betul-betul
gagasan
kebijakan
Laporan
tahunan
negeri
Jepang
tersebut
luar
negeri.
politik
luar
(Diplomatic
Bluebook) tahun 2007 bahkan diberi judul “A New Pillar for Japanese Diplomacy: Creating an Arc of Freedom and Prosperity”.
mengadakan 28
Arc
of
Freedom
Japan's
and
Prosperity merupakan pilar baru
Diplomatic Horizons 2006).
diplomasi Jepang yang membujur dari kawasan Asia hingga Eropa. Secara
fundamental,
kebijakan
luar
adalah
selalu
negeri dalam
basis Jepang kerangka
memperkuat aliansi Jepang – AS. Karakteristik dari pilar baru ini adalah:
Expanding
Inilah
pertama
kalinya
pemimpin Jepang pada masa paska perang dunia yang dengan terbuka menegaskan kemampuan negara ini sebagai torchbearer(pembawa obor, pembuka jalan) nilai-nilai universal
seperti
demokrasi,
kebebasan, hak asasi mansuai, dan
First of all, there is “value
rule of law (Taniguchi 2010).
oriented diplomacy,” which
Perubahan
involves placing emphasis on
mendatangkan
the “universal values” such
baik internal maupun eksternal,
as
terutama
democracy,
freedom,
ini
tentu
saja
sejumlah
kritik,
dalam
kerangka
human rights, the rule of law,
hubungan aliansi Jepang dan AS.
and the market ekconomy as
Akan
we advance our diplomatic
bahwa dalam konteks kebebasan
endeavors.
... And second,
dan demokrasi, tidak ada satupun
there are the successfully
negara di dunia ini yang dapat
budding democracies that
mengklaim diri paling sempurna.
line the outer rim of the
Bahkan aktor-aktor yang gencar
Eurasian continent, forming
mempromosikan
an arc. Here Japan wants to
sekalipun tidaklah berarti telah
design an “arc of freedom
mempraktekkan
and prosperity”. Indeed, I
secara maksimal. Akan tetapi, jika
believe that we must create
kita telaah kembali sejarah, Jepang
just such an arc(Aso, Arc of
sesungguhnya
Freedom and Prosperity:
veteran” dalam isu ini (Aso, Arc of
tetapi,
Aso
menegaskan
demokrasi nilai-nilai
adalah
ini
“pemain
Freedom and Prosperity: Japan's 29
Expanding Diplomatic Horizons
dengan gelombang demokratisasi
2006).
yang menerpa hingga ke kasawan Diplomasi berorientasi nilai
global
merupakan
pendekatan
yang sebelumnya diabaikan dalam kebijakan
luar
negeri
Jepang.
Meskipun memiliki potensi untuk menjadi
promotor
demokrasi
global (baik karena pengalaman sebagai negara berhasil bertransisi mengadopsi
demokrasi
liberal
Asia
Timur
dan
Tenggara,
perlahan-lahan negara-negara di kawasan
ini
mengadopsi tersebut
juga
gagasan
dan
mulai universal
makin
terbuka
terhadap isu-isu yang sebelumnya dianggap
terbatas.
menegaskan
Aso
pandangan
ini
mengatakan:
secara damai dan stabil, maupun
If I were to put into a single
karena kemampuan ekonomi yang
phrase, I would say that
dimiliki), Jepang selama puluhan
many countries are now
tahun cenderung menghindari isu
walking down the road to
tersebut. Alasan utamanya adalah
“peace
Jepang cenderung memilih untuk
through
tidak
yang
prosperity and democracy”.
negara-negara
And, as I am fond of saying,
mitranya. Sebagaimana diketahui,
this is exactly the road that
isu demokrasi, hak asasi manusia,
Japan herself walked down
rule of law, atau kebebasan masih
after the war, and the road
menjadi isu sensitif bagi banyak
down which the countries of
negara yang berada di bawah
ASEAN are currently making
tekanan otoritarianisme sepanjang
their
masa perang dingin, terutama
Freedom and Prosperity:
negara-negara di Asia Timur dan
Japan's
Tenggara.
Diplomatic Horizons 2006).
menyentuh
sensitif
bagi
isu-isu
Namun,
seiring
and
way(Aso,
happiness economic
Arc
of
Expanding
berakhirnya perang dingin pada awal dekade 1990-an dan seiring 30
Lingkaran kebebasan dan
menyebarkan
nilai-nilai
kesejahteraan dalam konteks ini
fundamental global yang telah
adalah bangunan interaksi dengan
dianggap sebagai bagian dari nilai-
negara-negara yang terletak di
nilai Jepang, yaitu menciptakan
wilayah
masyarakat
yang
Eropa Timur dan Tengah, Asia
karakteristik
kebebasan
Selatan dan Tengah, membentang
kesejahteraan.
ke selatan hingga di Asia Timur,
mencapainya adalah melalui kerja
Asia Tenggara, mencapai Australia
sama pada area-area perdagangan
dan
dan
Eropa-Asia
Selandia
(meliputi
Baru
(Taniguchi
memiliki dan
Mekanisme
investasi
serta
2010). Dalam rangka mewujudkan
memaksimalkan fungsi bantuan
“bangunan” baru dengan pilar
pembangunan
tersebut, Aso menegaskan bahwa
mendukung
negara ini akan terus bekerja
kebutuhan hidup dasar (seperti
bersama-sama
Serikat
pendidikan
lingkaran
kesehatan),
tersebut, bersama-sama dengan
terciptanya
Australia, India, Uni Eropa dan
membumi,
anggota-anggota Pakta Pertahanan
kemajuan
Atlantik
untuk
kerangka hukum. Pilar ini akan
memperluas dan mengeksiskan
menjadi building block penting
“the zone of rule of law dan good
yang akan berkontribusi pada
untuk
Amerika
mewujudkan
Utara
(NATO)
ini
governance”
(Kliman
dan
konkrit,
gagasan
pilar baru yang disebut “the Arc of Freedom
untuk
terpenuhinya dan
layanan mendukung
demokrasi dan
yang
mendukung
infrastruktur
dan
realisasi human security yang telah lebih dahulu menjadi fokus Jepang
Twining 2014). Secara
Jepang
and
(Ministry of Foreign Affairs of Japan 2007).
Prosperity”
Hal menarik dari pilar baru
menegaskan bahwa Jepang akan
ini
bertindak dalam kemitraan dengan
Democratic
bangsa-bangsa
Twining 2014) yang terdiri dari
lain
untuk
adalah
munculnya
isu
Three(Kliman
dan
31
Australia, India, dan Korea Selatan.
dengan hubungan kekuasaan, baik
Lagi-lagi, inilah untuk pertama
vertikal
kalinya Jepang mengembangkan
demokrasi)
hubungan
(antara negara dan masyarakat).
dalam
keamanan
kerangka
diluar
aliansi
(antara
aktor-aktor
maupun
Sementara
horisontal
dalam
politik
tradisionalnya dengan Washington.
internasional,
Pada saat yang sama, Washington
merupakan
nampaknya
berkonteks keamanan (security),
dukungan Jepang
memberikan nyata
terhadap
memperkuat
ide
aliansi
demokrasi isu
yang
lebih
sehingga setiap dimensi hubungan bilateral
dalam
kerangka
demokratis dengan ketiga negara
demokrasi (baik dalam konteks
ini. Sebagaimana tertuang dalam
promosi
deklarasi the U.S. – Japan “Two-
demokrasi)
antara
plus-Two”
menteri
maupun dianggap
proteksi sebagai
bagian tidak terpisahkan dari isu
pertahanan kedua negara pada
keamanan
Oktober
mengakui
dapat ditelusuri dalam sejarah
pentingnya kerjasama pertahanan
bantuan demokrasi yang dimulai
dan keamanan antara aliansi dan
oleh Amerika Serikat paska perang
mitra di kawasan, yang secara
dunia dalam skema Marshall Plan
khusus memberi atensi terhadap
(Rahman 2011).
2010
keberhasilan bersama
yang
dialog
Australia
trilateral dan
Korea
Selatan (U.S. Department of State 2010).
Hal
ini
Arsitektur dari lingkaran ini dapat ditarik dari timur yang meliputi ASEAN, dimana Jepang akan memberi perhatian khusus
Analisis: Diplomasi Demokrasi dan Jepang Baru Dalam
politik
domestik,
demokrasi biasanya dilihat sebagai proses
tradisional.
politik
yang
berkaitan
pada situasi demokrasi di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Ke arah utara, Jepang
akan
mendukung
secara
demokratisasi
aktif dan
pemeliharaan perdamaian di Nepal dan negara-negara Asia Selatan 32
lainnya. Di Eropa, demokratisasi
Paparan
tersebut
telah berlangsung di Polandia,
menunjukan secara jelas bahwa
Hungaria,
apa yang dimaksud dengan pilar
Bulgaria
Republik dan
Checnya,
Rumania
sejak
baru
dalam
diplomasi
Jepang
dekade 1990-an. Jepang secara
adalah adopsi nilai-nilai universal
aktif mendukung proses di negara-
terutama
negara Baltik, terutama kelompok
demokratisasi), hak asasi manusia,
GUAM
penegakan
(Georgia,
Ukraina,
demokrasi hukum,
(dan sebagai
Azerbaijan, dan Moldova), serta
pelengkap pendekatan tradisional
negara-negara
yang
kebijakan luar negeri Jepang. Salah
dalam
Community
the
tergabung of
untuk menegakkan pilar tersebut
Democratic Choice (CDC).5 Di Asia Tengah, negaranegara bekas Uni Sovyet telah menunjukkan kemajuan gradual dalam proses demokratisasi dan implementasi yaitu:
ekonomi
Kazakhstan,
satu mekanisme yang digunakan
pasar,
Usbekistan,
adalah dengan memberi alokasi lebih besar dalam skema ODA Jepang, dengan memasukan pula bantuan demokrasi sebagai pilar penting. Dalam
menganalisa
dan
bantuan luar negeri Jepang sebagai
Turkmenistan. Melalui kerangka
instrumen diplomasi baru Jepang,
kerjasama the Central Asia plus
perlu kiranya dipahami bahwa
Japan Dialogue, Jepang memberi
ODA Jepang dilaksanakan dengan
kontribusi
terciptanya
tiga tipe utama, yaitu melalui
dengan
kerjasama teknis, bantuan hibah
Kyrgistan,
kerjasama
Tajikistan,
untuk regional
kemungkinan
melibatkan
juga
dan pinjaman(Ministry of Foreign
Afghanistan
dan
Pakistan
Affairs of Japan 2014). Analisa
(Ministry of Foreign Affairs of
yang dilakukan oleh Sato dan
Japan 2007).
Asano terhadap ketiga variabel bantuan luar negeri Jepang dengan membandingkan
variabel 33
independen menunjukkan bahwa
konsisten
dari perspektif realis, terhadap
bantuan kerjasama teknis kepada
hubungan positif antara tingginya
negara-negara yang merupakan
ODA Jepang dan (1) negara-negara
importir utama berbagai jenis
penerima
yang
komoditas bagi Jepang, pola ini
langsung
dengan
negara-negara
berbatasan China,
tersebut
banyak
memberikan
(2)
nampaknya tidak konsisten untuk
secara
variabel pinjaman. Selama dekade
geografis terletak pada jalur laut
1980-an,
yang
memiliki
bahwa bantuan luar negeri Jepang
hubungan militer khusus dengan
telah digunakan sebagai instrumen
aliansi utama Jepang – AS, dan
untuk mengamankan hubungan
memiliki
kandungan
ekonomi dan perdagangan kepada
terutama
minyak
strategis,
(3)
mineral
asumsi
yang
mitra-mitra dagang Jepang. Akan
diekspor ke Jepang (Sato dan
tetapi, berdasarkan data yang ada
Asano 2008). Meskipun demikian,
asumsi
untuk
konsisten
faktor
bumi
berkembang
keempat
ini
ini
nampaknya pada
hanya
mekanisme
nampaknya merupakan implikasi
bantuan kerjasama teknis dan
perspektif realis dan merkantilis,
tidak
mengingat periode
bahwa
2002
–
terlihat
konsisten
pada
data
pada
instrumen pinjaman (Sato dan
2004
tidak
Asano 2008).
mendukung penggunaan strategis bantuan Jepang bagi pengamanan sumber bahan baku mineral dan minyak bumi.
Di
sini
tampak
perspektif nampaknya
bahwa
merkantilisme cukup
dapat
menjelaskan fenomena diplomasi
Sementara
itu,
dari
Jepang
melalui
pengalokasian
perspektif merkantilisme tampak
bantuan luar negeri pada dekade
bahwa
1980-an hingga 2000-an. Akan
Jepang
kepentingan
menempatkan
ekonomi
sendiri
tetapi, seiring dengan perubahan
dalam memutuskan bantuan luar
pada
pendekatan
diplomasi
negerinya. Pada saat Jepang secara
dengan adopsi pilar-pilar baru 34
tersebut, besar kemungkinan akan
saja tidak akan digunakan untuk
terjadi pergeseran teoritis ketika
menyerang negara lain akan tetapi
memahami fenomena bantuan luar
berfungsi
negeri Jepang. Hal ini merupakan
menangkal serangan (deterrence).
ujian
Sehingga,
bagi
perspektif
realis,
sebagai
instrumen
keunggulan
Jepang
sekaligus juga merupakan agenda
dalam hubungan bilateral dan
teoritis yang bisa menjadi analisis
multilateral melalui penggunaan
bagi
instrumen bantuan luar negeri
penstudi
hubungan
membutuhkan dukungan kapasitas
internasional Jepang. Dalam
perspektif
konsep
realis, power
(kekuatan/kekuasaan) cenderung dominan, dalam
dimana
aktor-aktor
interaksi
berorientasi
antarnegara memperoleh,
mempertahankan, atau mengelola kekuasaan.
Baik interaksi itu
penangkalan
(baik
dengan
memadai.
Selama ini, kapasitas penangkalan tersebut disediakan dalam aliansi strategis Jepang – AS, yang secara nyata
ditunjukkan
dengan
penyediaan wilayah Jepang untuk pangkalan militer AS di Okinawa, Jepang bagian selatan.
dalam kerangka bilateral maupun multilateral
yang
Banyak cenderung
orang
Jepang
mengabaikan
fakta
bergabung pada suatu aliansi atau
bahwa pada masa paska perang,
menjadi
Jepang
bagian
organisasi fungsional),
dari
suatu
internasional
mengkhawatirkan
lagi
perlu
kemungkinan
power
AS akan menjadi musuh. Hal ini
militer.
berbeda dengan situasi pada masa
Adagium pacta sunt servanda (jika
modernisasi Jepang fase pertama
ingin
(periode
tradisional damai
instrumen
tidak
adalah maka
bersiaplah
1868
hingga
1945),
untuk perang) menjadi landasan
dimana modernisasi Jepang ketika
dalam
berorientasi politik internasional
pengembangan
militer
setiap negara, dimana kapasitas
untuk
dan kapabilitas militer mungkin
militer
mengimbangi negara-negara
kekuatan yang 35
berpotensi
mengagresi
Jepang
and in the vicinity of Japan
(Kawashima 2003, 26). Elemen
and
krusial dari Perjanjian Pertahanan
accepts this right. . . . This
Jepang – AS tahun 1951 ini adalah
Force
preferensi yang diberikan kepada
contribute
AS
international
untuk
mempertahankan
the
United
may
be
States used
to
to the
peace
and
pangalan militer di Jepang, dimana
security in the Far East,
ketika perjanjian ini berlaku efektif
and . . . to contribute to the
pada
110.000
security of Japan against
personil tentara AS bermarkas di
armed attack from outside
pangkalan. Bagi kalangan oposisi
(Yale Law School n.d.)
1952,
terdapat
dalam politik Jepang, perjanjian ini merupakan
bentuk
“pelegalan
terhadap pendudukan AS terhadap Jepang”. Akan tetapi, mayoritas sejarawan
menerima
bahwa
kesepakatan yang ditandatangani oleh Perdana Menteri
Shigeru
Yoshida ini lebih dapat dimaknai sebagai kartu untuk mencegah AS terus-menerus
mencurigai
bangkitnya kembali militerisme Jepang(Kawashima
2003,
26).
Apalagi, artikel 1 perjanjian ini menegaskan bahwa:
Ketika
revisi
terhadap
perjanjian ini diadopsi pada tahun 1960
oleh
Perdana
Menteri
Shinsuke Kishi (dengan nama: Treaty of Security and Mutual Cooperation between Japan and the United
States
of
America)
pernyataan tentang perlindungan AS
terhadap
Jepang
dipertahankan, akan tetapi provisi terhadap
eksistensi
pangkalan
militer AS perlu dikonsultasikan dengan
maksud
menghindari
untuk penggunaan
With the entry into force of
pangkalan yang tanpa
the Treaty, Japan permits
(Kawashima 2003, 26).
the right todeploy the Army, the Navy, and the Air Force of the United Stateswithin
tetap
Dinamika
kontrol
keamanan
regional dan internasional dewasa
36
Tentu saja, isu utamanya
ini semakin terdifersifikasi dan meluas.
Ancaman-ancaman
adalah
amandemen
pasal
terhadap kedaulatan juga semakin
Konstitusi
kompleks,
jenis-jenis
persoalan global yang berkaitan
ancaman baru mulai bermunculan
dengan kepentingan di Jepang di
dan menjadi dominan. Jepang di
luar
bawah
Perdana
sepenuhnya dapat diatasi dengan
Menteri Shinzo Abe yang beraliran
aliansi keamanan strategis dengan
nasionalistik
mitra-mitra terdekat. Pada kasus
dimana
kepemimpinan telah
mempromosikan
sejak
lama
1947.
9
negeri
terakhir
Berbagai
ternyata
yang
tidak
melibatkan
isu
mengenai
Jepang
tetap
pembunuhan terhadap dua warga
aliansi
Jepang, Kenji Goto dan Haruna
strategisnya dengan AS, namun
Yukawa, oleh militan ISIS (Islamic
juga diberikan kewenangan untuk
State
melindungi
kepentingan-
pemerintah Jepang gagal total
kepentingannya di luar negeri
dalam lobby internasional untuk
secara
memperoleh
perlunya
mempertahankan
mandiri.
memperoleh
mandat
Ketika
of
Iraq
and
Syiria),
dukungan
dan
sebagai
langkah nyata dari sekutu-sekutu
perdana menteri untuk kedua
utama, termasuk AS (CNN 2015).
kalinya, Abe berhasil melakukan
Fenomena
tersebut
semakin
revolusi moneter yang dipimpin
memantik
wacana
tentang
oleh
perlunya
Jepang
segera
Bank
Kemudian,
Sentral
Jepang.
juga
berhasil
ia
mengimplementasikan
paket
mempersiapkan terlepas
diri
dari
untuk batasan
stimulus ekonomi yang signifikan
konstitusional mengenai angkatan
mencapai
bersenjata.
US$
116
milyar.
Nampaknya, Abe sedang bersiapsiap dengan langkah serius untuk menghadapi
tantangan
taktik
“keras” dari China (Mann 2013).
Kesimpulan Menyambut
tujuh
puluh
tahun berakhirnya Perang Dunia II,
37
berbagai
perubahan
dalam
lingkungan
internasional,
serta
dorongan
dinamika
politik
domestik
nampaknya
menjadi
internasional
sebagai promotor
pembangunan global tidak dapat lagi
hanya
dilandaskan
semata-mata
pada
pendekatan
faktor penting lahirnya gagasan
tradisional yang memisahkan isu
Jepang baru. Konsideran waktu
ekonomi dari wilayah politik dan
yang
keamanan. Secara ekonomi, Jepang
panjang
Jepang
banyak
pengalaman mengatasi yang
telah
membuat
belajar
dari
langsung berbagai
dihadapi.
Di
untuk
sebagai
pengelola
sisi
tingkat
lain,
lingkungan
strategis
dan
hubungan dewasa
isu-isu
kapasitasnya
membuktikan
hubungan negara dan swasta pada
pada
melahirkan
telah
persoalan
perubahan internasional
memang
ini
baru
yang
domestik,
kepentingan
fasilitas
masyarakat,
serta
aktor internasional yang dapat mengatasi Akan
berbagai
tetapi,
dari
tantangan. politik dan
dan
keamanan, Jepang jauh tertinggal
pendekatan
dibandingkan aktor-aktor lainnya,
alternatif bagi setiap negara, tidak
sebagai dampak dari batasan yang
terkecuali Jepang. Sementara itu,
diwariskan oleh Perang Dunia II.
kemunculan
Pada
semakin
kompleks
membutuhkan
nasional
politisi-politisi dengan
sentimen
titik
mendasar
yang
nasionalisme
yang
lebih
pemerintah
berorientasi
global
telah
Jepang,
berkontribusi
pada
dorongan
untuk perubahan-perubahan lebih
persoalan
dihadapi
dan
yang
perhatian
masyarakat
juga
bagi
oleh
menjadi masyarakat
regional dan internasional.
jauh dalam kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Jepang.
inilah
ide
Jepang
memperkenalkan
untuk
mengembangkan
demokrasi
sebagai
instrumen
menyadari bahwa masa depan
penting
dalam
diplomasi
kemajuan ekonomi
internasional pada pertengahan
Pemerintah
Jepang dan peran
38
tahun 2000-an. Aplikasinya adalah
kesejahteraan ini pada dasarnya
dengan melakukan reformasi pada
merupakan
strategi
menarik
bantuan
luar
negeri
kompromi
antara
aspek
yang politik
(Japanese ODA) dengan mulai
(freedom)
dan
meningkatkan jumlah bantuan luar
(prosperity).
Secara
teoritis,
negeri untuk sektor governance
nampaknya
akan
terjadi
and civil society, dimana kedua
pergeseran dari perspektif realis
sektor ini dianggap sebagai bagian
menuju
paling
realistik
berkontribusi.
aplikasi
ekonomi
mekanisme
bagi
untuk
merkantilis.
Jepang
untuk
dibutuhkan kajian dan penelaahan
mengadopsi
strategi
lebih
Tentu
mendalam
saja, untuk
pembangunan aliansi demokratis
menjelaskan
baru dalam kerangka the Arc of
dibalik pergeseran tersebut pada
Freedom and Prosperity, dimana
masa
bangunan
kebebasan
argumen-argumen mendatang.
dan
Reference; Abe, Shinzo. “New Year’s Reflection by Prime Minister Shinzo Abe.” Prime Minister of Japan and His Cabinet. 1 Januari 2015. http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201501/newyear.html (diakses Februari 20, 2015). Aso, Taro. “Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. 30 November 2006. http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html (diakses Februari 25, 2015). —. “Asian Strategy As I See It: Japan as the "Thought Leader" of Asia.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. 7 Desember 2005. http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0512.html (diakses Februari 23, 2015). CCTV News. Japan's ambition to become a military superpower. 13 Juli 2013. http://english.cntv.cn/program/newshour/20130713/102142.shtml (diakses Februari 21, 2015).
39
CNN. “Japan: "We will never, never forgive ISIS for apparent beheading".” CNN Online. 3 Februari 2015. http://edition.cnn.com/2015/02/01/middleeast/isis-japan-jordanhostages/ (diakses Februari 26, 2015). Gordon, Andrew. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York: Oxford University Press, 2003. Harris, Tobias. “Japan's New Shadow Shogun.” Foreign Policy. 27 Agustus 2009. http://foreignpolicy.com/2009/08/27/japans-new-shadowshogun/ (diakses Februari 20, 2015). Japan Times. Emperor asks nation to learn from WWII as it looks to future. 1 Januari 2015. http://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/01/national/emperorasks-nation-learn-history-new-year-statement/ (diakses Februari 21, 2015). Johnson, Chalmers. “Book Review: Blueprint of a New Japan, The Rethinking of a Nation. By Ichiro Ozawa.” Momumenta Nipponica (Sophia University) 49, no. 3 (1994): 379-381. Kawasaki, Tami. “Sixty Years of Japanese ODA.” Highlight Japan, Agustus 2014: 6. Kawashima, Yutaka. Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century. Washington, DC.: Brookings Institution Press, 2003. Kliman, Daniel M., dan Daniel Twining. Japan's Democracy Diplomacy. Asian Paper Series July 2014, Washington DC: The German Marshall Fund of the United states, 2014. Long, Tony. “March 9, 1945: Burning the Heart Out of the Enemy.” WIRED Magazine. 9 Maret 2011. http://www.wired.com/2011/03/0309incendiary-bombs-kill100000-tokyo/ (diakses Februari 20, 2015). Mann, Shannon. “Can Shinzo Abe Make Japan a Super Power Again?” Policy.Mic. 06 Agustus 2013. http://mic.com/articles/58137/canshinzo-abe-make-japan-a-superpower-again (diakses Februari 20, 2015). Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diplomatic Bluebook 2007: Arc of Freedom and Prosperity, Japan's Expanding Diplomatic Horizons. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007.
40
—. “Japan - U.S. Security Treaty.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. n.d. http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html (diakses Februari 23, 2015). Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan's International Cooperation. Japan Official Development Assistance White Paper 2013, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014. Packard, George R. “The United States - Japan Security Treaty at 50: Still a Foreign Policy. March/April 2010. Grand Bargain?” http://www.foreignaffairs.com/articles/66150/george-rpackard/the-united-states-japan-security-treaty-at-50 (diakses Februari 21, 2015). Rahman, Ishaq. Bantuan Demokrasi Amerika Serikat di Indonesia: Studi Tentang Program Demokrasi dan Desentralisasi USAID di Indonesia, 2004 - 2009. Thesis Master, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Sato, Yoichiro, dan Masahiko Asano. “Humanitarian and Democratic Norms in Japan's ODA Distribution.” Dalam Norms, Interest, and Power in Japanese Foreign Policy, oleh Yoichiro Sato, & Keiko Hirata, 124. New York: Palgrave Macmillan, 2008. Taniguchi, Tomohiko. Beyond "the Arc of Freedom and Prosperity": Debating Universal Values in Japanese Grand Strategy. Asia Paper Series 2010, Washington, DC: The German Marshall Fund of the United States, 2010. U.S. Department of State. “Joint Statement of the Security Consultative Committee: Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities.” U.S. Department of State. 3 October 2010. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/10/215070.htm (diakses Februari 25, 2015). Wile, Rob. “The True Story Of The 1980s, When Everyone Was Convinced Japan Would Buy America.” Business Insider. 18 Januari 2013. http://www.businessinsider.com/japans-eighties-america-buyingspree-2013-1?op=1 (diakses Februari 21, 2015). Yale Law School. “Security Treaty Between the United States and Japan, The Avalon Project. n.d. September 8, 1951.” http://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp (diakses Februari 25, 2015).
Catatan Kaki
41
1Isi
lengkap Konstitusi Jepang (English version) dapat diakses pada website Prime Minister of Japan and His Cabinet, di alamat: http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html 2Pidato
Perdana Menteri Fukuda pada 1977 di Manila dikenal sebagai “Fukuda Doctrine” yang menjadi dasar hubungan Jepang – ASEAN. Doktrin Fukuda secara garis besar menyebutkan bahwa: (1) Jepang akan berkomitmen terhadap perdamaian dan tidak akan menjadi negara militer; (2) Jepang akan mengembangkan hubungan saling membutuhkan dengan negara-negara Asia Tenggara pada berbagai bidang; (3) Jepang akan bekerja sama dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam konteks kemitraan sejajar. 3Klaim
Jepang sebagai negara demokrasi tertua di Asia ini mungkin saja menimbulkan perdebatan, mengingat India juga seringkali mengidentifikasi diri sebagai negara demokrasi tertua di Asia. Judul asli pidato Taro Aso dalam bahasa Jepang adalah「自由と繁栄の弧」(jiyuu to hannei no ko) yang dalam bahasa Inggris berarti: “The Arc of Freedom and Prosperity”. “Arc” berarti “busur” atau “bentuk melengkung” atau “lengkungan”. Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah “lingkaran”, meskipun sebenarnya yang dimaksud oleh Aso adalah bentuk setengah lingkaran seperti bentuk busur. 4
5The
Community of Democratic Choice (CDC) adalah organisasi antarpemerintah yang berdiri pada 2 Desember 2005, dengan visi utama mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law di kawasan Baltik. CDC beranggotakan: Estonia, Georgia, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Rumania, Slovenia, dan Ukraina. Beberapa negara lain yang berpartisipasi sebagai peninjau adalah: Azerbaijan, Bulgaria, Republik Chechnya, Hungaria, Polandia. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga hadir sebagai peninjau.
42
