RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
Diperbanyak Oleh :
Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
WALIKOTA PALANGKA RAYA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04); 34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. 4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah SKPD Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu. 8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah 9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan. 10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah. 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi. 25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Perda.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 merupakan : a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028; dan b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam : a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran; dan b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Pasal 4 Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.
BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN Pasal 5 Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 terdiri atas: a. Pendahuluan; b. Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; d. Analisis Permasalahan dan Isu Strategis; e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. Strategi dan Arah Kebijakan; g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; i. Indikator Kinerja Daerah; dan j. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Pasal 6 Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 20132018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal–hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
KANDARANI LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 19
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018 I.
UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2019 sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalan Peraturan Daerah ini.
Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun oleh Kepala Daerah yang sedang menjabat (masa bakti tahun 2013-2018). Namun demikian Kepala Daerah terpilih periode berikutnya (masa bakti tahun 2018 2023) tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun pertama pemerintahannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun pertama tersebut (tahun 2019) berpedoman pada RPJMD sebelumnya (Tahun 2013-2018) dan berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang disusun oleh Kepala Daerah periode berikutnya. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 8 Hal ini dimaksudkan bahwa dana dan target indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini bersifat indikatif terhadap kondisi yang ada dan selanjutnya memproyeksikan sampai dengan tahun 2018 sehingga ada kekhawatiran asumsi akan dapat berubah terhadap kondisi obyektif yang berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan dana dan target indikator kinerja dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan PPAS untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD. Pasal 9 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19
DAFTAR ISI Halaman Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 DAFTAR ISI
................................................................................................
DAFTAR TABEL
i
.........................................................................................
iv
PENDAHULUAN ..................................................................... ..........
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Latar Belakang ........................................................................ Dasar Hukum Penyusunan ...................................................... Hubungan Antar Dokumen ...................................................... Sistematika Penulisan .............................................................. Maksud dan Tujuan .................................................................
1 2 7 8 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................. .........
11
2.1 Aspek Geografis dan Demografis ........................................... 2.1.1 Luas dan Batas Administrasi ................................................... 2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan ................................ 2.1.3 Geologi dan Tanah ................................................................. 2.1.4 Hidrologi .................................................................................. 2.1.5 Klimatologi .............................................................................. 2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah ............................................ 2.1.6.1 Kawasan Lindung ................................................................ 2.1.6.2 Kawasan Budidaya .............................................................. 2.1.6.3 Kawasan Peruntukan Perumahan ........................................ 2.1.6.4 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa ...................... 2.1.6.5 Kawasan Peruntukan Perkantoran ....................................... 2.1.6.6 Kawasan Peruntukan Industri .............................................. 2.1.6.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata .......................................... 2.1.6.8 Kawasan Peruntukan Bandara ............................................. 2.1.6.9 Kawasan Peruntukan lainnya ............................................... 2.1.6.10 Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal .............................................................................. 2.1.6.11 Kawasan Peruntukan Militer ............................................... 2.1.6.12 Kawasan Peruntukan Pertanian ......................................... 2.1.7 Potensi Rawan Bencana ......................................................... 2.1.8 Demografi ............................................................................... 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................ 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...............................
11 11 12 13 14 15 16 17 19 19 21 21 22 22 23 23
BAB I
24 24 24 25 27 28 28
i
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional .......................................... 2.2.1.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian ............. 2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita ........................................... 2.2.2 Inflasi ...................................................................................... 2.2.3 Pemerataan Pendapatan ........................................................ 2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................... 2.4 Fokus Seni dan Budaya ........................................................... 2.5 Aspek Pelayanan Umum .......................................................... 2.5.1 Urusan Wajib .......................................................................... 2.5.1.1 Pendidikan ........................................................................... 2.5.1.2 Kesehatan ............................................................................ 2.5.1.3 Pekerjaan Umum ................................................................. 2.5.1.4 Perumahan .......................................................................... 2.5.1.5 Penataan Ruang .................................................................. 2.5.1.6 Perencanaan Pembangunan ................................................ 2.5.1.7 Perhubungan ....................................................................... 2.5.1.8 Lingkungan Hidup ................................................................ 2.5.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil ......................................... 2.5.1.10 Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana .......... 2.5.1.11 Sosial ................................................................................. 2.5.1.12 Ketenagakerjaan ................................................................ 2.5.1.13 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................. 2.5.1.14 Penanaman Modal ............................................................. 2.5.1.15 Kebudayaan ........................................................................ 2.5.1.16 Kepemudaan dan Olah Raga ............................................. 2.5.1.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................... 2.5.1.18 Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah ...................... 2.5.1.19 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama ................................................................................ 2.5.1.20 Pemberdayaan Masyarakat ............................................... 2.5.1.21 Statistik dan Kearsipan ...................................................... 2.5.1.22 Komunikasi dan Informatika ............................................... 2.5.1.23 Perpustakaan ..................................................................... 2.5.2 Urusan Pilihan ......................................................................... 2.5.2.1 Pertanian Tanaman Pangan ................................................ 2.5.2.2 Kehutanan dan Perkebunan ................................................. 2.5.2.3 Perikanan dan Peternakan ................................................... 2.5.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................ 2.5.2.5 Kepariwisataan .................................................................... 2.5.2.6 Perdagangan ....................................................................... 2.5.2.7 Perindustrian ........................................................................ 2.5.2.8 Ketransmigrasian .................................................................
28 29 31 32 33 34 36 37 37 38 41 54 66 68 71 71 79 84 85 87 87 88 89 91 94 94 95 97 98 99 100 106 107 107 110 112 114 116 117 118 118
ii
2.6 Aspek Daya Saing Daerah ....................................................... 2.6.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................ 2.6.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur ............................... 2.6.3 Fokus Iklim Berinvestasi ......................................................... 2.6.4 Fokus Sumber Daya Manusia .................................................
118 120 121 123 124
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................... ..........
127
3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .......................... 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..................................................... 3.1.1.1 Pendapatan Daerah ............................................................. 3.1.1.2 Realisasi Belanja ................................................................. 3.1.2 Neraca Daerah ........................................................................ 3.2 Analisis Pembiayaan Daerah ................................................... 3.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil ....................................... 3.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .............. 3.2.3 Analisis Proyeksi Belanja Daerah ...........................................
127 131 131 137 141 144 144 146 149
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ....... ...............
154
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Pendahuluan ............................................................................ Analisis Permasalahan ............................................................ Isu Strategis ............................................................................. Isu Strategis Eksternal ............................................................. Strategi Umum .........................................................................
154 154 168 171 176
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................... .........
181
5.1 Visi ........................................................................................... 5.2 Misi .......................................................................................... 5.3 Tujuan dan Sasaran .................................................................
181 181 182
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................... .........
188
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ......................................................................................
210
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................ .........
284
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH................... ........
353
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ............... 10.1 Pedoman Transisi ............................................................... 10.2 Kaidah Pelaksanaan ...........................................................
370 371 371
BAB VIII
iii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 2.9 Tabel 2.10
Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14a Tabel 2.14b Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17
Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...................................................................................... Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2010 ............................................................................ Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007 .................................................................. Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya ................................................ Areal dan Lokasi RTH yang ada di Wilayah Terbangun Kota palangka Raya .............................................................. Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2030 .................................................. Proporsi Penduduk Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalimantan Tengah berdasar Kelompok Umur Tahun 2012 ...................................................................................... Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 20082012 ...................................................................................... Struktur Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 20082012 (persen) ........................................................................ Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan 2000 Tahun 20082012 (Rupiah) ....................................................................... Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .......... Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 Berdasarkan Indeks Gini ..................................... Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .............. Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan Tahun 2009-2012 ................................................ Indikator Kesejahteraan Sosial Pertanahan dan Ketenaga Kerjaan Tahun 2009-2012 ..................................... Indikator Fokus Kesejahteraan Bidang Seni dan Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .................... Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ................................. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkkan Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...........................................................................
12 14 15 16 18 19
28
30 31
32 33 34 35 36 36 37 39
39
iv
Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.20.a Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26
Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36
Rasio Murid terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................... Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................. Data Sekolah Per Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........................................................................... Puskesmas Menurut Karakteristik Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2013 .................................................. Puskesmas dan Jaringannya di Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........................................................................... Rasio Puskesmas terhadap Luas Wilayah dan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................... Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Tempat Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................. Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................... Jenis Bidang Studi yang ditempuh oleh SDM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................. Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ......................................... Jaringan Irigasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......... Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2013 .................................................. Rasio Tempat Ibadah Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...................................................................................... Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................ Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahunn 20082012 ...................................................................................... Informasi Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ..................................................................
40 40 41 41 42 43 44 48 48
49 50 56 57 58 59 60 61 61 63 63
v
Tabel 2.37
Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57
Tabel 2.58
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .......................................................................... Jumlah Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya .................... Jumlah Stok Perumahan Berdasarkan Fungsi Rumah di Kota Palangka Raya Tahun 2010 ...................................... Tingkat Kepadatan Pemukiman Kota Palangka Raya ........... Indikator Perumahan Kota Palangka Raya ............................ Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2013 .................................................. Kondisi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Perhubungan ......................................................................... Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Palangka Raya Tahun 2013 .................................................................. Traffic Light dan warning Light Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........................................................................... Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Persentase Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... Lama waktu Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .................................................................. Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .................................................................. Jumlah Pelabuhan Udara/Dermaga/Terminal Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Uji Pencemaran Air Kota Palangka Raya Tahun 20082012 ...................................................................................... Polutan Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... ISPU di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .................... Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 .................................................................. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2009-2012 ........ Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ......................................................... Indikator Pemberdayaan Perempuan Kota Palangka Raya Tahun 2011-2013 ..........................................................
64 65 66 67 68 70 71 74 74 75 76 76 77 77 78 80 80 82 82 84
85 86
vi
Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66
Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 2.77 Tabel 2.78 Tabel 2.79
Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ................................ Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 ......................................................... Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ......... Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2009-2013 ............................................................................. Rencana PMDN yan Disetujui Pemerintah Menurut Sektor di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012 .................. Rencana PMA yang disetujui Pemerintah Menurut Sektor di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2013 .................. Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ........ Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Palangka Raya (Juta RP) 2009-2013 ...................................................................... Jumlah Festival Seni Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 .................................................................. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Palangka Raya tahun 2010-2013 .......................................... Organisasi Pemuda dan Sarana Olah Raga Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 ......................................... Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2009-2013 ................................. Aspek Pelayanan Umum Bidang Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah ................................................... Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2012 ......................................... Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .................................................................. Layanan Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2013 ........... Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................................................... Rasio Warnet/Wartel per 1000 Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................................................. Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ............................. Produksi dan Produktivitas Padi Ladang dan Palawija di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................. Produksi Buah-Buahan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .............................................................................
86 87 87 88 89 90 90
91 92 93 94 95 95 98 99 101 102 103 106 107 108
vii
Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Tabel 2.86 Tabel 2.87 Tabel 2.88 Tabel 2.89 Tabel 2.90 Tabel 2.91 Tabel 2.92 Tabel 2.93 Tabel 2.94 Tabel 2.95 Tabel 2.96 Tabel 3.1 Tabel 3.2
Tabel 3.3
Produksi Sayur-Sayuran Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Ton) ................................................................... Kelompok Tani dan Regu Proteksi Tanaman Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Tanaman Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................................................................. Produksi dan Nilai Ikan, Konsumsi Ikan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 ......................................................... Populasi Ternak Kota Palangka Raya Tahun 20082012 ...................................................................................... Populasi Unggas Kota Palangka Raya Tahun 20082012 ...................................................................................... Jumlah Keluarga yang menggunakan Listrik PLN Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ......................................... Sarana Pelayanan Bahan Bakar Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .................................................................. Konsumsi Bahan Bakar Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ............................................................................. Sektor Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 20092013 ...................................................................................... Jumlah SIUP Perdagangan dan Jasa Menurut Klasifikasi Tahun 2008-2012 ................................................. Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalteng Tahun 2011 ................................ Bank Pemerintah/Swasta di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2011 .................................................................. Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya tahun 20082012 ...................................................................................... Kejadian Kriminal, demo, Lama Perijinan Kota Palangka Raya ..................................................................... Rasio Ketergantungan di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................................................................. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ........................................ Rata-Rata Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................................................................................. Proporsi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ....................................................
108 109 112 112 113 113 115 115 115 116 117 118 120 122 123 124 125 134
135 137
viii
Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 6.5 Tabel 7.1 Tabel 8.1
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................ Analisis Rasio Keuangan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2012 (dalam persen) .................................................... Surplus Defisit Pembiayaan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ........................................ Realisasi Pembiayaan APBD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ........................................ Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................ Nilai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan Rata-Rata Pertumbuhan (dalam Rupiah) ................. Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (dalam Juta) ......................................................... Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah) ........................................ Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah) ............................... Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................................ Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................................ Analisis SWOT untuk menyusun Strategi Umum Kota Palangka Raya ...................................................................... Keterkaitan antara Strategi Umum dan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ........................................... Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Palangka Raya ...................................................................... Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Pertama ............................................................................... Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Kedua .................................................................................... Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Ketiga .................................................................................... Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Keempat ................................................................................ Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Kelima ................................................................................... Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya ..................................................................................... Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya ........................
139 143 145 145 148 149 149 150 151 152 153 177 179 182 189 195 200 205 208 212 285
ix
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ...................
354
x
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Gambar 2.1
Sistem Perencanaan RPJMD Kota Palangka Raya ............... Peta Administrasi Kota Palangka Raya .................................
8 11
xi
DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 ..................... Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................. Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................... Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .................................................................. AKI di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ....................... AKABA di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................ Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011 ..................................................................
29 45 46 47 51 52 53 54
xii
DAFTAR DIAGRAM Halaman Diagram 4.1 Diagram 4.2 Diagram 4.3 Diagram 4.4 Diagram 4.5 Diagram 4.6 Diagram 4.7 Diagram 4.8
Analisis Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Kota Palangka Raya .............................................................. Kompleksitas Pelayanan Pendidikan di Kota Palangka Raya ..................................................................................... Permasalahan Terkait dengan Kinerja Kesehatan di Kota Palangka Raya .............................................................. Permasalahan Terkait dengan Pelayanan Umum di Kota Palangka Raya .............................................................. Permasalahan Rentannya Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya ...................................................................... Permasalahan Degrasasi Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya ...................................................................... Permasalahan Terkait dengan Daya Saing Daerah ............... Permasalahan Pembangunan di Kota Palangka Raya ..........
156 158 160 162 164 166 168 170
xiii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Penyusunan RPJMD tersebut diawali dengan proses teknokratik dan
proses
politik
yang
ditempuh
dalam
kerangka
pelaksanaan
perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbang) RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/kota dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan tiga pendekatan penting, pertama pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan berdasarkan analisis-analisis data teknis dari masing-masing bidang kewenangan serta memadukan berbagai dokumen perencanaan yang sudah ada, kedua
1
pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD, dan ketiga pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk peraturan daerah. RPJMD Kota Palangka Raya
merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya untuk jangka waktu lima tahun ke depan guna mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD ini merupakan tahapan kedua dari RPJPD Kota Palangka Raya
Tahun
2008-2028.
Untuk
mewujudkan
keterkaitan
program
pembangunan kota, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD juga disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 merupakan dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah dan landasan hukum dalam penyusunannya adalah sebagai berikut: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 9.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-undang Permusyawaratan
Nomor Rakyat,
27
Tahun
Dewan
2009
Perwakilan
tentang
Majelis
Rakyat,
Dewan
3
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 16. Peraturan Pemerintah
Nomor
55
Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 28. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 29. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
6
Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04); 34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor
06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. 1.3.HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rangkaian rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan RPJMD tidak dapat dilepaskan dari berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal, RPJM Nasional menjadi acuan terutama dalam pengenalan dan penyelarasan program pembangunan. Bagi pemerintahan daerah, RPJM Nasional menjadi dokumen yang harus diperhatikan dan prioritas-prioritas nasional perlu dijabarkan ke dalam program-program pembangunan daerah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 digunakan untuk menyelaraskan strategi pembangunan Kota Palangka Raya dengan pembangunan regional Provinsi kalimantan Tengah. Keterkaitan berbagai dokumen perencanaan yang disebutkan digambarkan sebagai berikut:
7
Gambar 1.1 Sistem Perencanaan RPJMD Kota Palangka Raya Renstra KL
Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
Dijabarkan
RPJM Nasional
Pedoman
Renja KL
RKP
Diperhatikan
Pedoman
RPJPD Kalteng
RPJPMD Kalteng
RKAKL
Pedoman
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabarkan
RKP Daerah
APBD
RAPBD
Diacu Renstra SKPD
Visi – Misi Walikota Palangka Raya
P U S A T
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
P R O V I N S I
Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan
Diacu
Diperhatikan
RPJPMD Palangka Raya
RKP Daerah
APBD
RAPBD
Pedoman
Kajian 1. 2. 3. 4.
Komitmen Stakeholders Permasalahan pembangunan daerah Isu-isu Strategis Tata Ruang
Pedoman
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA SKPD
Rincian APBD
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kota Palangka Raya periode 20132018 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
8
K O T A
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan Sistematika
penulisan sebagai berikut: Bab I.
Pendahuluan,
berisikan
latar
belakang,
dasar
hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan. Bab II.
Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
Bab III.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, mencakup gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
Bab IV.
Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Palangka Raya, menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis.
Bab V.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran.
Bab VI.
Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang tempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
Bab VII.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, menguraikan
tentang
kebijakan
umum
dan
program
yang
Disertai
pembangunan daerah. Bab VIII. Indikasi
Rencana
Program
Prioritas
Kebutuhan Pendanaan, berisi tentang program prioritas untuk pencapaian visi misi, serta program prioritas untuk pencapaian visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan.
9
Bab IX.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Bab X.
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 adalah: 1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. 3. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan di Kota Palangka Raya.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan kota,
antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. 6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat kota. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan keuangan Kota Palangka Raya, (b) strategi pembangunan Kota Palangka Raya, (c) kebijakan umum, (d) program SKPD dan lintas SKPD, serta (e) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS 2.1.1
Luas dan Batas Administrasi Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota
Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113030’ - 114004’ Bujur Timur dan 1030’ 2030’ Lintang Selatan. Secara administrasi berbatasan dengan : Sebelah Utara
: Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur
: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat
: Kabupaten Katingan
Berdasarkan Perda No. 32 tahun 2002 secara administratif Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Peta batas wilayah Kota Palangka Raya disajikan pada gambar di bawah ini. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya
11
2.1.2
Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km2. Tabel
2.1 menyajikan pembagian luas wilayah Kota Palangka Raya berdasar kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rakumpit yang memiliki luas hampir 10 kali lipat luas Kecamatan Pahandut yang memiliki luas paling kecil. Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya 2013 No Kecamatan 1. Pahandut Ibu kota: Pahandut
Kelurahan Pahandut Panarung Langkai TumbangRungan Tanjung Pinang Pahandut Seberang Luas KecamatanPahandut 2. Sabangau KerengBangkirai Ibu kota: Sabaru Kalampangan Kalampangan KamelohBaru BerengBengkel DanauTundai Luas KecamatanSabangau 3. JekanRaya Menteng Ibu kota: Palangka Palangka BukitTunggal PetukKatimun Luas KecamatanJekanRaya 4. BukitBatu Marang Ibukota: TumbangTuhai Tangkiling Banturung Tangkiling Sei Gohong Kanarakan Habaring Hurung Luas KecamatanBukitBatu 5. Rakumpit PetukBukit Ibukota: PagerJaya
Luas (Km2) 9,50 23,50 10,00 23,00 44,00 7,25 117,25 270,50 152,25 46,25 53,50 18,50 42,50 583,5 31,00 24,75 237,12 59,75 352,62 124,00 44,84 56,44 78,64 89,00 105,50 73,58 572 283,67 193,35
%Wil.Kota 0,35 0,88 0,37 0,86 1,64 0,27 4,38 10,10 5,68 1,73 2,00 0,69 1,59 21,78 1,16 0,92 8,85 2,23 13,16 4,63 1,67 2,11 2,94 3,32 3,94 2,75 21,36 10,59 7,22
12
Mungku Baru
Panjehang GaungBaru PetukBarunai MungkuBaru BukitSua Luas KecamatanRakumpit
39,43 59,08 147,10 187,25 143,26 1 053,14
1,47 2,21 5,49 6,99 5,35 39,32
(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan,Setda 2013)
Sebagian besar Kota Palangka Raya relatif datar (0-3%), di wilayah Bukit Tangkiling Kecamatan Bukit Batu terdapat bukit berbatu dengan kemiringan lahan > 40%. Berdasarkan peta topografi skala 1 : 250.000, morfologi wilayah perencanaan merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata kurang dari 60 m dari muka laut. Daerah morfologi pegunungan rendah dengan ketinggian antara 30-60 meter membentang dengan arah Utara-Selatan dan membagi lembah aliran Sungai Kahayan dan Sungai Rungan dibagian barat. 2.1.3
Geologi dan Tanah Geologi wilayah Kota Palangka Raya termasuk di dalam peta geologi
lembar Palangka Raya skala 1: 250.000 dan lembar Banjarmasin skala 1 : 1.000.000. Hampir seluruh wilayah perencanaan ditempati oleh formasi batuan yang relatif berumur muda, yaitu plistosen hingga holosen. Struktur geologi Kota Palangka Raya sebagian besar disusun dari batuan kwarsa dan dari endapan kuarter. Endapan kuarter ini membentuk lahan bergambut sehingga kurang cocok untuk dikembangkan sebagai lahan perkotaan. Lahan jenis ini
terletak di wilayah selatan Kota Palangka Raya yaitu di
Kecamatan Sabangau. Wilayah utara Kota Palangka Raya struktur batuannya terbentuk dari endapan mineral batu kwarsa, kaolin dan granodiarit (batu gunung) yang memiliki sifat daya tekan yang kuat dan kestabilan tanah dan batuan yang tinggi. Sebaran batuan ini sebagian besar berada di Kecamatan Bukit Batu dan merupakan kawasan pertambangan dan galian. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya meliputi podsol, regosol, organosol,
13
aluvial, litosol, dan podsolik merah kuning yang menyebar di sekitar bentaran sungai dan danau. Berdasarkan peta geologi (tahun 2010) sebaran bahan galian di wilayah Kota Palangka Raya, potensi bahan galian yang terdapat di setiap formasi batuan dijelaskan oleh tabel 2.2. Tabel 2.2 Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Formasi/Sat uan Batuan Aluvium
Formasi Dahor
Granit
Penjelasan Batuan Terdiri dari lempung kaolit, pasir, kerakal, lanau dan gambut. Bahan galian industri yang diharapkan dari formasi satuan ini adalah lempung kaolinit, pasir dan kerakal Terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu lempung, setempatlignit dan imonit. Bahan galian industri yang diharapkan dari formasi ini adalah batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu lempung dan gambut Terdiri dari granit, granodiorit dan diorit. Semua jenis batuan tersebut merupakan bahan galian industri C untuk keperluan industri bangunan Jumlah
Luas Ha 110.610,35
1.862,45
171.777,20
284.250,00
(Sumber: Peta Geologi Lembar Palangka Raya, Direktorat Geologi di Bandung, 2010) Jenis tanah yang terbentuk di suatu daerah dipengaruhi oleh struktur batuan induk yang oleh proses bio-fisik atau proses pelapukan akan membentuk jenis tanah tertentu. Oleh karena itu sifat batuan secara geologis akan menentukan kesuburan tanah dan kemudian berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan untuk budidaya tanaman. 2.1.4
Hidrologi Kota Palangka Raya memiliki 3 Sungai yakni Kahayan, Rungan dan
Sabangau. Pola aliran sungai tersebut memperlihatkan pola aliran meranting dengan stadium aliran dewasa hingga tua, yang ditandai oleh pola meander yang sangat kuat hingga membentuk danau-danau kecil sebagai akibat meander terpotong. Sungai Kahayan, Rungan dan Sabangau dengan anak-
14
anak sungainya adalah prasarana transportasi alam yang sangat penting, karena sungai-sungai tersebut menghubungkan wilayah Kota Palangka Raya dengan wilayah sekitarnya. Sebagian besar penduduk Kota Palangka Raya memanfaatkan air permukaan dangkal (sumur) sebagai air untuk kebutuhan hidupnya (minum, memasak dan mencuci), dan sebagian lagi memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang deskripsi kondisi Hidrologis Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007. Tabel 2.3
Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Potensi AirTanah
Air Tanah Dangkal
Luas (Ha)
193.752,79
Air Tanah Menengah Datar
74.098,21
Total Luas
284.250,00
(%)
Deskripsi
Daerah dengan aquater sistem yang masih dipengaruhi oleh keberadaan jalur sungai, baik sungai utama Rungan / Kahayan, Sabangau dan sungai-sungai 72,34 lainnya yang tersebar pada daerah sekitar Kahayan, baik sebagai anak-anak sungai maupun alur-alur drainase alam lainnya yang pembuangannya langsung ke sungai besar yang terdekat. Daerah dengan aquater sistemnya sangat 27,66 dipengaruhi oleh kondisi rawa gambut baik yang dangkal maupun yang sepanjang tahun tetap basah. 100,00
(Sumber: Peta Geohidrologis lembar Palangka Raya, Dir.Jend Geologi Umum Bandung, 2007) 2.1.5
Klimatologi Kondisi iklim di Kota Palangka Raya menurut sistem iklim Schmid
dan Ferguson, termasuk ke dalam kelas Af (iklim tropis, tanpa musim kemarau yang nyata atau pada bulan terkering>32˚C). Sedangkan menurut klasifikasi Oldeman, iklim di Kota Palangka Raya termasuk ke dalam kelas B1 karena pada bulan basah selama 7 bulan berturut-turut sedangkan bulan kering hanya terjadi 4 bulan.
15
2.1.6
Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kota Palangka Raya dapat dilihat
pada pola ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Palangka Raya tahun 2009-2030. Tabel 2.4 menyajikan struktur pola ruang kota Palangka Raya dan kondisi pemanfaatan ruang saat ini. Tabel itu menginformasikan bahwa terdapat perbedaan antara recana RTRW dengan kondisi eksisting sekitar 0,1%, sebuah perbedaan yang sangat kecil. Kekurangan kawasan ada pada peruntukan kawasan lindung dengan kelebihan pada kawasan peruntukan lainnya. Tabel 2.4 Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Peruntukkan Lahan
Kawasan Lindung a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya b. Kawasan Perlindungan Setempat c. Kawasan RTH, Hutan Kota d. Kawasan Cagar Budaya Kawasan Budidaya a. Kawasan Perumahan
Eksisting(2010) Luas (Ha) %
120.834
Rencana(2030) Luas (Ha) %
42,51 137.807
Beda %
48,40
5,89
11.832 1.450 281
4,16 0,51 0,10
18.563 1.81 0 352
6,50 0,60 0,10
2,34 0,09 0,00
43.040
15,14
62.148
21,90
6,76
b. Kawasan Perdagangan, Jasa
305
0,11
489
0,20
0,09
c. Kawasan Perkantoran d. Kawasan Industri e. Kawasan Pariwisata
450 848
0,16 0,30
527 2.738 13.353
0,20 1,00 4,70
0,04 1,00 4,40
200
0,07
217
0,10
0,03
105.010
36,94
46.247
16,30
(20,64)
100
284.250
f.Kawasan Bandara Tjilik Riwut g. Kawasan Peruntukkan lainnya
-
284.250
100
0,10
(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)
16
2.1.6.1 Kawasan Lindung Kawasan lindung berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kota Palangka Raya yang meliputi: area sempadan Sungai Rungan/Kahayan dan Sungai Sabangau, kawasan resapan air dan atau kawasan yang mempengaruhi terhadap tata air di daerah utara kota di wilayah Kecamatan Rakumpit, kawasan hutan rawa gambut di Kelurahan Kereng
Bangkirai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel,
Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai,
Kelurahan Kameloh Baru,
Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Marang, Kelurahan DanauTahai, Kelurahan Hambaring Hurung, kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Petuk
Bukit,
Kelurahan Pager Jaya, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang,dan Kelurahan Petuk Barunai. Kawasan perlindungan setempat di wilayah
Kota Palangka Raya
sebagian besar terkonsentrasi di kawasan sempadan Sungai Rungan, dan beberapa danau (sungai mati), yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan danau. Perlindungan terhadap sempadan sungai dan danau dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dan danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu, merusak kondisi sungai sekaligus mengamankan aliran sungai. Rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kota Palangka Raya diarahkan pada kawasan Bukit Tangkiling dan sekitarnya dengan cakupan luas 352 ha atau 0,1% dari luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya. Pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah Kota Palangka Raya dapat dilakukan melalui: mempertahankan keberadaannya dan
dijaga
kelestariannya
melalui
upaya
konservasi
bangunan
dan
lingkungan, membangun infrastruktur pendukung yang berfungsi menjaga kelestarian kawasan, menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budi daya di sekitar kawasan cagar budaya, menetapkan kegiatankegiatan budi daya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palangka Raya
17
dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman, lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kota Palangka Raya berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan besar akan dibangun sebuah lapangan olah raga dan Dengan berpedoman
kepada hal-hal tersebut,
tempat
rekreasi.
maka pengembangan
ruang terbuka hijau di wilayah Kota Palangka Raya adalah taman dan lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya. Hutan
Kota di wilayah
Kota Palangka Raya yang akan
direncanakan, umumnya memusat di bagian Kelurahan Tumbang Rungan yakni sempadan sungai Rungan. Luasan ini direncanakan sebagai luasan untuk RTH secara keseluruhan di wilayah Kota Palangka Raya, dengan lokasi yang menyebar ke setiap kecamatan hingga ke setiap kelurahan. Tabel 2.5 menyajikan jenis RTH yang ada di kota Palangka Raya. Tabel 2.5 Areal dan Lokasi RTH yang Ada di Wilayah Terbangun Kota Palangka Raya No
Jenis RuangTerbuka Hijau
Luas (Ha)
(%)
1.
Taman Kota di areal bundaran besar,bundaran burung dan areal bundaran-bundaran simpul jalan utama kota
34
0,06
2.
Taman Kota di areal residu lahan pengembangan jalan utama kota dan taman kota yang telah direncanakan sebagaimana dalam RTDTR Kawasan “perkotaan” seperti di sebagian wilayah Kelurahan Palangka, Panarung dan Kelurahan Langkai
32
0,05
3.
Hutan Kota dan ruang yang dicanangkan sebagai RTH sebagaimana yang diusulkan pemerintah Kota Palangka Raya di sebagian wilayah Kelurahan Tumbang Rungan
1.810
3,04
100
0,17
180 125 185 2,466
0,30 0,21 0,31 4,14
4. 5. 6. 7.
Areal Garis Sempadan Jalan terhadap Bangunan (GSB) Pada jalan Utama Kota di Jalur Jln Tjilik Riwut Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln Yos Sudarso Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln George Obos Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln RTA Milono Total
(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012) 18
2.1.6.2. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan
kawasan
yang
diperuntukkan
sebagai
kawasan
dengan
penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kawasan ini terdiri atas perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, bandara dan peruntukan lainnya. Tabel 2.6 menyajikan rencana kawasan Budidaya kota Palangka Raya tahun 2030. Tabel 2.6 Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2030 Eksisting 2010 No 1.
Kawasan
Rencana 2030
Luas (Ha)
(%)
Luas(Ha)
(%)
790
0,28
9.324
3,28
1.430
0,50
17.400
6,12
Perumahan a.Perumahan Kepadatan Tinggi b.Perumahan Kepadatan Sedang
c.Perumahan Kepadatan Rendah 2.920 1,03 35.424 12,46 Perdagangan dan Jasa 385 0,14 489 0,17 Perkantoran 482 0,17 527 0,19 Industri 0 0 2.738 0,96 Pariwisata 12.553 4,42 13.353 4,70 Bandara 118 0,04 217 0,08 Peruntukan lainnya a.Fasilitas Pelayanan Umum 583 0,21 694 0,24 b.Peruntukan Kegiatan Informal 403 0,14 509 0,18 c.Peruntukan Evakuasi Bencana 0 0 0 0 d.Peruntukan Militer 230 0,08 230 0,08 e.Peruntukan Pertanian 97.574 34,33 36.489 12,84 f.Peruntukan Pertambangan 8.250 2,90 8.324 2,93 Kawasan Budidaya 125.718 44,23 125.718 44,23 (Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012) 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.1.6.3. Kawasan Peruntukan Perumahan Rencana pengembangan perumahan dan permukiman kota tidak di lakukan di kawasan cagar budaya, kawasan dengan kapasitas prasarana yang terbatas, atau tingkat pelayanan jalannya rendah. Pengembangan
19
kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada sekitar wilayah pengembangan di Kelurahan Panarung (Kecamatan Pahadut) Kelurahan
Menteng
Kecamatan
Jekan
Raya
atau
pusat
wilayah
pengembangan dengan luas rata-rata 200m²/unit persil rumah hunian. Rencana
pengembangan
kawasan
peruntukan
perumahan
kepadatan sedang di wilayah pengembangan ini adalah minimal 200 m2 per unit persil rumah hunian. Arahan pengembangan yang diprioritaskan untuk pengembangan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang ini, selain tetap mengisi lahan kosong yang ada pada kawasan permukiman yang ada, juga pengembangan kawasan permukiman baru yang seiring dengan realisasi rencana jalur jalan
lingkar luar mulai dari intensifikasi kawasan
permukiman di Kelurahan Palangka hingga ke kawasan permukiman baru di Kelurahan Bukit Tunggal dan sekitarnya. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berkepadatan rendah diarahkan pada pinggiran k ota yang direncanakan, dengan rata-rata luas 200m² per persil unit hunian perumahan. Wilayah pengembangan di Kecamatan Bukit Batu mencakup ( Kelurahan Marang, Tumbang Tuhai, Banturung, Tangkiling, Sei Gohong, Kanarakan, dan Habaring Hurung), Kecamatan Rakumpit meliputi Kelurahan Petuk Bukit, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Mungku Baru, Petuk Barunai, dan Bukit Sua. Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Khas Perairan Sungai (Lanting) Kawasan permukiman lanting dalam penertibannya erat kaitannya dengan penetapan areal sempadan sungai dan danau. Untuk itu kawasan lanting yang sebagian besar berada di pusat-pusat lingkungan kelurahan yang linier dengan jalur sungai Rungan, Kahayan dan sungai Sabangau masih tetap di berlakukan ketentuan lebar sempadannya 10-50 m dari air pasang tertinggi kedaratan, atau dari tepian sungai dengan kedalam minimal 3 m ke arah daratan yang mencapai tingkat kedalaman kurang dari 3 minimal.
20
2.1.6.4 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa melayani kebutuhan akan barang dan jasa yang dilakukan untuk perdagangan eceran dan grosir. Perdagangan eceran dilakukan di Kelurahan Langkai dan Perdagangan grosir
dilakukan
di
Kelurahan
Pahandut
dan
sekitarnya.
Rencana
pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: 1.
Pengaturan setiap kegiatan perdagangan dan jasa untuk menyediakan ruang parkir yang mencukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;
2.
Pengembangan
perdagangan
dengan
komoditi
yang
diproduksi
kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian yang ada di sekitar wilayah Kota Palangka Raya, kegiatan perdagangan grosir skala regional dilakukan ke Kelurahan Palangka dan Panarung 3.
Pengembangan jasa berupa jasa keuangan (bank, asuransi, keuangan non-bank,
pasar
modal),
jasa
pelayanan
(komunikasi,
konsultan,kontraktor), jasa profesi (pengacara, dokter praktek, psikolog), jasa perdagangan (ekspor-impor dan perdagangan berjangka), serta jasa pariwisata (agen, biro perjalanan, dan penginapan) di arahkan ke wilayah Kota Palangka Raya bagian selatan Kalampangan dan Kereng Bangkirai serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya. 2.1.6.5 Kawasan Peruntukan Perkantoran Tumbuh dan berkembangnya kawasan perkantoran di Kota Palangka Raya terkonsentrasi di jalur jalan utama kota yakni jalan Tjilik Riwut dan jalan Yos Sudarso. Jalur jalan utama kota ini merupakan jalur yang melintasi pada sub kawasan di sebagian wilayah Administrasi Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Jalan Tjilik Riwut merupakan jalur jalan
regional penghubung Palangka Raya ke Kabupaten Katingan, dan
kawasan ini merupakan kawasan baru untuk pengembangan pusat Kota Palangka Raya bagian Barat. Sementara jalan Yos Sudarso merupakan
21
salah satu jalur jalan yang memiliki nilai historis yaitu jalan utama kota yang terbentuk seiring dengan sejarah terbentuknya Kota Palangka Raya. 2.1.6.6. Kawasan Peruntukan Industri Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di wilayah Kota Palangka Raya adalah sektor berwawasan
lingkungan.
industri
Kawasan
kecil dan menengah yang
Industri
menengah
tersebut
di
kembangkan pada Kelurahan Kalampangan di Kecamatan Sabangau. Sedangkan industri kecil yang di kembangkan di pusat lingkungan pada Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sabangau dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut. Pengembangan kawasan kegiatan industri di rencanakan menempati kawasan di Kalampangan, Bereng Bengkel dan Tanjung Pinang bagian selatan. 2.1.6.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik lokal, regional dan nasional yang meliputi: 1.
Pariwisata yang memiliki tujuan kelestarian tradisional dan budaya Dayak yang ada di wilayah Kota Palangka Raya maupun yang mewakili dayak pada umumnya di Kalimantan Tengah. Kawasan peruntukan pariwisata ini berada di bagian wilayah Kelurahan Marang;
2.
Pariwisata tepian sungai dan danau Rungan dikembangkan di Kelurahan Tumbang Rungan, pariwisata yang memanfaatkan daerah sungai mati (danau) dan tepian sungai Rungan;
3.
Pariwisata yang memiliki tujuan kelestarian alam dan lingkungan, serta upaya penangkaran hewan primateoa berupa kebun binatang di Kecamatan Sabangau;
4.
Pariwisata kuliner dikembangkan di daerah ikon Kota Palangka Raya pada daerah Jembatan di Kelurahan Pahandut Seberang;
5.
Pariwisata
minat
khusus
(olahraga
otomotif)
dikembangkan
di
Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau;
22
2.1.6.8. Kawasan Peruntukan Bandara Kota Palangka Raya sebagai pusat kegiatan regional mempunyai fungsi dan peranan yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Fungsi dan peran kota ini selain telah didukung oleh infrastruktur lainnya, maka badara Tjilik Riwut merupakan sarana penunjang yang sudah ada. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut ke depannya direncanakan dengan lahan kurang lebih 217 Ha atau 0,10% dari luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya. Pengembangan yang dilakukan adalah penambahan panjang landasan pacu pesawat yang ada hingga panjang landasan pacu yang sesuai bagi berbagai maskapai penerbangan lingkup nasional maupun internasional. Dan pengembangan sarana lainnya termasuk perkantoran, lahan parkir,dan kawasan kegiatan lainnya yang terkait dengan aktivitas di BandaraTjilik Riwut. 2.1.6.9. Kawasan Peruntukan Lainnya - Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum meliputi : 1. Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum terdiri dari fasilitas pendidikan,
kesehatan,
dan
peribadatan.
Kawasan
pendidikan
dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pendidikan tinggi dikembangkan di Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut. 2. Kawasan
peruntukan
kesehatan
dikembangkan
kebutuhan kesehatan masyarakat Kota
Palangka
untuk
melayani
Raya dan/atau
Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan peruntukan kesehatan ini dikembangkan
di
Kelurahan
Menteng
dan
Palangka,
KelurahanTangkiling,dan Kelurahan Petuk Bukit. 3. Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan dikembangkan di Kalampangan, Kereng Bangkirai, Tangkiling, Petuk Bukit dan Mungku Baru.
23
2.1.6.10. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Palangka Raya dilakukan dengan menetapkan lokasi-lokasi kegiatan perdagangan informal yang
tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan sektor informal adalah di Kawasan Taman dan Kawasan Kampus UNPAR, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan G.Obos. Rencana pengembangan
kawasan
peruntukan
ruang bagi kegiatan sektor
informal perdagangan dan jasa di Kota Palangka Raya dapat dilakukan melalui pengaturan setiap kegiatan perdagangan dan jasa
untuk
menyediakan ruang parkir yang mencukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang, pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian yang ada di sekitar Kota Palangka Raya. 2.1.6.11. Kawasan Peruntukan Militer Kawasan peruntukan militer ditetapkan untuk kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota Palangka Raya berada di wilayah Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Bukit Tunggal. 2.1.6.12. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan
peruntukan
pertanian
(termasuk
perkebunan
dan
kehutanan rakyat) adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat bermukim di pinggiran Kota Palangka Raya. Pertanian yang sedang dikembangkan sekarang adalah pertanian tanaman pangan lahan basah di wilayah Kecamatan Rakumpit. Pengembangan perkebunan, khususnya perkebunan karet rakyat juga saat sekarang sedang dikembangkan pada areal kurang lebih 8.200 Ha di Kelurahan Pager dan Petuk Bukit Kecamatan Rakumpit. Pertanian untuk pengembangan komoditi Jagung dan kacangkacangan
pada
lahan
+5.700
Ha
di
Kelurahan
Kameloh
Baru,
24
Kalampangan, Sabaru dan Bereng Bengkel Kecamatan Sabangau. Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya berada di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu dan Sabangau. Mengingat lapangan usaha di sektor pertanian dan perkebunan mencapai lebih dari 18%, bahkan hingga 20 tahun mendatang lapangan usaha di sektor pertanian (perkebunan dan kehutanan) akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga penyediaan lapangan usaha di sektor pertanian ini jadi orientasi penggalian nilai ekonomi yang efektif dan perlu dilakukan konversi lahan pertanian. Upaya pengembangan kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: pengembangan lahan pertanian untuk budidaya komoditas jagung, kacang-kacangan, mete, mangga, dan jenis komoditi holtikultura lainnya; pengembangan pertanian lahan kering dan basah untuk peningkatan ketahanan pangan; membatasi alih fungsi lahan pertanian yang produktif untuk kegiatan budidaya yang sifatnya terbangun; mempertahankan kawasan
pertanian
jaringan
prasarana
irigasi
di
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
geografis; inventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku bagi pertanian. 2.1.7
Potensi Rawan Bencana Kejadian kebakaran
akibat titik api gambut kering pada musim
kemarau dan banjir yang terjadi pada musim hujan di Kota Palangka Raya tercatat sebagai bencana sepanjang tahun belakangan ini, dimana tanah gambut yang dulunya tidak mudah terbakar karena selalu tergenang air, kini sudah menjadi bagian yang sulit dihindarkan dari api. Wilayah-wilayah yang masuk dalam klasifikasi tingkat kerawanan kebakaran sangat tinggi adalah wilayah pusat kegiatan kota di wilayah Kecamatan Pahandut. Atas dasar gambaran lokasi-lokasi rawan bencana karena alam tersebut, maka jalur evakuasi yang diarahkan guna menyelamatkan dari bencana tersebut adalah jalur jalan terdekat dan ke daerah-daerah yang memiliki elevasi tanah lebih tinggi atau ke arah utara kota (Tangkiling dan sekitarnya).
25
Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana dikembangkan untuk melayani kebutuhan evakuasi bencana. Bencana yang terjadi sebagaimana yang telah dialaminya di wilayah Kota Palangka Raya adalah bencana banjir, karena meluapnya arus air Sungai Rungan atau Kahayan dan sungai Sabangau, serta bencana kebakaran hutan atau kebakaran bangunan kota. Untuk itu
kawasan peruntukan ruang
sebagai berikut: memanfaatkan
ruang
evakuasi bencana direncanakan bangunan/fasilitas
publik
dan
bangunan privat untuk kepentingan evakuasi korban bencana yang dapat diatur oleh pemerintah kota melalui kerjasama dan atau sesuai dengan kesepakatan, menyediakan tenda-tenda darurat pada lokasi-lokasi yang dekat dengan fasilitas kesehatan, yaitu yang ada di setiap kelurahan dan atau kecamatan. Secara terperinci kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana ditetapkan berdasarkan jenis bencananya adalah sebagai berikut: 1.
Bencana Banjir Peruntukan ruang evakuasi bencana alam direncanakan pada kawasan yang dekat dengan lokasi rawan/lokasi sepanjang sungai Rungan dan Sungai Kahayan (Kelurahan Kameloh Baru, Bereng Bengkel, Danau Tundai, Tanjung Pinang, Pahandut, Pahandut Seberang, Tumbang Rungan, Petuk Katimpun, Marang, Tumbang Tahai, Sei Gohong, Kanarakan, Petuk Bukit, Sabaru, dan Kereng Bangkirai), seperti banjir dievakuasi pada kawasan yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, seperti rumah sakit, gedung- gedung pemerintahan dan fasilitas sosial yang berlantai dua atau lebih, dan bangunan-bangunan fasilitas umum lainnya yang terdekat atau yang dapat dijangkau untuk pelaksanaan evakuasi bencana banjir.
2.
Bencana Kebakaran Bencana kebakaran pada kawasan padat dapat dievakuasi pada bangunan tempat ibadah, ruang serba guna kantor kelurahan, dan lainlain yang memungkinkan untuk menampung korban. Untuk bencana kebakaran rencana pengembangannya adalah menempatkan hidran umum dan pos pemadam kebakaran dengan pertimbangan kepadatan 26
penduduk; kepadatan bangunan; kondisi bangunan; proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan; ketersedian air. 2.1.8
Demografi Pertambahan penduduk yang cepat, penyebaran penduduk yang
tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah merupakan ciri-ciri masalah kependudukan di Indonesia umumnya, dan di Kota Palangka Raya khususnya. Penyebaran penduduk yang tidak merata per kecamatan akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya manusia tidak atau kurang efektif. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012 sebanyak 229.599 jiwa, dengan
tingkat
kepadatan
penduduk
mencapai
85,72
jiwa/Km2.
Dibandingkan dengan kepadatan rata-rata penduduk Propinsi Kalimantan Tengah wilayah ini termasuk sangat tinggi, pada tahun 2011 kepadatan penduduk Kalimantan Tengah hanya 14,64 jiwa per km2, dibandingkan kota Palangka Raya yang telah mencapai angka 83,88 jiwa per km2 pada tahun yang sama. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2012 meningkat dibanding tahun 2011. Peningkatan jumlah penduduk tahun 2012 dibandingkan dengan 2011 sebesar 2,20 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2011 ke 2010, yaitu sebesar 1,67 persen.Tahun 2012 rasio jenis kelamin di Kota Palangka Raya sebesar 105, yang berarti bahwa diantara 105 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Selama 3 tahun terakhir (2010-2012) jumlah penduduk
laki-laki lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Tabel 2.7 menyajikan struktur penduduk Kota Palngka Raya dibandingkan dengan propinsi Kalimantan Tengah. Dibandingkan dengan Propinsi, maka Kota Palangka Raya memiliki lebih banyak penduduk produktif, artinya di kota ini angka ketergantungannya relatif lebih redah dibadingkan propinsi. Dengan tabel tersebut dapat dihitung bahwa angka ketergantungan Kota Palangka Raya adalah 30,50 % dibandingkan dengan propinsi yang mencapai angka 33,84 %.
27
Tabel 2.7 Proporsi Penduduk Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalimantan Tengah berdasar Kelompok Umur Tahun 2012 Propinsi Kalimantan No Umur Kota Palangka Raya Tengah 1. Kurang dari 15 tahun 28,05 30,94 2. 15-64 tahun 69,48 66,15 3. Diatas 65 tahun 2,45 2,90 4. Jumlah 100 100 (Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012 dan BPS Propinsi Kalimantan Tengah, 2012) 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode 5 tahun terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2008-2013 diuraikan sebagai berikut: 2.2.1 2.2.1.1
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Regional Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya merupakan gambaran
makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat Kota Palangka Raya menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup Kota Palangka Raya. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya selama 5 tahun belakangan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan propinsi Kalimantan Tengah (lihat grafik 1).
28
Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pada kelompok usaha sekunder (6,05%) dan tersier (8,27%) terutama pada sektor usaha listrik, gas dan air serta sektor usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalteng Tahun 2008-2012
7,55 6,95 6,09
6,17 5,55
2008
6,99 6,49
6,74
5,57
2009
2010 Palangkaraya
2011
2012
Propinsi Kalteng
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012 dan BPS Propinsi Kalimantan Tengah, 2012) 2.2.1.2
Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian Pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya berkaitan erat dengan
pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian yang ada. Tabel 2.8 menyajikan pertumbuhan sektoral ekonomi Kota Palangka Raya. Sektor yang tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi adalah sektor kuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Sebagai kota yang berada di jalur lintasan kota-kota lain di Kalimantan Tengah memang kota ini memiliki potensi yang sangat besar di sektor tersier. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa sektor tersier memiliki peran yang sangat tinggi dalam perekonomian kota ini (lihat tabel 2.9).
29
Sektor primer, pertanian dan pertambangan kurang memiliki peran di wilayah ini. Untuk sektor pertambangan, kota ini memang kurang memiliki sumber daya tambang, sementara itu untuk sektor pertanian perannya semakin berkurang dan dengan pertumbuhan yang relatif lambat. Cepatnya pertumbhan sektor lain yang tidak dibarengi oleh kecepatan pertumbuhan sektor pertanian menjadikan sektor ini tertinggal di belakang. Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian terkait dengan jenis tanah yang memang kurang mendukung (lihat analisis sektor pertanian). Sektor sekunder, industri pengolahan juga menunjukkan kinerja yang makin lama makin berkurang (lihat tabel 2.9), dengan pertumbuhan yang juga terus melambat. Melambatnya sektor industri ini terkait dengan kurang berkembangnya usaha
disektor industri terutama industri rumah tangga
yang disebabkan antara lain semakin berkembangnya sektor tersier misalnya keuangan, persewaan, jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran. Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 Lapangan Usaha (Sektor)
2008
2009
2010
2011
2012
1. Pertanian
5,58
2,45
-2,13
0,30
2,48
2. Pertambangan dan Penggalian
5,66
9,48
6,12
1,30
3,33
3. Industri Pengolahan
4,90
3,85
2,57
2,02
2,04
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
1,91
3,13
4,25
3,99
7,22
5. Bangunan
5,84
9,13
6,94
8,89
8,35
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
6,41
8,51
7,90
10,12
10,52
7. Pengangkutan dan Komunikasi
2,00
3,06
5,08
5,66
4,23
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
32,21
12,51
22,46
10,76
14,78
5,07
4,09
7,06
7,03
7,59
6,09
5,55
6,95
6,99
7,55
9. Jasa – jasa Total
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012)
30
Tabel 2.9 Struktur Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (persen) Lapangan Usaha
2008
2009
2010
2011
2012
1. Pertanian
6,99
6,84
6,17
5,72
5,46
2. Pertambangan dan Penggalian
1,63
1,73
1,62
1,49
1,40
3. Industri Pengolahan
5,37
5,35
4,92
4,52
4,28
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
2,91
2,81
2,66
2,62
2,64
5. Bangunan
6,91
7,16
6,62
6,44
6,53
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
15,64
16,26
15,84
16,20
16,69
7. Pengangkutan dan Komunikasi
20,63
20,05
18,85
18,08
17,70
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
6,18
6,55
8,58
9,43
9,87
33,72
33,25
34,74
35,50
35,43
9. Jasa – jasa
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012) 2.2.1.3
Pendapatan Regional Perkapita Perkembangan Pendapatan Regional Perkapita Kota Palangka Raya
tidak
dapat
perkembangan
dilepaskan jumlah
dari
perkembangan
penduduk.
Tingkat
besaran
PDRB
pertumbuhan
dan
pendapatan
perkapita ini menunjukkan perkembangan kemakmuran dimana masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Sejalan dengan pertumbuhan PDRB yang meningkat maka pertumbuhan pendapatan perkapita pun mengalami peningkatan (lihat tabel 2.10). Dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata Propinsi Kalteng capaian Kota Palangka Raya ini jauh lebih rendah. Pada tahun 2011, pendapatan per kapita propinsi Kalteng berdasar harga konstan tahun 2000 adalah Rp 8.923.910,47. Rendahnya pendapatan perkapita Kota Palangka Raya Tahun 2012 (Rp.5.793.423,26) dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Kalimantan Tengah adanya
penyebaran
PDRB/pendapatan
yang
tidak
dikarenakan
merata
antar
Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah.
31
Tabel 2.10 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Rupiah)
Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku Laju Pend. Reg. Per Pertumbuhan kapita (Rp) (%)
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Laju Pend. Reg Per pertumbuhan kapita (Rp) (%)
2008
10.452.485,45
14,29
5.064.939,73
0,23
2009
11.373.407,81
8,81
5.238.448,65
3,43
2010
12.743.627,89
12,05
5.412.587,59
3,32
2011
14.403.287,35
13,02
5.550.433,09
2,55
2012
16.054.403,04
11,46
5.793.423,26
4,38
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012) 2.2.2 Inflasi Inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya merupakan indikator penting sebagai bahan analisis ekonomi karena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply) di Kota Palangka Raya. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan inflasi di Kota Palangka Raya adalah perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palangka Raya.Tabel 2.11 menyajikan perkembangan inflasi tahun 2008 sampai 2011 di Kota Palangka Raya dan kota lain di sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan inflasi nasional, inflasi Kota Palangka Raya cukup fluktuatif. Dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi kota Palangka Raya relatif lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan kotakota lain di Kalteng, kondisi inflasi Kota Palangka Raya relatif lebih rendah, walaupaun pada tahun 2010 relatif lebih tinggi. Kota Palangka Raya yang terletak cukup strategis dengan jaringan transportasi yang relatif terbuka, menjadikan inflasi di kota ini cukup terjaga.
32
Tabel 2.11 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 Kota Palangka Raya Sampit Banjarmasin Pontianak Singkawang Samarinda Balikpapan Tarakan Nasional
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11,65 8,89 11,62 11,19 12,69 -0,14 19,85 11,06
1,39 2,85 3,86 4,91 1,15 4,06 3,60 7,21 2,78
9,49 9,53 9,06 8,52 7,10 7,00 7,38 7,92 6,96
5,28 3,60 3,98 4,91 6,72 6,23 6,45 6,43 3,79
6,73 4,69 5,96 6,62 4,21 4,81 6,41 5,99 4,30
6,45 7,25 6,98 9,48 6,15 10,37 8,56 10,35 8,38
(Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2013) 2.2.3 Pemerataan pendapatan Adalah upaya untuk mengukur apakah pertumbuhan (pendapatan) yang dihasilkan terbagi secara merata kepada seluruh penduduk. Untuk itu terdapat 2 ukuran yang biasa digunakan yakni gini indeks dan ukuran kemerataan versi bank dunia. Pemerataan pembangunan di Kota Palangka Raya akan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat dan pertumbuhan ekonomi tinggi serta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi tinggi diikuti dengan tingkat pemerataan pendapatan merupakan tujuan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Berdasar ukuran Gini Indeks maka Kota Palangka Raya memiliki tingkat ketidak merataan sedang, sedangkan menurut kriteria Bank Dunia kota ini berada dalam kategori ketidak merataan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan rendah apabila nilai Indeks Gini lebih kecil dari 0,3; ketimpangan sedang apabila Indeks Gini bernilai antara 0,3 - 0,4 dan ketimpangan tinggi apabila nilai Indeks Gini lebih besar dari 0,4. Menurut kriteria Bank Dunia kelompok pendapatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:
40%
penduduk
berpenghasilan
rendah,
40%
penduduk
berpenghasilan menengah, dan 20% penduduk berpenghasilan tertinggi. Berdasarkan
pengelompokan
tersebut
ketidak
merataan
sebaran
pendapatan diukur dari persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40%
33
penduduk berpendapatan rendah. Bila kelompok ini menerima kurang dari 12% dari total pengeluaran, maka tingkat ketidakmerataan pendapatannya tinggi. Selanjutnya bila menerima 12% - 17% maka ketidakmerataan pendapatannya
sedang
dan
bila
diatas
17%
ketidakmerataan
pendapatannya rendah. Tabel 2.12 menyajikan gini Indeks Kota Palangka Raya dan proporsi penghasilan yang diterima penduduk berpengahasilan rendah. Tabel 2.12 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 Berdasarkan Indeks Gini Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya No
Tahun Indeks Gini
Nasional
Penghasilan 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah
Indeks Gini
Penghasilan 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah
Indeks Gini
Penghasilan 40% Penduduk Berpenghasil an Rendah
1.
2008
0,28
22,52
0,29
24,20
0,35
19,56
2.
2009
0,32
19,77
0,29
24,02
0,37
18,96
3.
2010
0,32
20,15
0,30
22,17
0,38
18,05
4.
2011
0,31
20,86
0,34
20,25
0,41
16,85
5.
2012
0,32
20,07
0,33
20,60
0,41
16,88
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012)
Ketidakmerataan pendapatan yang cenderung tinggi menunjukan masih adanya kesenjangan pendapatan pada kelompok masyarakat yang diduga
bahwa
pertumbuhan
ekonomi
yang
terjadi
sebagian
besar
disumbangkan pada sektor-sektor usaha padat modal pada kelompok sektor usaha sekunder dan tersier antara jasa, persewaaan, keuangan dan lain-lain. 2.3. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi tiga aspek yakni pendidikan, kesehatan dan pertanahan serta ketenagakerjaan. Indikator kesejahteraan sosial bidang pendidikan disajikan pada tabel 2.13. Berdasar tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun angka melek huruf terus mengalami peningkatan walaupun dengan porsi yang cukup kecil. Mengamati angka partisipasi kasar dan murni terlihat 34
bahwa makin tingggi tingkat sekolahnya maka makin rendah APK dan APM, ini sebuah kecenderungan yang biasa. Namun demikian perbedaan yang sangat besar antara tingkat SD, SMP dan SMA, menunjukkan terdapat permasalahan di bidang pendidikan misalnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang masih terkonsentrasi pada daerah perkotaan. Tabel 2.13 Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Indikator Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Kasar SMA Angka Partisipasi Murni SD Angka Partispasi Murni SMP Angka Partispasi Murni SMA
2009 99,48
Tahun 2010 2011 99,48 99,52
2012 97,55
2013 97,55
10,54
10,55
10,57
10, 57
10, 56
106,51
100,77
121,39
128,22
126,84
120,12
129,88
105,79
111,86
108,02
87,41
95,72
88,23
98,56
102,60
97,13
98,08
96,47
91,52
92,56
95,23
90,91
98,41
95,81
98,09
87,56
65,69
86,21
95,50
90,36
(Sumber :BPS Kota Palangka Raya, 2012)
Indikator kesejahteraan sosial bidang kesehatan disajikan pada tabel 2.14a. Dalam bidang kesehatan, kinerja angka kematian bayi cenderung meningkat tetapi angka harapan hidup juga meningkat. Namun demikian dibandingkan standar nasional atas angka kematian bayi, angka ini masih dalam toleransi. Secara makro kota capaian bidang kesehatan cukup baik namun demikian dari analisis mendalam bidang kesehatan dapat dideteksi bahwa terjadi ketidak merataan capian indikator kinerja kesehatan ini (lihat analisis urusan wajib bidang kesehatan).
35
No 1. 2. 3.
Tabel 2.14a Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan Tahun 2009-2013 Tahun Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Angka kematian bayi 1,39 4,6 10,8 10,1 13,5 Angka usia harapan hidup 72,1 73 73 73 73 Jumlah balita gizi buruk 2 1 1 2 2 Indikator kesejahteraan sosial bidang pertanahan dan ketenaga kerja
disajikan pada tabel 2.14.b. Dari tabel presentase yang memiliki lahan tidak sampai setengah dari penduduk yang ada di Kota Palangka Raya. Dan rasio penduduk yang bekerja masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk.
Tabel 2.14.b Indikator Kesejahteraan Sosial Pertanahan dan Ketenaga Kerjaan Tahun 2009-2012 No 1. 2. 2.4
Indikator Persentase penduduk yang memiliki lahan Rasio penduduk yang bekerja
2008
2009
Tahun 2010 2011
37,01
37,29
35,28
36,04
36,24
2,6
1,8
2,4
2,1
2,60
2012
FOKUS SENI DAN BUDAYA Untuk mengukur kinerja fokus kesenian digunakan indikator jumlah
grup kesenian per 1.000 penduduk, jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk, jumlah klub olah raga per 1.000 penduduk dan jumlah gedung olah raga per 1.000 penduduk.Tabel 2.15 menyajikan indikator bidang seni dan budaya di Kota Palangka Raya. Pada jumlah grup kesenian cenderung tetap dan pada jumlah gedung kesenian cenderung menjadi lebih besar. Meningkatnya rasio gedung kesenian terhadap jumlah penduduk disebabkan penambahan
penduduk
setiap
tahun
lebih
cepat
dibandingkan
perkembangan group kesenian. Ketika telah ada fasilitas untuk berkesenian pertanyaan pemanfaatannya belum maksimal.
36
Tabel 2.15 Indikator Fokus Kesejahteraan Bidang Seni dan Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No 1. 2. 3. 4.
Uraian Jumlah grup kesenian per 1.000 penduduk Jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk Jumlah klub olahraga per 1.000 penduduk Jumlah gedung olah raga per 1.000 penduduk
2009
2010
Tahun 2011
2012
2013
147
147
147
91
91
1
1
1
2
2
0,77
0,77
0,76
0,80
0,81
0,004
0,004
0,007
0.009
0,009
(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013)
2.5. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.5.1. Urusan Wajib Kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup,
pertanahan,
kependudukan
dan catatan sipil,
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
37
2.5.1.1.
Pendidikan Hak untuk memperoleh pendidikan bermutu adalah hak setiap warga
negara
sehingga
negara
berkewajiban
untuk
menyediakan
fasilitas
pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini telah diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Selain itu, dalam kerangka Tujuan Pembangunan Millenium (Milllennium Development Goals/MDGs),Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan utama khususnya pada bidang pendidikan dasar. Pada tahun 2008, program wajib belajar 9 tahun sudah dapat dituntaskan selanjutnya tahun 2009 mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Diharapkan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan masyarakat Kota Palangka Raya usia 16-18 tahun semua dapat mengenyam pendidikan minimal setingkat SMA. Tahun 2009/2010 Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga menetapkan Kota Palangka Raya sebagai tuan rumah penerima peserta Indonesia-Canada Youth Exchange Program (Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada). Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Sei Gohong yang diikuti oleh 19 orang pemuda dan pemudi yang berasal dari Indonesia dan Kanada. Program pertukaran ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2011. Guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya menerima bantuan dana hibah dari Bank Dunia melalui Program BEC-TF selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai tahun 2010. Pada tahun 2010 sudah terpasang school-net pada 111 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA negeri/swasta, sehingga anak didik dapat dengan mudah mengakses berbagai hal terkait dunia pendidikan melalui internet. Sejak tahun ajaran 2011/2012, dalam rangka transparansi dan guna lebih memudahkan orang tua dan peserta didik baru telah ada terobosan lebih maju khususnya dalam hal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan menggunakan sistem online-real time. Layanan ini masih belum diikuti oleh semua sekolah yang ada dan baru pertama kali dilakukan di Kota Palangka Raya, namun dalam pelaksanaannya cukup 38
berhasil dan hampir tidak ada mengalami kendala yang berarti. Diharapkan sistem PPDB online ini dapat terus berlanjut di masa mendatang dan bisa diikuti oleh semua sekolah yang ada di Kota Palangka Raya. Kinerja bidang pendidikan diindikasikan oleh beberapa aspek, yakni angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah dan angka kelulusan serta tingkat melek huruf. Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No
Jenjang Pendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 2. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 3. Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK
2009
2010
2011
2012
107,65
101,50
121,07
121,35
124,33
132,39
99,70
109,08
99,40
100,49
95,74
100,42
2013 129,90 107,01 100,57
(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013) Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2012 No Kecamatan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA 1. Pahandut 658,44 580,40 246,13 2. Jekan Raya 910,08 433,37 397,55 3. Sabangau 344,98 419,33 549,76 4. Bukit Batu 632,76 225,17 1202,49 5. Rakumpit 841,60 560,78 1333,33 (Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013) Kinerja pedidikan yang dicapai itu secara langsung terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Dari tabel 2.18 dapat dilihat bahwa rasio murid terhadap gedung sekolah tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah rasio murid terhadap gedung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan fasilitas gedung sekolah semakin baik. Fasilitas ini sebagian besar disediakan oleh pemerintah, terbukti dari ditutupnya 5 sekolah swasta di Kota Palangka Raya karena makin besarnya daya tampung sekolah negeri.
39
Tabel 2.18 Rasio Murid Terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 1. Rasio murid per gedung sekolah SD/MI 103 103 103 103 103 Sekolah Dasar 19 19 19 19 19 Madrasah Ibtidaiyah 2. Rasio murid per gedung sekolah SMP/MTS SMP 38 38 38 38 38 MTs 13 13 13 13 13 3. Rasio murid per gedung sekolah SMA/SMK/MA 28 28 28 28 23 SMA/ SMK 7 7 7 7 7 MA (Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013)
Dilihat dari wilayah kecamatan dalam Kota Palangka Raya secara umum Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau dan Bukit Batu adalah kecamatan yang cukup padat dengan anak sekolah. Secara lebih detail untuk anak SD padat di wilayah Pahandut, SMP di wilayah Pahandut dan Sabangau dan SMA di wilayah Sabangau dan Bukit Batu. Tabel 2.19 Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah Setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2013 Rasio Murid/Gedung Sekolah SD/MI SMP SMA/SMK 1. Pahandut 125,02 136,5 80,24 2. Jekan Raya 193,3 69,6 26 3. Sabangau 91,84 123,53 185,07 4. Bukit Batu 86,69 42,43 169,25 5. Rakumpit 67,89 28,6 16 Jumlah 110 56 111 (Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013) No
Kecamatan
Berdasarkan tabel 2.20, rasio guru terhadap murid di Kecamatan Rakumpit memiliki rasio guru SD/MI terbanyak sedangkan Kecamatan Jekan Raya memiliki rasio guru SD/MI terkecil. Rasio guru SMP/MTs terbanyak ada di Kecamatan Rakumpit dan rasio guru SMP/MTs terkecil berada di Kematan Jekan Raya. Sementara Rasio guru SMA/MA terbanyak ada di Kecamatan Sabangau dan guru SMA/MA terkecil berada di Kecamatan Rakumpit. Adanya deviasi rasio guru terhadap murid tersebut
menunjukkan bahwa
penyebaran guru di berbagai jenjang pendidikan tidak merata. Hal ini disebabkan karena demografi yang dilalui harus melalui jalur sungai dan
40
sarana prasarana yang terbatas sehingga sebagian besar guru kurang minat ditempatkan pada daerah-daerah terpencil. Tabel 2.20 Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2013 No
Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5.
Rasio Guru/Murid SMP/MTs 1:9 1:11 1:6 1:5 1:2
SD/MI 1:9 1:13 1:10 1:7 1:3
Pahandut Jekan Raya Sabangau Bukit Batu Rakumpit
SMA/MA 1:9 1:9 1:4 1:6 1:21
(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013) Tabel 2.20.a Data Sekolah Per Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2013 No
Jenjang Sekolah
Pahandut Nege Swas ri ta 23 5
Jekan Raya
Kecamatan Sabangau
Rakumpit
Jumlah Total
TOTAL
Swas ta 6
Nege ri 8
Swas ta -
Nege ri 14
Swas ta 1
Nege ri 9
Swast a -
Nege ri 98
Swast a 12
Jumlah
-
1
-
-
-
5
14
19
1.
SD
2.
MI
2
9
-
5
2
SMP
3.
Bukit Batu
Nege ri 35
110
129
7
9
6
10
4
-
5
1
5
-
27
20
47
4.
MTs
1
7
1
2
-
1
-
1
-
-
2
11
13
5.
SMA
2
8
3
4
1
1
1
2
2
-
9
15
24
6.
MA
-
4
1
1
-
1
-
-
-
-
1
6
7
7.
SMK
4
3
-
6
2
-
1
-
1
-
8
9
17
8.
SLB
-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
2
1
3
3
39
46
47
34
18
3
22
5
17
-
152
88
240
240
JUMLAH
60 31 17
(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013) 2.5.1.2.
Kesehatan
Kinerja
bidang
kesehatan
dapat
diketahui
dari
15
indikator,
diantaranya rasio fasilitas kesehatan (posyandu, puskesmas, rumah sakit) dibandingkan penggunanya, rasio tenaga medis terhadap penduduk dan cakupan pelayanan kesehatan. Peraturan
Walikota
Palangka
Raya
Nomor
9
Tahun
2013
menetapkan 3 (tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Menteng, Puskesmas Panarung dan Puskesmas Pahandut sebagai pilot project tempat pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 144 Tahun 2013 telah ditetapkan 4 (empat)
41
Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar) yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling dan Puskesmas Kereng Bangkirai. Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan kawasan tanpa rokok yang
meliputi
fasilitas
pelayanan
kesehatan,tempat
proses
belajar
mengajar,tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum. Sarana kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya diantaranya adalah sarana pelayanan kesehatan pemerintah,
sarana pelayanan
kesehatan swasta dan sarana upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya adalah puskesmas beserta jaringannya seperti puskesmas pembantu, poskesdas dan polindes. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Tabel di bawah ini dijelaskan puskesmas menurut karakteristik wilayah Kota Palangka Raya. Tabel 2.21 Puskesmas Menurut Karakteristik Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2013
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nama Puskesmas Pahandut Panarung Bukit Hindu Menteng Kayon Jekan Raya Kalampangan Kereng Bangkirai Tangkiling Rakumpit
Tipe Puskesmas Perawatan
Non Perawatan
Karakteristik Wilayah Sangat Terpencil
Terpencil
Biasa
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2013)
42
Tabel di atas menunjukan bahwa puskesmas non perawatan sebagian besar terletak di dalam kota. Sedangkan puskesmas perawatan dibangun di wilayah pinggiran yang cukup jauh dari pusat kota. Puskesmas ini terletak di jalur lintas kabupaten yang masih bisa diakses melalui angkutan darat. Puskesmas pembantu terdapat di hampir semua kelurahan, kecuali
di
Puskesmas
Kereng
Bangkirai
yang
sebelumnya
adalah
puskesmas pembantu yang fungsinya ditingkatkan karena kunjungan pasien yang cukup tinggi. Semua kelurahan di Kota Palangka Raya telah mempunyai sarana pelayanan kesehatan, baik puskesmas pembantu atau polindes atau poskedes. Tabel di bawah ini dijelaskan puskesmas dan jaringannya di Kota Palangka Raya. Tabel 2.22 Puskesmas dan Jaringannya di Kota Palangka Raya Tahun 2013 No
Puskesmas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pahandut Panarung Bukit Hindu Menteng Kayon Jekan Raya Kalampangan Kereng Bangkirai Tangkiling Rakumpit Jumlah
Pustu 4 8 4 6 3 4 2 9 5 45
Jejaring Puskesmas Poskesdes Polindes 1 1 3 3 1 5 3 11
Posyandu 15 27 14 8 13 10 8 9 17 8 129
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2013) Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki rumah sakit daerah. Alur rujukan dari puskesmas langsung ke rumah sakit type B milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain rumah sakit milik pemerintah provinsi, di Palangka Raya juga terdapat rumah sakit milik TNI dan Polri, 1 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit ibu dan anak. Ratio sarana kesehatan (termasuk rumah sakit) terhadap jumlah penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2012 mencapai 33,14 atau 1 sarana pelayanan kesehatan melayani 3.017 jiwa. Secara keseluruhan rasio Puskesmas terhadap luas wilayah dan penduduk untuk setiap kecamatan disajikan pada tabel 2.23. 43
Tabel 2.23 Rasio Puskesmas terhadap Luas Wilayah dan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5.
Kecamatan
Puskesmas per 1.000 Km2
Pahandut Jekan Raya Sabangau Bukit Batu Rakumpit
16-20 10-15 3,43
Puskesmas per 100.000 penduduk 2,55 3,43 6,87 8,42 33,3
Kurang dari 3 Kurang dari 3
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2013) Konsep terpenuhi,
pelayanan kesehatan berdasarkan
semua
kecamatan
terdapat
puskesmas
wilayah telah dan
puskesmas
pembantu. Penjelasan di atas menunjukan bahwa dengan wilayah administratif yang sangat luas, Kota Palangka Raya memerlukan cukup banyak sarana kesehatan, terutama di Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Dengan jumlah penduduk yang terkonsentasi di perkotaan, maka sarana kesehatan di wilayah perdesaan/terpencil telah mencukupi, sedangkan daerah perkotaan seperti Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya masih memerlukan sarana kesehatan (puskesmas). Berdasarkan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
sarana
pelayanan kesehatan swasta, jumlah secara kumulatif sampai tahun 2012 mencapai
112
buah
mencakup
klinik/poliklinik,
apotek,
toko
obat,
laboratorium klinik, dan optik. Pengawasan terhadap sarana kesehatan swasta dilakukan secara sinergi dengan proses penerbitan ijin sarana kesehatan swasta. Jumlah izin kegiatan dan usaha sarana kesehatan swasta yang diproses pada tahun 2012 di Kota Palangka Raya seperti tampak pada grafik di bawah ini.
44
Grafik 2.2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 75
80
66
70
58
60
48
50 40
31 24
30 20 10
7
14
1010 8
1
01
1
68
3
1011
9
10 56 8
0 Klinik
RS swasta
Lab. Klinik 2008
2009
Apotik 2010
Tk.Obat
Optik
2012
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012, 2012) Tahun 2012 jumlah klinik menurun dikarenakan satu klinik masih dalam proses perijinan menjadi rumah sakit dan satu klinik lagi masih dalam proses perpanjangan ijin. Dari jumlah keseluruhan rumah sakit swasta, salah satunya masih ijin mendirikan rumah sakit. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta, jumlah sarana kesehatan swasta secara kumulatif mencapai 105 buah mencakup rumah bersalin, klinik/balai pengobatan, apotik, laboratorium swasta, dan lain-lain. Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan pada umumnya. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumberdayanya. UKBM yang paling memasyarakat adalah posyandu. Posyandu menyelenggarakan 5 program prioritas yaitu KB, KIA, Gizi, Imunisasi, dan penanggulangan diare. Jumlah posyandu di Kota Palangka Raya pada tahun 2012 sebanyak 129 buah posyandu balita, dengan perincian 49 (38%) posyandu pratama, 68 (53%) posyandu madya, 8 (6%) posyandu purnama dan 4 (3%) posyandu mandiri.
45
Selain posyandu balita, juga ada Posyandu Usia Lanjut (Posyandu Usila) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus memantau kesehatan usia lanjut. Posyandu Usila ini merupakan upaya kesehatan pengembangan di beberapa puskesmas di Kota Palangka Raya yang mempunyai kelompok Usila binaan di wilayah kerjanya. Kegiatan posyandu ini antara lain : penimbangan, pengukuran tekanan darah, pemberian vitamin bagi usia lanjut (>60 tahun), dan senam bagi usia lanjut. Hingga tahun 2012 terdapat 25 posyandu usila, stratifikasi posyandu usila dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.3 Posyandu Balita dan Posyandu Lansia Di Kota Palangka Raya Tahun 2012 60 50
Pratama
53 49
Madya Purnama Mandiri
40 30 20 10
11
8
12
4
2
0 Posy. Balita
Posy. Lansia
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012, 2012) Tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga
kesehatan
pendukung/penunjang
profesi kesehatan,
dan yang
non-profesi terlibat
dan
serta bekerja
tenaga serta
mengabdikan dirinya dalam upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan profesi merupakan tenaga kesehatan yang telah melalui pendidikan vokasi atau pendidikan akademis dan profesi di bidang kesehatan. Sedangkan tenaga kesehatan non profesi adalah tenaga kesehatan yang telah melalui pendidikan vokasi atau pendidikan akademis
46
tanpa melalui pendidikan profesi dalam bidang kesehatan. Tenaga pendukung/penunjang kesehatan adalah setiap tenaga yang telah memiliki ijazah pendidikan vokasi atau pendidikan akademis dan profesi pendidikan di luar kesehatan dan mengabdikan dirinya di bidang kesehatan sesuai keahliannya serta tenaga lainnya yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan menurut jenis kelamin di Kota Palangka Raya seperti tampak pada grafik di bawah ini.
Jumlah (org)
Grafik 2.4 Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Di Kota Palangka Raya Tahun 2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0
379 Laki-laki Perempuan
42
69
41
10 Nakes Profesi
Nakes Non Profesi
52
Tenaga Penunjang
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Gambar di atas menunjukan sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2012 menurut jenis kelamin yang berjumlah 592 orang dengan proporsi perempuan sebesar 79,9% dan laki-laki sebesar 20,1%.
Sumber daya
manusia kesehatan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya terdistribusi di Dinas Kesehatan dan puskesmas beserta jaringannya seperti puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes serta POPPK. Sebanyak 84,3% tenaga kesehatan bekerja di puskesmas dan jaringannya. Tabel di bawah ini menunjukan sumber daya manusia kesehatan menurut unit kerja.
47
Tabel 2.24 Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Tempat Kerja Di Kota Palangka Raya Tahun 2012 No
Unit Kerja
1. 2. 3.
Jenis Kepegawaian
Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD POPPK Jumlah
87 497 8 592
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Besarnya jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya belum diimbangi dengan distribusi jenis ketenagaan kesehatan di puskesmas, baik jumlah dan jenis. Sebagai contoh : Puskesmas Rakumpit, belum memiliki dokter gigi maupun perawat gigi dan tenaga analis. Puskesmas Jekan Raya belum memiliki dokter gigi dan tenaga farmasi. Puskesmas Kereng Bangkirai belum memiliki dokter gigi dan tenaga kesehatan masyarakat. Tabel berikut menunjukan distribusi tenaga kesehatan menurut pendidikan. Tabel 2.25 Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2012 JENIS KETENAGAAN Gi Kefar Keperawatan Teknis Medis masian zi
Medis Unit Kerja
I. Dinas Kes. II. Puskesmas Pahandut Panarung Menteng Bukit Hindu Kayon Jekan Raya Kalampangan K. Bangkirai Tangkiling Rakumpit UPTD POPPK Jumlah
dr/ drg Sp
1 1
2
Dr
Drg
Bidan
Pera wat
Prwt gigi
1
-
3
10
1
5
5 3 5 5 2 2 3 3 3 -
2 1 2 3 1 1 -
16 26 22 13 12 14 18 3 13 7
20 27 25 19 14 13 9 2 23 6
3 2 7 4 5 4 2 1 2 -
32
10
147
168
31
3 1 1 2 2 2 1 2 1 4 24
Kes mas
Tek fis
Non kes
Jml
Ana lis
Gi gi
Elek tro
3
-
-
1
23
-
40
87
2 1 3 1 3 2 1 1 2 1
3 1 2 3 2 1 1 1 -
1 1 1 -
2 2 3 4 2 3 1 4 1
1 1 -
14
3
45
1
8 2 10 3 8 3 7 4 4 1 3 93
66 67 81 57 53 42 45 15 54 17 8
20
1 2
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Pendidikan
dan
pelatihan
tenaga
kesehatan
adalah
upaya
peningkatan kemampuan tenaga kesehatan sesuai jenis, kualifikasi dan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pada umumnya hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan masih terbatas. Kemandirian, akuntabitilitas dan
48
592
daya saing tenaga kesehatan masih lemah. Upaya yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan adalah melalui ijin belajar/tugas belajar serta berbagai pelatihan. Dinas Kesehatan Kota
Palangka Raya memberikan kesempatan
kepada tenaga baik di dinas maupun di puskesmas untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan yang ditempuh merupakan respon terhadap tuntutan untuk peningkatan kualitas sumber daya dan akselerasi pendidikan kesehatan. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan merupakan syarat mutlak bagi tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Salah satu contoh upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi petugas adalah program khusus/ akselerasi bagi profesi perawat dan bidan agar melanjutkan pendidikan minimal Diploma III. Namun hal ini masih belum diimbangi dengan dukungan yang optimal dari pemerintah dimana petugas dalam menempuh pendidikan dengan biaya mandiri/swadaya. Tabel berikut ini menjelaskan jenis bidang studi yang ditempuh oleh tenaga kesehatan umumnya linier dengan pendidikan sebelumnya, ataupun masih terkait dalam lingkup kesehatan.Tabel berikut ini menjelaskan jenis bidang studi yang ditempuh oleh SDM kesehatan. Tabel 2.26 Jenis Bidang Studi yang ditempuh oleh SDM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2012 No
1. 2. 3.
Status Belajar
Ijin Belajar Tugas Belajar Jumlah
Bidang Studi D-IV Gi Bidan Prwt zi Mitra Sp
Kebid.
D-III Farm
25 -
2 -
2 -
3 -
7 -
25
2
2
3
7
Analis kes
Jml S-1
S-2
Spesialis
-
5 8
4 3
5
48 16
-
13
7
5
64
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012)
Selain pendidikan yang ditempuh
melalui jenjang akademik,
peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan juga diupayakan melalui waktu yang lebih singkat seperti : mengirimkan tenaga kesehatan 49
untuk mengikuti kursus/pelatihan/seminar dan pendidikan berkelanjutan. Pelatihan
yang diikuti oleh tenaga kesehatan baik di dinas kesehatan
maupun di puskesmas adalah pelatihan teknis fungsional, manajemen dan penunjang.
Berikut
adalah
upaya
peningkatan
pengetahuan
dan
keterampilan dalam jangka waktu pendek yang diikuti oleh tenaga kesehatan.Tabel berikut ini menjelaskan kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Tabel 2.27 Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 No 1.
Nama Diklat Pelatihan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus bagi Bidan Puskesmas Kota Palangka Raya
Sasaran Peserta
Jenis Diklat
Lama Kegiatan JPL Hari
Bidan
Tekni s
40 JPL
5 Hari
Jml Peserta
Akre ditasi
20 orang
Baik
Tempat
Palangka Raya
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Pada tahapan akhir dari pembangunan kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dalam jangka panjang. Derajat kesehatan masyarakat Kota Palangka Raya yang optimal,
akan dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa indikator
penting yang menjadi acuan antara lain :
Angka Kematian Bayi (AKB),
Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKABA), Umur Harapan Hidup (UHH). Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan kualitas pelayanan kebidanan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang. Angka kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2012 tercatat 10,1/1000 KH.
Penyebab kematian antara lain
adalah :
aspiksia,
BBLSR,Placenta Previa Totalis, IUFD, kelainan bawaan, ruptur uteri. Angka tersebut sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011
50
tercatat 10,8/1.000 KH dan meningkat dibandingkan tahun 2010 tercatat 4,6/1000 KH, dan tahun 2009 tercatat 1,398/1000 KH. Dalam rangka pencapaian MDGs, target AKB secara nasional pada tahun 2015 sebesar 23/1000KH, maka AKB Kota Palangka Raya masih dalam toleransi dan merupakan peringatan bagi pengelola program kesehatan
anak/bayi.
pertolongan dan
Kemampuan
pendampingan
teknis
tenaga
kesehatan
dalam
persalinan perlu terus ditingkatkan,
disamping pemantapan supervisi dan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Berikut ini disampaikan Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2008-2012. Grafik 2.5 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Palangka Raya Tahun 2008- 2012 Angka Kematian Bayi
12
Per 1.000 KH
10
10,1 10,8
8 6 4 2
1,39 4,6
1,4
0 2008
2009
2010
2011
2012
AKB
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Angka Kematian Ibu didefenisikan sebagai jumlah ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu (AKI) juga merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi primadona dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian maternal di Kota Palangka Raya pada tahun 2012 adalah 19,1/100.000 KH, angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yang mencapai 122,1/100.000 KH,
tahun 2010 tercatat
100/100.000
KH
dan
tahun
2009
yaitu
51
200,4/100.000 KH. Angka tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan target Angka Kematian Ibu (AKI) nasional dalam rangka pencapaian MDGs pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH. Penurunan angka kematian ibu mencerminkan mutu pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan melahirkan yang sudah lebih baik. Adapun penyebab kematian ibu adalah intoksikasi obat penggugur kandungan. Berikut ini disampaikan Grafik Angka Kematian Ibu dari tahun 2008-2012. Grafik 2.6 AKI di Kota Palangka Raya Tahun 2008- 2012
per 100.000 KH
250 200
200,4
150 100 50
122,1
100
40,49 1
0 2008
2009
2010
19,1 2012
2011
AKI
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2012 mencapai 10,7/1000 KH sedikit menurun dibanding tahun 2011 mencapai 11,39/1000 KH,
tahun
2010
mencapai
1,60/1000
KH,
tahun
2009
mencapai
0,4445/1000KH, tahun 2008 mencapai 0,607/1000 KH. Penyebab kematian balita pada tahun 2012 di Kota Palangka Raya adalah akibat infeksi penyakit menular.Berikut ini disampaikan Gambar Angka Kematian Balita dari tahun 2008-2012.
52
Grafik 2.7 AKABA di Kota Palangka Raya Tahun 2008- 2012 12
11,39
Per 1000 KH
10
10,7
8 6
4 2 0
1 0,607 2008
0,445 2009
1,6 2010
2011
2012
AKABA
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) Selain ketrampilan tenaga kesehatan dan kompetensi teknis dalam pelayanan kesehatan anak yang berkualitas perlu mendapat perhatian, juga penyuluhan kepada ibu balita tentang pola asuh perlu ditingkatkan, mengingat target MDGs pada tahun 2015 AKABA harus mencapai 32/1000 KH. Umur harapan hidup dianggap sebagai indikator umum bagi taraf hidup, maka tingginya umur harapan hidup menunjukkan taraf hidup suatu negara atau daerah yang juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika umur harapan rendah maka taraf hidup suatu daerah tersebut juga rendah. Selain indikator bagi taraf hidup, umur harapan hidup juga memperlihatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah bahkan negara. Umur harapan hidup juga merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup di Kota Palangka Raya dihitung berdasar angka kematian penduduk secara global selama lima tahun (untuk mengetahui jumlah penduduk yang masih hidup dalam kurun waktu tersebut), dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berdasarkan perhitungan umur harapan hidup masyarakat Kota Palangka Raya dari tahun 2007-2011 diatas 72 tahun. Umur Harapan Hidup Kota Palangka Raya dijelaskan pada gambar berikut ini.
53
Grafik 2.8 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011
UHH 74
73
73
73
72,1
72 71
2007
2009
2011
(Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2012) 2.5.1.3.
Pekerjaan Umum
Pembangunan
infrastruktur
merupakan
salah
satu
sektor
pembangunan yang paling dibutuhkan di Kota Palangka Raya karena ada banyak ketergantungan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur
itu sendiri. Penyediaan infrastruktur
dasar yang merata di seluruh wilayah Kota Palangka Raya merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang madani, dengan pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Palangka Raya perlu diidentifikasi pembangunan
dalam jalan,
bentuk
indikator
perkembangan
antara
lain
pembangunan
:
perkembangan jaringan
irigasi,
perkembangan pembangunan infrastruktur sosial dan kebersihan.
Sarana dan Prasarana Jalan Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting
untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya sarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu berdasarkan: (1) kemantapan; (2) kondisi dan; (3) pemanfaatan jalan yang ada. 54
Kondisi umum jalan raya Kota Palangka Raya terdiri dari jaringan jalan regional di Kalimantan Tengah yang menunjukkan ruas-ruas utama yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke Barat dan Selatan. Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit sampai ke Pangkalan Bun, arah Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lintas eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar kota Palangka Raya. Berdasarkan status jalan, Kota Palangka Raya memiliki 3 (tiga) status jalan yakni: (1). Jalan Nasional di Kota Palangka Raya, dimulai dari Kecamatan Sabangau yang berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Kecamatan Bukit Batu yang berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Jalan dari simpang tiga Sie Asem menuju ke arah Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, serta jalan menuju Bandara Tjilik Riwut dan dengan panjang ruas 134 Km (2). sedangkan panjang jalan Nasional seluruhnya di Propinsi Kalimantan Tengah sepanjang 1.714,83 Km yang berarti panjang jalan Nasional yang melintasi Kota Palangka Raya sebesar 7,81% dari total jalan yang melintasi Propinsi Kalimantan Tengah. Jalan Propinsi, jalan provinsi dimulai dari Kecamatan Pahandut sampai dengan batas Kabupaten Pulang Pisau (arah ke Kabupaten Gunung Mas) dan dari kecamatan Bukit Batu sampai dengan batas Kabupaten Gunung Mas serta jalan Provinsi yang tersebar di dalam Kota Palangka Raya yaitu jalan yang menuju ke arah Kabupaten Pulang Pisau tepatnya sampai batas keluar Kelurahan Tumbang Rungan dan jalan-jalan yang melintasi dalam Kota Palangka Raya dengan panjang ruas 86,31 Km, sedangkan jalan propinsi yang melintasi Propinsi Kalimantan Tengah sepanjang 1100 Km sehingga jalan propinsi yang berada di Kota Palangka Raya sebesar 7,85 %(3). Jalan Kota, jalan merupakan jalan yang bukan nasional dan bukan jalan provinsi. Jalan ini merupakan jalan yang berada di dalam kota yang menghubungkan dari kota ke kecamatan dan kelurahan sepanjang 911,83 Km. Untuk jalan
55
lingkungan termasuk jalan titian yang ada dalam Kota Palangka Raya sepanjang 500 Km. Berdasar pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan bahwa basis pengembangan SPM dibagi atas : kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang), tidak Macet (lancar sepanjang waktu), dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan). Tabel 2.28 menyajikan kondisi jalan di Kota Palangka Raya. Secara umum jalan dalam kondisi baik terus bertambah dan yang rusak semakin berkurang walaupun dengan pertumbuhan yang lambat. Selama 5 tahun jalan dalam kondisi baik hanya bertambah dengan 75 km, artinya setiap tahun hanya bertambah dengan 15 km. Itupun dengan catatan bahwa jalan baik dari tahun 2010 ke tahun 2012 justru mengalami penurunan. Sementara jalan kondisi rusak berat setiap tahun hanya berkurang sekitar 4 km. Sebuah prestasi yang mungkin harus mendapatkan perhatian yang sangat baik. Tabel 2.28 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Kondisi Jalan
2008 224,74 167,56 227,24 239,43
Panjang Jalan (km) 2009 2010 2011 316,36 330,91 323,33 146.76 167,92 151,30 198,09 183,09 210,00 223,32 223,32 227,20
2012 300,33 175,41 220,20 216,00
911,83
911,83
Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan (nasional, 858,97 884,53 905,69 provinsi, dan /kota) (Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2012) Secara umum kondisi jalan di
Kota Palangka Raya sudah dapat
menghubungkan hampir seluruh kelurahan yang ada kecuali untuk kelurahan yang berada di jalur Sungai Kahayan dan Rungan. Pada wilayah tertentu kondisi jalan yang ada masih belum memadai khususnya pada waktu musim penghujan. Wilayah-wilayah tersebut umumnya berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti Kecamatan Rakumpit. Kondisi jalan beraspal pada tahun 2012 di Kota Palangka Raya tidak terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 panjang jalan tetap sama sebesar 483 Km dari total jalan
56
panjang jalannya (jalan nasional, provinsi dan kota) yang tersebar di 5 kecamatan.
Dimana pada 2011 dan 2012 dibandingkan dengan 2 tahun
sebelumnya (2010, 2009) kondisi jalan beraspal mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan lapis permukaan jalan juga dilaksanakan pada wilayah permukiman yang padat penduduk. Dengan semakin baiknya kondisi jalan semakin memicu tersebarnya kantong-kantong permukiman baru dan perluasan permukiman yang ada, sehingga penduduk tidak terkonsentrasi pada wilayah hamparan permukiman saja. Adanya persebaran penduduk akibat semakin baiknya pelayanan jalan ini dapat dilihat dengan mulai tumbuh permukiman baru mengikuti badan jalan yang telah ditingkatkan tersebut. Pada wilayah pusat-pusat produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan seperti Kelurahan Kalampangan, Habaring Hurung dan sentra pertanian lainnya dilakukan peningkatan. Dengan semakin baiknya kondisi jalan diwilayah pertanian, secara tidak langsung memudahkan akses bagi petani untuk dapat mengangkut hasil pertaniannya sehingga memperkecil ongkos angkut yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Jumlah kendaraan di Kota Palangka Raya cenderung meningkat, dengan penambahan jumlah jalan yang tidak terlalu cepat membuat rasio kendaraan terhadap jalan cenderung tetap (lihat tabel 2.29). Tabel 2.29 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 No 1. 2. 3.
Uraian Panjang Jalan Jumlah Kendaraan Rasio
2009 2010 884,53 905,69 67.775 93.147 13 : 1000 10 : 1000
2011 911,83 120.826 7 : 100
2012 911,83 90.108 10 : 1000
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012)
57
Jaringan Irigasi Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kebutuhan
akan sumber daya air untuk pengairan di Kota Palangka Raya disuplai air dari tadah hujan. Ketika musim hujan air melimpah namun pada musim kemarau petani kesulitan mendapatkan air. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan air yang baik agar pada musim penghujan air tidak meluap dan mengganggu lahan pertanian, sementara pada musim kemarau petani tidak kekurangan air. Untuk mengatasi permasalahan di atas Pemerintah kota telah berupaya membangun prasarana dan sarana dan jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Kelurahan Kalampangan, Habaring Hurung, Sei Gohong, Kameloh Baru dan sebagian Kelurahan di sepanjang Sungai Kahayan misalnya Kelurahan Tanjung Pinang, Sabangau, Petuk Katimpun serta Sungai Rungan seperti Kelurahan Petuk Bukit, Gaung Baru, Mungku Baru. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, Pemerintah Kota Palangka Raya untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui P3A mengelola saluran tersier. Data tentang jaringan irigasi yang tersedia disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.30 Jaringan Irigasi Kota Palangka Raya Tahun 2008 - 2012 No 1. 2. 3.
Jaringan Irigasi Jaringan Sekunder Luas lahan budidaya Rasio
2008
Panjang Jaringan 2009 2010 2011
2012
2013
9.100 1.000
4.047 500
8.578 378
7.060 586
20.320 1.300
20.320 1.300
9,10
8,09
22,70
12,05
15,63
15,63
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, 2012) Dilihat per kecamatan, maka kecamatan yang sangat rendah jaringan irigasinya adalah wilayah Pahandut dan Jekan Raya dan wilayah dengan
58
jaringan cukup panjang adalah wilayah Bukit Batu dan Sabagau dikarenakan daerah tersebut merupakan sentra pertanian. Tabel 2.31 Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2013 Panjang Jaringan Irigasi No
Kecamatan
Primer (Meter)
Sekunder (Meter)
Tersier (Meter)
1 1. 2. 3. 4. 5.
2 Kecamatan Sabangau Kecamatan Pahandut Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Rakumpit TOTAL
3 14.500
4 26.014 12.656 13.151 13.511 5.617 70.949
5
14.500
Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter) (6=3+4+5) 40.514 12.656 13.151 13.511 5.617 85.449
Luas Lahan Budidaya (Ha) 7 1.482 273 289 894 168 3.115
Rasio
(8=6/7) 27,33 46 45,50 15,11 33,43 27,43
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, 2013) Jaringan irigasi di Kota Palangka Raya sangat penting untuk membantu menangani banjir yang bersifat rutin. Namun jaringan irigasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep penangan banjir itu, akibatnya penanganan banjir masih bersifat sporadis. Hal ini disebabkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Bidang Pengairan belum mempunyai masterplan sistem drainase dan data base pendukung bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir dan pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya. Namun demikian sudah banyak lokasi-lokasi yang telah tertangani dengan dibangunnya saluran drainase khususnya di wilayah perkotaan misalnya di Kelurahan Bukit Tunggal.
Sarana dan Prasarana Sosial Sarana dan prasarana sosial dalam analisa ini meliputi pembahasan
mengenai ketersediaan tempat ibadah, tempat pemakaman. Bidang ini untuk menunjukkan kinerja dan bukti pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sarana dan prasarana sosial. Ketersediaan tempat ibadah beserta rasionya per penduduk dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:
59
Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah Kota Palangka Raya Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5
Bangunan tempat Ibadah Masjid/Musholla/langgar Gereja Pura Vihara Lain-lain Jumlah
Tahun 2013 Jumlah (unit) 137 128 6 4 275
Jumlah pemeluk 216.884 92.443 4.950 528 2.094 316.899
Rasio 1:1.583 1:722 1:825 1:132 1.152
(Sumber: Dinas Sosial Kota Palangka Raya, 2013) Tempat ibadah baik masjid/musholla/langgar, gereja, pura, vihara dan tempat ibadah lainnya untuk penduduk sudah mencapai proporsi yang layak. Berdasarkan standar rasio rumah ibadah per jumlah penduduk diisyaratkan bahwa 1 rumah ibadah dapat mencakup 2.500 orang dan kondisi rumah ibadah pada umumnya sudah terkelola dengan baik khususnya rumah ibadah yang berada ditengah permukiman penduduk. Upaya meningkatkan sarana ibadah tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya telah memberikan bantuan berupa dana pembangunan atau rehabilitas sarana ibadah. Bantuan ini diberikan cuma-cuma, tidak terus menerus dan mengikat dengan besaran yang bervariasi disesuaikan dengan keadaan kerusakan dan kemampuan dana. Diharapkan dengan bantuan ini kondisi rumah ibadah menjadi lebih baik dan layak. Dilihat dari persebarannya, maka ketersediaan tempat ibadah belum cukup merata. Persebaran yang kurang merata itu terkait dengan jumlah pemeluk yang mungkin juga tidak merata. Jekan Raya adalah wilayah dengan rasio yang cukup tinggi sedangkan wilayah Bukit Batu adalah wilayah dengan rasio yang cukup rendah.
60
Tabel 2.33 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2013 No
Kecamatan
Masjid/Mushala/Langgar
Gereja
Pura
Vihara
1.
Pahandut
1:1818
1:959
-
-
2.
Jekan Raya
1:1660
1:842
1:2902
1:257
3.
Sabangau
1:1744
1:397
1: 242
1:4
4.
Bukit Batu
1:725
1:317
1:141
1:6
5.
Rakumpit
1:414
1:208
-
-
6.
Jumlah
1:1.583
1:722
1:825
1:132
(Sumber: Dinas Sosial Kota Palangka Raya, 2013) Untuk ketersediaan tempat pemakaman umum, Pemerintah Kota Palangka Raya masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan pemerataan tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat dimana terdapat 2 lokasi tempat pemakaman umum yaitu terdapat di Jl. Tjilik Riwut Km 2 dan Km 12 yang masuk wilayah Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Tetapi bagi masyarakat Kota Palangka Raya yang berada di Kecamatan Sabangau, Bukit Batu, dan Rakumpit hampir di setiap kelurahan terdapat tempat pemakaman yang merupakan swadaya dari masyarakat setempat. Tabel di bawah ini menyajikan data tempat pemakaman yang ada di wilayah Kota Palangka Raya.
No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 Tempat Pemakaman Umum Rasio terhadap Tahun penduduk Jumlah Luas Daya (Ha) Tampung 2008 2 76,77 35.000 1:40,47 2009 2 76,77 34.560 1:39,39 2010 2 76,77 34.120 1:8,07 2011 2 76,77 33.670 1:8,42 2012 2 76,77 33.230 1:6,04 2013 2 76,77 33.230 1:6,04
(Sumber: Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, 2013)
61
Terlihat bahwa rasio jumlah penduduk terhadap tempat pemakaman umum
mengalami
peningkatan
yang
cukup
signifikan.
Jika
dilihat
berdasarkan daya tampung maka angka tersebut sudah mencukupi untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, namun berdasarkan tingkat penyebarannya, lokasi pemakaman yang ada masih belum merata. Sebagian wilayah permukiman sudah memiliki rasio yang berlebih tetapi beberapa wilayah lain masih kurang. Untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk 5 tahun kedepan perlu dipersiapkan lokasi-lokasi pemakaman baru yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk, tingkat dan jangkauan pelayanan yang ada disetiap wilayah.
Sarana kebersihan (drainase dan tempat sampah) Sistem drainase Kota Palangka Raya mengacu pada saluran primer
yang sudah ada. Dalam rangka perawatan atau normalisasi sistem drainase Kota Palangka Raya dilakukan rehabilitasi saluran, pembangunan saluran baru, pembersihan saluran secara rutin. Berdasarkan arah aliran saluran primer yang sudah, maka sistem drainase Kota Palangka Raya dapat dibagi menjadi 4 blok yang terdiri dari Blok I meliputi Kelurahan Bukit Tunggal, Blok II meliputi Kelurahan Palangka dan sebagian Kelurahan Menteng, Blok III meliputi Kelurahan Menteng dan Blok IV meliputi Kelurahan Langkai, Panarung dan Pahandut. Blok I yang berada di Kelurahan Bukit Tunggal prioritas drainase berada di jalan Hiu Putih, Rajawali, Badak, Tingang, Garuda dan daerah banjir disekitarnya. Pada Blok II meliputi Kelurahan Palangka dan sebagian Kelurahan Menteng prioritas drainase berada di jalan Beliang, Bukit Hindu, Sangga Buana, Argo Puro, Yos Sudarso, Galaksi dan daerah banjir Sundoro. Pada Blok III meliputi Kelurahan Menteng prioritas drainase berada di jalan G.Obos, T. Tilung, Nyai Embang dan daerah banjir sekitar T. Tilung. Berikut ini tabel yang menjelaskan jaringan drainase Kota Palangka Raya.
62
Secara keseluruhan panjang jaringan drainase Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun terus menerus menurun karena drainase sudah terbangun di seluruh pemukiman penduduk perkotaan, drainase yang ada saat sekarang lebih banyak bersifat pemeliharaan dan sebagian kecil yang membangun drainase baru. (lihat tabel 2.35). Tabel 2.35 Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 No 1.
Kota Palangka Raya
2008 11.520
2009 16.954
Panjang Jaringan 2010 2011 6.489 2.689
2012 2.689
2013 2.689
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya, 2013) Pertumbuhan penduduk yang cepat di Kota Palangka Raya juga mengakibatkan volume sampah bertambah, dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Namun demikian pertumbuhan produksi sampah itu tidak diikuti oleh kemampuan untuk mengelola sampah. Jika tahun 2009 kapasitas daya tampung TPS masih diatas jumlah produksi, namun tahun 2009 telah terlampau dan deviasinya semakin besar. Penurunan daya tampung TPS juga disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang melakukan penutupan TPS didekat permukimannya. Akibat langsung yang ditimbulkan tentu adalah proporsi sampah yang tidak tertangani semakin meningkat (lihat tabel 2.36). Tabel 2.36 Informasi Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No
Uraian
1.
Jumlah Penduduk
2.
Jumlah Produksi sampah (ton) Produksi sampah per penduduk (kg) Daya tampung TPS (ton) Rasio daya tampung TPS per penduduk (kg) Persentase sampah yang tak tertangani
3. 4. 5. 6.
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
200.998
220.962
224.663
229.599
229.599
500
552
562
693
693
2,48
2,49
2,50
3,01
3,01
540
540
477
477
477
2,68
2,44
2,12
2,07
2,07
31,20
33,88
35,77
31,94
31,94
(Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2013)
63
Penempatan TPS dipermukiman didasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut serta juga dilihat dari kondisi dan jarak. Dilihat dari persebarannya, kecamatan Jekan Raya adalah kecamatan yang memiliki tempat sampah terbanyak, bahkan sangat banyak. Sementara itu kecamatan Rakumpit yang sebagian besar wilayahnya dialiri sungai serta memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak sehingga diwilayah ini tidak memiliki TPS (lihat tabel 2.37). Rentang kendali pelayanan yang sangat jauh ini menyebabkan pada wilayah tersebut kegiatan pengangkutan sampah belum tertangani. Kondisi dan jarak jalan yang ada juga menjadi masalah tersendiri, yang berakibat terbatasnya pelayanan persampahan di Kecamatan tersebut. Tabel 2.37 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2013
No
Kecamatan
(1) (2) 1. Kecamatan Pahandut Kecamatan Jekan 2. Raya 3. Kecamatan Sabangau Total 1+2+3 4. Kecamatan Bukit Batu 5. Kecamatan Rakumpit Total 4+5
Jumlah Penduduk (Jiwa) (3)
277.300
28.049
TPS Jumlah Daya Jumlah Tampung (Unit) (Ton) (4) (5) 19 57 117 6 142 2 0 2
351 18 426 6 0 6
Rasio (6=5/3)
0,0015
0,0002
(Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2013) Dari sisi pengelolaan akhir di TPA, masih menggunakan open dumping padahal sarana prasarana yang digunakan sudah sesuai dengan standar sanitary landfill. Disamping itu, kegiatan persampahan juga terkendala pada masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mereduksi sampah serta membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai jam 4 sore sampai jam 4 pagi sehingga kegiatan pengelolaan angkutan sampah dapat berjalan dengan maksimal, dengan pada pagi hari mulai beraktifitas
sampai pada siang hari tidak ada lagi
64
sampah yang menumpuk di Bak Penampung Sampah/TPS (Tempat Penampungan Sampah). Fasilitas sosial ekonomi yang sangat penting adalah pasar. Pasar pemerintah yang rutin beroperasi saat ini adalah Pasar Kahayan, Pasar Datah Manuah,blok mini Pasar Besar, Pasar Kalimantan Urban Development Project (KUDP) dan Pasar Kameloh dengan pengelolaan yang bersifat tradisional modern.Tabel 2.38 menyajikan kondisi pasar di Kota Palangka Raya. Tabel 2. 38 Tabel Jumlah Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Kondisi Berfungsi (BH)
Tdk Berfungsi (BH)
NO
NAMA PASAR
ALAMAT 2009
2010
2011
2012
2013
1.
Blok Mini Pasar Besar
Jl. JawaHalmahera
65
65
65
65
65
2.
Pasar Kameloh
Jl. A. Yani
85
85
85
85
85
Pasar Kahayan
Jl. Tjilik Riwut Km 1,5
433
433
433
433
433
3.
4.
20
23
145
30
32
20
10
12
d. Blok Babi
18
18
18
e. Los PKL
5
20
22
118
118
118
Kalimantan Urban Development Project (KUDP) Pasar Datah Manuah
Jl. Tjilik Riwut Km 1,5
Jl. Tjilik Riwut Km 1,5
118
Jl. Yos Sudarso
c. Blok Babi 2. Blok Sementara Pasar Tangkiling a. Toko
8.
2012
2013
---
-
-
18
18
18
18
18
Pahandut
159
159
159
159
159
Jekan Raya
Pahandut
b. Lapak Mingguan Pasar Mingguan Banturung - Toko - Lapak/
118
-
-
Jekan Raya
Jekan Raya
1. a. Bertingkat b. Blok Sayur dan Ikan
7.
2011
Jekan Raya 46
b. Tidak Bertingkat c. Blok Toko Buah
6.
2010
Tradisonal Modern Blok Pertokoan Pasar Kahayan a. Bertingkat
5.
2009
Kecamatan
65
---
50
50
50
50
---
64
64
64
64
---
16
16
16
16
15
15
15
65
65
65
65
15
Bukit Batu Tangkiling
Banturung
10
10
10
10
10
10
---
46
46
46
46
46
46
---
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-
6
6
6
6
6
Bukit Batu
65
9.
Pasar Takaras
Betuk Barunai
5
5
5
5
5
Rakumpit
10.
Pasar Burung
Temanggung Tilung
36
36
36
36
36
Jekan Raya
11.
Pasar Kalampangan a. Dibangun Pemkot b. Disperindagkop c. LKK Kelurahan
Sabangau Kalampangan
85
85
85
85
85
16
16
16
16
26
26
26
26
---
---
---
---
(Sumber : Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2013 )
2.5.1.4.
Perumahan Analisis atas perumahan meliputi kondisi lingkungan dan fasilitas
dasar di perumahan. Perumahan yang ada di Kota Palangka Raya diidentifikasi berdasarkan atas stok permukiman yang tersedia, kepadatan rumah, kondisi fisik rumah. Di bawah ini disajikan jumlah stok perumahan berdasarkan fungsi rumah yang terbagi menjadi dua jenis fungsi yaitu rumah tinggal yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga dan rumah campur yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus digunakan untuk fungsi yang lain misalnya untuk kegiatan ekonomi keluarga. Tabel 2.39 Jumlah Stok Perumahan Berdasarkan Fungsi Rumah di Kota Palangka Raya Tahun 2010 No Fungsi Rumah Jumlah (unit) 1 . Rumah Tinggal 62.526 2 . Rumah Campur 5.451 Total 67.977 (Sumber : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2033, 2013) Di Kota Palangka Raya setiap kecamatan mempunyai karakteristik perumahan yang berbeda dengan tingkat kepadatan tinggi sampai rendah dan permanen-semi permanen dengan kondisi baik sampai buruk. Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya secara umum memiliki kondisi perumahan yang sedang sampai baik. Sementara untuk tiga kecamatan yang lain kepadatannya cukup rendah tetapi dengan kondisi yang kurang baik. Perumahan
yang
berkembang
cenderung
memiliki
tipologi
perumahan dengan jenis perumahan kampung kota, sebagian besar
66
penduduk merupakan penduduk asli kota yang telah berdomisili sejak awal pembangunan Kota Palangka Raya. Pada beberapa bagian Kecamatan Pahandut terdapat perumahan yang termasuk dalam tipologi perumahan pinggir sungai, dibangun di sepanjang rawa pinggiran Sungai Kahayan, yang terletak pada pinggiran Kelurahan Pahandut dan Pahandut Seberang. Di bawah ini disajikan tabel tingkat kepadatan permukiman Kota Palangka Raya. Tabel 2.40 Tingkat Kepadatan Permukiman Kota Palangka Raya No
Kecamatan
Tingkat kepadatan
Kondisi Rumah
Rumah dengan kategori permanen dengan kondisi baik Rumah dengan kategori permanen 2. Jekan Raya Tinggi dengan kondisi sedang Rumah masih dalam kategori non 3. Sabangau Rendah permanen dengan kondisi relatif sedang Rumah masih dalam kategori non 4. Bukit Batu Rendah permanen dengan kondisi buruk Rumah dengan kategori non permanen 5. Rakumpit Rendah dengan kondisi buruk (Sumber : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2033, 2013) 1.
Pahandut
Sedang
Kecamatan Jekan Raya merupakan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, bangunan permanen dengan kondisi sedang. Kecamatan Jekan Raya memiliki beberapa tipologi perumahan yang beragam, antara lain perumahan kampung kota, developer, sekitar kawasan pendidikan dan perkantoran, dan perumahan pinggir kota. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan pada Kecamatan Jekan Raya yang beragam, antara lain kawasan perkantoran dan pendidikan yang dikelilingi oleh perumahan penduduk. Kecamatan Sabangau, Bukit Batu dan Rakumpit perumahan yang berkembang saat ini merupakan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah, Bangunan non permanen dengan kondisi relatif sedang sampai dengan
buruk.
Kecamatan
Sabangau
merupakan
salah
satu
arah
pembangunan Kota Palangka Raya, namun sejauh ini kondisi perumahan yang ada di Kecamatan Sabangau dapat dikatakan beragam, walaupun dalam jumlah yang relatif tidak begitu besar. Tipologi perumahan yang
67
banyak ditemukan di kecamatan ini merupakan perumahan developer yang persebarannya di Kelurahan Kereng Bangkirai, selain pada Kelurahan Kereng Bangkirai jenis perumahan penduduk adalah perumahan pinggir kota yang dapat di kategorikan juga sebagai perumahan kampung desa. Kecamatan Bukit Batu terpusat pada Kelurahan Tangkiling yang tipologi merupakan perumahan kampung kota dan pada kelurahan lain jenis perumahan cenderung termasuk dalam tipologi perumahan kampung desa. Sedangkan Kecamatan Rakumpit merupakan kecamatan yang sebagian besarnya terdiri atas kumpulan desa-desa yang kondisi perumahannya bersifat non permanen dan termasuk dalam tipologi perumahan kampung desa. Dibawah ini disajikan tabel kondisi perumahan di Kota Palangka Raya. Perumahan dengan kondisi yang bervariasi tersebut tetap harus memiliki fasilitas dasar perumahan yang cukup. Tabel 2.41 menyajikan fasilitas perumahan yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya. Tabel 2.41 Tabel Indikator Perumahan Kota Palangka Raya No
Indikator
2010
Tahun 2011 2012
Persentase rumah tangga pengguna air bersih terhadap total 24,1 30,42 rumah tangga 2. Persentase rumah tangga pengguna listrik terhadap total 99,13 99,13 rumah tangga 3. Persentase rumah tangga pengguna yang memiliki sanitasi 84,8 84,5 terhadap total rumah tangga 4. Persentase luas pemukiman 28,9 9,3 kumuh terhadap luas pemukiman 5. Persentase rumah layak huni 66 76 terhadap total seluruh rumah (Sumber : dari Berbagai Sumber yang diolah oleh Bappeda Kota 2013)
2013
1.
30,02
30,02
99,16
99,28
87
87
5,7
5,7
86
86
Palangka Raya,
2.5.1.5. Penataan Ruang Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan
ruang,
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang.
Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan
68
ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau. Penataan di Kota Palangka Raya dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kota Palangka Raya dibagi dalam beberapa zoning kawasan yang menunjukan fungsi pemanfaatan ruang antara lain : kawasan perkantoran
pemerintah;
kawasan
pelayanan
kesehatan,
kawasan
perkantoran dan jasa, kawasan kegiatan olah raga, kawasan kegiatan utilitas kota, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perumahan, kawasan terbuka hijau, kawasan pendidikan, kawasan tanah cadangan, kawasan lapangan terbang. Pengaturan bangunan meliputi pengaturan kepadatan bangunan dan luas terbangun. Pengaturan kepadatan bangunan merupakan rumusan kebijakan perbandingan luas lahan yang dimanfaatkan bagi bangunan dengan luas wilayah perencanaan.
Tingkat kepadatan bangunan dirinci
menjadi : 1.
Kawasan
bangunan
berkepadatan
tinggi,
mempunyai
rata-rata
kepadatan bangunan sebanyak 40 bangunan setiap hektar. 2.
Kawasan bangunan berkepadatan sedang, mempunyai rata-rata bangunan sebanyak 24 bangunan setiap hektar.
3.
Kawasan bangunan berkepadatan rendah, mempunyai rata-rata kepadatan bangunan sebanyak 11 bangunan setiap hektar. Pengaturan luas kawasan terbangun untuk setiap petaknya berkisar
antara 30 % - 70 %. Selain itu Rencana Detail Tata Ruang Kota Palangka Raya, juga mengatur tentang arahan garis sempadan jalan terhadap bangunan dan pagar, yaitu jarak garis sempadan as jalan terhadap bangunan, di mana besarannya disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan dimaksud. Pengaturan lainnya yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, mencakup pula pada aspek rencana ketinggian bangunan. 69
Namun dalam perjalanan waktu, berbagai aturan yang telah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, banyak yang tidak diikuti dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, di mana kondisi tersebut berakibat saat ini pada beberapa ruas jalan ditemukan adanya bangunan yang secara fisik melanggar GSB, KLB dan KDB. Dalam penyusunan RPJMD terdapat indikator untuk aspek tata ruang yakni ruang terbuka hijau, bangunan ber-IMB dan ruang Publik. Tabel 2.24 menyajikan informasi mengenai indikator tata ruang. Di Kota Palangka Raya luas ruang terbuka hijau bila dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah ada kecenderungan atau trend meningkat setiap tahun dan pada tahun 2012 dan 2013 telah mencapai lebih dari 30 persen artinya telah memenuhi syarat ideal untuk ruang terbuka hijau. Tabel 2.42 Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No
Uraian
Persentase Ruang Terbuka Hijau terhadap total wilayah Jumlah bangunan ber IMB 2. terhadap total bangunan (unit) Ruang publik yang telah 3. berubah peruntukannya (%) 1.
2009
2010
Luas 2011
29,50
29,67
29,98
30,56
30,98
1.799
2.122
1.576
1.480
2.351
-
-
-
-
25
2012
2013
(Sumber: Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya setelah diolah, 2013) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2012 berkisar pada angka 2.255 izin. Bagi masyarakat awam, pembangunan bangunan di tanah sendiri seharusnya tidak memerlukan izin kepada pemerintah. Rendahnya kesadaran ini terkait dengan masih kurangnya upaya sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh pemerint ah daerah. Sedangkan data dampak dari keadaan ini adalah sulitnya mendeteksi ketaatan terhadap dokumen tata ruang yang telah ada.
70
2.5.1.6.
Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dijadikan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20082013 yang diatur menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009, RKPD, Renstra SKPD, dan RENJA SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap RPJMD periode 2008-2013 terdapat beberapa persoalan terkait dengan perencanaan di wilayah Kota Palangka Raya diantaranya adalah koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD yang cukup lemah. Kondisi ini bermula dari lemahnya pemahaman masing-masing SKPD terhadap pentingnya perencanaan yang bersifat komprehensif, sehingga dokumen RPJMD menjadi semacam kumpulan dari Renstra, bukan sebuah perencanaan komprehensif atas tujuan dari Kota Palangka Raya. Lemahnya pemahanam itu berdampak sangat luas baik pada perencanaan tahunan
maupun masing-masing SKPD. Dari evaluasi RPJMD tersebut
didapati ketidak terkaitan antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lain, ketidaktepatan tujuan dan program dari masing-masing SKPD dan adanya persoalan yang tidak tercover oleh SKPD manapun. 2.5.1.7.
Perhubungan Tabel 2.43 Kondisi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Perhubungan
No 1.
2. 3. 4.
Perhubungan Jumlah arus pemumpang angkutan umum - Darat (terminal antar kota) - Pelabuhan laut - Pelabuhan udara Berangkat Datang Transit Rasio ijin trayek terhadap jumlah penduduk Jumlah uji KIR kendaraan per tahun Lama pelayanan uji KIR kendaraan
2011
2012
2013
12.351 -
24.649 -
11377 -
304 .077 302 081 6.059 0,191
330.930 354.488 45.497 0,187
326.683 368.257 52.927 0,176
7703 30
10388 30
10400 30
71
5.
6.
7. 8.
(menit) Biaya uji KIR kendaraan : A. Mobil Penumpang Umum 1. Roda 4 2. Roda 3 B. Bus 1. Kurang dari 12 Kursi 2. 13 sampai 25 Kursi 3. lebih dari 26 Kursi C. Mobil Barang 1. JBB 3,5 Ton 2. JBB 3,5 sampai 8 Ton 3. JBB 8 sampai 14 Ton 4. JBB 14 Ton D. Kereta Gandeng E. Kereta Tempelan F. Kendaraan Khusus Jumlah fasilitas perhubungan - Terminal angkutan umum - Pelabuhan laut - Dermaga Rasio rambu terhadap jumlah rambu yang seharusnya ada (1500 rambu) Fasilitas angkutan kota (halte)
35.000 20.000
35.000 20.000
35.000 20.000
50.000 60.000 100.000
50.000 60.000 100.000
50.000 60.000 100.000
50.000 60.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000
50.000 60.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000
50.000 60.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000
6 14 0,114
4 14 0,114
4 14 0,114
13
10
10
(Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013)
Kota Palangka
Angkutan umum yang beroperasional di Kota Palangka Raya terdiri dari Bus AKAP/AKDP, angkutan kota, taksi kota, taksi bandara, taksi agro dan angkutan perintis. Angkutan umum tersebut berkembang pesat karena telah terbukanya dan semakin baiknya akses jalan kabupaten sekitar misalnya Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi lain. Perusahaan Bus AKAP pada tahun 2012 mulai berkembang dengan jumlah sebanyak 7 perusahaan dan Bus AKAP sebanyak 8 perusahaan. Selain antar kabupaten, pemerintah juga memperhatikan armada angkutan pedesaaan, angkutan kota, taksi argo dan taksi bandara yang melayani kelurahan-kelurahan, jalur kota, bandara, hotel, jasa dan perdagangan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya. Namun demikian jumlah penumpang sepi
dikarenakan
memanfaatkan
masyarakat
kendaraan
Kota
pribadi
Palangka
dengan
Raya
kemudahan
lebih kredit
banyak yang
72
ditawarkan pembiayaan yang telah berkembang pesat di Kota Palangka Raya. Perkembangan angkutan dan jumlah penumpang oleh Pemerintah Kota Palangka Raya telah diantisipasi dengan keberadaan tiga terminal yaitu terminal AKAP WA GARA, Terminal Mihing Manasa dan Terminal Beringin Pahandut Seberang. Meski demikian pemanfaatan ketiga terminal tersebut kurang optimal hal ini beberapa sarana dan prasarana pendukung perlu penambahan. Selain itu, di Kota Palangka Raya berkembang travel liar (kendaraan pribadi) mangkal di jalan-jalan strategis yang ada di Kota Palangka Raya misalnya Jl. Yos Sudarso, Jl. Pierre Tendean, Jl. Tjlik Riwut, RTA. Milono dan jalan strategis lainnya. Berkembangnya taksi liar (kendaraan pribadi) tersebut karena kurangnya kesadaran dari pemilik untuk mengurus ijin operasional dan kemudahan untuk memperoleh kredit kendaraan serta kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pihak teknis terkait misalnya dari Organda. Maka perlu dilakukan penertiban agar taksi-taksi liar tersebut ada ijin operasional dan memanfaatkan terminal yang ada di Kota Palangka Raya. Sebenarnya Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan programprogram untuk memudahkan dengan menggratiskan pengurusan perijinan sebagai persyaratan ijin di dinas terkait Provinsi. Lalu lintas di Kota Palang Raya didukung 13 (tiga belas) halte yang menyebar di jalan-jalan strategis misalnya di jalan Tjilik Riwut, RTA Milono, S.Parman, G. Obos, Rajawali, Tingang dan jalan strategis lainnya. Sedangkan fasilitas rambu lalu lintas yang merupakan tanda petunjuk lalu lintas sudah menyebar di seluruh wilayah Kota Palangka Raya dari Kecamatan Rakumpit sampai dengan Kecamatan Sabangau. Fasilitas rambu lalu lintas yang ada lebih banyak terpasang di jenis jalan nasional, propinsi dan kota sedangkan di jalan-jalan lingkungan, gang dan jalan kecil kurang banyak terpasang. Berikut ini disampaikan fasilitas rambu-rambu di Kota Palangka Raya tahun 2013.
73
Tabel 2.44 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Palangka Raya Tahun 2013 Kondisi No Jenis Jalan Jumlah Baik Tidak Baik 1. Nasional 116 13 129 2. Propinsi 117 28 145 3. Kota 86 4 90 (Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013)
Kota Palangka
Fasilitas traffic light telah terpasang sebanyak 6 (enam) buah di persimpangan jalan nasional, propinsi dan kota dan warning light
telah
terpasang sebanyak 3 (tiga) di persimpangan jenis jalan nasional yaitu sepanjang Jalan Tjilik Riwut. Pemasangan sarana tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan yang ramai, padat dan berada di persimpangan. Traffic light dan warning light yang di wilayah Kota Palangka Raya dari sisi ketinggian tidak kondisi ideal dimana persyaratan kondisi ideal ketinggian harus di atas 3 meter dari permukaan jalan. Kondisi traffic light dan warning light tersebut dikarena adanya penambahan tinggi jalan dengan aspal. Berikut ini disampaikan traffic light dan warning light Kota Palangka Raya tahun 2013. Tabel 2.45 Traffic Light dan Warning Light Kota Palangka Raya Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lokasi Traffic Light Jalan Garuda Jalan Antang Jalan DI Panjaitan Jalan Irian Jalan Tambun Bungai Jalan RTA. Milono
Warning Light Jalan Tjilik Riwut Km 4 Jalan Tjilik Riwut Km 5 Jalan Tjilik Riwut Km 28
(Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013) Jumlah
penumpang dari tahun
2008
sampai
Keterangan Ketinggian ideal harus di atas 3 meter dari permukaan jalan Kota Palangka dengan 2012
mengalami peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Jumlah penumpang bis mengalami peningkatan, kemungkinan besar hal ini disebabkan karena semakin terbukanya akses infrastruktur jalan nasional
74
dan
atau kota sebagai akses penghubung antar kabupaten/kota kondisi
dalam provinsi. Sedangkan jumlah penumpang ASDP dari tahun 2008-2012 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena akses darat di Kota Palangka Raya terbuka, infrastruktur jalan kota jalan lingkungan antar kecamatan, kelurahan sudah banyak dilakukan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum Kota Palangka Raya tahun 2008-2012 yang terus meningkat. Tabel 2.46 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
1. Jumlah penumpang Bis 7.724 12.351 24.649 39.632 39.632 2. Kendaraan Bermotor 259.777 283.912 414.165 310.721 310.721 3. Jumlah penumpang ASDP 14.994 14.259 14.027 10.755 10.755 4. Jumlah penumpang Klotok 10982 10900 10042 9947 9947 5. Jumlah penumpang Speed boat 4012 3359 3985 808 808 6. Total Jumlah Penumpang 22.718 14.259 14.027 50.387 50.387 (Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Palangka Raya, 2013) Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Palangka Raya umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu Kota Palangka Raya mempunyai data hanya tahun 2012 dimana izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2012 sebanyak 89 izin. Jumlah izin trayek hingga tahun 2012 tidak terlalu banyak ini menunjukkan peran angkutan publik di Kota Palangka Raya yang belum signifikan dalam menunjang kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan mengingkat luas dan kondisi wilayah dengan penyebaran yang tidak merata serta tipologi mobilitas masyarakat yang masih minim, menyebabkan masih banyak daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum yang rutin beroperasi.
75
Wilayah-wilayah tersebut umumnya merupakan wilayah yang jauh dari akses jalan nasional atau jalan propinsi. Mengingat masih ada wilayah kecamatan yang belum terakses angkutan umum lewat darat, sehingga masyarakat umumnya menggunakan sarana sungai seperti di wilayah Kecamatan Rakumpit. 3.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Seluruh angkutan umum diwajib memiliki sertifikat pengujian
kendaraan bermotor (uji Kir). Berdasarkan data yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dari tahun 2008-2013, pengujian kendaraan masih menggunakan sistem manual. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan diamanahkan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji. Dengan melihat keadaan tersebut maka Kota Palangka Raya akan memaksimalkan sarana, prasarana serta alat uji agar uji kendaraan yang dulunya menggunakan manual akan diganti dengan peralatan uji otomatis. Tabel di bawah ini menyajikan persentase kendaraan, lama uji dan biaya serta peralatan melakukan Uji Kir. Tabel 2.47 Persentase Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 No Angkutan umum 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mobil penumpang 634 538 485 577 608 608 1. umum 2. Mobil bus 130 192 147 116 135 135 3. Mobil barang 3.324 4.227 5.021 7.009 9.639 9.639 4. Kereta tempelan 2 1 6 6 5. Kereta gandengan Jumlah 4.088 4.957 5.655 7.703 10.388 10.388 (Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Palangka Raya, 2013) Tabel 2.48 Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No Angkutan umum 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Semua Jenis 1. 30 30 30 30 30 30 Kendaraan (menit) (Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013)
Kota Palangka
76
Tabel 2.49 Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 No 1. 2. 3. 4. 5.
Angkutan umum Mobil penumpang umum Mobil bus Mobil barang Kereta tempelan Kereta gandengan
2008 30.000 40.000 45.000 50.000 50.000
2009 30.000 40.000 45.000 50.000 50.000
2010 30.000 40.000 45.000 50.000 50.000
(Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013)
2012 35.000 60.000 60.000 50.000 50.000
Peralatan Uji Kir
Manual
Manual
Manual
(Sumber:
Manual
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013)
2013
Manual
Manual
Kota Palangka
Jumlah kendaraan dari berbagai jenis yang ada yang melakukan uji Kir mengalami peningkatan dari 4.0888 di tahun 2008 menjadi 10.388 di tahun 2012. Ini artinya terjadi peningkatan kinerja uji Kir terhadap kendaraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin khususnya wilayah-wilayah yang jauh dari Kota dan wilayah yang mempunyai aksesibilitas yang masih minim karena kondisi jalan yang belum mantap. Selain itu, waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (Uji Kir) yang tidak terlalu lama sekitar ± 30 menit/unit kendaraan dan biaya yang murah. 4.
Jumlah Pelabuhan /Udara/Terminal Bis Kota Palangka Raya telah memiliki 1 terminal bis antar propinsi WA.
GARA dan memiliki satu pelabuhan udara Tjilik Riwut yang lumayan representatif. Hal ini cukup dimengerti karena Kota
2013 35.000 60.000 60.000 50.000 50.000
Kota Palangka
Tabel 2.50 Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
No 1.
2011 35.000 60.000 60.000 50.000 50.000
Palangka Raya
merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat pemerintahan yang menghubungkan kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya memiliki pada tahun 2008-2009 sebanyak 18 pelabuhan/terminal sedangkan pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan sebanyak 16 pelabuhan/dermaga/terminal. Untuk terminal mengalami
77
penurunan karena direncanakan semua penumpang darat akan difokuskan pada terminal AKAP WA. GARA. Tabel 2.51 Jumlah Pelabuhan Udara/Dermaga/Terminal Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4.
Uraian Pelabuhan Udara Dermaga Sungai Terminal Jumlah
2008 1 14 3 18
2009 1 14 3 18
2010 1 14 1 16
2011 1 14 1 16
(Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Raya, 2013)
2012 1 16 1 16
2013 1 16 1 16
Kota Palangka
Sedangkan dermaga sungai terjadi peningkatan jumlah karena telah operasionalnya dermaga di Bereng bengkel dan Marang. Dermaga tersebut tersebar dibeberapa lokasi dari Kecamatan Sabangau sampai dengan Rakumpit. Dermaga sungai yang ada umumnya merupakan dermaga untuk melayani bongkar muat barang dan penumpang. Dermaga ini digunakan untuk kepentingan umum adalah dermaga klotok dan speedboat. Namun demikian ada beberapa kondisi dermaga kurang maksimal, baik dari sisi pelayanan maupun kondisi fisik bangunan yang jauh dari standar bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang karena tidak dilengkapi dengan sarana penunjang yang layak. Walaupun dengan fasilitas pendukung yang sangat minim, masyarakat masih menggunakan klotok sebagai sarana utama untuk menyeberang ke atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kota Palangka Raya yang tinggal di pinggiran sungai masih banyak
menggunakan
transportasi
sungai
untuk
kehidupan
dan
perdagangan mengangkut kebutuhan sehari-hari. Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, kota yang berkembang cepat sebagai kota transit, perdagangan, jasa, juga penghubung kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Di bidang perpakiran, pihak Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan upaya dalam bentuk restribusi tempat parkir untuk menggali potensi pendapatan asli daerah. Penertiban parkir dilakukan dengan melibatkan instansi terkait telah dilakukan secara rutinitas untuk penertiban.
78
Perpakiran ini perlu dilakukan langkah-langkah terobosan dalam manajemen misalnya menata lahan parkir di beberapa jalan strategis dan pusat perdagangan yang ramai misalnya di Jalan Yos Sudarso dan Pasar Besar dan jalan ramai lainnya. Sebenarnya untuk pusat pertokoan modern di beberapa tempat telah melakukan digitalisasi atau penggunaan teknologi sedangkan untuk fasilititas umum masih menggunakan manual sehingga perlu dilakukan pembenahan dengan menggunakan sistem
informasi
digitalisasi. Sedangkan dari aspek sumberdaya manusia perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merupakan sebuah kebutuhan melalui bimbingan teknis bagi petugas parkir, pegawai dan aparat lainnya sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 2.5.1.8.Lingkungan Hidup Ada beberapa macam bidang yang mencakup analisa penguatan kualitas lingkungan hidup yakni pelestarian pengendalian, pencegahan, pengawasan lingkungan.
Pencemaran Status Mutu Air Kota Palangka Raya terdiri dari beberapa sungai, anak sungai,
danau maka tidak lepas dari permasalahan pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga penduduk yang mendiami di pinggiran sungai. Untuk mengendalikan pencemaran telah dilakukan uji pencemaran air di beberapa titik sampel yang ada di Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Sampel diambil dari air permukaan, air tengah sedangkan air dasar sungai belum dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Titik tersebut diambil dengan memperhatikan keterwakilan atau representatif titik sampel dari hulu sampai dengan hilir misalnya di Dermaga Takaras, Pelabuhan Tangkiling, Jembatan Kahayan, Pelabuhan Rambang, Terusan Tuwan, Bereng Bengkel dan Kameloh Baru. Tabel di bawah ini menyajikan kondisi penanganan atau uji pencemaran air.
79
Tabel 2.52 Uji Pencemaran Air Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Uji pencemaran air 2 Uji 3 Uji 2 Uji 3 Uji 2 Uji (Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2013)
No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2013 2 Uji
Tabel 2.53 Polutan Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Dermaga Takaras Pelabuhan Tangkiling Kelurahan Marang Terusan Tuwan Pelabuhan Rambang Jembatan Kahayan
2013
5,4
2,1
4,9
4,6
0,3
1,2
1,8
2,4
2,5
-
2,3
1,0
2,3
3,5
5,5
3,5
5,1
5,0
0,3
0,5
1,8
2,9
2,1
-
-
0,9
-
2,7
1,8
-
5,3
3,3
0,3
0,3
2,4
2,4
2,8
-
-
0,9
-
5,6
4,6
1,8
5,5
4,1
4,1
1,0
2,1
2,1
3,2
3,8
2,1
3,0
2,1
2,1
5
2,9
5
8,5
8,5
0,9
2,1
3,0
3,4
3,5
3,4
2,2
3,4
2
5,7
1,8
5
3,4
3,4
0,6
2,1
3,0
3,5
3,5
3,5
1,0
3,5
4,1
(Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2013) Dari sungai dan rawa yang dimiliki Kota Palangka Raya, hanya terdapat 6 lokasi pengambilan sampel yang kualitasnya dipantau. Hasil pemantauan status mutu air dan pencemaran status mutu air di sungai Kota Palangka Raya masih dalam ambang pengendalian, artinya air sungai yang ada masih dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mandi dan minum dengan memasak kembali. Kondisi air masih dalam batas ambang baku mutu.
Penanganan Pencemaran air, tanah dan udara Pengelolaan air limbah sampai saat ini belum sepenuhnya mampu
ditangani oleh Pemerintah Kota Palangka Raya terutama dalam sarana dan prasarana. Penanganan air limbah selama ini diusahakan oleh masyarakat secara swadaya untuk membuat septick tank yang sederhana dan cubluk. Akan tetapi penduduk Kota Palangka Raya tidak semuanya memiliki septick tank dan cubluk, mereka membuang air limbah langsung kedalam badan air Sungai Kahayan, Sungai Rungan-Manuhing dan Sungai Sabangau. Penggunaan kawasan sungai sebagai tempat pembuangan tinja masih tinggi terutama yang tinggal di bentaran sungai. Secara umum masyarakat Kota Palangka Raya yang mempunyai akses terhadap jamban
80
keluarga, jamban umum atau jamban bersama dilengkapi dengan bangunan pengolah seperti cubluk dan tangki septic masih belum berkembang, kalaupun tersedia hanya terbatas di kawasan pusat perdagangan. Untuk memulai keterlibatan Pemerintah dalam penanganan air limbah di Kota Palangka Raya hanya terbatas pada tempat-tempat umum seperti penyediaan WC umum. Pada beberapa tempat telah dibangun MCK Plus, akan tetapi tempatnya tidak melalui studi dan sosialisasi yang baik sehingga pembangunan air limbah tersebut tidak berjalan optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu studi yang dapat memberikan informasi tentang pembangunan pengelolaan limbah secara komunal, seperti pembangunan MCK Plus, memperbaiki IPLT dan pembangunan IPAL. Cakupan layanan Pengolahan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) saat ini sekitar 146.000 jiwa penduduk dengan jumlah volume tinja yang diolah 248,5 m3/minggu. Pencemaran udara menjadi masalah yang penting juga dikarenakan setiap tahun di Kota Palangka Raya pada musim kemarau terjadi kebakaran lahan
yang
dilakukan
oleh
perorangan
atau
perusahaan
untuk
membersihkan lahannya dan juga diakibatkan oleh asap dari cerobong pabrik. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya melakukan pemadaman di titik kebakaran api dengan kerjasama instansi terkait sedangkan pencemaran asap dari pabrik dengan melihat dampaknya selanjutnya dilakukan rekomendasi pabrik untuk mengurangi pencemaran tersebut. Tahun 2011-2012 tidak banyak pencemaran udara yang terjadi di Kota Palangka Raya. Berikutnya disampaikan ISPU yang terjadi di Kota Palangka Raya tahun 2008-2012 dan kebakaran hutan-lahan tahun 20092012.
81
Tabel 2.54 ISPU di Kota Palangka Raya tahun 2010-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kategori Tidak ada Nilai Baik Sedang Tidak sehat Sangat Tidak sehat Berbahaya Jumlah
2010 152 195 18 365
2011 47 249 58 11 365
2012 4 321 32 9 366
2013 339 19 2 360
(Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2013) Tabel 2.55 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No 1. 2. 3. 4. 5.
Kecamatan Sabangau Pahandut Jekan Raya Bukit Batu Rakumpit
2009 114 242 357,5 11 11,5
Luas Lahan (Ha) 2010 2011 2012 56,4 15,5 22,05 271 72,72 16,1 21 5
2013 22,05 72,72 21 5
(Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2013) Kasus lingkungan akan ditangani jika ada laporan dari masyarakat sebagai contoh misalnya pencemaran tanah dan akan dilakukan pengecekan lapangan jika ada laporan dari masyarakat tetapi di Kota Palangka Raya jarang terjadi. Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, dalam rangka menangani permintaan uji laboratorium oleh pihak pemrakarsa baik perorangan, perusahaan, pabrik telah memberlakukan Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini bertujuan mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka pelestarian lingkungan sudah dilakukan langkah kongkret misalnya dalam bentuk Adiwiyata yang dilakukan di sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA yang ada di Kota Palangka Raya. Pada tahun 2012 telah membina sekolah sebanyak 13 sekolah yang ada di Kota Palangka Raya. Pembinaan ini meliputi sejak dini memanfaatkan lingkungan
82
bersih dengan memilah sampah lewat pembelajaran sekolah, kurikulum, tenaga pengajar.
Pengelolaan sampah Penanganan sampah selama ini hanya terbatas atau terkonsentrasi
pada Kecamatan Pahandut, Jekan Raya dan sebagian kecil Kecamatan Sabangau
sedangkan Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit belum
tertangani dan volume sampah relatif kecil. Sampah yang terdapat di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya ini banyak ditemukan berserakan dan meluber di luar dari bak sampah atau kontainer yang berada di jalan-jalan strategis
dan
lingkungan.
Hal
ini
menimbulkan
tidak
bagusnya
pemandangan, kebersihan lingkungan. Sedangkan Rakumpit, sampah masih dianggap belum menjadi permasalahan terkait dengan luas wilayahnya, dengan demikian pencatatan tentang jumlah sampah yang diproduksipun belum tersedia. Indikasi ini harus menjadi perhatian mengingat sampah yang saat ini diproduksi semakin lama semakin menuju pada sampah plastik yang memiliki daya rusak tinggi bagi lingkungan.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
Sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Palangka Raya berasal dari air tanah dalam dan air permukaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di
Kota Palangka Raya sebagian besar
bergantung pada air hujan, air sungai dan sumur bor serta tentunya air ledeng atau PDAM. Penyediaan kebutuhan sarana air bersih di Kota Palangka Raya terbatas hanya pada daerah perkotaan terutama pada pusat kota (Kelurahan Pahandut, Langkai, dan Kelurahan Palangka). Pelayanan sarana air bersih untuk masa mendatang diharapkan akan lebih luas lagi cakupannya, sehingga lebih banyak penduduk yang dapat menikmati pelayanan air bersih. Pelayanan jaringan air bersih yang disediakan baru menjangkau sebagian kecil kebutuhan penduduk. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih,
83
sebagian besar penduduk masih memanfaatkan sumur galian, pompa dan sungai. Tabel 2.56 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2009-2013 No 1.
Uraian
2009 14.531 16.086
Rumah Tangga Jumlah
Tahun 2011 15.235 17.087
2010 14.656 16.347
2012 15.026 17.056
2013 15.026 17.056
(Sumber : PDAM Kota Palangka Raya, 2013)
Cakupan Pengawasan terhadap Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Amdal
dan Kasus
Jumlah perusahaan di Kota Palangka Raya tidak banyak misalnya perusahaan karet, perhotelan dan usaha lainnya yang telah melakukan wajib amdal. Perusahaan tersebut yang kegiatannya diawasi, pengawasan terhadap perusahaan yang telah melakukan amdal wajib dilakukan mengingat hal ini dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan dari jumlah kasus lingkungan yang telah ditangani oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan jika ada laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan melihat langsung dan menganalisis kondisi lapangan.
Pemerintah
Kota Palangka Raya
memberikan rekomendasi
terhadap kasus tersebut. 2.5.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Palangka Raya
melayani dokumen kependudukan terdiri (1). Dokumen kependudukan dan (2). Surat Keterangan Kependudukan. Selain pelayanan administrasi kependudukan tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka
Raya
kependudukan.
juga (2).
melayani:
Pelayanan
(1).
Pelayanan
perpindahan
pengolahan
penduduk
masal
data (3).
Penyusunan daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis sehingga untuk memperpendek jarak pelayanan bagi penduduk yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah
84
mengambil kebijakan terkait pembuatan KTP dapat dilaksanakan di 5(lima) Kantor Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Dalam rangka pelayanan yang dilakukan, kinerja kependudukan dapat dikatakan perlu adanya perbaikan baik pelayanan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana sehingga pelayanan KTP, akte kelahiran, akte nikah, KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kota Palangka Raya dapat berlangsung optimal. Lemahnya kinerja ini juga disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Kota Palangka Raya pada tahun 2009-2013 belum mempunyai database kependudukan sehingga untuk tahun mendatang perlu dilakukan kegiatan database kependudukan dalam rangka memperkuat sistem informasi dan data kependudukan yang akurat. Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No.
Capaian(Persen) Indikator Kinerja
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Rasio penduduk ber KTP
81
95
34
42
44
2.
Rasio bayi berakte kelahiran
77
47
37
27
25
3.
Rasio pasangan berakte nikah
26
26
30
19
13
4.
Kepemilikan KTP
87
95
34
30
44
5.
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
64
96
46
12
12
0
0
52
59
61
6.
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun, 2013)
Kota Palangka Raya
2.5.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya
pada Polres Kota Palangka Raya. Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di
Kota Palangka Raya sebagian besar disebabkan
pemukulan.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.58 di bawah ini.
85
Tabel 2.58 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kota Palangka Raya No
Indikator Pemberdayaan Perempuan
2011
2012
2013
1.
Prosentase Perempuan yang aktif di lembaga pemerintahan Jumlah Perempuan yang aktif di lembaga swasta Jumlah kejadian KDRT Tenaga kerja dibawah umur TPAK perempuan ( %) Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak
62,45
62,73
62,45
265 64 0 36,85 45
300 37 0 33,37 45
367 45 0 33,37 48
2. 3. 4. 5. 6.
(Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2013)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 2.59 Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013
No.
Indikator Kinerja
Capaian 2009
2010
2011
3,016
3,016
2.
Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB
78,26
78,3
3.
Cakupan peserta KB aktif
25.602
26.233
26.966 35.385 31.232
4.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
12.044
12.044
10.698 11.305 11.236
1.
2012
2013
3,016
2,6
2,6
76,8
78,3
78,40
(Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, 2013) Jumlah peserta keluarga berencana Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) selalu meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Salah satu faktor meningkatnya peserta program KB adalah dengan penambahan jumlah pelayanan posyandu dan penyuluh keluarga berencana yang aktif dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman arti pentingnya program keluarga berencana.
86
2.5. 1.11. Sosial Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Tabel 2.60 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 No. 1. 2. 3.
Indikator Kinerja Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan social Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
Capaian 2010
2011
2012
2013
2
2
2
2
2.461
1.976
2.089
1.839
2.886
3.215
3.725
4.596
(Sumber: Dinas Sosial Kota Palangka Raya, 2013) Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial di
Kota
Palangka Raya selama periode 2009-2013 dapat diamati terhadap PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2.5. 1.12. Ketenagakerjaan Tabel 2.61 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Karakteristik Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
2009 87.692 -
Tahun 2010 2011 99.736 110.326 -
2012 94.054 -
60,34 1.581 9,17 -
62,51 1.546 8,48 -
57,79 408 6,38 -
67,02 390 3,82 -
(Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya, 2013)
87
Peningkatan jumlah penduduk
Kota Palangka Raya berdampak
pada jumlah angkatan kerja yang juga mengalami peningkatan. Menurunnya jumlah tenaga kerja di perusahaan dan jumlah pencari kerja mengindikasikan dua hal penyebab yaitu meningkatnya jumlah wirausahawan,
data yang
ditunjukkan di atas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak semua para pencari kerja mendaftarkan dirinya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya sehingga jumlah mereka tidak dapat terdeteksi secara baik. 2.5. 1.13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja Pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 pada masingmasing indikator sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.62 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Persentase koperasi aktif
Indikator
95,77
65,71
65,71
87,40
87,78
2.
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
8.988
9.985
10.005
10.374
10.374
3.
Jumlah BPR/LKM
9
9
11
11
11
4.
Usaha Mikro dan Kecil
8.997
9.994
10.016
10.385
10.385
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya, 2013) Tabel di atas menunjukkan jumlah koperasi aktif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Sebagai badan usaha yang penting dan jumlah koperasi yang aktif banyak maka perlu dilakukan pengembangan koperasi baik di sisi masyarakat maupun pembina. Dampak dari aktifnya koperasi ini maka pemahaman pola-pola pembinaan koperasi oleh pemerintah selama ini sudah bisa dirasakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota. Program-program yang dibiayai oleh pemerintah telah sesuai sasaran atau bisa dinikmati oleh warga koperasi seluruhnya. Contohnya penyaluran dana bergulir oleh pemerintah melalui koperasi. Pemerintah melalui perbankan menyalurkan dana bergulir pada koperasi untuk memperkuat permodalan koperasi, terutama unit simpan pinjam. Selanjutnya, koperasi juga harus diberi kesempatan yang seluasluasnya untuk menciptakan jalinan kerjasama melalui jaringan usaha
88
koperasi, menggalang solidaritas serta melakukan joint venture antar koperasi dan dengan non koperasi. Usaha mikro dan kecil juga ditopang dengan semakin banyaknya jumlah BPR yang berkembang di Kota Palangka Raya. Jumlah BPR dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dari 9-11 BPR. 2.5. 1.14. Penanaman Modal Dukungan dalam peningkatan penanaman modal di Kota Palangka Raya terlihat dari kemudahan prosedur administrasi dalam mengurus investasi melalui pelayanan perizinan satu atap melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu. Rencana penanaman modal asing sampai dengan tahun 2012 menunjukkan peningkatan tetapi untuk rencana penanaman modal dalam negeri di Kota Palangka Raya tidak ada peningkatan alias stagnan/tetap. Peningkatan investasi yang terjadi pada rencana PMA ada pada sektor jasa lainnya, hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran sektor usaha yang terjadi di Kota Palangka Raya dan berakibat pada meningkatnya penanaman modal, khususnya dari investasi luar negeri (asing). Untuk rencana PMDN belum terlihat rencana penambahan investasinya di Kota Palangka Raya ini selama tahun 2013, investasi ini hanya meneruskan investasi yang sedang berjalan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.63 Rencana PMDN yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor di Kota Palangka RayaTahun 2011-2012 2011 Sektor /Sub Sektor (1) 1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Kehutanan 4. Pertambangan 5. Industri Kayu 6. Industri Kimia 7. Perhotelan 8. Jasa Angkutan 9. Real Estate
Jumlah investasi (2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nilai (Rp.Juta) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00
2012 Jumlah investasi (4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nilai Rp. (Juta) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00
2013 Jumlah investasi (6) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nilai Rp. (Juta) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00
89
10.Jasa Lainnya 11. Industri Karet Remah Jumlah
5
136.388,63
5
136.388,63
5
136.388,63
0
0,00
0
0,00
1
65.000
6
142.638,63
6
142.638,63
7
207.638.63
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2013) Tabel 2.64 Rencana PMA yang disetujui Pemerintah Menurut Sektor di Kota Palangka RayaTahun 2011-2013 Sektor /Sub Sektor (1) 1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Kehutanan 4. Pertambangan 5. Industri Kayu 6. Industri Kimia 7. Perhotelan 8. Jasa Angkutan 9. Real Estate
2011 Jumlah Nilai investasi (000 US $) (2) (3) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00
10.Jasa Lainnya
0
11. Industri Karet Remah
0
0,00
2012 Jumlah Nilai investasi (000 US $) (4) (5) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
0,00
0
2013 Jumlah investasi (6) 0 0 0 0 2 0 1 0 1
0,00
22
0,00
0
0,00
0
(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 666,94 0,00 600,00 0,00 400,00 47.293,59 Rp. 104.312,57
0
0,00 26
Jumlah
Nilai Rp. (Juta)
0,00
48.960,53 Rp. 104.312,57
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya , 2013)
Tabel 2.65 Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Palangka Raya (Ribu US$) 2009-2013 No
Tahun 2009
Jumlah Investasi 11
Rencana (Rp) 34.098,03
1. 2.
2010
21
3.
2011
4. 5.
Realisasi
%
1.206,00
3,54
38.900,53
606,00
1,56
25
43.900,53
1.424,94
3,25
2012
26
47.700,53
1.495,31
3,13
2013
26
48.900,53
1.450.17
2,96
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2013)
90
Tabel 2.66 Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Palangka Raya (Juta Rp.) 2009-2013 No
Tahun 2009
Jumlah Investasi 10
Rencana 453.745,11
Realisasi 320.376,70
% 70,61
1. 2.
2010
4
132.738,63
29.894,00
22,52
3.
2011
5
142.638,63
993,48
0,70
4.
2012
5
142.638,63
384.126,74
269,30
5.
2013
7
207.638,63
384.126,74
185
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2013) Berdasarkan data yang berasal dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Indikator Ekonomi Kota Palangka Raya 2012 Tenaga kerja yang direncanakan untuk mengerjakan investasi PMA di kota Palangka Raya pada tahun 2012 sebanyak 3.212 orang tenaga kerja indonesia dan 84 orang tenaga kerja asing, tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi didalam pengerjaan investasi tersebut yaitu tenaga kerja indonesia hanya 255 orang dan tenaga kerja asingnya 12 orang saja. 2.5. 1.15. Kebudayaan Melalui Perpres No. 92 tahun 2011 fungsi kebudayaan diintegrasikan dengan pendidikan. Berikut diuraikan kinerja kebudayaan di Kota Palangka Raya. - Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Seni dan budaya
Kota Palangka Raya pun tidak terlepas dari
kebudayaan suku Dayak. Dalam tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan festival seni dan budaya diantaranya experimentasi seni tari tradisional Dayak, rekaman Karungut dan musik tradisional, ukiran dan seni patung khas Dayak, Tatto Dayak, anyaman rotan dan purun, benang bintik, mandau talawang, festival kesenian daerah dan luar daerah, tiwah, kuntau, pagelaran dialog seni. Experimentasi seni yang dilaksanakan tersebut sebagai upaya untuk memunculkan, mengembangkan daya dan kreativitas dari seniman, sanggar, budayawan yang ada di Kota Palangka Raya dan sebagai ajang pameran pembangunan kepada masyarakat. Rekaman karungut yang
91
merupakan lagu dan musik asli Suku Dayak dilakukan dalam rangka memberdayakan rekaman pemusik lokal baik perorangan maupun kelompok dan perakam lokal. Rekaman karungut tersebut saat ini telah dilakukan pendistribusian hasil rekaman dalam jumlah yang terbatas ke masyarakat, hotel, pertemuan, pameran regional ataupun nasional. Pada
tahun
2012
telah
dilaksanakan
Dialog
Seni
dengan
menghadirkan tokoh masyarakat, seniman dan budayawan, ahli kebudayaan baik dari lokal maupun nasional. Tema dalam dialog Budaya tersebut disesuaikan dengan kondisi kelokalan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah secara menyeluruh terhadap pembangunan dan pelestarian seni budaya yang ada di Kota Palangka Raya. Tabel 2.67 Jumlah Festival Seni Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 No 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian
2010
2011
2012
2013
Experimentasi Seni Rekaman karungut dan Musik Tradisional Festival Kesenian dalam dan Festival Kesenian luar Daerah Pagelaran Dialog Seni
1 experimentasi 1 Rekaman
1 experimentasi 1 Rekaman
1 experimentasi 1 Rekaman
1 experimentasi 1 Rekaman
1 festival
1 festival
1 festival
1 festival
1 festival
1 festival
1 festival
1 festival
1 dialog
1 dialog
1 dialog
1 dialog
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2013) Walaupun pagelaran atau festival seni dan budaya dari frekuensi tidak terlalu banyak namun pelaksanaan festival seni di Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik bahkan melewati target yang ditetapkan. Alangkah baiknya jika festival seni dan budaya dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang lebih sering karena dapat memberikan ruang bagi kearifan lokal sehingga akan memperkuat ciri khas bangsa Indonesia di tengah gempuran kebudayaan asing. Di sisi lain, pelaksanaan festival seni dan budaya tentunya akan terkait dengan perkembangan ekonomi. Festival seni dan budaya dapat menunjang kegiatan pariwisata sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota
Palangka Raya melaksanakan Festival Budaya Isen Mulang dan menyeleksi 92
Pemilihan Putra Putri Pariwisata yang merupakan agenda tahunan dan bertujuan untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi bidang pariwisata, kebudayaan, kesenian, baik pelajar di tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA serta SMK maupun generasi muda. - Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Palangka Raya sangat terbatas. Terkait dengan hal ini maka perlu diupayakan peningkatan jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya sehingga masyarakat umum khususnya generasi muda, budayawan, seniman dapat lebih terintegrasi dengan kebudayaan lokal. Pada tahun 2010-2013 di Kota Palangka Raya belum ada bengkel kesenian, keberadaan bengkel kesenian ini diharapkan sebagai sarana sebagai tempat praktek bagi generasi muda, budayawan, seniman mengaktualisasi seni dan budaya lokal sehingga degradasi seni dan budaya di era globalisasi dapat terkendali. Pada tahun 2010-2013 di Kota Palangka Raya belum ada dewan kesenian. Dewan kesenian ini nantinya dapat memperkuat kelembagaan seni dan budaya yang ada di Kota Palangka Raya. Tabel 2.68 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 No Uraian 1. Bengkel kesenian 2. Dewan Kesenian 3. Sanggar
2010 14 set
2011 14 set
2012 14 set
2013 14 set
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2013) - Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Cagar budaya yang dilindungi di
Kota Palangka Raya adalah
Sandung Ngabeh Soekah, Tugu Tiang Pancang Pembangunan Pertama Provinsi Kalimantan Tengah, Rumah Tradisional Tjilik Riwut, Sandung Bawik Kuwuh Mungku Baru, Rumah Tradisional Sei Gohong. Kondisi cagar budaya tersebut dalam kondisi terawat dan baik kecuali Rumah Tradisional Sei Gohong yang perlu ada perbaikan. Sandung, tugu dan rumah tradisional
93
tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang agama. Hindu Kaharingan yang merupakan agama nenek moyang Suku Dayak dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa ini. 2.5. 1.16. Kepemudaan dan Olahraga Organisasi kepemudaan
di Kota
Palangka Raya
merupakan organisasi nasional, organisasi regional
ada yang
dan organisasi
kedaerahan. Ini tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di
Kota Palangka Raya. Disamping itu, menggambarkan
kapasitas pemerintah kota dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kesadaran masyarakat Kota Palangka Raya untuk melakukan olahraga dan menjaga kesehatan. Tabel 2.69 Organisasi Pemuda dan Sarana Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
2009
2010
2011
2012
2013
9 20 8 9 2
15 35 8 11 4
20 45 9 12 7
25 55 10 15 12
30 63 12 14 15
20
30
45
55
60
(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2013) 2.5. 1.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Palangka Raya selama periode 2009-2013 pada masing-masing indikator disajikan pada tabel di bawah ini.
94
Tabel 2.70 Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2009-2013 Tahun (Persen) No Indikator 2013 2009 2010 2011 2012 1. Kegiatan pembinaan terhadap 100 100 100 100 100 LSM, Ormas dan OKP 2. Kegiatan pembinaan politik daerah 100 100 100 100 100 (Sumber: Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya, 2013) Tabel di atas menggambarkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat seperti kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan OKP. Selama tiga tahun yaitu 2009 hingga tahun 2013 kegiatan pembinaan sebanyak 100%. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin baiknya hubungan antara pemerintah dengan LSM, Ormas dan OKP serta partai politik. 2.5. 1.18.Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kota Palangka Raya selama periode 2009-2013 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
No 1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
Tabel 2.71 Aspek Pelayanan Umum Bidang Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah Tahun Indikator 2009 2010 2011 2012 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Penegakan PERDA
2013
9,55
8,69
8,32
8,06
8.71
39,80
40,73
40,06
39,19 47,04
23,33
23,33
20,00
20,00 31,00
6,09 4,76
5,55 5,24
6,95 4,69
6,99 4,24
7,55 -
1
1
1
1
1
12 Perda
12 Perda
12 Perda
12 Perda
12 Perda
95
Tahun No
Indikator
Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 9. ketentraman, keindahan) di kota Petugas Perlindungan 10. Masyarakat (Linmas) di kota Cakupan pelayanan bencana 11. kebakaran kota (kecamatan) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 12. layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 8.
2009
2010
2011
2012
2013
3 Kec
3 Kec
3 Kec
3 Kec
3 Kec
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Orang
900 Orang
900 Orang
1.080 Orang
1.150 Orang
3 Kec
3 Kec
3 Kec
3 Kec
3 Kec
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
800
15 menit
(Sumber:Dari berbagai sumber setelah diolah, 2013) Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio Satpol PP terus menurun, artinya cakupan pelayanan oleh petugas menjadi semakin kurang baik. Hal ini berdampak kurang berdampak baik dalam membantu mengatasi masalah keamanan masyarakat. Selain polisi pamong praja, perlindungan masyarakat (Linmas) juga berperan aktif dalam peningkatan upaya menjaga keamanan masyarakat. Selama lima tahun terakhir, tercatat terjadi penambahan jumlah Linmas sebanyak 180 orang. Bentuk pengamanan lain adalah berupa keberadaan pos sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang berada di setiap desa/kelurahan. Selama tiga tahun yaitu 2011-2013, jumlah siskamling yang ada sampai pada tahun 2013 yang pembangunannya difasilitasi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebanyak 27 unit diluar siskampling yang dibangun masyarakat secara swadaya. Idealnya siskamling harus ada di setiap RT (Jumlah RT di Kota Palangka Raya sebanyak 666 RT). Kualitas pelayanan pemerintahan dan perizinan dapat ditunjukkan oleh kesediaan sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah dan jumlah penegakan perda. Pada tahun 2013, sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah telah dibentuk dan dioperasikan. Pada tahun 2013, penegakan perda telah dilakukan sebagai
96
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perda. Kesadaran
masyarakat
terhadap
pentingnya
penegakan
perda
dan
pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) masih kurang dapat dilihat dari jumlah pelanggaran perda dan pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terus meningkat. 2.5. 1.19. Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2010-2012 ketersediaan pangan antara 25.319,88 ton/tahun dalam bentuk beras. Dari aspek jumlah menunjukkan bahwa pangan yang ada telah mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya yang memerlukan pangan dalam bentuk beras sebesar antara 23.018,07-23.765,59 ton/tahun.Dengan demikian kalau dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan beras yang ada masih ada kelebihan beras sebesar
antara 2301,81- 2376,56 ton/tahun.
Melihat kondisi yang demikian itu maka
Kota Palangka Raya tidak
kekurangan beras, tetapi beras yang beredar justru sebagian besar bukan berasal dari Kota Palangka Raya atau didatangkan dari luar misalnya dari Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kalimantan Selatan bahkan dari Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan karena produksi di Kota Palangka Raya belum mampu mencukupi kebutuhan pangan utama masyarakat. Kontradiktif dengan luasnya Kota Palangka Raya, kurangnya produksi beras tersebut disebabkan karena untuk menanam padi dan memeliharanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Sebagai kota yang berkembang cepat,
tentu
memiliki jumlah
penduduk yang terus bertambah dengan areal pertanian yang pemanfaatan untuk sektor lain misalnya jasa, perdagangan tentu berakibat
makin
sempitnya lahan pertanian. Sebuah tantangan ke depan diharapkan Kota Palangka Raya mampu secara mandiri memproduksi beras. Berikut ini dijelaskan produksi padi dan jumlah jiwa yang ada di Kota Palangka Raya selama 4 tahun terakhir dari 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
97
Tabel 2.72 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 No
Tahun
Jumlah Jiwa
1. 2. 3. 4.
2010 2011 2012 2013
220.962 224.663 231.959 244.500
Kebutuhan Produksi Pangan (kg) (Ton) 23.765,59 23.018,07 23.659,82 30.690,00
275,26 439,27 12,00 90,00
Ketersediaan Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan dari Berdasarkan Pangan Luar Daerah Produksi (ton) (ton) (kg) 154,75 25.987,40 26.142,15 246,96 25.072,92 25.319,88 6,75 26.019,05 26.025,80 50,40 33.707,00 33.759,00
(Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palangka Raya, 2013) 2.5. 1.20. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya melalui LKK/LPM, PKK, LSM, posyandu serta karang taruna. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri
oleh
masyarakat
dan
mampu
menjawab
kebutuhan
dasar
masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian. Selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 LKK yang di Kota Palangka Raya tetap sama jumlahnya tidak mengalami penambahan yaitu berjumlah 30 (tiga puluh) dimana setiap kelurahan terdapat 1 (satu) LKK yang merupakan
mitra
kelurahan
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan. Demikian juga, PPK di Kota Palangka Raya selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 PPK yang tetap sama jumlahnya tidak mengalami penambahan yaitu berjumlah 30 (tiga puluh) dimana setiap kelurahan terdapat 1 (satu) LKK yang merupakan mitra kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan. Ditambah dengan PKK Kecamatan sebanyak 5 (lima) serta PPK kota sebanyak 1 (satu).
98
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan
program
pemerintah.
Besarnya
jumlah
LSM
aktif
akan
menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
daerah
sebagai
upaya
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Besarnya posyandu yang aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas
penunjang
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan bidang kesehatan ibu, balita di Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui secara detail keberadaan peran LKK, PKK, LSM dan posyandu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.73 Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka RayaTahun 2009-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif
2009
2010
2011
2012
2013
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
285 30 105
296 30 120
308 30 120
314 30 124
317 30 124
(Sumber : Berbagai Sumber setelah diolah, 2013) 2.5. 1.21. Statistik dan Kearsipan Sejalan dengan tugas penyediaan data, Badan Statistik Kota Palangka Raya telah bekerja sama dengan instansi terkait telah menerbitkan
99
dokumen resmi yang harus tersedia pada suatu wilayah. Dokumen dalam Angka sebagai dokumen data resmi tersedia di Kota Palangka Raya secara lengkap misal Selayang Pandang Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya Dalam Angka, Kecamatan Pahandut Dalam Angka, Kecamatan Sabangau Dalam Angka, Indikator Ekonomi Kota Palangka Raya dan PDRB Kota Palangka Raya dan sebagainya. Sejalan dengan kelengkapan yang diharuskan ada dalam sebuah dokumen, Kota Palangka Raya dalam Angka telah memenuhi standar isi yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat data detail yang memang tidak tersedia dalam Statistik tetapi tersedia di SKPD yang mengampu. Aspek penting lain dari data statistik adalah terjadinya perbedaan data yang ada di SKPD dengan yang ada di dokumen Statistik. Hal ini terjadi akibat dari metode pengumpulan data yang berbeda. Perbedaan itu muncul diakibatkan dari tujuan pengumpulan yang memang berbeda. Statistik memiliki standar metodologi
yang telah baku demi
mendapatkan data
yang
dapat
diperbandingkan secara regional maupun nasional. Sementara itu data di SKPD lebih berkaitan dengan tujuan pengambilan kebijakan yang mendesak dan detail. 2.5. 1.22. Komunikasi dan Informatika - Komunikasi dan Informasi Layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan intelektual masyarakat
dan diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat, Keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan usaha diberbagai sektor bagi masyarakat Kota Palangka Raya.
100
Tabel 2.74 Layanan komunikasi dan informasi Tahun 2010-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Jumlah jaringan telepon seluler/ dibandingkan telepon stasioner Rasio wartel terhadap penduduk Rasio surat kabar nasional terhadap surat kabar lokal Rasio penyiaran radio lokal terhadap jaringan televisi yang masuk ke daerah Ada tidaknya website milik pemerintah Jumlah pameran/ ekspo yang dilakukan setiap tahun
2010
2011
2012
2013
350/7
370/8
406/10 470/12
1/90
1/90
2/100
2/96
4/5
4/7
4/9
5/10
16/4
16/5
23/04
20/15
1
1
1
1
0
0
0
0
(Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya, 2013) 2. Jaringan Komunikasi Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat. Perkembangan jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi ini dengan banyaknya jaringan komunikasi yang dibedakan menjadi seluler dan telepon stationer. Jumlah operator jaringan seluler (telpon genggam) di
Kota
Palangka Raya sebanyak 7 operator sedangkan operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator. Di Kota Palangka Raya jaringan komunikasi yang ada diantaranya AXIS, 3 (Tri), Indosat, Star One, Telkomsel, XL, Flexy. Jaringan komunikasi seluler tersebut tidak semua dapat dimanfaatkan di 5 (lima) kecamatan di Kota Palangka Raya hanya jaringan Indosat (Mentari) dan Telkomsel (HALO, SimPATI dan AS) yang dapat dimanfaatkan di 4 kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu) dan Kecamatan Rakumpit sebagian wilayah yang terjangkau oleh operator.
101
Sedangkan jaringan komunikasi dalam bentuk telepon dengan operator dari Telkom Indonesia yang dapat dimanfaatkan
di 2 (dua)
kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya).Dengan banyaknya jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi di masyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu. Berikut ini data menara telekomunikasi di Kota Palangka Raya tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.75 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Operator PT. Telkomsel PT. Indosat PT. XL Axiata PT. Hutchinson Cp Tel. (Three) PT. Telkom (Flexy) , PT. Indosat-Star One DMA PT. Mobile 8 (fren) Jumlah
Jumlah Menara 59 18 9 17 8 9 120
(Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Palangka Raya, 2013) Perkembangan
menara
telekomunikasi
tersebut
diatas
oleh
Pemerintah Kota Palangaka Raya dilakukan restribusi pengendalian menara komunikasi sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menggali pendapatan asli daerah guna pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Restribusi dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual obyek pajak bangunan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan terhadap bangunan menara telekomunikasi seluler.
102
3. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Angka rasio warnet/wartel per 1000 penduduk pada tahun 2012 di Kota Palangka Raya sebesar 0,45 dengan jumlah wartel/warnet sebanyak 100
buah.
Di
setiap
kecamatan
tidak
merata,
berdasarkan
rasio
warnet/wartel per 1000 penduduk di Kecamatan Pahandut, Bukit Batu dan Jekan Raya lebih mudah mendapatkan layanan wartel/warnet dibandingkan dengan Kecamatan Sabangau dan Rakumpit. Sejalan dengan banyaknya jaringan telekomunikasi di Kota Palangka Raya maka akan membuka peluang usaha bagi para wirausahawan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi. Namun demikian, wartel atau warnet yang berkembang di Kota Palangka Raya didominasi oleh game online ini dikawatirkan berdampak negatif terhadap penggunanya yang kebanyakan usia remaja. Berikut ini rasio warnet/wartel per 1000 penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.76 Rasio Warnet/Wartel per 1000 Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5.
Kecamatan Pahandut Jekan Raya Sabangau Bukit Batu Rakumpit Jumlah
Jumlah Wartel
Jumlah Penduduk
60 30 1 9 100
78.504 116.478 14.546 12.132 3.003 224.663
Rasio Wartel terhadap 1000 Penduduk 0,76 0,26 0,07 0,74 0,00 0,45
(Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Palangka Raya, 2013) 4. Surat Kabar Nasional/Lokal Surat kabar yang ada beredar dibedakan media nasional dan lokal di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Media nasional yang beredar diantaranya Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos,
Banjarmasin Post
sedangkan media lokal diantaranya Palangka Pos, Kalteng Pos, Tabengan, Palangka Raya Ekspress, Megapos, Radar Palangka, Borneo News, Fattala, Media Kalimantan. Kesemuanya itu memberikan informasi yang terjadi di dalam dan luar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak 103
informasi yang dibutuhkan untuk keperluan informasi baik bisnis maupun sosial. 5. Penyiaran Televisi Nasional dan Lokal Tedapat 11 stasiun televisi nasional yang salurannya dapat ditangkap di
Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya TVRI, TV
ONE, Metro TV, RCTI, SCTV, Trans TV, MNCTV, Global TV, ANTV, Trans 7, Fiesta TV, Sindo TV. Stasiun televisi lokal yang salurannya dapat ditangkap melalui antena di
Kota Palangka Raya melalui diantaranya Borneo TV,
Camar TV, Kalaweit Media, Duta Televisi Kalteng, Kalimantan Citra Televisi, TVRI Kalteng. Sedangkan untuk stasiun televisi kabel yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya sebanyak tiga saluran diantaranya oleh PT. Citra Ilham Mandiri, PT. Provision Mandiri Netlink, PT. Permata Citra Kahayan. 6. Penyiaran Radio Nasional dan Lokal Tedapat 4 stasiun radio nasional yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya RRI PRO I Palangka Raya FM 89.2 MHz, RRI PRO II Palangka Raya FM 92.4 MHz, RRI PRO III Palangka Raya FM 95.1 MHz, RRI PRO IV Palangka Raya FM 95.9 MHz. Sedangkan untuk stasiun radio lokal yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya Radio Sangkakala, Radio Garantung, Radio Suara Duhup Haduhup (Sarita), Radio Kidung Shaloom, Radio Dian Mandiri Barigas, Radio Evella Cahnnel, Radio Swara PKBI, Radio Kalaweit, Radio Kalteng Pos, Radio Cinderanada Awigra, Radio Cahaya Niki Sae, Radio Swara Navaria, Radio Borneo Citra Vokalia, Radio Duta Swara Indah, Radio Ozonindo, Radio Wahana Suara Ewanglion (LPK). 7. Web Site Milik Pemerintah Web Site yang dimilik oleh Pemerintah
Kota Palangka Raya
diantaranya : -
www.Palangka Raya.go.id
-
bappeda.Palangka Raya.go.id
104
-
www.blh.Palangka Raya.go.id
-
www.kppt.Palangka Raya.go.id.
-
www.dinkes.Palangka Raya.go.id
-
www.kemenagkota.Palangka Raya.go.id
-
www.lpse.Palangka Raya.go.id
Dengan adanya web site milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date. -
Jumlah Pameran atau Expo Dimulai dari peringatan HUT Koperasi dan Hari Jadi Kota Palangka
Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda Lapangan Mantikei, Gedung Tambun Bungai, Gedung KONI berkembang menjadi Palangka Raya Fair yang merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kegiatan Pameran ini bertujuan memberikan
informasi
hasil
pembangunan,
pengembangan
ekonomi
kerakyatan untuk peluang investasi atau permodalan bagi pengembangan UMKM, sarana promosi agribisnis dan industri, menarik investor untuk menamkan investasi di Kota Palangka Raya. Pada tahun 2013 Kota Palangka Raya melaksanakan
Palangka
Raya Fair dengan mengundang pelaku usaha yang ada di Palangka Raya dengan konsep menggunakan stand untuk pelaku usaha dan pasar rakyat untuk masyarakat umum. Akan tetapi total pameran yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya hanya sebanyak 1 kegiatan dan angka ini terus sama dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Diharapkan pada saat mendatang jumlah peserta pameran dapat bertambah dengan mengundang pelaku usaha dari luar daerah dan instansi teknis provinsi atau nasional.
Diharapkan mampu
menggerakkan roda
ekonomi masyarakat melalui pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya melalui penjualan produk maupun transaksi bisnis.
105
2.5. 1.23. Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang berada di Kota Palangka Raya pada tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2009-2013 jumlah perpustakaan masing-masing sebanyak 3 (tiga), 9 (sembilan), 23 (dua puluh tiga), 30 (tiga puluh), 49 (empat puluh sembilan) perpustakaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah perpustakaan maka koleksi buku yang tersedia juga ditambah dan selalu meningkat setiap tahun. Dengan adanya penambahan perpustakaan dan koleksi buku maka disertai dengan peningkatan pengunjung perpustakaan umum kota dimana pada tahun 2009 jumlah pengunjung 242 orang, tahun 2010 jumlah pengunjung 300 orang, tahun 2011 jumlah pengunjung 406 orang, tahun 2012 jumlah pengunjung 613 orang, tahun 2013 jumlah pengunjung sebanyak 286 orang atau menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan perhitungan untuk tahun 2013 dicatat pada semester pertama saja. Berikut ini disajikan jumlah perpustakaan, pengunjung dan koleksi buku di Kota Palangka Raya. Tabel 2.77 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kota Palangka Raya Tahun 2009 - 2013 No. 1. 2. 3. 4.
5.
6.
Uraian Pengelolaan Arsip Secara Baku (Lembar) Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kota Palangka Raya Jumlah Pengunjung Mobil Perpustakaan Keliling Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah Kota Palangka Raya (Jumlah Judul) Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah Kota Palangka Raya (Jumlah Buku)
2009
2010
2011
2012
2013 (Semester 1)
-
-
-
400
700
3
9
23
30
49
242
300
406
613
286
-
10200
20494
19739
9773
727
990
3264
4159
5973
3041
3998
9002
12499
17704
(Sumber : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Palangka Raya, 2013)
106
2.5.2. Urusan Pilihan 2.5.2.1. PertanianTanaman Pangan - Pertanian Tanaman Pangan Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam membangun perekonomian. Dengan dikembangkannya kegiatan pertanian di wilayah Kota Palangka Raya maka akan lancar pula kegiatan jasa dan bisnis yang berbasis agribisnis. Pertanian yang maju akan terlihat pada meningkatnya produktivitas pertanian. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian akan menjadi penyangga ketahanan pangan di Kota Palangka Raya. Permasalahan produktivitas pertanian bersumber dari kualitas lahan. Di Kota Pangka Raya hampir tidak dapat menghasilkan padi sawah, sehingga untuk tanaman pangan bertumpu pada padi ladang dan palawija. Tabel 2.79 menyajikan luas produksi dan produktivitas padi ladang dan palawija. Tabel 2.78 Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kota Palangka Raya No
1. 2. 3. 4. 5.
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
Luas tanam (Ha) 418 213 235 36 193
Padi Produksi Produktivitas (Ton) (ton/Ha) 688 275 439 12 82
1,64 1,29 1,86 0,33 0,42
Luas tanam (Ha) 1.390 1.272 1.267 528 820
Palawija Produksi Produktivitas (Ton) (ton/Ha) 4.490 3.610 3.478 1.256 2.171
3,23 2,83 2,74 2,37 2,64
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013) Penurunan produksi padi dan palawija tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan luas panen tiap komoditi. Hal ini disebabkan lahan di Kota Palangka Raya kebanyakan gambut, rawa, berpasir sehingga petani tidak menanam komoditi tersebut karena biaya produksi yang besar mulai dari penanaman, pasca panen dan pemasaran. Bahan pangan lain yang mulai berkembang di Kota Palangka Raya adalah buah-buahan (lihat tabel 2.79) dan sayur-sayuran (lihat tabel 2.80). Pada saat musim panen buah-buahan banyak sekali atau over produksi. Tetapi buah-buahan yang ada tersebut di Kota Palangka Raya belum
107
memasuki industriasi yang bersifat komersil atau pengolahan. Produksi buah-buahan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tabel 2.79 Produksi Buah-Buahan Kota Palangka Raya 2008-2012 (Ton) Tahun Jenis Buahbuahan 2008 2009 2010 2011 2012 Sawo Pepaya Pisang Nenas Salak Nangka Rambutan Duku/Langsat Cempedak Jeruk Durian Jambu Alpukat Buah-buahan lainnya
2013
27,87 62,58 718,19 633,41 8,00 694,36 108,07 79,65 278,02 32,54 34,55 65,47 10,20
35,32 62,52 757,89 434,01 12,33 696,21 118,13 83,00 286,87 60,51 121,78 83,76 15,55
39,13 84,80 999,00 873,00 10,94 941,00 138,6 121,40 406,30 90.40 175,70 92,70 15,80
45,41 114,85 1.012,00 980,82 10,95 939,41 147,61 133,24 463,05 110,33 213,02 115,13 13,65
59 177 907,00 1.121,00 10,00 1.187 272,00 87,00 504,00 184,00 303,00 131,00 13,00
59 177 907,00 1.121,00 10,00 1.187 272,00 87,00 504,00 184,00 303,00 131,00 13,00
279,00
298,00
387,00
406,50
410,00
410,00
(Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013) Sayur-sayuran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Palangka Raya. Tabel 2.80 Produksi Sayur-Sayuran Kota Palangka Raya 2008-2013 (Ton) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Jenis Buahbuahan Tomat Lombok Terong Sawi Kacangkacangan Ketimun Bayam Kangkung Lainnya
2008
2009
Tahun 2010 2011
2012
2013
117,70 209,80 509,72 1.120,10
92,00 247,00 231,00 317,00 687,10 709,00 1.136,55 1.1558,00
23,15 357,75 747,21 1.496,50
447,00 587,00 907,00 1.190,00
447,00 587,00 907,00 1.190,00
1.628,42
1.648,00
2.265,00
2.378,5
1.941,00
1.941,00
410,06 524,65 874,60 869,83
410,06 546,55 972,05 880,00
570,70 729,90 1.216,00 1.100,00
581,72 816,08 1.224,15 1.155,00
904,00 1.016,00 922,00 972,00
904,00 1.016,00 922,00 972,00
(Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013)
108
Kesulitan petani umumnya adalah memperoleh akses permodalan dari sektor perbankan karena status kepemilikan lahan petani yang masih belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Selain itu juga keterbatasan akses permodalan disebabkan oleh kurangnya informasi tentang permodalan melalui perbankan. Namun pemerintah Kota Palangka Raya berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok petani yang berada di Kota Palangka Raya ini. Pelayanan ini dapat terlihat pada upaya untuk membantu kelompok petani. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah kelompok petani dan regu proteksi tanaman yaitu pada tahun 2008 terdapat 149 kelompok petani dan regu proteksi tanaman
berkembang
selama 5 (lima) tahun menjadi 181 kelompok petani dan regu proteksi tanaman pada tahun 2012. Sebagaian kelompok petani dan regu proteksi tanaman tersebut mendapatkan bantuan atau hibah dalam bentuk jasa, modal, barang dari Pemerintah Kota, Provinsi atau Pusat. Kelompok Tani dan Regu Proteksi Tanaman di Kota Palangka Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.81 Kelompok Tani dan Regu Proteksi Tanaman Kota Palangka Raya 2008-2012 No 1. 2.
Jenis Kelompok Tani Regu Proteksi Tanaman
2008 149
2009 157
Tahun 2010 2011 144 180
149
157
144
180
2012 181
2013 181
181
181
(Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013) Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap petani cukup tinggi terutama petani yang masih memiliki modal yang terbatas. Pengembangan teknologi tepat guna bagi pertanian tentunya banyak dilaksanakan diberbagai institusi baik instansi teknis pemerintah dan penelitian pengembangan (litbang). Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mentransfer dan mensosialisasikan berbagai inovasi
109
kepada para petani.
Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya
manusia pelaku usaha tani yaitu petani itu sendiri. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan petani pada khususnya. 2.5.2.2. Kehutanan dan Perkebunan - Kehutanan Sumber daya kehutanan merupakan potensi yang sangat strategis untuk wilayah Kota Palangka Raya dan memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kota Palangka Raya, yang diindikasikan dengan peranan kehutanan dan perkebunan dalam memberikan kontribusi bagi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja, dan sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Luas kawasan yang memungkinkan untuk diusahakan dan dimanfaatkan di Kota Palangka Raya seluruhnya seluas 248.754,72 Ha. Kota Palangka Raya berupaya mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, sehat, dan indah sekaligus mampu memperbaiki keseimbangan ekosistem kota ditetapkan suatu kawasan hutan seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota Palangka Raya telah ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 98 Tahun 2010 tanggal 17 April 2010 sebagai Kawasan Hutan Taman Kota yang terbesar di dunia. Kawasan
tersebut
terbagi
dalam
wilayah
pengembangan
berdasarkan zonasi-zonasi berdasarkan jenis tumbuhan dan vegetasi antara lain: Zonasi Vegetasi Alami merupakan kawasan yang tetap dipertahankan menjadi lokasi dengan vegetasi/tumbuhan alami dan khas rawa gambut, Zonasi Vegetasi Non Alami (perkayaan) dengan jenis Anggrek lokal Kalimantan Tengah dan tanaman adaptif lainnya. Zonasi ini akan ditempatkan pada kawasan yang kurang memiliki vegetasi alami. Untuk memberikan manfaat secara maksimal, maka kawasan Hutan Kota akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung antara lain
110
halaman parkir, bangunan pusat informasi kawasan, rest room, ruang pertemuan, bungalow, jalan titian, tapal batas, pelabuhan kecil, dan sebagainya. Selain itu pada kawasan ini akan dikembangkan sarana pengembangan perikanan air tawar yang sekaligus menjadi sarana rekreasi, akuarium air tawar yang berisi berbagai jenis ikan air tawar serta didukung dengan prasarana wisata air seperti perahu dan sarana permainan lainnya. Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dasar dan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, dan pelestarian budaya. -
Perkebunan Terdapat beberapa tanaman perkebunan penting di Kota Palangka
Raya, yaitu karet, kopi, kelapa sawit dan kelapa serta jambu mete. Luas areal kelapa sawit meningkat dengan sangat cepat sedangkan untuk komoditi lain relatif tidak mengalami perubahan (lihat tabel 2.82). Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman modal di bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk perkebunan terdapat 4 (empat) perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 55.800 Ha, dimana 2 (dua) perusahaan masih berstatus arahan lokasi, 1 (satu) perusahaan sedang dalam proses pengajuan permohonan arahan lokasi, dan 1 (satu) lagi dalam proses permohonan persetujuan prinsip perkebunan kelapa sawit. Dilihat dari produktivitasnya maka karet adalah tanaman perkebunan yang memiliki potensi sangat baik. Sebagai tanaman tradisional rakyat karet memang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Karet tidak diragukan adalah tanaman tradisional yang telah menjadi bagian dari masyarakat. Dari perspektif lingkungan karet juga lebih baik. Secara ekonomi karet juga lebih tahan terhadap gejolak pasar. Namun sangat disayangkan bahwa karet belum dimanfaatkan secara baik, belum ada upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai tambahnya.
111
Tabel 2.82 Tanaman Perkebunan Kota Palangka Raya 2008-2013 Tahun NO
2008
Jenis Tanaman
Prod uksi (Ton)
Luas (Ha)
1.
Karet
4.308,8
2.
Kopi
2,20
3.
Kelapa
4. 5. 6.
193,30
Jambu Mete Coklat Kelapa Sawit
2009
371, 7 0,2 31,1 6
Luas (Ha)
1.700, 21 2,20
2010
Produk si (Ton)
365,73 -
193,40
40,85
2011
Luas (Ha)
Prod uksi (Ton)
4.249, 8 2,20 193,5 0
1.00 3,7 0,2 63,6 0
27,40
3,43
27,40
1,96
27,40
4,50
1,00
-
-
-
1,00 168,4 0
-
69,00
-
110,90
-
-
Luas (Ha)
4.39 1 2,20 193, 70 22,2 0 168, 40
Prod uksi (Ton)
802, 9 59,8 0 3,50
13,5 5
2012 Luas (Ha)
4.48 3,5 193, 70 14,2 0 732, 40
2013
Prod uksi (Ton)
2.93 1,1 65,6 0 2,00
Luas (Ha)
4.483, 5 193,70 14,20
Prod uksi (Ton)
2.93 1,1 65,6 0 2,00
151, 00
732,40
151, 00
(Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya, 2013) 2.5.2.3. Perikanan dan Peternakan Produksi perikanan di Kota Palangka Raya berasal dari perikanan darat (rawa, danau, sungai) dan budidaya perikanan dengan menggunakan kolam, karamba dan jaring apung. Produksi ikan yang dihasilkan Kota Palangka
Raya
cukup
fluktuatif
(lihat
tabel
2.83),
sehingga
nilai
produksinyapun fluktuatif. Produksi yang fluktuatif terkait hal ini disebabkan belum dikelolanya usaha budidaya perikanan secara optimal dan sebagian besar masih ketergantungan dengan hasil tangkapan dari perairan umum sehingga
produksinya ditentukan oleh lamanya musim kering /kemarau
setiap tahun. Tabel 2.83 Produksi dan Nilai Ikan, Konsumsi Ikan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
2013
Produksi Ikan 1.892,2 1.847,65 1.868,4 1.968,51 1.344,90 2.219,75 (ton) Nilai Produksi 37.844 36.953 46.710 49.212,75 40.347 66.592,5 2. (juta) Konsumsi Ikan 25 28 29 36 36 36,50 3. (kg/kap/th) (Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013) 1.
112
-
Peternakan Pembangunan sub sektor peternakan yang dilaksanakan merupakan
upaya mewujudkan peternakan yang tangguh dan profesional, diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di pinggiran kota dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan di luar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Perkembangan ternak besar, sapi dan kerbau terlihat menunjukkan penurunan sedangkan ternak kecil seperti unggas menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Sapi dan kerbau sesungguhnya cukup potensial untuk dikembangkan di Kota Palangka Raya mengingat luasnya lahan, namun demikian ternak sapi dan kerbau membutuhkan modal besar dan tidak mudah dijadikan uang kas. Itulah sebabnya maka peternak lebih memilik ternak kecil yang modalnya cukup fleksibel dan mudah dijadikan uang kas. Potensi ini sangat baik untuk ditangkap oleh pemerintah daerah jika hendak menjadikan Palangka Raya sebagai lumbung ternak besar. Tabel 2.84 Populasi Ternak Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Ternak Sapi Kerbau Kambing Domba Babi Kuda
2008 3.236 49 1.703 11.313 -
2009 3.300 60 1.890 7.888 -
Tahun 2010 2011 3.369 1.707 42 37 1.909 2.308 12.124 13.080 3 3
2012 1.919 37 2.308 13.080 -
2013 1.919 37 2.308 13.080 -
(Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013) Tabel 2.85 Populasi Unggas Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Ternak Ayam Ras Petelor Ayam Kampung Ayam Broiler Itik Kelinci
2008 140.774 988.449 2.841 -
2009 147.813 1.008.218 3.567 -
Tahun 2010 2011 1 000 9.000 153.641 172.454 1.066.450 1.110.109 3.954 4.202 19 189
2012 27.000 172.577 1.262.993 4.554 189
2013 27.000 172.577 1.262.993 4.554 189
(Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2013)
113
2.5.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral Usaha tambang perorangan maupun badan usaha pada tahun 2012 yang aktif berproduksi atau memiliki ijin adalah sebanyak 14 (empat belas) usaha pertambangan terdiri dari eksplorasi Batu Bara, eksploitasi dan eksplorasi pasir (golongan C), produksi zirkon. Eksploitasi pasir dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar, terutama kebutuhan material bangunan untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau serta daerah sekitarnya. Selain potensi di atas terdapat jenis mineral lainnya yaitu: pasir kuarsa, kaolin, emas dan batu bara. Endapan batubara yang terdapat di wilayah Kecamatan Rakumpit yang tersebar di setiap kelurahan. Di Kelurahan Mungkubaru terdapat 2 (dua) lapisan batubara dengan ketebalan 0,5 m dan sekitar 1,5 m, sedangkan di Kelurahan Gaung Baru dan Sei Raung tebal batubara yang teramati di pinggir sungai Rungan sekitar 0,5 m, dan singkapan lainnya tidak diketahui ketebalannya karena terdapat di dasar anak cabang sungai dengan kemiringan lapisan yang relatif datar hingga sekitar 40 miring ke arah timur. Jenis batubara tersebut berwarna hitam hingga kecoklatan, dan setempat masih terlihat adanya struktur sisa tanaman berupa ranting atau kayu. Pemanfaatan pertambangan di Kota Palangka Raya berorientasi pada kelestarian alam, memperhatikan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati
dan
pencemaran
lingkungan,
meningkatkan
peluang
usaha
pertambangan skala kecil di wilayah terpencil, meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah dan menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada. Terdapat pertambangan yang tanpa ijin beroperasi di Kota Palangka Raya. Dengan demikian perusahaan yang ada kurang memiliki kesadaran tentang hukum, terutama untuk mengurus ijin pertambangan. Pada aspek energi, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dibedakan menjadi 2 bagian yaitu energi PLN dan Non PLN.
114
Tabel 2.86 Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik PLN Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 Jangkauan Pelayanan No 2009 2010 2011 2012 2013 Energi Listrik Jumlah keluarga yang 1. 158.135 238.743 366.389 menggunakan listrik PLN Jumlah keluarga yang 2. menggunakan listrik Non 214 294 287 213 285 PLN (Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya, 2013) Sedangkan sarana pelayanan bahan bakar di Kota Palangka Raya dibedakan menjadi 3 yaitu SPBU, Depo/Agen Minyak Tanah, UPPDN Pertamina. Dari ketiga sarana pelayanan bahan bakar tersebut jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Barangkali ini disebabkan karena permintaan bahan bakar yang meningkat baik dipergunakan atau konsumsi rumah tangga, alat transportasi, perdagangan, perhotelan, industri bahkan untuk fasilitas-fasilitas lainnya. Tabel di bawah ini disampaikan secara rinci sarana pelayanan bahan bakar dan konsumsi bahan bakar di Kota Palangka Raya dari tahun 2009-2013. Tabel 2.87 Sarana Pelayanan Bahan Bakar Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 Sarana Pelayanan Bahan 2009 2010 2011 2012 2013 Bakar 1. SPBU 6 6 7 9 10 2. Depo/Agen Minyak Tanah 702 751 928 970 970 3. UPPDN Pertamina 1.942 2.859 2.704 2.717 2.903 (Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya, 2013)
No
Tabel 2.88 Konsumsi Bahan Bakar Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 Konsumsi Bahan 2009 2010 2011 2012 2013 Bakar 1. Bensin (liter) 64.325 64.339 64.911 65.668 65.705 2. Minyak Tanah (liter) 13.203 13.210 13.216 13.247 13.450 3. Solar (liter) 21.087 21.458 21.864 22.024 26.425 4. Elpiji 12 kg 188.679 202.731 213.442 230.860 102.060 5. Elpiji 12 kg 5.672 9.114 11.935 2.851 (Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya, 2013)
No
115
2.5.2.5. Kepariwisataan
Obyek Wisata di Palangka Raya berorientasi pada alam dan cagar budaya misalnya Taman Nasional Sabangau, Kapal Wisata Susur Sungai, Pulau Kaja, Danau Tundai,
Makam Kubah Kuning, Tajahan Tjilik Riwut,
Desa Wisata Sei Gohong, Arboretum Nyaru menteng dan Taman Wisata Bukit Tangkiling, Batu Banama, Kum-Kum, Bukit Carmel, Fantacy Beach, Hutan Ulin Mungku Baru, Sandung Bawi Kuwu, Tugu Tiang Pancang Pembangunan Pertama Kota Palangka Raya, Jembatan Kahayan, Betang Mandala Wisata, Sandung Ngabe Sukah, Museum Balanga, Kalawa Water Park, Pengrajin Anyaman Rotan, Sirkuit Sabaru. Kesemua obyek wisata perlu penanganan, pengelolaan dan manajemen yang baik agar wisatawan domestik dan non domestik tertarik dan menikmati obyek wisata tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana terhadap obyek-obyek wisata di Kota Palangka Raya telah dilakukan dalam bentuk pintu gerbang, perahu wisata, Gazebo, cafe dan lainnya. Namun, sarana dan prasarana tersebut belum maksimal dikarenakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari kepariwisataan masih kecil dan sedikit sekali peran dari swasta atau investor dari dalam dan luar daerah untuk mengembangkan obyek wisata di Kota Palangka Raya. Dari sisi infrastruktur, Kota Palangka Raya sebenarnya telah siap untuk menerima wisatawan lokal atau domestik dan non domestik dibuktikan dengan adanya Bandara Tjilik Riwut yang telah mengalami perbaikan dari landasan pacu, sampai dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Di lain pihak, perkembangan jasa perdagangan baik hotel, bank swasta dan pemerintah, supermaket, pertokoan besar dan kecil di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat. Tabel 2.89 Sektor Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1. Kunjungan wisata 94.927 95.394 95.794 99.337 99.337 2. Kontribusi sektor pariwisata 14,85 11,34 13,51 11,53 11,53 terhadap PDRB (Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2013
116
2.5.2.6.
Perdagangan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki posisi yang
sangat strategis dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan merupakan pusat pertumbuhan
ekonomi, walaupun sebagian besar
barang/jasa yang diperdagangkan didatangkan dari daerah luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan dan jasa ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya distribusi barangbarang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya ke penjuru wilayah Kota Palangka Raya dan daerah lainnya. Posisi strategis sebagai transit perdagangan barang dan jasa, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pembangunan pasar-pasar tradisional semi modern dan pembangunan depo sembako yang dilakukan di beberapa tempat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping untuk menstabilkan harga pasar dan menekan laju inflasi. Dalam pelayanan perizinan bidang perdagagan perkembangannya mengalami fluktuasi seperti terlihat pada tabel 2.90 berikut : Tabel 2.90 Jumlah SIUP Perdagangan dan Jasa menurut klasifikasi Tahun 2008-2013 Klasifikasi 2013 No 2008 2009 2010 2011 2012 SIUP 1. Besar 68 98 74 4 4 4 2. Menengah 185 152 149 96 73 73 3. Kecil 734 921 692 784 941 941 Jumlah 987 1.171 915 884 1.018 1.018 (Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya, 2013) Dari tabel diatas terlihat bahwa volume pemberian SIUP untuk usaha skala besar, menengah dan kecil selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sebanyak 1.171, pada tahun 2010 menurun menjadi 915, sedangkan pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 884, selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1.018, peningkatan juga terjadi pada tahun 2013 dimana pelayanan pemberian SIUP mencapai 1.048 SIUP.
117
2.5.2.7.
Perindustrian Jumlah industri yang berada di Kota Palangka Raya pada tahun
2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Tabel 2.91 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 No 1.
2. 3. 4.
Uraian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri (Unit Usaha) Cakupan bina kelompok pengrajin
2009
2010
2011
2012
2013
82.115.690.000
84.227.500.000
85.928.900.000
86.829.812.000
86.829.812.000
1.2311.735.400
2.105.687.500
3.437.156.000
341.490.600
341.490.600
713
883
955
988
988
5 dari 9 kelompok
5 dari 9 kelompok
6 dari 9 kelompok
7 dari 9 kelompok
7 dari 9 kelompok
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya, 2013) Dalam rangka pembinaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya melakukan pembinaan kepada kelompok pengrajin dengan jumlah yang terbatas dan setiap tahun melakukan penambahan jumlah pembinaan kelompok pengrajin. Pada tahun 2009 sebanyak 5 kelompok, tahun 2010 sebanyak 5 kelompok, dan tahun 2011 sebanyak 6 kelompok, serta tahun 2012 sebanyak 7 kelompok. 2.5.2.8. Ketransmigrasian Pada
tahun 2007 Pemerintah Kota Palangka Raya telah
merencanakan program transmigrasi dan masyarakat setempat menyambut baik program tersebut hal ini dibuktikan dengan merelakan tanahnya untuk program transmigrasi di Kecamatan Rakumpit. Namun sampai sekarang program tersebut belum berjalan. 2.6. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan atau kota lainnya yang berdekatan, persaingan dalam lingkup nasional, atau
118
persaingan dalam lingkup internasional. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa daya saing merupakan kombinasi antara faktor ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Isu penguatan daya saing daerah dalam mendukung otonomi daerah, menjadi isu yang strategis bagi daerah. Permasalahan yang krusial dalam membangun daya saing daerah adalah bagaimana daerah dapat mengungkit
sumber
daya
yang
dimilikinya
(baik
yang
bersifat
tangible/intangible) untuk dapat dikembangkan menjadi distinctive capability yang mengarahkan pada suatu kompetensi inti dan dengan sendirinya diharapkan daerah memiliki suatu daya saing yang bersifat unik. Kunci dari proses membangun daya saing ini adalah pada identifikasi sumber daya dan mengungkit sumber daya baru jika daerah tidak memiliki sumber daya yang dapat diungkit menjadi daya saing daerah. Beranjak dari pemahaman di atas, sebagaimana yang telah diuraikan pada aspek-aspek sebelumnya, bahwa
Kota Palangka Raya
memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (natural resources) melimpah seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kota Palangka Raya yang secara geografi berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan. Posisnya itu menjadikan Palangka Raya menjadi jalur penghubung antar Kabupaten dalam Propinsi Kota Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Selatan.
Palangka Raya
merupakan kota berdimensi jasa dan industri serta sebagai pintu gerbang Propinsi Kalimantan Tengah dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara, infrastruktur yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing
Kota Palangka Raya dalam hal aksesibilitas
informasi dan transportasi. Daya saing daerah di
Kota Palangka Raya dapat dicermati dari
kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat 119
dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek kedua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia. 2.6.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (dan nilai tukar petani serta produktivitas total daerah. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan) dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya meliputi perkotaan dan perdesaan. Dari tabel 2.92 dapat dilihat bahwa pengeluaran pengeluaran rumah tangga di atas Rp 500.000 per bulan lebih banyak dibandingkan dengan Propinsi Kalteng dan makin tinggi pengeluaran makin tinggi pula proporsi rumah tangganya. Angka ini setidaknya mengindikasikan bahwa, Kota Palangka Raya memiliki daya saing yang tinggi sehingga mengakibatkan wilayahnya mampu mengoptimalkan kegiatan bisnis dan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran yang tinggi menandakan permintaan yang tinggi dan hal ini berdampak pada kemauan investasi yang juga rendah. Secara tidak langsung, hal ini berdampak
pada
tingginya
daya
saing
Kota
Palangka
Raya
bila
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Tengah. Tabel 2.92 Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalteng Tahun 2011 Golongan Pengeluaran Per Persentase Persentase kapita Sebulan Penduduk Kota Penduduk Provinsi (Rp) Palangka Raya Kalimantan Tengah 1. Di bawah 100.000 2. 100.000-149.999 0,37 3. 150.000 - 199.999 0,66 1,71 4. 200.000-299.999 2,65 12,81 5. 300.000-499.999 28,35 33,02 6. 500.000-749.999 27,20 25,31 7. 750.000-999.999 15,81 13,99 8. Diatas 1.000.000 25,34 12,79 Jumlah 100 100 (Sumber: Hasil Survey Sosial Ekonomi Kalimantan Tengah 2011) No
120
2.6.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur Fokus infrastruktur bisa digambarkan dari sarana dan prasarana perhubungan, aspek tata ruang dan aspek pendukung seperti bank, pertokoan, perhotelan serta lingkungan hidup. Ketimpangan pengembangan wilayah yang terjadi antara bagian Utara (Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu), Selatan (Kecamatan Sabangau) yang relatif tertinggal terhadap bagian Tengah Kota Palangka Raya (Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut), diantaranya disebabkan oleh keterkaitan yang rendah antara satu kawasan dengan kawasan lainnya serta keterisolasian wilayah akibat minimnya dukungan transportasi (darat). Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi hanya di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, yang kurang memberikan dampak pemerataan pada wilayah lainnya. Hal ini tercermin dari ada beberapa wilayah yang belum tersambung langsung melalui jalan darat dengan Kota Palangka Raya, keterbatasan sambungan listrik, telepon, air bersih. Masih kurangnya perhatian terhadap sektor distribusi akibat pelayanan dan kapasitas prasarana dan sarana outlet terutama pelabuhan yang
kurang
memadai
sehingga
mengakibatkan
ketergantungan
pengangkutan dan distribusi barang masih berorientasi keluar daerah yaitu Banjarmasin dan Sampit (lihat juga analisis Perhubungan dan PU). Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan institusi pendukung seperti perbankan. Jumlah bank tercatat 11 unit kantor bank yang terpusat di dalam Kota Palangka Raya. Bank yang beroperasi diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Nasional Indonesia, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTPN dan Bank Rakyat Indonesia. Dana perbankan (tabungan) yang tersedia di Kota Palangka Raya pada tahun 2011 sejumlah Rp. 4.105 milyar yang tersedia pada bank swasta nasional dan bank pemerintah. Berikut ini disampaikan tabel bank pemerintah/swasta di Kota Palangka Raya.
121
Tabel 2.93 Bank Pemerintah/Swasta di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2011 Bank Pemerintah / Swasta Kantor Kas/ Kantor Unit 1. 2008 10 6 2. 2009 10 6 1 3. 2010 10 8 1 4. 2011 12 11 2 (Sumber : BPS Kota Palangka Raya 2012) No
Tahun
Kantor Cabang
Cab. Pembantu
Bank Pembangunan Kantor Pusat dan Cabang Pembantu 5 5 5 5
Kantor Kas/ Kantor Unit 4 4 4 4
Jumlah
25 26 28 34
Pada tahun 2012 jumlah restoran, rumah makan, cafe yang beroperasi di Palangka Raya sebanyak 141 rumah makan yang kebanyakan lebih banyak terpusat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, sedangkan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sabangau, Bukit Batu, Rakumpit tidak terlalu banyak Restoran, rumah makan, cafe. Restoran, rumah makan, cafe tersebut menghidangkan berbagai macam menu/masakan internasional, european food, steak, masakan nasional/nusantara, masakan cepat saji, masakan daerah (banjar, jawa, sulawesi, padang, batak, sunda dan berbagai daerah lainnya), masakan khas Kalimantan Tengah (Dayak), chinese food. Pada tahun 2012, jumlah hotel dan penginapan sebanyak 48 buah yang terdiri dari 1 (satu) hotel merupakan hotel berbintang 5 (lima) yaitu Swiss-Belhotel Danum, 1 (satu) hotel merupakan hotel berbintang 4 (empat) yaitu Aquarius Boutique Hotel, 2 (dua) hotel merupakan hotel berbintang 3 (tiga) yaitu Hotel Luwansa dan Rungan Sari Resort dan 4 (empat) hotel merupakan hotel berbintang 2 (dua) Hotel Batu Suli, Hotel Dandang Tingang, Hotel Amaris, Grand Global Hotel serta hotel yang lain merupakan hotel berkelas melati yang berjumlah 40 hotel. Pada tahun 2013 dimungkin terjadi penambahan jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di tempat atau jalan strategis di Kota Palangka Raya. Hal ini seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik di Kota Palangka Raya maka tingkat kebutuhan akan hotel dan penginapan juga meningkat.
122
Untuk pengembangan investasi daerah, kota Palngka Raya juga telah memiliki dokumen RTRW yang menjadi dasar penetapan berbagai kawasan strategsi yang siap dikembangkan. 2.6.3. Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi terutama didukung oleh faktor keamanan dan peraturan tentang perijinan dan perpajakan. Pada aspek keamanan, rasio tindak kriminal menunjukkan kondisi keamanan di Kota Palangka Raya relatif tidak mengalami fluktuasi, sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini. Tabel 2.94 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3.
Uraian Jumlah Kriminal Jumlah Penduduk Rasio
2008
2009
45
38
191.014 0,00024
Tahun 2010
2011
2012
22
20
15
200.998
220.962
224.663
229.599
0,00019
0,000099
0,000089
0,000065
(Sumber: Kantor Kepolisian Resort Kota Palangka Raya, 2013) Kondisi keamanan di Kota Palangka Raya pada tahun 2008-2012 tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Jumlah tindakan kriminalitas tersebut akan berkorelasi dengan angka ekonomi atau kesejahteraan masyarakat
Kota Palangka Raya. Rendahnya kesejahteraan ekonomi
menjadi salah satu faktor pendorong bagi terjadinya tindak kejahatan. Angka kriminalitas di Kota Palangka Raya pada tahun 2008 2012 yang kecil atau tidak besar berdampak secara positif pada iklim investasi di Kota Palangka Raya. Kecil angka kriminalitas di Kota Palangka Raya tentunya akan mempengaruhi keputusan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Ini dikarenakan kondisi keamanan akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi dan bisnis dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Palangka Raya. Jumlah demonstrasi sebagai pendeteksi keamanan yang lain menunjukkan bahwa keamanan di Kota Palangka Raya relatif baik. Hanya terdapat beberapa demonstrasi kecil selama 5 tahun. Aksi demontrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh perwakilan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan 123
perlakukan majikannya. Namun demikian, demonstrasi yang terjadi tidak sampai merugikan banyak pihak karena dilakukan secara terkendali dan tidak sampai terjadi secara anarkis dan berlebihan. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini di Kota Palangka Raya relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Pada aspek perijinan, Kota Palangka Raya telah memulai pelayanan perijinan yang lebih baik yakni melalui perijinan satu atap. Perijinan yang dipermudah itu diikuti dengan beban yang relatif ringan bagi pelaku usaha di Kota Palangka Raya dengan sedikitnya pungutan pajak dan retribusi. Terdapat 11 (sebelas) macam pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, dan bumi bangunan perdesaan dan perkotaan serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) di Kota Palangka Raya. Sedangkan restribusi terdapat 3 (tiga) macam yaitu restribusi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Tabel 2.95 Kejadian Kriminal, Demo, Lama Perijinan Kota Palangka Raya No 1 2 3 4
Indikator Jumlah kejadian kriminal Jumlah demo yang terjadi Lama proses perijinan Perda pendukung investasi
2011 28 409 7 Hari 11
Tahun 2012 8 229 7 Hari 11
2013 14 217 8 Hari 11
2.6.4. Fokus Sumber Daya Manusia -
Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk Kemampuan atau kualitas tenaga kerja di Kota Palangka Raya
sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduk Kota Palangka Raya, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Palangka Raya maka semakin baik kualitas tenaga kerja Kota Palangka Raya. Data terakhir yang dijadikan acuan bagi penghitungan rasio tingkat pendidikan penduduk adalah data pada tahun 2012, dimana telah di verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya,
124
sebagaimana hasil penerapan KTP elektronik (e-KTP). Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2012 adalah sebanyak 31.315 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 229.599, sehingga diperoleh rasio lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kota Palangka Raya terdapat 1363,9 orang yang berpendidikan S1/S2/S3 (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, 2013). -
Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan sebagai salah satu indikator demografi yang
penting,
dimana
semakin
tinggi
persentase
rasio
ketergantungan
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Rasio ketergantungan ini hasil dari perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun.Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan demikian, semakin besar beban yang ditanggung, maka semakin kecil peluang menyisihkan pendapatan. Tabel 2.96 Rasio Ketergantungan di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4.
URAIAN Jumlah Penduduk Usia <15 thn Jumlah Penduduk Usia > 64 Jumlah Penduduk 15 s/d 64 Rasio Ketergantungan
Tahun 2008
2009
2010
2011
54.905
59.999
61.352
64.473
5.117 130.992 49
5.772 135.277 49
5.453 154.157 43
5.745 154.445 45
2012 63.657 5. 715 160. 227 43
(Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2012)
125
Demografi
penduduk Kota Palangka Raya, sejak tahun 2008
sampai 2012 mengalami fluktuasi nilai rasio ketergantungan yang artinya mengalami fluktuasi beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selanjutnya pada tahun 2010 dengan nilai rasio ketergantungan 43 dan naik lagi pada tahun 2011 nilai rasio ketergantungan
45. Pada tahun 2012 dengan nilai rasio
ketergantungan sebesar 43 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di
Kota Palangka Raya (dianggap produktif), mempunyai tanggungan
sebanyak 43 orang (dianggap belum dan tidak produktif). Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Kota Palangka Raya pada tahun 2012 mencapai nilai sebesar 79,30 mengalami peningkatan tahun sebelumnya tahun 2011 sebesar 78,78 atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2012 sebesar 75,46. Kota Palangka Raya menempati peringkat ke-satu dari 14 (empat belas) kota/kabupaten seProvinsi Kalimantan Tengah.
126
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Gambaran
pengelolaan
keuangan
daerah
serta
kerangka
pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Palangka Raya selama lima tahun ke depan. Penghitungan kapasitas riil dihitung dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa yang akan datang, dan kerangka pendanaan. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola
keuangan
publik
meliputi
mekanisme
penyusunan,
pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Palangka Raya dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
127
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
128
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah; 16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
129
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
130
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 3.1.1
Kinerja Pelaksanaan APBD Gambaran
keseluruhan
pelaksanaan
kegiatan
penatausahaan,
yang
pelaporan,
keuangan
meliputi
daerah
perencanaan,
pertanggungjawaban
dan
merupakan pelaksanaan, pengawasan
keuangan daerah. Selama kurun waktu tahun 2008-2013, proses pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya mengalami peningkatan pendanaan setiap tahunnya. Kemajuan tersebut ini dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya dari program dan kegiatannya yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kota Palangka Raya tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dapat diketahui dari rencana anggaran dan realisasinya, baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sub bab berikut dijelaskan melalui penghitungan kinerja pelaksanaan pendapatan, kinerja pelaksanaan belanja, kinerja pelaksanaan pembiayaan dan neraca daerah berdasarkan data tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. 3.1.1.1
Pendapatan Daerah Komposisi pendapatan di Kota Palangka Raya berasal dari
elemen pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum serta lainlain pendapatan daerah yang sah. Komposisi ini didominasi oleh dana perimbangan. Angka dana perimbangan yang begitu tinggi di Kota Palangka Raya yakni sebesar lebih besar dari 70% dari total pendapatan. Gambaran ini menjelaskan bahwa daerah-daerah yang berada di Kota Palangka Raya masih sangat menyandarkan pendapatan daerahnya pada
131
sektor dana perimbangan yang berasal dari dana alokasi umum (lihat tabel 3.1). Di Kota Palangka Raya besarnya transfer pusat yang berasal dari dana alokasi umum yang mencapai rata-rata lebih dari 60% dari total pendapatan. Besarnya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah ini ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi yang terjadi di Kota Palangka Raya. Besaran presentase dana transfer dalam bentuk dana alokasi umum sebesar lebih dari 60% merupakan besaran persentase yang diberikan kembali oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Palangka Raya. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi yang terjadi di Kota Palangka Raya, maka akan semakin tinggi pula dana alokasi umum yang akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melihat skema pembagian bagi dana alokasi umum yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan Kota Palangka Raya bertumpu pada hasil kualitas (kapabilitas, kompetensi, kemampuan) dan kuantitas (banyaknya) sumberdaya manusia. Besarnya proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan Kota Palangka Raya mengalahkan besaran pendapatan asli daerah yang berasal dari
pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena peranan pajak daerah dan pemanfaatan kekayaan daerah masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Pemanfaatan kekayaan daerah merupakan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk
meningkatkan
kemampuan
keuangan
tanpa
membebani
masyarakat. Penguatan kinerja pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Palangka Raya juga penting untuk memperkuat basis
132
pendapatan asli daerah melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pemantapan
rencana-rencana
bisnis
serta
penguatan
manajemen kelembagaan dan Sumer Daya manusia (SDM), diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemanfaatan kekayaan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. Memang, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun memang selalu mengalami kenaikan, tetapi saat ini belum mendekati kondisi ideal dimana belanja tidak langsung di luar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan ini menunjukan bahwa keuangan daerah masih sangat tergantung dari transfer dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini berarti bahwa untuk menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan belum mampu mandiri, dimana untuk membiayai anggaran belanja keseluruhan masih tetap bergantung dari dana perimbangan. Akibatnya rentan terhadap kondisi ekonomi makro nasional dan global. Dengan terbitnya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah cukup memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kota Palangka Raya. Diharapkan, ketergantungan Kota Palangka Raya dari dana pusat semakin berkurang yang artinya Kota Palangka Raya dapat lebih mandiri dalam pendanaan pembangunan.
133
Tabel 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam Persen) No.
Uraian
1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3. 1.3.1 1.3.2
1.3.7
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PND Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1.3.8
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100 4,70 1,86 1,71 0,07 1,06 81,14 5,75 66,92 8,48 14,16 -
100 4,31 1,94 1,55 0,11 0,71 78,59 6,21 63,95 8,43 17,10 5,68 0,57
100 4,87 2,23 1,88 0,08 0,68 76,27 7,14 64,34 4,79 18,87 0,05 -
100 5,44 3,61 1,35 0,09 0,39 72,59 6,27 60,14 6,18 21,97 0,46 -
100 7,02 4,83 1,37 0,11 0,71 76,74 8,52 63,87 4,35 16,24 0,11 -
100 7,26 4,99 1,24 0,11 0,93 72,99 6,31 61,67 5 19,75 -
4,36
5,64
5,94
6,21
7,04
8,48
9,07
3,79
5,86
4,62
0,06
-
0,28
0
0
0,02
0
0,95
0,44
1,42
6,28
6,34
9,03
10,32
-
-
-
2,07
-
-
-
-
0,74
2,24
-
-
134
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam persen) No.
Uraian
1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1.
1.3.7.
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PND Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1.3.8.
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.
2012-2013
Rata-rata Pertumbuhan
12,03 44,40 49,85 14,24 33,22 100,23 18,45 52,35 18,99 -21,22 -17,18 -74,32
21,53 25,77 25,54 9,57 19,17 59,94 15,59 9,98 17,35 39,83 47,81 -100
12,43 23,49 39,74 5,92 25,94 19,76 10,09 15,98 10,59 7,61 22,33 186,45
26,57
27
46,41
28,78
56,97
-4,40
-98,54
100
40,34
-100
-
-
-100
-
-40
241,48
348,52
22,20
59,67
38,87
142,15
-
-
-
-100
-
-20
-
-
265,38
-100
-
33,08
2008-2009
2009-2010
2010-2011
5,99 -2,81 10,39 -4,02 64,68 -28,78 2,66 14,49 1,30 5,36 28,04 100
1,48 14,56 16,68 23,19 -27,47 -3,38 -1,52 16,67 2,10 -42,36 11,97 -99,24
21,12 35,51 96,26 -13,35 40,11 -29,21 15,28 6,35 13,21 56,47 41,01 1105,82
37,01
6,89
-55,74
2011-2012
135
Dari tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan
Kota
menunjukkan
Palangka
pertumbuhan
pendapatan asli daerah,
Raya positif.
Tahun Terutama
Anggaran
2008-2013
pertumbuhan
sektor
dana perimbangan dan sektor lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 23,39%, 10,09% dan 22,33%. Pertumbuhan positif dari ketiga sektor ini disebabkan karena meningkatnya realisasi pendapatan. Sektor pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak, restribusi daerah serta hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pertahun masing-masing sebesar 39,74%, 5,92% dan 25,94%. Berdasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah ini, maka dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya masih relatif bagus. Namun demikian, Pemerintah Kota Palangka Raya harus mampu, berinovasi, menggali potensi pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana perimbangan cenderung meningkat karena dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setiap tahun mengalami pertumbuhan ratarata setiap tahun 15,98%, dana alokasi umum mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebesar 10,59%, demikian juga dana alokasi khusus yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,61% setiap tahun. Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah juga cenderung meningkat sebesar 22,33% karena pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan tunjangan profesi guru PND, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah masing-masing setiap tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
186,45%,
28,78%,
40,34% dan
142,15% serta 33,08%
sedangkan lainnya misalnya bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana bantuan operasional sekolah (BOS)
136
setiap tahun mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 40% dan 20%. 3.1.1.2
Realisasi Belanja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya disampaikan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Realisasi Belanja pada Kota Palangka Raya menunjukan fase fluktuasi kadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Fluktuasi ini disebabkan oleh adanya penurunan dan atau kenaikan belanja langsung ataupun tidak langsung yang dipengaruhi oleh belanja yang merupakan elemen belanja. Tabel 3.3 Proporsi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam persen) Uraian
A. B. -
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil
2008
49,82 2,69 18,46 28,68 50,18 44,41 0,04 0,29 1,03 2,90 -
2009
44,40 2,81 15,28 26,31 55,60 52,11 0,03 0,09 0,71 2,20 -
2010
2011
2012
2013
42,94 10,72 15,23 16,98 57,06 53,89 0,03 1,32 1,27 -
35,64 3,07 15,12 17,45 64,36 60,53 0,31 1,97 1,43 -
34,27 3,46 15,07 15,74 65,73 61,02 0,29 3,11 1,08 -
38,88 3,78 14,71 20,39 61,12 55,78 0,20 4,59 0,42 -
137
Uraian
-
2008
Belanja Bantuan Keuangan Belanja tidak Terduga Jumlah Belanja
0,42 1,08 100
2009
0,41 0,03 100
2010
0,51 0,04 100
2011
0,12 0 100
2012
2013
0,21 0,02 100
0,13 100
Tabel 3.3 menunjukkan terjadi kenaikan belanja langsung pada tahun 2012 dari angka 34,27%. pada tahun 2013 menjadi angka 38,88%, artinya terdapat kenaikan sebesar 4,61% dari tahun 2012. Jika dibandingkan pada tahun 2011, maka angka belanja langsung ini mengalami kenaikan sebesar 3,24%. Hal yang perlu dicermati pada sektor belanja langsung adalah kenaikan pada
belanja pegawai pada tahun
anggaran 2013 sebesar 0,32% dari tahun 2012 dan angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,71% dari tahun 2011. Kenaikan belanja pegawai ini menunjukkan makin meningkatnya efisiensi pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja pegawai di
Kota Palangka Raya masih berada pada
kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kota Palangka Raya ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honor pegawai dan moratorium (penghentian sementara) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdampak pada rightsizing struktur pegawai. Disamping itu, juga terjadi penurunan proporsi pada
belanja
barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai. Di sisi lain, terjadi kenaikan proporsi belanja modal pada tahun 2013 sebesar 4,65% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 15,74%. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Palangka Raya berusaha memprioritaskan pengalokasian belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya. Pada sektor belanja tidak langsung, terjadi penurunan pada tahun anggaran 2013 sebesar 4,61% dibandingkan dengan tahun 2012 dan mengalami penurunan sebesar 3,24% dari tahun 2011. Proporsi belanja paling besar pada sektor belanja tidak langsung didominasi oleh belanja 138
pegawai dengan rata-rata proporsi sebesar antara 44,41%-61,02% pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Walaupun pada sektor belanja langsung, Pemerintah
Kota
Palangka Raya telah berhasil menerapkan prinsip efisiensi pada belanja pegawai, namun pada sektor belanja tidak langsung, belanja pegawai menjadi pengeluaran paling besar dibandingkan dengan pengeluaran yang lain. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien pada sektor belanja tidak langsung karena pendapatan daerah diprioritaskan pada belanja pegawai. Seharusnya belanja pegawai dapat terpakai dan terserap secara efisien. Proporsi penggunaan belanja hibah mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012 serta 2013 masing-masing sebesar 1,03%, 1,32%, 1,97%, 3,11%, 4,59% kecuali pada tahun 2009 sebesar 0,71%. Sedangkan belanja
bantuan sosial mengalami penurunan yang relatif signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2013 masing-masing sebesar 2,90%, 2,20%, 1,27%, 1,43% 1,08% dan 0,42%. Rendahnya ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya kemampuan Kota Palangka Raya
dalam
menekan
angka
kemiskinan,
angka
pengangguran,
pemberdayaan tenaga kerja. Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam Persen) Uraian
A. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal B. Belanja tidak Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil - Belanja Bantuan Keuangan - Belanja tidak Terduga Jumlah Belanja
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Rata-rata Pertumbuhan
-9,22 6,52 -15,68 -6,54 12,86 19,54 -14,04 -68 -29,57 -22,72 -100 0,63 -97,35 1,86
-3,24 281,86 -0,24 -35,43 2,69 3,47 -15,34 -100 85,29 -42,48 23,67 50 0,06
-5,78 -67,47 12,65 16,66 28,03 27,49 1.148,9 69,19 27,94 -73,39 -100 13,51
11,50 30,61 15,58 4,60 18,45 16,92 8,4 82,8 -12,09 102,05 15,97
37,53 32,10 18,35 57,09 12,72 10,79 -13,06 78,68 -52,41 -19,11 -100 21,22
6,16 56,72 6,13 7,27 14,95 15,64 222,97 -33,60 57,28 -20,35 -20 6,77 -49,47 10,53
139
Tabel 3.4 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sektor belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung yang terjadi di Kota Palangka Raya. Rata-rata pertumbuhan sektor belanja langsung disebabkan oleh tingginya realisasi belanja pegawai yang mengalami fluktuasi yang signifikan setiap tahun. Belanja pegawai selama enam tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 56,72 % peningkatan ini mengindikasikan tidak efisiennya pembelanjaan langsung di Kota Palangka Raya. Pada
belanja barang dan jasa, enam tahun dari tahun 2008
sampai dengan 2013 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,13% peningkatan ini tidak sebanding dengan rata-rata pertumbuhan sektor belanja langsung. Sedangkan pada belanja modal mengalami
fluktuasi
selama
6
(enam)
tahun
dengan
rata-rata
pertumbuhan negatif sebesar 7,27% dimana pada tahun 2008-2010 terjadi rata-rata
pertumbuhan
negatif menurunnya rata-rata pertumbuhan
belanja modal berakibat pada rendahnya belanja pembangunan yang digunakan
untuk
menyediakan
sarana
dan
prasarana
ekonomi
masyarakat. Sedangkan pada tahun 2010-2013 rata-rata pertumbuhan positif artinya pemerintah Kota Palangka Raya kembali memprioritaskan belanja daerah untuk peningkatan infrastruktur pembangunan dan penggerakaan roda ekonomi daerah. Angka rata-rata pertumbuhan belanja pegawai relatif besar juga terjadi pada sektor belanja tidak langsung, angka rata-rata pertumbuhan pegawai cukup besar sampai dengan tahun anggaran 2013. Puncak tertinggi rata-rata pertumbuhan belanja pegawai di Kota Palangka Raya terjadi pada tahun anggaran 2010 ke 2011. Total rata-rata pertumbuhan belanja pegawai di Kota Palangka Raya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebesar 15,64%. Angka pertumbuhan belanja pegawai baik belanja langsung dan tidak langsung di Kota Palangka Raya masih jauh lebih tinggi dari angkaangka belanja yang lain. Berkaca pada tingginya angka belanja pegawai pada sektor belanja langsung dan tidak langsung, maka pemerintah Kota
140
Palangka Raya berusaha memperbaiki pengelolaan belanja daerah melalui penurunan belanja pegawai pada tahun yang akan datang. Selain belanja pegawai, hal menarik yang perlu dicermati adalah rata-rata pertumbuhan belanja bantuan sosial pada enam tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terjadi rata-rata pertumbuhan belanja bantuan sosial yang negatif sebesar 20,35%. Pada tahun 2012 rata-rata pertumbuhan belanja bantuan sosial yang mengalami puncak penurunan yang sangat signifikan sebesar 52,41%. Perlu diperhatikan bahwa belanja bantuan
sosial
persentase
atau
masih jumlah
memegang penduduk
peranan miskin,
penting
menurunkan
meningkatnya
kualitas
kesehatan serta makin tingginya pendapatan per kapita dimana Kota Palangka Raya yang mempunyai wilayah yang luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda. Pemerataan kesejahteraan diperlukan agar seluruh masyarakat
Kota Palangka Raya dapat
menikmati
hasil
pembangunan. 3.1.2
Neraca Daerah Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah
di
tahun-tahun
mendatang
diharapkan
dapat
mendukung
tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab. Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 34% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak
141
jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya. Penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah: 1. Kebanyakan
Pengelola
Aset
di
daerah
(sesuai
istilah
dalam
Permendagri 17 tahun 2007), belum memahami perbedaan definisi aset atau barang daerah dengan barang inventaris. 2. Orientasi pengadaan
barang selama ini hanya membeli dan bukan
mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian
secara
layak
(misalnya
tidak
pernah
dilakukan
pengecekan atau inventarisasi secara periodik). 3. Konsepsi penyajian aset atau barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar atau taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar atau taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama). 4. Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap Belanja Modal (BM) harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan atau dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan pengelolaan barang daerah adalah: 1. Melakukan kegiatan penataan aset; 2. Melakukan penghapusan barang daerah; 3. Melakukan instalasi program SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 4. Mengikutsertakan pengelola aset dalam diklat aset daerah; 5. Menaikkan insentif pengurus barang daerah;
142
6. Melakukan inventarisasi dan klarifikasi aset daerah sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. 7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Kota Palangka Raya tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2013 (dalam persen) No 1 2 3 4 5 6
2010
Uraian Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio total hutang terhadap total aset Rasio hutang terhadap modal Rata-rata umur piutang Rata-rata umur persediaan
2011
2013
2012
%
% 4,44 4,08
% 44,03 43,31
% 42,91 41,09
0,01
26,10
70,88
0,01
0,01 -
1,04 -
1,01 -
0,01 -
66,48 64,81
Pada tabel 3.5 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kota Palangka Raya pada tahun 2010 sebesar 4,44%. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang lumayan sebesar 44,03% artinya terdapat selisih sebesar 39,59% dibandingkan dengan tahun 2010 selanjutnya pada tahun 2012 mencapai 42,91% terjadi penurunan sebesar 1,12% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 66,48 paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan besaran rasio cepat pada tahun 2010 sampai dengan 2013 masing-masing sebesar 4,08%, 43,31%, 41,09% dan 64,81 artinya pada tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan
dengan
tahun
2010-2012.
Dari
angka
ini
dapat
memperlihatkan kecepatan Kota Palangka Raya dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Rasio lancar dan rasio cepat tidak terlalu naik
143
dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya efisien dalam mengelola aktiva lancar dan persediannya. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki kesehatan keuangan yang cukup baik. 3.2 Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuan pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kota Palangka Raya selama jangka waktu 6 tahun sejak tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013 berusaha agar pengelolaan pembiayaan daerah bisa berjalan efektif dana efisien sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Analisis
pembiayaan
daerah
bertujuan
untuk
memperoleh
gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan
datang
dalam
rangka
penghitungan
kapasitas
pendanaan
pembangunan daerah. 3.2.1
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang
kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Selama 6 tahun guna mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah Kota Palangka Raya yang meningkat maka mempergunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
144
Tabel 3.6 Surplus Defisit Pembiayaan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam Rupiah) Uraian A. Pendapatan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
493.186.660.270,21
522.746.717.814,55
530.483.262.820,08
642.334.754.924,06
719.835.769.566,81
874.865.012.605,33
B. Belanja
522.554.807.423,08
532.269.506.970,49
532.578.866.640,58
604.542.273.757,64
701.107.450.180,78
849.908.281..664,32
- Belanja Tidak
262.218.532.746,35
295.934.898.091,81
303.897.907.373
389.074.816.014,33
460.867.872.762,78
519.501.555.915,60
260.336.274.676,73
236.334.608.878,68
228.680.959.267,58
215.467.457.743,31
240.239.577.418
330.406.725.748,72
(29.368.147.152,87)
(9.522.789.155,94)
(2.095.603.820,50)
37.792.481.166,42
18.728.319.386,03
Langsung
- Belanja Langsung Surplus (Defisit) (A-B)
24.956.730.941,01
Pada tabel 3.6 dapat terlihat pembiayaan netto Kota Palangka Raya.
Pada
tahun
anggaran
2008,
terjadi
defisit
sebesar
29.368.147.152,87. Demikian juga, pada tahun anggaran 2009 dan 2010 terjadi
penurunan
atau
defisit
sebesar
9.522.789.155,94
dan
2.095.603.820,50. Defisit anggaran ini menandakan kekurangan dalam kas keuangan disebabkan adanya ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dan pendapatan Kota Palangka Raya. Defisit pada tahun 2008 sampai dengan 2010 diakibatkan oleh meningkatnya belanja pegawai pada sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung. Artinya pemerintah Kota Palangka Raya memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Namun pada tahun anggaran 2011 dan 2012, terjadi
surplus
kembali
yakni
sebesar
37.792.481.166,42
dan
18.728.319.386,03. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah
Kota Palangka Raya memiliki ekuitas yang
positif yakni belanja yang dilakukan tidak besar dari total pendapatan yang diterima. Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan APBD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam Rupiah) No
Tahun
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Netto
1 2 3 4 5 6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
63.179.691.368,19 33.571.438.661,05 21.666.355.225,24 17.328.415.849,74 51.077.591.501,89 35.815.691.366,38
240.105.554,27 490.105.554,27 2.240.105.555 4.043.305.514,27 7.626.869.763,75 4.552.106.000
62.939.585.813,92 33.081.333.106,78 19.426.249.670,24 13.285.110.335,47 43.450.721.738,14 31.263.585.366,38
145
Pada tabel 3.7 dapat terlihat realisasi pembiayaan APBD Kota Palangka Raya tahun 2008 hingga tahun 2013. Pembiayaan netto yang merupakan hasil dari formula penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan netto yang dimiliki pemerintah
Kota Palangka Raya mengalami surplus selama 5 (lima)
tahun pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Pembiayaan netto pada tahun 2008 sebesar 62.939.585.813,92, tahun 2009 pembiayaan netto sebesar 33.081.333.106,78, tahun 2010 pembiayaan netto sebesar 19.426.249.670,24,
tahun
2011
pembiayaan
netto
sebesar
13.285.110.335,47 dan pada tahun 2012 pembiayaan netto sebesar 43.450.721.738,14, serta pada tahun 2013 pembiayaan netto sebesar
31.263.585.366,38.
Artinya
penerimaan
pembiayaan
daerah
Kota
Palangka Raya lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah. 3.2.2
Analisis Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi
sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD Kota Palangka Raya tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Pada anggaran 2008 sampai dengan 2013 terlihat bahwa SILPA mengalami surplus yang cukup besar dan setiap tahun cenderung mengalami
peningkatan
yakni pada tahun
33.571.438.661,05
kemudian
23.558.543.950,84
selanjutnya
17.330.645.849,74
dan
pada
tahun
pada
pada
tahun
tahun
2008
SILPA
sebesar
2009
SILPA
sebesar
2010
SILPA
sebesar
2011
SILPA
sebesar
51.077.591.501,89, pada tahun 2012 SILPA sebesar 62.179.041.124,17 serta pada tahun 2013 SILPA sebesar 83.596.912.617,92. Adanya
sisa
lebih
pembiayaan
pengelolaan keuangan pemerintah
anggaran
menunjukkan
Kota Palangka Raya yang baik.
Namun demikian, adanya SILPA yang tinggi justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya SILPA membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. 146
Ada
beberapa
faktor
yang
menyebabkan
rendahnya
penyerapan
anggaran yakni lemahnya pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kinerja birokrasi yang menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
147
Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palangka Raya Tahun 2008-2014 (dalam Rupiah) No
Uraian
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
2. 3. 4. 5.
6. 7.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
33.571.438.661,05
23.558.543.950,84
17.330.645.849,74
51.077.591.501,89
62.179.041.124,17
62.179.041.124,17
-
-
-
-
-
4.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.571.438.661,05
23.558.543.950,84
17.330.645.849,74
51.077.591.501,89
62.179.041.124,17
83.596.912.617,92
148
3.2.3
Analisis Proyeksi Belanja Daerah Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan
belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisa proyeksi belanja daerah hanya memperhitungkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tabel 3.9 Nilai Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung dengan Rata-Rata Pertumbuhan (dalam Rupiah) No
Uraian
1.
Belanja tidak langsung Belanja langsung
2.
2013
Rata-rata Pertumbuhan
Nilai
519.501.555.915,60
14,95
77.678.030.708,80
330.406.725.748,72
6,16
20.348.424.803,09
Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung (dalam Juta) No
Uraian
1.
Belanja tidak langsung Belanja langsung
2.
2014
2015
2016
2017
2018
597.563.376.248,48
634.373.280.225,39
673.450.674.287,27
714.935.235.823,37
758.975.246.350,09
414.767.013.140,34
440.316.661.149,79
467.440.167.476,61
496.234.481.793,37
526.802.525.871,63
Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui bahwa proyeksi belanja langsung Kota Palangka Raya mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan rata-rata pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal Kota Palangka Raya cenderung naik. Sedangkan pada sektor belanja tidak langsung mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif disebabkan peningkatan yang cukup signifikan ada
belanja pegawai,
belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan. Belanja langsung tersebut akan digunakan untuk belanja program prioritas seperti pada tabel 8.1 dan program-program pendukung yang didasarkan bahwa indikator kinerja program tersebut berupa output dan berfungsi sebagai pendukung (belanja rutin) terhadap program prioritas pembangunan daerah.
149
Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam rupiah) No.
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
2013
493.186.660.270,21
522.746.717.814,55
530.483.262.820,08
642.512.979.205,89
719.835.769.566,81
874.865.012.605,33
23.187.580.441,21
22.535.680.868,55
25.815.783.567,08
34.982.609.248,89
50.515.952.309,27
63.556.113.907,34
1
Pendapatan
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
Pajak Daerah
9.173.436.279
10.126.423.952
11.815.006.914
23.188.668.150,26
34.747.573.390,40
43.622.345.363,94
1.1.2.
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
8.446.860.418
8.107.139.926
9.987.337.084
8.653.971.962
9.885.999.588
10.831.917.077
360.957.259
594.421.943,25
431.134.172,32
604.076.873,84
804.770.016,49
959.030.316,10
5.206.326.485,21
3.707.695.047,30
3.582.305.396,76
2.535.892.262,79
5.077.609.314,38
8.142.821.150,30
400.181.824.645
410.817.454.127
404.576.494.333
466.395.161.314
552.429.551.513
638.529.004.050
28.343.152.645
32.449.320.127
37.858.714.333
40.263.238.314
61.341.367.513
55.219.938.050
330.018.672.000
334.308.134.000
341.320.280.000
386.393.123.000
459.782.814.000
539.535.616.000
1.1.3. 1.1.4. 1.2.
1.2.2.
Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
41.820.000.000
44.060.000.000
25.397.500.000
39.738.800.000
31.305.370.000
43.773.450.000
1.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
69.817.255.184
89.393.582.819
100.090.984.920
141.135.208.643
116.890.265.744,54
172.779.894.647,99
1.3.1. 1.3.2.
Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
-
29.680.454.056 3.000.000.000
247.600.000 -
2.985.600.000 -
766.800.000 -
38.922.514.090 -
21.525.513.184
29.492.957.056
31.524.611.302
39.899.143.163
50.671.733.744,54
74.190.106.647,99
44.716.140.000
19.790.971.707
31.066.163.218
29.700.000.000
433.384.000
-
1.400.000.000
-
-
150.000.000
-
8.299.600.000
2.175.602.000
7.429.200.000
33.321.410.400
40.719.651.480
65.018.348.000
90.290.188.000
-
-
-
13.316.925.000
-
-
3.931.200.000
14.363.889.000
1.2.1.
1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8.
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PND
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
-
150
Tabel 3.12 Prediksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018 (dalam rupiah) No.
Uraian
1
Pendapatan
1.1.
2014
2015
2016
2017
2018
946.131.533.298,38
1.063.750.000.000
1.196.000.000.000
1.344.700.000.000
1.512.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah
72.655.800.300
95.150.000.000
124.700.000.000
150.800.000.000
193.000.000.000
1.1.1.
Pajak Daerah
51.080.000.000
71.000.000.000
99.000.000.000
122.000.000.000
161.000.000.000
1.1.2.
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
12.470.550.300
13.000.000.000
13.700.000.000
14.300.000.000
15.000.000.000
1.180.000.000
1.650.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
7.925.250.000
9.500.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
691.846.430.423
751.700.000.000
807.600.000.000
875.000.000.000
923.000.000.000
60.167.412.423
69.700.000.000
80.800.000.000
93.000.000.000
107.000.000.000
589.449.668.000
636.600.000.000
678.000.000.000
730.000.000.000
760.000.000.000
1.1.3. 1.1.4. 1.2.
1.2.2.
Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
42.229.350.000
45.400.000.000
48.800.000.000
52.000.000.000
56.000.000.000
1.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
181.629.302.575,38
216.900.000.000
263.700.000.000
318.900.000.000
396.000.000.000
1.3.1.
Pendapatan Hibah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
-
-
-
-
-
80.239.552.575,38
88.200.000.000
97.000.000.000
106.000.000.000
117.000.000.000
-
-
-
-
-
7.100.000.000
4.300.000.000
2.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
94.289.750.000
124.400.000.000
164.200.000.000
211.400.000.000
278.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1.
1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8.
Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PND Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
151
Tabel 3.13 Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 (dalam Rupiah) Uraian A. B. -
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja tidak Terduga Jumlah Belanja
2008
2009
2010
2011
2012
2013
260.336.274.676,73 14.042.299.440 96.447.474.097,73 149.846.501.157 262.218.532.746,35 232.055.826.606,66 207.948.917,69 1.500.000.000 5.397.014.608 15.179.793.000 24.000.000 2.189.790.000
236.334.608.878,68 14.957.300.000 81.327.733.919,68 140.049.574.959 295.934.898.091,81 277.390.995.474,08 178.756.917,73 480.000.000 3.801.300.000 11.730.328.200 2.203.517.500
228.680.959.267,58 57.116.682.996,58 81.134.345.229 90.429.930.042 303.897.907.373 287.006.021.308 151.333.460 7.043.573.787 6.746.978.818 2.725.000.000
215.467.457.743,31 18.578.750.330 91.395.096.419,31 105.493.610.994 389.074.816.014,33 365.910.400.792 1.890.000.000 11.917.048.400 8.632.366.822,33 725.000.000
240.239.577.418 24.265.540.452 105.629.950.368 110.344.086.598 460.867.872.762,78 427.831.480.562,27 2.048.710.587,08 21.783.790.987 7.589.000.000 1.464.890.626,43
330.406.725.748,72 32.053.961.370 125.018.151.949,84 173.334.612.428,88 519.501.555.915,60 474.001.519.695 1.781.151.504,63 38.922.514.090 3.611.480.000 1.184.890.625,98
5.664.159.614 522.554.807.423,08
150.000.000 532.269.506.970,49
225.000.000 532.578.866.640,58
604.542.273.757,64
150.000.000 701.107.450.180,78
849.908.281.664,32
152
Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 NO A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan**) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja pemungutan Pajak Daerah**) Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS**) Belanja Uang Lembur**) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) Belanja premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai***) Belanja pakaian dinas dan atributnya**) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) Belanja perjalanan dinas**) Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
301.140.124.211 -
368.791.530.027 -
412.126.635.045 291.642.637.212 86.968.974.833
490.346.702.304,74 327.141.797.448 122.937.478.856
519.501.555.915,60 340.209.690.638 130.045.155.657
-
-
1.623.200.000
1.352.000.000
1.631.544.000
252.133.664.159,05 -
209.956.438.218,12 -
2.267.000.000 250.180.820.520,74 3.734.515.000 738.271.200 210.250.000
2.440.969.000 266.223.161.829,78 6.619.488.250 714.015.016 182.750.000
32.053.961.370 8.375.915.540 376.452.750 369.499.450
-
-
3.543.004.090
5.315.513.024
3.071.126.500
-
-
848.499.980 9.346.790.135 404.701.600
2.104.402.205 8.404.933.523 736.829.250
834.225.749 10.496.144.950 834.458.000
-
-
698.511.350
2.512.343.580
1.129.393.150
-
-
16.211.417.612 2.340.000.000
25.152.331.910 1.650.000.000
25.765.533.928 1.350.000.000
144.566.409.435
100.302.489.333
128.927.376.596,74
119.715.884.480
173.334.612.428,88
553.273.788.370,05
578.747.968.245,12
662.307.455.565,74
756.569.864.134,52
849.908.281.664,32
153
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 4.1. Pendahuluan Permasalahan
pembangunan
daerah
merupakan
“gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasar analisis atas data dan informasi yang disajikan pada bab 2 dan bab 3, bab ini menguraikan permasalahan dan isu strategis Kota Palangka Raya.Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah. Identifikasi faktorfaktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya diuraikan pula isu strategis eksternal, baik nasional, propinsi maupun luar negeri yang memiliki pengaruh pada Kota Palangka Raya. Berdasar berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kota itu kemudian disusun rencana dan strategi umum untuk mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan.
4.2. Analisis Permasalahan Uraian atas permasalahan dilakukan berdasar kelompok masalah penting yang dihadapi Kota Palangka Raya, melalui analisis mendalam pada bab 2 dan bab 3 analisis itu terbagi atas 7 poin yaitu kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, ketahanan pangan, lingkungan hidup dan daya saing. Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Pada aspek kesejahteraan dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Palangka Raya secara umum telah cukup baik. Namun demikian jika dilihat lebih detail akan terlihat bahwa kesejahteraan itu 154
belum dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah maupun seluruh sektor yang ada. Sektor pertanian yang meliputi wilayah paling luas dan penduduk cukup banyak memiliki pertumbuhan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya, terutama jasa dan perdagangan. Ketidak merataan kesejahteraan ini kemudian dikonfirmasi oleh angka Gini Indeks yang cenderung tidak berkurang. Kesejahteraan yang tidak merata itu bersumber dari 4 aspek penting yakni, pertama, produktivitas sektor pertanian dan perkebunan yang memang rendah. Rendahnya produktivitas pertanian itu bermula dari kondisi lahan yang memang kurang cocok untuk tanaman pangan, tetapi pada umumnya penduduk mengusahakan tanaman pangan sementara sektor perkebunan rakyat yang sangat potensial juga masih diusahakan secara
tradisional.
Kedua,
sektor
perdagangan
dan
jasa
yang
berkembang dengan cepat tidak terkait langsung dengan sektor pertanian yang menghidupi sebagian besar penduduk. Ketiga, sektor industri furniture dan home industri yang seharusnya menjadi pengungkit pertumbuhan untuk sektor pertanian belum berkembang. Keempat, ketersediaan infrastruktur untuk sektor pertanian dan pedesaan sangat kurang dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Akibat dari ketimpangan kesejahteraan ini maka timpang pula aspek pendidikan dan kesehatan untuk penduduk. Disamping itu rendahnya kinerja sektor pertanian juga berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan sektor pertanian. Ketika tingkat pendidikan masih lemah dengan kesehatan yang juga lemah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dampak selanjutnya adalah bahwa aspek sosial maupun budaya tidak berkembang.
Kemiskinan dan pendidikan
yang buruk ditambah dengan terus bertambahnya jumlah penduduk juga akan mengancam lingkungan hidup. Secara singkat analisis masalah kesejahteraan itu digambarkan oleh diagram 4.1.
155
Diagram 4.1 Analisis Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Kota Palangka Raya
Pendidikan Sejalan dengan persoalan kesejahteraan, persoalan pendidikan di kota Palangka Raya juga terkait dengan variasi capaian kinerja pendidikan yang cukup tinggi antar kecamatan. Teridentifikasi 4 kelompok persoalan yang menjadi penyebabnya, yakni sisi sumber daya manusia, sistem pendidikan, sarana dan prasarana juga ada masalah pada sisi masyarakat. Persoalan yang muncul disini lebih erat terkait dengan kondisi di wilayah remote (wilayah yang jauh dari jangkauan ibukota). Di wilayah remote, seperti Rakumpit dan Sebangau pinggir kondisi sarana dan prasarana pendidikan relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan yang berada di pusat kota seperti Pahandut. Hal ini dapat dicermati dari rasio gedung murid terhadap jumlah sekolah yang relatif tinggi. Selain jumlahnya terbatas kondisi sarana pendidikan di wilayah remote ini juga dalam keadaan yang kurang baik. Kondisi ini menjadi semakin buruk ketika penduduk yang berdiam di wilayah remote itu umumnya sangat terpencar. Dalam kondisi demikian, sekalipun fasilitas pendidikan ada tetapi untuk menjangkau fasilitas pendidikan yang ada terhalang oleh sarana transportasi yang juga kurang memadai.
156
Pada
wilayah
yang
demikian
kondisi
masyarakatnya
pada
umumnya berbasis pendidikan rendah dengan kondisi kesejahteraan yang kurang. Pada masyarakat yang seperti ini, terlalu mahal untuk memikirkan anak untuk investasi, sehingga anak harus menjadi tenaga kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Disamping itu memang masih ada bagian dari masyarakat yang kurang berpendidikan sehingga belum memahami makna pentingnya pendidikan. Kondisi semacam ini masih diperburuk oleh kenyataan bahwa sumber daya pendidikan juga terdistribusi secara tidak merata. Pada wilayah remote, jumlah tenaga kependidikan relatif terbatas, akibat dari infrastruktur yang kurang. Kurangnya tenaga kependidikan itu masih ditambah
persoalan
adanya
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
ketrampilan terbatas. Pada aspek tenaga kependidikan ini juga terdapat persoalan komitmen yang rendah dari tenaga pendidik, sehingga proses pendidikan tidak dapat dijalankan dengan baik. Aspek penting lainnya adalah pola dan sistem kependidikan yang seragam kadang kurang sesuai dengan kondisi dan budaya lokal. Ketika hal ini terjadi maka masyarakat akan melihat bahwa pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya, itulah sebabnya maka tingat partisipasi pendidikan menjadi rendah. Kompleksitas kondisi pendidikan secara sederhana digambarkan oleh diagram 4.2.
157
Diagram 4.2 Kompleksitas Pelayanan Pendidikan di Kota Palangka Raya
Kesehatan Sebagai sebuah kota, tingkat kesehatan Kota Palangka Raya sudah baik, namun demikian secara kewilayahan capaian kinerja kesehatan masih belum merata. Terdapat 4 kelompok aspek yang diidentifikasi menjadi penyebabnya, yaitu aspek kebijakan, perilaku dan budaya serta sarana dan ketenagakerjaan (lihat diagram 4.3). Pada aspek kebijakan terdapat kebijakan yang kurang mendukung tercapainya kinerja pelayanan kesehatan yang optimal. Kurang adanya insentif bagai tenaga medis dan paramedis adalah yang pertama. Selanjutnya penempatan tenaga medis dan paramedis yang kurang tepat, pada wilayah yang belum ada tenaga paramedis swasta ditempatakan tenaga paramedis dengan jumlah yang sama dengan wilayah yang telah ada tenaga medis swastanya. Aspek selanjutnya dari kebijakan adalah pembangunan kawasan pemukiman yang kurang memperhatikan aspek kesehatan, misalnya kawasan perumahan tanpa drainase yang cukup tanpa jaringan air bersih yang cukup, tanpa ruang terbuka maupun pengelolaan sampah yang cukup. Pembangunan kawasan yang buruk seringkali bersumber dari adanya konflik antar kebijakan yang dibawa oleh
158
masing-masing SKPD/KL. Tuntutan capaian MDG’s seringkali juga menjadi beban berlebih bagi institusi kesehatan karena selain harus menyelesaikan persoalan persoalan yang ada di Kota Palangka Raya sendiri, institusi kesehatan daerah juga masih harus melakukan usaha untuk mencapai tuntutan MDG’s. Akibatnya upaya untuk penanganan kesehatan internal terbengkelai. Kondisi ini semakin sulit ketika anggaran yang dimiliki oleh dinas kesehatan terbatas, sehingga untuk mencapai keberhasilan, hanya wilayah yang mudah dijangkau yang dapat dikelola. Sarana kesehatan yang ada di seluruh wilayah telah sesuai dengan rasio yang dipersyaratkan, namun demikian lokasi penduduk yang sangat terpencar membuat sarana yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk. Disamping itu fasilitas yang langsung berhubungan dengan kesehatan penduduk, di wilayah remote juga kurang, seperti air bersih. Pada aspek sumber daya manusia kesehatan, penempatan tenaga kesehatan yang kurang pas juga masih ditambah dengan ketrampilan teknisi yang kurang memadai. Sejalan dengan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan juga masih banyak yang komitmennya terhadap tugas dan tanggungjawab masih rendah.
159
Diagram 4.3 Permasalahan terkait dengan Kinerja Kesehatan di Kota Palangka Raya
Pada sisi masyarakat, terdapat dua hal yang menghambat capaian kinerja kesehatan yang baik, yakni aspek budaya dan perilaku. Secara budaya masyarakat masih sangat percaya kepada pelayan kesehatan tradisional seperti dukun bayi. Masalahnya banyak dukun bayi yang belum mendapatkan pendidikan kesehatan secara memadai, padahal cara kesehatan tradisional menjadi kurang memadai berhadapan dengan perkembangan penyakit yang ada. Disamping itu budaya patriarkhi yang kental menghalangi pelayanan tenaga kesehatan karena pasien, dalam hal ini ibu tidak memiliki keputusan atas kondisi kesehatannya sendiri. Pada sisi lain perilaku masyarakat tradisional masih erat melekat pada sebagian besar penduduk, dimana perilaku itu mungkin tidak menimbulkan masalah ketika penduduk belum banyak dan penyakit belum berkembang seperti saat ini. Namun saat ini dengan perkembangan penduduk dan penyakit yang semakin beraneka ragam kebiasaan itu cukup menjadi sumber penyakit dan penyebarannya. Kebiasaan seperti buang air besar, membuang sampah di sungai, memanfaatkan air sungai yang telah tercemar, tidak menjaga kebersihan lingkungan adalah
160
beberapa
kebiasaan
yang
cukup
menghambat
upaya
pelayanan
kesehatan agar terselenggara secara optimal. Pelayanan Umum Pelayanan umum disini terkait dengan pelayanan pemerintah Kota yang bersifat langsung kepada masyarakat. Pelayanan dokumen pribadi, seperti KTP, KK dan akte kelahiran, pelayanan perijinan, pelayanan transportasi sampai persampahan dan data. Pada aspek ini kinerja yang dicapai juga belum optimal. Jumlah penduduk ber-KTP, Ber-KK, ber-akte kelahiran, tanah yang bersertifikat, ijin trayek dan sebagainya adalah indikator yang digunakan untuk mendeteksi kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan yang belum optimal itu terkait dengan beberapa penyebab diantaranya sisi sarana dan prasarana, sisi kelembagaan, sisi
aparat
pelayanan maupun pada sisi masyarakatnya itu sendiri (lihat diagram 4.3). Terkait dengan aspek sarana dan prasarana. Sarana gedung dan tempat pelayanan dirasakan belum memenuhi syarat pelayanan yang baik, misalnya kondisi gedung kearsipan yang belum representatif. Disamping gedung, sarana penunjang pelayanan, seperti alat uji kendaraan, alat survey, buku perpustakaan maupun ketersediaan rambu lalu lintas masih terbatas. Sarana pelayanan yang juga penting adalah sarana untuk mobilitas petugas pelayanan, pada aspek ini juga masih terbatas. Namun demikian segala bentuk kekurangan fisik ini bukanlah yang utama, jika aparat pelayanan cukup berkualitas. Sumber daya pelayanan, petugas pelayanan sangat disayangkan sampai saat ini masih bermasalah. Pertama terkait dengan jumlahnya yang kurang mencukupi, hal ini masih ditambah dengan kualifikasi yang rendah, akibat dari penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidangnya. Ketidaksesuaian keahlian dengan bidang kerja membawa dampak pada kurangnya tanggungjawab para petugas ini pada tugas dan pekerjaannya. Hal ini masih diperlemah oleh rendahnya upaya untuk meningkatkan dibutuhkan.
keahlian
Maka
itu
melalui semua
pelatihan berdampak
ataupun pada
training
buruknya
yang kinerja
pelayanan.
161
Rendahnya kinerja aparat pelayanan itu masih ditambah dengan aspek kelembagaan yang juga lemah. Secara kelembagaan, untuk setiap pelayanan yang diberikan pada masyarakat belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Ketidakjelasan SOP itu masih ditambah
dengan
keberadaan
SOTK
yang
belum
sempurna.
Permasalahan kelembagaan ini seperti berputar putar dengan sumber daya pelayanan yang ada. SDM kurang baik ditambah sistem kerja yang juga kurang baik, atau sistem kerja yang kurang baik menyebabkan SDM yang kurang baik. Apapun yang menjadi penyebab tetap berdampak pada buruknya kinerja pelayanan. Diagram 4.4 Permasalahan terkait dengan Pelayanan Umum di Kota Palangka Raya
Masyarakat juga berperan dalam menciptakan kinerja pelayanan yang kurang optimal. Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi, baik terkait dengan pribadi seperti KTP, kepemilikan seperti tanah maupun perijinan seperti IMB atau ijin usaha masih rendah. Terkait dengan
pelayanan
transportasi,
masyarakat
masih
lebih
memilih
kendaraan pribadi tetapi dengan kesadaran berlalu lintas yang aman masih rendah. Pelanggaran terhadap rambu, pengabaikan pada aspek
162
keselamatan berkendara masih sangat sering terjadi. Untuk pelayanan data maupun buku dan arsip, sebagaimana wilayah lain di Indonesia, ratarata minat bacanya masih rendah.
Ketahanan Pangan Sebagai daerah perkotaan dengan sumber daya alam yang sebagain besar berdasar rawa dan tingkat teknologi pertanian masih belum maju, Kota Palangka Raya kurang dapat menghasilkan padi sebagai makanan pokok. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan beras, kota ini harus mendatangkan dari luar daerah. Ketika pangan utama adalah beras maka kondisi ini dapat dikatakan bahwa kota ini rentan dalam aspek ketahanan pangan. Kerentanan itu selain terkait dengan produksi yang rendah juga terkait dengan kurangnya tingkat diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan yang rendah terkait dengan kurangnya upaya untuk memanfaatkan potensi pangan lokal non beras yang ada. Kurangnya upaya industrialisasi produk pertanian menyebabkan pangan lokal pengganti beras kurang tersedia. Ketika pangan pengganti tidak tersedia, maka masyarakat tetap bergantung pada beras. Analisis ini secara sederhana disajikan pada diagram 4.5.
163
Diagram 4.5 Permasalahan Rentannya Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya
Lingkungan Hidup Aspek lingkungan hidup terkait
dengan kondisi lingkungan
pendukung kehidupan. Kondisi lingkungan hidup di Kota Palangka Raya masih cukup baik, dalam pengertian masih dalam batas aman baik untuk pencemaran air maupun pencemaran udara. Namun demikian secara keseluruhan ancaman terhadap degradasi lingkungan sudah sangat nyata. Banjir, sampah tidak terkelola, sungai membawa sampah, pendangkalan sungai dan danau maupun kebakaran hutan adalah beberapa indikator yang menunjukkan ancaman terhadap linkungan hidup. Kualitas lingkungan yang cenderung memburuk itu terkait dengan tiga kelompok besar masalah yakni sarana dan prasarana, penegakan hukum lingkungan dan sisi masyarakat (lihat digaram 4.6). Pegelolaan lingkungan yang baik membutuhkan sarana dan prasarana. Terkait dengan aspek tersebut, teridentifikasi bahwa sarana untuk pengelolaan lingkungan yang tersedia belum memadai. Tempat penumpukan sampah, truk pengangut sampah masih terbatas, akibatnya belum semua sampah yang dihasilkan dapat dikelola. Pada sisi lain pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi menyebabkan jumlah sampah per kapita semakin tinggi yang secara keseluruhan produksi
164
sampah total akan bertambah dengan cepat. Tidak hanya sarana untuk sampah yang terbatas, namun juga sarana pengelolaan kebersihan lainnya, misalnya toilet umum yang memadai dan sehat. Kurangnya fasilitas ini masih ditambah dengan sistem pengelolaan yang belum baik. Sampah hanya berakhir dengan penumpukan dan pembuangan terbuka, belum ada upaya untuk melakukan pengolahan agar tidak menjadi gunung. Pada sisi lain juga belum diupayakan pendidikan kepada masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan melalui pola pengelolaan sampah 3R. Pada kasus hutan, pegelolaan berdasar sistem kesatuan
berdasar
fungsinya
juga
belum
dijalankan,
sehingga
pencegahan terhadap terjadinya kerusakan hutan belum dapat dilakukan secara optimal. Pelanggaran terhadap hukum lingkungan belum dapat diketahui secara cepat, akibat dari kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya sarana pendukung. Kasus kejahatan terjadap lingkungan hanya dapat diketahui ketika ada laporan dari masyarakat. Ketika laporan telah ada dan penegakan aturan hendak dijalankan, seringkali terhalang oleh kepemilikan lahan pribadi, sehingga hukum lingkungan sulit untuk ditegakkan. Misalnya pada kasus lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penyangga air, seharsunya tidak diperbolehnya untuk dijadikan perkebunan, tetapi ketika aturan ini dilanggar penegakan tidak dapat dilakukan sebab lahan tersebut adalah lahan pribadi. Pada kasus penegakan hukum dapat dilakukan, monitoring terhadap keberlangsungan penegakan itu tidak pernah dilakukan, kembali persoalan prasarana menjadi penghambat dan penghalangnya. Kesulitan monitoring maupun penegakan lingkungan itu menjadi semakin sulit karena adanya kenyataan ego sektoral yang sangat kental. Ego sektoral itu cukup banyak yang berasal dari kebijakan pusat, yang kemudian menjadi buah simalakama di daerah. Ketika terdapat konflik kepentingan antara keharusan dari K/L dan kepentingan daerah, maka umumnya urusan daerah yang terabaikan.
165
Diagram 4.6 Persamalahan Degradasi Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya
Aspek yang tidak kalah penting pada degradasi lingkungan ini adalah sikap dan perilaku masyarakat. Penduduk yang terus bertambah adalah aspek pertama yang menjadi ancaman terhadap lingkungan. Setiap pertabahan penduduk artinya kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan serta kepentingan lainnya. Pada sisi lain, lingkungan tidak akan pernah bertambah jumlahnya maupun luasnya. Ketika tidak dilakukan pengelolaan lingkungan yang benar maka daya dukung lingkungan jelas menjadi ancamannya. Faktor kedua dari masyarakat adalah kebiasaan yang telah berlangsung lama, misalnya membuang sampah di sungai. Ketika penduduk belum banyak hal ini tidak akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan apalagi sampah yang dihasilkan juga masih sampah organik yang akan dengan mudah terurai. Namun demikian bertambahnya penduduk dan perkembangan ekonomi membuat sampah bertambah banyak dan beraneka ragam. Sampah anorganik yang membutuhkan waktu lama untuk hancur menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Perilaku lain yang kurang ramah terhadap lingkungan misalnya bertempat tinggal di daerah aliran sungai. Sekali lagi kebiasaan ini mungkin aman
166
ketika penduduk masih sedikit, namun menjadi ancaman berat ketika penduduk semakin bertambah.
Daya Saing Investasi Pada aspek daya saing, Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori baik dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Kalimantan Tengah. Posisinya yang strategis dengan infrastruktur pendukung yang cukup baik, menjadikan kota ini adalah pintu gerbang bagi akses ke Kalimantan Tengah yang lain. Namun demikian daya saing yang tinggi itu belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari petumbuhan investasi yang tinggi pada bidang jasa dan perdagangan tetapi sektor lainnya hampir belum tersentuh. Ketersediaan infrastruktur yang sangat kurang memadai untuk mendukung investasi bidang pertanian menjadi penyebab pertama. Sementara itu sektor industri juga tidak berkembang baik industri pengolah bahan baku lokal maupun industri lainnya. Terhambatnya pengembangan sektor petanian juga terkait dengan kepastian usaha yang rendah. Konflik kepemilikan lahan masih cukup sering ditemukan, ini tentu menjadi penghambat investasi di bidang yang membutuhkan
lahan.
Disamping
itu
kebijakan
pemerintah
untuk
mengembangkan potensi pertanian rakyat misal perkebunan juga sangat kurang. Diagram 4.7 mendeskripsikan persoalan terkait dengan daya saing investasi di Kota Palangka Raya. Aspek lain daya saing kurang termanfaatkannya potensi daya saing ini adalah masih kurangnya infrastruktur pendukung, misalnya kebutuhan akan listrik. Listrik menjadi sumber energi bagi pengembangan sektor insdustri, ketika listrik kurang tersedia maka kurang menarik pula daerah ini. Perlu dicermati pada aspek daya saing ini untuk persoalan keberpihakan
pemerintah,
baik
pusat
maupun
daerah
dalam
memanfaatkan potensi yang ada. Sebagai daerah dengan perkebunan karet rakyat perlu ada upaya lebih maksimal lagi untuk membangun atau mendorong pengembangan industri pengolah karet misalnya.
167
Diagram 4.7 Persoalan terkait dengan Daya Saing Daerah
4.3. Isu Strategis Berdasar analisis permasalahan, dapat dilihat dan dicermati, bahwa secara makro persoalan yang dihadapi Kota Palangka Raya adalah adanya ketidak merataan antar sektor dalam perekonomian, yang itu bermakna
ketidak
merataan
kesejahteraan.
Ketidak
merataan
kesejahteraan itu kemudian berdampak luas pada aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan maupun kehidupan sosial budaya yang juga tidak merata. Selanjutnya kemiskinan adalah “musuh” besar dari lingkngan hidup. Ketidak merataan kesejahteraan itu bersumber dari 5 (lima) pokok persoalan yakni adanya ketimpangan pola investasi. Pertanian sebagai sektor yang menghidupi sebagian besar penduduk kurang mendapat perhatian untuk investasi, akibatnya pertanian (pedesaan) menjadi sumber kemiskinan. Penyebab berikutnya adalah adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai sektor yang kurang menarik dan kurang mendapat dorongan maka sektor ini juga kurang dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan mereka yang bergerak di
168
sektor jasa dan perdagangan yang didorong terus untuk menciptakan inovasi mengikuti perkembangan dunia perdagangan dan jasa. Selanjutnya adalah kurang adanya keterkaitan antar sektor yang berkembang di kota ini. Sektor perdagangan dan jasa adalah sektor yang sangat berkembang dengan baik, namun demikian sektor ini kurang memiliki
keterkaitan
Perkembangan
dengan
sektor
sektor
perdagangan
pertanian lebih
maupun
banyak
industri.
didorong
oleh
keberadaan kota ini yang terletak pada pintu masuk ke Kalimantan Tengah. Artinya perdagangan bukan memperdagangkan hasil produk (baik pertanian maupun industri) dari Kota Palangka Raya, melainkan memperdagangkan
produk
dari
luar
Kota
Palangkaraya
untuk
diperdagangkan ke sekitar Kalimantan Tengah. Kurang berkembanganya sektor pertanian dan pedesaan juga terkait dengan lemahnya inftrastruktur di daerah pedesaan dan sentra sentra produksi pertanian. Sebagai sebuah kota yang sangat strategis, kota ini masih memiliki kecamatan yang cukup terpencil dengan aksesibilitas
yang
sulit.
Pertanian
hanya
akan
berkembang
jika
transportasi memadai. Transportasi yang buruk hanya akan menekan harga produk pertanian, hal ini di satu sisi akan menjadi disinsentif bagi pengembangan pertanian dan pada sisi lain akan membuat pertanian dan pedesaan menjadi kantong kemiskinan. Terakhir ketidakmerataan pembangunan itu juga bersumber dari ketidak merataan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada penduduk. Sulitnya akses ke beberapa wilayah membuat tenaga berkualitas baik pendididkan, kesehatan maupun pelayanan umum lainnya enggan untuk ditugaskan di tempat tersebut. Akibatnya wilayah wilayah yang terpencil itu akan tetap tinggal dalam kesulitan untuk berkembang. Penduduk atau petugas dari luar suatu wilayah adalah salah satu pendorong bagi munculnya perubahan, maka ketika aspek ini tidak ada, sementara penduduk lokal juga kurang memiliki akses keluar maka perubahan itu datangnya pasti akan sangat lambat.
169
Akibat dari masalah inti itu adalah aspek sosial, ekonomi maupun budaya tidak berkembang dengan baik di kota ini. Pada bidang pendidikan dan kesehatan terjadi ketidak merataan. Di sektor perkotaan kinerja pendidikan dan kesehatan relatif lebih baik dari pada di pedesaan. Kurangnya berbagai fasilitas di sektor pertanian dan pedesaan berdampak pada tingginya penduduk miskin di wilayah pedesaan (sektor pertanian). Akibat dari semua itu adalah kurang berkembangnya kehidupan sosial budaya. Dalam keadaan miskin, tidak berpendidikan dan kurang sehat maka hal terpenting yang dikejar baru taraf kebutuhan dasar, sementara itu kehidupan sosial apalagi budaya menjadi cukup sulit untuk dipikirkan. Tanpa pengetahuan yang cukup ditekan oleh kemiskinan maka penduduk akan memanfaatkan lingkungannya untuk segera memenuhi kebutuhan pokoknya, dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan kurang mendapat perhatian. Diagram 4.8 Permasalahan Pembangunan di Kota Palangka Raya
170
4.4. Isu Strategis Eksternal Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Berbagai isu strategis itu mampu menciptakan peluang, juga ancaman bagi tujuan pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh daerah. Analisis lingkungan eksternal dapat bersumber dari berbagai informasi regional, nasional dan internasional (MDGs) dan lain-lain yang langsung berdampak pada pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya selama 5 (lima) tahun kedepan. Berikut diuraikan isu strategis eksternal yang berpengaruh besar pada Kota Palangka Raya. 1. Kebijakan Provinsi ( RPJMD Provinsi ) Berdasarkan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan antara lain adalah : a. Masalah Penyediaan Infrastuktur Pembangunan Permasalahan paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. b. Masalah pengembangan ekonomi lokal Permasalahan pengembangan ekonomi menyangkut upaya optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi. c. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan Berbagai kendala
dan permasalahan penyelenggaraan
pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain keadaan topografi dan luasnya wilayah, kesenjangan pelayanan pendidikan ditingkat pedesaan, relevansi dan daya saing
171
lulusan pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. d. Masalah Kesejahteraan Sosial Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi melakukan pelayanan publik, seperti pelayanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan serta pengembangan budaya dan wisata e. Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah khususnya dan pulau Kalimantan pada umumnya cukup tersedia yaitu berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut, dan lain-lain belum sepenuhnya
dapat dikelola
secara optimal. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam tersebut masih berupa produk primer yang memiliki nilai tambah yang rendah. f.
Isu Pemekaran Wilayah Rencana pemerintah propinsi untuk melakukan pemekaran Kalimantan Tengah menjadi Propinsi Kota Waringin Raya dan Barito Raya.
Ini adalah peluang bagi kota Palangka Raya
(rentang kendali, perencanaan lebih detail). g. Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang dan Lahan Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara legal formal belum ditetapkan. Hal ini berdampak luas pada kabupaten (kota) dibawahnya termasuk Kota Palangka Raya. Pola pemanfaatan ruang adalah hal yang paling luas akan terpengaruh oleh hal ini.
172
2. Kebijakan Nasional Terdapat cukup banyak kebijakan Nasional yang berpengaruh terhadap Kota Palangka Raya, berikut adalah uraian masing masing. a. Demokratisasi yang cenderung melebihi porsinya dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek
pembangunan.
Dengan
ketimpangan
sosial
dan
ekonomi yang ada di masyarakat yang belum terjawab sepenuhnya oleh keberhasilan pembangunan memunculkan bahaya laten setiap waktu dapat dipicu baik oleh isu nasional maupun isu lokal. b. Keterbatasan sumberdaya energi listrik dalam pengembangan ekonomi lokal. Keterbatasan pasokan tersebut sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan seiring dengan permasalahan kebutuhan listrik secara nasional. Permasalahan listrik bukan saja menyangkut kebutuhan di masa yang akan datang untuk menggenjot aktivitas ekonomi daerah, untuk kebutuhan dalam skala normal saja hingga kini belum dapat terpenuhi sehingga masih terjadi pemadaman bergilir. c. Masalah kelestarian lingkungan hidup akan tetap menjadi fokus perhatian nasional ke depan. Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang di dukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup pemantapan kelembagaan, SDM, dan Kemitraan Lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. d. Kawasan kalimantan sebagai lumbung energi dan ketahanan pangan. Berdasarkan masterplan perluasan dan percepatan
173
pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) Pulau Kalimantan diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan lumbung energi (fosil dan nabati) serta lumbung pangan. Isu tersebut mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan investasi di daerah. e. Untuk mendukung program kemandirian dan kedaulatan pangan pemerintah pusat melalui kementerian kehutanan akan melakukan pelepasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah dari hutan yang dapat dikonversi (HPK) menjadi areal penggunaan lainnya (APL) seluas kurang lebih 178.572 Ha.
3. Kebijakan Internasional Isu-isu strategis dari dunia internasional yang memiliki kualitas dan kemungkinan tinggi untuk berdampak pada perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang antara lain : a. Meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditadai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, WTO, ACFA, G-8 dan lain sebagainya. Berbagai kerjasama regional pada umumnya adalah untuk menghapuskan hambatan terhadap arus barang dan jasa antar negara dalam bentuk penghapusan berbagai beban pajak dan ketentuan lain yang menghambat. Hal yang menjadi sentral adalah munculnya ancaman terhadap sektor-sektor industri atau perdagangan regional yang masih kalah kualitas dan efisien produksinya. Hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya komoditas lokal. b. Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Merebaknya berbagai sarana yang memudahkan masyarakat mengakses internet dan sarana informasi lainnya menciptakan
174
kebebasan individu yang perlu diwaspadai dapat menggerus hak dan kepatutan umum serta kearifan lokal yang makin terabaikan. Kebijakan publik perlu menyeimbangkan dua aspek tersebut dengan tetap menjaga keberpihakan pada pelestarian budaya lokal. c. Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degredasi lingkungan yang mengglobal. Kebijakan pembangunan harus lebih bijaksana (prudent) menyangkut penggunaan lahan hutan bagi pembangunan daerah karena akan berpotensi mendapat sorotan dunia internasional. Pengembangan aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan khususnya vegetasi hutan dan ekosistem di dalamnya. d. Komitmen MDG’s yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG’s secara nasional dan regional maka tak ada pilihan lain bagi Kota Palangka Raya kecuali turut mencermati indikator yang harus dicapai sampai
akhir
menyangkut
tahun
2018.
Capaian-capaian
penanggulangan
kemiskinan
penting
dan
itu
kelaparan
ekstrem, peningkatan persamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya yang
menjadi
keberlangsungan
masalah
internasional,
lingkungan
dan
(environment
memastikan sustainability)
sesuai target yang harus dicapai. e. Komitmen
internasional
terhadap
adaptasi
dan
mitigasi
perubahan ilkim global Dalam berbagai forum internasional yang diikuti oleh bangsabangsa di dunia seperti Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim Tahun 2009 atau yang lebih dikenal dengan copenhangen
175
summit yang berlangsung pada bulan Desember 2009, masyarakat internasional menyadari perlunya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan ilkim global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penurunan emisi karbon. Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 26 persen sampai pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 41 persen apabila ada dukungan dari negara-negara lain.
4.5. Strategi Umum Tujuan dari sebuah proses pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan. Berdasar isu strategis yang dihadapi oleh Kota Palangka Raya, sub bab ini melakukan analisis dalam menyusun strategi umum untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu. Untuk menyusun strategi yang tepat digunakan analisis SWOT, Melalui analisis SWOT daerah dapat menyusun strategi untuk memanfaatkan semua kelebihan dan potensi yang ada untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Tabel 4.1 menyajikan
kerangka
analisis
SWOT
untuk
menentukan
strategi
pembangunan 5 tahun ke depan agar kesejahteraan yang diharapkan dapat dicapai.
176
Tabel 4.1 Analisis SWOT untuk menyusun Strategi Umum Kota Palangka Raya
Peluang (O) 1. Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk menjadi APL 2. Peluang pangsa pasar produk perikanan/perairan (sungai dan danau) di wilayah Kalimantan Tengah 3. Kebijakan perdagangan dan jasa yang adil terhadap lingkungan 4. Kalimantan sebagai koridor MP3EI lumbung pangan dan energi 5. Komitmen Nasional maupun dunia dalam pencapaian target MDG’s 6. Perkembangan sektor industri dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah
Tantangan (T) 1. Perubahan iklim yang menyulitkan petani
Kekuatan (S) 1. Posisi Strategi Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi yang terletak pada persimpangan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Tengah 2. Potensi sungai dan danau 3. Potensi gambut untuk perikanan dan air bersih 4. Potensi obat dan pengobatan tradisional 5. Sebagai pusat pendidikan, jasa dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah Memanfaatkan kelebihan untuk meraih peluang 1. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan 2. Pengembangan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata serta pendidikan 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sektor pendidikan, jasa dan pariwisata
Menggunakan kekuatan untuk mengurangi tantangan
Kelemahan (W) 1. Ketimpangan antara sektor pedesaan dan perkotaan (infrastruktur maupun ekonomi) 2. Lemahnya keterkaitan antar sektor 3. Pelayanan umum kurang optimal 4. Belum optimalnya kelembagaan dan kompetensi aparatur 5. Melemahnya pemahaman dan pengamalan budaya Huma Betang
Menggunakan peluang untuk mengurangi kelemahan 1. Mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi pedesaan berbasis perikanan (danau dan sungai) 2. Peningkatan sektor jasa dan perdagangan berbasis perikanan dan pariwisata 3. Pengembangan regulasi terkait dengan pengembangan usaha 4. Peningkatan efektifitas kelembagaan dan kompetensi aparatur 5. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan budaya Huma Betang sebagai falsafah dalam pembangunan Membalik kelemahan dan tantangan menjadi peluang
177
untuk menentukan pola tanam dan memicu bencana 2. Berlakunya AFTA akan menggilas daerah yang belum siap 3. Belum disahkannya RTRW Propinsi
1. Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan 2. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3. Peningkatan kualitas SDM 4. Pengembangan industri obat tradisional untuk peningkatan ekonomi lokal
1. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat 3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar 4. Pemerataan pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antar wilayah
Dari analisis SWOT yang telah dilakukan, teridentifikasi sejumlah strategi besar yang mungkin dilakukan dalam 5 tahun ke depan bagi Kota Palangka
Raya.
Strategi
yang
dikembangkan
sejauh
mungkin
mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, dalam pengertian bahwa apapun aspek yang dikembangkan mestilah ramah lingkungan dan tidak melanggar RTRW yang telah disusun oleh Kota Palangka Raya. Berikut adalah uraian strategi besar yang dijalankan dengan konsep ramah lingkungan. 1.
Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan
2.
Pengembangan infrastruktur pendukung sektor perikanan dan pariwisata serta pendidikan
3.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sektor pendidikan, jasa dan pariwisata
4.
Mengatasi
ketimpangan
antar
wilayah
dengan
peningkatan
pertumbuhan sektor ekonomi pedesaan berbasis perikanan (danau dan sungai) 5.
Pengembangan sektor jasa dan perdagangan berbasis perikanan dan pariwisata
6.
Pengembangan regulasi terkait pengembangan usaha
7.
Peningkatan efektifitas kelembagaan dan kompetensi aparatur
8.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan budaya Huma Betang sebagai falsafah dalam pembangunan
178
9.
Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan
10. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 11. Pengembangan industri obat tradisional untuk peningkatan ekonomi lokal 12. Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat 13. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar 14. Ketersediaan pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antar wilayah Strategi merupakan cara yang direkomendasikan oleh analisis permasalahan dan isu strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif, strategi itu sudah semestinya sejalan dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota. Tabel 4.2 menyajikan keterkaitan antara rekomendasi strategi yang dihasilkan dengan visi dan misi walikota dan wakil terpilih. Tabel 4.2 Keterkaitan antara Strategi Umum dan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Visi: “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang” Strategi Umum
Misi
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sektor pendidikan, jasa dan pariwisata 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar 1. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan 2. Pengembangan infrastruktur pendukung sektor perikanan dan pariwisata serta pendidikan 3. Mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan peningkatan
Pertama: Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas
Kedua: Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat
179
4.
5. 6. 7.
8.
1. 2.
3.
1. 2.
3. 4.
1.
2.
pertumbuhan sektor ekonomi pedesaan berbasis perikanan (danau dan sungai) Peningkatan sektor industri dan perdagangan berbasis perikanan Pengembangan regulasi terkait pengembangan usaha Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan Pemerataan pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antar wilayah Pengembangan industri obat tradisional untuk peningkatan ekonomi lokal Pengembangan infrastruktur dasar Mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi pedesaan berbasis perikanan (danau dan sungai) Pengembangan infrastruktur pendukung sektor perikanan dan pariwisata serta pendidikan Pengembangan regulasi terkait dengan pengembangan usaha Peningkatan efektifitas kelembagaan dan kompetensi aparatur Pengembangan regulasi terkait dengan pengembangan usaha Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Budaya Huma Betang sebagai falsafah dalam pembangunan Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sektor pendidikan, jasa dan pariwisata
Ketiga: Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan
Keempat: Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Kelima: Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berbasis filosofi huma betang.
180
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Selama Tahun 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Bersama visi ini, kepada seluruh stakeholder di Kota Palangka Raya diharapkan bahu membahu dalam mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki guna terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan, jasa dan pariwisata.
5.2. Misi Sesuai dengan harapan terwujudnya “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”, maka ditetapkanlah “Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018”. Adapun misi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat; 3. Mewujudkan
pemerataan
sarana
dan
prasarana
publik
yang
berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan; 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance); 5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.
181
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Palangka Raya Visi
:
“Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”.
Misi 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas
Tujuan Mewujudkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional
Sasaran Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar nasional dan internasional Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya pembelajaran dan perpustakaan Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara
Meningkatkan derajat Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat Menurunnya angka kematian (AKB,AKI, AKABA) menjadi AKB: 7/1000KH ; AKI: 15/100.000KH, AKABA : 8/1000KH pada tahun 2018 Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis Menurunnya angka gizi buruk menjadi 0 (nol) pada tahun 2018 Meningkatkan kualitas Meningkatnya kompetensi SDM yang dapat penduduk usia kerja sesuai menunjang potensi daerah pengembangan pariwisata, jasa dan
182
Misi
Tujuan investasi di daerah Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Menurunkan jumlah penduduk miskin Meningkatkan ketahanan pangan
Sasaran Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Menurunnya jumlah penduduk miskin Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH Meningkatnya kelembagaan penyuluhan Tercukupinya ketersediaan bahan pangan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat
Menurunkan tingkat Meningkatnya jumlah pekerja permasalahan sosial sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial Meningkatnya akses kualitas kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan Meningkatnya kegiatan ekonomi pengembangan kerakyatan ekonomi kerakyatan Meningkatnya kualitas dan untuk mendukung kreatifitas SDM pariwisata dan perdagangan, jasa dan UKM pariwisata Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja lapangan kerja. Menurunnya angka
183
Misi
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan
Meningkatkan dan menciptakan jaringan pasar produk unggulan
Meningkatkan investasi kondusif
3. Mewujudkan pemerataan
iklim yang
Meningkatkan pengembangan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, perdagangan, jasa dan pariwisata Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian daerah Meningkatkan ketersediaan
Sasaran ketergantungan Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah Terbangunnya kawasan hutan dan kebun yang berbasis pariwisata Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah Terwujudnya peningkatan daya saing koperasi,usaha mikro,kecil dan menengah yang mandiri dan inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan Meningkatnya jumlah investasi Terbentuknya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya alam serta pola tata ruang daerah Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)
Tersedianya infrastruktur Terwujudnya
pembangunan sarana 184
dan
Misi sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan
Tujuan pembangunan infrastuktur Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri Meningkatkan mutu lingkungan
Sasaran prasarana publik Pertanian
sektor
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pariwisata dan jasa
Menurunnya kejadian bencana kebakaran (pemukiman, pekarangan, lahan dan hutan) Meningkatnya kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air bersih Meningkatknya penegakan hukum lingkungan Menurunnya tingkat pencemaran Meningkatnya pengelolaan sampah yang tertangani Meningkatnya kemampuan tanggap bencana Meningkatkan peran Berkurangnya kerusakan hutan masyarakat dalam Meningkatnya inventarisasi dan konservasi lingkungan dokumentasi sumber daya hutan Meningkatnya pemanfatan lahan kritis untuk konservasi Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan Meningkatkan Meningkatnya keterpenuhan keterpenuhan dan energi ketahanan energi Meningkatkan ruang Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan terbuka hijau dan ruang publik ruang publik lainnya Meningkatnya jumlah bangunan ber IMB
185
Misi
Tujuan Menciptakan pelayanan prima di sektor pelayanan publik, jasa perhubungan yang selamat, tertib dan lancar
Sasaran Terwujudnya pelayanan angkutan Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas Terwujudnya aparatur yang siap pakai Meningkatkan dan Terpenuhinya pemerataan, mengendalikan sarana pengendalian sarana prasarana dan prasarana komunikasi dan informasi komunikasi informasi publik 4. Mewujudkan tata Mewujudkan Meningkatnya mutu pelayanan kelola akuntabilitas dan publik kepada masyarakat kepemerintahan transparansi dalam Terwujudnya mutu pelayanan yang baik dan penyelenggaraan aparatur bersih (good and pemerintahan Meningkatnya dan berkembangnya sistem clean governance) pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan Penataan kelembagaan sesuai manajemen organisasi visi misi daerah Pemerintahan Kota Palangka Raya Meningkatkan akuntabilitas
Tertibnya administrasi kinerja kependudukan dan pencatatan
186
Misi
5.
Tujuan Sasaran yang baik dalam sipil penyelenggaraan Meningkatnya SDM Korp ASN Meningkatnya Kinerja Korp ASN pemerintahan Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima Meningkatkan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Mewujudkan Meningkatkan partisipasi masyarakat yang masyarakat dalam berbudaya, pembangunan harmonis, dinamis, dan damai Meningkatkan berdasarkan pengarusutamaan filosofi huma gender dan perlindungan betang anak Meningkatkan kehidupan sosial dan budaya dengan menjunjung tinggi filosofi Huma betang
Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya yang aman tentram dan tertib
Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kearsipan kepada masyarakat
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya data informasi dan pelaporan pembangunan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan Pengarustamaan gender dalam pembangunan Terwujudnya perlindungan anak Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah Meningkatnya prestasi seni, budaya, dan olah raga. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
187
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi,
tujuan serta
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan tersebut akan ditempuh strategi
dan arah kebijakan pembangunan.
melalui
Strategi ini merupakan cara
untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan di Kota Palangka Raya dan kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun ke depan. Strategis dan arah kebijakan Kota Palangka Raya merupakan suatu cara pandang untuk menentukan tindakan masa depan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di Kota Palangka Raya. Strategi dan arah kebijakan Kota Palangka Raya merupakan terjemahan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kota Palangka Raya yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi dan arah kebijakan erat kaitannya dengan ke mana arah Kota Palangka Raya akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan hasil analisis situasi dan identifikasi isu strategis dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan daerah sehingga dengan demikian melahirkan pemahaman terhadap subtansi permasalahan yang dihadapi, dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki seperti yang dijelaskan pada bab IV sebelumnya. Strategis dan arah kebijakan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :
188
Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Pertama Visi: “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Misi 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan
Sasaran
Strategi
Mewujudkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional
Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar nasional dan internasional
Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar dan pendidikan menengah Meningkatkan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru Menyelenggrakan pendidikan luar biasa (inklusif ) untuk anak penyandang disabilitas (cacat)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya pembelajaran
Arah Kebijakan
Peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah Peningkatan kualifikasi guru Pemerataan distribusi guru - Peningkatan pemerataan dan perluasan akses terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus - Peningkatan mutu kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan luar biasa Meningkatkan mutu pendidikan Pengembangan kelembagaan menengah yang berbasis sekolah menengah kejuruan sesuai kompetensi sesuai potensi keunggulan daerah daerah 189
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
dan perpustakaan
Mengembangkan budaya baca Peningkatan budaya baca melalui masyarakat program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Penurunan jumlah Menyelenggarakan Penyelenggaraan program penduduk yang buta pemberantasan buta aksara pemberantasan buta aksara aksara Meningkatkan derajat Terwujudnya kualitas Meningkatkan upaya Peningkatan program upaya kesehatan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat masyarakat yang terjangkau oleh Meningkatkan pelayanan - Peningkatan penyelenggaraan masyarakat kesehatan yang terjangkau, jaminan kesehatan daerah bermutu dan berkeadilan, serta - Peningkatan penyelenggaraan dengan pengutamaan pada pencegahan dan pengendalian upaya promotif dan preventif penyakit Menurunnya angka Meningkatkan akses dan - Distribusi nakes sesuai proporsi kematian (AKB,AKI, jangkauan pelayanan ke daerah terpencil AKABA) menjadi AKB: kesehatan - Sistem insentif bagi nakes 7/1000KH ; AKI: - Peningkatan peran serta 15/100.000KH, AKABA : masyarakat 8/1000KH pada tahun Meningkatkan mutu kelayanan - Peningkatan kapasitas SDM 2018 kesehatan kesehatan - Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan standar kompetensi - Peningkatan pengawasan thd standart yankes di puskesmas 190
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan Meningkatkan kegawatdaruratan
pelayanan -
Menurunnya angka Meningkatkan upaya promotif kesakitan penyakit dan preventif penyakit menular menular dan tidak dan tidak menular menular Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
dan yankes swasta Peningkatan sarana kesehatan sesuai standart Peningkatan obat dan perbekalan kesehatan Ketersediaan anggaran pemeliharaan kesehatan Sistem jaminan kesehatan terpadu Optimalisasi PONED Peningkatan sistem rujukan
-
Penguatan SKD KLB Penguatan imunisasi Penyebarluasan informasi Perbaikan kualitas lingkungan
-
Penanggulangan penyakit berbasis surveilance epidemiologi Kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat Kecukupan logistik dan perbekalan kesehatan termasuk prasarana penanggulangan penyakit.
-
Terpenuhinya Memenuhi kebutuhan tenaga Terpenuhinya kebutuhan Kebutuhan tenaga medis dan paramedis medis dan paramedis medis dan paramedis 191
tenaga
Tujuan
Sasaran
Strategi
Menurunnya angka gizi Pemantauan buruk menjadi 0 (nol) masyarakat pada tahun 2018
status
Arah Kebijakan gizi
- Peningkatan peran serta masyarakat - Revitalisasi Posyandu - Peningkatan sistem kewaspadaan dini Penanggulangan gizi buruk - Peningkatan sistem tata laksana penanggulangan - Penyuluhan gizi mayarakat - Diversivikasi bahan pangan dan penggunaan bahan pangan lokal Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kompetensi usia Peningkatan pelatihan dan kualitas SDM yang kompetensi penduduk kerja keterampilan tenaga kerja dapat menunjang usia kerja sesuai pengembangan potensi daerah pariwisata, jasa dan investasi di daerah Mengendalikan laju Terkendalinya laju Revitalisasi program keluarga Pengendalian pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan penduduk berencana penduduk dan peningkatan penduduk kesadaran Keluarga Berencana Menurunkan jumlah Menurunnya jumlah Optimalisasi penanggulangan Peningkatan penanggulangan penduduk miskin penduduk miskin kemiskinan terpadu kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan Meningkatkan - Meningkatnya - Meningkatkan pola pangan - Peningkatan pengetahuan ketahanan pangan Konsumsi pangan harapan,konsumsi energi dan masyarakat tentang pangan dan sesuai PPH protein gizi 192
Tujuan
Sasaran
- Meningkatnya kelembagaan penyuluhan - Tercukupinya ketersediaan bahan pangan - Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan - Terwujudnya penyediaan sarana prasarana sektor perikanan Menurunkan tingkat Meningkatnya jumlah permasalahan sosial pekerja sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial Meningkatnya akses kualitas kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Strategi
Arah Kebijakan
- Meningkatkan kelembagaan penyuluhan - Meningkatkan ketersediaan pangan - Meningkatkan industri pengolahan produk pangan - Menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan - Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perikanan pada perairan umum
- Peningkatan distribusi akses cadangan hasil produksi pangan - Peningkatan kesejahteraan petani - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan - Peningkatan distribusi, akses, cadangan hasil produksi pangan - Peningkatan industri pengolahan produk pangan - Peningkatan ketahanan dan stabilitas harga pangan daerah - Optimalisasi dan revitalisasi perairan umum yang potensial untuk perikanan terpadu Meningkatkan jumlah pekerja Pengembangan diklat calon pekerja sosial dan penyuluh sosial dan penyuluh kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial - Meningkatkan perlindungan - Peningkatan perlindungan dan dan jaminan sosial jaminan sosial masyarakat - Meningkatkan bantuan - Peningkatan pemberdayaan sosial sosial kepada penyandang dan penanggulangan kemiskinan masalah kesejahteraan sosial 193
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatnya sarana Meningkatkan sarana dan Peningkatan pelayanan dan dan prasarana bagi prasarana penanggulangan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang masalah permasalahan sosial kesejahteraan sosial
194
Tabel 6.2 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Kedua Visi: “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Misi 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya kegiatan Mengembangkan industri Membangun sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kerakyatan pariwisata dengan mendorong daerah wisata ekonomi perbaikan dan peningkatan kerakyatan untuk kualitas jaringan prasarana mendukung dan sarana pendukung perdagangan, pariwisata jasa dan Meningkatkan pemasaran Meningkatkan hubungan / pariwisata membangun kemitraan dengan semua pemangku kepentingan. Pengembangan destinasi Peningkatan jumlah ODTW (Obyek pariwisata Daya Tarik Wisata) Peningkatan pengelolaan ODTW Meningkatnya kualitas dan Peningkatan kualitas dan Penyiapan sumber daya manusia kreatifitas SDM pariwisata kreatifitas SDM seni, budaya yang memiliki kompetensi dan UKM dan pariwisata 195
Tujuan
Meningkatkan lapangan kerja
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan tumbuhnya industri kecil dan menengah
Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif ditunjang dengan pemasaran yang baik
Menurunkan ketergantungan
angka - Meningkatkan perluasan lapangan kerja - Meningkatkan kompetensi penduduk usia produktif
Penguatan modal pengembangan industri kecil dan menengah dan jasa berbasis pariwisata - Peningkatan fasilitasi penduduk usia kerja terhadap lapangan kerja - Peningkatan pelatihan dan pengembangan usia kerja Peningkatan kualitas perlindungan terhadap hak dan kewajiban tenaga kerja Peningkatan pertumbuhan kualitas dan kuantitas IKM
Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Meningkatkan Meningkatkan unit usaha Meningkatkan kualitas dan pertumbuhan industri kecil dan menengah kuantitas IKM dan mutu sektor industri produk IKM dan jasa berbasis Meningkatnya kontribusi Meningkatkan unit usaha Meningkatnya program revitalisasi pariwisata yang hasil industri kecil dan jasa industri kecil dan menengah dan penumbuhan industri kecil ramah lingkungan berbasis pariwisata yang menengah ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah
196
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Terbangunnya kawasan Mempertahankan kawasan - Peningkatan pemanfaatan sumber hutan dan kebun yang hutan dan kebun yang memiliki daya hutan berbasis pariwisata nilai eksotis - Peningkatan perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan Meningkatkan Meningkatnya kontribusi Meningkatkan kerjasama - Peningkatan program efisiensi dan menciptakan sektor perdagangan dan jasa dengan sektor swasta untuk perdagangan dalam negeri jaringan pasar terhadap perekonomian peningkatan perekonomian - Peningkatan program perlindungan produk unggulan daerah daerah konsumen dan pengamanan perdagangan Terwujudnya Peningkatan - Mengembangkan produk- - Peningkatan program Daya Saing Koperasi ,Usaha produk UMKM dan pengembangan promosi produk Mikro Kecil dan Menengah Koperasi yang berdaya UMKM dan koperasi yang mandiri dan inovatif saing. - Peningkatan program perluasan berdasarkan ekonomi - Meningkatkan akses sumber pembiayaan kerakyatan permodalan koperasi dan - Peningkatan program peningkatan UMKM. pengembangan kualitas - Meningkatkan kelembagaan koperasi dan UMKM pengembangan kualitas - Manajemen pengembangan kelembagaan koperasi dan koperasi UMKM Meningkatkan Meningkatnya jumlah Meningkatkan kerjasama - Peningkatan daya tarik investasi iklim investasi investasi investasi di daerah dan realisasi investasi yang kondusif - Peningkatan promosi dan 197
Tujuan
Sasaran
Strategi
Terbentuknya iklim yang Memberdayakan koperasi kondusif bagi penanaman dan usaha mikro kecil dan modal untuk kegiatan menengah serta pembangunan sesuai mengembangkan dengan potensi kewirausahaan sumberdayaalam serta pola tata ruang daerah Meningkatkan Meningkatnya produksi dan Meningkatkan produksi dan pengembangan produktifitas pertanian produktivitas tanaman pangan sektor pertanian Meningkatkan populasi dan untuk mendukung produksi ternak ketahanan Meningkatkan produksi pangan, perikanan perdagangan, Vaksinasi,surveliance dan jasa dan pengawasan produk asal pariwisata ternak Meningkatkan Meningkatnya pendapatan Meningkatkan pendapatan asli asli daerah ( PAD) sumber-sumber daerah (PAD) asli daerah
Arah Kebijakan kerjasama investasi - Peningkatan pengawasan dan pengendalian investasi - Peningkatan pelayanan perizinan dan investasi - Peningkatan program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil menengah - Peningkatan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan Peningkatan populasi dan produksi ternak Peningkatan produksi perikanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
potensi Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah 198
Tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Pengembangan sistem Penerapan pelayanan pelayanan dan informasi pajak pengelolaan berbasis IT daerah berbasis IT
199
dan
Tabel 6.3 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Ketiga Visi: “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
Tujuan Meningkatkan ketersediaan pembangunan infrastruktur
Sasaran Tersedianya pembangunan infrastruktur
Strategi
Arah Kebijakan
Memenuhi kebutuhan - Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur infrastruktur untuk - Pembangunan jalan dan jembatan, meningkatkan infrastruktur perdesaan, dan perekonomian masyarakat lingkungan perumahan berbasis pariwisata, - Pembangunan saluran drainase dan gender, anak dan jasa gorong-gorong - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Pengembangan dan pengelolaan irigasi,rawa dan jaringan pengairan - Pengendalian banjir
Meningkatkan
Terwujudnya sarana dan Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik sektor pengadaan sarana prasarana produksi pertanian, Pertanian prasarana publik sektor perikanan dan peternakan pertanian yang merata standar Peningkatan manajemen Meningkatnya pemerataan Meningkatnya 200
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
pemerataan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri
pelayanan pasar secara modern Memenuhi kebutuhan ruang pedagang kreatif lapangan
Meningkatkan lingkungan
Pencegahan dan Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pemadam kebakaran kebakaran
sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pariwisata dan jasa kejadian mutu Menurunnya bencana kebakaran (pemukiman, pekarangan, lahan dan hutan) Meningkatkan kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air bersih
-
Meningkatkan kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah - Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Meningkatnya - Penegakan hukum penegakan hukum sesuai dengan lingkungan peraturan Perundangundangan yang belaku - Menurunnya tingkat - Meningkatkan pencemaran pengendalian lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan Meningkatkan kinerja sampah yang tertangani pengelolaan persampahan
pengelolaan pasar Peningkatan pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan
- Peningkatan kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah - Optimalnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Peningkatan pencegahan, pengendalian dan pengawasan kerusakan lingkungan - Optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan 201
Tujuan
Sasaran
Meningkatnya kemampuan tanggap bencana Meningkatkan peran Berkurangnya kerusakan masyarakat dalam hutan konservasi lingkungan Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan
Strategi
Arah Kebijakan
- Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah - Peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas lingkungan Meningkatkan tanggap Peningkatan kesiapsiagaan dan bencana dan identifikasi pencegahan bencana dini Meningkatkan kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan hutan pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan Inventarisasi dan Peningkatan inventarisasi dan pemetaan sumber daya pemetaan sumber daya hutan hutan Meningkatkan Optimalisasi rehabilitasi lahan dan pemanfaatan lahan hak perlindungan lahan/kebun millik dan hutan rakyat dengan konservasi lahan yang bernilai ekonomi Mendorong lahirnya Peningkatan pemanfaatan lahan gerakan konservasi dan kurang produktif dan gerakan kearifan lokal terhadap pemberdayaan mayarakat pengelolaan sumber daya Terwujudnya Peningkatan Kesadaran alam Masyarakat Terhadap Pengelolaan 202
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan Lingkungan Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penertiban, pertambangan dan pemulihan cadangan sumber daya alam
Meningkatkan keterpenuhan dan ketahanan energi Meningkatkan ruang terbuka hijau dan ruang publik
Menciptakan pelayanan prima disektor pelayanan publik jasa perhubungan yang
Meningkatnya keterpenuhan energi
Meningkatkan pemenuhan energi rumah tangga
Meningkatnya kualitas dan akses lingkungan informasi sumber daya dan lingkungan hidup Peningkatan ketahanan energi, mendorong terciptanya energi alternatif - Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau dan publik lainnya - Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan perizinan pemanfaatan ruang
Meningkatnya luas ruang Meningkatkan dan terbuka hijau dan ruang mempertahankan luas publik lainnya ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya Meningkatnya jumlah Meningkatkan jumlah bangunan ber-IMB bangunan ber IMB melalui perijinan pemanfaatan ruang Terwujudnya pelayanan Meningkatkan pelayanan Pengembangan pelayanan angkutan angkutan angkutan Terwujudnya pelayanan Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan pengujian pengujian kendaraan pengujian kendaraan kendaraan bermotor bermotor bermotor 203
Tujuan selamat, lancar
tertib
Sasaran dan Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas Terwujudnya aparatur yang siap pakai
Meningkatkan dan mengendalikan sarana dan prasarana komunikasi informasi publik
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan data jaringan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan data jaringan dan prasarana perhubungan
sarana
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas Meningkatkan fasilitas dan SDM aparatur
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan Peningkatan keamaanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan aparatur
fasilitas
dan
SDM
Terpenuhinya pemerataan, Meningkatkan Peningkatan pengawasan sarana pengendalian sarana pemerataan, prasarana pelayanan komunikasi, prasarana komunikasi dan pengendalian sarana informatika yang merata dan informasi prasarana komunikasi terkendali dan informasi
204
Tabel 6.4 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Keempat Visi: “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Misi 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan akuntabilitas Meningkatnya mutu dan transparansi dalam pelayanan publik penyelenggaraan kepada masyarakat pemerintahan Terwujudnya mutu pelayanan aparatur
- Meningkatnya dan berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah - Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas SDM Prioritas ketersediaan aparatur pelayanan publik berkualitas
SDM
Meningkatkan sarana dan Prioritas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan prasarana unit pelayanan terpadu Meningkatkan kualitas SDM - Pengembangan ketersedian Aparatur SDM Aparatur - Peningkatan pelayanan kepegawaian Meningkatkan sarana dan Pengembangan sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur - Meningkatkan kinerja - Penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang baik - Meningkatkan efektifitas dan - Penataan Kelembagaan daerah produktifitas kelembagaan - Meningkatkan - Terselenggaranya aplikasi epenyelenggaraan e-gov gov dalam penyelenggaraan 205
Tujuan
Sasaran
Strategi
penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan manajemen organisasi pemerintahan Kota Palangka Raya Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
Arah Kebijakan
dalam pemerintahan
pemerintahan yang akuntabel dan transparansi Menerapkan sistem dan Penyiapan regulasi pengelolaan prosedur pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah Meningkatkan efektifitas dan Penataan kelembagaan daerah sesuai produktifitas kelembagaan
Penataan kelembagaan visi misi daerah Tertibnya administrasi Peningkatan dan pengembangan Penataan pelayanan administrasi kependudukan dan serta pemeliharaan peralatan kependudukan secara berkesinambungan guna pencataan sipil terciptanya sarana dan prasarana pelayanan E-KTP yang memadai
Meningkatnya kualitas SDM Korp ASN Meningkatnya kinerja Korp ASN Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kearsipan kepada masyarakat
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat dan keuangan daerah dalam Meningkatnya pelayanan
Meningkatkan kualitas SDM Pengembangan SDM Korp ASN Korp ASN Meningkatkan kinerja Korp ASN Peningkatan kinerja Korp ASN Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Peningkatan Kapasitas Perwakilan Rakyat
Lembaga
Meningkatkan penyelenggaraan - Perbaikan sistem administrasi kearsipan yang handal kearsipan - Pelestarian dokumen dan arsip daerah Pengadaan buku-buku baru Pengembangan budaya baca dan
206
Tujuan rangka pelayanan publik yang prima Meningkatkan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
keperpustakaan daerah
yang up to date
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya data, informasi dan pelaporan pembangunan
Penataan dan pengelolaan Pengembangan perencanaan dokumen perencanaan daerah pembangunan daerah
pembinaan perpustakaan
Pengembangan data, informasi Penataan pengelolaan data, dan pelaporan pembangunan informasi dan pelaporan pembangunan
207
Tabel 6.5 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Kelima Visi: “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan partisipasi Meningkatnya masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat dan desa/kelurahan Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan Meningkatkan Pengarusutamaan gender pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak Terwujudnya perlindungan anak
Strategi
Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat pedesaan/ kelurahan Meningkatkan pembinaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan Meningkatkan indeks kesetaraan gender Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun Kota Palangka Raya menuju kota layak anak (KLA) Meningkatkan kehidupan Meningkatnya partisipasi Meningkatkan sarana sosial dan budaya dengan masyarakat dalam kesenian serta menjunjung tinggi filosofi pengamalan dan pembinaan dan
Arah Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan Optimalisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Optimalisasi keserasian kebijakan dalam peningkatan kualitas kehidupan anak
Peningkatan pelestarian seni dan budaya melalui program pengembangan nilai-nilai budaya, 208
Tujuan Huma Betang
Sasaran
Strategi
pelestarian nilai seni dan perlindungan seni budaya budaya daerah daerah Meningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Meningkatnya prestasi Menyelenggarakan ajang seni, budaya, dan olah peningkatan prestasi seni, raga. budaya, dan olah raga. Tercipta kehidupan Meningkatkan pembauran masyarakat yang kebangsaan harmonis Terwujudnya kehidupan Terkendalinya stabilitas Meningkatkan stabilitas masyarakat Kota keamanan dan keamanan dan Palangka Raya yang ketentraman masyarakat ketentraman masyarakat aman, tentram dan tertib
Arah Kebijakan seni dan perfilman Peningkatan pengembangan kemitraan dan pengelolaan kekayaan budaya Penyelenggaraan pembinaan dan perlombaan bidang seni, budaya, dan olah raga Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
209
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Sebagai tahapan awal dalam pembangunan,
perencanaan
pembangunan perlu disinergikan dengan langkah-langkah berikutnya seperti pengganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan
dan
program
pembangunan
untuk
pengimplementasiannya. Kebijakan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan kebijakan umum dan program pembangunan, meskipun di dalam tindak lanjut penjabaran visi dan misi telah diuraikan strategi dan arah kebijakannya. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh alur strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Beberapa kebijakan umum yang dijalankan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan daerah adalah sebagai berikut: 1. Mengatasi diutamakan
permasalahan untuk
pembangunan
mengatasi
:
Pembangunan
permasalahan-permasalahan
pembangunan yang secara riil terjadi di masyarakat maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Pemerataan : Pembangunan selama lima tahun berjalan diutamakan pada pemerataan penyelenggaraan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mengatasi disparitas di wilayah Kota Palangka Raya; 210
3. Fokus
pada
Pendidikan,
Pariwisata
dan
Jasa
:
Fokus
pembangunan diarahkan pada pendidikan, pariwisata dan jasa sebagai core daerah untuk menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah; 4. Pertumbuhan
: Pertumbuhan yang diharapkan mampu memicu
peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan yang berbasis sektor pariwisata dan jasa selain pertumbuhan dalam tolak ukur perekonomian, juga didukung pertumbuhan dalam bentuk prestasi-prestasi daerah; 5. Berlandaskan Budaya Betang dan Berwawasan Lingkungan Hidup
:
Seluruh
proses
pembangunan
yang
dijalankan
mengedepankan religiusitas masyarakat yang dan berlandaskan falsafah
budaya
Betang
serta
didasarkan
pada
pemanfaatan
lingkungan secara bijak dan lestari. Kebijakan khusus dalam eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah maupun swasta harus dibatasi
dan
dikendalikan
untuk
kualitas
kehidupan
generasi
berikutnya. Kebijakan umum sebagaimana tersebut di atas dioperasionalisasikan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sebagai berikut :
211
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
No 1.
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar nasional dan internasional
Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
APK PAUD
98,33 %
99,00%
APM PAUD
94,00
97,00
NA
80,00
APS PAUD
APK SD/MI APM SD/MI APS SD/MI
126,84 92,56 % 129,90 0,07%
130 100% 135 0,05%
Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTS
0,11%
0,09%
APK SMP/MTs APM SMP/MTs
108,02 98,09
140 100
APS SMP/MTs
107,01
115,70
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI
100
100
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs
56,10
100
Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah per
100
100
98,75
100
7,23
8,50
Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI
Program Pembangunan Daerah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Bidang Urusan Pendidikan
SKPD Penangg ungjawab Disdikpora, dan SKPD terkait
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
212
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
5,6
7,50
0,40%
0,30%
4,23
6,50
102,60
120
90,36
100
100,57
110
98
100
Angka kelulusan SMA/SMK/MA
95,4
100
Persentase guru berkualifikasi S1/DIV
90,17
100
Persentase guru yang
50,14
60
penduduk usia sekolah SD/MI Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah per per penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA APK SMA/ SMK/MA APM SMA/ SMK/MA APS SMA/ SMK/MA Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA
Meningkatkan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi
Peningkatan kualifikasi guru
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Pendidikan Menengah
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
213
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
guru
Pemerataan distribusi guru
Menyelenggar akan pendidikan
Peningkatan pemerataan dan perluasan akses
Indikator Kinerja (Outcome) telah mengikuti uji kompetensi guru Jumlah guru yang telah mengikuti program guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi Jumlah guru yang mahir berbahasa asing Rasio guru terhadap murid PAUD Rasio guru terhadap murid SD/MI
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Kependidikan
30%
90%
NA
20
14,27
15,00
8,82
10,00
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs
12,04
13,50
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Persentase anak berkebutuhan
12,28
14,00
Program Pendidikan Luar Biasa
214
No
Sasaran
Strategi luar biasa (inklusif) untuk anak-anak Penyandang disabilitas (cacat)
Arah Kebijakan terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus
Peningkatan mutu Kompetensi dan Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan luar biasa
Indikator Kinerja (Outcome) Khusus yang sekolah - TK/RA - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/ MA - SLB Jumlah Guru regular yang dilatih untuk mengajar anak berkebutuhan Khusus (ABK): - TK/RA - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
- SLB
2.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya pembelajaran dan perpustakaan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
29,00% 17,20% 58,97% 48,27%
50,00% 45,00% 75,00% 60,00%
100%
100%
NA NA NA NA NA
130 133 63 50 11
Program Pembangunan Daerah
Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi sesuai potensi daerah
Pengembangan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai keunggulan daerah
Jumlah SMK yang dijadikan unggulan daerah
17 Sekolah
25 sekolah
Program Pendidikan Menengah
Mengembangk an budaya baca masyarakat
Peningkatan budaya baca masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah perpustakaan
49
54
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
215
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
3.
Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara
4.
Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
5.
Menurunnya angka kematian (AKB,AKI, AKABA) menjadi AKB: 7/1000KH ; AKI: 15/100.000KH,
Capaian Kinerja Kondisi Awal 1320 Orang
Kondisi Akhir 4752 Orang
Program Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara
Angka melek huruf
97,55%
98,75%
Program Pemberantasan Buta Aksara/ Program Pendidikan Non Formal
- Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat - Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
- Peningkatan Program Upaya Kesehatan - Peningkatan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah - Peningkatan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit
75
85
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatkan Akses dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
- Distribusi Tenaga Kesehatan sesuai proporsi ke daerah terpencil - Sistem Insentif bagi Tenaga Kesehatan - Peningkatan Peran serta Masyarakat
- Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan - Ketersediaan obat perkapita pertahun di sarana pelayanan kesehatan - Angka Kematian Ibu per100.000KH - Angka Kematian Bayi per1000KH
Menyelenggar aan pemberantasa n buta aksara
75 %
Bidang Urusan
Kesehatan
SKPD Penangg ungjawab
Dinas Kesehatan, BKPP
85 %
53,9
15
13,5
7
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan BKPP-KB BPM Dukcapil BPKAD PU Setda
216
No
Sasaran AKABA : 8/1000KH pada tahun 2018
Strategi Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
Arah Kebijakan
- Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan - Penyediaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar kompetensi - Peningkatan pengawasan terhadap standar yankes di puskesmas dan yankes swasta - Peningkatan sarana kesehatan sesuai standart - Peningkatan obat dan perbekalan kesehatan Ketersediaan Meningkatan anggaran Pembiayaan pemeliharaan Pelayanan kesehatan Kesehatan - Sistem Jaminan Kesehatan Terpadu Meningkatkan - Optimalisasi Pelayanan PONED Kegawatdarur - Peningkatan sistem atan rujukan
Indikator Kinerja (Outcome) - Angka Kematian Balita per1000KH - Cakupan kunjungan ibu hamil (k4) - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan ibu Nifas - Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan pelayanan kesehatan bayi
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
10,7
6
92,4
95
80
80
80
80
75
97
17,6
40
90
90
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab Dinas Sosial dan SKPD terkait
217
No
Sasaran
Strategi
Indikator Kinerja (Outcome)
Arah Kebijakan
- Cakupan
-
-
-
-
-
-
Universal Child Immunizatio n ( UCI) desa/kelurah an Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan Gakin Jumlah kasus Balita Gizi Buruk Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
67 %
85 %
83,8
90
80%
100%
2
0
91,5%
100%
61,93%
100
63
100
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
218
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
60
100
100
100
70
75
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan inventarisasi dan pengembangan obat tradisional Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
40
50
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
38
50
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa
30
100
miskin - Cakupan penanganan masalah kesehatan akibat bencana - Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat, dan kepada kelompok khusus (haji,sosial, kes,OR, dll ) Cakupan sarana produksi pangan yang tersertifikasi
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
219
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
80
100
65
95
Cakupan penduduk yang mempunyai akses terhadap air minum yang berkualitas
65
85
Peresentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan - Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk - Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk - Prevalensi penderita
100
100
85%
95%
41
36
3
2
6,6
<0,5
siaga aktif Cakupan PMT pada Balita Cakupan Rumah Sehat
6.
Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
Meningkatkan upaya promotif dan preventif penyakit menular dan tidak menular
- Penguatan SKD KLB - Penguatan Imunisasi - Penyebarluasan informasi - Perbaikan kualitas lingkungan
Meningkatkan upaya penanggulang
- Penanggulangan penyakit berbasis surveilance
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan, SKPD terkait
220
No
Sasaran
Strategi an penyakit menular dan tidak menular
7.
Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis
Memenuhi kebutuhan tenaga medis dan paramedis
Arah Kebijakan epidemiologi
- Kemitraan sektor Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Kecukupan logistik dan perbekalan kesehatan termasuk prasarana penanggulangan penyakit
Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis
Indikator Kinerja (Outcome) HIV-AIDS per- 1000 penduduk - Penemuan penderita Diare - Persentase penyelidikan Epidimologi ( PE) <24 jam pada desa/kelurah an mengalami KLB - Prevalensi TB- BTA (+) per-100.000 penduduk - Non-Polio AFP Rate anak usia <15 tahun per-100.000 penduduk - Cakupan penemuan pneumonia balita (%) Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk:
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
100
100
100
100
26
110
3
2
10
2
Program Pembangunan Daerah
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Dinas Kesehatan, BKPP, SKPD
221
No
Sasaran
Strategi
Indikator Kinerja (Outcome)
Arah Kebijakan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
15 0
37,3 1,4
4,8 69,7 75,8
11 75,4 95,8
89
100
88
100
Cakupan pelayanan kesehatan Tingkat penanganan keluhan pelanggan Cakupan penjaringan kasus katarak
38
45
80
100
2
2,5
Yutilisasi pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
40
100
-
Dokter Dokter Spesialis - Dokter Gigi - Bidan - Perawat Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar Yankes Tingkat Kepuasan Pelanggan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab terkait
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
222
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 4,3
Kondisi Akhir 5
Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan di pelayanan kesehatan pemerintah/swa sta yang sesuai standar kesehatan
75
80
Rumah sakit tipe C (4 pelayanan kesehatan spesialis dasar) Rasio Rumah Sakit terhadap 100.000 pddk
0
1
0
0,04
48,90
91,40
Rasio puskesmas , poliklinik, pustu per
100.000 penduduk
Peresentase penduduk ( termasuk seluruh penduduk miskin yang
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Pengadaan,Penin gkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
223
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Tingkat yutilisasi pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan (%) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)
84,86
85
30
50
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%) Cakupan pangan jajanan anak sekolah yang
50
59
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
75
80
Program Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
memiliki jaminan kesehatan
8.
Menurunnya angka gizi buruk menjadi 0 (nol) pada tahun 2018
Pemantauan Status Gizi Masyarakat
Penanggulan gan gizi buruk
- Peningkatan peran serta masyarakat - Revitalisasi Posyandu - Peningkatan sistem kewaspadaan dini - Peningkatan sistem tata laksana penanggulangan - Penyuluhan gizi mayarakat - Diversifikasi bahan pangan dan penggunaan bahan pangan lokal
Dinas Kesehatan, BPPKP, BPM, SKPD terkait
224
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
memenuhi syarat kesehatan (%) Persentase ibu yang ditolong oleh Nakes terlatih
9.
Meningkatnya kompetensi penduduk usia kerja sesuai potensi daerah
Meningkatkan kompetensi usia kerja
Peningkatan pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Jumah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan
(orang) Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (orang) Jumlah tenaga kerja yang
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Ketenagak erjaan
Disnakert rans, SKPD terkait
Makanan 80
80
208 Org
756 org
1.216
1.972
60
160
500
3.000
535
3.035
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
225
No
10.
Sasaran
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Strategi
Revitalisasi program KB
Arah Kebijakan
Pengendalian pertumbuhan penduduk dan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
terserap (orang) Perencanaan Tenaga Kerja daerah
5,12
5,07
Rasio Ketergantungan
0,43
0,10
Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (kasus)
5
19
Jumlah pekerja /buruh yang menjadi peserta program BPJS (orang) Jumlah perusahaan yang diperiksa oleh pengawas ketenaga kerjaan (perusahaan) Rata-rata jumlah anak per keluarga Persentase
6.342
43.084
377
1.127
2,6
2,1
76,8
88
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Keluarga Berencana dan
BPP-KB, SKPD terkait
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
Program Keluarga Berencana
226
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan meningkatkan kesadaran keluarga berencana
Indikator Kinerja (Outcome) akseptor KB Cakupan peserta KB aktif (%) Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
100
100
11.236
10.986
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Keluarga Sejahtera - Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Program Pelayanan Kontrasepsi - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri - Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyakat - Program Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR - Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms termasuk HIV/AIDS - Program Pengembangan
227
No
11.
Sasaran
Menurunnya jumlah penduduk miskin
12.
Meningkatnya jumlah pekerjaan sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial
13.
Meningkatnya akses kualitas kesejahteraan sosial bagi penyandang
Strategi
Optimalisasi penanggulang an kemiskinan terpadu Meningkatkan jumlah pekerjaan sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial - Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Peningkatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan
Menurunnya
Pengembangan diklat calon pekerja sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial -
Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak - Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-Padu Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
3,90
2,19
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial yang telah mengikuti diklat serifikasi bidang kesejahteraan sosial
4 orang
18 orang
Program Peningkatan SDM Aparatur
Rasio penyandang ODK, LU serta PKH yang menerima
- 40/120
120/120
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (ODK, LU & PKH)
Angka kemiskinan
(%)
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pemberday aan Masyarakat dan Desa
BPM, SKPD terkait
Sosial
Dinas Sosial, SKPD terkait
228
No
Sasaran masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Strategi masyarakat - Meningkatkan bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
jaminan social Peningkatan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan
Program Pendataan dan Verifilasi PMKS Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
Penurunan jumlah PMKS
10.500
500
Persentasie PMKS Skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama ( KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya
20
100
Terbinanya anak terlantar yang terdapat di Kota Palangka Raya Meningkatnya jumlah penerima program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatnya jumlah penerima program
20
100
Program Pembinaan Anak Terlantar
20
80
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
20
80
Program Pembinaan para Penyandang
229
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
pembinaan penyandang cacat dan eks trauma
14.
15.
16.
Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH
Meningkatnya kelembagaan penyuluhan
Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulang an permasalahan sosial Meningkatkan pola pangan harapan, konsumsi energi, dan protein
Meningkatkan kelembagaan penyuluhan
Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi - Peningkatan distribusi akses cadangan hasil produksi pangan - Peningkatan kesejahteraan petani - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebun an
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Cacat dan Eks Trauma
Rasio panti sosial yang mendapat pembinaan pemerintah ( panti sosial yang dibina /jumlah panti sosial)
2/26
26/26
- Skor PPH (Pola Pangan Harapan ) - Konsumsi energi - Konsumsi protein Pelaksanaan pameran dan promosi
77
90
1794
2150
57,2
58
1
1
58
20 Pemula 5 Lanjut 22 15
- Kelas kemampuan kelompok tani • Belum dikukuhkan • Pemula - Gapoktan - Pos Penyuluhan - Kompetensi penyuluh • Penyuluh pratama
Program Pembangunan Daerah
68 19 14
13
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Ketahanan - Program Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan - Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pameran dan Promosi - Peningkatan Kesejahteraan Petani
BPPKP, SKPD terkait
- Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Lapangan
10 Penyuluh
230
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) •
17.
18.
Tercukupinya ketersediaan bahan pangan
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan
Meningkatkan ketersediaan pangan
Peningkatan distribusi,akses, cadangan hasil produksi pangan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
30.007
muda 1 Penyuluh madya 39.109
2665
3000
86
90
1
6
Penyuluh muda
- Pangan utama (ton) - Ketersediaan energi ( kkal/kap/hr) - Ketersediaan protein (gr/kap/hr) - Lumbung pangan (buah)
Kondisi Akhir
10
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Meningkatkan industri pengolahan produk pangan
Peningkatan industri pengolahan produk pangan
Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk pangan (kelompok Tani)
NA
10
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Pertanian - Kelautan dan perikanan
Menjaga stabilitas harga dan pasokan
Peningkatan ketahanan dan stabilitas harga pangan daerah
Presentase data informasi harga pangan daerah
80
100
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan
SKPD Penangg ungjawab
Dinas Pertanian, Perikanan dan - Ketahanan Peternakan ,BPPKP, Pangan SKPD terkait
231
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
SKPD Penangg ungjawab
Bidang Urusan
bahan pangan 19.
Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan
Peningkatan, pemanfaatan dan pengembangan perikanan pada perairan umum
Optimalisasi dan revitalisasi perairan umum yang potensial untuk perikanan terpadu
Jumlah rumah tangga perikanan pada kawasan minapolitan (RTP)
250 RTP 400 RTP
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan
Kelautan dan Perikanan Kelautan
20.
Meningkatnya kegiatan ekonomi kerakyatan
Mengembangka n industri pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
Membangun sarana dan prasarana daerah wisata
Jumlah Kunjungan Wisata
99.337 Orang
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata
Meningkatkan pemasaran
Meningkatkan hubungan / membangun kemitraan dengan semua pemangku kepentingan Peningkatan jumlah ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata)
Jumlah promosi
Pengembanga n destinasi pariwisata
Jumlah obyek wisata yang dikembangkan
655.000 Orang
3 Kali
38 Kali
Program Pengembangan Pemasaran
6 ODTW
16 ODTW
Program Pengembangan Destinasi
-
Disbudpar - Dinas PU
- Dishubkom info, SKPD terkait
Disbudpar , SKPD terkait
-
Disbudpa - Dinas PU - Dishubkom
232
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
dan dilestarikan
21.
22.
Meningkatnya kualitas dan kreatifitas SDM pariwisata dan UKM Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri
23.
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
24.
Menurunkan angka ketergantungan
Program Pembangunan Daerah Pariwisata
Peningkatan Pengelolaan ODTW
Jumlah sarana/prasar ana fasilitas pendukung pariwisata
18 Fasilitas
Peningkatan kualitas dan kreatifitas SDM seni, budaya dan pariwisata
Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
Jumlah SDM Pariwisata
165 Orang
Peningkatan kelancarnya distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan tumbuhnya industri kecil dan menengah
Pengembangan produk unggulan daerah secara kreatif dan inovatif ditunjang dengan pemasaran yang baik
Penurunan tingkat inflasi
6,45
Penguatan Modal dan pengembangan industri kecil dan menengah serta jasa berbasis pariwisata
Jumlah kelompok Usaha IKM pendukung pariwisata
1 Kelompok
- Meningkatkan perluasan lapangan kerja - Meningkatkan kompetensi penduduk usia
Peningkatan fasilitasi penduduk usia kerja terhadap lapangan kerja Peningkatan pelatihan dan
Rasio Ketergantungan
0,43
0,10
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan
208 org
656 org
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
info, SKPD terkait Kebudayaan - Disbudpar - Dinas PU - Dishubkom info, SKPD terkait
93 Fasilitas
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
365 orang
Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Disbudpar , SKPD terkait
5,45
Program Pengembangan Perluasan Perdagangan Dalam Negeri
Perdagangan
Disperind agkop, SKPD terkait
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Perindustrian
Disperind agkop, SKPD terkait
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan
Ketenagaker jaan
Disnakert rans, SKPD terkait
6 Kelompok
233
No
Sasaran
Strategi produktif
Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
25.
Meningkatknya
Meningkatkan
Arah Kebijakan pengembangan usia kerja
Indikator Kinerja (Outcome) pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1216
2.416
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Jumlah warga eks transmigrasi yang memperoleh pelatihan pengembangan usaha kerakyatan
200
300
200 org
400 org
Program Transmigrasi Lokal
Peningkatan kualitas perlindungan terhadap hak dan kewajiban tenaga kerja
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS
8.342 Orang
36.742 Orang
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenaga kerjaan
Jumlah Perusahaaan yang diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan (perusahaan)
307
634
Peningkatan
Jumlah
228
278
Program
Perindustri
Disperind
234
No
26.
27.
Sasaran
Strategi
usaha industri kecil dan mengah
kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM
Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah
Meningkatkan unit usaha Industri Kecil dan Menengah
Arah Kebijakan pertumbuhan kualitas dan kuantitas IKM
Meningkatnya Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
- Mengembangka - Peningkatan Terwujudnya program peningkatan daya n produkproduk UMKM pengembangan saing koperasi, dan koperasi promosi produk usaha mikro yang berdaya UMKM saing kecil,menengah Peningkatan yang mandiri dan - Meningkatkan
Indikator Kinerja (Outcome) Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan industri pendukung UKM Jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
900
1300
95
163
Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM
Kontribusi pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB (%)
4,38
5, 23
Program Pembinaan dan Pengawasan IKM
Peningkatan tenaga terampil dalam industri (orang) Jumlah KUKM yang difasilitasi mengikuti pameran skala nasional dan skala lokal
35 Org
208 org
Program Tindak Lanjut Kerjasama dengan Daerah /Kota lain
20 Orang 40 orang 150 orang 300 Orang
Program Pengembangan Promosi Produk UMKM
Bidang Urusan an
SKPD Penangg ungjawab
agkop, SKPD terkait
Koperasi dan UKM
235
No
Sasaran inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan
28.
29.
Strategi akses permodalan koperasi dan UKM - Meningkatkan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM -
Arah Kebijakan program perluasan sumber pembiayaan Peningkatan program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM Manajemen pengembangan koperasi
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Jumlah UMKM dan koperasi yang mendapat bantuan dari pemerintah/ Pemda
10 Koperasi
35 koperasi
Peningkatan Program Perluasan Sumber Pembiayaan
Jumlah peserta diklat perkoperasian
150 orang
600 orang
Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Jumlah UMKM dan koperasi yang mengikuti Diklat kewirausahaan
300 0rg
450 org
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Kehutanan
Dishutbun , SKPD terkait
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perdagang an
Disperind agkop, SKPD terkait
Terbangunnya kawasan hutan dan kebun yang berbasis pariwisata
Mempertahank an kawasan hutan dan kebun yang memiliki nilai eksotis
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan - Peningkatan perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan
Luas potensi kawasan hutan desa
0
2.200 ha
Luas kawasan hutan kota
0
3.638 ha
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian
Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta untuk peningkatan perekonomian
Peningkatan Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kontribusi PDRB sektor perdagangan Kontribusi restribusi sektor
10,52
12,52
950.000.0 00
1.140.00 0.000
236
No
Sasaran daerah
Strategi
Arah Kebijakan
daerah
Meningkatnya jumlah investasi
Meningkatkan kerjasama investasi di daerah
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Persentase penyelesaian pengaduan konsumen.
50
70
Jumlah Alat UTTP yang diterra ulang Jumlah Nilai Investasi - PMDN - PMA
200 buah 250 buah
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
perdagangan terhadap PAD
Peningkatan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 30.
Indikator Kinerja (Outcome)
Peningkatan Daya Tarik Investasi dan Realisasi Investasi
Persentase kenaikan/penu runan nilai realisasi investasi - PMDN - PMA
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah investor - PMDN - PMA
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Persentase Laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM) Persentase
Peningkatan
Rp.384,13 Milyar US $1,45 juta
Rp. 585,65 Milyar US $ 2,2 Juta
0,00 % ( - 0,32%)
44,32 % 43,45 %
7 26 15
25 45 100
Kurang
100 %
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu - Program Optimalisasi
Penanaman Modal
BPPTPM, SKPD terkait
237
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
32.
Terbentuknya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya alam serta pola tata ruang daerah
Memberdayakan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Mengembangkan kewirausahaan
Meningkatnya mutu pelayanan
Meningkatkan kualitas SDM
Capaian Kinerja Kondisi Awal
perizinan sesuai SOP Aplikasi perizinan dan penanaman modal ( banyaknya sistem aplikasi) Peserta pelatihan sistem aplikasi perizinan dan penanaman modal Jumlah Perda yang mendukung investasi
dari 75 %
Peningkatan Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Pelayanan Perizinan dan Investasi
31.
Indikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Akhir
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Koperasi dan UMKM
Disperind agkop, SKPD terkait
Kesatuan bangsa dan
Kesbang pol,
Pemanfatan Teknologi Informasi
0
15
2 Org
44 org
11
19
Persentase koperasi Aktif
65
80
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT
25
50
Peningkatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi, Sehat dan Berprestasi
40 Kop 15 Kop
60 Kop 30 Kop
Prioritas kesediaan SDM yang
Rasio Jumlah Polisi Pamong
5.87
Program Pembangunan Daerah
9.29
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan
238
No
Sasaran publik kepada masyarakat
Strategi aparatur pelayanan publik
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
33.
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Arah Kebijakan berkualitas
Prioritas ketersediaan sarana dan prasarana unit pelayanan terpadu
Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
Indikator Kinerja (Outcome) Praja per 10.000 penduduk Persentase Jumlah Satpol.PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol.PP Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.46
Bidang Urusan politik dalam negeri
SKPD Penangg ungjawab
Satpol PP, SKPD terkait
32.70
0,01
0,012
Rasio pos kamling per jumlah RT
92/666
1322/666
Jumlah demo yang dikendalikan
8
0
Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA Persentase Jumlah Kasus/Pengad uan yang ditangani
Program Pembangunan Daerah
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program pendidikan politik masyarakat
48.44
86.50
88.65
100
239
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) Persentase Penurunan Konflik di Masyarakat Cakupan patroli petugas Satpol PP
34.
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
Meningkatkan Produksi dan produktivitas tanaman pangan
Peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban,ke tentraman, keindahan) (%) • Produksi tanaman pangan - Padi ( ton/ha) -Jagung (ton/ha) - Kedelai(ton/ha) -Ubikayu(ton/ha) - Ubijalar(ton/ha) -Kacang tanah (ton/ha) -Sayuran (ton/ha) -Buah-buahan (ton/ha) Produktivitas tanaman pertanian - Padi ( ton/ha) -Jagung (ton/ha) - Kedelai(ton/ha) -Ubikayu(ton/ha)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 89
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pertanian
Distankan nak, SKPD terkait
100
3 Kec
5 Kec
100
100
82 916 6 1000 242 8
130 1.515 100 1.150 300 30
8.894
9.435
5.904
6.035
2,05 2,256 1,2 8
2,08 2,261 1,226 8,098
Program Peningkatan Produksi Pertanian
240
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) - Ubijalar(ton/ha) -Kacang tanah (ton/ha) -Sayuran (ton/ha) -Buah-buahan (ton/ha) Jumlah jalan usaha tani (kelompokTani) Jumlah Embung (buah) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
Meningkatkan populasi dan produksi ternak
Peningkatan populasi dan produksi ternak
• PopulasiTer nak (ekor) - Sapi - Ternak Kerbau - Ternak Kambing - Ternak Babi - Ternak Ayam Buras - Ternak Ayam Broiler - Ternak Ayam Ras Layer - Ternak Itik
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
7,56 1
8,108 1,200
1,980
1,986
3,452
3,458
14
50
2
23
NA
115 %
1.036 3
Program Pembangunan Daerah
3.730
14.420 197.433
21.189 256.790
SKPD Penangg ungjawab
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan 2.210 Produksi Hasil 44 Peternakan
2.793
Bidang Urusan
Pertanian
1.183.304 1.801.775
42.000
100.000
4.811
6.141
241
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) • Produksi produk asal ternak Daging (Kg) - Sapi
Meningkatkan produksi perikanan
Peningkatkan produksi perikanan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
674.520
Program Pembangunan Daerah
- Kerbau - Kambing - Babi - Ayam Buras - Ayam Broiler - Itik - Telur Ayam Ras (Kg) - Ayam Buras (Kg) - Itik (Kg) Persentase pengembangan kawasan pusat pembibitan dan inkubator usaha sapi potong
2.184 12.647 116.760 272.108 3.504.000 28.744 551.880
1.540.050 21.450 28.224 352.800 682.201 6.495.591 54.699 609.319
360.333
388.181
21.072 10
24.989 100
Penyediaan sarana prasarana inseminasi buatan Produksi Perikanan Budidaya(Ton)
1
6
8.411
16.772,79
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3.000.000
5.500.0 00
Program Pengembangan
Jumlah Produksi benih ikan (ekor)
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Kelautan dan Perikanan
242
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Awal NA
Kondisi Akhir 350
1.340
3.150
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)
804
920
Berkurangnya illegal fishing (kelompok) Jumlah PosMasWas bertambah
NA
6
NA
29
Jumlah Hewan Yang di vaksin (ekor)
5.000
6.500
Surveilance Avian Influenza (Sampel Unggas) Sampel Produk Asal Ternak
450
550
65
200
Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana
NA
10
Luas sarana dan prasarana perikanan budidaya (ha/unit)
Produksi perikanan tangkap (umum) (Ton)
Vaksinasi surveillance penyakit dan pengawasan produk asal ternak
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Perikanan Tangkap
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
243
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Akhir
pengolahan produk pangan (kelompok tani)
35.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatkan potensi sumbersumber pendapatan Asli Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
SKPD Penangg ungjawab
Pertanian
Keikutsertaan dalam kegiatan pameran ( jumlah pameran /promosi)
NA
30
Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana pengolahan peternakan (kelompok peternak) Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk perikanan ( kelompok tani)
2
6
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
NA
14
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Prouksi Perikanan
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bidang Urusan
63.556.1 13.907,3 4
Persentase PAD terhadap APBD
7,48
Persentase ketergantungan atas DAU
56,91
193.000 .000.00 0 11,50 -
53,23
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Akuntansi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Dispenda ,SKPD terkait
244
No
36.
Sasaran
Tersedianya Pembangunan Insfrastruktur
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan
NA
100
NA
100
3
71
1.011
1.022
Pengembangan Sistem pelayanan dan Informasi Pajak Daerah berbasis IT
Penerapan pelayanan dan pengelolaan berbasis IT
Persentase jumlah wajib pajak yang dilayani
Memenuhi kebutuhan Insfrastruktur
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur
Jumlah gedung kantor
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata,gen der,anak dan jasa
Pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur perdesaan dan lingkungan perumahan
Capaian Kinerja
Pemerintah Kota
Jumlah tempat ibadah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda empat (km) Panjang jalan kota dalam kondisi baik (Km) Jalan lingkungan kondisi baik (Km)
33
58
5
20
300,22
316
400
444
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Daerah Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pekerjaan Umum
Dinas PU, SKPD terkait
Pembangunan Jalan dan Jembatan
245
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah Jembatan (buah) Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m2) Rumah layak huni yang terbangun
Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
Rehabilitasi/Pemeli haraan jalan dan
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih setiap tahun Jumlah rumah tangga bersanitasi setiap tahun Drainase dalam kondisi baik (km) Panjang trotoar (Km)
Rasio kerusakan
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
0
3
0
450
Program Pembangunan Turap/Talud/Bro njong
294
303
Program Pengembangan Perumahan
15.026
15.600
Program Infrastruktur Perdesaan
45.000
45.500
1.632,14
1.729,14
0
10
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong
0,42
0,19
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Rehabilitasi
246
No
37.
38.
Sasaran
Terwujudnya sarana dan prasarana publik sektor Pertanian
Meningkatnya kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air bersih
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
jembatan
jalan per tahun
Pengembangan dan pengelolaan irigasi,rawa dan jaringan pengairan
Luas irigasi kota dalam kondisi baik ( ha)
2.050
4.750
Pengendalian banjir
Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik (Km)
17
50
Program Pengendali Banjir
Pembangunan dan pengadaan Sarana Prasarana Publik sektor pertanian, yang merata
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi pertanian,perikanan dan peternakan
Restocking Danau
2 Danau
12 Danau
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Karamba dan Perlengkapan nya
4 Unit
24 Unit
- Meningkatka n kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah - Meningkatka
- Peningkatan kinerja penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah - Optimalisasi kinerja penyediaan air bersih dan
Jumlah taman hijau
0
10
Jumlah IPAL non komunal Peningkatan Mutu Udara/ ISPU (hari/tahun)
2 Unit
6 Unit
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan pengendalian Polusi
321
365
Kelautan dan Perikanan
Distanka nak, SKPD terkait
Lingkungan Hidup
BLH,Dinas PU,Dinas Pasar dan Kebersihan , SKPD terkait
247
No
Sasaran
Strategi n kinerja air minum dan air limbah
Arah Kebijakan pengolahan air limbah
Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah IPAL komunal Sanitasi berbasis masyarakat Tersedianya DED pengelolaan air limbah
39.
Meningkatnya penegakan hukum lingkungan
40.
Berkurangnya kerusakan hutan
Penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundagundangan yang berlaku Meningkatkan kegiatan perlindungan hutan
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2 Perumah an 2 Unit MCK
Kondisi Akhir 5 Peruma han 10 Unit MCK
NA
Meningkatnya pelayanan IPLT (%)
50
1 DED Pengelo laan Air Limbah 100
Peningkatan pencegahan pengendalian dan pengawasan kerusakan lingkungan
Persentase penegakan hukum lingkungan
90
100
Peningkatan, pengawasan,penge ndalian dan pemanfaatan kawasan hutan
Luas lahan kritis yang dihijaukan Menurunya kerusakan kawasan hutan Cakupan pembinaan dan Pengawasan kawasan
90.872 ha 91.432 ha 234.922,7 234.362, 0 ha 70 ha
1 5 Kecamata Kecamat n an
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
BLH,Dist amben,D itakoban gman, SKPD terkait - Kehutanan - Pertanian
Dishutbun , SKPD terkait
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
248
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) hutan Cakupan Wilayah pencegahan kebakaran hutan (kecamatan) Cakupan wilayah kebakaran lahan dan kebun (kecamatan)
Jumlah TSAK 41.
Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan
Inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan
Peningkatan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan
Pemantapan status kawasan hutan Data/Dokumen tasi sumber daya hutan dan lahan Cakupan wilayah pencegahan kebakaran hutan (kecamatan)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1
5
1
3
23
60
0
100 %
1 Dokumen
Dokumen
1
5
11
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Hutan Program Perlindungan Kebun dan Tanaman
Program Lingkungan Pengendalian Hidup Kebakaran Hutan dan Lahan Program - Kehutanan Perencanaan dan - Pertanian Pengembangan Hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian /Perkebunan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
BLH,Dishut bun,SKPD terkait
Dishutbun ,Distanka nak,SKPD terkait
249
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1
5
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
1
2
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan dan Penataan PKL
Cakupan pembinaan pengawasan kawasan hutan
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
(kecamatan)
42.
43.
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pariwisata dan jasa
Meningkatny a standar pelayanan pasar secara modern
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pasar
Jumlah pasar modern
Memenuhi Kebutuhan ruang pedagang kreatif lapangan
Peningkatan pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan
Jumlah PKL yang dibina per tahun
587 PKL
850 PKL
Meningkatnya pengelolaan sampah yang tertangani
Meningkatka n kinerja pengelolaan persampaha n
Optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Persentase sampah yang tertangani
61,18
90
Terwujudnya masterplan pengelolaan sampah Pengelolaan sampah di TPA
NA
1 Masterp lan
Metode open dumping 1 TPA
Metode Sanitary Landfill ( 1 TPA)
Jumlah jalan yang di sapu
21 Jalan ( 24.700 m)
30 Jalan ( 32.700 m)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
DPK,BLH, Dinas PU, SKPD terkait
DPK,BLH, Dinas PU, SKPD terkait
Program Kebersihan dan Pengelolaan Limbah
250
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) Tersedianya lahan TPS permanen
Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah
44.
45.
Menurunnya tingkat pencemaran
Meningkatnya kemampuan
Meningkatkan pengendalian LH
Meningkatkan Tanggap
Jumlah tempat pengolahan sampah terpadu
Capaian Kinerja Kondisi Awal 1 Unit
Kondisi Akhir 10 Unit
1 Unit
5 Unit
Jumlah TPS terhadap penduduk (unit)
158
193
Peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas lingkungan
Pemilahan sampah berbasis lingkungan (sekolah) Jumlah sekolah peduli lingkungan (sekolah)
7
84
3
9
Optimalisasi Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)
84,6
100
Jumlah izin gangguan lingkungan
200 Usaha
300 Usaha
Peningkatan kesiap siagaan dan
Persentase korban
80
100
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Program Ruang Terbuka Hijau
BLH,Dinas Pasar dan Kebersihan , SKPD terkait
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLH,Dista mben, Dishutbun, Distakoban gman, SKPD terkait
Program Peningkatan
BLH, SKPD terkait
Sosial
BLH, SKPD terkait Dinas Sosial,
251
No
Sasaran
Strategi
tanggap bencana
bencana dan identifikasi dini
Arah Kebijakan pencegahan bencana
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
bencana yang menerima bantuansosial selama masa tanggap darurat
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Kesiapsiagaan dan Pencegahan Pencana
Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
100
100
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
46.
Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi
Meningkatkan pemanfaatan lahan hak milik dan hutan rakyat dengan konservasi lahan yang bernilai ekonomi
Optimalisasi perlindungan lahan/kebun
Luas Demplot kebun bersih
0 ha
16 ha
Program Perlindungan Kebun dan Tanaman
47.
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan
Mendorong lahirnya gerakan konservasi dan kearifan lokal terhadap pengelolaan sumber daya
Peningkatan pemanfaatan lahan kurang produktif dan gerakan pemberdayaan mayarakat
Jumlah petani/pekebun yang mendapat pelatihan/ sosialisasi
90 Org
440 Org
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Data/dokumen tasi sumber daya hutan/lahan Jumlah promosi
1 Dok
7 Dok
Program Perencanaan dan pengembangan hutan
1
6
SKPD Penangg ungjawab
SKPD terkait
Pertanian
Dishutbun , SKPD terkait
- Pertanian - Kehutanan
Dishutbun , SKPD terkait
252
No
Sasaran
Strategi alam
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
30
180
Jumlah petani/pekebun yang mendapatkan pelatihan / sosialisasi (orang)
30
360
Program Peningkatan kesejahteraan petani
Luas perkebunan rakyat (Ha)
5.423,80
6.143,80
Cakupan wilayah penanggulang an kebakaran hutan dan lahan (kecamatan) Luas dan pengelolaan kebun Entres (ha) Jumlah promosi/pamer
1
3
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an Program Perlindungan Kebun dan Tanaman
/pameran sektor kehutanan (kali) Jumlah petani /pekebun yang mendapat pelatihan sosialisasi
2
3
1 Kali
11 Kali
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan
253
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
an sektor perkebunan Tewujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penertiban pertambangan dan pemulihan cadangan SDA
Pengolahan komposer skala rumah tangga per tahun (KK) Pengawasan Pertambangan tanpa izin (%) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penambangan sesuai ketentuan teknis Pertambangan Tersedianya data potensi geologi dan sumber daya mineral (%)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebun an Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
82
4,47
50
3,3
5,8
24
48
50
90
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
30
70
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Progam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Energi dan sumberdaya mineral
Distamben dan Energi, BLH, SKPD terkait
254
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya dan lingkungan hidup
48.
Meningkatnya keterpenuhan energi
Meningkatkan pemenuhan energi rumah tangga
Peningkatan ketahanan energi dan mendorong terciptanya energi alternatif
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Terlaksananya Reklamasi
20
60
Penanganan lahan pasca tambang
20
60
4
32
Tersedianya data potensi geologi dan sumber daya mineral (%)
30
70
Tersedianya data potensi air tanah (%) Penghargaan adipura diperoleh Ketersediaan daya listrik (%) Persentase rumah tangga yang
10
20
-
4
92,52
100
99
100
Jumlah pengambilan sampel (kali/ tahun)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga
Lingkungan Hidup
BLH, Distamben, Dishutbun, SKPD terkait
Energi dan Sumber daya Mineral
Distamben
Energi dan sumber daya
Distamben, SKPD terkait
255
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
menggunakan listrik
49.
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya
Meningkatkan dan mempertahank an luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya
Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau dan publik lainnya
Peningkatan pengawasan dan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Listrikan
mineral
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penataan Ruang
Meningkatnya jumlah taman kota yang harus dikelola dan dipelihara secara profesional Meningkatnya jumlah tenaga kerja khusus di bidang pertamanan sehingga penanganan lebih optimal Rasio Ruang Terbuka Hujau per satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Jumlah Perda Perencanaan Tata Ruang Jumlah data/dokumenta si hasil survey pemetaan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)
38 Lokasi taman
43 Lokasi taman
36 Org
70 Org
0,34
0,39
NA
2
1
6
5.147 Titik
7.647 Titik
Program Penerangan Jalan Umum
Pengawasan dan
3 Kecamat
4 Kecama
Program Pengendalian
SKPD Penangg ungjawab
Distakoba ngman, PU,Bappe da, Dishutbun ,BLH, SKPD terkait
Program Perencanaan Tata Ruang
256
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan pengendalian pemanfatan ruang
50.
Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB
Meningkatkan jumlah bangunan ber IMB melalui perijinan pemanfaatan ruang
51.
Menurunnya kejadian bencana kebakaran (pemukiman, pekarangan, lahan dan hutan)
Pencegahan dan penanggulan gan bencana kebakaran
Peningkatan perizinan pemanfaatan ruang Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal an
Kondisi Akhir tan
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan pemakaman yang dapat berfungsi optimal.
2 Pendopo, 2 Tempat Parkir
5Pendopo, 5 Tempat parkir
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Jumlah bangunan ber IMB
25.141 Bangunan
35.141 Bangunan
Program Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang berfungsi sesuai standar penanggulangan kebakaran Meningkatnya jumlah personil damkar tanggap bencana kebakaran
3 unit mobil damkar 1 unit mobil Pick up
5 unit mobil damkar 1 unit mobil Pick up
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakarn
25 Org Damkar 1 3 Org damkar 2
40 Org Damkar 1 40 org Damkar 2
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jangkauan
60
80
Peningkatan
pengendalian terhadap bangunan, tempat usaha dan reklame
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pemanfaatan Ruang
Distakob angman, SKPD terkait Lingkungan Distakobang man,BLH, Hidup
Dishutbun, SKPD terkait
257
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
wilayah kesiap siagaan dan penanggulang an bahaya kebakaran (%)
Program Pembangunan Daerah
SKPD Penangg ungjawab
Perhubung an
Dishubko minfo, SKPD terkait
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
52.
Terwujudnya pelayanan angkutan
Meningkatkan pelayanan angkutan
Pengembangan pelayanan angkutan
Tersedianya pelayanan angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan
120 /206 Bus 178/430 Angkot
200/230 Bus 300/430 Angkot
Peningkatan Pelayanan Angkutan
53.
Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Jumlah uji KIR angkutan umum (uji)
12.256 Kir
24.845 Kir
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
54.
Terwujudnya aparatur yang siap pakai
Meningkatkan fasilitas dan SDM aparatur
Tersedianya Peningkatan fasilitas dan SDM SDM dengan kebutuhan Aparatur
55
Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan data jaringan sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan data jaringan sarana dan prasarana perhubungan
- 40/75 - 60/90 PNS PNS - Kompute - Kompu fasilitas sesuai r 10 Unit ter 40 dengan bidang Unit teknis
Tersedianya jaringan sarana dan prasarana perhubungan
Bidang Urusan
Inventarisa si LLAJ, sungai dan danau, parkir, terminal kelengkap an data 15 %
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
Inventaris asi LLAJ, sungai dan danau, parkir, terminal kelengkap an data 75 %
258
No 56.
57.
Sasaran Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara
Terwujudnya sarana dan prasaran perhubungan yang berkeselamatan
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan
Indikator Kinerja (Outcome) Terpeliharan ya sarana dan prasana fasilitas perhubungan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
- Dermag a 2/16 - Termin al 2/4 - TL berfung si baik 10/15 Unit - Marka 2/15 lokasi - Ramburambu 30/150
-
8/16
-
4/5
-
18/20
-
8/20
Program Pembangunan Daerah
- 90/150
Tersediannya sarana dan prasana perhubungan yang berkeselamatan
- Dermag a wisata 1/3 - Fasilitas keselam atan jalan 171/250
- 4/5 - 225/325
Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Pehubungan
Terpenuhinya ketertiban keamanan, kelancaran bagi pengguna lalu lintas Terpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian
Petugas kontrak/15 8 / 26 lokasi pelayanan publik
Petugas kontrak per 130/28 lokasi pelayanan publik
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
0 posting/ Tahun 1 website
1.080 /Tahun 1 websit
Meningkatkan Terwujudnya keamanan dan pengendalian dan kenyamanan pengguna lalu pengawasan lalu lintas lintas
Peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas
59.
Terpenuhinya pemerataan, pengendalian sarana prasarana
Meningkatkan pemerataan, pengendalian sarana
Peningkatan pengawasan terhadap sarana prasarana
SKPD Penangg ungjawab
Program Rehap / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perubungan yang berkeselamatan
58.
Bidang Urusan
Program pengembangan komunikasi, informasi dan
259
No
Sasaran komunikasi dan informasi
Strategi prasarana komunikasi dan informasi
Arah Kebijakan pelayanan komunikasi informatika merata terkendali
Indikator Kinerja (Outcome) Sarana
dan Komunikasi yang dan Informasi serta Aplikasi E-Gov
Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik
61.
Terwujudnya mutu pelayanan aparatur
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Pengembangan ketersedian SDM Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti diklat/Bimtek Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi Jumlah PNS yang di
Capaian Kinerja Kondisi Awal resmi Pemerin tah Kota dan 10 subdom ain penertib an 5 petugas kontrak
Kondisi Akhir
- Media sosialisa si 4/12 - Desimin asi 0 - KIM 0
- 20/30
e resmi Pemeri ntah Kota dan 30 subdo main penerti ban 5 petuga s kontrak
- 12/15
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
media massa
Program Kerjasama Informasi dan media massa
- 30
451 Orang
2.012 Orang
1.001 Org
1.476 Org
157 Orang
1242 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Otonomi Daerah pemerintahan umum dan administrasi keuangan perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
BKPP, SKPD terkait
Program
260
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
assessment sesuai dengan jabatan yang tersedia
Peningkatan pelayanan kepegawaian
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah PNS yang direkruitment sesuai dengan formasi yang terisi
56 Orang
506 Orang
Menurunya jumlah kasus indisipliner yang tertangani Jumlah laporan absensi yang disampaikan unit kerja /SKPD
16 kasus
12 kasus
3900
3900
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah cakupan aplikasi kepegawaian Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Terbitnya jumlah KPE dan SK konversi NIP
1 SKPD
35 SKPD
3820 SK
8710 SK
Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian
3128 KPE
6636 KPE
Penyelesaian SK Pensiun
984 SK
1461SK
Fasilitasi Pindah/Purna
261
No
62.
Sasaran
Meningkatnya dan berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Pengembangan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah sarana dan prasarana diklat
0
1 Gedung Diklat
Menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Penyiapan regulasi pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah (Perda/Perkada)
21
71
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah
Tidak Wajar ( Disclaimer)
Nilai evaluasi kinerja
Regulasi
D
Regulasi
WTP
A
Program Pembangunan Daerah Tugas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
BPKAD, SKPD terkait Inspektor at, SKPD terkait
262
No
63.
Sasaran
Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
Strategi
Meningkatkan kinerja perangkat daerah
Arah Kebijakan
Penilaian akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang baik
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Penyelenggara an pemerintah daerah
7 Kegiatan
35 Kegiatan
Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah (%) Persentase penduduk yang memiliki lahan Persentase
50
50
25,68
75
3,35
13,35
Program Pembangunan Daerah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah
Bidang Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Admini strasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD Penangg ungjawab
SETDA, Kecamat an, Instansi terkait
263
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
100
100
75
76
Peraturan Walikota tentang pembakuan nama rupa bumi (%)
75
65
Koordinasi Pembimbingan supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, fasilitas, monitoring dan evaluasi
5 Kegiatan
45 Kegiatan
Penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahanan, dan tugas pembangunan tertentu (kegiatan)
7
47
Cakupan
4
24
luas tanah bersertifikat Persentase penyelesaian izin lokasi Penyelesaian kasus tanah Negara (%)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pembakuan Nama Rupa Bumi
Program Peningkatan pembinaan kedamangan di Kota Palangka Raya
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program
264
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan (kegiatan) Kegiatan Pengembangan kesawdayaan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan keswadayaan Program Pembinaan kemasyarakatan Program Pembinaan kerjasama daerah Program Perencanaan pengembangan ekonomi
1
12
Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan
6
38
Jumlah kerjasama daerah
1
Cakupan administrasi perekonomian dan sumber daya alam
10
58
4
24
Program Pengembangan data/informasi
4
24
12
64
Program Perencanaan pengembangan pembangunan Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi
11
(kegiatan) Kegiatan Pengembanga n Data/ Informasi Cakupan administrasi pembangunan (kegiatan) Cakupan hubungan kemasyarakat an dan
265
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
protokoler pemerintahan daerah (kegiatan) Cakupan peningkatan kebijakan/regu lasi (kegiatan) Cakupan administrasi pimpinan, manajemen keuangan, asset, dan kerumahtangg aan (kegiatan) Cakupan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kegiatan)
Persentase Kualitas Regulasi kebijakan pemerintah daerah Persentase koordinasi
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
informasi
6
46
5
32
7
35
NA
100
NA
100
Program Penataan peraturan perundangundangan Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah
266
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Persentase koordinasi dan penyelenggara an tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan
NA
100
Persentase koordinasi dan pembinaan manajemen dan administratif pemerintahan daerah
NA
100
Persentase koordinasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis, operasional, dan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
NA
100
Persentase koordinasi dan fasilitasi ururan pemerintah di daerah
NA
100
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
pelaksanaan tupoksi dan peran SKPD
267
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal NA
Kondisi Akhir 100
Persentase koordinasi Pelaksanaan tugas SKPD sesuai tupoksi asisten
NA
100
Penyelengga raan tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan
NA
100 %
Pembinaan manajemen dan administratif pemerintahan daerah Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis pemerintahan dan
NA
100 %
NA
100 %
Penguatan kualitas regulasi/kebijaka n pemerintahan daerah
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Peningkatan Kinerja Asisten Setda
Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota
268
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Penataan kelembagaan daerah
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
NA
144
Program Pendidikan kedinasan
Cakupan Pembinaan dan pengembang an aparatur
NA
200
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
Cakupan Pembinaan dan pengembanga n non aparatur
NA
250
Program Pembinaan dan pengembangan non aparatur
Penataan organisasi perangkat daerah
7
35
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Cakupan
5
25
Program
Pembangunan Mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang inovatif, berkualitas, berkompeten, profesional dan berbudaya kerja
Mningkatkan efektifitas dan produktifitas kelembagaan
Capaian Kinerja
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
SETDA,
269
No
Sasaran
Strategi
Meningkatkan penyelenggara an e-gov dalam pemerintahan
Arah Kebijakan
Tenyelenggaranya aplikasi e-gov dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi
Indikator Kinerja (Outcome)
Penataan kelembagaan sesuai visi misi daerah
Meningkatkan efektifitas dan produktifitas kelembagaan
Penataan kelembagaan daerah
Cakupan perangkat kelembagaan dan kewenangan (kegiatan)
65.
Meningkatnya Kualitas SDM Korp ASN
Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Korp
Pengembangan SDM Korp ASN
Cakupan kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Persentase tingkat penyelesaian pekerjaan
66.
Meningkatnya Kinerja Aparatur Korp ASN
Meningkatkan Kinerja Aparatur Korp
Peningkatan kinerja aparatur Korp ASN
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
pembinaan dan pengembang an aparatur (kegiatan) - 1080 Tersedianya - 0 kontens posting layanan /tahun komunikasi 1 1 dan informasi Website Website publik Resmi Resmi aplikasi ePemerint Pemerint gov ah Kota ah Kota
64.
ASN
Capaian Kinerja
dan 10 Sub Domain
dan 30 Sub Domain
5
25
140
140
80
100
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Komunikasi dan Informatika
Dishubko minfo, Setda, BPKAD, SKPD terkait
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Admini strasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SETDA
Pembinaan dan Pengembangan aparatur
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Perangkat Kelembagaan dan kewenangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sekretari at KORPRI, SKPD terkait
270
No
Sasaran
67.
Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
68.
Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
4
40
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
0,97
1,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
99
100
4.750
13.715
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
ASN Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan peralatan secara berkesinambung an guna terciptanya sarana dan prasarana pelayanan eKTP yang memadai
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Produk Hukum Daerah (legislasi)
Penataan pelayanan administrasi kependudukan
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Kepemilikan KTP (%) Jumlah Penduduk yang Ber-KK dan KTP di Kecamatan
Sekretari at DPRD
Kependudu kan dan catatan sipil
Disdukca pil,Keca matan
Pahandut Jumlah Penduduk yang Ber-KTP di
7.000
11.000
Kecamatan Sabangau Jumlah Penduduk yang Ber KTP di
Kecamatan Batu
6.200
6.200
57.850
136.042
Bukit
Jumlah Penduduk yang Ber KTP di
Kecamatan Jekan Raya Jumlah penduduk yang wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP di
1.021
1.021
Kecamatan Rakumpit
Ketersediaan laporan data base
0
100
Program Penataan Pengelolaan Informasi
271
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
kependudukan skala kota (%) Tersedianya laporan data kependudukan (%)
Rasio pasangan yang berakte nikah/perkawinan
70.
(%) Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah
Pengadaan buku-buku baru yang up to date
Pengembangan budaya baca pembinaan perpustakaan
Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kearsipan kepada masyarakat
Meningkatkan penyelenggara an kearsipan yang handal
Perbaikan sistem Pengelolaan arsip secara administrasi baku (%) kearsipan
Pelestarian
dan
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Perpustak aan
Kantor Perpusta kaan,kea rsipan dan dokumen tasi, SKPD terkait
Kependudukan
Tersedianya data perkembangan penduduk (%) Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran (%)
69.
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
90
100
95
100
Program Analisa dan Perkembangan Penduduk
0,95
1,00
Program Pencatatan Sipil
0,85
1,00
12.499 buku
19.999 Buku
2,86
5,71
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Perbaikan Sistem 35 Orang Administrasi Kearsipan
Peningkatan SDM Pengelola kearsipan Jumlah berkas arsip daerah yang dikelola
11 orang
26.299 berkas
35.000 berkas
Jumlah
11
16
Kearsipan
Program
272
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
dokumen dan arsip Bibliografi daerah daerah, leaflet/booklet 71.
72.
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
Tersedianya data, informasi dan pelaporan pembangunan
Penataan dan pengelolaan dokumen perencanaan daerah
Pengembanga n data, informasi dan pelaporan pembangunan
Pengembangan perencanaan pembangunan daerah
Penataan, pengelolaan data, informasi dan pelaporan pembangunan
PERDA RPJPD
1
1
PERDA RPJMD
1
2
PERKADA RKPD Program RPJMD dalam RKPD (%) PERDA Dokumen perencanaan pembangunan (RTRWK, RP3KP) Tersedianya Aplikasi ePerencanaan setiap tahun Tersedianya Aplikasi eEvaluasi setiap tahun Tersedianya Aplikasi ePelaporan setiap tahun
5
5
100
100
0
2
0
1
0
4
1
1
Jumlah Dokumen yang dipublikasikan - Kajian Sosial Ekonomi - Profil Ekonomi
0
1
1
5
Program Pembangunan Daerah Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Perencanaan pembangunan
Bappeda
Program Pengembangan Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
273
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
- Kajian Ekonomi
0
5
Jumlah Dokumen Statistik Ekonomi /Dokumen sejenisnya yang dipublikasikan Jumlah Dokumen Sosial Budaya yang dipublikasikan
1
5
Program Kerjasama Pembangunan
4
20
Jumlah Buletin Litbang yang dipublikasikan
1
5
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Penguatan Kelembagaan Litbang
Jumlah Dokumen perumusan kebijakan yang dipublikasikan Jumlah Kajian perencanaan pembangunan daerah yang dipublikasikan
1
5
Program Perencanaan Pembangunan KotaKota Menengah dan Besar
1
5
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kajian Litbang yang dipublikasikan
1
5
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Dokumen koordinasi perencanaan bidang prasarana
1
5
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
274
No
73.
Sasaran
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
Strategi
Mengemban gkan dan memberdaya kan masyarakat pedesaan/Ke lurahan
Arah Kebijakan
Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Indikator Kinerja (Outcome) wilayah dan sumber daya alam Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah LSM Aktif Jumlah LPM Berprestasi Jumlah Kegiatan TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan LKK di Kecamatan Rakumpit
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan LKK di Kecamatan Pahandut Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita, LKK dan Posyandu di Kecamatan Sabangau
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
129 Kelompok
229 Kelompok
92
217
4
9
1 TP-PKK Kecamatan, 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
1 TP-PKK Kecamatan , 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Kelurahan
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluarahan
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 27 Posyandu di Kecamatan Sabangau
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 30 Posyandu di Kecamatan
Program Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Bidang Urusan
Pemberday aan Masyarakat dan Desa
SKPD Penangg ungjawab
BPM, Kecamatan
, SKPD terkait
275
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita, LKK dan Posyandu di Kecamatan Jekan raya
1 PKK Kecamatan, 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita, LKK, GSI, Posdaya, Posyandu di Kecamatan Bukit Batu
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Jumlah Mantir Kecamatan, Mantir Kelurahan, RW, RT, Musrenbang, Gerakan Sayang Ibu di Kecamatan
Rakumpit
Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang dan
Kondisi Akhir
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Sabangau 1 PKK Kecamatan , 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu 8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
5
13,75
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org,
Program Pembangunan Daerah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenbang 6
276
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Poskamling di Kelurahan dan Kecamatan Pahandut Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang dan Poskamling di Kelurahan dan Kecamatan Sabangau
Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
Kelurahan dan 1 Kecamatan
Damang dan Mantir Adat 6 org, RT/RW 88 org, Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 23 Poskamling
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 25 Poskamling
Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang dan Poskamling di Kecamatan Jekan Raya Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, Poskamling di Kecamatan Bukit Batu
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenbang di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14
1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenbang di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
Jumlah kelompok binaan PKK
42 Kelompok
167 Kelompok
Jumlah PKK yang aktif Jumlah Posyandu aktif
36
36
128 Pos
128 Pos
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Poskamling
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Kelurahan
277
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah aparatur pemerintah desa / kelurahan terlatih Jumlah Lembaga keuangan mikro kelurahan Jumlah pengelola keuangan mikro terlatih Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif Jumlah kelompok pemanfaatan sumber daya alam dan lahan terlantar Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya alam perairan Jumlah
Capaian Kinerja Kondisi Awal 60
Kondisi Akhir 400
0
10 lembaga
0
24 Org
55
106
5
30
0
20
3
24
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Keurahan Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Ekonomi Masyarakat
Program Rehabilitasi dan konservasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Program
278
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
kelompok pencipta dan pemanfaat Teknologi Tepat Guna
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
74.
Pengarustamaan gender dalam pembangunan
Meningkatkan Indeks kesetaraan gender
Optimalisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indeks Kesetaraan Gender
NA
0,04%
Program Peningkatan Peran Serta dan Keseteraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak
Pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak
75.
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan
Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan
- Jumlah Organisasi pemuda - Jumlah Organisasi Olah Raga - Jumlah Kegiatan Kepemudaan - Jumlah Kegiatan Olah Raga - Gelanggang/ Balai Remaja - Lapangan Olah Raga - Prestasi pemuda,
30
40
63
68
Kepemuda Disdikpora, an dan olah SKPD raga terkait
12
20
14
25
- Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Program Kepemudaan dan Olah Raga
15
25
60
75
90
100
BPP-KB, SKPD terkait
279
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Persentase anak yang telah memperoleh akte kelahiran Jumlah kasus kekerasan terhadap anak Jumlah Forum Anak
43
80
53
0
1
36
Jumlah sekolah ramah anak Jumlah puskesmas ramah anak
2
30
2
6
Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
1
6
Jumlah Tempat Penitipan Anak
NA
6
Jumlah taman cerdas
NA
6
Jumlah kasus
53
0
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
SKPD Penangg ungjawab
pelajar tingkat regional dan internasional
76.
Terwujudnya perlindungan anak
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun Kota Palangka Raya menuju KLA
Optimalisasi keserasian kebijakan dalam peningkatan kualitas kehidupan anak
BPP-KB, SKPD terkait
280
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
NA
6
NA
30
Cakupan kajian seni Cakupan fasilitasi seni
8 Kajian Seni 4 Fasilitasi seni
45 Kajian Seni 20 Fasilitasi seni
Cakupan sumber daya manusia Jumlah sarana penyelengaraa n seni dan budaya (tempat kesenian) Cakupan gelar seni
100 org
500 org
1 Tempat
5 Tempat
91 Grup 4 gelar seni
116 Grup 20 gelar seni
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4 BCB
29 BCB
Program Pengelolaan Kekayaan
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
kekerasan terhadap anak
Jumlah pusat pelayanan keluarga sejahtera Persentase jumlah rumah tangga yang ramah anak 77.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah
Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah
Meningkatan jumlah Benda, Situs
Peningkatan pelestarian seni dan budaya melalui program pengembangan nilai-nilai budaya, seni dan perfilman
Peningkatan, pengembangan kemitraan dan
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kebudayaan
Disbudpar , SKPD terkait
281
No
Sasaran
Strategi dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
78.
79.
Arah Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya prestasi seni, budaya, dan olah raga
Menyelengga rakan ajang peningkatan prestasi seni, budaya, dan olah raga
Penyelenggaraan, pembinaan dan perlombaan bidang seni, budaya, dan olah raga
Terciptanya
Meningkatnya
Meningkatnya
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
yang dilestarikan Cakupan organisasi kesenian yang dikembangkan Jumlah grup kesenian yang dikelola Jumlah atraksi budaya yang yang memadukan keragaman Jumlah kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru kedalam budaya Jumlah penyelenggara festival seni budaya Jumlah penyelenggara an olah raga seni/budaya
Kegiatan
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Budaya 1
5
91
116
1 Kali
6 Kali
1 Produk hukum daerah
4 Produk hukum daerah
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 Kali
21 Kali
Program Pengembangan Nilai Budaya
6 Kali
11 Kali
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
110
Program
10
Kesatuan
Kesbanglin
282
No
Sasaran kehidupan masyarakat yang harmonis
Strategi pembauran kebangsaan
Arah Kebijakan pengetahuan masyarakat tentang nilai nilai kebangsaan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
pembinaan politik daerah 10 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Angka 229 kriminalitas
Sosialisasi/ pelatihan penanggulang an korban bencana alam
4
Kondisi Akhir
110
0
24
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penangg ungjawab
Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri
mas, Satpol PP, Dinsos, SKPD terkait
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam
283
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya dijalankan dengan kebijakan umum yang berfokus pada upaya : Mengatasi permasalahan pembangunan, Pemerataan pembangunan, Fokus pada Pendidikan, Pariwisata dan Jasa, dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta berlandaskan budaya Betang dan berwawasan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program prioritas dan disesuaikan dengan program yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Urusan atau program prioritas atau strategis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program operasional, sehingga dalam penganggarannya, diprioritaskan terlebih dahulu, mengingat
suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena
pengaruhnya yang sangat luas dan sangat urgent untuk dilaksanakan.Sedangkan program pendukung (belanja rutin) tidak dicantumkan, hal ini didasarkan bahwa indikator kinerja program tersebut berupa output dan berfungsi sebagai pendukung terhadap program prioritas pembangunan daerah. Adapun program pendukung yang ada di setiap SKPD adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akan dioperasionalkan atau dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya. 284
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya
Kode
(1) 1 1 1
01 01 15
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Urusan Wajib Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
150.00 0.000 APK PAUD APM PAUD APS PAUD
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
98,33 94,00 NA
98,45 94,4 74
2016 Rp. (8)
Target (9)
701.50 0.000 98,60 94,9 74
11.949. 944.00 0
2017 Rp. (10)
target (11)
14.550. 000.00 0
Rp. (12)
target (13)
1.463 .680. 750
725.75 7.000 98,70 95,5 76
2018
98,80 96,2 78 15.050. 000.00 0
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
2.307 .597. 500 99,00 97 80
24.26 1.600 .000
5.348.5 35.250 99,00 97 80
24.57 0.000 .000
90.381. 544.00 0
APK SD/MI
126,84
127,50
128,32
128,75
129,50
130,00
130,00
APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs
108,02 92,56 98,09
110,75 94,05 98,23
115,89 95,54 98,40
120,00 97,03 98,65
130,00 98,52 98,89
140,00 100,00 100,00
140,00 100,00 100,00
APS SD.MI
129,90
130,90
131,92
132,92
133,99
135,00
135,00
APS SMP/MTs Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs Angka Kelulusan SD/MI
107,01
108,75
110,49
112,23
113,97
115,70
115,70
100
100
100
100
100
100
100
56,10
68,15
75,80
85,78
95,30
100
100
100
100
100
100
100
100
100
285
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Disdik pora, SKPD terkait
Disdik pora, SKPD terkait
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
98,75
98,85
98,95
99,65
99,75
100
100
0,070
0,065
0,060
0,058
0,055
0,050
0,050
0,110
0,105
0,100
0,095
0,093
0,090
0,09
7,23
7,35
7,58
7,75
7,98
8,50
8,50
5,6
5,8
6,2
6,5
6,8
7,50
7,50
Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
01 17
2014
Program Pendidikan Menengah
2015 Rp. (6)
Target (7)
22.438. 293.30 0 APK SMA/SMK/ MA APM SMA/SMK/ MA APS SMA/SMK/ MA Rasio guru per siswa pada jenjang SMA/ SMK/MA Angka Pendidikan yang Ditamatkan
2016 Rp. (8)
Target (9)
25.800. 000.00 0
2017 Rp. (10)
target (11)
26.011. 000.00 0
2018 Rp. (12)
target (13)
27.66 4.000 .000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
28.12 8.000 .000
130.04 1.293.3 00
102,60
106,08
109,58
113,08
116,58
120,00
120,00
90,36
92,29
94.22
96,15
98,08
100,00
100,00
100,57
102,46
104,35
106,24
108,13
110,00
110,00
12,28
12,45
12,78
13,10
13,59
13,87
14,00
98
98,20
98,40
99,30
99,70
100
100
286
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Disdik pora, SKPD terkait
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA Jumlah SMK
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
2017
Target (5)
95,4
96,7
97,6
98,15
98,76
100
100
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,30
4,23
4,56
4,87
5,50
5,80
6,50
6,50
17
17
19
21
23
2.680.8 46.000
Rp. (10)
target (11)
2018
(4)
2.529.1 00.000 Persentase guru berkualifikasi S1/DIV Persentase guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru Jumlah guru yang telah mengikuti program guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi Jumlah Guru yang Mahir Berbahasa Asing
2016
Rp. (12)
target (13)
25 3.012 .198. 565
2.841.6 96.760
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
25 3.192 .930. 479
14.256. 771.80 4
90,17
92,5
94,7
96,8
98,67
100
100
50,14
52,45
54,36
56,5
58,7
60
60
30
40
50
60
70
90
90
-
-
5
10
15
20
20
287
Disdik pora, SKPD terkait
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
01 19
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Rasio Guru terhadap murid PAUD Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTS Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Target (7)
Target (9)
14,27
14,30
14,45
14,55
14,75
15
15
8,82
9,25
9,55
9,73
9,85
10,00
10,00
12,04
12,16
12,34
12,68
12,88
13,50
13,50
12,28
12,45
12,78
13,10
13,59
13,87
14,00
200.00 0.000
Rp. (10)
target (11)
2018
Target (5)
Presentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) : - TK/RA - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK - SLB Jumlah guru reguler yang dilatih untuk mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) : - TK/RA - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK - SLB
Rp. (8)
2017
(4)
Program Pendidikan Luar Biasa
Rp. (6)
2016
Rp. (12)
target (13)
1.432 .500. 000
205.00 0.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1.580 .000. 000
3.417.5 00.000
- 29 - 17,2 - 58,97 - 48,27 - 100
33 22,4 61,97 50,47 100
37,1 27,7 65,07 52,77 100
41,3 33,1 68,27 5100 100
45,6 39,0 71,77 57,67 100
50 45 75 60 100
50 45 75 60 100
_
_
127 130 60 47 8
128 131 61 48 9
129 132 62 49 10
130 133 63 50 11
130 133 63 50 11
288
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Disdik pora, SKPD terkait
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1
1 1
(1) 01 18
02 02
15
(2) Program pendidikan nonformal Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
97,55
97,77
550.00 0.000
97,98
555.80 0.000
98,20
560.00 0.000
98,43
Angka melek huruf
02
16
2014
2015
1.780.1 18.000 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Ketersediaan Obat per-kapita pertahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
1.800.0 00.000
Rp. (12) 608.6 21.50 0
2018 target (13) 98,75
1.783 .940. 000
1.830.0 00.000
Rp. (14) 770.3 20.00 0
98,75
2.057 .950. 000
79
81
83
85
85
75%
77%
79%
81%
83%
85%
85%
7.700.0 00.000
7.859 .650. 000
7.730.0 00.000
3.044.7 41.500
9.252.0 08.000
77
7.676.7 96.719, 50
Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani
2017
75
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 KH Angka Kematian Bayi (AKB) per100.000 KH Angka Kematian Balita (AKABA) per-100.000 KH Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
8.050 .110. 000
39.016. 556.72 0
53,9%
50%
45%
35%
25%
15%
15%
13,5%
13%
12%
10,5%
9%
7%
7%
10,7%
10%
10%
8%
8%
6%
6%
92,4%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
289
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Disdik pora
Dinke s
Dinke s
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan pelayanan kesehatan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Pemberian MPASI pada anak usia 6 – 24 bulan gakin Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
(4)
Target (5)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
75%
96%
96%
97%
97%
97%
97%
17,6%
20%
25%
30%
35%
40%
40%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
67%
68%
70%
75%
80%
85%
85%
83,8%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
0
0
0
0
0
0
91,52%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
290
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan penanganan masalah kesehatan akibat bencana Tingkat ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar kesehatan : - Rasio Dokter terhadap 100.000 penduduk - Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 penduduk - Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 penduduk - Rasio Bidan terhadap 100.000 penduduk - Rasio
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
61,93%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
63%
70%
78%
85%
92%
100%
100%
60%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
23,8
28,3
32,8
37,3
0
0
1,4
1,4
7,3
8,5
9,8
11
72
73,15
74,3
75,45
83,8
87,8
91,8
95,8
0
4,8
69,7
75,8
0
6
70,85
79,8
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
2018
Target (5)
19,3
Target (7)
2017
(4)
15
Rp. (6)
2016
Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
37,3
1,4
11
75,4
95,8
291
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Perawat terhadap 100.000 penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat, dan kepada kelompok khusus (haji, sosial, kes.OR, dll)
1
1
1
02
02
02
17
18
19
1
02
20
1
02
21
Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan
Cakupan sarana produksi pangan yang tersertifikasi Cakupan inventarisasi dan pengembangan obat tradisional
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
(4)
Target (5)
100%
100%
2015 Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
100%
70%
71%
80.701. 000
40%
42%
10.228. 000
Target (9)
2017 Rp. (10)
100%
72%
81.000. 000
44%
12.000. 000
85.073. 400 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2016
Rp. (12)
100%
73%
81.000. 000
46%
13.000. 000
170.00 0.000
target (11)
2018 target (13)
100%
74%
100.0 00.00 0
48%
14.00 0.000
75%
75%
461.70 1.000
50%
15.00 0.000
50%
64.228. 000
214.2 00.00 0
831.27 3.400
38
40
40
50
50
50
50
Cakupan Desa Siaga Aktif
30%
30%
60%
60%
90%
90%
100%
Cakupan PMT pada balita
80%
100%
102.09 0.100 42.175. 000
100%
105.00 0.000 42.000. 000
100%
107.00 0.000 45.000. 000
100%
115.0 00.00 0 50.00 0.000
100%
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
100%
119.0 00.00 0
190.0 00.00 0
172.00 0.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
140.0 00.00 0 62.00 0.000
100%
569.09 0.100 241.17 5.000
292
Dinke s
Dinke s
Dinke s, BPM
Dinke s Dinke s
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
(2) Lingkungan Sehat
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Cakupan Rumah Sehat Cakupan Penduduk yang mempunyai akses thd air minum yg berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan 1
02
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
2017
Target (5)
65%
85%
87%
89%
91%
95%
95%
65%
67%
68%
73%
78%
85%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
87%
89%
91%
95%
95%
473.00 0.000
Rp. (10)
target (11)
2018
(4)
471.87 2.700 Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate per 100.000 anak usia <15 tahun Cakupan Penemuan Pnemonia Balita Prevalensi TBBTA(+) per100.000 pddk Angka Kesakitan DBD per-100.000 penduduk Angka Kesakitan Malaria per-
2016
Rp. (12)
target (13)
504.2 40.00 0
475.00 0.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
531.9 00.00 0
2.456.0 12.700
3
2
2
2
2
2
2
10%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
26
30
50
70
90
110
110
41
40
39
38
37
36
36
3
3
3
3
3
2
2
293
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dinke s
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
02
02
23
24
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Target (7)
Pervalensi Penderita HIVAIDS per-100.000 penduduk
6,6
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Penemuan Penderita Diare
100
100
100
100
100
100
100
Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Desa/ Kelurahan mengalami KLB
100
100
100
100
100
100
100
Tingkat Kepatuhan Petugas thd Standar yankes Tingkat Kepuasan Pelanggan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tingkat Penanganan Keluhan Pelanggan
560.00 0.000
Rp. (10)
target (11)
Rp. (12)
target (13)
601.6 50.00 0
564.00 0.000
Rp. (14)
667.8 50.00 0
2.942.4 10.600
89%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
38%
42%
42%
45%
45%
45%
45%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15.320. 000 Cakupan penjaringan kasus Katarak Utilisasi
Target (9)
2018
Target (5)
548.91 0.600
Rp. (8)
2017
(4)
(3) 1000 penduduk
Rp. (6)
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
15.000. 000
17.000. 000
20.00 0.000
30.00 0.000
97.320. 000
2%
2,1%
2,2%
2,3%
2,4%
2,5%
2,5%
40%
40%
60%
70%
80%
90%
100%
294
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dinke s
Dinke s
1
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
02
02
02
25
26
28
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
3.389.0 77.700
2016 Rp. (8)
Target (9)
3.425.0 00.000
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
3.438 .000. 000
3.430.0 00.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
3.895 .000. 000
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
17.577. 077.70 0
Dinke s
269.42 9.000.0 00
Dinke s
Rasio Puskesmas ,
poliklinik, pustu per-
4,3
5
5
5
5
5
5
75%
76%
77%
78%
79%
80%
80%
100.000 pddk Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan di pelayanan kesehatan pemerintah/swasta yang sesuai standar kesehatan
76.000. 000.00 0 Rumah Sakit Type C (4 pelayanan kesehatan spesialis dasar) Rasio RS terhadap 100.000 penduduk
0
½ (Tahap I)
0
-
80.429. 000.00 0
48,90
57,40
18.00 0.000 .000
10.00 0.000 .000
½ (lanjutan Tahap I)
Tahap II
1
1
1
-
0,04
0,04
0,04
0,04
174.99 9.100 Persentase penduduk
85.000. 000.00 0
178.50 0.000 65,90
200.0 00.00 0
180.00 0.000 74,40
82,9
212.4 00.00 0 91,4
945.89 9.100 91,4
295
Dinke s
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
1
1
1
1
1 1
02
02
02
02
(2) Kesehatan
29
30
31
32
14 14 15
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
84,86%
85%
(termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan Tingkat Utilisasi pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat kesehatan
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih
30%
30%
75%
80%
2014
2015 Rp. (6)
32.294. 400
40%
15.000. 000
80%
17.564. 000
37.084. 000
35.000. 000
45%
17.000. 000
77%
80%
208 org
48 org
Target (9)
Rp. (10)
18.250. 000
37.000. 000
36.000. 000
45%
18.000. 000.
78%
80%
target (11)
Rp. (12)
19.200. 000
39.000. 000
40.00 0.000
50%
23.00 0.000
79%
80%
target (13)
22.30 0.000
42.00 0.000
46.00 0.000
50%
25.00 0.000
80%
80%
25.60 0.000
41.60 0.000
50%
189.29 4..400
50%
98.000. 000
80%
80%
820.0 00.00 0 200 org
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
85%
50%
820.0 00.00 0 120 org
Rp. (14)
85%
50%
620.00 0.000 100 org
2018
85%
45%
602.24 6.000 80 org
2017
85%
45%
540.00 0.000 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan
Rp. (8)
85%
40%
76%
Target (7)
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
102.91 4.000
196.68 4.000
3.402.2 46.000 756 org
296
Dinke s
Dinke s
Dinke s
Dinke s
Disna kertra ns
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
1.216 Org
96 org
120 org
160 org
180 org
200 org
1.972 org
60 Orang
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
160 org
pelatihan berbasis Kompetensi setiap tahun Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan setiap tahun
1
14 16
14 17
2014
Program Peningkatan Kesempatan kerja
Program perlindungan pengembangan Lembaga
2015 Rp. (6)
Target (7)
365.02 1.500
2016 Rp. (8)
Target (9)
463.65 4.000
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
680.0 00.00 0
572.00 0.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
695.0 00.00
Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (orang) setiap tahun
500
500
500
500
500
500
3.000
Jumlah Tenaga kerja Yang terserap (orang) setiap tahun
535
500
500
500
500
500
3.035
5,12
5,11
5,10
5,09
5,08
5,07
5,07
0,43
0,36
0,28
0,21
0,16
0,10
0,10
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Rasio Ketergantungan
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
140.00 0.000 Jumlah kasus
5
0
145.42 7.000 2
213.6 38.40 0
176.56 2.000 3
4
260.0 00.00 0 5
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
2.775.6 75.500
Disna kertra ns
935.62 7.400
Disna kertra ns
19
297
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
1
1
03
03
(2) ketenagakerjaan
02
15
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
6.342
6.500
6.900
7.300
7.700
8.342
43.084
377
0
100
150
200
300
1.127
yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (kasus) setiap tahun Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS (Orang) setiap tahun Jumlah Perusahaan yang diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan (perusahaan) setiap tahun
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
27.263. 401.00 0
dan Jumlah gedung kantor Pemerintah Kota Jumlah tempat ibadah yang dibangun/rehab
Rp. (8)
Target (9)
21.337. 245.00 0
2017 Rp. (10)
target (11)
21.477. 611.24 0
2018 Rp. (12)
target (13)
25.43 6.780 .607
Rp. (14)
28.11 9.171 .296
3
19
35
51
61
71
71
1.011
1.014
1.016
1.018
1.020
1.022
1.022
Program Pembangunan jalan dan jembatan
35.820. 607.70 0 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
33
47.2
32.639. 794.97 0
50
33.057. 753.90 0
52
71.19 8.374 .280
55
62.66 9.422 .465
58
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
123.63 4.209.1 43
Dinas PU
235.38 5.953.3 15
Dinas PU
58
298
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
Panjang jalan dilalui roda 4 (km)
5
-
-
5
10
15
20
300.22
-
-
307
311
316
316
400
408
416
425
434
444
444
-
-
-
1
2
3
3
Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km) Jalan lingkungan kondisi baik (km)
Jumlah jembatan (buah) 1
1
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
03
03
03
03
17
30
16
18
Program Pembangunan turap/talud/bronjo ng
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m2)
Program infrastruktur perdesaan
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih setiap tahun
Program Pembangunan saluran drainase dan goronggorong Jembatan
Program Rehabilitasi/pemel iharaan jalan dan jembatan
-
15.026
2014
2015 Rp. (6)
-
-
15.126
1.950.6 00.000
Target (7)
Rp. (8)
-
-
15.250
2.010.0 00.000
7.350.0 00.000 Drainase dalam kondidi baik (km) Panjang trotoar (km) Rasio kerusakan jalan per tahun
2016 Target (9)
2017 Rp. (10)
100
150.00 0.000
15.360
2.040.0 00.000
7.380.0 00.000
target (11)
2018 Rp. (12)
150
496.6 00.00 0
15.450
2.005 .500. 000
target (13)
200
979.2 00.00 0
15.600
2.240 .000. 000
16.03 1.585 .000
7.400.0 00.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
450
1.625.8 00.000
15.600
10.246. 100.00 0
Dinas PU
52.910. 145.00 0
Dinas PU
170.32 0.846.1 80
Dinas PU
14.74 8.560 .000
1.642,14
1.659,14
1.679,14
1.704,14
1.729,14
1.729,14
-
-
-
2
6
10
10
0.42
0,42
0,53
29.245. 370.00 0
0,29
33.972. 896.00 0
0,23
40.92 8.717 .680
0,19
42.85 4.662 .500
(17)
Dinas PU
1.632,14
23.319. 200.00 0
SKPD Penan ggung Jawab
0,19
299
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1
(1) 03
24
Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya
1
03
28
Program Pengendalian Banjir
1
04
1
04
1
1 1
1
04
(2)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
(3) Luas irigasi kota dalam kondisi baik (ha)
(4) 2.050
Target (5) 2.550
Rp. (6) 4.044.4 36.000
Target (7) 3.050
Rp. (8) 3.700.0 00.000
Target (9) 3.500
Rp. (10) 4.100.0 00.000
target (11) 3.950
Rp. (12) 5.096 .835. 000
target (13) 4.750
Rp. (14) 5.950 .040. 000
Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik (km)
17
20
1.781.2 89.580
26
2.130.6 60.000
33
2.250.2 26.000
41
2.445 .514. 913
50
2.528 .400. 000
294
-
-
-
-
2
350.00 0.000
2
45.100
1.291.5 00.000
45.200
1.260.0 00.000
45.300
1.300.0 00.000
45.400
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 4.750 22.891. 311.00 0
50
11.136. 090.49 3
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dinas PU
Dinas PU
Perumahan 15
16
05 05 15
05 16
Program pengembangan perumahan
Rumah layak huni yang terbangun
Program pembangunan lingkungan sehat perumahan
Jumlah rumah tangga bersanitasi setiap tahun
Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
45.000
3.298.5 42.311 Jumlah Perda Perencanaan Tata Ruang Jumlah Data/Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan Jumlah Bangunan BerIMB
3.700.9 23.592
382.0 00.00 0 1.432 .500. 000
5
45.500
4.012 .910. 000
3.970.0 00.000
864.0 00.00 0 2.400 .000. 000
303
1.596.0 00.000
45.500
7.684.0 00.000
4.313 .600. 000
1 Perda
2 Perda
-
-
-
2 Perda
1 data 1 dokumenta si
1 data 1 dokume ntasi
1 data 1 dokum entasi
1 data 1 dokum entasi
1 data 1 dokum entasi
1 data 1 dokum entasi
6 data 6 dokum entasi
25.141
27.141
29.141
1.010.0 00.000
31.141
1.070.0 00.000
33.141
1.112 .575. 000
35.141
1.148 .000. 000
Dinas PU, Bapp eda
19.295. 975.90 3
N/A
980.07 2.350
Dinas PU
35.141
Dista kobng man
5.320.6 47.350
300
Dista kobng man
Kode
1
1
(1) 05 17
05 18
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Bangunan Tempat Usaha dan Reklame
3 Kec.
4 Kec.
614.93 0.000
3 Kec.
620.00 0.000
3 Kec.
645.00 0.000
4 Kec.
686.6 45.00 0
4 Kec.
720.8 00.00 0
05 19
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
2014
2015
3.506.9 37.110 Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang berfungsi sesuai standar penanggulangan kebakaran
Meningkatnya jumlah personil damkar tanggap bencana kebakaran
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Jangkauan wilayah kesiap siagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran (%) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan pemakaman yang dapat berfungsi optimal
3 Unit mobil damkar I unit mobil pick up
2016
3.558.0 00.000
2017
2018
4.075 .940. 000
3.844.0 00.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
4 Kec.
4.108 .000. 000
18.892. 877.11 0
1 Unit mobil damkar
1 Unit mobil damkar (Tangg a)
-
-
-
5 Unit Mobil Damkar 1 Unit mobil Pick Up
- 28 orang damkar 1 - 3 orang - 9 orang damkar damkar 2 2
- 31 orang damkar 1 - 16 orang damkar 2
- 34 orang damkar 1 - 23 orang damkar 2
- 37 orang damkar 1 - 30 orang damkar 2
- 40 orang damkar 1 -40 orang damkar 2
-40 orang damkar 1 -40 orang damkar 2
68
72
76
80
80
3 Tempat Parkir, 3 Pendop o
4 Tempat Parkir, 4 Pendop o
5 Tempat Parkir, 5 Pendop o
5 Tempat Parkir, dan 5 Pendho po
- 25 org damkar 1
60
2 Tempat Parkir, 2 Pendopo
64
2 Tempat Parkir, 2 Pendop o
809.92 5.600
-
820.00 0.000
850.00 0.000
1.030 .445. 000
1.186 .000. 000
3.287.3 75.000
4.696.3 70.600
301
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dista kobng man
Dista kobng man
Dista kobng man
Kode
1
(1) 05 20
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Meningkatnya jumlah taman kota yang harus dikelola & dipelihara secara professional Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Meningkatnya jumlah tenaga kerja khusus di bidang pertamanan sehingga penanganan lebih optimal. Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan
1
05 21
Program Penerangan Jalan Umum
1
06
Perencanaan Pembangunan
1
06 15
Program Pengembangan Data/Informasi
Jumlah Taman Hijau Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
9.434.3 80.839
40 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan
Rp. (8)
Target (9)
9.480.0 00.000
41 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan
2017 Rp. (10)
target (11)
9.516.0 00.000
42 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan
2018 Rp. (12)
target (13)
10.08 2.890 .000
43 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan
Rp. (14)
43 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan
38 Lokasi Taman Kota Taman Bahu Jalan dan Taman Median Jalan
39 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,39
36 Orang
42 Orang
48 Orang
54 Orang
60 Orang
66 Orang
70 Orang
3
5
0
2
5 147 titik lampu
5.647 titik lampu
1.014.1 25.000
8.757.4 21.000
6 4 6.147 titik lampu
285.00 0.000 - Tersedianya
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
0
0
1.030.0 00.000
8.780.0 00.000
7 6 6.647 titik lampu
299.25 0.000 1
1.045.0 00.000
8.900.0 00.000
8 8
1.136 .450. 000
7.147 titik lampu
9.136 .485. 000
1
9
10
1.350 .000. 000
10
7.647 titik lampu
9.457 .600. 000
7.647 titik lampu
329.9 23.12 5
314.21 2.500 1
9
10.54 9.560 .000
346.4 19.28 1 1
49.062. 830.83 9
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dista kobng man
BLH 5.575.5 75.000
45.031. 506.00 0
1.574.8 04.906 1
302
Dista kobng man
Bapp eda
1
1
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06
06
06
06
16
19
20
21
Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Aplikasi ePerencanaan setiap tahun - Tersedianya Aplikasi eEvaluasi setiap tahun - Tersedianya Aplikasi ePelaporan setiap tahun Jumlah Dokumen Statistik Ekonomi /Dokumen sejenisnya yang dipublikasikan
Jumlah Dokumen perumusan kebijakan yang dipublikasikan Jumlah Kajian perencanaan pembangunan daerah yang dipublikasikan
1
1
2014
2
2
2015 Rp. (6)
110.00 0.000
979.00 0.000
Target (7)
3
3
90.000. 000
1
115.50 0.000
315.00 0.000
Target (9)
4
4
100.55 0.000
2017 Rp. (10)
121.27 5.000
330.75 0.000
target (11)
Rp. (12)
5
127.3 38.75 0
5
347.2 87.50 0
232.62 7.500
4
2018
5
244.2 58.87 5
target (13)
Rp. (14)
6
133.7 05.68 8
6
364.6 51.87 5
6
6
630.9
6
20.68
607.81 9.438
2.336.6 89.375
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Bapp eda
Bapp eda
1.298.3 57.063
Bapp eda
10.793. 414.67 8
Bapp eda
6
8
2.420.4 79.000
- PERDA RPJPD - PERDA RPJMD - PERKADA
Rp. (8)
3
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1.849.2 01.143
2.042.5 00.700
2.039 .626. 260
2.441 .607. 575
1
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
1
5
6
7
8
9
10
10
303
1
1
1
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
06
06
06
06
06
22
23
24
26
27
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Program Penguatan kelembangan litbang
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) RKPD - Program RPJMD dalam RKPD (%) - PERDA Dokumen perencanaan pembangunan (RTRWK, RP3KP) Jumlah Dokumen yang dipublikasikan - Kajian Sosial Ekonomi - Profil Ekonomi - Kajian ekonomi Tersedianya Dokumen Sosial Budaya yang dipublikasikan Tersedianya Dokumen koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam
Tersedianya jumlah Kajian litbang yang dipublikasikan Tersedianya buletin Litbang yang dipublikasikan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Target (9)
Target (5)
100
100
100
100
100
100
100
0
2
-
-
-
-
2
661.50 0.000
Rp. (10)
target (11)
2018
(4)
588.87 5.000
Rp. (8)
2017
694.57 5.000
Rp. (12)
target (13)
729.3 03.75 0
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1.015 .768. 938
3.690.0 22.688
0
1
-
-
-
-
1
5 0
6 1
7 2
8 3
9 4
10 5
10 5
4
8
278.00 0.000
12
45.000. 000 1
1
1
2
433.40. 000 47.250. 000
3
2
670.00 0.000
1
505.00 0.000
16
455.11 2.000 49.612. 500
4
3
1.080.0 00.000
1
351.75 0.000
20
477.8 67.60 0 52.09 3.125
5
4
1.134.0 00.000
1
369.33 7.500
24
501.7 60.98 0 54.69 7.781
6
5
1.190 .700. 000
1
387.8 04.37 5
24
2.146.1 80.580 248.65 3.406
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Bapp eda
Bapp eda
Bapp eda
6
6
1.250 .235. 000
1
407.1 94.59 4
6
5.324.9 35.000
5
2.021.0 86.469
304
Bapp eda Bapp eda
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1 1
1
1
(1) 07 07
17
07 20
07 15
(2) Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
120 /206 Bus 178/430 Angkot
120 /206 Bus 178/430 Angkot
Tersedianya pelayanan Angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten kota dengan standar minimal
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2.844.6 39.000
120 /206 Bus 200/430 Angkot
210.00 0.000 12.256 Kir
18.860 Kir
40 / 75 PNS Kendaraan Bus 3 Unit Kendaraan Mobil Operasional 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Komputer 10 Unit
45/75 PNS Kendara an Bus 3 Unit Kendara an Mobil Operasi onal 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Kompute r 12 Unit
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
2.880.0 00.000
120 /206 Bus 250/430 Angkot
3.100.0 00.000
120 /206 Bus 280/430 Angkot
19.600 Kir
300.00 0.000 20.256 Kir
1.297.0 00.000 50/75 PNS Kendara an Bus 3 Unit Kendara an Mobil Operasi onal 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Komput er 22 Unit
2017
Rp. (8)
250.00 0.000
1.278.7 59.700 Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan Kebutuhan Fasilitas Sesuai dengan Bidang Teknis
2016
23.256 Kir
Rp. (12) 3.371 .150. 000 556.2 87.50 0
target (13) 120 /206 Bus 290/430 Angkot
24.845 Kir
1.362 .140. 943
1.450.0 00.000 55/75 PNS Kendara an Bus 3 Unit Kendara an Mobil Operasi onal 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Komput er 32 Unit
2018
58/80 PNSKen daraan Bus 3 Unit Kendara an Mobil Operasi onal 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Komput er 32 Unit
Rp. (14) 3.784 .000. 000 832.0 00.00 0
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 200/230 Bus 300/430 Angkot
2.148.2 87.500 24.845 Kir
1.339 .113. 192 60/85 PNS Kendara an Bus 3 Unit Kendara an Mobil Operasi onal 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Komput er 35 Unit
15.979. 789.00 0
6.727.0 13.835 60 / 90 PNS Kendara an Bus 3 Unit Kendara an Mobil Operasi onal 6 Unit Speed boat 2 Unit Sepeda Motor 11 Unit Komput er 40 Unit
305
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dishu b Komi nfo Dishu b Komi nfo Dishu b Komi nfo
1
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
07 16
07 18
07 19
Program Rehab/Pemelihar aan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Tersedianya jaringan sarana dan prasarana perhubungan
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan perhubungan yang berkeselamatan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Terpenuhinya ketertiban, keamanan, kelancaran bagi
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4) Inventarisasi LLAJ,Sungai dan Danau, Parkir, Terminal kelengkapan data 15%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
Inventari sasi LLAJ,Su ngai dan Danau, Parkir, Terminal kelengka pan data 15%
Inventari sasi LLAJ,Su ngai dan Danau, Parkir, Terminal kelengk apan data 25%
Inventari sasi LLAJ,Su ngai dan Danau, Parkir, Terminal kelengk apan data 45%
Inventari sasi LLAJ,Su ngai dan Danau, Parkir, Terminal kelengk apan data 55%
Inventari sasi LLAJ,Su ngai dan Danau, Parkir, Terminal kelengk apan data 65%
Inventari sasi LLAJ,Su ngai dan Danau, Parkir, Terminal kelengk apan data 75%
Dermaga 2/16 Terminal 2/4 Tl berfungsi 10/15 Unit Marka 2/15 Lokasi Ramburambu 30/150
Dermag a 2/16 Terminal 2/4 Tl berfungs i 10/15 Unit Marka 2/15 Lokasi Ramburambu 40/150
Dermag a 2/16 Terminal 2/4 Tl berfungs i 10/15 Unit Marka 4/15 Lokasi Ramburambu 50/150
1.160.0 00.000
Dermag a 2/16 Terminal 2/4 Tl berfungs i 10/15 Unit Marka 6/15 Lokasi Ramburambu 60/150
Dermag a 2/16 Terminal 2/4 Tl berfungs i 10/15 Unit Marka 6/20 Lokasi Ramburambu 70/150
Dermag a 2/16 Terminal 2/4 Tl berfungs i 10/15 Unit Marka 7/20 Lokasi Ramburambu 80/150
Dermag a 8/16 Terminal 4/5 TL 18/20 MArka 8/20 Lokasi RambuRambu 90/ 150
Dermaga Wisata 1/3 Fasilitas Keselamat an Jalan 171/250
Dermag a Wisata 1/3 Fasilitas Keselam atan Jalan 180/250
1.961.5 00.000
2.000.0 00.000
Dermag a Wisata 2/3 Fasilitas Keselam atan Jalan 185/290
Petugas Kontrak/ 158/26 lokasi
155/26 Lokasi
1.503.0 73.300
1.124.18 1.500
Dermag a Wisata 2/3 Fasilitas Keselam atan Jalan 183/280
150/26 Lokasi
1.575.9 43.500
150/26 Lokasi
1.300.0 00.000
2.200.0 00.000
1.800.9 68.500
Dermag a Wisata 2/3 Fasilitas Keselam atan Jalan 190/300
150/28 Lokasi
1.461 .150. 000
2.154 .217. 375
2.612 .849. 918
Dermag a Wisata 3/4 Fasilitas Keselam atan Jalan 200/300
130/28 Lokasi
1.624 .000. 000
2.353 .800. 000
2.701 .091. 020
Dermag a Wisata 4/5 Fasilitas Keselam atan Jalan 225/325 Petugas Kontrak/ 130/28 lokasi
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dishu b Komi nfo 6.669.3 31.500
10.669. 517.37 5
10.193. 926.23 8
306
Dishu b Komi nfo
Dishu b Komi
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Lintas 1
08
1
08 20
Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi
pengguna lalu lintas
1
1
08 22
08
19
08 16
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan
2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
Jumlah IPAL Non Komunal
(hari/tahun) Jumlah Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK)
Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) pelayaa n publik
550.00 0.000
600.00 0.000
816.5 25.00 0
1.285 .000. 000
3.354.1 91.500
2 Unit
0
3 Unit
4 Unit
5 Unit
6 Unit
6 Unit
321
365
365
365
365
365
365
SKPD Penan ggung Jawab
(17) nfo
BLH
BLH 23
30
153.63 9.000
37
292.69 2.100 Jumlah Pengambilan Sampel
2016
pelayaan publik
102.66 6.500
Peningkatan Mutu Udara/ ISPU 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
160.00 0.000
44
310.00 0.000
170.00 0.000
51
300.8 25.00 0
60
420.2 00.00 0
336.00 0.000
350.0 00.00 0
60
728.0 00.00 0
1.134.4 64.000 2.086.8 92.100
4
4
6
6
6
6
32
-
-
1
2
3
4
4
BLH
(Kali/tahun) Penghargaan Adipura yang diperoleh
448.59 8.450
440.00 0.000
450.00 0.000
496.6 00.00 0
612.7 50.00 0
BLH 2.447.9 48.450
307
Kode
(1)
1
08 15
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)
84,6
100
100
100
100
100
100
Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan (ijin usaha)
200
220
240
260
280
300
300
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
90
100
100
100
100
100
100
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
11.712. 701.65 2 Persentase Sampah yang Tertangani Terwujudnya Masterplan Pengelolaan Sampah Pemilahan sampah berbasis lingkungan Pengolahan komposer skala rumah tangga per tahun Pengolahan sampah di TPA
61,18
70
Rp. (8)
Target (9)
17.554. 050.49 3 75
N/A
2016
2017 Rp. (10)
target (11)
20.579. 242..56 7 80
1 master plan
2018 Rp. (12)
target (13)
23.37 1.878 .952
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
28.48 7.660 .795
101.70 5.534.4 59
85
90
90
-
-
1 master plan
21 sekolah
42 sekolah
63 sekolah
84 sekolah
84 sekolah
2 kk
22 kk
42 kk
62 kk
82 kk
82 kk
Metode open
Metode controld
Metode conreoll
Metode sanitary
Metode sanitary
Metode sanitary
7 sekolah
7 sekolah
1 kk (Metode open
0
308
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
DPK
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
(1)
(2)
(3)
Jumlah jalan yang disapu Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
Jumlah TPS terhadap penduduk (unit) Tersedianya lahan TPS Permanen 1
08 35
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4) dumping)1 TPA
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
dumping / 1TPA
landfill/ 1TPA
de lanfill/ 1TPA
landfill/ 1TPA
landfill/ 1TPA
landfill/ 1TPA
21 jalan (24.700 m)
21 jalan (24.700 m)
25 jalan (26.700 m)
27 jalan (30.700 m)
27 jalan (30.700 m)
30 jalan (32.700 m)
30 jalan (32.700 m)
1 unit
-
2 unit
3 unit
4 unit
5 unit
5 unit
162
167
177
188
197
197
2 unit
4 unit
6 unit
8 unit
10 unit
10 unit
158
1 unit
806.76 7.500 Jumlah IPAL komunal
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
2.702.0 36.980
3.829 .131. 406
3.054.8 59.252
4.874 .251. 117
15.267. 046.25 5
2 perumahan
-
3 peruma han
4 peruma han
-
5 peruma han
5 peruma han
Tersedianya Masterplan Pengelolaan Air Limbah
N/A
-
1 master plan
-
-
-
1 master plan
Tersedianya DED Pengelolaan Air Limbah
N/A
-
-
1 DED Pengelola an Air Limbah
-
-
1 DED Pengelola an Air Limbah
50
50
70
85
100
100
100
Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)
309
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
DPK
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
2 MCK
2 MCK
Sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) per tahun
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
08 34
1
08 36
1
10
1
10
15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan dan Penataan PKL Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
2014
Jumlah Pasar modern
Jumlah PKL yang Dibina Per Tahun
Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk Kepemilikan KTP (%) Jumlah Penduduk yang Ber-KK dan KTP di Kecamatan Pahandut Jumlah Penduduk yang Ber-KTP di Kecamatan Sabangau Jumlah Penduduk yang Ber KTP di Kecamatan Bukit Batu Jumlah Penduduk
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
4 MCK
Target (9)
2017 Rp. (10)
6 MCK
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
10 MCK
8 MCK
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
10 MCK DPK
1
1
2.782.4 25.047
2
3.199.7 88.804
2
3.679.7 57.125
2
4.231 .720. 693
587 PKL
587 PKL
198.45 9.780
650 PKL
228.22 8.747
700 PKL
262.46 3.059
800 PKL
301.8 32.51 8
0,97
99
4.750
7.000
273.94 5.400 100
2.000
2
18.890. 170.46 6
850 PKL
347.1 07.39 6
850 PKL
1.338.0 91.500
DPK
Disdu kcapil
1,00
2.165
2
4.996 .478. 797
1,00
233.94 5.400
100 62.000. 000
13.000 .000
2.000 500
1,00
358.43 2.000
100 67.000. 000
100.00 0.000
1.800 500
1,00
525.6 19.77 6
100 73.000. 000
110.00 0.000
1.600 500
1,00
889.1 40.73 6
100 80.00 0.000
1.400
1,00
2.281.0 83.312
100 87.00 0.000
13.715
369.00 0.000
120. 000. 000
500
130. 000. 000
11.000
473.00 0.000
1.240
50.0 00.0 00
6.200
182.50 0.000
85.0
136.042
414.60
6.200
1.240
22.500 .000
1.240
30.000 .000
1.240
37.500 .000
1.240
42.5 00.0 00
57.850
15.000
80.600
15.000
82.000
15.000
83.000
15.000
84.0
18.192
310
Keca matan Pahan dut Keca matan Saban gau Keca matan Bukit Batu Keca
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
yang Ber KTP di Kecamatan Jekan Raya Jumlah penduduk yang wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP di Kecamatan Rakumpit
1
1
1
10 31
10 32
10 33
Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan Program Analisa dan Perkembangan Penduduk Program Pencatatan Sipil
Tersedianya laporan data base kependudukan skala kota (%) Tersedianya Data Perkembangan Penduduk (%)
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)
11
1
11
15
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program
2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
.000 1.021
200
10.00. 000
2016 Rp. (8)
Target (9)
.000 200
16.000 .000
2017 Rp. (10)
target (11)
.000 200
23.000 .000
NA
100
173.90 0.000
100
175.00 0.000
100
285. 500.00 0
95
100
92.998. 000
100
120.14 8.000
100
108.29 6.000
172.57 4.700 Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
232.55 0.000
2018 Rp. (12)
target (13)
00.0 00 200
30.0 00.0 00
100
335.9 21.25 0
100
143.6 32.32 3
00.0 00 221
37.0 00.0 00
0.000 1.021
100
100
1.543.8 61.250
100
132.3 52.29 7
100
597.42 6.620
213.8 46.09 4
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
90
100
100
100
100
100
100
2.020.0
2.055.0
2.150
2.200
SKPD Penan ggung Jawab
(17) matan Jekan Raya Keca matan Raku mpit
Disdu kcapil
1.162.2 27.719
0,95
545.49
116.00 0.000
573.5 40.00 0
243.0 06.92 5
300.35 0.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
8.970.4
311
BPP-
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
(2) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
43
70
75
80
80
80
80
1
31
36
36
36
36
36
2
7
12
18
24
30
30
2
3
4
6
6
6
6
53
43
31
21
10
0
0
NA
-
1
2
3
6
6
NA
1
2
3
4
6
6
NA
1
2
3
4
6
6
NA
10
15
20
25
30
30
Persentase anak yang memiliki kelahiran Jumlah forum anak Jumlah sekolah yang ramah anak Jumlah puskesmas yang ramah anak
1
11
17
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak Jumlah tempat penitipan anak Jumlah taman cerdas Jumlah pusat pelayanan keluarga sejahtera Persentase jumlah rumah tangga yang ramah anak Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2014
2015 Rp. (6) 8.700
Target (7)
Rp. (8) 00.000
2016 Target (9)
Rp. (10) 00.000
2017 target (11)
2018 Rp. (12) .000. 000
target (13)
Rp. (14) .500. 000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 98.700
SKPD Penan ggung Jawab
(17) KB
BPPKB 1
3
221.32 2.100
5
300.00 0.000
6
350.00 0.000
6
400.0 00.00 0
6
450.0 00.00 0
6
1.721.3 22.100
312
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1
1
(1) 11
11
1
12
1
12
1
1
1
12
12
12
18
16
15
15
17
18
(2) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program penguatan kelembagaan PUG dan anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Indeks Kesetaraan Gender
NA
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2,6
2,5
76,8
Cakupan peserta KB aktif (%)
100 11.236.000 0
2016
2017
2018
Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
308.60 0.000
0.01
320.00 0.000
0.02
350.00 0.000
0.03
400.0 00.00 0
0.04
450.0 00.00 0
0.04
SKPD Penan ggung Jawab
(17) BPPKB
1.828.6 00.000
0.01
Rata-rata jumlah anak per keluarga Persentase Akseptor KB
Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
70.000. 000
75.000. 000
1.123.1 50.700
220.75 0.000
80.000. 000
85.00 0.000
90.00 0.000
400.00 0.000
242.00 0.000
237.5 00.00 0
344.2 50.00 0
2.167.6 50.700
2,4
2,3
2,2
79
80
83
100
100
100
11.186
0
11.136
0
11.086
35.000. 000
2,1
2,1
86
88
88
100
100
100
11.036
40.00 0.000
10.986
45.00 0.000
10.986
120.00 0.000
0
0
25.000. 000
30.00 0.000
35.00 .0000
90.000. 000
254.67 4.400
265.10 7.000
270.30 0.000
307.1 75.75 0
473.4 50.00 0
1.570.7 07.150
313
BPPKB
BPPKB
BPPKB BPPKB
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
19
20
21
22
23
24
(2) KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
BPPKB 0
0
0
0
30.000. 000
25.000. 000
32.00 0.000
25.00 0.000
35.00 0.000
25.00 0.000
97.000. 000
75.000. 000
BPPKB
BPPKB -
-
20.000. 000
25.00 0.000
20.00 0.000
65.000. 000
BPPKB
137.50 0.000
148.12 5.000
151.84 0.000
179.0 00.00 0
240.3 00.00 0
856.76 5.000
-
-
20.000. 000
20.00 0.000
22.00 0.000
62.000. 000
BPPKB
-
-
45.000. 000
50.00 0.000
53.00 0.000
148.00 0.000
BPPKB
314
Kode
1 1
1
1
1
1
(1) 13 13
13
13
13
15
05
13
14
15
17
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(2)
(3)
(4)
Sosial Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pendataan dan Verifikasi data PMKS Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (ODK, LU & PKH)
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah mengikuti diklat sertifikasi bidang Kesejahteraan Sosial Penurunan Jumlah PMKS
Rasio penyandang ODK, LU serta PKH yang menerima jaminan sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Program Pembinaan Anak Terlantar
terbinanya anak terlantar yang terdapat di Kota Palangka Raya
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dinsos
4 Orang
10.500
7 Org
25.000. 000
10 org
35.000. 000
13 Org
8.000
300.00 0.000
6.000
325.00 0.000
4.000
40 .000.00 0
16 Org
2.000 340.00 0.000
50 .000. 000
360.0 00.00 0
20 org
500
100 .000. 000
430.0 00.00 0
20 org
500
250.00 0.000
1.755.0 00.000
Dinsos
Dinsos
40/120
15/120
6.750.0 00.000
20/120
6. .800.00 0.000
15/120
6.75 0.000.0 00
20/120
6.685 .000. 000
10/120
4.500 .000. 000
120/12 0
31.485. 000.00 0 Dinsos
20
20
35
294.00 0.000
35
177.00 0.000
55
160.00 0.000
55
170.00 0.000
70
150.00 0.000
70
180.00 0.000
90
181.4 50.00 0
90
191.0 00.00 0
100
90.00 0.000
100
200.0 00.00 0
100
975.45 0.000
100
918.00 0.000
Dinsos
315
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1
1
1
1
1
(1) 15
15
15
15
15
16
18
21
28
29
(2) Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Para Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Meningkatnya jumlah penerima program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatnya jumlah penerima program pembinaan penyandang cacat dan eks trauma Rasio Panti sosial yang mendapat pembinaan pemerintah (panti sosial yang dibina/jumlah panti sosial) Presentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Presentase (%) korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dinsos
20
35
53.000. 000
55
210.00 0.000
70
200.00 0.000
90
229.2 00.00 0
100
232.0 00.00 0
100
924.20 0.000
Dinsos
20
35
158.10 0.000
55
160.00 0.000
70
150.00 0.000
90
181.4 50.00 0
100
150.0 00.00 0
100
799.55 0.000
Dinsos
2/26
6/26
324.00 0.000
10/26
250. 000.00 0
14/26
250. 000.00 0
18/26
238.7 50.00 0
22/26
270.0 00.00 0
22/26
1.332.7 50.000
Dinsos
80
100
345.40 0.600
100
315 .000.00 0
100
340 .000.00 0
100
382.0 00.00 0
100
495.0 00.00 0
100
1.887.4 00.600
Dinsos
100
100
42.000. 000
100
200.00 0.000
100
230.00 0.000
100
286.5 00.00 0
100
320.0 00.00 0
100
1.078.5 00.000
316
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
sarana prasarana tanggap darurat lengkap 1
15
1
15 19
1
1
1
15
20
15 21
15 18
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi
Program Peningkatan Perluasan Sumber pembiayaan Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah KUKM yang difasilitasi mengikuti Pameran - Skala Nasional - Skala Lokal Jumlah UMKM dan Koperasi yang mendapat bantuan dari Pemerintah / Pemda Jumlah peserta Diklat Perkoperasian
20 150
10
150
24 180
15
240
142.75 0.000
41.384. 250
249.37 2.000
28 210
20
330
230 .000.00 0 Jumlah Koperasi Sehat Jumlah Koperasi Berkualitas Persentase Koperasi Aktif Persentase
170 .000.00 0
180 .000.00 0
260.00 0.000
32 240
25
420
230 .000.00 0
190 .000.00 0
200 .000.00 0
270.00 0.000
36 270
210.1 00.00 0
30
210.1 00.00 0
510
300.0 000.0 00
250 .000.00 0
40 300
315.0 00.00 0
35
315.0 00.00 0
600
330.0 00.00 0
248.3 00.00 0
40 300
35
600
270 .000. 000
1.027.8 50.000
946.48 4.250
1.409.3 72.000
1.228.3 00.000
40
44
48
52
56
60
60
15
18
21
24
27
30
30
65
68
71
74
77
80
80
25
30
35
40
45
50
50
317
Dispe rinda gkop
Dispe rinda gkop
Dispe rinda gkop
Dispe rinda gkop
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
15 16
1
16
1
16 16
1
16 15
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan Koperasi Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) koperasi yang melaksanakan RAT Jumlah UMKM dan Koperasi yang mengikuti Diklat kewirausahaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4)
300
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
330
2015 Rp. (6)
34.000. 500
Target (7)
360
60 .000.00 0 Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)
PMDN = Rp. 384.130.00 0.000 PMA = US$ 1.450.000
Persentase Kenaikan/Penur unan Nilai Realisasi PMDN/ PMA Jumlah Investor (PMDN/PMA)
PMDN = 0,00% PMA = -3,02% PMDN = 7 PMA = 26
PMDN = Rp. 400.00 0.000.0 00 PMA = US$ 1.500.0 00 PMDN = 4,13% PMA = 3,45% PMDN =9 PMA = 28
140 .000.00 0
2016 Rp. (8)
45 .000.00 0
Target (9)
390
85 .000.00 0 PMDN = Rp. 440.00 0.000.0 00 PMA = US$ 1.650.0 00 PMDN = 10,00% PMA = 10,00% PMDN = 10 PMA = 30
115 .000.00 0
2017 Rp. (10)
55 .000.00 0
target (11)
420
75 .000.00 0 PMDN = Rp. 484.00 0.000.0 0 PMA = US$ 1.815 .000 PMDN = 10,00% PMA = 10,00% PMDN = 15 PMA = 35
120 .000.00 0
2018 Rp. (12)
57.30 0.000
target (13)
450
81 .175. 000 PMDN = Rp. 532.40 00.000. 000 PMA = US$ 2.00.00 0 PMDN = 10,19% PMA = 10,00% PMDN = 20 PMA = 40
191.0 00.00 0
Rp. (14)
65 .000. 000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
450
95.00 0.000 PMDN = Rp. 585.65 0.000.0 00 PMA = US$ 2.200.0 00 PMDN = 44,32% PMA = 43,45% PMDN = 25 PMA = 45
444.0 00.00 0
256.30 0.500
396.17 5.000 PMDN = Rp. 585.65 0.000.0 00 PMA = US$ 2.200.0 00 PMDN = 44,32% PMA = 43,45% PMDN =25 PMA = 45
1.010.0 00.000
318
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dispe rinda gkop
BPPT PM
BPPT PM
Kode
1
1 1
(1) 16 03
17 17 15
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (Per 3 dan 6 Bln)
2014 Target (5) 60% Perush menya mpaika n LKPMnya secara berkala
Cakupan Sumber Daya Manusia Jumlah sarana penyelenggaraa n seni dan budaya (Tempat kesenian)
Jumlah penyelenggara festival seni budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp. (6) 20 .000.00 0
2015 Target (7) 75% Perush menya mpaika n LKPMnya secara berkala
1.858.7 60.000
Cakupan Fasilitasi seni
17 16
(4) Kurang dari 15% Perush yang telah menyampa ikan LKPM-nya secara berkala
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Kajian seni
1
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Rp. (8) 145 .000.00 0
2016 Target (9) 85% Perush menya mpaika n LKPMnya secara berkala
3.200.0 00.000
Rp. (10) 230.00 0.000
2017 target (11) 95% Perush menya mpaika n LKPMnya secara berkala
Rp. (12) 243.5 25.00 0
2018 target (13) 100% Perush menya mpaika n LKPMnya secara berkala
5.204 .750. 000
3.230.0 00.000
Rp. (14) 256.5 00.00 0
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 100 % 895.02 Perush 5.000 menya mpaika n LKPMnya secara berkala
5.795 .000. 000
19.288. 510.00 0
17 Kajian seni 8 Fasilita si seni
26 Kajian seni 12 Fasilita si seni
35 Kajian seni 16 Fasilita si seni
44 Kajian seni 20 Fasilita si seni
53 Kajian seni 24 Fasilita si seni
53 Kajian seni 24 Fasilita si seni
100 Orang
200 Orang
300 Orang
400 Orang
500 Orang
600 Orang
600 Orang
2 Tempat
1 Tempat
2 Tempat
3 Tempat
4 Tempat
5 Tempat
7 Tempat
1
5
9
13
17
21
21
4 BCB
7 BCB
8 Kajian seni 4 Fasilitasi seni
908.60 0.000
11 BCB
1.025.0 00.000
16 BCB
1 .050.00 0.000
22 BCB
1.432 .500. 000
29 BCB
2.400 .000. 000
29 BCB
6.816.1 00.000
319
SKPD Penan ggung Jawab
(17) BPPT PM
Disbu dpa
Disbu dpar
Kode
1
(1) 17 17
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pengelolaan keragaman Budaya
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Cakupan gelar seni
Jumlah atraksi budaya yang yang memadukan keragaman Jumlah kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru kedalam budaya
1
1
17 18
17 18
Program kerjasama Pengelolaan kekayaan Budaya
Cakupan misi kesenian
18 23
(4) 4 Gelar seni
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5) 8 Gelar seni
Program Pembinaan generasi muda
2015 Rp. (6)
878.10 0.000
Target (7) 12 Gelar seni
Rp. (8) 910.00 0.000
Target (9) 16 Gelar seni
2017 Rp. (10)
930.00 0.000
target (11) 20 Gelar seni
2018 Rp. (12)
955.0 00.00 0
target (13) 24 Gelar seni
Rp. (14) 950.0 00.00 0
24 Gelar seni
2
3
4
5
6
6
1
-
-
2
3
4
4
1 Misi kesenian
2 Misi kesenia n
429.74 0.000
3 Misi kesenia n
84 .000.00 0
- Jumlah organisasi
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1
Program pengembangan kerjasama Pengelolaan kekayaan Budaya Cakupan organisasi kesenian yang dikembangkan Jumlah grup kesenian yang dikelola Jumlah penyelenggaraa n olah raga seni/budaya
1
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
810 .000.00 0
4 Misi kesenia n
90 .000.00 0
830.00 0.000
5 Misi kesenia n
120 .000.00 0
859.5 00.00 0
6 Misi kesenia n
305.6 00.00 0
900.0 00.00 0
6 Misi kesenia n
342.0 00.00 0
2
3
4
5
6
6
91
96
101
106
111
116
116
6 Kali
7
8
9
10
11
11
30
32
34
1.668.1 40.000
36
1.700.0 00.000
38
1.814 .500
40
2.610 .000. 000
3.829.2 40.000
941.60 0.000
1
924.00 0.000
4.623.1 00.000
40
8.716.6 40.000
320
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Disbu dpar
Disbu dpar
Disbu dpar
Disdik pora
Kode
(1) 1
1
18 21
18 22
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) dan olahraga Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Program Kepemudaan dan Olahraga
Indikator Kinerja Program (Outcome)
-
1
19
1
19 15
1
19 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
(3) pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Jumlah gelanggang/ Balai Remaja Jumlah lapangan olahraga Prestasi pemuda, pelajar tingkat regional, nasional dan internasional
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4) 63
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5) 64
2015 Rp. (6)
Target (7) 65
125.00 0.000
2016 Rp. (8)
Target (9) 66
240.00 0.000
Rp. (10)
target (11) 67
260.00 0.000
286.5 00.00 0
target (13) 68
351.0 00.00 0
16
15
17
19
21
23
25
25
60
63
66
69
72
75
75
90
90
90
90
90
100
100
92/666
Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk
0,01
1.800.0 00.000
20
1.950.0 00.000
22
2.005 .500. 000
340/66 6
1.409.7 91.600
588/66 6
500.00 0.000
836/66 6
520.00 0.000
1.084/6 66
515.7 00.00 0
0.01
-
0.01
300.00 0.000
0.01
315.00 0.000
0.01
330.0 00.00 0
20
Rp. (14)
14
18
19
Rp. (12)
13
1.029.0 00.000
17
2018
12
Rasio pos kamling per jumlah Rukun Tetangga
15
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 68 1.262.5 00.000 20
25
1.332/6 66
0,012
2.720 .000. 000
561.0 00.00 0
310.5 00.00 0
25
1.332/6 66
0,012
9.504.5 00.000
3.506.4 91.600
1.255.5 00.000
321
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Disdik pora
Disdik pora
Kesb angp ol, satpol PP Kesb angp ol, Sapol PP
1
1
1
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
19 18
19 21
19 20
19 22
19 15
Program kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
204.00 0.000 -
Kegiatan Pembinaan politik daerah - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah demo yang dikendalikan
10
30
10
30
8
8
1.294.1 58.000
2016 Rp. (8)
Target (9)
724.17 4.200
2017 Rp. (10)
target (11)
70
90
50
70
90
6
4
1.300.0 00.000
2
Angka kriminalitas 229
Terlaksanya Sosialisasi,Pelatih an penanggulangan korban bencana alam
4
229
4
-
100.00 0.000
172
10
2.641.6 84.000 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
5.87
6,39
150.00 0.000
100.00 0.000
115
16
3.236.2 29.000
7,07
170.00 0.000
110.00 0.000
58
20
target (13)
1.300 .000. 000
296.0 50.00 0
143.2 50.00 0
8,51
Rp. (14) 850.0 00.00 0
3.263.0 74.200
110
110
110
110
0
0
24
3.019 .050. 000
3.238.6 93.000
7,77
Rp. (12) 744.9 00.00 0
740.00 0.000
50
1.300.0 00.000
2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1.350 .000. 000
360.0 00.00 0
240.0 00.00 0
0
0
24
3.095 .298. 900 9,29
6.544.1 58.000
976.05 0.000
693.25 0.000
15.230. 954.90 0 9,29
322
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Kesb angp ol, Sapol PP
Kesba ngpol, Sapol PP
Kesb angp ol
Kesba ngpol, Sapol PP
Satpo l.PP
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani Cakupan Patroli Petugas Satpol.PP Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA
Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persentase Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol.PP 1
20
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
(4)
Target (5)
88,65
90,65
3 Kec
4 Kec
89
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
92,92
95,22
97,57
100
100
4 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
91
93.2
95,4
97,7
100
100
48.44
54.94
62.16
69.75
77.60
86.50
86,50
100
100
100
100
100
`100
100
15.46
19.78
23.01
26.24
29.47
32.70
32.70
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
323
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Kode
(1) 1
1
1
20 48
20 23
20 43
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur (kegiatan) Cakupan kegiatan pembinaan
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
335 .000.00 0
2018 Rp. (12)
target (13)
382.0 00.00 0
Rp. (14) 680.0 00.00 0
2.048.0 00.000
Kurang dari 75%
75% sesuai SOP
85% sesuai SOP
90% sesuai SOP
95% sesuai SOP
100% sesuai SOP
100% Sesuai SOP
11
0
2
2
2
2
19
171 .000.00 0 Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal (banyaknya sistem aplikasi) Peserta Pelatihan Sistem Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal Cakupan pengembangan aparatur
Rp. (8) 324 .600.00 0
326.40 0.000 Persentase Perizinan Sesuai SOP Jumlah Perda yang mendukung investasi
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
200 .000.00 0
220 .000.00 0
0
3
3
3
2 Org
20 Org
7 Org
5 Org
NA
NA
50 Org
100 Org
252.50 0.000 5
5
140
172
555.00 0.000 10
395.00 0.000
204
3
5 Org
150 Org 570.00 0.000
15 422.00 0.000
224.4 25.00 0
236
20 440.00 0.000
268
609.7 00.00 0
501.3 75.00
280.0 00.00 0
1.095.4 25.000
3
15
5 Org
44 Org
200 Org
200 Org
25
300
818.0 00.00 0
580.0 00.00
SKPD Penan ggung Jawab
(17) BPPT PM
BPPT PM
Setda
2.805.2 00.000
Setda
2.338.3 75.000
Sekre tariat
25
300
324
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
80
80
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
KORPRI/ASN
1
1
20
20
17
05
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Tersedianya Regulasi pengelolaan keuangan daerah ( Perda/ Perkada)
20 27
31
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.972.4 24.471, 38
41
2.435.7 35.150 Jumlah PNS yang mengikuti diklat / bimtek Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi
1
21 regulasi
85
10.000. 000.00 0
51
2.900.0 00.000
Rp. (12) 0
95
10.166. 633.61 0
61
target (13)
100
10.76 5.998 .607
71
3.208 .661. 525
3.007.3 55.000
Rp. (14) 0
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Korpri /ASN
100
10.88 0.501 .334
71 regulasi
3.353 .457. 250
51.785. 558.02 3 14.905. 208.92 5
BPKA D
BKPP
BKPP 451 orang
606
892
1.272
1.657
2.012
2.012 BKPP
1.001 orang
1.072
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.173
157 orang
357
1.274
4 2.000.0 00
1.616.1 63.200 Jumlah PNS yang di assesment
90
2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
607
1.375
989.1 41.25 0
50.200 0.000
857
1.476
1.127
1.476
528.2 50.00 0 1.242
3.226.7 54.450
1.242
325
BKPP
1
1
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
20 03
20
xx
20 04
20 02
Program Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan pelayanan kepegawaian
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Program
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) sesuai dengan jabatan yang tersedia Jumlah PNS yang di rekruitment sesuai dengan formasi yang terisi Menurunnya Jumlah kasus indisipliner yang tertangani Jumlah Laporan Absensi yang disampaikan Unit Kerja/SKPD
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
Jumlah sarana
Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018
(4)
Target (5)
56 orang
56
56
206
356
506
506
16 kasus
13
10
8
6
4
4
3.900
0
Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
BKPP 49.205. 000
4.680
99.807. 400 Jumlah cakupan aplikasi kepegawaian Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Terbitnya jumlah KPE dan SK Konversi NIP Penyelesaian SK Pensiun
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
8.000.0 00
5.460
116.88 0.000
8.050.0 00
6.240
8.500 .000
7.020
114.6 00.00 0
127.00 0.000
8.500 .000
7.02
98.80 0.000
82.255. 000 557.08 7.400
1
0
0
35
0
0
35
3.820
4.820
5.645
6.890
7.760
8.710
8.710
3.128
0
5.636
6.636
0
0
6.636
984
1.184
35.254. 300
1.239
30.000. 000
1.295
30.000. 000
1.292
28.65 0.000
1.499
40.00 0.000
1.499
163.90 4.300
-
-
80.695.
-
-
1
3.000.0
-
-
-
-
1
3.080.6
326
BKPP
BKPP
BKPP
Kode
(1)
1
1
1
1
1
1
20 12
20 18
20 20
20 21
20 22
20 24
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
Diklat
Rp. (6) 800
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10) 00.000
2017 target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
-
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Tidak Wajar (Disclaimer )
WTP
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program mengintensifikan penanganan
2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 95.800
-
WDP
1.267.5 000.00 0
-
1.050 .500. 000
950.00 0.000
-
WTP
1.300.0 00.000
950.00 0.000
WTP
D
C+
365.00 0.000
C+ -
-
310.00 00.000
-
-
310.00 00.000
A
329.4 75.00 0 329.4 75.00 0
1.520 .000. 000
3.200.5 00.000
WTP
2.392 .000. 000
382.0 00.00 0
380.00 0.000
A
WTP
1.528 .000. 000
1.332.0 00.000
Nilai evaluasi kinerja 342.70 0.000
1.050 .500. 000
1.200 .000. 000
7.819.5 00.000
520.0 00.00 0
A
740.0 00.00 0 740.0 00.00 0
3.520.5 00.000
A
1.989.7 00.000
Inspe ktorat dan SKPD terkait
1.379.4 75.000
Inspe ktorat dan SKPD terkait
1.379.4 75
Inspe ktorat dan
327
Kode
1
1
1
1
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2) pengaduan masyarakat
20 20
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah
09 15
20 34
20 46
20 36
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pembakuan nama rupa bumi
Program Peningkatan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
7 Kegiatan
14 Kegiatan
Penyelenggaraa n pemerintah daerah Penataan organisasi perangkat daerah (kegiatan) Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah (%) Persentase penduduk yang memiliki lahan Persentase luas tanah bersertifikat Persentase penyelesaian izin lokasi Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara Peraturan Walikota tentang pembakuan nama rupa bumi (%) Koordinasi pembimbingan,
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
21 Kegiatan
390.00 0.000 7
2016 Target (9)
20
target (11)
21
1.025.0 00.000
30
2018 Rp. (12)
35 Kegiatan
460.00 0.000
14
1.000.0 00.000
Rp. (10)
28 Kegiatan
430.00 0.000
7
2017
28
1.050.0 00.000
50
10
40
25,68
35
45
55
3,35
5,35
7,35
9,35
11,35
100
100
100
100
100
target (13)
Rp. (14)
42 Kegiatan
573.0 00.00 0
35
1.074 .375. 000
50
65
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
42 Kegiatan
800.0 00.00 0
1.170 .000. 000
SKPD Penan ggung Jawab
(17) SKPD terkait Setda
2.653.0 00.000 35
50
75
75
13,35
13,35
100
100
5.319.3 75.000
Setda
Setda
75
75
100.00 0.000
75
120.00 0.000
75
150.00 0.000
191.0 00.00 0
76
76
360.0 00.00 0
76
921.00 0.000 Setda
75
45.000. 000
15
5
9
65.000. 000
50.000. 000
30
18
75.000. 000
70.000. 000
45
27
86.000. 000
95.50 0.000
60
36
105.0 50.00
75
35
200.0 00.00 0
75
460.50 0.000
200.0 00.00
45
531.05 0.000
328
Setda
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1
1
1
1
1
1
1
(1)
(2) pembinaan kedamangan di Kota Palangka Raya
20 39
Program kelembagaan kesejahteraan sosial
20 44
20 45
20
xx
20 37
20 38
20 23
Program Pengembangan keswadayaan Program Pembinaan kemasyarakatan Program Pembinaan kerjasama daerah Program Perencanaan Pengembangan ekonomi Program Pengembangan Data/Informasi Program Optimalisasi pemanfaatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) supervise, konsultasi,pendi dikan dan pelatihan, perencanaan,pe nelitian dan pengembangan, fasilitas,monitori ng dan evaluasi (kegiatan) Cakupan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan (kegiatan) Kegiatan Pengembangan keswadayaan Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan Jumlah kerjasama daerah
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12) 0
target (13)
Rp. (14) 0
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Setda 4
4
177.58 0.000
9
190.00 0.000
14
215.00 0.000
19
1
1
103.81 0.000
3
110.00 0.000
6
140.00 0.000
9
6
6
690.28 0.000
14
700.00 0.000
22
725.00 0.000
30
1
1
60.000. 000
2
80.000. 000
4
100.00 0.000
7
22
960.00 0.000
34
990.00 0.000
46
Cakupan administrasi perekonomian dan sumber daya alam (kegiatan)
10
10
920.52 6.950
Kegiatan Pengembangan Data/Informasi
4
4
184.10 5.000
9
200.00 0.000
14
220.00 0.000
19
Cakupan hubungan kemasyarakatan
12
12
1.450.9 69.600
26
1.500.0 00.000
40
1.525.0 00.000
54
238.7 50.00 0 190.0 00.00 0 760.0 00.00 0 191.0 00.00 0 997.5 00.00 0 285.5 00.00 0 1.528 .000. 000
24
12
38
11
58
24
68
320.0 00.00 0 280.0 00.00 0 765.0 00.00 0 520.0 00.00 0 1.040 .000. 000 320.0 00.00 0 1.600 .000. 000
24
1.141.3 30.000
12
823.81 0.000
38
3.640.2 80.000
11
951.00 0.000
58
4.908.0 26.950
24
1.210.6 05.000
68
7.603.9 69.600
Setda
Setda
Setda
Setda
329
Setda
Setda
Kode
(1)
1
1
1
1
20 26
20 17
20 16
20 41
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) teknologi informasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
2014
2015
Target (5)
Rp. (6)
6
480.00 0.000
2016
Target (7)
Rp. (8)
16
500.00 0.000
2017
Target (9)
Rp. (10)
26
520.00 0.000
2018
target (11)
Rp. (12)
36
573.0 00.00 0
target (13)
Rp. (14)
46
800.0 00.00 0
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
dan protokoler pemerintahan daerah (kegiatan)
Program penataan peraturan perundangundangan Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Cakupan Peningkatan kebijakan/regula si (kegiatan)
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Cakupan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kegiatan) Persentase koordinasi dan penguatan kualitas regulasi/kebijaka n pemerintahan daerah Persentase koordinasi pelaksanaan tupoksi dan peran SKPD
Program peningkatan kinerja sekretaris daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Cakupan administrasi pimpinan, manajemen keuangan, asset, dan kerumahtanggaan (kegiatan)
Persentase koordinasi dan
Setda 6
46
2.873.0 00.000 Setda
5
5
639.10 0.000
11
650.00 0.000
18
675.00 0.000
25
686.0 00.00 0
32
720.0 00.00 0
32
3.370.1 00.00
Setda
7 Kegiatan
7
4.319.0 00.000
14
5.000.0 00.000
21
5.375.0 00.000
28
5.780 .000. 000
35
6.212 .000. 000
35
26.686. 000.00 0
Setda 750.00 0.000
50
770.00 0.000
75
955.0 00.00 0
100
1.500 .000. 000
NA
NA
NA
25
100
NA
NA
NA
25
50
75
100
100
NA
NA
NA
25
50
75
100
100
3.975.0 00.000
330
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
Rp. (6)
Target (7)
Persentase koordinasi dan pembinaan manajemen dan administratif pemerintahan daerah
NA
NA
NA
25
50
75
100
100
Persentase koordinasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis, operasional, dan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
NA
NA
NA
25
50
75
100
100
NA
NA
NA
25
50
75
100
100
2014
2015
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
penyelenggaraan tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan
1
20
xx
Program peningkatan kinerja asisten Setda
Persentase Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintah di daerah Penguatan kualitas regulasi/kebijaka n pemerintahan daerah Persentase koordinasi
Setda NA
NA
1.194.0 00.000
25 %
NA
NA
NA
25
750.00 0.000
50 %
50
800.00 0.000
75 %
75
1.122 .125. 000
100 %
100
1.940 .000. 000
100 %
5.806.1 25.000
100
331
1
1
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
20 32
20
xx
20 42
20
17
Program Peningkatan kinerja Staf Ahli Walikota
Program Pembinaan dan pengembangan non aparatur
Program Perangkat Kelembagaan dan kewenangan Program
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) pelaksanaan tugas SKPD sesuai tupoksi asisten Penyelenggaraa n tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan Pembinaan manajemen dan administratif pemerintahan daerah Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis pemerintahan dan pembangunan Cakupan Pembinaan dan pengembangan non aparatur Cakupan perangkat kelembagaan dan kewenangan (kegiatan) Jumlah
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
(4)
Target (5)
Rp. (6)
Target (7)
NA
NA
NA
25 %
50 %
75 %
100 %
100 %
NA
NA
NA
25
50
75
100
100
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Setda
NA
NA
NA
NA
250.00 0.000
NA
25 %
200.00 0.000
25 Org
150.00 0.000
50 %
220.00 0.000
75 Org
160.00 0.000
75 %
150 Org
286.5 00.00 0
100 %
360.0 00.00 0
100 %
1.316.5 00.000
315.0 00.00 0
250 Org
750.0 00.00 0
250 Org
1.375.0 00.000
25
320.0 00.00 0
25
1.082.5 00.000
193.00
4.547
636.30
19.341.
Setda
Setda 5
5
167.50 0.000
10
180.00 0.000
15
190.00 0.000
20
225.0 00.00 0
63.556.000
72.655.
2.864.9
95.150.
4.035.0
3.000.0
3.662.0
150.80
4.233
332
Dispe
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
1
1
1
1
20
20
20
20
(2) Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
51
24
23
15
Program Penyelenggaraan akuntansi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Target (7) 000.00 0
Rp. (8) 00.000
Target (9) 00.000
Rp. (10) 00.000
2017 target (11) 0.000.0 00
2018
(4) .000
Target (5) 800.30 0
Persentase PAD terhadap APBD
7,48
8,00
9
10
11
11,5
11,5
Persentase ketergantungan atas DAU (%)
56,91
56
55
54
53
52
52
(3) Pendapatan Aslli Daerah (PAD)
Rp. (6) 26.100
2016
Rp. (12) .000. 000
target (13) 0.000.0 00
Rp. (14) .000. 000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 5.800.3 926.10 00 0
361.17 3.000 Persentase ketepatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah Persentase pengendalian sarana pungutan Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani Produk Hukum Daerah (legislasi)
NA
361.17 3.000
100
-
-
100
NA
NA
4
100
100
-
263.00 0.000
-
100
335.00 0.000
-
-
100
295.00 0.000
6
4.762.7 81.200
6
4.838.9 96.000
-
-
-
-
100
365.0 00.00 0
100
305.00 0.000
8
4.900.9 70.900
100
355.00 0.000
SKPD Penan ggung Jawab
(17) nda
Dispe nda
100
100
100
375.0 00.00 0
100
315.0 00.00 0
8
5.083 .467. 990
Dispe nda 100
1.693.0 00.000
100
325.0 00.00 0
100
1.240.0 00.000
8
7.241 .814. 789
40
26.828. 030.87 9
333
Dispe nda
Sekret ariat DPRD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1
(1) 21
1
01
16
(2) Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
21
15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
726.30 5.401 Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi Energi Konsumsi Protein Pangan Utama (ton) Ketersediaan Energi (kkal/kap/ hr) Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)
800.00 0.000
1.170 .000. 000 90
80
82
85
87
1.794
1.864
1.934
2.005
2.076
2.150
2.150
57,2
57,36
57,52
57,68
57,84
58
58
30.007
31.827
33.647
35.467
37.287
39.109
39.109
2.799
2.866
2.933
3.000
3.000
2.732
2.665
86
87
88
89
90
90
1
2
3
4
5
6
6
500.00 0.000
637.5 58.00 0
525.00 0.000
4.539.9 55.401
BPPK P
3.094.0 43.400
BPPK P
90
86
470.65 5.400 Kelas kemampuan kelompok tani: - Belum dikukuhkan menjadi pemula - Pemula menjadi lanjut
983.6 50.00 0
860.00 0.000
77
Lumbung (buah) 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
960.8 30.00 0
58
-
5
10
15
20
20
68
-
1
2
3
5
5
334
1
1
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
21
20
21 21
1
22
1
22 15
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Gabungan kelompok tani yang dibina (Gapoktan) Tersedianya pos penyuluhan bagi petani
Peningkatan Kompetensi penyuluh : - Penyuluh Pertama menjadi Penyuluh Muda - Penyuluh Muda menjadi penyuluh madya Program Pameran Pelaksanaan dan Promosi pameran dan promosi Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah Masyarakat Kelompok Pedesaan binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jumlah LSM
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Target (9)
Target (5)
19
-
-
20
21
22
22
14
-
15
-
-
-
15
250.00 0.000
Rp. (10)
target (11)
2018
(4)
230.81 0.300
Rp. (8)
2017 Rp. (12)
target (13)
249.0 00.00 0
255.00 0.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
538.6 80.00 0
1.523.4 90.300
13
-
2
4
6
10
10
10
-
-
-
1
-
1
1
1
82.105. 000
-
120.00 0.000
129 Kelompok
149 Kelomp ok
92
117
-
-
752.00 0.000 169 Kelomp ok
142
-
-
167
-
800.0 00.00 0
770.00 0.000 189 Kelomp ok
-
-
1
850.0 00.00 0
82.105. 000
3.292.0 00.000
209 Kelomp ok
229 Kelomp ok
229 Kelomp ok
192
217
217
335
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
BPPK P
BPPK P
BPM
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
4
5
6
7
8
9
9
1 TP-PKK Kecamatan, 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
1 TP-PKK Kecamatan, 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
450.00 0.00
1 TP-PKK Kecamatan , 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
480.00 0.000
1 TP-PKK Kecamatan , 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
490.00 0.000
1 TP-PKK Kecamatan , 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
560.0 12.00 0
1 TP-PKK Kecamatan , 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
588.9 31.20 0
1 TP-PKK Kecamatan , 7 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita Persatuan, 7 LKK Kelurahan
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Kelurahan
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluaraha n
1.446.9 80.000
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluarahan
1.500.6 78.000
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluarahan
1.500.8 45.000
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluarahan
1.552 .763. 150
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluarahan
1.600 .000. 000
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK, 6 Keluarahan
Aktif Jumlah LPM Berprestasi Jumlah Kegiatan TPPKK, Dharma Wanita Persatuan, dan LKK di Kecamatan Rakumpit
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan LKK di Kecamatan Pahandut
22 17
Program
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
2.568.9 43.200
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Keca matan Raku mpit
7.601.2 66.150
Keca matan Pahan dut
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita, LKK dan Posyandu di Kecamatan Sabangau
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 27 Posyandu di Kecamatan Sabangau
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 27 Posyandu di Kecamatan Sabangau
52.680. 000
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 30 Posyandu di Kecamatan Sabangau
350.89 3.050
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 30 Posyandu di Kecamatan Sabangau
369.52 7.007
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 30 Posyandu di Kecamatan Sabangau
398.1 93.03 5
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 30 Posyandu di Kecamatan Sabangau
475.5 99.57 4
7 PKK, 1 Dharma Wanita, 6 LKK dan 30 Posyandu di Kecamatan Sabangau
1.646. 892.66 6
Keca matan Saban gau
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita, LKK dan Posyandu di Kecamatan Jekan raya
1 PKK Kecamatan, 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu 8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
1 PKK Kecamatan, 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
21.262. 500
1 PKK Kecamatan , 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
22.000. 000
1 PKK Kecamatan , 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
23.000. 000
1 PKK Kecamatan , 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
24.00 0.000
1 PKK Kecamatan , 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
25.00 0.000
1 PKK Kecamatan , 4 PKK Kelurahan, 1 Dharma Wanita, 4 LKK dan 50 Posyandu
115.26 2.500
Keca matan Jekan Raya
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
22.500. 500
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
55.600. 000
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
65.600. 000
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
75.60 0.000
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
85.60 0.000
8 PKK, 1 Dharma Wanita, 7 LKK, 1 GSI, 8 Posdaya, 21 Posyandu
304.90 0.000
Kecam atan Bukit Batu
1,75% Jumlah
496 .000.00
1,75% Jumlah
430 .000.00
1,75% Jumlah
450 .000.00
1,75% Jumlah
470 .000.
696.0 00.00
13,75% Jumlah
2.542.0 00.000
BPM
Jumlah Kegiatan PKK, Dharma Wanita, LKK, GSI, Posdaya, Posyandu di Kecamatan Bukit Batu
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Persentase Partisipasi
5
1,75%
336
Kode
(1)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6) 0
(3) Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan
(4)
Jumlah Mantir Kecamatan, Mantir Kelurahan, RW, RT, Musrenbang, Gerakan Sayang Ibu di Kecamatan Rakumpit
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang dan Poskamling di Kelurahan dan Kecamatan Pahandut
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang dan Poskamling di Kelurahan dan Kecamatan Sabangau
Damang dan Mantir Adat 6 org, RT/RW 88 org, Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 23 Poskamling
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 23 Poskamling
968.68 1.000
Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang dan Poskamling di Kecamatan Jekan Raya
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
1.124.8 14.880
Penduduk Kelurahan
370. 785.50 0
477.33 0.000
Target (7) Penduduk Keluraha n
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
2016 Rp. (8) 0
380.40 0.000
500.06 3.000
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan , dan 23 Poskamling
975.00 0.000
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
1.130.8 14.880
Target (9) Penduduk Keluraha n
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
2017 Rp. (10) 0
390.00 0.000
522.79 6.000
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan , dan 24 Poskamling
1.000.0 00.000
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
1.135.8 14.880
target (11) Penduduk Keluraha n
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
2018 Rp. (12) 000
397.2 80.00 0
544.8 55.19 5
target (13)
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
Rp. (14) 0
467.3 20.00 0
855.4 30.80 0
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Penduduk Keluraha n
3 org Mantir Kecamatan, 21 org Mantir Kelurahan, 8 org RW, 19 org RT, dan Musrenbang 7 Kelurahan, 1 Musrenbang Kecamatan, 1 Musrenbang Forum SKPD Tingkat Kota dan 7 GSI Kelurahan
Damang dan Mantir Adat 21 org, RT/RW 299 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
2.005.3 85.500
Keca matan Raku mpit
2.900.4 74.995
Keca matan Pahad ut
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan , dan 24 Poskamling
1.050 .043. 109
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan , dan 25 Poskamling
1.094 .425. 878
Damang dan Mantir Adat 18 org, RT/RW 95 org, Musrenban g6 Kelurahan dan 1 Kecamatan , dan 25 Poskamling
5.088.1 49.987
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
1.146 .814. 880
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
1.156 .814. 880
Damang dan Mantir Adat 16 org, RT/RW 355 org, Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, dan 94 Poskamling
5.695.0 74.400
Keca matan saban gau
337
Keca matan Jekan Raya
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah Damang dan Mantir Adat, RT/RW, Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, Poskamling di Kecamatan Bukit Batu
1
1
1
1
22 19
22 43
22 23
22 16
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenbang di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14
Poskamling
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5) 1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenban g di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
Rp. (6) 788.00 0.000
2015 Target (7) 1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenban g di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
30.000. 000 Jumlah kelompok Binaan PKK Jumlah PKK Aktif Jumlah Posyandu Aktif Jumlah Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Terlatih
42
67
36
36
128
128
60
120
Rp. (8) 808.00 0.000
Target (9) 1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenban g di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
550.00 0.000 92
250 .000.00 0
2016 Rp. (10) 833.00 0.000
2017 target (11) 1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenban g di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
Rp. (12) 863.0 00.00 0
2018 target (13) 1 Damang, 3 Mantir Adat, 70 RT/RW, Musrenban g di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
650.0 00.00 0
600.00 0.000
Rp. (14) 903.. 000.0 00
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 1 Damang, 4.195.0 3 Mantir 00.000 Adat, 70
167
2.530.0 00.000
117
142
36
36
36
36
36
128
128
128
128
128
190
271 .000.00 0
260
300.00 0.000
330
350.0 00.00 0
400
400.0 00.00 0
400
1.571.0 00.000
BPM , Keca mata n
BPM 3,90
3,56
276 .470.00 0
3,22
532 .000.00 0 Jumlah lembaga
BPM ,Keca mata n
167
Menurunnya
Angka kemiskinan
(17)
Keca matan Bukit Batu
RT/RW, Musrenban g di 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan dan 14 Poskamling
700.0 00.00 0
SKPD Penan ggung Jawab
0
0
440 .000.00 0
2,87
550. 000.00 0 2 Lemba
480.00 0.000
2,53
2,19
816.5 25.00 0
612.00 0.000 4 Lemba
496.6 00.00 0
6 Lemba
615.0 00.00 0
2,19
1.027 .500. 000 8 Lemba
2.308.0 70.000
3.538.0 25.000 8 Lemba
338
BPM , Keca mata n
Kode
(1)
1
1
1 1
22 28
22 26
24 24 15
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Pedesaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) keuangan mikro kelurahan Jumlah pengelola keuangan Mikro terlatih Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi produktif
Program Rehabilitasi dan Konservasi - Jumlah Pemanfaatan Kelompok Sumberdaya alam pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan terlantar - Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumberdaya alam perairan Program Jumlah kelompok Peningkatan pencipta dan Pendayagunaan pemanfaat Teknologi Tepat Teknologi Tepat Guna Guna Kearsipan Program Perbaikan sistem
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Target (7) ga Mikro
0
0
6 orang
12 orang
18 orang
24 orang
66
76
86
96
106
5
10
0
0
Target (9) ga Mikro
200 .000.00 0
Rp. (10)
target (11) ga Mikro
2018
Target (5)
175 .000.00 0
Rp. (8)
2017
(4)
55
Rp. (6)
2016
225 .000.00 0
Rp. (12)
target (13) ga Mikro
286.5 00.00 0
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) ga Mikro
20
25
30
5
10
15
20
(17)
24 orang
106
536.2 50.00 0
15
SKPD Penan ggung Jawab
1.422.7 50.000
BPM
30
20
BPM 3
4
528.00 0.000
117.96 0.000
9
560 .000.00 0
151.55 2.000
14
600 .000.00 0
181.86 3.000
19
660 .000. 000
162.2 35.00 0
24
710.0 00.00 0
347.7 45.60 0
24
3.058.0 00.000
961.35 5..600
339
KPKD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
1
(2) administrasi kearsipan
24 16
1
25
1
25 15
1
1 1
25 18
26 26
01
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa Program Kerjasama Informasi dan media massa
Perpustakaan Program pengembangan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah berkas arsip daerah yang dikelola dengan baik Jumlah bobliografi daerah, leaflet /booklet
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
(4)
Target (5)
2,86
2,86
2,86
2,86
5,71
5,71
5,71
11 Orang
15 Orang
19 Orang
24 Orang
28 Orang
35 Orang
35 Orang
26.299 Berkas
28.300 Berkas
29.000 Berkas
30.000 Berkas
33.000 Berkas
35.000 Berkas
35.000 Berkas
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
KPKD 11
12
77.460. 000
13
14
15
0 Posting/ Tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 10 subdomain
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 15 subdomain
1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 18 subdomain
1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 20 subdomain
1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 25 subdomain
Terpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian Sarana Komunikasi dan Informasi
Media 4/12 Diseminasi 0 Kim 0 Penertiban 5 Petugas Kontrak
Media 4/12 Disemina si 0 Kim 10 Penertiba n 15 Petugas Kontrak
Media 8/12 Disemina si 5/15 Kim 15 Penertiba n5 Petugas Kontrak
Media 12/12 Disemina si 7/15 Kim 17 Penertiba n5 Petugas Kontrak
Media 16/12 Disemina si 8/15 Kim 20 Penertiba n5 Petugas Kontrak
N/A
1.812.5 61.648
368.00 0.000
211.13 2.008
1.886.9 75.000
1.080 posting /tahun
111.54 3.000
Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov
538.82 0.000
1.080 posting /tahun
92.952. 000
398.00 0.000
231.53 2.008
2.091.5 70.000
1.080 posting /tahun
127.8 27.70 5
447.0 70.64 4
344.4 36.66 7
2.798 .896. 500
16
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 28 subdomain
Media 20/12 Disemina si 10 Kim 15 Penertiba n5 Petugas Kontrak
128.4 96.80 0
568.9 93.92 0
600.0 00.00 0
3.248 .895. 000
16
538.27 9.505
1.080 posting /tahun
2.320.8 84.564
1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 30 subdomain
Media 20/30 Disemina si 12/15 Kim 30 Penertiba n5 Petugas Kontrak
1.387.1 00.683
11.838. 898.14 8
340
Dishu b komin fo
Dishu bkomi nfo
KPKD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
2 2 2
01 01
(2) budaya baca dan pembinaan perpustakaan
19
Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Produksi Tanaman Pangan : Padi (ton) Jagung (ton) Kedelai (Ton) Ubikayu (ton) Ubi jalar (ton) Kacang Tanah (Ton) Sayuran (Ton) Buah-buahan (Ton) Produktivitas Tanaman Pertanian Padi (ton/ha) Jagung (ton/ha) Kedelai (Ton/ha) Ubi kayu (ton/ha) Ubi jalar(ton/ha)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017
(4)
Target (5)
49
50
51
52
53
54
54
1.320
1.848
2.374
3.168
3.960
4.752
4.752
12.499
13.799
15.199
16.749
18.349
19.999
19.999
1.484. 000.00 0
3.771.0 16.400
Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
1.638 .780. 000
1.602.0 00.000
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1.791 .800. 000
10.287. 596.40 0
82 916 6 1000 242
90 1.098 78 1.030 252
113 1.324 89 1.060 264
118 1.383 92 1.090 276
124 1.442 95 1.120 288
130 1.515 100 1.150 300
130 1.515 100 1.150 300
8
14
18
22
26
30
30
8.894
8.995
9.105
9.215
9.325
9.435
9.435
5.904
5.935
5.960
5.985
6.010
6.035
6.035
2,05 2,256 1,2
2,068 2,259 1,21
2,07 2,259 1,22
2,07 2,26 1,22
2,08 2,26 1.225
2,08 2,261 1,226
2,08 2,261 1,226
8
8,047
8,06
8,07
8,086
8,098
8,098
7,56
7,63
7,76
7,88
8,00
8,108
8,108
341
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dista nkana k
2
2
2
2
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
01 15
01 16
01 XX
01 22
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Program
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Kacang Tanah (Ton/ha) Sayuran (Ton/ha) Buah-buahan (Ton/ha) Nilai Tukar Petani (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
1
1,037
1,046
1,100
1,130
1,200
1,200
1,980
1,981
1,982
1,983
1,984
1,986
1,986
3,452
3,454
3,455
3,456
3,457
3,458
3,458
105
108
133.96 6.000 Persentase Data Informasi Harga Pangan Daerah Jumlah Kelembagaan Petani untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Gapoktan)
120. 000.00 0
Target (9)
110
275. 000.00 0
Rp. (10)
127. 000.00 0
target (11)
112
290. 000.00 0
Rp. (12)
167. 125.0 00
target (13)
115
310.3 75.00 0
Rp. (14)
200. 000.0 00
115
350. 000.0 00
85
90
100
100
100
100
18
21
22
23
23
23
23
3.700. 000.00 0
3.650 . 000.0 00
3.800. 000.00 0
3.000 . 000.0 00
14
25
35
43
48
50
50
2
4
8
13
18
23
23
612.16
700.00
750.00
764.0
960.0
5.390.1 66.970
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dista nkana k
1.359.3 41.000
80
3.614. 000.00 0 Jumlah Jalan Usaha tani (Kelompok Tani) Jumlah Embung (buah)
Rp. (8)
2018
Target (5)
4.776.0 41.969, 50
Target (7)
2017
(4)
NA
Rp. (6)
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
BPPK P
17.764. 000.00 0
Dista nkana k
3.786.1
Dista
342
Kode
(1)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Populasi ternak (ekor) -Sapi -Kerbau -Kambing -Babi -Ayam Buras -Ayam Broiler -Ayam Ras Layer -Itik Produksi Produk Asal Ternak 1. Daging (kg) -Sapi -Kerbau -Kambing -Babi -Ayam Buras -Ayam Broiler -Itik 2. Telur (kg) -Ayam Ras -Ayam Buras -Itik
2
01 24
Program Peningkatan
1.036 3 2.793 14.420 197.433
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6) 7.200
Target (7)
Rp. (8) 0.000
2016 Target (9)
2017 Rp. (10) 0.000
target (11)
Rp. (12) 00.00 0
2018 target (13)
Rp. (14) 00.00 0
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 67.200
1.813 39 3.072 15.574 211.264 1.230.6 36
1.904 40 3.226 16.820 221.827 1.353.7 00
2.000 42 3.384 18.166 232.918 1.489.0 70
2.105 43 3.553 19.619 244.562 1.637.9 77
2.210 44 3.730 21.189 256.790 1.801.7 75
2.210 44 3.730 21.189 256.790 1.801.7 75
42.000
50.000
60.000
70.000
80.000
100.000
100.000
4.811
5.052
5.305
5.570
5.849
6.141
6.141
28.744
993.15 0 14.550 19.272 240.900 465.953 4.336.5 75 37.359
1.171.9 50 16.050 21.204 265.020 512.548 4.880.2 33 41.095
1.289.1 00 17.700 23.328 291.540 563.803 5.368.2 57 45.205
1.401.4 50 19.500 25.656 320.700 620.183 5.905.0 83 49.726
1.540.0 50 21.450 28.224 352.800 682.201 6.495.5 91 54.699
1.540.0 50 21.450 28.224 352.800 682.201 6.495.5 91 54.699
551.880 360.333 21.072
562.017 365.738 23.807
574.175 371.224 24.164
585.659 376.792 24.256
597.372 382.444 24.620
609.319 388.181 24.989
609.319 388.181 24.989
1.183.304
674.520 2.184 12.647 116.760 272.108 3.504.000
287.46 0.200
135.00 0.000
155.00 0.000
243.5 25.00
312.0 00.00
1.132.9 85.200
343
SKPD Penan ggung Jawab
(17) nkana k
Dista
Kode
(1)
2
05 20
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Penerapan Teknologi Peternakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
Persentase Pengembangan kawasan Pusat Pembibitan dan Inkubator Usaha Sapi Potong
10
20
40
60
80
100
100
Penyediaan sarana, prasarana Inseminasi buatan.
1
2
3
4
5
6
6
05 21
Program Pengembangan Perikanan
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
4.315.6 36.000 Produksi Perikanan Budidaya(Ton) Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor) Luas sarana dan prasarana perikanan budidaya (ha/unit) Jumlah Karamba dan Perlengkapan nya (Unit)
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Rp. (8)
Target (9)
4.426.0 00.000
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12) 0
target (13)
4.806 .450. 000
4.700.0 00.000
Rp. (14) 0
4.963 .750. 000
8.411
8.545
9.673,4 3
11.029, 32
12.628, 33
16.772, 79
16.772, 79
3.000.000
3.500.0 00
4.000.0 00
4.500.0 00
5.000.0 00
5.500.0 00
5.500.0 00
NA
100
250
300
350
350
350
4
8
12
16
20
24
24
795.16 4.000 Produksi
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
1.340
2.230
850.00 0.000 2.840
940.6 75.00 0
880.00 0.000 2.910
3.021
1.007 .250. 000 3.150
SKPD Penan ggung Jawab
(17) nkana k
23.211. 836.00 0
Dista nkana k
4.473.0 89.000
Dista nkana k
3.150
344
Kode
(1)
2
2
2
05 16
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Tangkap
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
01 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Perikanan Tangkap (umum) (Ton) Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Jumlah restocking danau
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
804
879
904
910
915
920
920
2
4
6
8
10
12
12
100.00 0.000
Rp. (10)
target (11)
Rp. (12)
target (13)
191.0 00.00 0
115.00 0.000
Rp. (14)
202.5 00.00 0
703.50 0.000
NA
2
3
4
5
6
6
NA
1
5
11
19
29
29
342.00 0.000
382.0 00.00 0
343.00 0.000
387.0 00.00 0
5.300
5.600
5.900
6.200
6.500
6.500
450
450
500
500
550
550
550
65
65
100
150
150
200
200
NA
2
550.00 0.000 4
596.8 75.00 0
590.00 0.000 6
8
585.0 00.00 0 10
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dista nkana k
1.767.2 12.500
5.000
248.00 0.000 Jumlah kelompok
Target (9)
2018
Target (5)
313.21 2.500 Jumlah Hewan Tervaksin Surveilance Avian Influenza (Sampel Unggas) Sampel Produk Asal Ternak
Rp. (8)
2017
(4)
95.000. 000 Berkurangnya Illegal fishing (Kelompok) Jumlah PokMasWas bertambah
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
Dista nkana k
2.569.8 75.000 10
345
Dista nkana k
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
2
2
01 23
01 23
2
02
2
02
2
(2) Pertanian
02
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Target (5)
NA
6
penerima bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk pangan (kelompok Tani) Keikutsertaan dalam kegiatan pameran (jumlah pameran/promosi) Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana pengolahan Peternakan (kelompok Peternak) Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk Perikanan (kelompok Tani)
NA
2014
2
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
12
338.00 0.000
4
Target (9)
2017 Rp. (10)
18
350.00 0.000
6
target (11)
2018 Rp. (12)
24
380.00 0.000
8
target (13)
Rp. (14)
30
386.7 75.00 0
10
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
30
391.5 00.00 0
10
1.846.2 75.000
NA
2
80.000. 000
5
95.000. 000
8
110.00 0.000
11
162.3 50.00 0
14
185.0 00.00 0
14
632.35 0.000
0 Ha
330 Ha
575.59 5.000
660 Ha
605.00 0.000
1.100 Ha
635.00 0.000
1.650 Ha
666.0 00.00 0
2.200 Ha
699.0 00.00 0
2.200 Ha
3.180.5 95.000
Dista nkana k
Dista nkana k
Kehutanan 15
16
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan
Luas Potensi Kawasan Hutan Desa
2.158.3 60.000
2.266.0 00.000
2.379.0 00.000
2.498 .000. 000
2.623 .000. 000
11.924. 360.00 0
346
Dishu tbun
Dishu tbun
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
2
2
2
02
02
02
(2) dan Lahan
17
19
20
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Program perencanaan dan pengembangan Hutan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) Luas Lahan Kritis yang dihijaukan Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013 (4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (5)
2015 Rp. (6)
Target (7)
90.872 Ha
90.952 Ha
91.132 Ha
234.922,70 Ha
235.00 2,7 Ha
235.18 2,7 Ha 433.10 0.000
Cakupan Wilayah Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Cakupan Wilayah Penanggulangan Kebakaran Lahan dan kebun Cakupan Pembinaan dan pengawasan Kawasan Hutan Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan /sosialisasi
Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
91.232 Ha
91.332 Ha
91.432 Ha
91.432 Ha
235.28 2,7 Ha
235.38 2,7 Ha
235.48, 7 Ha
235.48, 7 Ha
454.00 0.000
501.0 00.00 0
477.00 0.000
526.0 00.00 0
2.391.1 00.000
1 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
1 Kec
3 Kec
-
3 Kec
-
3 Kec
3 Kec
1 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
5 Kec
90 Orang
160 Orang
345.77 7.500
230 Orang
1.441.1 50.000 Data/Dokumentasi Sumberdaya Hutan/Lahan Jumlah
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
363.00 0.000
300 Orang
1.441.1 50.000
381.00 0.000
370 Orang
400.0 00.00 0
440 Orang
1.522 .000. 000
1.484.7 45.000
420.0 00.00 0
440 Orang
1.490 .000. 000
1.909.7 77.500
7.379.0 45.000
1 Dok
2 Dok
3 Dok
5 Dok
6 Dok
7 Dok
7 Dok
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
5 Kali
6 Kali
6 Kali
347
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dishu tbun
Dishu tbun
Dishu tbun
Dishu tbun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
Jumlah Petani/Pekebun yang mendapat pelatihan /sosialisasi kehutanan
30 orang
60 orang
90 orang
120 orang
150 orang
180 orang
180 orang
Luas Kawasan Hutan Kota
0 Ha
727 Ha
727 Ha
727 Ha
727 Ha
727 Ha
3.638 Ha
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Promosi/pameran Sektor Kehutanan
Pemantapan Status Kawasan hutan
2
2
02
02
21
22
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah Petani/Pekebun yang mendapat pelatihan /sosialisasi perkebunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Data/Dokument asi Sumberdaya perkebunan Luas Perkebunan Rakyat
2
02
23
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
2
02
25
Program Perlindungan Kebun dan Tanaman
30 orang
60 Orang
90.400. 000
120 Orang
95.000. 000
210 Orang
99.000. 000
270 Orang
1 Dok
4 Dok
291.68 0.000
6 Dok
306.00 0.000
8 Dok
321.00 0.000
10 Dok
5.423.80 Ha
5.543,8 0 Ha
1.557.2 55.000
5.693,8 0 Ha
1.003.0 00.000
5.843,8 0 Ha
1.408.0 00.000
5.593,8 0 Ha
87.000. 000 Cakupan Wilayah Penanggulangan Kebakaran Lahan
1 Kec
3 Kec
90.000. 000
3 Kec
126.60 0.000
3 Kec
104.0 00.00 0 337.0 00.00 0 1.410 .000. 000
360 Orang
11 Dok 6.143,8 0 Ha
153.6 00.00 0 3 Kec
109.0 00.00 0 354.0 00.00 0 1.414 .000. 000
360 Orang
497.40 0.000
11 Dok
1.609.6 80.000
6.143.8 0 Ha
6.792.2 55.000
Dishu tbun
647.20 0.000
Dishu tbun
190.0 00.00 0 3 Kec
Dishu tbun
3 Kec
348
Dishu tbun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target (5)
0 Ha
-
2014
2015 Rp. (6)
Target (7)
2016 Rp. (8)
Target (9)
2017 Rp. (10)
target (11)
2018 Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
dan kebun
2
2
02
02
2
03
2
03
26
27
15 -
Luas demplot kebun bersih Luas dan Pengelolaan Kebun Entres
Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Energi dan Sumber daya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Jumlah Promosi/ pameran Sektor perkebunan
-
-
2
03
16
Pertambangan Tanpa Ijin (%) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertamban
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Penambangan yang sesuai ketentuan Teknis Tambang
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Tersedianya data potensi geologi dan sumber daya mineral
4 Ha
2 Ha
2 Ha
1.044.1 64.000
1 Kali
3 Kali
147.00 0 .000
4,47
10,5
3,3
3,8
2 Ha
400.00 0 .000
5 Kali
154.35 0 .000
23,5
50
30
24
50
30
374.30 7.900
3 Ha
420.00 0 .000
7 Kali
160.00 0 .000
60
40
390.41 8.060
3 Ha
441.0 00 .000
9 Kali
165.0 00 .000
5,3 396.43 2.392
44
250.65 2.080
70
50
16 Ha
45,5
4,8 287.43 7.400
24
257.20 0.000
12 Ha
35,4
4,3 139.79 0.000
24
8 Ha
417.05 1.480
80
60
3 Ha
463.0 00.00 0
3 Ha
2.768.1 64.000
11 Kali
170.0 00 .000
11 Kali
796.35 0.000
50
439.4 40.36 9
44
270.34 4.246
16 Ha
5,8
50
743.1 66.99 4
48
349.3 88.45 6
546.3 70.57 5
90
70
5,8
Dishu tbun
Dishu tbun
Dista mben 2.006.2 67.154
48
357.3 19.92 9
753.5 08.03 8
90
1.484.9 04.711
Dista mben
Dista mben 70
2.481.6 56.053
349
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
(1)
2
3
2
04
2
04
17
(2) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) - Terlaksanany a reklamasi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2018
Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
-
-
-
20
99.600. 000
30
109.60 0.000
40
162.8 92.44 0
60
262.9 92.09 6
40
276.0 71.40 0
60
508.9 65.12 0
-
-
20
93.000. 000
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)
2017
Target (5)
-
Ketersediaan daya listrik (%)
2016
(4)
- Penanganan lahan pasca tambang
83.400. 000
30
354.22 4.320
103.40 0.000
380.9 94.14 8
381.65 9.378
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16) 60
60
543.2 96.24 3
635.08 4.536
971.83 6.520
1.753.1 74.089
92,52
93,82
95,22
96,72
98,32
100
100
99
99,2
99,4
99,6
99,8
100
100
SKPD Penan ggung Jawab
(17) Dista mben
Dista mben
Dista mben
Pariwisata 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
1.553.0 88.500 Jumlah kunjungan wisata Jumlah sarana/prasarana fasilitas pendukung pariwisata
2
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
04 15
Program Pengembangan
Jumlah obyek wisata yang dikembangkan dan dilestarikan Jumlah promosi
99.337 Orang
120.000 Orang
18 Fasilitas 33 fasilitas
6 ODTW
3 Kali
8 ODTW
8 Kali
884.00 0.000
2.425.0 00.000
7.482 .000. 000
1.350.0 00.000
7.905 .000. 000
250.000 Orang
383.000 Orang
518.000 Orang
655.000 Orang
655.000 Orang
48 Fasilitas
65 Fasilitas
78 Fasilitas
93 Fasilitas
93 Fasilitas
10 ODTW
12 ODTW
14 ODTW
16 ODTW
13 Kali
900.00 0.000
18 Kali
900.00 0.000
23 Kali
869.0 50.00
28 Kali
20.715. 088.50 0
Disbu dpar
4.465.0 50.000
Disbu dpar
16 ODTW 912.0 00.00
28 Kali
350
Kode
(1)
2
04 17
2 2
06 06 20
2
06 18
2
2 2
2
06 15
07 07 16
07 19
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Pemasaran Pariwisata Program pengembangan kemitraan Perdagangan Program Pengembangan Perluasan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Perindustrian Program Pengembangan Industri kecil dan menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
(3)
(4)
Jumlah SDM Pariwisata
Penurunan tingkat Inflasi (%) - Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) - Kontribusi retribusi Sektor Perdagangan terharap PAD (jt)
- Persentase penyelesaian pengaduan konsumen, - Jumlah Alat UTTP yang di Tera Ulang Jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan Industri Riil - Jumlah industri kecil dan menengah - Jumlah IKM yang
165 Orang
6,45
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2017
Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
240 Orang
785.87 5.500
290 Orang
850 .000.00 0
340 Orang
870 .000.00 0
390 Orang
162.00 0.000
10,92
6,05
11,32 597.43 7.300
950
988
1.026
50
54
58
200
2016
Target (5)
6,25
10,52
2015
210
1
2
228
238
900
980
317.40 0.000
263.00 0.000 450 .000.00 0
220
3
248
1.060
180.00 0.000
700 .000.00 0
5,85
11,72
1.064
190.00 0.000
720 .000.00 0
62 350 .000.00 0
450 .000.00 0 450.00 0.000
230
4
258
1.140
5,65
12,12
1.102
2018 Rp. (12) 0
849.9 50.00 0
214. 875. 000
740.1 25.00 0
66 370 .000.00 0
470 .000.00 0 460 .000.00 0
240
5
268
1.220
target (13)
440 Orang
5,45
12,52
1.140
Rp. (14) 0 900.0 00.00 0
315. 000. 000
850.0 00.00 0
70 477.5 00.00 0
573.0 00.00 0 1.125 .000. 000
250
6
278
1.300
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
440 Orang
5,45
4.255.8 25.500
1.061. 875.00 0
12,52 3.607.5 62.300
840.0 00.00 0 1.215 .000. 000
(17)
Disbu dpar
Dispe rinda gkop
Dispe rinda gkop
1.140 70
520.0 00.00 0
SKPD Penan ggung Jawab
2.034.9 00.000
Dispe rinda gkop
250
6
2.596.0 00.000
278
3.700.0 00.000
1.300
351
Dispe rinda gkop
Dispe rinda gkop
2
2
2
2 2
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
07 23
07 24
07 25
08 08 16
Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM. Program Pembinaan dan Pengawasan Iindustri kecil dan menengah Program Tindak Lanjut Kerjasama Dengan Daerah /Kota Lain Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal
Indikator Kinerja Program (Outcome) (3) mendapatkan pelatihan industri pendukung pariwisata Jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran Kontribusi pertumbuhan sektor industri
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
Jumlah warga eks transmigrasi yang memperoleh pelatihan pengembangan usaha kerakyatan setiap tahun
2016
2017
2018
(4)
Target (5)
Rp. (6)
Target (7)
Rp. (8)
Target (9)
Rp. (10)
target (11)
Rp. (12)
target (13)
Rp. (14)
95
109
173.50 0.000
123
160 .000.00 0
137
170 .000.00 0
151
210.1 00.00 0
165
440.0 00.00 0
4,72
65 .000.00 0
4,89
65 .000.00 0
5,06
67 .000. 000
5,23
70 .000. 000
105
120 .000.00 0
140
130 .000.00 0
175
189.0 90.00 0
208
280.0 00.00 0
4,38
4,55
31.300. 000
70
61.954. 000
terhadap PDRB (%) Peningkatan tenaga terampil dalam industri (org)
2015
35
40 Org
40
120.00 0.000
400.24 0.912.2 58
40
125.00 0.000
421.64 3.242.6 27
40
216.99 0.500
449.17 7.030.5 04
40
265.0 00.00 0 478.6 38.49 3.028
40
280.0 00.00 0 502.8 85.75 2.428
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. (15) (16)
165
1.153.6 00.000
5,23
298.30 0.000
208
781.04 4.000
240
1.006.9 90.500
2.252.5 85.430. 845
352
SKPD Penan ggung Jawab
(17)
Dispe rinda gkop Dispe rinda gkop
Dispe rinda gkop
Disna kertra ns
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Kebijakan umum dan pogram pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya tahun 20132018. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah mengakomodir Indikator Kinerja
yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintahan Kota Palangka Raya baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini :
353
Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013
2014
2015
2016
2017
2018
7,55 6,45
7,57 6,25
7,65 6,05
7,73 5,85
7,90 5,65
8,08 5,45
5.793.423,26
5.949.000
6.109.000
6.273.000
6.442.000
6.616.000
3,90 0,32 20,07 79,30
3,56 0,31 20,09 80,00
3,22 0,30 20,11 80,36
2,87 0,29 20,13 80,72
2,53 0,28 20,15 81,08
2,19 0,27 20,17 81,44
8,08 5,45 6.616.000 2,19 0,27 20,17 81,44
97,55
97,77
97,98
98,20
98,43
98,75
98,75
94 92,56 98,09 90,36
94,4 94,05 98,23 92,29
94,9 95,54 98,40 94,22
95,5 97,03 98,65 96,15
96,2 98,52 98,89 98,08
97 100 100 100
97 100 100 100
98,33 126,84 108,02
98,45 127,5 110,75
98,60 128,32 115,89
98,70 128,75 120
98,80 129,5 130
99,00 130 140
99,00 130 140
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi PDRB per Kapita Angka Kemiskinan (%) Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
354
No
1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3. 3.1 4. 4.1
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA Kesehatan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Jumlah Balita Gizi Buruk Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%) Cakupan Pelayanan Balita (%) Cakupan Rumah Sehat (%) Persentase Penduduk yang Mempuyai Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%) Cakupan UCI Desa (%) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk Pervalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 Penduduk Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan (%) Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standart Pelayanan Kesehatan (%) Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketenagakerjaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 102,60 100 56,1 98
2014 106,08 100 68,15 98,2
2015 109,58 100 75,80 98,4
2016 113,08 100 85,78 99,3
2017 116,58 100 95,30 99,7
2018 120 100 100 100
53,9 80 13,5 10,7 2 17,6 83,8 65 65
50 80 13 10 0 20 90 85 67
45 80 12 10 0 25 90 87 68
35 80 10,5 8 0 30 90 89 73
25 80 9 8 0 35 90 91 78
15 80 7 6 0 40 90 95 85
15 80 7 6 0 40 90 95 85
67 41 3 6,6 26 3 10 88 89
68 40 3 <0,5 30 2 2 100 100
70 39 3 <0,5 50 2 2 100 100
75 38 3 <0,5 70 2 2 100 100
80 37 3 <0,5 90 2 2 100 100
85 36 2 <0,5 110 2 2 100 100
85 36 2 <0,5 110 2 2 100 100
25,68
35
45
55
65
75
75
208
48
80
100
120
200
756
Target Capaian Setiap Tahun
355
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 120 100 100 100
No
4.2 4.3 4.4 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kompetensi setiap tahun Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun
Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Perencanaan Tenaga Kerja Daerah FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA Kebudayaan Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali) Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali) Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah) Pemuda dan Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja Jumlah Lapangan Olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTS Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTS Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTS Angka Kelulusan SMA/SMK/MA
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.216
96
120
160
180
200
1.972
535 5.12
500 5,11
500 5,10
500 5,09
500 5,08
500 5,07
3.035 5,07
1 6 1
2 7 1
3 8 1
4 9 2
5 10 3
6 11 4
6 11 4
63 15 60
64 17 63
65 19 66
66 21 69
67 23 72
68 25 75
68 25 75
NA 129,9 107,01 100,57 0,07 0,11 0,40 100 98,75 95,4
74 130,9 108,75 102,46 0,065 0,105 0,38 100 98,85 96,7
74 131,9 110,49 104,35 0,060 0,100 0,36 100 98,95 97,6
76 132,9 112,23 106,24 0,058 0,095 0,34 100 99,65 98,15
78 133,9 113,97 108,13 0,055 0,093 0,32 100 99,75 98,76
80 135 115,7 110,00 0,050 0,090 0,30 100 100 100
80 135 115,7 110,00 0,050 0,090 0,30 100 100 100
Target Capaian Setiap Tahun
356
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
No
1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22
1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 2. 2.1 2.2 2.3
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA Rata-Rata Lama Sekolah Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS Rasio Guru terhadap Murid SD/MI Rasio Guru terhadap Murid PAUD Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup Presentase Desa/Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan Epidemologi <24 Jam Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 7,23 5,6 4,23 100 56,10 98 10,80 12,28 12,04 8,82 14,27
2014 7,35 5,8 4,56 100 68,15 98,2 10,80 12,45 12,16 9,25 14,30
2015 7,58 6,2 4,87 100 75,80 98,4 10,80 12,78 12,34 9,55 14,45
2016 7,75 6,5 5,5 100 85,78 99,3 10,80 13,10 12,68 9,73 14,55
2017 7,98 6,8 5,80 100 95,30 99,7 10,80 13,59 12,88 9,85 14,75
2018 8,5 7,5 6,5 100 100 100 10,80 14 13,50 10 15
7,23 5,6 4,23 90,17 50,14 30
7,35 5,8 4,56 92,5 52,45 40
7,58 6,2 4,87 94,7 54,36 50
7,75 6,5 5,5 96,8 56,5 60
7,98 6,8 5,8 98,67 58,7 70
8,50 7,50 6,50 100 60 90
8,50 7,50 6,50 100 60 90
100 98,75 95,4 17
100 98,85 96,7 17
100 98,95 97,6 19
100 99,65 98,15 21
100 99,75 98,76 23
100 100 100 25
100 100 100 25
72,9 100
73 100
73 100
73 100
73 100
73 100
73 100
4,3
5
5
5
5
5
5
Target Capaian Setiap Tahun
357
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 8,5 7,5 6,5 100 100 100 10,80 14 13,50 10 15
No
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4. 4.1 4.2
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%) Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%) Presentase Desa yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%) Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Rasio Perawat per 100.000 Penduduk Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Pekerjaan Umum Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota Jumlah Tempat Ibadah Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km) Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km) Jumlah Jembatan (Buah) Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (M2) Drainase dalam Kondisi Baik (Km) Panjang Trotoar (Km) Rasio Kerusakan Jalan per Tahun Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha) Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km) Perumahan Rumah Layak Huni yang Terbangun Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 0 63 30 38
2014 0 100 40 40
2015 0 100 45 40
2016 0.04 100 45 50
2017 0,04 100 50 50
2018 0,04 100 50 50
15 0 4,8 75,8 69,7
19,3 0 6 79,8 70,85
23,8 0 7,3 83,8 72
28,3 0 8,5 87,8 73,15
32,8 1,4 9,8 91,8 74,3
37,3 1,4 11 95,8 75,45
37,3 1,4 11 95,8 75,45
3 1.011 33 5 300,22 400 0 0
19 1.014 47,20 0 300,22 408 0 0
35 1.016 50 0 300,22 416 0 0
51 1.018 52 5 307 425 1 100
61 1.020 55 10 311 434 2 150
71 1.022 58 15 316 444 3 200
71 1.022 58 20 316 444 3 450
1632,14 0 0,42 2050 17
1642,14
1659,14
1679,14
1704,14
1729,14
2 0,29 3500 33
6 0,23 3950 41
10 0,19 4750 50
1729,14 10 0,19 4750 50
294 15.026
15.126
2 15.360
2 15.450
5 15.600
303 15.600
Target Capaian Setiap Tahun
0 0,42 2550 20
0 0,35 3050 26 15.250
358
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 0,04 100 50 50
No
4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4
5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.3
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%) Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan) Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%) Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP) Perhubungan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji) Rasio Ijin Trayek (%) Pemasangan Rambu-Rambu (%) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) Lingkungan Hidup Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%) Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan ( HO ) (Ijin Usaha) Presentase Penegakan Hukum Lingkungan
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 45.000
2014 45.100
2015 45.200
2016 45.300
2017 45.400
2018 45.500
0,34 25 25.141
0,35 20 27.141
0,36 15 29.141
0,37 10 31.141
0,38 5 33.141
0,39 0 35.141
0,39 0 35.141
60 % dari Jangkauan Wilayah
64% dari
68% dari
72% dari
76% dari
80% dari
Jangkaua
Jangkaua
Jangkaua
Jangkaua
Jangkauan
n Wilayah
n Wilayah
n Wilayah
n Wilayah
Wilayah
80 % dari Jangkauan Wilayah
6.147
6.647
7.147
5.147
Target Capaian Setiap Tahun
5.647
7.647
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 45.500
7.647
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
2
3
4
100 0
100 1
100 2
100 0
12.256 0,187 0,114 59.250 30
18.860 0,184 0,160 59.350 30
19.600 0,176 0,210 60.156 30
20.256 0,169 0,264 61.160 30
84,6 200 90
100 220 100
100 240 100
100 260 100
5
6
6
100
100 2
23.256 0,162 0,320 59.250 30
24.845 0,156 0,377 63.130 30
24.845 0,156 0,377 63.130 30
100 280 100
100 300 100
100 300 100
100 0
0
359
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun) Peningkatan Mutu Udara/ ISPU (Hari/ Tahun) Persentase Sampah yang Tertangani Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit) Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Unit) Jumlah PKL yang Dibina per Tahun
9. 9.1 9.2 9.3 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12. 12.1
Pertanahan Persentase Luas Lahan Bersertifikat Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Persentase Penyelelaian Izin Lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%) Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%) Rasio Pasangan Berakte Nikah (%) Kepemilikan KTP (%) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio KDRT Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta Jumlah Forum Anak Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 4 321 61,18 158 1 587
2014 8 365 70 162 1 587
2015 14 365 75 167 2 650
2016 20 365 80 177 3 700
2017 26 365 85 187 4 800
2018 32 365 90 197 5 850
3,35 75 100
5,35 75 100
7,35 75 100
9,35 75 100
11,35
76 100
13,35 76 100
13,35 76 100
97 95 85 99 90
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
4,5 33,37 48 85 62,45 238 1 53
4,3 33,35 51 100 62,47 244 31 43
4,1 33,2 55 100 62,49 248 36 31
3,8 33,0 59 100 62,50 252 36 21
3,6 33,0 63 100 62,52 256 36 10
3,4 33,0 68 100 62,54 256 36 0
3,4 33,0 68 100 62,54 256 36 0
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
Target Capaian Setiap Tahun
360
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 32 365 90 197 5 850
No
12.2 12.3 12.4 12.5 13. 13.1 13.2 13.3
13.4 13.5 15. 15.1
15.2 15.3 15.4 15.5
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Persentase Akseptor KB Cakupan Peserta KB Aktif (%) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org) Penurunan Jumlah PMKS Persentase PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya. Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran Skala Nasional Skala Lokal Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah - Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas Persentase Koperasi Aktif Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan
16.
Penanaman Modal
16.1
Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 78,6 100 11.236 NA
2014 79 100 11.186 1
2015 80 100 11.136 2
2016 83 100 11.086 3
2017 86 100 11.036 4
2018 88 100 10.986 6
4
7
10
13
16
20
20
10.500
8.500
6.500
4.500
2.500
500
500
20
35
55
70
90
100
100
40/120
55/120
75/120
90/120
110/120
120/120
120/120
2/26
6/26
10/26
14/26
18/26
22/26
22/26
20 150 10
24 180 15
28 210 20
32 240 25
36 270 30
40 300 35
40 300 35
40 15 65 300
44 18 68 330
48 21 71 360
52 24 74 390
56 27 77 420
60 30 80 450
60 30 80 450
PMDN = Rp. 384.130.000.00
PMDN = Rp. 400.000. 000.000
PMDN = Rp. 440.000. 000.000
PMDN = Rp. 484.000. 000.000
PMDN = Rp. 532.400. 000. 000
PMDN = Rp. 585.650.0 00.000
PMDN = Rp. 585.650.000.0 00
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
88 100 10.986 6
361
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
0 PMA = US$ 1.450.000
PMA = US$ 1.500.00 0
PMA = US$ 1.650.00 0
PMA = US$ 1.815.00 0
PMA = US$ 2.000.00 0
PMA = US$ 2.20 0.000
PMA = US$ 0.000
2.20
16.2
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA
PMDN =0,00% PMA = -3,02%
PMDN = 4,13% PMA = 3,45%
PMDN = 10,00% PMA = 10,00%
PMDN = 10,00% PMA = 10,00%
PMDN = 10,19% PMA = 10,00%
PMDN = 44,32% PMA = 43,45%
PMDN = 44,32% PMA = 43,45%
16.3
Jumlah investor PMA/PMDN
PMDN = 7 PMA = 26 Kurang dari 15% Perush yang telah menyampaikan LKPM-nya secara berkala
PMDN = 15 PMA = 35 85% Perush menyam paikan LKPMnya secara berkala
PMDN = 20 PMA = 40 95% Perush menyam paikan LKPMnya secara berkala
PMDN = 25 PMA = 45
Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)
PMDN = 10 PMA = 30 75% Perush menyam paikan LKPMnya secara berkala
PMDN = 25 PMA = 45
16.4
PMDN = 9 PMA = 28 60% Perush menyam paikan LKPMnya secara berkala
100% Perush menyamp aikan LKPM-nya secara berkala
100 % Perush menyampaika n LKPM-nya secara berkala
17. 17.1 17.2 17.3
Kebudayaan Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian) Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya) Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali) Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional (Orang) Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
2 91 4
3 96 7
4 101 11
5 106 16
6 111 22
7 116 29
7 116 29
1
5
9
13
17
21
21
30 90 12
32 90 13
34 90 15
36 90 17
38 90 19
40 100 20
40 100 20
10
30
50
70
90
110
110
17.4 18. 18.1 18.2 18.3 19. 19.1
362
No
19.2 19.3 19.4 20. 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 21. 21.1 21.2 22.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 22. 22.1
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan) Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%) Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung) Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai Evaluasi Kinerja Produk Hukum Daerah (Legislasi)
Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Ton/Kab/Tahun) Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%) Persentase Konsumsi Ikan(Kg/Kapita/Tahun) Konsumsi Energi Konsumsi Protein Pangan Utama (Ton) Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr) Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 10 92/666 0,01
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 30
2015 50
2016 70
2017 90
2018 110
340/666
588/666
836/666
1.084/666
1332/666
0,01
0,01
0,01
0,01
0,012
110 1332/666 0,012
5,87 88.65 3 48.44
6,39 90,65 4 54,94
7,07 92,92 4 62,16
7,77 95,22 5 69,75
8,51 97,57 5 77,60
9,29 100 5 86,50
9,29 100 5 86,50
100
100
100
100
100
100
100
89 0 Tidak Wajar (Disclaimer) D 4
91 0 WDP
93,2 0 WTP
95,4 1 WTP
97,7 0 WTP
100 0 WTP
100 1 WTP
C+ 10
C+ 16
A 24
A 32
A 40
A 40
30.007
32.177
33.785
35.474
37.247
39.109
39.109
77 36,50 1.794 57,2 30.007 2.665 86
80 38,10 1.864 0,16 31.827 2.732 86
82 39,50 1.934 0,16 33.647 2.799 87
85 41,00 2.005 0,16 35.467 2.866 88
87 43,00 2.076 0,16 37.287 2.933 89
90 44,50 2.150 0,16 39.109 3.000 90
90 44,50 2.150 58 39.109 3.000 90
129
149
169
189
209
229
229
363
No
22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 23. 23.1 23.2 24. 24.1 24.2 25. 25.3
26. 26.1 26.2 26.3 1. 1.1
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Jumlah Kelompok Binaan PKK Jumlah LSM Aktif Jumlah LPM Berprestasi Jumlah PKK Aktif Jumlah Posyandu Aktif (pos) Statistik Tersedianya Buku Kota dalam Angka Tersedianya Buku PDRB Kota Kearsipan Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Komunikasi dan Informatika Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov
Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN Pertanian Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 42 92 4 36 128
2014 67 117 5 36 128
2015 92 142 6 36 128
2016 117 167 7 36 128
2017 142 192 8 36 128
2018 167 217 9 36 128
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
6 6
2,86 15
2,86 19
2,86 24
5,71 28
5,71 35
5,71 35
0 Posting/ Tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 10 subdomain
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerin tah Kota dan 15 subdom ain
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerin tah Kota dan 18 subdom ain
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerin tah Kota dan 20 subdom ain
1080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerin tah Kota dan 25 subdom ain
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerinta h Kota dan 28 subdomai n
49 1.320 12.499
50 1.848 13.999
51 2.376 15.199
52 3.158 16.749
53 3.600 18.349
54 4.752 19.999
2,86 11
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
167 217 9 36 128
1.080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 28 subdomain
364
54 4.752 19.999
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
1.2
1.3
(Ton/Ha) Padi Jagung Kedelai Ubikayu Ubi Jalar Kacang Tanah Sayuran Buah-buahan Populasi Ternak (Ekor) - Sapi - Kerbau - Kambing - Babi - Ayam Buras - Ayam Broiler - Ayam Ras Layer - Itik Produksi Peternakan (Kg/Tahun) - Daging Sapi - Daging Kerbau - Daging Kambing - Daging Babi - Daging Ayam Buras - Daging Ayam Broiler - Daging Itik - Telur Ayam Ras - Telur Ayam Buras - Telur Itik
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2,05 2,256 1,2 8 7,56 1 1,980 3,452
2,068 2,259 1,21 8,047 7,63 1,037 1,981 3,454
2,07 2,259 1,22 8,06 7,76 1,046 1,982 3,455
2,07 2,26 1,22 8,07 7,88 1,100 1,983 3,456
2,08 2,26 1.225 8,086 8,00 1,130 1,984 3,457
2,08 2,261 1,226 8,098 8,108 1,200 1,986 3,458
2,08 2,261 1,226 8,098 8,108 1,200 1,986 3,458
1.036 3 2.793 14.420 197.433 1.183.304 42.000 4.811
1.813 39 3.072 15.574
1.904 40 3.226 16.820
2.000 42 3.384 18.166
2.105 43 3.553 19.619
2.210 44 3.730 21.189
2.210 44 3.730 21.189 256.790 1.801.775 100.000 6.141
674.520 2.184 12.647 116.760 272.108 3.504.000 28.744 551.880 360.333 21.072
Target Capaian Setiap Tahun
211.264
221.827
232.918
244.562
256.790
1.230.636
1.353.700
1.489.070
1.637.977
1.801.775
50.000 5.052
60.000 5.305
70.000 5.570
80.000 5.849
100.000
993.150
1.171.950
1.289.100
1.401.450
1.540.050
14.550 19.272
16.050 21.204
17.700 23.328
19.500 25.656
21.450 28.224
240.900
265.020
291.540
320.700
352.800
465.953
512.548
563.803
620.183
682.201
4.336.575
4.880.233
5.368.257
5.905.083
6.495.591
37.359
41.095
45.205
49.726
54.699
562.017 365.738
574.175 371.224
585.659 376.792
597.372 382.444
609.319 388.181
23.807
24.164
24.256
24.620
24.989
6.141
365
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
1.540.050 21.450 28.224 352.800 682.201 6.495.591 54.699 609.319 388.181 24.989
No
1.4
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
2. 2.1
Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak - Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor) - Surveilance Avian Influenza (Sampel Unggas) - Sampel Produk Asal Ternak Kehutanan Menurunnya Luas Lahan yang Mengalami Kerusakan (Ha)
2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1
Luas Lahan Kritis yang Dihijaukan (Ha) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB(Juta Rupiah) Kontribusi Sektor PerkebunantTerhadap PDRB (Juta Rupiah) Luas Perkebunan Rakyat (Ha) Energi dan Sumber Daya Mineral Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan (%)
3.2
Luas Wilayah/Areal Peruntukan Permukiman dan Usaha per Wilayah/Areal Peruntukan Lain (APL) (%) Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (%) Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber Energi yang telah Dimanfaatkan Pertambangan Tanpa Ijin (%) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%) Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)
1.5 1.6
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 6.038,35
2014
2015
2016
2017
2018
6.159,02
6.282,19
6.407,84
6.535,99
6.666,72
6.666,72
53.970,88
55.050,30
56.151,30
57.274,33
58.419,82
59.588,21
59.588,21
5.000 450 65
5.300 450 65
5.600 500 100
5.900 500 150
6.200 550 150
6.500 550 200
6.500 550 200
234.922,70
234.84 2,70
234.62 2,70
234.56 2,70
233.46 2,70
233.362 ,70
233.362,70
90.872 732,12 1.476,97 5.423,80
90.952 710,60
91.132 689,70
91.232 669,42
91.332 649,42
91.432 630,64
1.513,00 5.543,80
1.549,92 5.693,80
1.587,74 5843,80
1.626,48 5.993,80
1.666,17 6.143,80
91.432 630,64 1.666,17 6.143,80
NA
0
5
10
15
20
20
NA
0
5
10
15
20
20
NA 1 0
0 1 0
58,5 2 5
64,5 2 6
69,5 4 6
76 5 8
76 5 8
4,47 3,3 24 64,4
10,5 3,8 24 64,4
23,5 4,3 24 69,2
35,4 4,8 44 74,9
45,5 5,3 44 79,5
50 5,8 48 100
50 5,8 48 100
Target Capaian Setiap Tahun
366
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
No
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1
5.2 5.3 5.4 5.6 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan dan Dilestarikan (ODTW) Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata Jumlah Promosi (Kali) Jumlah SDM Pariwisata (Orang) Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan (Ton/Tahun) - Perikanan Budidaya - Perikanan Tangkap Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Restocking Danau (Jumlah) Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp) Perdagangan - Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) - Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta) Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen Perindustrian Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisata dan Industri Riil Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB (%) Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran Bencana Alam Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
99.337 6 18 3 165
120.000
130.000
133.000
135.000
137.000
8 33 18 205
10 48 23 245
12 63 28 285
14 78 33 325
16 93 38 365
8.411 1.340 36,50 30.851,91
8.545 2.230 38,10
9.673,43
11.029,32
12.628,33
16.772,79
2.840 39,50
2.910 41,00
3.021 43,00
3.150 44,50
31.468,95
32.098,33
32.740,29
33.395,10
34.063,00
16.772,79 3.150 44,50 34.063,00
2 804
4 879
6 904
8 910
10 915
12 920
12 920
10,52 950 50
10,92 988 54
11,32 1.026 58
11,72 1.064 62
12,12 1.102 66
12,52 1.140 70
12,52 1.140 70
1 228 4,38 95
2 10 4,55 109
3 10 4,72 123
4 10 4,89 137
5 10 5,06 151
6 10 5,23 165
6 278 5,23 165
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
367
655.000 16 93 38 365
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013
2014
2015
2016
2017
2018
63.556.113.907, 34
72.655.8 00.300
95.150.0 00.000
124.700. 000.000
150.800. 000.000
193.000.0 00.000
636.305.800. 300
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap ASPEK DAYA SAING DAERAH
1.1
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.2
Persentase PAD terhadap APBD
7,48
8,00
9,00
10,00
11,00
11,50
11,50
1.3 2.
Persentase Ketergantungan atas DAU Pertanian Nilai Tukar Petani (%) Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani) Jumlah Embung (buah) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Perhubungan Jumlah Angkutan Darat (%) Lingkungan Hidup Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan Jumlah Taman Hijau Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan) Komunikasi dan Informatika Ketersediaan Daya Listrik (%) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Demo yang Dikendalikan
56,91
56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
52,00
NA 14 2
105 25 4
108 35 8
110 43 13
112 48 18
115 50 23
115 50 23
40
40
40
40
40
40
40
3 0 23
5 2 30
6 4 37
7 6 44
8 8 51
9 10 60
9 10 60
92,52 99
93,82 99,2
95,22 99,4
96,72 99,6
98,32 99,8
100 100
100 100
8
8
6
4
2
0
0
1.
2.1 2.2 2.3 1. 1.1 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 1. 1.1
368
1.2 1.3
Angka Kriminalitas
Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013 229
Persentase Perijinan Sesuai SOP
Kurang dari 75%
1.4 1.5 2. 2.2
Jumlah Perda yang Mendukung Investasi Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal (Banyaknya Sistem Aplikasi)
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Ketenagakerjaan Rasio Ketergantungan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 229
2015 172
2016 115
2017 58
2018 0
85% sesuai SOP 2 3
90% sesuai SOP 2 3
95% sesuai SOP 2 3
100% sesuai SOP 2 3
100% sesuai SOP
11 0
75% sesuai SOP 0 3
0,43
0,36
0,28
0,21
0,16
0,10
0,10
369
0
19 15
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palangka
Raya
Tahun
2013-2018
disusun
dengan
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Palangka Raya selama 20 (dua puluh) tahun ke depan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Kalimantan Tengah 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan ke mana pembangunan Kota Palangka Raya akan diarahkan; apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar arah pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya yang sejahtera, damai, bermartabat dapat tercapai.
370
10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018.
Setelah periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya berakhir tahun 2018 (masa transisi pada tahun 2019), perencanaan dapat berpedoman pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kekosongan perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah,
menyelesaikan masalah-masalah
pembangunan daerah sampai akhir tahun 2018. Masa transisi pada tahun 2019, perencanaan masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka
Raya
Tahun
2013-2018
agar
menjaga
kesinambungan
pembangunan di Kota Palangka Raya dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2019 mendatang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. 10.2
KAIDAH PELAKSANAAN Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kota
Palangka Raya (RPJMD) Tahun 2013-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
371
1.
Pemerintah,
masyarakat,
melaksanakan
swasta
mempunyai
kewajiban
program-program dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini dengan sebaik-baiknya. 2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 merupakan penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan ditetapkan Peraturan Daerah, maka diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh
Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kota Palangka Raya. 3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat (SKPD)
masing-masing,
yang
berpedoman
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. 4.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka
Raya
Tahun
2013-2018
sebagai
pedoman
untuk
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatankegiatan yang diusulkan didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. 5.
Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah, nantinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan bekerja dengan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata.
372
6.
Konsepsi
prioritas
program
tidak
berimplikasi
pada
besaran
pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya program dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan. 7.
Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. Kepala daerah dapat melihat sejauh mana
capaian
dari
kebijakan
yang
sudah
dilakukan
serta
penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. 8.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan,
maupun
kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peraturan-peraturan lainnya. 9.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan
umum
kepala
daerah
(pemilukada)
pada
periode
berikutnya.
373
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tahun. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013-2018. 14. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib mempublikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 kepada Masyarakat. Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA
374
