KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF Gedung Kementerian Negara BUMN, Lantai g, Jr. Medan rvreroera Jakarta 101i0 - Indonesia Telepon. 34832642; Fax. 34832645
ND-
0{
ieEia"
r,ro.
re
NOTA DINAS /DllJvrEKoNr/Ein /olt2o12
Kepada Yth.
: Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan Kehutanan selaku Ketua
Dari
: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan selaku sekretaris penerimaan
Perihal Lampiran Tanggal
Tim Pelaksana Transparansi penerimaan lndustri Ekstraktif
Transparansi lndustriEkstraktif : Kerangka Acuan Tim pelaksana Transparansi lndustri Ekstraktif : 1 berkas : |$Agustus 2012
sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan kerangka yang merupakan pedoman bagi rim ?c.!an Pelaksana Transparansi lndustri Ekstraktif oaiam"menyelenggarakan diskusi dan
pengambilan keputusan.
Kerangka acuan ini sudah kami bahas.di dalam RapatTim pelaksana pada tanggal 2 Agustus 2012 dan hanya ada sedikit perubahan'oari draft yang piparr
tercantum pada kerangka acuan ini.
Berkenan dengan hal itu, kami mohon Bapak untuk dapat menandatangani kerangka acuan ini untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam diskusi dan pengambilan keputusan di dalam lingkup Tim pelaksana.
As_isten
_ Deputi
Urusan
Ketenagatistrikan
selaku Sekretaris Transparansi penerimaan lndustri Ekstraktif
Emy Perdanahari
-
Kerangka Acuan Tim Pelaksana Transparansi lndustri Ekstraktif Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Dalam Rang ka Pelaksanaan I nisiatif Transparansi I nd ustri E kstraktif ElTl (Extractiv e I n d u stry T ransp are n cy I n iti ativ el I n do nes ia
l.
Tujuan Kerangka Acuan Kerangka acuan ini akan menjadi pedoman bagi kelompok multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dalam menyelenggarakan diskusi dan pengambilan keputusan. lni pada Peraturan standar transparansi ElTl sesuai dengan persyaratan nomor lnternasional yang menyatakan bahwa
4
"Kelompok multi pemangku kepentingan diminta untuk menyetujui sebuah kerangka acuan yang jelas dan tetap menjaga pencatatan atas diskusi-diskusi dan keputusan-keputusan. "
Di lndonesia, kelompok multi pemangku kepentingan adalah yang disebut sebagai Tim Transparansi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tim Transparasi terdiri dariTim Pengarah dan Tim Pelaksana.
ll.
Fungsi Tim Pelaksana Tim Pelaksana Transparansi lndustri Ekstraktif (ElTl lndonesia) adalah sebuah badan yang terdiri dari multi pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari lndustri Ekstraktif. Pasal 8 Peraturan Presiden 2612010 ini menugaskan tentang Tim Pelaksana untuk: a. Menyusun rencana kerja untuk jangka waktu 3 tahun; b. Menyusun template pelaporan; c. Menetapkan Rekonsiliator; d. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan transparansi penerimaan nasional dan daerah dari industri ekstraktif.
Sementara itu, pasal 14 menyatakan bahwa semua template pelaporan industri dan pemerintah akan diserahkan kepada Tim Pelaksana.
lll. Pelaporan
Transparansi Penerimaan
Pasal 9 Peraturan Presiden 2612010 menyatakan bahwa: a. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.
-
b.
Ketua Tim Pelaksana secara periodic melaporkan pelaksanaan tugastugas Tim Pelaksana kepada Ketua Tim Pengarah. Ketua Tim Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik lndonesia.
Pasal 13 Peraturan Presiden 26l2Q1Q menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugastugasnya, Tim Pelaksana akan dibantu oleh Sekretariat. Arahan mengenai organisasi, tugas-tugas, dan prosedur dari Sekretariat akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
lV. Keanggotaan Tim Pelaksana Keanggotaan Tim Pelaksana diatur dalam Pasal 10 Perpres 2612010, sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Koordinasi Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Menko Perekonomian Wakil Ketua I merangkap Anggota : Direktur JenderalAnggaran, Kementerian Keuangan
Wakil Ketua ll merangkap Anggota: Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Anggota:
1. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan lnternasional, 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya 7.
Mineral;
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 9. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 10. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 1 1. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero); 12.Tiga orang perwakilan d-ari pemerintahan daerah penghasil mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi; bidang 13. Tiga orang perwakilan dari asosiasi perusahaan yang bergerak pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; 14. Tiga orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari lndustri Ekstraktif
di
V.
Proses pemilihan beberapa anggota Tim Pelaksana Ketua, kedua Wakil Ketua, dan Anggota lsampai 11 (di atas) dalam Tim Pelaksana diisi untuk jangka waktu tertentu oleh jabatan tunggal dalam birokrasi atau perusahaan milik negara, dan karena itu untuk anggota-anggota ini telah jelas. Namun, pemilihan pada
Anggota yang tercantum pada nomor 12-14 di atas mengharuskan proses penetapan lebih lanjut.
Pasal 11 Peraturan Presiden 26 Tahun 2Q10 menyatakan bahwa anggota-anggota Tim Pelaksana dari Pemerintah Daerah akan ditunjuk dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah berdasarkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Jabatan berlaku selama tiga tahun.
Tiga Anggota dari Pemerintah Daerah telah dipilih oleh Menteri Dalam Negeri yaitu terdiri dari Sekretaris Daerah di tiga provinsi kaya sumber daya alam, yaitu Riau (penghasil utama migas), Kalimantan Timur (penghasil utama migas dan batubara), dan Jawa Timur (pengh'asil migas). Pasal 12 Perpres 26 Tahun 2010 menyatakan bahwa anggota dari asosiasi migas, mineral, dan batubara serta penruakilan masyarakat sipil harus dipilih dan ditetapkan. Pasal ini menyatakan bahwa anggota dari Tim Pelaksana dari asosiasi industri ekstraktif
dan dari masyarakat sipil akan dipilih dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah berdasarkan rekomendasi dari asosiasi industri ekstraktif dan dari masyarakat sipil. Masa kerja perwakilan asosiasi industri dan masyarakat sipil adalah tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun lagi. Hasil pemilihan oleh asosiasi industri ekstraktif menetapkan wakil anggota Tim Pelaksana dari asosiasi adalah sebagai berikut: Penryakilan dari Asosiasi Perminyakan lndonesia atau lndonesian Petroleum Association (lPA) adalah Dipnala Tamzil; Penruakilan dari Asosiasi Pertambangan lndonesia atau lndonesian Mining Association (lMA) yaitu Winardi (PT. Aneka Tambang); dan Penruakilan dari Asosiasi Pengusaha Batubara lndonesia atau lndonesian Coal Mining Association (ICMA) adalah Andre Mamuaya (PT. Adaro). Pada tanggal 11 April 2012, Andre Mamuaya memberikan kuasa kepada Supriatna Suhala berdasarkan Surat Kuasa No.158/APBI-ICMA/|V/2012 untuk menghadiri rapat-rapat Tim Pelaksana dan berhak memberi masukan dan turut membuat keputusan dalam rapat.
-
Hasil pemilihan oleh organisasi masyarakat sipil, yang diwakili oleh koalisi Publish What You Pay lndonesia mendapatkan beb-erapa nama yang merupakan nominasi dari 38 anggota organisasi yang berasal dari beberapa provinsi, serta dari anggota Dewan PV1/YP. Dua belas orang tercatat dalam daftar nominasi. Tiga penerima suara terbesar yang terpilih adalah
-
:
Faisal Basri; MaryatiAbdullah(PATTIRO); Wasingatu Zakiah (IDEA).
Vl. Aturan dan Prosedur Pertemuan dan Rapat Aturan dan prosedur ini disusun untuk memberikan panduan pertemuan dan penetapan keputusan rapat.
a.
Pemimpin Rapat Pertemuan dan rapat-rapat Tim Pelaksana diadakan dan diketuai oleh Ketua Tim Pelaksana atau yang mewakili.
b.
Peserta Rapat dan Kuorum Peserta rapat adalah anggota Tim Pelaksana atau yang mewakili. Kuorum jika peserta rapat dihadiri oleh minimal setengah dari anggota Tim Pelaksana atau yang mewakili.
c.
Tempat Rapat Tempat rapat diselenggarakan sesuai dengan undangan.
d.
Undangan dan bahan/materi rapat Sekretariat mengorganisir undangan serta bahan-bahan untuk pertemuan dan rapat dan dikirimkan kepada peserta paling lambat satu pekan sebelum pertemuan.
Pengambilan Keputusan Keputusan Tim Pelaksana diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan atas musyarawarah untuk mufakat ini tidak memungkinkan, keputusan diambil berdasarkan voting mayoritas suara, di mana paling sedikit satu dari setiap tiga kelompok pemangku kepentingan berikut -pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diharuskan untuk memutuskan.
-
Risalah Rapat dan Publikasi Risalah Rapat Rapat harus didokumentasi dalam bentuk risalah rapat. Risalah rapat ditulis oleh seorang notulen dan dipublikasi paling lambat satu pekan setelah rapat diselenggarakan.
Kerangka Acuan ini telah dibahas dan disetujui pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 2 Agustus 2A12. Disahkan di Jakarta Tanggal September 2012
4 I
Ketua Tim Pelaksana T i Penerimaan Negara dan Daerah
Ekstraktif
an Kehutanan Koordinator Bidang Perekonomian
